DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 44 /PB/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 08/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 32 ayat (4) sampai dengan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga melakukan reviu atas laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;

b.

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

1.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal 1 (1)

Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(2)

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada presiden melalui Menteri Keuangan.

(3)

Ruang lingkup reviu adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi.

(4)

Sasaran reviu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(5)

Reviu tidak memberikan dasar bagi Aparat Pengawasan Intern untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan seperti dalam pelaksanaan audit.

Pasal 2 (1)

Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib melakukan reviu atas laporan keuangan.

(2)

Apabila Kementerian Negara/Lembaga belum memiliki Aparat Pengawasan Intern, Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat pada Kementerian Negara/Lembaga menunjuk beberapa orang pejabat di luar Biro/Bidang Keuangan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan.

(3)

Reviu atas laporan keuangan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 3 (1)

Pelaksanaan reviu dilakukan dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(2)

Hasil reviu dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu.

(3)

Pernyataan Telah Direviu ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 4 (1)

Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penyusunan Statement of Responsibility (Pernyataan Tanggung Jawab) oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

(2)

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disampaikan kepada Menteri Keuangan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Pernyataan Telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2006

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-

44

/PB/2006

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DEPARTEMEN KEUANGAN 2006

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

1

A.

UMUM

1

B.

LANDASAN PEMIKIRAN

2

C.

DEFINISI

2

BAB II PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN REVIU

5

A.

PENGERTIAN REVIU

5

B.

RUANG LINGKUP DAN SASARAN REVIU

6

C.

JADWAL PELAKSANAAN REVIU

6

BAB III TAHAPAN REVIU

7

A.

PERSIAPAN REVIU

7

B.

PELAKSANAAN REVIU

7

C.

PELAPORAN

10

D.

TINDAK LANJUT

11

DAFTAR PERTANYAAN REVIU

12

KERTAS KERJA REVIU

15

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

24

PERNYATAAN TELAH DIREVIU (dengan paragraf penjelas)

25

FLOWCHART PELAKSANAAN REVIU

26

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Hal ini ditegaskan lagi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/Lembaga masing-masing. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu, aparat pengawasan intern perlu melakukan reviu terhadap laporan keuangan kementerian negara/lembaga terkait untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kewajiban reviu juga telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyataan adanya kewajiban penyelenggaraan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca kementerian negara/lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Keputusan presiden tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan PMK 59/PMK.06/2005 pasal 32 ayat (4) dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24 tahun 2006, yang mengatur bahwa aparat pengawasan intern bertugas untuk melakukan reviu atas laporan keuangan.

1

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan perundangan sebagaimana disebut di atas, maka perlu dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

B. LANDASAN PEMIKIRAN Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadap pelaksanaan APBN di kementerian/lembaga masing-masing. Mengingat luasnya rentang kendali yang berada dalam kewenangan seorang Menteri/Pimpinan Lembaga serta keterbatasan kemampuan teknis tentang laporan keuangan, maka perlu adanya reviu oleh aparat yang independen di lingkungan kementerian/lembaga yang bersangkutan. Reviu dimaksud digunakan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga meyakini bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai SAP.

C. DEFINISI 1.

Aparat Pengawasan Intern

Unit organisasi/pejabat yang ditunjuk pada kementerian negara/lembaga yang bertugas untuk

melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan anggaran dan melakukan reviu atas laporan keuangan pada kementerian negara/lembaga tersebut.

2.

Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

3.

Entitas Akuntansi

Unit

Pemerintahan

anggaran/pengguna

barang

pengguna dan

oleh

karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

2

4.

Entitas Pelaporan

Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih

entitas

ketentuan

akuntansi

peraturan

wajib

yang

menurut

perundang-undangan

menyampaikan

pertanggungjawaban

laporan

berupa

laporan

keuangan.

5.

Laporan Keuangan

Bentuk pertanggungjawaban

kementerian

negara/lembaga atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

6.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan yang menyajikan informasi anggaran dan

realisasi

pendapatan

dan

belanja

kementerian negara/lembaga dalam suatu periode tertentu.

7.

Kebijakan Akuntansi

Prinsip-prinsip,

dasar-dasar,

konvensi-

konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

8.

Materialitas

Suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat

atas

dasar

laporan

keuangan.

Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya

pos

atau

kesalahan

yang

dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

3

9.

