DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 30 /PB/2006 TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA KLAIM ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (ASKESOS) DAN DANA STIMULAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN (BKSP) PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI LEMBAGA PELAKSANA ASKESOS DAN BKSP DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu melalui dana klaim Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dan dana stimulan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP), Departemen Sosial bermitra dengan Orsos/Yayasan/LSM/LKM sebagai Lembaga Pelaksana Asuransi Kesejahteraan Sosial (Akesos) dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP);
b.
bahwa untuk penyelenggaraan program dimaksud Departemen Sosial memberikan dana klaim untuk Askesos dan dana stimulan untuk BKSP kepada lembaga pelaksana Askesos dan BKSP yang telah ditunjuk;
c.
bahwa agar pelaksanaan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut demi keamanan dan kelancaran sampai ke lembaga pelaksana Askesos dan BKSP maka penyalurannya perlu adanya kerjasama dengan BRI;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Klaim Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dan Dana Stimulan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Melalui Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP;
1.
Undang-Undang Nomor 6 T ahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomcr 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
7.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 51 Tahun 2003 tentang Program Jaminan Sosial bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui rota Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2003 tentang Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Rentan; 11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2004 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui BKSP; 12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 05/SJ/KEU/2005 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran alas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA KLAIM ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (ASKESOS) DAN DANA STIMULAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN (BKSP) PROGRAM JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI LEMBAGA PELAKSANA ASKESOS DAN BKSP.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaaan ini yang dimaksud dengan: 1.
2.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
3.
Jaminan Kesejahteraan Sosial sebagai perwujudan dari sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.
4.
Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang selanjutnya disebut Askesos adalah sistem perlindungan sosial untuk memberikan jaminan pertanggungan dalam bentuk pengganti pendapatan keluarga bagi warga masyarakat sebagai. pekerja mandiri di sektor informal terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama dalam keluarga yang menderita sakit, mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia yang belum terjangkau oleh asuransi lain.
5.
Pekerja mandiri di sektor informal adalah pekerja atau kelompok usaha ekonomi yang tidak mempunyai majikan dan/atau mempunyai hubungan kerja dan tidak berbadan hukum.
6.
Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen yang selanjutnya disebut BKSP merupakan usaha pelayanan sosial berupa pemberian biaya hidup minimal bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selanjutnya disebut PMKS Non Potensial Terlantar yang dilakukan secara berkelanjutan.
7.
PMKS Non Potensial Terlantar adalah seseorang yang tidak berdaya dan kehidupannya secara terns menerus tergantung dari bantuan orang lain serta berada pada keluarga miskin dan atau tidak dalam pelayanan maupun perlindungan pihak manapun, yang terdiri dari : Lanjut Usia, Penyandang Cacat Mental dan Fisik, Penyandang eks Penyakit Kronis dan Penyandang Psikotik.
8.
PT BRI Pusat adalah Kantor Cabang Bank BRI di Jakarta yang ditunjuk oleh PT BRI untuk membuka Giro Utama (Main Account) atas nama pembuat komitmen.
9.
BRI Unit adalah Kantor BRI di daerah yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dana klaim askesos dan BKSP kepada Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP.
10. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 13. Pelaksana Askesos adalah Orsos/Yayasan/Lembaga pelaksana dengan kriteria: memiliki struktur organisasi yang jelas, manajemen yang baik dan pelayanan profesional, memiliki kepengurusan dan bersedia membentuk tim pengelola Askesos dan BKSP, mempunyai kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, serta mempunyai Usaha Ekonomi Produktif yang sudah berkembang, lembaga pelaksana Askesos tersebut telah ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah provinsi. 14. Pelaksana BKSP adalah Orsos/Yayasan, Kube dan Institusi Lokal dengan kriteria: memiliki struktur organisasi yang jelas, manajemen yang baik dan pelayanan profesional, memiliki kepengurusan dan bersedia membentuk tim pengelola Askesos dan BKSP, mempunyai kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, serta mempunyai Usaha Ekonomi Produktif yang sudah berkembang,
lembaga pelaksana BKSP tersebut telah ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah provinsi. BAB II ALOKASI DANA Pasal 2 (1) Dana program Jaminan Kesejahteraan Sosial melalui Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial yang disahkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah maksimal yang tidak dapat dilampaui.
BAB III PELAKSANAAN PEMBAYARAN Pasal 3 (1) Pencairan dana klaim Askesos dan dana stimulan untuk BKSP Program Jaminan Kesejahteraan Sosial melalui Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP pada KPPN Jakarta III dilaksanakan dengan mengajukan SPM-LS oleh pejabat pembuat koinitmen dengan melampirkan: a. Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial c.q. Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan BRI Pusat mengenai penyaluran dana program dimaksud; b. Surat Keputusan Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial yang memuat nama dan alamat Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP, nomor rekening masing-masing lembaga pelaksana, serta jumlah dana untuk masingmasing lembaga; c. Daftar rekapitulasi peserta Askesos dan BKSP; (2) Berdasarkan SPM-LS tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas KPPN Jakarta III menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening pembuat komitmen yang ada pada PT BRI Pusat. (3) PT BRI Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari rekening Pembuat komitmen yang ada pada BRI Pusat ke rekening masing-masing Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP pada BRI Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu selambat- lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima pencairan dana dari KPPN Jakarta III.
Pasal 4 (1) PT BRI ditunjuk untuk menyalurkan dana klaim Askesos dan dana stimulan untuk BKSP Program Jaminan Kesejahteraan Sosial melalui Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP. (2) PT BRI bertanggungjawab atas penyampaian dan penyaluran dana klaim Askesos dan dana stimulan untuk BKSP Program Jaminan Kesejahteraan Sosial melalui Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP. (3) Pembuat komitmen pada Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial c.q. Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial, membuka rekening pada PT BRI. (4) Setiap Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP yang ditunjuk sebagai pengelola dana Klaim Askesos dan dana stimulan BKSP membuka rekening pada kantor BRI di masing-masing daerah bersangkutan.
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5 (1) PT BRI wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial dan KPPN Jakarta III selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak pemindahbukuan dana ke rekening Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP. (2) Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan sosial c.q. Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial dan KPPN Jakarta III mengesahkan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh PT BRI sebagaimana tersebut pada ayat (1) setelah dilakukan penelitian. (3) Selanjutnya PT BRI dan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial membuat Surat Pernyataan Bersama bahwa dana bantuan telah disalurkan seluruhnya kepada Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP dan kemudian menyampaikannya kepada KPPN Jakarta III selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak seluruh dana disalurkan ke rekening Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP. (4) Dalam hal terdapat sisa dana pada rekening PT BRI Pusat yang tidak tersalurkan ke rekening Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP, PT BRI dan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial membuat Surat Pernyataan Bersama mengenai dana yang tidak tersalurkan tersebut selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender
terhitung sejak batas waktu penyaluran dana sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (3).
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6 (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) melalui penerbitan SPM-LS tersebut tidak dikenakan pajak. (2) Pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran pada pasal 6 ayat (1) diselesaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Dana yang tidak dicairkan pada KPPN Jakarta III setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus. (4) Pada akhir tahun anggaran PT BRI Pusat wajib menyetorkan sisa dana yang tidak tersalurkan kepada Lembaga Pelaksana Askesos dan BKSP ke rekening Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. (5) Bukti setor sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke KPPN Jakarta III dan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial.
Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
