DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: 43 /PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.06/2005 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah, telah ditetapkan pengaturan mengenai Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; b. bahwa penyelesaian piutang negara tersebut pada huruf a menyangkut berbagai aspek yang melibatkan berbagai pihak sehingga memungkinkan timbulnya penafsiran yang berbeda atas ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud; c. bahwa sebagai upaya untuk menghindarkan kerancuan dalam penafsiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan dimaksud; d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.06/2005 dalam suatu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.06/2005 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah; 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal adalah Departemen Keuangan.
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan,
3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Pemerintah Provinsi, Bupati bagi Pemerintah Kabupaten, dan Walikota bagi Pemerintah Kota. 4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah unit pengelola dan pelayanan air bersih kepada masyarakat milik pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1962 jo. UU No.6 Tahun 1969. 5. Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah perjanjian penerusan pinjaman yang dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri oleh Pemerintah Pusat kepada PDAM. 6. Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) adalah pinjaman yang dananya bersumber dari RDI kepada PDAM. 7. Pinjaman Rekening Pembangunan Daerah (RPD) adalah pinjaman yang dananya bersumber dari RPD kepada PDAM. 8. Piutang Negara adalah jumlah utang yang wajib dibayar oleh PDAM kepada Pemerintah Pusat sebagai akibat perjanjian penerusan pinjaman dan/atau perjanjian pinjaman yang bersumber dari RDI dan/atau RPD. 9. Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) adalah dokumen yang berisi rencana tindak perbaikan kinerja yang ditinjau dari berbagai aspek, yang akan dilakukan oleh PDAM untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran piutang negara. 10. Cut off date adalah tanggal terakhir perhitungan pembebanan Piutang Negara pada PDAM. BAB II OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA Pasal 2 (1) Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara merupakan upaya pengurangan beban pembayaran kewajiban PDAM melaui restrukturisasi Piutang Negara pada PDAM, yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan hasil evaluasi RPKP dalam rangka
penyehatan PDAM penerimaan Negara.
dengan
meminimalisasi
berkurangnya
(2) Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara kepada PDAM dilakukan melalui tahapan restrukturisasi sebagai berikut: a. penjadwalan kembali pembayaran utang pokok, tunggakan bunga/biaya administrasi, tunggakan denda, dan tunggakan biaya-biaya lainnya; b. perubahan persyaratan utang; c. pengurangan tunggakan bunga/biaya administrasi dan tunggakan denda. Pasal 3 (1) Untuk dapat mengikuti program Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PDAM harus menunjukkan salah satu tingkat keberhasilan di bawah ini: a. Cukup; b. Kurang; c. Tidak baik. (2) Tingkat keberhasilan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) harus didasarkan pada laporan hasil evaluasi kinerja PDAM satu tahun terakhir, sesuai Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. (3) Pelaksanaan evaluasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaksanakan oleh auditor independen. Pasal 4 (1) PDAM yang melaksanakan pembayaran Piutang Negara kurang dari 5% (lima per seratus) dari kewajiban jatuh tempo sampai dengan cut off date, di luar biaya komitmen, hanya dapat diberikan penjadwalan kembali atas pembayaran utang pokok, tunggakan bunga/biaya administrasi, tunggakan denda, dan tunggakan biaya-biaya lainnya. (2) Pembayaran Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk pembayaran atas kewajiban yang telah dilunasi dan perjanjian pinjaman yang menjadi dasar kewajiban dimaksud telah ditutup.
(3) Dengan tidak megurangi berlakunya ketentuan ayat (1), PDAM dimungkinkan mengikuti restrukturisasi tahap berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c apabila PDAM menyatakan secara tertulis bahwa Piutang Negara pada PDAM yang bersangkutan digunakan untuk membiayai salah satu proyek di bawah ini: a. proyek yang bukan kehendak PDAM dan proyek tersebut sama sekali tidak menghasilkan penerimaan; b. proyek yang tidak berfungsi karena kerusuhan massa atau bencana alam, yang menyebabkan proyek tersebut sama sekali tidak menghasilkan penerimaan. (4) Pernyataan sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus diakui kebenarannya secara tertulis oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). (5) Pengakuan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disertai keterangan kajian yang menunjukkan alasan pembangunan proyek yang tidak dikehendaki, berikut lembaga yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kewajiban PDAM terkait dengan proyek dimaksud atau kajian yang mampu membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kerusuhan massa atau bencana alam yang terjadi dan penyebab penurunan kemampuan PDAM dalam membayar kewajiban pengembalian pinjamannya. Pasal 5 (1) Cut off date dalam memperhitungkan kewajiban yang terkait dengan restrukturisasi, tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan restrukturisasi. (2) Dalam hal PDAM memiliki lebih dari 1 (satu) pinjaman, cut off date untuk semua pinjaman ditetapkan dalam 1 (satu) tanggal.
