KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL UNTUK PROGRAM KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT
RABU, 10 MARET 2010 HOTEL GOLDEN FLOWER - BANDUNG
DisampaikanOleh :
ENDANG SUWANDI Asisten Deputi Urusan UMKM, Kedeputian Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
SASARAN POKOK KABINET BERSATU II Kabinet BersatuJilid II menfokuskansasaranprogrampada: 1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; 2. Penguatan Demokrasi; 3. Penegakan Keadilan. Secara keruangan (spatial), ketiga sasarantersebut merefleksikan pentingnyatindakanpemerataan kesejahteraan rakyat antar wilayah atau pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Pembangunan daerahtertinggalmerupakantindakanpemihakan(affirm ative action) terhadapdaerah yang tingkatkemajuannyadibawah rata-rata nasional.
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2014 1.
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan; Ketahanan Pangan; Infrastruktur; Iklim Investasi dan Bisnis; Energi;
9.
10.
11.
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; DaerahTertinggal, Terdepan, TerluardanPascaKonfli k; Kebudayaan, kreativitasdan inovasi Teknologi.
TUPOKSI KEMENTERIAN PDT PERPRES NO. 9 TAHUN 2005 1. Merumuskankebijakannasionaldibidangpembangunandaerahtertinggal 2. Mengkoordinasikanpelaksanaankebijakandibidangpembangunandaerahterting gal 3. Mengelolabarang/kekayaannegara yang menjaditanggungjawabnya 4. Pengawasanataspelaksanaantugasnya 5. Menyampaikanlaporanhasilevaluasi, danpertimbangandibidangtugasdanfungsinyakepadaPresiden
saran
PERPRES NO. 90 TAHUN 2006 1. Menyelenggarakanfungsioperasionalisasikebijakandibidangbantuaninfrastrukturp erdesaan, pengembanganekonomilokaldanpemberdayaanmasyarakat, yang pelaksanaannyadilakukansecaraberkoordinasidenganinstansiterkaitsertamemper hatikanketentuanperaturanperundang-undangan. “ 2. Dalammenyelenggarakanfungsioperasionalisasikebijakansebagaimanadimaksud padaayat (1), pelaksanaannyadapatdilakukanoleh unit kerja yang berbentukPusat."
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2010-2014 1.
Meretas kesenjangan antar daerah;
2.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraanrakyat melalui penguatan keterkaitan ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju;
3.
Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat di daerah terpencil, terluar, dan terdepan (perbatasan);
4.
Pemulihan aspek sosial dan ekonomi daerahpascabencanadanpasca konflikdidaerahtertinggal.
Dengan sasaran hasil (impact) berkurangnya jumlah daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 telah ditetapkan sasaran hasil (impact) berkurangnya jumlah daerah tertinggal, dengan indikator terentaskannya paling sedikit 50 kabupaten tertinggal dari 183 kabupaten tertinggal.
KONDISI DAERAH TERTINGGAL Umumnya kawasan Tertinggalbelum tersentuh jaringan dan pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. Hampir seluruh pulau-pulau kecil terluar dan terdepan sejumlah 92 pulau, terkategori daerah tertinggal. Terdapat26 KabupatenPerbatasan, terkategoriDaerah Tertinggal.
PENYEBAB KETERTINGGALAN 1) Geografis, yaitu daerah yang sulit terjangkau, seperti di daerah pegunungan dan pulau-pulau terpencil, sehingga sulit diakses oleh jaringan transpotasi dan media komunikasi; 2) Sumberdaya Alam, Potensi didayagunakan secara optimal;
sumberdaya
alam
belum
3) Sumberdaya Manusia, yaitu daerah yang mempunyai masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah; 4) Prasarana dan Sarana, yaitu daerah yang mempunyai keterbatasan prasarana dan sarana dasar sehingga sulit melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; 5) Bencana dan Konflik Sosial, yaitu daerah yang mengalami bencana alam dan konflik sosial sehingga mengganggu kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial; 6) Kebijakan Pembangunan, yaitu daerah tertinggal akibat adanya penerapan kebijakan yang kurang tepat.
