DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 61 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO. 2294-INO (SF) PROYEK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MADRASAH (MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT/MEDP) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan madrasah sehingga mencapai standar pendidikan nasional, Pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dengan Loan Agreement No. 2294-INO (SF) untuk Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah (Madrasah Education Development Project/MEDP);
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana Loan Agreement No. 2294-INO (SF) MEDP perlu petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana pinjaman tersebut;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2294-INO (SF) Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah (Madrasah Education Development Project/ MEDP);
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
6.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
tentang
10.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
11.
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999;
12.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000;
13.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO. 2294-INO (SF) PROYEK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MADRASAH (MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT/ MEDP).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Madrasah Education Development Project (MEDP) adalah kegiatan dalam rangka pengembangan pendidikan di madrasah dalam bidang peningkatan profesionalisme guru madrasah, peningkatan sumber daya dan fasilitas pembelajaran, peningkatan efisiensi internal madrasah sasaran, serta penguatan tata kelola, pengelolaan, akuntabilitas dan keberlanjutan madrasah sasaran sehingga dapat memenuhi standar nasional pendidikan. 2. Executing Agency adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. 3. Central Project Management Unit (CPMU) adalah unit pengelola yang bertanggung jawab secara teknis di pusat atas penyelenggaraan MEDP yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama selaku Executing Agency. 4. Provincial Coordinating Unit (PCU) adalah unit pelaksana di tingkat provinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama selaku Executing Agency. 5. District Coordinating Unit (DCU) adalah unit pelaksana MEDP di tingkat kabupaten yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama selaku Executing Agency. 6. Madrasah adalah madrasah baik negeri maupun swasta yang menjadi sasaran MEDP. 7. Komite Madrasah adalah komite yang anggotanya terdiri dari unsurunsur masyarakat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pembangunan/renovasi sarana fisik madrasah. 8. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. 9. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan lnitial Deposit dana pinjaman/hibah, pengisian kembali Rekening Khusus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. 10. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 11. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPHLN adalah naskah perjanjian mengenai pinjaman/hibah luar negeri antara Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dengan pemberi pinjaman/hibah luar negeri.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 13. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. 16. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk. 17. Rekening Khusus (Special Account) adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. 18. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. 19. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 20. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 21. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
Pasal 2 Spesifikasi pinjaman, sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Nomor Pinjaman Nomor Register Tanggal Penandatanganan Effective Date Closing Date Jumlah Pinjaman Initial Deposit Nomor Rekening Khusus Executing Agency
: : : : : : : : :
ADB 2294-INO (SF) 10751901 15 Maret 2007 15 Juni 2007 30 September 2012 US$ 50,000,000 US$ 5,000,000 601.270411 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal 3 (1)
Tata cara pembayaran dana menggunakan mekanisme Rekening Khusus dan Pembayaran Langsung.
(2)
Pembayaran dana dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 601.270411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.
(3)
Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 4
Pembayaran dana Block Grant Loan MEDP digunakan untuk membiayai 206 (dua ratus enam) Madrasah Ibtidaiyah (MI), 236 (dua ratus tiga puluh enam) Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 58 (lima puluh delapan) Madrasah Aliyah (MA) yang meliputi: 1. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten (Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Batang, Pemalang, dan Tegal); 2. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Malang, Jember, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, dan Bangkalan); 3. Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 5 (lima) Kabupaten (Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, Bone, dan Maros).
BAB III PENCAIRAN DANA Pasal 5 ( 1 ) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN). ( 2 ) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. ( 3 ) Pertanggungjawaban atas UP/TUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. ( 4 ) Pada SPM tercantum nomor pinjaman Loan, nomor register, kode kategori, dan porsi pembiayaan, nilai, nomor, dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal Berita Acara Pembayaran (BAP) beserta Approval (bila dipersyaratkan). ( 5 ) Pembayaran kontrak-kontrak bagi konsultan asing harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan, tidak diperkenankan merupiahkan (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE43/A/61/0392 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32/A/63/0295, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-130/A/1989). ( 6 ) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. ( 7 ) Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/A/71/0696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Pasal 6 Dalam penerbitan SP2D, KPPN menerima SPM dari PA/Kuasa PA dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk pembayaran Kategori 3 (Madrasah Development Program/Madrasah Block Grants) yang bersifat Civil Work: a. Tahap pertama (sebesar melampirkan: 1) Ringkasan Kontrak; 2) SPTB;
40%
dari
nilai
kontrak)
dengan
b. Tahap kedua (sebesar 40% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 35% dengan melampirkan SPTB. c. Tahap ketiga (sebesar 20% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 71% dengan melampirkan SPTB.
2. Untuk pembayaran Kategori 1 (Furniture, Equipment, and Vehicles) Kategori 2 (Human Resources Development), Kategori 4 (Surveys and Testing), Kategori 5 (Consulting Services), dan Kategori 6 (Project Management Support) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal 7 (1) Executing Agency/CPMU bertanggungjawab atas pengisian kembali dana Rekening Khusus yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai dengan masa closing account. (2) Executing Agency/CPMU bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dan menyiapkan dokumen aplikasi replenishment/ reimbursement sebagai berikut: a.
Berdasarkan rekening koran yang diterima dari Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan copy rekening koran Rekening Khusus Loan berkenaan kepada Executing Agency/CPMU;
b. PA/Kuasa PA mengirimkan copy SP2D beserta dokumen pendukungnya kepada Executing Agency/CPMU; c.