Neraca

Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

10. Pengguna anggaran

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah.

11. Rekonsiliasi

Proses pencocokan data transaksi keuangan yang

diproses

dengan

beberapa

sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

12. Satuan Kerja

Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang

melaksanakan

satu

atau

beberapa

kegiatan dari suatu program.

13. Sistem Pengendalian Intern

Suatu

proses

manajemen

yang yang

dipengaruhi diciptakan

oleh untuk

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

14. Standar Akuntansi Pemerintahan Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

15. Reviu

Prosedur penelusuran angka-angka dalam

4

laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi aparat pengawasan intern untuk memberi keyakinan

terbatas

bahwa

tidak

ada

modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

16. Tanggal Pelaporan

Tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan

BAB II PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN REVIU A. PENGERTIAN REVIU Tujuan reviu berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan

akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Reviu oleh aparat pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga tidak membatasi tugas pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa/pengawas lainnya sesuai dengan tugas kewenangannya. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit. Dalam hal sistem pengendalian intern, reviu hanya

5

mengumpulkan keterangan yang dapat menjadi bahan untuk penyusunan Statement of Responsibility (Pernyataan Tanggung Jawab) oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Reviu dapat mengarahkan perhatian aparat pengawasan intern kepada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan bahwa aparat pengawasan intern akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Dalam melakukan reviu atas laporan keuangan, aparat pengawasan intern harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan.

B. RUANG LINGKUP DAN SASARAN REVIU Ruang lingkup reviu adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Hal ini diperlukan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, buku, laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Sasaran reviu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

C. JADWAL PELAKSANAAN REVIU Pelaksanaan reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Aparat pengawasan intern membuat Pernyataan Telah Direviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang disampaikan ke Menteri Keuangan. Pernyataan Telah Direviu diterbitkan setidaktidaknya sekali dalam setahun terhadap laporan keuangan tahunan kementerian negara/lembaga.

6

BAB III TAHAPAN REVIU

A. PERSIAPAN REVIU Sebelum pelaksanaan reviu, aparat pengawasan intern perlu melakukan persiapan-persiapan agar reviu dapat dilaksanakan secara efektif dan terpadu. Adapun persiapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan reviu adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan informasi keuangan Aparat pengawasan intern perlu mengumpulkan informasi keuangan seperti laporan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan serta kebijakan akuntansi dan keuangan yang telah ditetapkan. Informasi ini diperlukan untuk memperoleh informasi awal tentang laporan keuangan entitas yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. 2. Persiapan penugasan Penugasan reviu perlu persiapan yang memadai antara lain penyusunan tim reviu. Tim reviu secara kolektif harus mempunyai kemampuan teknis yang memadai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kebutuhan dan batas waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan di masing-masing kementerian negara/lembaga. 3. Penyiapan program kerja reviu Tim yang ditugasi untuk melakukan reviu perlu menyusun program kerja reviu yang berisi langkah-langkah dan teknik reviu yang akan dilakukan selama proses reviu.

B. PELAKSANAAN REVIU Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dilaksanakan dengan teknik reviu sebagai berikut: 1. Penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan Dalam melaksanakan reviu, aparat pengawasan intern perlu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar. Penelusuran ini dapat dilakukan dengan: a. Membandingkan angka pos laporan keuangan terhadap saldo buku besar,

7

b. Membandingkan saldo buku besar terhadap buku pembantu, c. Membandingkan

angka-angka pos laporan keuangan terhadap laporan

pendukung, misalnya Aset Tetap terhadap Laporan Mutasi Aset Tetap dan Laporan Posisi Aset Tetap.

2. Permintaan keterangan Permintaan keterangan yang dilakukan dalam reviu atas laporan keuangan tergantung pada pertimbangan aparat pengawasan intern. Dalam menentukan permintaan keterangan, aparat pengawasan intern dapat mempertimbangkan: a. Sifat dan materialitas suatu pos b. Kemungkinan salah saji; c. Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan reviu; d. Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian akuntansi entitas tersebut; e. Seberapa jauh pos tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen; f. Ketidakcukupan data keuangan entitas yang mendasari; g. Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Permintaan keterangan dapat meliputi: a. Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku. b. Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan. c. Prosedur pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan d. Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan/pejabat keuangan yang mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan e. Memperoleh informasi dari audit atau reviu atas laporan keuangan periode sebelumnya. f. Personel yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan, mengenai: -

Apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian intern yang memadai.