ASPEK KETERTINGGALAN Aspek Sarana dan Prasarana 50.81%
Aspek Bencana Alam dan Aspek Konflik Kelembagaan 9.38% Daerah 4.02%
(KPDT, 2005)
Aspek Perekonomian Lokal 18.35%
Aspek Sumberdaya Manusia 17.41%
SEBARAN GEOGRAFIS DAERAH TERTINGGAL PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA
Keterangan : Daerah Tertinggal Daerah Maju
SEBARAN GEOGRAFIS DAERAH TERTINGGAL
(9%)
FenomenaDaerah Tertinggaladalahkonsekuensilo gisdarimasalahketimpangananta rwilayah.
(29%)
KPDT telahmenetapkan199 Kabupatendi Indonesia sebagai Daerah Tertinggal. Sebagianbesar (62%) beradadi KTI (KPDT, 2005)
KTI
Sumatera
(62%)
Jawa & Bali
TANTANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERTINGGAL 1. Jumlah penduduk yang kurang, penyebaran penduduktidak merata, danketersediaanmaupunkualitasinfrastrukturyan g terbatas; 2. Kualitas SDM (pendidikan&kesehatan) relatif rendah, danindustri pengolahan belum berkembang, sehingga perekonomian lokaltergantung pada produk mentah (sektor primer); 3. Pengelolaan SDApotensialkurang terkendali; 4. Jaringantransportasidankomunikasimasihterbatas.
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PERLU KEBERPIHAKAN & KETERLIBATAN STAKEHOLDER (Kementerian/LPND, NGO, Swastadan Masyarakat)
STRATEGI DASAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Pilarpertama, meningkatkankemandirianmasyarakatdandaerahtertinggal, dilakukanmelalui: (1) pengembanganekonomilokal, (2) pemberdayaanmasyarakat, (3) penyediaanprasaranadansaranalokal/perdesaan, dan (4) peningkatankapasitaskelembagaanpemerintahdaerah, duniausaha, masyarakat; Pilarkedua, mengoptimalkanpemanfaatanpotensiwilayah, dilakukanmelalui : (1) penyediaaninformasipotensisumberdayawilayah, (2) pemanfatanteknologitepatguna, (3) peningkataninvestasidankegiatanproduksi, (4) pemberdayaanduniausahadan UMKM, dan (5) pembangunankawasanproduksi; Pilarketiga, memperkuatintegrasiekonomiantaradaerahtertinggaldandaera hmaju, dilakukanmelalui: (1) pengembanganjaringanekonomiantarwilayah, (2) pengembanganjaringanprasaranaantarwilayah, dan (3) pengembanganpusatpusatpertumbuhanekonomidaerah.
meningkatkanpenanganandaerahkhusus memilikikarakteristik ‘keterisolasian’, dilakukanmelalui:
Pilarkeempat,
yang
(1) pembukaanketerisolasiandaerah (pedalaman, pesisir, danpulaukecilterpencil), (2) penanganankomunitasadatterasing, dan (3) pembangunandaerahperbatasandanpulau-pulaukecil.
STRATEGI DASAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Kemandirian Masyarakat & Daerah
Integrasi Ekonomi Antara Daerah Tertinggal Dan Daerah Maju
Pemanfaatan Potensi Wilayah
Penanganan Daerah Khusus
PENDEKATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1. Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan pendekatan perwilayahan (regional development approach) yang bersifatlintaspelaku maupun sektor untuk mengelola potensi lokal. Regional development (pengembangan wilayah), termasuk pembangunan daerah tertinggal, tidak mungkin dilaksanakan oleh satu departemen teknissektoral atau pemerintah kota/kabupaten saja; 2. Pembetukankawasan-kawasanoleh KPDT lebihberorientasipadapertumbuhanekonomisepertiKawasanP ercepatanEkonomiKhusus, KawasanProduktifPulauTerluar, dsb ; 3. Perlunya peran aktif dari sektor-sektor lain yang akan mendukung percepatan pembangunan, baik swasta maupun pemerintah.