BAB III RENCANA PERBAIKAN KINERJA PERUSAHAAN Pasal 6 (1)
RPKP merupakan dokumen yang berisi rencana PDAM dalam melakukan optimalisasi kegiatan operasional perusahaan, yang akan dilaksanakan sejak tanggal cut off date pinjaman sampai dengan waktu pinjaman berakhir.
(2)
RPKP PDAM hanya dapat dijadikan dasar pemrosesan upaya pengurangan beban pembayaran kewajiban PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota DPRD.
(3)
Dalam hal RPKP mencantumkan rencana kegiatan ekspansi dalam rangka pencapaian sasaran Millenium Development Goal (MDG), RPKP hanya dapat dijadikan dasar pemrosesan upaya pengurangan beban pembayaran kewajiban PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) apabila: a. memenuhi persyaratan dalam ayat (2); b. rencana kegiatan ekspansi dimaksud didasarkan pada Perhitungan dan Analisis Kelayakan Investasi dengan menggunakan discount rate minimal sama dengan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah yang mempunyai sisa jangka waktu sama dengan jangka waktu restrukturisasi pinjaman.
(4)
Perhitungan dan Analisis Kelayakan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilakukan oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum (BPPSPAM).
(5)
RPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilampiri rencana tindak 4 (empat) tahunan, yang akan diikuti dengan penyampaian rencana tindak 4 (empat) tahunan berikutnya setiap 4 tahun sampai dengan jangka waktu pinjaman berakhir.
(6)
RPKP harus berisi rencana tindak perbaikan berupa optimalisasi kegiatan operasional perusahaan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan kondisi, permasalahan, dan penyebab permasalahan, pada PDAM dimaksud.
(7)
Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sekurangkurangnya harus berisi rencana investasi dan rencana sumber pendanaan investasi, yang disajikan dalam proyeksi keuangan PDAM yang bersangkutan.
(8)
RPKP harus mencantumkan rencana restrukturisasi pinjaman yang diminta PDAM, yang meliputi perlakuan terhadap: a. tunggakan secara keseluruhan sampai dengan cut off date; b. utang pokok dan bunga/biaya administrasi masa tenggang yang belum jatuh tempo.
yang dikaitkan dengan upaya perbaikan keseluruhan kinerja PDAM dimaksud. (9)
RPKP harus memuat proyeksi keuangan, yang terdiri dari Proyeksi Rugi Laba, Proyeksi Arus Kas, dan Proyeksi Neraca, selama jangka waktu pinjaman.
(10) Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) harus didasarkan pada laporan keuangan selama tiga tahun terakhir yang telah diaudit dan realisasi anggaran perusahaan tahun berjalan. (11) Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurangkurangnya harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Saldo kas minimum, termasuk di dalamnya deposito jangka waktu pendek, dapat mencukupi kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan paling sedikit 45 (empat puluh lima) hari dan paling banyak 90 (sembilan puluh) hari; b. Cadangan atau deposito jangka panjang paling banyak 1 kali jumlah saldo kas minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. Perputaran persediaan paling lama 2,25 bulan; d. Rasio kemampuan membayar pinjaman (DCR) minimal 1,0 kali tiap tahun selama masa restrukturisasi; e. Penekanan tingkat kebocoran air minimal 1% setiap tahun, sehingga pada akhir periode restrukturisasi periode penagihan piutang paling tinggi 45 hari; f. Efisiensi pegawai per 1000 pelanggan setiap tahun secara proporsional terhadap pertambahan jumlah pelanggan sehingga pada akhir periode restrukturisasi mencapai standar maksimal efisiensi pegawai sebesar 6 pegawai per 1000 pelanggan; g. Kenaikan tarif secara berkala setiap tahun minimal sebesar tingkat inflasi sehingga pada akhir masa periode restrukturisasi mencapai standar tarif minimal 10% di atas pemulihan biaya penuh (full cost recovery).