8

-

Apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

-

Apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan tersebut.

-

Apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan pelaksanaan sistem akuntansi.

-

Apakah terdapat peristiwa setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan.

Daftar pertanyaan pada lampiran 1 merupakan ilustrasi pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam rangka memperoleh keterangan dari personel yang kompeten dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Namun demikian perlu diingat bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak harus diterapkan untuk setiap reviu dan juga tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh aspek yang direviu.

3. Prosedur analitik Prosedur analitik dilakukan pada akhir reviu. Prosedur analitik dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar pos dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Prosedur analitik dapat dilakukan dengan: a. Mempelajari laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. b. Membandingkan laporan keuangan dalam beberapa periode yang setara. c. Membandingkan realisasi terhadap anggaran). d. Mempelajari hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan yang diharapkan akan sesuai dengan pola yang dapat diperkirakan atas dasar pengalaman entitas tersebut. Dalam

menerapkan

prosedur

ini,

aparat

pengawasan

intern

harus

mempertimbangkan jenis masalah yang membutuhkan penyesuaian, seperti adanya peristiwa luar biasa dan perubahan kebijakan akuntansi. Jumlah-jumlah yang disebabkan karena adanya peristiwa luar biasa atau perubahan kebijakan tersebut harus dieliminasi dari laporan keuangan sebelum dilakukan proses reviu.

9

C. PELAPORAN Dalam pelaksanaan reviu, aparat pengawasan intern membuat kertas kerja yang seharusnya memuat hal-hal berikut ini: 1. Kertas kerja penelusuran angka-angka pos laporan keuangan 2. Daftar pertanyaan reviu dan kertas kerja permintaan keterangan. 3. Kertas kerja prosedur analitik. 4. Masalah yang tercakup dalam permintaan keterangan dan prosedur analitik. 5. Masalah yang dianggap tidak biasa oleh aparat pengawasan intern selama melaksanakan reviu, termasuk penyelesaiannya. Kertas kerja ini menjadi dasar untuk pembuatan laporan hasil reviu dan Pernyataan Telah Direviu oleh aparat pengawasan intern. Laporan hasil reviu memuat masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, rekomendasi untuk pelaksanaan koreksi, dan koreksi yang telah dilakukan oleh entitas yang direviu. Hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu, yang menyatakan bahwa: 1. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan terkait. 2. Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen entitas pelaporan tersebut. 3. Reviu terutama mencakup penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan kepada para pejabat/petugas yang terkait dan prosedur analitik yang diterapkan terhadap data keuangan. 4. Lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, reviu tidak bertujuan untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit. 5. Aparat pengawasan intern tidak menemukan adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 6. Tanggal penyelesaian permintaan keterangan dan prosedur analitik yang dilakukan oleh akuntansi harus digunakan sebagai tanggal laporannya. Laporan hasil reviu dan Pernyataan Telah Direviu disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility). Laporan Keuangan yang direviu oleh

10

aparat pengawasan intern harus disertai dengan Pernyataan Telah Direviu. Setiap halaman laporan keuangan yang telah direviu oleh aparat pengawasan intern harus memuat pengacuan berupa kalimat “Lihat Pernyataan Telah Direviu Aparat Pengawasan Intern”. Prosedur lain yang dilaksanakan sebelum atau selama reviu tidak boleh diungkapkan dalam laporan audit. Apabila aparat pengawasan intern tidak dapat melaksanakan penelusuran angka-angka pos dalam laporan keuangan, pengajuan pertanyaan dan prosedur analitik yang dipandang perlu untuk memperoleh keyakinan terbatas yang seharusnya ada dalam suatu reviu, maka reviu dianggap tidak lengkap. Suatu reviu yang tidak lengkap bukanlah dasar yang memadai untuk menerbitkan laporan reviu dan/atau Pernyataan Telah Direviu.

