DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: Per-53/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.06/2005 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah, telah ditetapkan pengaturan mengenai Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.06/2005 dimaksud telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara kepada PDAM yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2006; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.06/2005 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah; 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan. 3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Pemerintah Propinsi, Bupati bagi Pemerintah Kabupaten, dan Walikota bagi Pemerintah Kota. 4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1962 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969. 5. Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah perjanjian penerusan pinjaman yang dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri oleh Pemerintah Pusat kepada PDAM. 6. Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) adalah pinjaman yang dananya bersumber dari RDI kepada PDAM. 7. Pinjaman Rekening Pembangunan Daerah (RPD) adalah pinjaman yang dananya bersumber dari RPD kepada PDAM. 8. Piutang Negara adalah jumlah utang yang wajib dibayar oleh PDAM kepada Pemerintah Pusat sebagai akibat perjanjian penerusan pinjaman dan/atau perjanjian pinjaman yang bersumber dari RDI dan/atau RPD. 9. Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) adalah dokumen yang berisi rencana tindak perbaikan kinerja yang ditinjau dari berbagai aspek, yang akan dilakukan oleh PDAM untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran Piutang Negara. 10. Cut-off date adalah tanggal terakhir perhitungan pembebanan Piutang Negara pada PDAM. 11. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara adalah upaya pengurangan beban pembayaran kewajiban PDAM melalui restrukturisasi Piutang Negara pada PDAM. 12. Restrukturisasi Piutang Negara adalah upaya penyehatan yang dilakukan Pemerintah terhadap PDAM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. 13. Bunga adalah beban yang timbul sebagai akibat atas penarikan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman sesuai dengan perjanjian penerusan pinjaman.

14. Biaya Administrasi adalah beban yang timbul sebagai akibat atas penarikan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman untuk RDI dan RPD. 15. Denda adalah beban yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran. 16. Tunggakan adalah Piutang Negara yang tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo atas utang pokok/bunga berjalan/ bunga masa tenggang/biaya administrasi berjalan/biaya administrasi masa tenggang/biaya komitmen/denda. 17. Saldo kas minimum adalah batasan pengaman kas PDAM yang diperlukan untuk menghindari kemungkinan kekurangan kas untuk kebutuhan operasional PDAM selama 45 (empat puluh lima) sampai dengan 60 (enam puluh) hari berikutnya. 18. Jatuh Tempo adalah tanggal dimana segala beban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman/perjanjian penerusan pinjaman yang terdiri dari hutang pokok, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, dan denda yang harus dibayar oleh PDAM. 19. Komite Kebijakan adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 20. Komite Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang diwakili oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan, Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas, Direktorat Bina Program dan Direktorat Pengembangan Air Minum Departemen Pekerjaan Umum, dan Direktorat Pengawasan BUMD Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 21. Lembaga Independen adalah institusi yang berkompeten untuk mengevaluasi dan memberikan opini atas kinerja PDAM. BAB II OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA Pasal 2 (1)Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan hasil evaluasi RPKP dalam rangka penyehatan PDAM dengan meminimalisasi berkurangnya penerimaan Negara. (2) Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara kepada PDAM dilakukan melalui tahapan restrukturisasi sebagai berikut: a. penjadwalan kembali pembayaran utang pokok, tunggakan bunga/biaya administrasi, tunggakan denda, dan tunggakan biaya komitmen; b. perubahan persyaratan utang; c. penghapusan.

Pasal 3 (1)

Untuk dapat mengikuti program Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PDAM harus menunjukkan salah satu tingkat keberhasilan di bawah ini : a. Cukup; b. Kurang; c. Tidak baik.

(2)

Terhadap PDAM yang menunjukkan tingkat keberhasilan Baik maupun Baik Sekali, tidak diperkenankan mengikuti program Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara.

(3)

Tingkat keberhasilan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan pada laporan hasil evaluasi kinerja PDAM satu tahun terakhir dengan mempergunakan kriteria sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana ditambah atau diubah dari waktu ke waktu.