KEGIATAN UTAMA KEMENTERIAN PDT No
KegiatanUtama
Keluaran
Tertinggal(P2KPDT)
Memfasilitasi pengembangan kawasan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hutan tanaman industri, dan industri pengolahan di daerah tertinggal
2
PercepatanPebangunanPusatPertumb uhan Daerah Tertinggal(P4DT)
Membangun pusat pertumbuhan sumber daya lokal di daerah tertinggal, danmeningkatkan sinergi pembangunan antara daerah
3
Percepatan Pembangunan InfrastrukturPerdesaan Daerah Tertinggal(P2IPDT)
Penyediaan prasarana & sarana sosial dasardiperdesaan
4
Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan(P2WP)
Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakatdi wilayah perbatasan
5
Percepatan Pembangunan Daerah TertinggaldanKhusus(P2DTK)
Mempercepatprosespemulihandanpertumbuhanso sialekonomidaerah-daerahtertinggaldankhusus
6
Percepatan Pembangunan SosialEkonomi Daerah Tertinggal(P2SEDT)
PenguatankelembagaanmasyarakatdiKabTertingg aldenganmelibatkanPokmasdan Kader Penggerak Pembangunan
7
Economic Development Financing Facility (EDFF)
Terlaksananyapembangunaninfrastrukturekonom idi NAD
Livelihoods and Economic
Terciptanyalapanganpekerjaandanaksespelayana
1
8
Percepatan Pembangunan KawasanProduksi Daerah
BIROKRASI BERORIENTASI ENTREPRENEUR Nilai dan norma yang sedang dibangun : 1.
INOVATIF, Meningkatkan daya saing daerah melalui percepatan penerapan kebijakan pemerintah;
2.
KREATIF, menciptakan perangkat untuk menerapkan kebijakan;
3.
KERJASAMA TIM, keterpaduan yang dinamis antar instansi untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan;
4.
MERITROKRASI, pemberian penghargaan kepada institusi atau perorangan yang berprestasi dalam pembangunan;
5.
KECEPATAN, penyederhanaan proses birokrasi untuk mempersingkat waktu pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
USAHA PENINGKATAN CAPACITY BUILDINGMASYARAKAT PENDAMPINGAN PERENCANAAN
PELATIHAN HATI PelatihanKecerdasanSpiritual
PemetaanWargaDesa •Study Value •Task Commitment
OTAK PelatihanWawasanKewirausahaan
OTOT PelatihanPembekalanKetrampilanTeknis 1. PengelolaanusahaBudidaya; 2. Pengolahanpascapanen; 3. Home Industri(diversifikasi, produk) 4. SinergitasdanIntegrasiusahaTerpadu
L A T I H A N K E R J A
P E N G U A T A N
K E N M A N D I R I A N
RENCANAAKSI
TAHAP I DiagnosaKondisiEksisting
PemetaanDesa Epoleksosbudhankam
TAHAP IV TAHAP II
PENDAMPINGAN
AnalisadanRencana Program RencanaAksiBedahDesa RencanaAnggaranBiaya
PemetaanWargaDesa
TAHAP III IMPLEMENTASI 1. Capacity Building WargaDesa 2. ProduksidanDiversifikasiProdukPotensiDesa 3. Pembangunan SaranadanPrasaranapendukung melaluiIntervensiTeknologidanPenguatanKelembagaan
P E N G U A T A N
K E L E M B A G A A N
K E M A N D I R I A N
AGRO–INDUSTRIKOMODITASUNGGULAN Memberikan nilai tambah (Added Value) produk daerah. Intervensi Teknologi yang tepat guna. Prioritaskan pada produk yang diperlukan pasar (marketable).
MEKANISME PENGELOLAAN KLINIK ENTERPRENEUR PU
KPDT
TNI
PASAR LUAR NEGERI
PLN Pemda Bank BUMN
Pendampingan PROFESIONAL
•PengelolaUsaha Desa •Industri • Trader KEMANDIRIAN •R&D •Sistim DESA • SDM
PRODUK
• Program Penguatan Usaha •DukunganKebijakan •Infrastruktur •Kelembagaan Usaha
PASAR NASIONAL PASAR REGIONAL
PASAR LOKAL
LKM
Klinik Entrepreneur Desa ( Peningkatan Nilai Tambah & Daya Saing) INDUSTRI KECIL
INDUSTRI KECIL
PEMBIAYAAN USAHA Bahan Baku
Bank BUMN Pemda PDT
Produk ½ jadi PEMASOK
Daya Listrik
Infrastruktur Air Bersih Energi
BAHAN BAKU INDUSTRI MENENGAH
INDUSTRI MENENGAH
INDUSTRI MENENGAH
PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI DAERAH TERTINGGAL Peningkatan Akses Permodalan 1. Bekerjasamadenganinstansiterkaitdalampembinaan
UMKM
khususnyaduniaperbankandanlembagakeuangangunamengaksespermoda lanbagipelaku UMKM. 2. Memfasilitasibantuanstimulanberupasaranaproduksiusahabagikelompokma
syarakatusahaproduktifdidaerahtertinggal. 3. MembentukKlinik
UMKM
denganpengurusnyadipilihdariparaanggotanyasendiridengantenagaahliber asaldariinstansiterkaitdenganbidangusaha sebagaiwadahpembinaandansarana efektifdanefisien.
