DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 02 /PB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BANK OPERASIONAL/KANTOR BANK INDONESIA/ KANTOR POS MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Operasional/Kantor Bank Indonesia/Kantor Pos mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditolak/dikembalikan (retur) oleh Bank/Kantor Pos Penerima pemindahbukuan dan/atau transfer, dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direklur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana pada Bank Operasional/Kantor Bank Indonesia/Kantor Pos Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); . 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran alas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); ~
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BANK OPERASIONAL/KANTOR BANK INDONESIA/KANTOR POS MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan dengan:
Direktur Jenderal
Perbendaharaan
ini, yang dimaksud
1. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. 2. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. 3. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat lain yang diberi kuasa. 4. Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN. 6. Bank Operasional I, yang selanjutnya disebut BO I adalah bank operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan. 7. Bank Operasional II, yang selanjutnya disebut BO II adalah bank operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan. 8. Bank Operasional III, yang selanjutnya disebut BO III adalah bank operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang melakukan pembagian Pajak Bumi dan Bangunan/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB/BPHTB), dan upah pungut serta membayar pengembalian PBB. 9. Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KBI adalah Kantor Bank Indonesia di daerah tertentu yang merupakan mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 10. Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya. 11. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra kerja KPPN untuk menerima penerimaan negara (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). 12. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra kerja KPPN untuk menerima penerimaan negara (kecuali penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). ~
13. Bank/Kantor Pos Penerima adalah bank umum/kantor pos tempat bendahara/pegawai/pihak ketiga membuka rekening untuk menerima penyaluran dana APBN sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Pencairan Dana. 14. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 15. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 16. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 17. Surat Perintah Pencairan Dana,' yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 18. SP2D Rekening Khusus, yang selanjutnya disebut SP2D-Reksus adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN dari Rekening Khusus pinjaman/hibah luar negeri berdasarkan SPM. 19. Pengembalian SP2D adalah penolakan/pengembalian (retur) pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank Operasional/KBI/Kantor Pos karena nama, alamat, nomor rekening dan/atau nama Bank/Kantor Pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Kantor Pos Penerima. 20. Surat Setoran Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut SSBP adalah surat setoran yang digunakan oleh BO I untuk menyetorkan dana akibat pengembalian SP2D ke Bank/Pos Persepsi. 21. Surat Ketetapan Pembayaran Kembali, yang selanjutnya disebut SKPK adalah ketetapan yang diterbitkan oleh Kuasa PA tentang permintaan pembayaran kembali SP2D yang telah disetor ke Kas Negara. 22. Surat Keterangan Telah Dibukukan, yang selanjutnya disebut SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN atas pendapatan dan/atau penerimaan negara yang telah dibukukan KPPN. 23. Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan, yang selanjutnya disebut SKP4 adalah dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan. BAB II RUANG LlNGKUP Pasal2 (1) Pengembalian SP2D meliputi pengembalian atas: a.
SP2D yang diterbitkan oleh KPPN kepada BO I untuk keuntungan Rekening Bendahara Pengeluaran/pihak ketiga termasuk SP2DReksus dan untuk keuntungan Rekening Wajib Pajak karena pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB;
b.
SP2D yang diterbitkan oleh KPPN kepada BO II untuk keuntungan Rekening Bendahara Pengeluaran/para pegawai; ~
c.
SP2D yang diterbitkan oleh keuntungan Rekening Wajib kelebihan pembayaran PBB;
KPPN Pajak
kepada BO III PBB untuk karena pembayaran kembali
d.
SP2D-Reksus yang diterbitkan oleh KPPN kepada KBI keuntungan Rekening Bendahara Pengeluaran/pihak ketiga.
untuk
e.
