DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan I Lantai II Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 KotakPos 1139
Telepon
344-9230 (20 saluran) 345-0959, 386-5130, 344-0107 Faksimili 34834814,3846402, 3457490
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER- 07 /PB/2005 TENTANG TATA CARA. PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 606/PMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 telah diatur Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN); b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, memandang perlu mengatur mekanisme pembayaran melalui pemberian kuasa antar Kuasa Pengguna Anggaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran melalui mekanisme pemberian kuasa antar Kuasa Pengguna Anggaran; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 5. Keputusan Presiden ... -1-
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 571/PMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis dalam Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Kuasa Penggunaan Anggaran, yang selanjutnya disebut SKPA, adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) unit, eselon yang lebih tinggi (selaku KPA Asal) kepada KPA unit eselon yang lebih rendah (selaku KPA Penerima) dalam unit eselon I yang sama pada suatu departemen/kementerian negara/lembaga untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. 2. KPA Asal adalah KPA yang memberi kuasa penggunaan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimilikinya. 3. KPA Penerima.
-2-
3.
KPA Penerima adalah KPA yang menerima kekuasaan untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimiliki KPA Asal. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Asal selanjutnya disebut KPPN Asal adalah KPPN mitra kerja KPA Asal.
4. 5.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penerima selanjutnya disebut KPPN Penerima adalah KPPN mitra kerja KPA Penerima.
6.
Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah kepada Bank Operasional (BO), yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh KPA untuk melakukan pembebanan terhadap saldo rekening bendahara umum negara pada BO berkenaan. Pasal 2
(1)
Penerbitan SKPA dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembayaran antar wilayah.
(2)
SKPA diterbitkan per jenis belanja untuk jangka waktu satu tahun anggaran sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.
(3)
SKPA diterbitkan oleh KPA unit eselon yang lebih tinggi kepada KPA unit eselon yang lebih rendah, dalam unit eselon I yang sama pada suatu departemen/kementeriannegara/lembaga.
(4)
Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (3) dimungkinkan setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(5)
SKPA diterbitkan sesuai program, kegiatan, sub kegiatan, dan MAK sebagaimana tercantum dalam DIPA.
(6)
SKPA mengurangi alokasi pagu anggaran KPA Asal dan menambah alokasi pagu anggaran KPA Penerima. Pasal 3
(1) Mekanisme pembayaran melalui SKPA dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). (2) Penerbitan SPM atas dasar SKPA harus mencantumkan kode: a. Fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I lajur II, b. KPA dan lokasi KPA Penerima SKPA sebagaimana dimaksud pada Lampiran I lajur III huruf A. BAB II PENERBITAN SKPA
(1)
Pasal 4 KPA Asal menerbitkan SKPA dalam rangkap 10 (sepuluh) yang digunakan sebagai dasar penggunaan anggaran oleh KPA Penerima. (2) SKPA dalam
(2) SKPA dalam rangkap 10 (sepuluh) disampaikan kepada KPPN Asal untuk mendapat pengesahan. Pasal 5 (1) KPPN Asal mengesahkan SKPA dan mencatatnya dalam kartu pengawasan DIPA terkait, meliputi: a. Tanggal dan nomor SKPA; b. Nama dan alamat KPPN Penerima; c. Saldo Pagu DIPA setelah dikurangi dengan jumlah tersebut dalam SKPA; (2) KPPN Asal menyampaikan SKPA yang telah disahkan dalam rangkap 5 (lima) kepada KPA Asal, menyimpan satu berkas sebagai pertinggal, dan mengirimkan masing-masing satu lembar, kepada: a. KPPN Penerima yang ditunjuk selaku penerbit SP2D, b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang membawahi KPPN Asal, c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang membawahi KPPN Penerima, dan d. Direktorat Informasi Perbendaharaan.
dan
Akuntansi
Direktorat
Jenderal
Pasal 6 KPA Asal, selanjutnya, mengirimkan SKPA yang telah disahkan dalam rangkap 4 (empat) kepada KPA Penerima untuk dijadikan dasar penggunaan anggaran, dan menyimpan 1 (satu) lembar sebagai pertinggal. BAB III PENCAIRAN DANA SKPA Pasal 7 (l) KPA Penerima menyampaikan SKPA yang diterimanya dalam rangkap 3 (tiga) kepada KPPN Penerima pada saat pengajuan pertama SPM yang diterbitkannya. (2) KPPN Penerima meneliti SKPA dimaksud pada ayat (1), mencocokkannya dengan SKPA yang diterima dari KPPN Asal, dan mempergunakannya sebagai dasar dalam penerbitan SP2D terkait dengan penguasaan penggunaan anggaran dimaksud. Pasal 8 (1) Sisa pagu SKPA pada KPA Penerima tidak dapat digunakan oleh KPA Asal. (2) Sisa Uang Persediaan .. -4-
(2) Sisa Uang Persediaan yang tidak digunakan lagi disetor ke Rekening Kas Umum Negara. BAB IV PELAPORAN REALISASI SKPA Pasal 9 Setelah pelaksanaan pembayaran berakhir dan/atau pada akhir tahun anggaran: a. KPPN Penerima menyampaikan laporan realisasi penerbitan SP2D yang dilakukannya atas dasar SKPA terkait kepada KPPN Asal, dan menyampaikan tembusan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang membawahinya dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang membawahi KPPN Asal sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II; b. atas 3 (tiga) berkas SKPA yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), KPPN Penerima menyampaikan kembali 2 (dua) berkas SKPA yang telah dilengkapi catatan penerbitan SP2D yang telah dilakukan, kepada KPA Penerima sebagai laporan; c. atas SKPA yang diterimanya, sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya KPA Penerima menyampaikan 1 (satu) berkasnya kepada KPA Asal dan 1 (satu) berkas copy SKPA dimaksud kepada Kantor Wilayah yang membawahi KPA Penerima sebagai laporan; d. laporan realisasi atas SKPA merupakan bagian takterpisahkan dari laporan realisasi KPPN dan/atau KPA Penerima. BAB V PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran yang mengatur tentang Surat Kuasa Penerbitan SPM dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta 15 Juni 2005
Jenderal Perbendaharaan,
SURAT KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN (SKPA)
Lam pi ran II DAFTAR REALISASI SP2D BERDASARKAN PENERBITAN SPM ATAS SKPA NOMOR......................... TANGGAL..................