BAB IV TAHAPAN RESTRUKTURISASI Bagian Pertama Penjadwalan Kembali
Pasal 7 (1) Penjadwalan kembali pembayaran utang pokok meliputi penjadwalan kembali pembayaran tunggakan utang pokok sampai dengan cut off date dan penjadwalan kembali pembayaran utang pokok yang belum jatuh tempo. (2) Penjadwalan kembali pembayaran bunga/biaya administrasi meliputi penjadwalan kembali pembayaran tunggakan bunga/biaya administrasi sampai dengan cut off date dan penjadwalan kembali pembayaran bunga/biaya administrasi masa tenggang yang belum jatuh tempo. (3) Penjadwalan kembali pembayaran denda meliputi penjadwalan kembali pembayaran tunggakan denda sampai dengan cut off date. (4) Penjadwalan kembali pembayaran tunggakan biaya komitmen meliputi penjadwalan kembali pembayaran tunggakan biaya komitmen sampai dengan cut off date. (5) Penjadwalan kembali pembayaran utang pokok, penjadwalan kembali pembayaran bunga/biaya administrasi, dan penjadwalan kembali pembayaran denda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat dilakukan dengan atau tanpa perpanjangan jangka waktu pinjaman. (6) Dalam hal penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman, maka perpanjangan jangka waktu pinjaman dimaksud dibatasi paling lama 20 (dua puluh) tahun. (7) a. Dalam hal jangka waktu pinjaman belum terlewati, penjadwalan kembali pembayaran tunggakan biaya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan tanpa perpanjangan jangka waktu pinjaman. b. Dalam hal jangka waktu pinjaman telah terlewati, penjadwalan kembali pembayaran tunggakan biaya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman, dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu dimaksud paling banyak 4 (empat) kali pembayaran dan paling lama 2 (dua) tahun. (8) Dalam restrukturisasi pinjaman PDAM, untuk 4 (empat) tahun pertama sejak cut off date, PDAM dimungkinkan tidak melakukan pembayaran atas berbagai kewajiban pinjaman, kecuali:
a. b. c. d.
bunga/biaya administrasi berjalan tunggakan bunga/biaya administrasi yang telah direstrukturisasi; tunggakan denda yang telah direstrukturisasi; tunggakan biaya komitmen yang telah direstrukturisasi.
(9) Penetapan jangka waktu penjadwalan kembali pinjaman sebagaimana tersebut pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) huruf b didasarkan pada proyeksi kemampuan arus kas yang tercermin pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (11) huruf a sampai dengan huruf d. Pasal 8 (1) Rencana pembayaran tunggakan, utang pokok yang belum jatuh tempo dan bunga/biaya administrasi masa tenggang yang belum jatuh tempo harus dilakukan dengan pembebanan secara prorata. (2) Tunggakan utang pokok dan utang pokok belum jatuh tempo, yang dijadwalkan kembali, dikenakan bunga/biaya administrasi. (3) Tunggakan bunga/biaya administrasi, tunggakan biaya komitmen, dan tunggakan denda, yang dijadwalkan kembali, sepanjang pembayarannya dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam penjadwalan kembali, tidak dikenakan biaya bunga/biaya administrasi. (4) Dalam hal kas PDAM pada proyeksi arus kas tidak mencukupi untuk dilakukannya alokasi pembebanan pembayaran secara pronata terhadap tunggakan kewajiban, utang pokok yang belum jatuh tempo dan bunga/biaya administrasi masa tenggang yang belum jatuh tempo, maka kas yang dialokasikan untuk pembayaran kewajiban pinjaman, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban pembayaran bunga/biaya administrasi berjalan dan tunggakan biaya komitmen, dialokasikan untuk pembayaran tunggakan dan pembayaran kewajiban belum jatuh tempo secara proporsional berdasarkan komposisi kewajiban utang pokok, tunggakan bunga/biaya administrasi, dan tunggakan denda.
