DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PERATURAN
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN /PB/2009 NOMOR PER- 57 TENTANG
TUNJANGAN
BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG
DIREKTUR Menimbang
Mengingat
JENDERAL
PERBENDAHARAAN,
a.
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota Polri, TNI, dan penerima pensiun/tunjangan serta untuk memenuhi hak pihak ketiga terkait dengan pembayaran kekurangan/selisih harga beras, perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 tentang petunjuk penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009;
Tata Kerja Departemen 8. dan Peraturan Menteri Keuangan Keuangan; Nomor 100/PMK.01/2008
tentang Organisasi
r1
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/ PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Beras untuk Masyarakat Berpendapatan
99/PMK.02/2009 tentang Rendah Tahun 2009;
Subsidi
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN TUNJANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG.
TENTANG
Pasal 1 Terhitung
mulai tanggal 1 Januari 2009 ditetapkan
sebagai berikut:
1. Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perusahaan (perum) Bulog menjadi sebesar Rp5.500,00 per kilogram. 2.
Pemberian Rp4.950,00
tunjangan beras per kilogram.
dalam
bentuk
uang
menjadi
Umum sebesar
Pasal 2 (1) Tunjangan beras baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang agar dicantumkan dalam daftar gaji dan daftar pembayaran pensiun dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung mulai bulan Januari 2010. (2) Selisih harga/tunjangan beras dalam bentuk natura dan kekurangan pembayaran tunjangan beras dalam bentuk uang sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 agar dimintakan pembayarannya setelah pembayaran gaji bulan Januari 2010. Pasal 3 (1) Pembayaran selisih harga/tunjangan beras dalam diselesaikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut:
bentuk natura Perbendaharaan
a.
Divisi Regional/Subdivisi Regional (Divre/Subdivre) Perum Bulog melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerjanya atas realisasi penyaluran beras dan realisasi potongan Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) Bulog bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
. b.
Hasil rekonsiliasi berupa penetapan jumlah kekurangan pembayaran harga beras yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kepala Divre/ Subdivre Perum Bulog bersangkutan dituangkan dalam Daftar Rekapitulasi (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
c.
Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan lembar ke-1 kepada Divre/ Subdivre setempat untuk diteruskan ke Kantor Pusat Perum Bulog dan lembar ke-2 kepada KPPN untuk diteruskan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
paling lamba! tanggal 31 Januari 2010; -2-
f
(2) Perum Bulog menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kekurangan harga beras kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan Daftar Rekapitulasi (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Pasal4 Pembayaran kekurangan tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diajukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN atas beban DIPA satuan kerja bersangkutan. Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini maka Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Nomor PER-31/PB/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Nomor PER-39/PB/2008 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan ditetapkan 2009.
Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
30 Nove.her 2009
REKTUR JENDERAL, PIJII~
"I/,f-
~~
-3-
LAMPI RAN I PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR BENTUK PER-S-~PB/2009 DALAM NATURA TENTANG DAN UANGTUNJANGAN BERAS
DAFTAR REKAPITULASI
Suami II.
1. dst. 3. 2. 1. Dst
KEKURANGAN PEMBAYARAN AT AS REALISASI OLEH DIVRE/SUB DIVRE . Bulan Januari s.d 2009
11 2(Rp) ......... 6 =54(3+4+5) Jiwa Anak 7=(6 8=(7xRp5.200,OO) x39=(7xRp5.500.00) Kg) 10=(9-8) Kuantitas Dibayar (Rp) (Rp) Harga yang Harga Lama Belum Baru Berhak Mendapat (Kg)Tunjangan Beras Departemen/LembaQa Jumlah Pegawai dan Keluarga yang
Jumlah JumlahKekurangan Tunjangan
PENYALURAN
BERAS
Beras
Keterangan
(tempat), (tanggal, bulan, tahun) Kepala KPPN
(Nama lenQkap) NIP
,
Kepala Divre/Subdivre
,
(Nama lenQkap)
(
ut
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER~7/PB/2009 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG
DAFTAR REKAPITULASI
-
II.
11 1.
2. dst. 3. Dst
KEKURANGAN PEMBAYARAN AT AS REALISASI OLEH PERUM BULOG Bulan Januari s.d 2009
Kekurangan (Ro) Anak Istril KPPN Jumlah Harga Baru Jumlah Pegawai dan Keluarga yang Jumlah Tunjangan 4Jiwa 2 3Divre 6(3+4+5) 7-(6) xyang 10-(9-8) ......... Kuantitas Kg) Divre/Sub 9(Rp) (7)xRp5.500.00) Belum Berhak Mendapat Tuniangan Beras Harga Lama Dibayar (Rp) No. Keterangan
Beras
PENYALURAN
BERAS
8 (7)xRp5.200,OO)
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Perum Bulog Direksi,
(Nama lenqkap)
(