SP2D yang diterbitkan oleh KPPN kepada Kantor Pos keuntungan Rekening Bendahara Pengeluaran/para pegawai;
untuk
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian SP2D dalam mata uang asing yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Banda Aceh dan KPPN Khusus Jakarta VI diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB III PROSEDUR
PENGEMBALIAN
SP2D
Pasal 3 (1) Bank/Kantor Pos Penerima menyampaikan surat penolakan/pengembalian (retur) kepada Bank Operasional/KBI/Kantor Pos paling lambat 1 (satu) hari setelah diketahui bahwa nama, alamat, nomor rekening dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Kantor Pos Penerima. (2) Bank Operasional/KBI/Kantor Pos menyampaikan surat pemberi!ahuan kepada KPPN paling lambat 1 (satu) hari setelah pemberitahuan dari Bank/Kantor Pos Penerima apabila terdapat SP2D yang dikembalikan oleh Bank/Kantor Pos Penerima. (3) KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kuasa PA dengan menggunakan sarana tercepat berdasarkan pemberitahuan dari Bank 1 (satu) hari setelah Operasional/KBI/Kantor Pos paling lambat pemberitahuan dari Bank Operasional/KBI/Kantor Pos untuk menyampaikan ralat nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank pada SPM. (4) Kuasa PA menyampaikan surat mengenai ralat nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank kepada KPPN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari KPPN. (5) KPPN segera menyampaikan surat ralat SP2D ke Bank Operasional/KBI/ Kantor Pos paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima surat ralat dari Kuasa PA. (6) Bank Operasional/KBI/Ka!1tor Pos melakukan pencairan yang ditunjuk sesuai surat ralat SP2D dari KPPN.
dana ke rekening
Pasal 4 (1) Dalam hal Kuasa PA tidak menyampaikan ralat nama, ala mat, nomor rekening, dan/atau nama bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal surat pemberitahuan, maka KPPN pada hari kerja berikutnya menerbitkan Surat Permintaan Penyetoran Dana SP2D kepada Bank Operasional/KBI/Kantor Pos untuk menyetorkan kembali dana SP2D ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) menggunakan formulir SSBP dengan kode Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran BUN (999), Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan (08), kode Satuan Kerja KPPN Penerima Setoran, dan Akun Penerimaan Non-Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
ini.11cJ-
(3) Bank Operasional/KBl/Kantor Pos melaporkan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri copy SSBP kepada KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan penyetoran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (4) KPPN mencatat dalam Kartu Pengawasan Pengembalian SP2D dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Perat,uran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (5) KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kuasa PA bahwa dana atas SP2D berkenaan telah disetor ke Kas Negara oleh Bank Operasional IKBI/Kantor Pos.
Pasal 5 (1) Bendahara Pengeluaran/pihak ketiga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Kembali SP2D yang telah disetor ke Kas Negara yang berisi ralat nama, alamat, dan/atau nomor rekening kepada Kuasa PA. (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa PA menerbitkan SKPK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (3) Kuasa PA menyampaikan SKPK kepada KPPN dengan melampirkan: a.
Surat Permintaan Pembayaran Kembali SP2D yang telah disetor ke Kas Negara dari Bendahara Pengeluaran/pihak ketiga;
b.
Copy SPM dan SP2D yang d,,!nanya telah disetor ke Kas Negara.
(4) Berdasarkan SKPK dan hasil konfirmasi dengan Seksi Persepsi KPPN penerima setoran, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerbitkan SKTB dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (5) Berdasarkan SKTB, Kepala KPPN menerbitkan SKP4 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (6) Kepala Seksi Bank/Giro Pos atau Bendahara Umum berdasarkan SKP4 menerbitkan SPM dengan menggunakan kode Satuan Kerja KPPN, Bagian Anggaran BUN (999), Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan (08), dan Akun Pengeluaran Non-Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening. (7) KPPN menerbitkan SP2D sesuai mekanisme penerbitan SP2D dan mencatat dalam Kartu pengawasan Pengembalian SP2D dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6 Dalam hal terjadi penutupan Bank Operasional/Kantor Pos maka Bank Operasional/Kantor Pos segera menyetorkan saldo dana pengembalian SP2D ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi. ~
Pasal? Bank Penerima tidak diperkenankan membebani biaya apapun pengembalian dana SP2D kepada Bank Operasional/KBI/Kantor Pos.
atas
BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2008
PERATURAN
02
DJREKTUR
JENDERAL
LAMPIRAN I PERBENDAHARAAN NOMOR
PERIPB/200B TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BANK OPERASIONAUKANTOR BANK INDONESIAI KANTOR POS MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN.
DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH . KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Alamat
.
.
TeJepon
Fakslmlh E-mail
Nomor Lampiran Hal
.!ill.P.n
@perbendaharaan
Qo.id
.... (tanggal), (bulan), (tahun).... : Permintaan Penyetoran Dana SP2D
Yth. Pimpinan Bank/Pos Di
. .