Bagian Kedua Perubahan Persyaratan Pasal 9 (1) Perubahan persyaratan dibatasi hanya pada penurunan tingkat bunga/biaya administrasi atas Piutang Negara pada PDAM. (2) Penurunan tingkat bunga/biaya administrasi diberikan kepada PDAM yang memiliki kas tidak mencukupi, yang ditunjukkan dengan rasio kemampuan membayar kembali kurang dari 1,0 kali untuk pembayaran Piutang Negara, apabila hanya diberikan penjadwalan kembali sampai batas paling lama sebagaimana Pasal 7 ayat (6). (3) Penurunan tingkat bunga/biaya administrasi ditentukan sebagai berikut : a. Paling banyak 4% (empat per seratus) di bawah tingkat bunga/biaya administrasi pinjaman yang telah ditentukan sebelumnya untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan tingkat bunga/biaya administrasi yang baru tidak lebih kecil dari 8,3% (delapan koma tiga per seratus); b. Paling banyak 0,25% (nol koma dua lima per seratus) di bawah tingkat bunga/biaya administrasi pinjaman yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pinjaman dalam mata uang asing. (4) Penetapan besarnya penurunan tingkat bunga/biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada proyeksi kemampuan arus kas yang tercermin pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) huruf a sampai dengan huruf d. (5) Penurunan tingkat bunga/biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku sejak cut-off date sampai dengan masa restrukturisasi Piutang Negara berakhir. Bagian Ketiga Pengurangan Tunggakan Pasal 10 (1) PDAM yang dapat memperoleh pengurangan tunggakan atas Piutang Negara adalah PDAM yang memiliki kas tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran piutang negara apabila hanya diberikan dua hal tersebut di bawah ini :
a. penjadwalan kembali pinjaman sampai batas paling lama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6); b. penurunan tingkat bunga/biaya administrasi sampai batas paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (2) Pengurangan tunggakan atas Piutang Negara pada PDAM meliputi pengurangan tunggakan denda dan pengurangan tunggakan bunga/biaya administrasi sampai dengan cut-off date. (3) Pengurangan tunggakan atas Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setinggi-tingginya: a. sebesar 100% (seratus per seratus) dari tunggakan denda; b. sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari tunggakan bunga/biaya administrasi. (4) Penetapan besarnya pengurangan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada proyeksi kemampuan arus kas yang tercermin pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) huruf a sampai dengan d. (5) Dalam hal kas PDAM pada proyeksi arus kas tidak mencukupi untuk dilakukannya alokasi pembebanan pembayaran secara prorata terhadap tunggakan bunga/biaya administrasi dan tunggakan denda yang tidak dikurangi, maka kas yang dialokasikan untuk pembayaran kewajiban pinjaman, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban bunga/biaya administrasi berjalan dan tunggakan biaya komitmen, dialokasikan untuk pembayaran tunggakan yang tidak dikurangi dimaksud secara proporsional berdasarkan komposisi kewajiban utang pokok, sisa tunggakan bunga/biaya administrasi, dan sisa tunggakan denda. (6) Pengurangan tunggakan bunga/biaya administrasi dan tunggakan denda diberikan apabila : a. PDAM telah melaksanakan pembayaran seluruh kewajiban pinjaman yang jatuh tempo setelah direstrukturisasi; b. PDAM telah melaksanakan rencana tindak yang disepakati dengan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan laporan atas pelaksanaan rencana tindak dimaksud dibuktikan dengan dokumen yang mendapat pengesahan dari institusi yang layak dipercaya untuk memberikan pengesahan dimaksud. (7) Permintaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b tidak menghilangkan hak Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk minta
