DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 55 /PB/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-20/PB/2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan berwenang mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Umum Negara;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Penetapan Rekening Kas Umum Negara;
115/PMK.06/2006
tentang
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
tentang
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara; 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 1990 tentang Penulisan Angka Rupiah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-20/PB/2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Umum Negara diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. 3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat PKN adalah unit organisasi eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyelenggarakan fungsi antara lain penatausahaan Rekening KUN. 4. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang selanjutnya disebut Direktorat APK adalah unit organisasi eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyelenggarakan fungsi antara lain penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
5. Subdirektorat Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Subdit KUN adalah unit organisasi eselon III pada Direktorat PKN yang menyelenggarakan fungsi antara lain pengelolaan Rekening KUN. 6. Seksi Kas Umum Negara D, yang selanjutnya disebut Unit Verifikasi dan Akuntansi adalah unit organisasi eselon IV pada Subdit KUN yang mempunyai tugas melaksanakan proses verifikasi dan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Rekening KUN, penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran melalui Rekening KUN, dan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara. 7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. 8. Bukti penerimaan adalah bukti transaksi yang menyatakan adanya penambahan ekuitas pemerintah. 9. Bukti pengeluaran adalah bukti transaksi yang menyatakan adanya pengurangan ekuitas pemerintah. 10. Bukti memorial adalah bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran yang tidak mempengaruhi saldo Rekening KUN. 11. Bukti transaksi adalah dokumen sumber dan dokumen pendukung yang digunakan untuk mencatat (merekam) mutasi tambah dan mutasi kurang saldo Rekening KUN. 12. Dokumen sumber adalah Nota Bank Indonesia. 13. Dokumen pendukung adalah dokumen yang digunakan untuk melengkapi informasi transaksi pada dokumen sumber. 14. Pembukuan adalah kegiatan mencatat (merekam) bukti transaksi Rekening KUN ke dalam buku harian dan buku besar. 15. Buku Harian adalah buku bank, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang saldo Rekening KUN (sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 16. Buku Besar adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi Rekening KUN menurut kelompok Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) yang disusun dari buku harian (sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 17. Laporan Kas Posisi adalah laporan yang menyajikan informasi saldo Rekening KUN pada tanggal atau periode tertentu (sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa dan IIIb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 18. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada periode tertentu (sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
20. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran (sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 21. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut LPP-RKUN adalah laporan yang menyajikan informasi transaksi Rekening KUN menurut Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Subfungsi, Program, dan MAP/MAK (sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIa dan VIIb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 22. Laporan Format I-Account APBN adalah Laporan Rekening KUN yang disusun menurut format Undang-Undang APBN.” 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 4 (1) Bukti transaksi terdiri dari bukti penerimaan, bukti pengeluaran, dan bukti memorial. (2) Bukti transaksi penerimaan terdiri dari dokumen sumber berupa Nota Kredit Bank Indonesia dan dokumen pendukung berupa rekening koran bank, bukti transfer/setor, bilyet giro, dan surat pemindahbukuan yang sah. (3) Bukti transaksi pengeluaran terdiri dari dokumen sumber berupa Nota Debet Bank Indonesia dan dokumen pendukung berupa SP2D/SPM, bilyet giro, dan rekening koran bank. (4) Bukti memorial, yaitu Nota Penyesuaian yang berfungsi sebagai dokumen sumber transaksi koreksi pembukuan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).” 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 6 (1) Bukti transaksi yang telah ditatausahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Pencatatan dalam valuta USD dibukukan dalam valuta USD dan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Penambahan dan/atau pengurangan saldo Rekening KUN dalam valuta USD karena selisih kurs dibukukan sebagai akun selisih kurs. (4) Koreksi kesalahan atas penerimaan PNBP, Belanja Negara, dan Lainnya selain pajak dan bea cukai yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berjalan dengan akun Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu. (5) Prosedur pencatatan dilakukan oleh Subdit KUN dengan cara: a. Mengerjakan buku harian; b. Mengerjakan buku besar.”
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 11 (1) Direktorat PKN melakukan rekonsiliasi dengan Bank Indonesia atas Rekening KUN selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).” Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2007 DIREKTUR JENDERAL,
HERRY PURNOMO NIP 060046544