UMKM transfer
yang
ada,
informasi
yang
PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI DAERAH TERTINGGAL PeningkatanAksesPasar 1. Melakukankoordinasidenganinstansiterkaitdalampeningkatanaksespasa
r yang melibatkanpihakpemerintahdaerahtertinggal 2. Memberikanpengenalandanstudi
banding
mengenaikemasan
(packaging) yang memadaidanbisaditerimapasar. 3. Memfasilitasipusatpromosiproduk
UMKM
daerahtertinggaldalammenjaringaksespasar. 4. Memfasilitasi event-event pamerandagangproduk UMKM denganjadwal
yang
lebihteraturkhususnyabersamaandenganperingatanHariNasional,
musimliburansekolah, bulanpuncakkunjunganwisatawan, dll.
PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI DAERAH TERTINGGAL PeningkatanAksesInformasidanTeknologi 1.
UMKM
dibekalibagaimanacaramengaksesinformasi
yang
benardanpengetahuanteknologiproduksiterkini. 2.
Memfasilitasimengenaisisteminformasidandistribusi berhubungandengan
UMKM
yang
kredibel,
yang up
to
date
danmudahdiakses. 3.
kepada pelaku UMKM sebagai push triger untuk mendorong peningkatan produktifitas UMKM.
HAL YANG SUDAH DILAKUKAN PADA PENGEMBANGAN MIKRO DAN KECIL DI DAERAH TERTINGGAL 1.
Peningkatanefektivitaskoordinasiperumusandanpeaksanaan kebijakanpembinaan UMKM di Daerah Tertinggal a.
KoordinasidenganInstansiterkait (al. KementerianKoperasidanUKM) agar program dankegiatanberpihakkekabupatendaerahtertinggal;
b.
Koordinasidenganinstansiterkait
(BUMN
al.
BRI,
PNM,
Askrindo)
dalamupayapendekatandanpengenalanaksespermodalan; c.
KoordinasidenganPemerintan
Daerah
kabupatendaerahtertingaldenganfokusdiPemerintahProvinsigunamelihat sejauhmanapembinaandankebijakanpemerintahdaerahuntukparapelak u UMKM; d.
KoordinasidanPertemuandengandinasterkaitpembinaanUMKM dikabupatendaerahtertinggaltentangtekonologitepatgunabagipelaku UMKM
HAL YANG SUDAH DILAKUKAN PADA PENGEMBANGAN MIKRO DAN KECIL DI DAERAH TERTINGGAL 2. Peningkatanintensitaskegiatanfasilitiasi UMKM daerahtertinggal a.
FasilitasiPusatPemberdayaanMasyarakatdi Daerah Tertinggal(Situbondo, RPH Sumbawa Barat)
b.
FasilitasiPengembanganEkonomiLokaldalamrangkaPeningkatanPerekono mianmasyarakatdi Daerah Tertinggal( 45 Kabupaten).
c.
Bantuansaranaproduksibagikelompokpelakuusahamasyarakatproduktif ( 152 Kelompok)
RENCANA KEDEPAN YANG AKAN DILAKUKAN PADA PENGEMBANGAN MIKRO DAN KECIL DI DAERAH TERTINGGAL
a.
Koordinasidanpertemuandenganparapelakuusahamenengahdanbesar dalamupayapengembanganusahamikrodankecil.
b.
Fasilitasipembuatansisteminformasisentrapemasaran
yang
berkaitandengan UMKM didaerahtertinggal. c.
FasilitasiPusatPromosiproduk
UMKM
Daerah
Tertinggaldalammenjaringaksespemasaran. d.
Bantuansaranaproduksibagikelompokpelakuusahamasyarakatproduktif .
26
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