dokumen lain yang diperlukan guna melihat kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya setelah dilakukannya restrukturisasi pinjaman. (8) Tahapan pengurangan tunggakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sebagai berikut : a. Pengurangan tunggakan pertama dilakukan setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Surat Persetujuan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Pemberian Program Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara; b. Pengurangan tunggakan berikutnya diberikan secara bertahap sejalan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan RPKP oleh PDAM sampai berakhirnya masa restrukturisasi. (9) Pengukuran tingkat keberhasilan yang digunakan untuk menghitung besarnya pengurangan tunggakan adalah sebagai berikut : a. Besarnya pencapaian masing-masing target Indikator RPKP (Zi) dihitung berdasarkan perbandingan antara masing-masing realisasi RPKP (Xi) dengan target masing-masing indikator RPKP (Yi) yang disajikan dalam prosentase; b. Indikator RPKP sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi : (1) Saldo minimum kas; (2) Cadangan atau deposito jangka panjang terhadap saldo kas minimum; (3) Perputaran persediaan; (4) Rasio kemampuan membayar pinjaman (DCR); (5) Tingkat Kebocoran Air (TKA); (6) Periode penagihan piutang; (7) Rasio pegawai per 1000 pelanggan; dan (8) Kenaikan tarif rata-rata. c. Perhitungan perbandingan antara realisasi dan target dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Zi
=
Xi Yi
x 100%
d. Prosentase pencapaian indikator pada RPKP untuk masingmasing tahap pengurangan tunggakan (Mn) dihitung dari ratarata hasil perhitungan butir c; Mn
=
∑Z Jumlah indikator
x 100%
e. Besaran pengurangan tunggakan masing-masing tahap (Qn) dihitung dengan cara (Mn) dikalikan dengan jumlah pengurangan tunggakan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Menteri (Qb) yang diberikan kepada PDAM dan membaginya dengan jumlah tahap pengurangan tunggakan (t); f. Perhitungan besaran pengurangan tunggakan (Qn) tiap-tiap tahun dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Qn
Ket: Xi : Yi : Zi : Mn : Qn : Qb : t
:
=
Mn
X
Qb
X
1 t
realisasi masing-masing indikator RPKP target masing-masing indikator RPKP perbandingan antara realisasi masing-masing indikator (Xi) dan target pencapaian RPKP masingmasing indikator (Yi) rata-rata prosentase pencapaian indikator pada masing-masing tahap penghapusan jumlah pengurangan tunggakan pada tahap ke-n jumlah pengurangan tunggakan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Menteri jumlah tahap pengurangan tunggakan (jangka waktu pinjaman dikurangi 1)
g. Dalam hal jumlah Qn pada tahap terakhir pengurangan tunggakan melebihi sisa dari jumlah pengurangan tunggakan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Menteri, maka jumlah pengurangan tunggakan tahap terakhir yang diberikan hanya sebesar sisa dari jumlah pengurangan tunggakan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Menteri. BAB V PEMBAYARAN PIUTANG NEGARA Pasal 11 (1) Dalam hal PDAM membayar kewajiban pinjaman lebih kecil daripada jumlah kewajiban yang jatuh tempo setelah disetujuinya restrukturisasi, maka pembayaran tersebut dialokasikan secara proporsional untuk masing-masing kewajiban yang jatuh tempo. (2) Kekurangan pembayaran atas kewajiban yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlakukan sebagai tunggakan dan dikenakan bunga/biaya administrasi sebesar tingkat
bunga/biaya administrasi yang berlaku pada pinjaman dimaksud setelah dilakukannya restrukturisasi.