(4)

Pelaksanaan evaluasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dilakukan oleh Lembaga Independen. Pasal 4

(1)

PDAM yang melaksanakan pembayaran Piutang Negara kurang dari 5% (lima per seratus) dari kewajiban jatuh tempo sampai dengan cut-off date, di luar biaya komitmen, hanya dapat diberikan penjadwalan kembali atas pembayaran utang pokok, tunggakan bunga/biaya administrasi, tunggakan denda, dan tunggakan biaya komitmen.

(2)

Pembayaran Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pembayaran atas kewajiban pinjaman yang telah dilunasi paling lama 4 (empat) tahun sebelum cut-off date.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan (2), PDAM diijinkan untuk mengikuti restrukturisasi tahap berikutnya sepanjang PDAM dapat membuktikan secara tertulis bahwa Piutang Negara pada PDAM digunakan untuk membiayai : a. suatu proyek yang bukan kehendak PDAM dan proyek tersebut sama sekali tidak menghasilkan penerimaan; atau b. suatu proyek yang tidak berfungsi karena kerusuhan massa atau kejadian alam di luar kontrol manajemen PDAM sehingga proyek tersebut sama sekali tidak menghasilkan penerimaan.

(4)

Pernyataan sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus dikonfirmasi secara tertulis oleh Menteri Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal diterima.

Pasal 5 (1)

Cut-off date dalam memperhitungkan kewajiban yang terkait dengan restrukturisasi, tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan restrukturisasi.

(2)

Cut-off date sebagaimana ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dan Direktur Utama/Direktur PDAM.

(3)

Dalam hal PDAM memiliki lebih dari 1 (satu) pinjaman, cut-off date untuk semua pinjaman ditetapkan dalam 1 (satu) tanggal. BAB III RENCANA PERBAIKAN KINERJA PERUSAHAAN (RPKP) Pasal 6

(1)

RPKP merupakan dokumen yang berisi rencana PDAM dalam melakukan optimalisasi kegiatan operasional perusahaan, yang akan dilaksanakan sejak tanggal cut-off date pinjaman sampai dengan jangka waktu pinjaman berakhir sebagaimana lampiran 2.2.

(2)

RPKP PDAM hanya dapat dijadikan dasar pemrosesan upaya pengurangan beban pembayaran kewajiban PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila telah disetujui oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan DPRD.

(3)

Dalam hal RPKP mencantumkan rencana kegiatan ekspansi dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM, RPKP hanya dapat dijadikan dasar pemrosesan upaya pengurangan beban pembayaran kewajiban PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) apabila : a. memenuhi persyaratan dalam ayat (2); b. rencana kegiatan ekspansi dimaksud didasarkan pada Perhitungan dan Analisis Kelayakan Investasi dengan menggunakan discount rate minimal sama dengan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah yang mempunyai sisa jangka waktu sama dengan jangka waktu restrukturisasi pinjaman.

(4)

RPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilampiri rencana tindak 4 (empat) tahunan, yang akan diikuti dengan penyampaian rencana tindak 4 (empat) tahunan berikutnya secara periodik sampai dengan jangka waktu pinjaman berakhir.

(5)

RPKP harus berisi rencana tindak perbaikan berupa optimalisasi kegiatan operasional perusahaan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan kondisi saat ini, permasalahan, penyebab masalah, rencana investasi, dan rencana sumber pendanaan investasi pada PDAM yang meliputi aspek teknik/operasional, manajemen, dan keuangan sesuai dengan lampiran 2.2.

(6)

RPKP harus mencantumkan rencana restrukturisasi pinjaman yang diminta PDAM, meliputi perlakuan terhadap : a. Tunggakan secara keseluruhan sampai dengan cut-off date; b. Utang pokok dan bunga/biaya tenggang yang belum jatuh tempo;

administrasi

masa

c. Perlakuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, dikaitkan dengan upaya perbaikan keseluruhan kinerja PDAM dimaksud. (7)

RPKP harus memuat proyeksi keuangan, yang terdiri dari Proyeksi Laba Rugi, Proyeksi Arus Kas, dan Proyeksi Neraca, selama jangka waktu restrukturisasi.