D. TINDAK LANJUT Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan reviu menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lainnya, aparat pengawasan intern memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direviu. Entitas wajib menindaklanjuti hasil reviu dengan segera melakukan koreksi terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil koreksi kepada aparat pengawasan intern. Dalam hal Entitas tidak melakukan koreksi seperti yang diminta oleh aparat pengawasan intern, baik karena koreksi tidak dapat dilakukan dalam periode terkait atau kelalaian, maka aparat pengawasan intern dapat menerbitkan Pernyataan Telah Direviu dengan paragraf penjelas yang mengungkapkan mengenai penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan terkait lainnya. Dengan demikian, laporan keuangan yang disampaikan ke Menteri Keuangan adalah laporan keuangan yang telah dikoreksi berdasarkan hasil reviu.

11

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN REVIU

1. Umum a. Apakah terdapat suatu sistem pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan entitas? b. Bagaimana prosedur pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi? c. Apakah akun buku besar cocok dengan buku pembantu? d. Apakah prinsip akuntansi telah diterapkan secara konsisten?

2. Kas a. Apakah saldo kas di bank menurut rekening koran telah direkonsiliasi dengan saldo menurut buku? b. Apakah pos yang lama dan tidak normal terungkap dalam rekonsiliasi bank telah direviu dan bilamana perlu dibuatkan penyesuaian? c. Apakah pisah batas yang semestinya untuk transaksi telah dilakukan? d. Apakah terdapat pembatasan tertentu terhadap saldo kas? e. Apakah dana kas telah dihitung dan dicocokkan dengan akun kas dalam buku besar?

3. Piutang a. Apakah piutang telah secara tepat diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang b. Jika ada, apakah bunga/denda telah diungkapkan dengan semestinya?

4. Persediaan a. Apakah persediaan telah dihitung secara fisik? Jika tidak, bagaimana kuantitas persediaan ditentukan? b. Apakah akun persediaan dalam buku besar telah disesuaikan agar cocok dengan persediaan fisik? c. Jika penghitungan persediaan dilakukan pada tanggal selain tanggal neraca, prosedur apa yang diterapkan untuk mencatat perubahan persediaan yang terjadi antara barang antara tanggal dilakukannya perhitungan fisik persediaan dengan tanggal neraca?

12

d. Apa dasar yang digunakan dalam penilaian persediaan e. Apa harga pokok persediaan meliputi unsur-unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead?

5. Investasi a. Apakah penerimaan dari penjualan investasi telah dicatat? b. Apakah investasi telah dicatat sebagai aset di neraca? c. Apakah pendapatan dari investasi telah dicatat? d. Apakah telah dilakukan pertimbangan yang tepat untuk mengklasifikasikan investasi non permanen dan investasi permanen, dan perbedaan antara harga perolehan dan harga pasar investasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.? e. Apakah ketentuan akuntansi metode kepemilikan (equity accounting) telah dipertimbangkan?

6. Aset Tetap a. Apakah penerimaan dari penjualan Aset Tetap telah dicatat? b. Apa kriteria kapitalisasi Aset Tetap? Apakah kriteria itu tetap diterapkan selama tahun buku berjalan? c. Apakah akun belanja perbaikan dan pemeliharaan hanya mencakup pos yang merupakan biaya? d. Apakah Aset Tetap dinyatakan dengan harga perolehan? e. Metode dan tarif depresiasi apakah yang digunakan? Apakah hal tersebut tepat dan dilakukan secara konsisten? f.

Apakah ada penambahan, penghentian pemakaian, pelepasan, penjualan atau penjualan Aset Tetap?

g. Apakah entitas tersebut mempunyai perjanjian sewa guna usaha (lease)? Apakah hal tersebut telah dicatat secara tepat? h. Apakah ada aset yang mengalami penurunan nilai (impairment)? i.

Apakah ada aset yang benar-benar sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah?

7. Aset Lain-Lain a. Apa saja yang dimasukkan sebagai Aset Lain-Lain?

13

b. Apakah Aset Lain-Lain telah secara tepat diklasifikasikan?

8. Utang Jangka Pendek a. Apakah semua utang yang nilainya material telah dicatat? b. Apakah Utang Jangka Pendek telah diklasifikasikan secara tepat? c. Bila ada, apakah utang bunga telah dicatat?

9. Ekuitas Dana a. Apa Ekuitas Dana telah sesuai dengan akun yang menjadi pasangannya?

10. Pendapatan dan Belanja a. Apakah pendapatan dan belanja telah dicatat sesuai dengan prosedur atau standar yang berlaku? b. Apakah pengembalian pendapatan dan belanja telah diklasifikasikan dengan tepat?