Nomor urut
Penerbitan SPM Nomor
Tanggal
Nilai (Rp.) Kotor
Jumlah
Penerbitan SP2D
Potongan
Nomor
Tanggal
Bersih
Jumlah
Penjelasan: Jumlah dana yang dikuasakan sebesar Rp. Jumlah dana yang di SPM-kan sebesar Rp. Sisa dana SKPA sebesar Rp.
Kepala KPPN (Penerima).
NIP. 0600
Nilai (Rp.)
LAMPIRAN III
Bag an 1 : Penerbitan dan Distribusi SKPA
Kanwil DJPBN (Penerima) Dlrektorat Inform a si Dan AkuntansI
Kanwil DJPBN (Asal)
Bagan 2 : Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban PenggunaanSKPA
Bab 3E &4
Kanwil KPA (Asal) Rangkap 1
Dlrektorat Informasl Dan AkuntansI Kangkap I
KPPN (Asal) Rangkap 1
Kanwil DJPBN
KPPN (Penerima) Kangkap l
Kanwil DJPBN (Penerima) Rangkap 1
Keteranqan atas Baqan 1 dan Bagan 2 dalam Lampiran III: 1. KPA Asal mengajukan permintaan pengesahan SKPA kepada KPPN Asal dalam rangkap 10 (sepuluh). 2. Setelah melakukan pengesahan SKPA, KPPN Asal mengirimkan SKPA dimaksud kepada KPA Asal dalam rangkap 5 (lima), menyimpan satu lembar sebagai pertingga!, dan mengirimkan masing-masing satu lembar kepada : - KPPN Penerima yang ditunjuk selaku penerbit SP2D; - Kanwit yang membawahi KPPN Asal; - Kanwil yang membawahi KPPN Penerima yang ditunjuk; dan - Direktorat Informasi dan Akuntansi. 3. Selanjutnya, oleh KPA Asal, 1 (satu) lembar SKPA disimpan sebagai pertinggal (yang diteruskan kepada Bendahara asal untuk dibukukan sebagai pengurangan pagu DIPA). 4. KPA Penerima setelah menerima SKPA dalam rangkap 4 (empat), menyimpan 1 (satu) lembar sebagai pertinggal dan meneruskan kepada Bendahara untuk dibukukan sebagai dokumen penambahan pagu DIPA. 5. KPA Penerima, setelah menerima SKPA yang telah disahkan, dapat menerbitkan dan mengajukan SPM beserta kelengkapan Iainnya kepada KPPN Penerima yang ditunjuk selaku penerbit SP2D. Khusus untuk pengajuan pertama, SPM dilampiri puia dengan SKPA yang. telah disahkan dalam rangkap 3 (tiga). 6. Dalam rangka penerbitan SP2D atas SPM yang diterbitkan berdasarkan SKPA, KPPN Penerima meneliti SKPA yang dilampirkan oleh KPA Penerima dan mencocokkannya dengan lembar SKPA yang diterima langsung dari KPPN Asal. 7. KPPN Penerima selaku penerbit SP2D memberitahukan realisasi (format lampiran II) kepada KPPN Asal yang tembusannya disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang membawahi KPPN Penerima. 8. KPA Penerima membuat faporan realisasi penerbitan SPM untuk disampaikan kepada KPA Asal dan menyampaikan tembusannya kepada Kanwil yang membawahi KPA Penerima. 9. Setelah pembayaran atas beban SKPA selesai dilakukan dan/atau pada akhir Tahun Anggaran, KPPN Penerima mengirimkan SKPA yang telah diisi lengkap dengan data pencairan dana yang teiah diiakukan kepada KPPN Asa!, Kanwil yang membawahi KPPN Asal, dan sebagai laporan kepada Kanwif yang membawahinya.
Lampiran IV Contoh Surat Pengantar DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan I Lantai il Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 KotakPos 1139
Telepon 344-9230 (20 saluran) 345-0959,386-5130,344-0107 Faksimiii 34834814, 3846402, 34574
2005
Yth.
SURAT PENGANTAR Nomor: SPNaskah Dinas/barang
No.
/........ /......... Banyaknya
Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) No....................................... *) Tanggal ............................. *) Rp.......................................
Keterangan Disampaikan dengan hormat untuk penyelesaian selanjutnya
Diterima tanggal Yang menerima KepalaKPPN ...................(Asal) Nama Lengkap NIP.................. NIP.
Tembusan:
Catatan : Setelah diterima, Lembar ke dua harap dikirim Kembali kepada pengirim