(8)

Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) harus didasarkan pada laporan keuangan selama tiga tahun terakhir yang telah diaudit dan realisasi anggaran perusahaan tahun berjalan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal surat permintaan restrukturisasi pinjaman.

(9)

Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sekurang-kurangnya harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut : a. Saldo kas minimum; b. Saldo persediaan paling banyak 2,25 (dua koma dua lima) kali kebutuhan operasional per bulan; c. Rasio kemampuan membayar pinjaman (DCR) minimal 1,0 (satu koma nol) kali tiap tahun selama masa restrukturisasi; d. Tingkat kehilangan air sampai dengan akhir periode restrukturisasi setinggi-tingginya 20% (dua puluh per seratus); e. Percepatan periode penagihan piutang dan efisiensi penagihan minimal 5 (lima) hari setiap tahun, sehingga pada akhir periode restrukturisasi periode penagihan piutang paling tinggi 45 (empat puluh lima) hari; f. Efisiensi pegawai per 1000 (seribu) pelanggan setiap tahun secara proporsional terhadap pertambahan jumlah pelanggan sehingga pada akhir periode restrukturisasi mencapai standar maksimal efisiensi pegawai sebesar 5 (lima) pegawai per 1000 (seribu) pelanggan untuk PDAM kota/propinsi dan 6 (enam) pegawai per 1000 (seribu) pelanggan untuk PDAM kabupaten;

g. Pencapaian pemulihan biaya penuh (full cost recovery) selambat-lambatnya pada akhir tahun ke-5 (lima) masa restrukturisasi. BAB IV TAHAPAN RESTRUKTURISASI Bagian Pertama Penjadwalan Kembali Pasal 7 (1) Penjadwalan kembali pembayaran utang pokok meliputi penjadwalan kembali pembayaran tunggakan utang pokok sampai dengan cut-off date dan penjadwalan kembali pembayaran utang pokok yang belum jatuh tempo. (2) Penjadwalan kembali pembayaran bunga/biaya administrasi meliputi penjadwalan kembali pembayaran tunggakan bunga/biaya administrasi sampai dengan cut-off date dan penjadwalan kembali bunga/biaya administrasi masa tenggang yang belum jatuh tempo. (3) Penjadwalan kembali pembayaran denda meliputi penjadwalan kembali pembayaran tunggakan denda sampai dengan cut-off date. (4) Penjadwalan kembali pembayaran biaya komitmen meliputi penjadwalan kembali pembayaran tunggakan biaya komitmen sampai dengan cut-off date. (5) Penjadwalan kembali pembayaran utang pokok, bunga/biaya administrasi, dan denda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), dapat dilakukan dengan atau tanpa perpanjangan jangka waktu pinjaman. (6) Dalam hal penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman, maka perpanjangan jangka waktu pinjaman dimaksud dibatasi paling lama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak cut-off date. (7) a.

b.

Dalam hal jangka waktu pinjaman belum terlewati, penjadwalan kembali pembayaran tunggakan biaya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan tanpa perpanjangan jangka waktu pinjaman. Dalam hal jangka waktu pinjaman telah terlewati, penjadwalan kembali pembayaran tunggakan biaya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman, dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu dimaksud pembayarannya dilakukan persetengahtahunan selama 2 (dua) tahun.

(8) Dalam restrukturisasi pinjaman PDAM, untuk 4 (empat) tahun pertama sejak cut-off date, PDAM dimungkinkan tidak melakukan pembayaran atas berbagai kewajiban pinjaman, kecuali : a. angsuran pokok pinjaman; b. bunga/biaya administrasi berjalan; c. tunggakan biaya komitmen yang direstrukturisasi. (9) Penetapan jangka waktu penjadwalan kembali pinjaman sebagaimana tersebut pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) huruf b didasarkan pada proyeksi kemampuan arus kas yang tercermin pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (9) huruf a dengan terpenuhinya indikator huruf b sampai dengan huruf g. Pasal 8 (1)

Rencana pembayaran tunggakan, utang pokok yang belum jatuh tempo dan bunga/biaya administrasi masa tenggang yang belum jatuh tempo harus dilakukan dengan pembebanan secara prorata.