Bersama ini kami meminta dana yang terdapat pada SP2D tanggal ..................................... pada Bank/Pos Persepsi
nominal
Nomor
pada bank Saudara, agar disetor ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak
(SSBP) Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
(Nama lengkap) NiP .
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER· 02/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BANK OPERASIONAUKANTOR BANK INDONESIA! KANTOR POS MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
•
SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)
~~,~!~ [II]
~
DIT JEN PERBENDAHARAAN KPPN DEPARTEMEN KEUANGAN RI 1)
KE REKENING
KAS NEGARA
lembar . 1 untuk WAJIB SETORIBENDAHARA
Nomor Tanggal
2) 3)
PENERIMA
NOMOR:
.4)
..... 5)
A . Akun I. 1. Kcmcnlerian/Lcmbaga NI'WP Wajib Sclor/Bcnd
..
6. Lokasi 2. 3. Alamal Unil Saluan Organisasi Kerja Sclor/Bcnd Esclon I C. 3. 2. Nama Wajib 4. Fungsi/Subfungsi/Program B. 5. Kcgialan/Subkegialan
.6)
.......................................................................................
~
Bcndahara
~
Diljcn
Umum
7)
Negara
8)
Perbcndaharaan
9)
CCIIrD
10)
[I] [I] ITITJ ITITJ ITITJ ITITJ
CCIIrD
D.
Jumlah Dengan
E.
Seloran
11)
12) 13)
I'cnerimaan Non Anggaran Pihak Karena Kesalahan Rekening
Iluruf
....................................................... Nomor:
Piulang
Negam
............
16)
17) Tanggal:
o=IJ
KPPN
(SI'3N)
KCliga 14)
15)
J{r
Sural Pcnagihan (SPN) Alau Sural Pcmindahan Penagihan
::
18)
19)
PERHA TIAN Unluk Bacalah dahulu petunjuk
Kcrcrluan
:
pengisian
formulir SSBP pad a halaman lembar ini.
20)
belakang
Diterima Oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR ..............................
N
21),
22)
jp: .~~.'~~.'.'.'.'.'.'.' ~.'.'.'.'.'.'.'.'.' ~.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'
;~ ~
Tanggal
POS DAN GIRO 25)
Tanda Tangan
26)
Nama Terang
27)
PETUNJUK
I Nemer
I
PENGISIAN
SURAT SETORAN
BUKAN PAJAK (SSBP)
Uraian Isian
Catatan
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13
14
15 16 17
18 19 20 21 & 22 23 & 24 25 26 & 27
Bank
Persepsi
atau
-
PERATURAN
02
DIREKTUR
JENDERAL
LAMPIRAN III PERBENDAHARAAN NOMOR
IPB/200B TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PER· PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BANK OPERASIONALIKANTOR BANK INDONESIA! KANTOR P~S MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
Nomor Lampiran Hal
............... (1) . SSBP ...(3) ..Lembar Laporan Penyetoran Dana Pengembalian
Yth. Kepala Kantor Pelayanan ...................(5) di (6)
Perbendaharaan . .
Negara
............... (2)
.
SP2D
(4)
Menunjuk surat Kepala KPPN (7) Nomor perihal permintaan penyetoran dana dengan ini kami sampaikan ke ~as Negara melalui Bank/Pas Persepsi (10) Bank/Pas 6 413) 5) Nomor Nomor Tujuan Pembayaran 2 7(17) (12) (3Nominal (15) (16) (14 Nama Perusahaan RekeningSP2D
.
(8) tanggal (9) . dana SP2D yang telah kami setorkan , sebagai berikut:
Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
Pimpinan Bank/Kantor
(19) (Nama lengkap) Jabatan
Pos
(18)
.
PETUNJUK SURAT LAPORAN No (5) (12) (7) (6) (3) )) (11 (13) (19) (15) (10) (9) (8) ((4 18) 16) (17)
PENYETORAN
PENGISIAN DANA PENGEMBALIAN
SP2D
Uraian Isian nama dan yang lengkap, jabatan, jumlah berkas dilampirkan tanda dengan tangan pejabat daerah/kota tanggal, KPPN bank/kantor penerima bank rekening rupiah bulan, penerima KPPN penerbit yang dan penerima dana pos tertera tahun dana surat sesuai penyetor pembuatan dana pada sesuai Permintaan tertulis sesuai dana SP2D pad SP2D surat tertulis Penyetoran a pad SP2D apada SP2DDana SP2D SP2D Diisi dengan tanggal nomor nama Bank/Pos SP2D urut SP2D Surat yang Permintaan yang tempat dananya dananya penyetoran Penyetoran telah telah disetorkan disetorkan Dana SP2D penerbitan surat k.antor Surat Permintaan Penyetoran Dana SP2D alamat KPPN ,tertulis "
LAMPIRAN IV PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR IPB/200B TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERPENYELESAIAN PENGEMBALIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADft BANK OPERASIONAlIKANTOR BANK INDONESIA! KANTOR POS MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN.