BAB VI TATA CARA RESTRUKTURISASI Bagian Pertama Pengajuan Permintaan Restrukturisasi Pasal 12 (1) PDAM yang ingin mengikuti program Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara harus menyampaikan permintaan tertulis kepada Menteri untuk dilakukannya restrukturisasi Piutang Negara pada PDAM yang bersangkutan, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a. Laporan keuangan PDAM 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; b. Laporan hasil evaluasi kinerja PDAM 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilakukan oleh auditor independen; c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) PDAM 3 (tiga) tahun terakhir berikut realisasi; d. RPKP yang telah disetujui Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan DPRD. (2) Direktur Jenderal memberitahukan kepada PDAM mengenai terpenuhinya kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas hari) hari kerja setelah tanggal diterimanya permintaan restrukturisasi berikut dokumen pendukungnya. Bagian Kedua Evaluasi dan Analisis Atas Permintaan Restrukturisasi Pasal 13 (1) Dalam hal ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) terpenuhi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, akan melakukan evaluasi dan analisis terhadap kelayakan formil maupun kelayakan
materiil dari RPKP berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6. (2) Evaluasi kelayakan formil dan kelayakan materiil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui analisis terhadap data yang terdapat dalam dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk memastikan : a. Kebenaran data awal yang digunakan sebagai dasar proyeksi aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek keuangan dalam RPKP; b. Kelayakan rencana terperinci dari restrukturisasi yang diminta PDAM; c. Kelayakan rencana tindak yang diusulkan PDAM dan asumsi dasar yang digunakan PDAM dalam menyusun rencana tindak yang diusulkan. (3) Dalam hal kepastian akan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diyakini kebenarannya, maka pengujian silang terhadap data yang terdapat dalam dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) akan dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan yang objektif antara pengorbanan yang harus ditanggung pemerintah, usulan restrukturisasi yang diminta PDAM, perbaikan yang dijanjikan PDAM dalam penyediaan air minum, dan kemampuan yang dimiliki PDAM dalam mendukung perbaikan yang dijanjikannya. (4) Pengujian silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), termasuk tetapi tidak terbatas pada upaya penentuan : a. Besarnya kebutuhan kas untuk mencukupi kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan PDAM paling sedikit 45 (empat puluh lima) hari dan paling banyak 90 (sembilan puluh) hari; b. Besarnya perputaran persediaan PDAM setiap bulan; c. Besarnya kemampuan PDAM dalam membayar angsuran pinjaman; d. Besarnya kemampuan PDAM dalam upaya penekanan tingkat kebocoran setiap tahun; e. Besarnya kemampuan PDAM dalam upaya percepatan periode penagihan; f. Besarnya kemampuan PDAM dalam upaya meningkatkan tarif rata-rata penjualan air per tahun; g. Besarnya kemampuan PDAM dalam upaya menurunkan biaya operasional dan biaya investasi. (5) Pengujian silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan menerapkan sistem yang sejauh mungkin dapat
menghindarkan penilaian subyektif atas hasil penentuan hal-hal dimaksud. Pasal 14 (1) Hasil akhir pengujian silang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) adalah penentuan : a. Lama jangka waktu penjadwalan kembali yang dapat diberikan kepada PDAM; b. Besar penurunan tingkat bunga/biaya administrasi yang dapat diberikan kepada PDAM; c. Besar pengurangan tunggakan yang dapat diberikan kepada PDAM; d. Persyaratan dan perincian yang melekat pada huruf a, huruf b, dan huruf c. (2) Hasil akhir pengujian silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada PDAM yang bersangkutan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak dilakukannya evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1). Pasal 15 (1) Dalam hal tidak terdapat tanggapan secara tertulis dari PDAM yang bersangkutan sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), PDAM dianggap telah menerima hasil akhir pengujian silang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang diberitahukan kepada PDAM dimaksud. (2) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil pengujian silang yang diberitahukan kepadanya, PDAM dapat mengajukan keberatan atas hal tersebut kepada Direktur Jenderal dengan menyertakan dokumen atau alat bukti lain yang dapat dianggapnya mendukung keberatannya. (3) Atas keberatan tersebut akan dilakukan pengujian silang ulang untuk mengkaji kembali hasil pengujian silang yang telah disampaikan kepada PDAM. (4) Hasil pengujian silang ulang akan disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan keputusan mengenai kebenarannya. (5) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bersifat final, dan atasnya tidak dimungkinkan diajukan keberatan oleh PDAM. (6) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diberitahukan kepada PDAM yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan PDAM
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berikut dokumen atau alat bukti lain pendukungnya secara lengkap. Pasal 16 (1) Dalam hal tidak terdapat tanggapan secara tertulis dari PDAM yang bersangkutan sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), PDAM dianggap tidak menerima keputusan Direktur Jenderal atas hasil pengujian silang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). (2) Dalam hal PDAM tidak menerima hasil pengujian silang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan tidak pula menerima hasil pengujian silang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), permintaan restrukturisasi tidak akan diproses lebih lanjut. (3) Menteri tidak berkewajiban untuk mengembalikan sebagian atau seluruh berkas yang pernah disampaikan PDAM dalam rangka permintaan restrukturisasi atas kewajiban pinjamannya. Pasal 17 Dalam hal PDAM menerima hasil pengujian silang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau menerima hasil pengujian silang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), pemrosesan permintaan restrukturisasi akan dilanjutkan kepada Menteri. Pasal 18 (1) Dalam hal pemrosesan permintaan restrukturisasi dilanjutkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktur Jenderal hanya akan mengajukan berkas pemrosesan permintaan restrukturisasi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan Menteri atas restrukturisasi sesuai dengan hasil pengujian silang sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) atau seperti yang diputuskan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) yang sudah diterima oleh PDAM, setelah diterimanya surat pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan RPKP PDAM berikut konsekuensi yang timbul dari hal itu dari Kepala Daerah dan DPRD. (2) Berdasarkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersangkutan melakukan
amandemen perjanjian pinjaman atau perjanjian penerusan pinjaman antara pemerintah dan PDAM yang bersangkutan.