(2) Tunggakan utang pokok dan utang pokok belum jatuh tempo, yang dijadwalkan kembali dikenakan bunga/biaya administrasi. (3) Tunggakan bunga/biaya administrasi, bunga/biaya administrasi masa tenggang yang belum jatuh tempo, tunggakan biaya komitmen, dan tunggakan denda, yang dijadwalkan kembali, tidak dikenakan bunga/biaya administrasi. (4) Dalam hal kas PDAM pada proyeksi arus kas tidak mencukupi untuk dilakukannya alokasi pembebanan pembayaran secara prorata sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pembebanan pembayaran dilakukan secara proporsional berdasarkan komposisi kewajiban utang pokok, tunggakan bunga/biaya administrasi, dan tunggakan denda, setelah dikurangi pembayaran tunggakan biaya komitmen dan bunga/biaya administrasi berjalan. Bagian Kedua Perubahan Persyaratan Pasal 9 (1) PDAM yang dapat memperoleh perubahan persyaratan adalah PDAM yang memiliki saldo kas minimum kurang dari 45 (empat puluh lima) hari, apabila hanya diberikan penjadwalan kembali sampai batas paling lama sebagaimana Pasal 7 ayat (6).

(2) Perubahan persyaratan dibatasi hanya pada penurunan tingkat bunga/biaya administrasi atas Piutang Negara pada PDAM. (3) Penurunan tingkat bunga/biaya administrasi ditentukan sebagai berikut : a. Paling banyak 4% (empat per seratus) di bawah tingkat bunga/biaya administrasi pinjaman yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan tingkat bunga/biaya administrasi yang baru tidak lebih kecil dari 8,3% (delapan koma tiga per seratus); b. Paling banyak 0,25% (nol koma dua lima per seratus) di bawah tingkat bunga/biaya administrasi pinjaman yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pinjaman dalam mata uang asing. (4) Penetapan besarnya penurunan tingkat bunga/biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada proyeksi kemampuan arus kas yang tercermin pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) huruf a dengan terpenuhinya indikator huruf b sampai dengan huruf g. (5) Penurunan tingkat bunga/biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku sejak cut-off date sampai dengan masa restrukturisasi Piutang Negara berakhir. (6) Dalam hal kas PDAM pada proyeksi arus kas tidak mencukupi untuk dilakukannya alokasi pembebanan pembayaran secara prorata sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), maka pembebanan pembayaran dilakukan secara proporsional berdasarkan komposisi kewajiban utang pokok, tunggakan bunga/biaya administrasi, dan tunggakan denda, setelah dikurangi pembayaran tunggakan biaya komitmen dan bunga/biaya administrasi berjalan. Bagian Ketiga Penghapusan Pasal 10 (1) PDAM yang dapat memperoleh penghapusan atas Piutang Negara adalah PDAM yang memiliki saldo kas minimum kurang dari 45 (empat puluh lima) hari untuk melakukan pembayaran piutang negara apabila hanya diberikan dua hal tersebut di bawah ini : a. b.

penjadwalan kembali pinjaman sampai batas paling lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6); penurunan tingkat bunga/biaya administrasi sampai batas paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