Berdasarkan copy SP2D dan copy rekening koran Rekening Khusus yang diterimanya, Executing Agency/CPMU menyiapkan dan menyampaikan draft Withdrawal Application replenishment/ reimbursement ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
d.
Jika pengeluaran per SPM/SP2D lebih kecil dari USD 100,000, permintaan pengisian kembali dengan menggunakan format Statement of Expenditure (SOE) tanpa lampiran dokumen pendukung ke ADB;
e.
Jika pengeluaran per SPM/SP2D lebih besar dari USD 100,000, permintaan pengisian kembali dengan menggunakan format Summary Sheet (SS) dengan lampiran dokumen pendukung ke ADB antara lain: invoice/kuitansi, SPM, SP2D, BAP, Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPHLN, dan Approval (bila dipersyaratkan).
(3) Apabila Executing Agency/CPMU tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi replenishment secara berkala sesuai kebutuhan dan mengakibatkan ketersediaan saldo dana Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN bersangkutan. (4) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal 8 ( 1 ) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D beserta dokumen pendukungnya. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 (1)
Guna evaluasi dan monitoring kegiatan MEDP, CPMU mengadakan koordinasi, rekonsiliasi, dan menyampaikan laporan kemajuan kegiatan/disbursement kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap tiga bulan (triwulan), dan apabila diperlukan dapat melakukan monitoring penyerapan pinjaman ke daerah.
(2)
Kewajiban pembuatan Financial Statement of Special Account (FISSA) dan penyimpanan dokumen sebagaimana diharuskan dalam Loan Agreement menjadi tanggung jawab Executing Agency bersangkutan dan audit FISSA oleh Auditor dilaksanakan di lokasi/kantor Executing Agency.
(3)
CPMU bertanggung jawab menyusun consolidated FISSA untuk kepentingan audit keseluruhan pelaksanaan proyek oleh Auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada ADB.
(4)
PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi pinjaman/hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)
Pengesahan Faktur Pajak dan SSP PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2007 DIREKTUR JENDERAL,
HERRY PURNOMO NIP 060046544
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 61 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO.2294-INO (SF) PROYEK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MADRASAH (MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT/MEDP)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN LOAN ADB NO. 2294-INO (SF) (MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT) REKENING KHUSUS NO. 601.270411
CATEGORY Number
Item
Amount Allocated
ADB FINANCING (Percentage and Basis for Withdrawal from the Loan Account)
(USD) 1
Furniture, Equipment, and Vehicles
2
Human Resources Development
3
Madrasah Development Program
4
Surveys and Testing
337,000
100 percent of total expenditure *)
5
Consulting Services
2,058,000
100 percent of total expenditure *)
6
Project Management Support
2,189,000
100 percent of total expenditure *)
7
Interest Charge
1,256,000
100 percent of total expenditure *)
8
Unallocated
2,540,000
Total *) exclusive of local taxes
883,000
70 percent of total expenditures
5,480,000
25 percent of total expenditure
35,257,000
95 percent of total expenditure
50,000,000
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 61 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO.2294-INO (SF) PROYEK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MADRASAH (MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT/MEDP)
DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN LOAN ADB NO. 2294-INO (SF) (MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT) REKENING KHUSUS NO. 601.270411
PER KATEGORI DAN SUMBER PEMBIAYAAN
Category Number 1
COST COMPONENTS
A. Furniture, Equip. & Vehicles 1. Furniture 2. Equipment 3. Vehicles
(USD)
(USD)
0 100 0
1,259
883
376
70
900
900
0
100
21,213
4,580
16,634
22
22,113
5,480
16,634
25
960 1,098
960 1,098
0 0
100 100
2,058
2,058
0
100
Madrasah Block Grants Surveys and Testing Project Management Support Incremental Recurrent Cost 1. Operations & Maintenance 2. Central Project Management Unit
36,983 337 2,189
35,257 337 2,189
1,726 0 0
95 100 100
643
0
643
0
899
0
899
100
Sub-total H. Taxes & Duties b) Total Base Cost
1,542 100 66,582
0 0 46,204
1,542 100 20,378
0 0 69
Contingencies c) Interest Charges d) TOTAL PERCENTAGE
3,592 1,256 71,429 100.0
2,540 1,256 50,000 70.0
1,051 0 21,429 30.0
B. Human Resources Development 1. Foreign
C. Consultants' Services 1. International 2. Local Sub-total
8 7
(USD)
ADB Share (%)
276 0 100
Sub-total
3 4 6
Government Financing
0 883 0
2. Local
5
Bank Financing
276 883 100
Sub-total 2
Total Cost
D. E. F. G.
100
Notes: a) Base costs are as of 2006. b) Taxes and duties at 10% of furniture and equipment and 11.5% of vehicles. c) Physical contingency is computed at 10% of civil works and equipment. Price contingencies are local costs -7.5% 7.5% for 2007; 6.4% for 2008; 5.6% for 2009; 5.5% for 2010; and 5% for 2010; foreign cost 2.8% for 2007, 12% from2008 - 2010. Training costs are assumed to be at 1% local cost escalation, as this is based on expected contract- arrangements with providers. Recurrent cost and researches are assumed to 0% cost escalation. d) Interest charges are computed at 1.0 percent per year during project implementation.