11. Lain-lain a. Apakah ada peristiwa setelah akhir tahun buku yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap laporan keuangan? b. Apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mencerminkan kebijakan/peraturan terkait lainnya? c. Apa Catatan atas Laporan Keuangan telah memberikan pengungkapan yang memadai atas akun-akun dalam laporan keuangan?

14

KERTAS KERJA REVIU Petunjuk Pengisian Kertas Kerja Reviu KOLOM Uraian

PENGERTIAN

LK/KL

SAP DAN PERATURAN LAIN

Kolom ini diisi dengan akun laporan keuangan

-

-

yang akan direviu Pengukuran

Yang dimaksud dengan metode pengukuran Kolom ini diisi dengan metode Kolom

ini

diisi

dengan

metode

adalah metode bagaimana nilai suatu akun pengukuran dari akun-akun yang pengukuran dari akun-akun laporan diperoleh, misalnya nilai perolehan/nilai wajar disajikan dalam laporan keuangan keuangan menurut SAP dan peraturan untuk aset. Pengklasifikasian

kementerian lembaga.

perundangan lain yang berlaku.

Yang dimaksud dengan metode pengklasifikasian Kolom ini diisi dengan metode Kolom

ini

diisi

adalah metode bagaimana nilai suatu akun pengklasifikasian dari akun-akun pengklasfikasian dikelompokkan berdasarkan kesamaan dalam yang

disajikan

dalam

peraturan

entitas,

berlaku.

tanah

masuk

ke

dalam

dari

metode

akun-akun

laporan laporan keuangan menurut SAP dan

sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi keuangan kementerian lembaga. misalnya

dengan

perundangan

lain

yang

klasifikasi aset tetap. Pelaporan

Yang dimaksud dengan metode pelaporan adalah Kolom ini diisi dengan metode Kolom metode

bagaimana

suatu

akun

ini

diisi

dengan

metode

dilaporkan, pelaporan dari akun-akun yang pelaporan dari akun-akun laporan

misalnya aset tetap seharusnya dilaporkan setiap disajikan dalam laporan keuangan keuangan menurut SAP dan peraturan triwulan dan masuk dalam Neraca.

kementerian lembaga.

perundangan lain yang berlaku.

15

Status

Kolom ini diisi dengan status kesesuaian antara

-

-

-

-

pengukuran, pengklasifikasian dan pelaporan menurut

Laporan

Negara/Lembaga

Keuangan

dengan

Standar

Kementerian Akuntansi

Pemerintahan dan peraturan perundangan lain yang berlaku. Status kesesuaian dapat diisi dengan: S = Sesuai SP = Sesuai tetapi diperlukan penyempurnaan lebih lanjut TS = Tidak sesuai Penjelasan

Kolom ini diisi dengan penjelasan singkat yang diperlukan terkait dengan status kesesuaian.

Keterangan:

LK/KL = Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga SAP

= Standar Akuntansi Pemerintahan

16

Lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER- /PB/2006 Tanggal Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

KERTAS KERJA REVIU LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX

No. 1 A.

PENGUKURAN

URAIAN 2

STATUS

LK/KL

SAP&PL

3

4

5

PENGKLASIFIKASIAN LK/KL

SAP&PL

6

7

STATUS 8

PELAPORAN LK/KL

SAP&PL

9

10

STATUS

PENJELASAN

11

12

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH a. Pendapatan Perpajakan b. Pendapatan Negara Bukan Pajak

B.

BELANJA NEGARA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain

Keterangan: LK/KL = Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga SAP & PL = Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundangan lain yang berlaku S = Sesuai SP = Sesuai tetapi diperlukan penyempurnaan lebih lanjut TS = Tidak sesuai

17

Lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER /PB/2006 Tanggal Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

KERTAS KERJA REVIU NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER 31 DESEMBER 20XX No.

URAIAN

1

2

A. A1.

PENGUKURAN LK/KL SAP&PL 3 4

STATUS

PENGKLASIFIKASIAN LK/KL SAP&PL 7 8

STATUS

PELAPORAN LK/KL SAP&PL 9 10

STATUS

PENJELASAN 11

ASET ASET LANCAR KAS DAN BANK Kas di Bendahara Pengeluaran UANG MUKA DARI REKENING BUN PIUTANG Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya PERSEDIAAN Persediaan

A2.

INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI NON PERMANEN Dana Bergulir

A3.

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan


18



URAIAN

1 A4.

2


STATUS


STATUS


STATUS

PENJELASAN 11

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain

B. B1.

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari BUN Uang Muka dari KPKN Pendapatan yang Ditangguhkan

C. C1.

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan

C2.

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya


19

Lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER- /PB/2006 Tanggal Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Contoh:

KERTAS KERJA REVIU LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX No.

URAIAN

1

2

A.

B.


STATUS 5


8


STATUS

STATUS

PENJELASAN

11

12

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Pendapatan Perpajakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Hibah

Kas diterima Kas diterima Kas diterima Kas diterima Kas diterima Kas diterima

S S S

Pendapatan Pendapatan Pendapatan

Pendapatan Pendapatan Pendapatan

S S S

Bulanan Bulanan Bulanan

Bulanan Bulanan Bulanan

S S S

BELANJA NEGARA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain

Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar

Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar Kas dibayar

S S S S S S S S

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

S S S S S S S S

Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan

Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan

S S S S S S S S


20


Contoh:


URAIAN

1 A. A1.

2 ASET ASET LANCAR KAS DAN BANK Kas di Bendahara Pengeluaran PIUTANG Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya PERSEDIAAN Persediaan

A2.

A3.

INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI NON PERMANEN Dana Bergulir

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

PENGUKURAN

STATUS


STATUS


STATUS

LK/KL 3

SAP&PL 4

Nilai Nominal

Nilai Nominal

S

Aset Lancar

Aset Lancar

S

Bulanan

Bulanan

S

Nilai Nominal Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai yang dapat direalisasikan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Nilai Nominal Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai yang dapat direalisasikan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

S S

Aset Lancar Aset Lancar

Aset Lancar Aset Lancar

S S

Tahunan Tahunan

Tahunan Tahunan

S S

S

Aset Lancar

Aset Lancar

S

Tahunan

Tahunan

S

S

Aset Lancar

Aset Lancar

S

Tahunan

Tahunan

S

S

Aset Lancar

Aset Lancar

S

Tahunan

Tahunan

S

Biaya Perolehan terakhir

Biaya Perolehan terakhir

S

Aset Lancar

Aset Lancar

S

Semesteran

Semesteran

S

Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

S

Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang

S

Tahunan

Tahunan

S

Nilai Perolehan Nilai Perolehan Nilai Perolehan Nilai Perolehan Nilai Perolehan Nilai Perolehan

Nilai Perolehan Nilai Perolehan Nilai Perolehan Nilai Perolehan Nilai Perolehan Nilai Perolehan

S S S S S S

Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap

Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap

S S S S S S

Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan

Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan

S S S S S S

PENJELASAN 11


21

Lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER /PB/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga


URAIAN

1 A4.

2 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain

B. B1.

C. C1.

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari BUN Uang Muka dari KPKN Pendapatan yang Ditangguhkan EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan

C2.

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

PENGUKURAN LK/KL 3

SAP&PL 4

Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai Perolehan Nilai Perolehan

Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai Perolehan Nilai Perolehan

Nilai Nominal Nilai Nominal Nilai Nominal

STATUS


STATUS


STATUS

PENJELASAN 11

S

Aset Lainnya

Aset Lainnya

S

Tahunan

Tahunan

S

S

Aset Lainnya

Aset Lainnya

S

Tahunan

Tahunan

S

S

Aset Lainnya

Aset Lainnya

S

Tahunan

Tahunan

S

S S

Aset Lainnya Aset Lainnya

Aset Lainnya Aset Lainnya

S S

Tahunan Tahunan

Tahunan Tahunan

S S

Nilai Nominal Nilai Nominal Nilai Nominal

S S S

Kewajiban Kewajiban Kewajiban

Kewajiban Kewajiban Kewajiban

S S S

Bulanan Bulanan Tahunan

Bulanan Bulanan Tahunan

S S S

Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Biaya Perolehan terakhir

Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Biaya Perolehan terakhir

S

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

S

Tahunan

Tahunan

S

S

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

S

Semesteran

Semesteran

S

Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai Perolehan Nilai Perolehan

Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai Perolehan Nilai Perolehan

S

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

S

Tahunan

Tahunan

S

S S

Ekuitas Dana Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Ekuitas Dana

S S

Bulanan Tahunan

Bulanan Tahunan

S S


22

KERTAS KERJA REVIU

Masalah yang tercakup dalam permintaan keterangan dan prosedur analitik

Masalah yang dianggap tidak biasa oleh aparat pengawasan intern selama melaksanakan reviu, termasuk penyelesaiannya.