(2) Penghapusan atas Piutang Negara pada PDAM meliputi penghapusan tunggakan denda dan penghapusan tunggakan bunga/biaya administrasi sampai dengan cut-off date. (3) Penghapusan atas Piutang Negara pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setinggi-tingginya: a. sebesar 100% (seratus per seratus) dari tunggakan denda; b. sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari tunggakan bunga/biaya administrasi. (4) Penetapan besarnya penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada proyeksi kemampuan arus kas yang tercermin pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) huruf a dengan terpenuhinya indikator huruf b sampai dengan huruf g. (5) Dalam hal kas PDAM pada proyeksi arus kas tidak mencukupi untuk dilakukannya alokasi pembebanan pembayaran secara prorata terhadap tunggakan bunga/biaya administrasi dan tunggakan denda yang tidak dihapus, maka pembebanan pembayaran dilakukan secara proporsional berdasarkan komposisi kewajiban utang pokok, tunggakan bunga/biaya administrasi, dan tunggakan denda, setelah dikurangi pembayaran tunggakan biaya komitmen dan bunga/biaya administrasi berjalan. (6) Tahapan penghapusan tunggakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sebagai berikut : a. Penghapusan tunggakan tahap pertama dilakukan setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Surat Persetujuan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Pemberian Program Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara; b. Penghapusan tunggakan berikutnya diberikan secara bertahap setiap tahunnya sejalan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan RPKP oleh PDAM sampai berakhirnya masa restrukturisasi sebagaimana pada lampiran 3. (7) Penghapusan tunggakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan setelah : a. PDAM melaksanakan pembayaran seluruh kewajiban pinjaman yang jatuh tempo setelah direstrukturisasi; b. PDAM melaksanakan rencana tindak yang disepakati bersama Komite Teknis.

(8) PDAM melaporkan kepada Komite Teknis atas pelaksanaan rencana tindak dimaksud, dan selanjutnya Komisi Teknis melaporkan kepada Komite Kebijakan. (9) Atas dasar laporan Komite Teknis pada ayat (8) di atas, maka Komite Kebijakan melaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan penghapusan. (10)Dalam hal terdapat jumlah penghapusan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Menteri tidak terhapus seluruhnya, maka terhadap sisa yang tidak terhapus tersebut akan ditinjau kembali 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa restrukturisasi. BAB V KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN Pasal 11 Penetapan penghapusan atas Piutang Negara pada PDAM dilakukan oleh : a. Menteri untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan c. Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). BAB VI PEMBAYARAN PIUTANG NEGARA Pasal 12 (1) Dalam hal PDAM membayar kewajiban pinjaman lebih kecil daripada jumlah kewajiban yang jatuh tempo setelah disetujuinya restrukturisasi, maka pembayaran tersebut dialokasikan secara proporsional untuk masing-masing kewajiban yang jatuh tempo. (2) Kekurangan pembayaran atas kewajiban yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlakukan sebagai tunggakan dan dikenakan bunga/biaya administrasi sebesar tingkat bunga/biaya administrasi yang berlaku pada pinjaman dimaksud setelah dilakukannya restrukturisasi.

BAB VII TATA CARA RESTRUKTURISASI Bagian Pertama Pengajuan Permintaan Restrukturisasi Pasal 13 (1) PDAM menyampaikan permintaan restrukturisasi Piutang Negara secara tertulis kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal sebagaimana lampiran 1, dengan tembusan kepada Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dan Deputi Bidang Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : a. Lembar Penguji Lampiran, sebagaimana lampiran 4; b. Laporan keuangan PDAM 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; c. Laporan hasil evaluasi kinerja PDAM 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilakukan oleh Lembaga Independen; d. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) PDAM 1 (satu) tahun terakhir dan realisasinya serta RKAP/RAB tahun anggaran berjalan dan realisasinya; e. RPKP yang telah disetujui Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota dan DPRD berikut soft copy; (2) Direktur Jenderal untuk selanjutnya meneruskan permohonan restrukturisasi kepada Ketua Komite Teknis. (3) Laporan keuangan PDAM 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana ayat (1) huruf a yang disampaikan kepada Direktur Jenderal tidak diperkenankan menunjukkan opini tidak wajar atau tidak memberikan pendapat. Bagian Kedua Evaluasi dan Analisis Atas Permintaan Restrukturisasi Pasal 14 (1) Komite Teknis melakukan evaluasi dan analisis terhadap kelayakan RPKP berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6. (2) Hasil evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara, yang menyatakan bahwa RPKP dinilai dapat diproses lebih lanjut atau ditolak, yang ditandatangani bersama-sama antara Komite Teknis dan Direksi PDAM atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan surat kuasa dari Direksi.