BAB VII PELAPORAN Pasal 19 (1) Selama jangka waktu restrukturisasi Piutang Negara, PDAM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RPKP kepada Direktur Jenderal. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk periode Januari-Juli paling lambat dilakukan tanggal 1 Agustus dan untuk periode Januari-Desember paling lambat dilakukan tanggal 1 Februari tahun berikutnya. (3) PDAM wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal tembusan draft RKAP/RAB untuk tahun anggaran berikutnya paling lambat tanggal 1 Oktober. (4) PDAM wajib menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen paling lambat 2 (dua) bulan sejak laporan dimaksud ditetapkan. (5) PDAM wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja yang dibuat oleh auditor independen paling lambat 2 (dua) bulan sejak laporan dimaksud ditetapkan.
BAB VIII EVALUASI DAN PEMANTAUAN ATAS PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI Pasal 20 (1) Direktur melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan restrukturisasi Piutang Negara pada PDAM secara periodik selama jangka waktu restrukturisasi pinjaman untuk memonitor pelaksanaan RPKP dalam rangka meminimalisasi kegagalan pelaksanaan restrukturisasi.
(2) Dalam melakukan evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain untuk bertindak sebagai konsultan atau nara sumber teknis atas biaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan. (3) Dalam hal hasil evaluasi dan pemantauan menunjukkan indikasi penyimpangan pelaksanaan RPKP, Direktur Jenderal mengingatkan secara tertulis PDAM yang bersangkutan agar mengupayakan dilaksanakannya RPKP sekaligus menjelaskan konsekuensi keuangan atas restrukturisasi yang telah disetujui apabila PDAM mengalami kegagalan dalam pelaksanaan RPKP.
BAB IX SANKSI Pasal 21 (1) Dalam hal PDAM tidak berhasil melaksanakan RPKP yang dijanjikan dalam rangka Program Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara setelah ditandatanganinya persetujuan restrukturisasi, dan tidak melakukan pembayaran tepat jumlah dalam 2 (dua) kali jatuh tempo berturut-turut, penyelesaian piutang negara tunduk pada persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sebelum dilakukannya restrukturisasi. (2) Dalam hal PDAM tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), selama 2 (dua) kali berturut-turut, PDAM dianggap tidak melaksanakan RPKP. BAB X KEWENANGAN PENETAPAN PENGURANGAN TUNGGAKAN Pasal 22 Dalam hal penetapan Menteri atas restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengandung pengurangan tunggakan bunga/biaya administrasi dan tunggakan denda kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, penetapan pengurangan tunggakan dimaksud dilakukan oleh :
a. Menteri untuk jumlah sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan c. Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). BAB XI KETENTUAN LAIN Pasal 23 Dalam penetapan Menteri atas restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengandung berbagai kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka berbagai biaya yang terkait dengan perjanjian pinjaman yang mendapat kemudahan dimaksud, termasuk tapi tidak terbatas pada jasa bank penatausaha, harus dilakukan penyesuaian secara proporsional dengan kemudahan yang diberikan dalam penetapan Menteri dimaksud. BAB XII PENUTUP Pasal 24 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Agustus 2006 DIREKTUR JENDERAL ttd. MULIA P. NASUTION NIP. 060046519