02
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN . KARTU PENGAWASAN
Bank/Pos
Tertulis di-SP2D-kan kembali Rupiah Rupiah Tgi &Penyetoran Tgi No & No pada SP2D
Tgi
PENGEMBALIAN
SP2D
oleh
Kesalahan
Kepala Seksi Perbendaharaan
(Nama lengkap) NIP . ~
.
PERATURAN
02
DIREKTUR
LAMPIRAN V PERBENDAHARAAN NOMOR
JENDERAL
PERIPB/200B TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BANK OPERASIONALIKANTOR BANK INDONESIAI KANTOR POS MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
DEP ARTEMEN/LEMBAGA
.
............................................
KETETAPAN KUASA PENGGUNA ......................................... ( 1) NO (2)
ANGGARAN . .
TENTANG SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN KEMBALI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ...................... (3) . Menunjuk surat permintaan pembayaran Nomor : (4) tanggal (5) huruf), dengan ini diberitahukan bahwa tertulis: Semula: Nama Perusahaan Alamat Nomor Rekening Nama Bank ........
(12)
.
Seharusnya: Nama Perusahaan Alamat
(12)
....................... (8) ........................... (9) ............................... (10) ..................................... (11) .......................................... (13)
............................
.
. . . . .
(14 )
..................................
Nomor Rekening Nama Bank .......
kembali Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar (6) (dengan angka dan terdapat kesalahan pada (7) .
.
( 1 5)
.
........................................ (16) ............................................. ( 17) ................................................... (18)
. . .
Sehubungan dengan perbaikan/ralat diatas, kami menetapkan pembayaran yang telah disetor ke Kas Negara kepada yang berhak menerima oleh KPPN Segala hal dan resiko yang terjadi atas perbaikan/ralat sepenuhnya. Demikian untuk dipergunakan
sebagaimana
kembali SP2D (3) .
tersebut menjadi tanggung jawab kami
mestinya. , Ditetapkan T anggal
di
(19) (20)
a.n. MenterilKetua Lembaga Kuasa Pengguna Anggaran ............ (22) (Nama lengkap) NIP
.
~
. . (21)
.
PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN
(22)) (13) (21 (14 (19) (17) (18) (8) (12) (20) (15) (16) (9) (6) (5) (4) (2) (3) (10) (7)
KEMBALI
tidak Uraian Isian lain tahun Diisi Oiisi hal Surat dan membawahi bulan, dan dengan didapati Ketetapan pembuatan perbaikan tanggal, sebelumnya dengan dengan hal lain yang tidak didapati sebelumnya terdapat pad a Satuan nama nilai rupiah penerima KPPN Kerja yang mitra pemegang dana terdapat Kuasa yang DIPA Pengguna pada terdapat SP2D pad Anggaran aapejabat SP2D Diisi dengan nomor rekening pad aKuasa SP20 yang dengan Kuasa Kementerian/Lembaga tempat nama Pengguna lengkap, pembuatan NIP, Surat yang dan Ketetapan tanda tangan Pembayaran yang Kembali berwenang Oiisi perbaikan lain bank yang nama alamat nomor yang tidak penerima bank terdapat rekening penerima yang didapati pad dana yang terdapat dana apada SP20 sebelumnya terdapat yang yang pad terdapat terdapat pad SP20 ayang dan pada SP20 pad mengakibatkan aSP20 SP20 jenis alamat tanggal kesalahan SP2D penerbitan penerima SP2D yang yang yang dana Surat akan akan terdapat yang Ketetapan diminta diminta terdapat pencairan pencairan SP2D pada Pengguna kembali SP2D kembali Anggaran ... No SP20 dibubuhi SP2D salah serta cap dinas
redit Penyetor
PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
LAMPIRAN VI PERBENDAHARAAN NOMOR
02
IPB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERPENYELESAIAN PENGEMBALIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BANK OPERASIONALIKANTOR BANK INDONESIAI KANTOR P~S MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN.
t
DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH . KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Alamat
.