Pasal 15 (1) Hasil evaluasi dan analisis RPKP yang dinyatakan dapat diproses lebih lanjut disampaikan oleh Komite Teknis kepada Komite Kebijakan setelah diterimanya surat pernyataan tentang komitmen atas Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sesuai lampiran 5 dan Ketua DPRD sesuai lampiran 6. (2) Komite Kebijakan membuat rekomendasi persetujuan restrukturisasi berdasarkan laporan yang dibuat oleh komite teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri untuk dapat diterbitkan Surat Persetujuan Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara kepada PDAM. (3) Berdasarkan penetapan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan amandemen perjanjian pinjaman atau perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah dan PDAM. Pasal 16 (1) Hasil evaluasi dan analisis RPKP yang dinyatakan ditolak disampaikan oleh Komite Teknis kepada Komite Kebijakan untuk dilaporkan kepada Menteri. (2) Atas dasar laporan Komite Kebijakan pada ayat (1) diatas, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan. BAB VIII PELAPORAN Pasal 17 (1) Selama jangka waktu restrukturisasi Piutang Negara, PDAM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RPKP kepada Direktur Jenderal setiap tahun, paling lambat diterima pada tanggal 1 Februari tahun berikutnya. (2) Selama masa restrukturisasi Piutang Negara, PDAM wajib menyampaikan dokumen RKAP/RAB yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran kepada Direktur Jenderal, paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pengesahan. (3) PDAM wajib menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen dan laporan hasil evaluasi kinerja yang dibuat oleh Lembaga Independen kepada Direktur Jenderal setiap tahun selama masa restrukturisasi paling lambat diterima 2 (dua) bulan sejak laporan dimaksud ditetapkan.

(4) Copy Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh PDAM kepada Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dan Deputi Bidang Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BAB IX EVALUASI DAN PEMANTAUAN ATAS PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI Pasal 18 (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan restrukturisasi Piutang Negara pada PDAM secara periodik selama jangka waktu restrukturisasi pinjaman untuk memonitor pelaksanaan RPKP dalam rangka meminimalisasi kegagalan pelaksanaan restrukturisasi. (2) Dalam melakukan evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain untuk bertindak sebagai konsultan atau nara sumber. (3) Dalam hal hasil evaluasi dan pemantauan mengindikasikan penyimpangan pelaksanaan RPKP, Direktur Jenderal mengingatkan secara tertulis kepada PDAM. BAB X REVISI RPKP Pasal 19 (1) Revisi RPKP dapat dilakukan oleh PDAM dengan persetujuan Direktur Jenderal dalam hal asumsi-asumsi perbaikan dalam RPKP tidak tercapai. (2) Revisi RPKP dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali selama masa restrukturisasi. (3) Revisi RPKP sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap upaya pencapaian asumsi tanpa mengubah rencana pembayaran Piutang Negara yang telah direstrukturisasi.

BAB XI SANKSI Pasal 20 Terhadap PDAM yang tidak melakukan pembayaran secara tepat jumlah dalam 2 (dua) kali jatuh tempo berturut-turut, maka penyelesaian Piutang Negara tunduk pada persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sebelum dilakukan restrukturisasi. BAB XII KETENTUAN LAIN Pasal 21 (1)

Perlakuan jasa bank dalam restrukturisasi diatur sebagai berikut : a. Dalam hal restrukturisasi ditetapkan hanya sampai penjadwalan kembali, maka jadwal pembayaran jasa bank dilakukan sama dengan jadwal pembayaran bunga; b. Dalam hal restrukturisasi ditetapkan sampai dengan perubahan persyaratan melalui penurunan tingkat bunga, maka besarnya jasa bank akan berubah secara proporsional mengikuti perubahan tingkat bunga; c. Dalam hal restrukturisasi ditetapkan sampai dengan penghapusan bunga, maka jasa bank yang dihapus mengikuti besarnya persentase bunga yang dihapus.