23

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ............................... TAHUN ANGGARAN .................................. Kami telah me-reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga … berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20X1, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Negara/Lembaga ….. Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta,

20X2

Jabatan penandatangan pernyataan reviu

Ketua Tim Reviu NIP

24

PERNYATAAN TELAH DIREVIU (dengan paragraf penjelas) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ............................... TAHUN ANGGARAN .................................. Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga … berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20X1, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Negara/Lembaga ….. Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraf berikut, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan UndangUndang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Seperti yang diungkapkan dalam catatan X dalam laporan keuangan, entitas pelaporan menerapkan (jelaskan metode baru yang diterapkan) sedangkan sebelumnya diterapkan (jelaskan metode sebelumnya). Meskipun (jelaskan metode baru yang diterapkan) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, namun entitas pelaporan tidak dapat memberikan dasar pertimbangan yang memadai bagi perubahan tersebut.

Jakarta,

20X2

Jabatan penandatangan pernyataan reviu

25

Ketua Tim Reviu NIP

FLOWCHART PELAKSANAAN REVIU UAKPA

UAKPB

KPPN

Data UAPPA-W

UAPPB - W

KANWIL

UAPPA-W

Ditjen

REVIU

PBN

API

UAPPB-E1

UAPPA-E1

LRA DAN NERACA

REVIU NERACA, LRA, LAK

LRA dan NERACA

UAPB

UAPA

Lap BMN

DITJEN PBN (Dit. IA)

APPL CENTER DB CENTER

REVIU

DITJEN PBN (Dit PBMKN)

Keterangan :

:

Arus data dan laporan (termasuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

: : :

Rekonsiliasi data Pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern

26

FLOWCHART PELAKSANAAN REVIU NO.

URAIAN

1.

Pelaksanaan reviu dilakukan selama pelaksaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. UAKPA/UAPPA-W/UAPPAE1/UAPA menyerahkan data laporan keuangan (yang berasal dari data setelah rekonsiliasi) ke aparat pengawasan intern untuk direviu.

2.

Aparat pengawasan melakukan reviu terhadap data laporan keuangan melalui penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan prosedur analitik.

3.

Apabila hasil reviu menunjukkan bahwa data laporan keuangan telah disiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam Sistem Pengendalian Intern yang memadai, maka aparat pengawasan intern membuat kertas kerja reviu tahunan untuk menjadi dasar bagi penyusunan laporan hasil reviu dan Pernyataan Telah Direviu. Aparat pengawasan intern mengirimkan Pernyataan Telah direviu dilampiri dengan laporan hasil reviu ke menteri/pimpinan lembaga terkait.

4.

Apabila hasil reviu menunjukkan bahwa data laporan keuangan belum disiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam Sistem Pengendalian Intern yang memadai, maka aparat pengawasan intern membuat kertas kerja reviu tahunan untuk menjadi dasar bagi penyusunan laporan hasil reviu dan Pernyataan Telah Direviu (dengan paragraf penjelas). Aparat pengawasan intern mengirimkan Pernyataan Telah direviu (dengan paragraf penjelas) dilampiri dengan laporan hasil reviu ke menteri/pimpinan lembaga terkait.

UAKPA/UAPPAW/UAPPA-E1/UAPA

APARAT PENGAWASAN INTERN

Data Laporan Keuangan Data Laporan Keuangan

Penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan prosedur analitik

Sesuai?

Menyusun kertas kerja reviu, laporan hasil reviu dan Pernyataan Telah Direviu

Laporan Hasil Reviu Pernyataan Telah Direviu

KK Reviu Laporan Hasil Reviu Pernyataan Telah Direviu

Menyusun laporan hasil reviu dan Pernyataan Telah Direviu (dengan paragraf penjelas)

Laporan Hasil Reviu Pernyataan Telah Direviu (dgn para penj)

KK Reviu Laporan Hasil Reviu KK Reviu

27

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Recommend Documents