Telepon Faksimili E-mail
SURAT KETERANGAN Nomor:
.
. '"
. @perbendaharaan.Qo.id
kppn
TELAH DIBUKUKAN
(1)
;
.
Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ......... (2) menerangkan bahwa Rekening Kas Negara Nomor (3) . telah menerima setoran dan telah dibukukan oleh KPPN sebagai penerimaan pada Buku Bank/Pos dengan rincian sebagai berikut: " Nama Nomor Jumlah Nota 2467(10) 5 Setor T3anggal (8) (5)(6) (7) (9) Akun Tanggal
..
Setoran
Pembukuan
KPPN
........... (11 ) Kepala Seksi Verifikasi ...........
(12)
(Nama lengkap) NIP
~
. dan Akuntansi . .
PETUNJUK SURAT KETERANGAN
(7) (8) (6) (5) (3) (9) (11 (10) (4) (12)) (2)
PENGISIAN
TELAH OIBUKUKAN
(SKTB)
Uraian Isian tanggal KPPN penyetoran kode Akun pembukuan menurut pembukuan di KPPN KPPN nama nomor penyetor rekening urut negara pad atahun Bank/Pos Persepsi Oiisi Oiisi dengan deng<:ln dengan jumlah nama tempat, lengkap, nota atau tanggal, debeUkredit nilai kas NIP, yang bulan, dan dibukukan tanda dan tangan oleh Surat KPPN Keterangan pejabat yangTelah berwenang penerbitan Surat Keterangan Telah Oibukukan No serta dibubuhi cap dinas KPPN
PERATURAN
DIREKTUR
LAMPIRAN VII PERBENDAHARAAN NOMOR
JENDERAL
PER· 02/PB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BANK OPERASIONAUKANTOR BANK INDONESIA! KANTOR P~S MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN.
KEPUTUSAN
MENTER I KEUANGAN
NOMOR
..(1 )..
TENTANG PERSETUJUAN
PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
PENDAPATAN
MENTERIKEUANGAN, Membaca
: ..(2) .. MEMUTUSKAN:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyetujui pembayaran pengembalian pendapatan/penerimaan negara melalui Rekening Kas Negara .... (3) ....dengan uraian sebagai berikut: 1. Jumlah uang 2. Yang berhak menerima 3. Atas beban:
: ..(4) .. : ..(5) ..
a. Fungsi, Subfungsi, Program : ..(6) .. b. Kegiatan, Subkegiatan : ..(7) .. c. Klasifikasi Belanja : ..(8) .. d. Akun : ..(9) .. e. Bagian Anggaran : ..(10) .. f. Satuan Kerja : ..(11) .. g. Lokasi . : ..(12) .. 4. Untuk keperluan : ..(13) .. 5. Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada ..(14) .. selaku penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP). 6. Pencairan dana dilakukan melalui ..(15) .. Ditetapkan di ..(16) .. pada tanggal ..(17) .. a.n.MENTERIKEUANGAN ........ ( 18)
.
......... (19) . (nama lengkap) NIP
-
PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN ."
nomor Surat penerbitan URAIAN ISIAN Diisi tanda Surat menandatangani Keputusan Pembayaran dengan Persetujuan nomor, tanggal surat dari Bank/Pos Persepsi dan nomor, tanggal Surat uraian Seksi Bank pembayaran Giro Satuan lokasi Pos/Bendum Satuan Kerja Kerja Diisi dengan jumlah kode nomor dan rekening atau uraian nilai pembayaran BO Bagian Akun fungsi, klasifikasi uang I/BO dengan subfungsi, Anggaran II/BO belanja angka III, Reksus dan dan program huruf dan Kantor Pos Pengembalian Keputusan tangan pejabat yang dengan tanggal tempat dan nama Surat Surat KPPN Keputusan Keputusan tempat Persetujuan Persetujuan pencairan SP2D Pembayaran nama penerima kegiatan, dan disertai subkegiatan dengan alamat lengkap dengan dengan jabatan penanda tangan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran NO Pendapatan dibuat dan ditandatangani Keterangan Telah Dibukukan ubuhi (7) cap dinas KPPN Pengembalian Pendapatan (2) (15) (16) (12) (9) (6) (8) (5) (3) (10) (4) (17) (14) (13) (18) (19)