(2)

PDAM hanya diperkenankan memiliki cadangan dalam bentuk deposito jangka pendek dan/atau jangka panjang di luar uang jaminan langganan setelah dipenuhinya pembayaran kewajibankewajiban kepada Piutang Negara. Pasal 22 Terhadap PDAM yang masih mempunyai saldo kas minimum kurang dari 45 (empat puluh lima) hari setelah dilakukan perhitungan rencana pembayaran kembali pinjaman selama pelaksanaan restrukturisasi Piutang Negara, maka Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan kekurangan saldo kas minimum dimaksud dalam APBD sesuai surat komitmen pada lampiran 5, dan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota menyetujui alokasi kekurangan saldo kas minimum dimaksud sesuai dengan surat komitmen pada lampiran 6. Pasal 23 Pelaksanaan percepatan pelunasan pinjaman mengikuti persyaratan pada masing-masing perjanjian pinjaman, kecuali untuk perjanjian penerusan pinjaman mengikuti ketentuan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

BAB XIII PENUTUP Pasal 24 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:43/PB/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Oktober 2006 DIREKTUR JENDERAL

MULIA P. NASUTION NIP. 060046519

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR : PER-53 / PB / 2006 TANGGAL 30 OKTOBER 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Lampiran peraturan ini terdiri dari 6 Lampiran dan 11 Sub Lampiran Lampiran 1 Lampiran 2.1 Lampiran 2.2 Lampiran 2.2.1 Lampiran 2.2.2 (a) Lampiran 2.2.2 (b) Lampiran 2.2.3 Lampiran 2.2.4 Lampiran 2.2.5 Lampiran 2.2.6 Lampiran 2.2.7 Lampiran 2.2.8 Lampiran 2.2.9 Lampiran 2.2.10 Lampiran 2.2.11 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6

Contoh Surat Permintaan Restrukturisasi Pinjaman Contoh Lembar Pengesahan RPKP Contoh Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) Tabel Permasalahan, Penyebab Masalah, dan Rencana Tindak Lanjut Tabel Rincian Biaya Rencana Tindak Perbaikan 4 tahunan (Action Plan) Tabel Rincian Biaya Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan selama Masa Restrukturisasi Data Pembukaan/Awal (data audit 3 tahun terakhir dan realisasi tahun berjalan) Rencana Tindak Manajemen, Keuangan, dan Teknis Asumsi dan proyeksi biaya operasi dan pemeliharaan yang digunakan dalam penyusunan proyeksi-proyeksi dalam RPKP Asumsi dan proyeksi data produksi, pelanggan dan pendapatan selama jangka waktu restrukturisasi Daftar Rincian Kewajiban sampai dengan cut-off date dan jadwal pembayaran kembali pinjaman Ringkasan Indikator Keuangan Utama Tabel Proyeksi Perhitungan Laba/(Rugi) Selama Masa Restrukturisasi Tabel Proyeksi Perputaran Kas (Arus Kas) Selama Masa Restrukturisasi Tabel Proyeksi Neraca Selama Masa Restrukturisasi Perhitungan pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan RPKP dan penentuan jumlah penghapusan tunggakan Contoh Lembar Penguji Lampiran Contoh Surat Komitmen Gubernur/Bupati/Walikota Contoh Surat Komitmen Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota

Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : …………………………. Tanggal : ………………………….

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROPINSI/KABUPATEN / KOTA ................................. Nomor Lampiran Hal

: : 1 (satu) berkas : Permintaan Restrukturisasi Pinjaman

...........................20... Kepada Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia U.P. Direktur Jenderal Perbendaharaan Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2005 tanggal 9 November 2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-53/PB/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum, bersama ini kami mengajukan permintaan Restrukturisasi terhadap Pinjaman No. SLA/RDI/RDA .............. berupa ............(isi sesuai dengan tahapan yang dipilih : penjadwalan kembali/perubahan persyaratan/penghapusan denda dan bunga/biaya administrasi) Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Laporan keuangan PDAM 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; b. Laporan hasil evaluasi kinerja PDAM 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilakukan oleh lembaga independen; c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) PDAM 1 (satu) tahun terakhir dan realisasinya serta RKAP/RAB tahun anggaran berjalan dan realisasinya; d. RPKP yang telah disetujui Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota dan DPRD berikut soft copy. Demikian permohonan kami untuk dapat kiranya disetujui dan terima kasih. DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR... Tembusan : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS; 2. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; 3. Deputi Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 4. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Departemen Keuangan; 5. Gubernur/Bupati/Walikota ..........; 6. Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota ..........; 7. Ketua Badan Pengawas PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ..........; No. 1 sampai dengan 7 beserta lampiran.LEMBAR PENGESAHAN

Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : …………………………. Tanggal : ………………………….

RENCANA PERBAIKAN KINERJA PERUSAHAAN (RPKP) PDAM PROPINSI/KABUPATEN/KOTA............. RPKP terlampir telah dibahas dan disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Ketua DPRD atau pejabat yang ditunjuk pada tanggal........di..........

PDAM PROPINSI/KABUPATEN/KOTA.... DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR

PEMERINTAH DPRD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA..... PROPINSI/KABUPATEN/KOTA......... GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA KETUA DPRD

(................................................)

(.............................................)

(..................................................)

Lampiran 1.b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : …………………………. Tanggal : ………………………….

CONTOH

RENCANA PERBAIKAN KINERJA PERUSAHAAN (RPKP) PDAM PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ……………… DALAM RANGKA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA MELALUI RESTRUKTURISASI PINJAMAN I.

LATAR BELAKANG

Mulai tahun ……… PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ………………….. memiliki pinjaman RDI/RDA/SLA yang digunakan untuk pengembangan usaha PDAM, namun dalam perjalanannya hingga saat ini PDAM belum mampu untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran pinjaman yang telah jatuh tempo. Untuk dapat memenuhi kewajiban pinjaman dimaksud, perlu adanya upaya yang optimal melalui restrukturisasi pinjaman. Dalam rangka restrukturisasi pinjaman diperlukan upaya-upaya perbaikan kinerja PDAM yang dituangkan dalam dokumen Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP). Dengan pembuatan RPKP ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran kondisi PDAM dan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja PDAM yang pada akhirnya dapat melakukan pembayaran kewajiban pinjaman setelah dilakukan restrukturisasi. II.

KONDISI SAAT INI

Gambaran kondisi PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ………. selama 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun …… sampai dengan tahun ……. adalah sebagai berikut : 2.1

Data Umum Berdasarkan data survei BPS yang terakhir pada tahun……….. untuk Propinsi/Kabupaten/Kota …….. dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan…% (rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun per kabupaten/kota), dari ……jiwa pada tahun ……… menjadi …..jiwa pada tahun …... . Cakupan pelayanan PDAM mengalami peningkatan/penurunan dari ………% pada tahun……menjadi …….% pada tahun….. Jumlah sistem yang digunakan PDAM saat ini sebanyak ….. unit dengan rincian seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1 Data Sumber dan Kapasitas No.

Lokasi

1.

Lokasi 1

2.

Lokasi 2

3.

Lokasi 3

4..

dan seterusnya

Jenis Sumber Mata Air/Air Pemukaan/ Sumur Dalam/Lain-lain Mata Air/Air Pemukaan/ Sumur Dalam/Lain-lain Mata Air/Air Pemukaan/ Sumur Dalam/Lain-lain

Kapasitas (lt/detik) Terpasang Produksi


Jumlah Jenis sistem yang digunakan adalah ……….., sedangkan sumber yang dimanfaatkan adalah …………... Sistem pengaliran yang dilakukan selama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat adalah dengan …………. Water meter induk yang digunakan PDAM saat ini sebanyak …….unit yang terdiri dari ……di unit produksi, dan …… di unit distribusi. Dari water meter yang digunakan, kondisi water meter yang masih akurat sebanyak …..unit di unit produksi dan ……unit di unit distribusi sedangkan sisanya mengalami kerusakan/tidak akurat yang disebabkan ……………. Lebih jelas data umum PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota….. selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. Tabel 2.1 Data Umum URAIAN 1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (000 jiwa) 2 Jumlah Sistem 3 Jenis Sistem

:

4 5 6 7 8 9

: : : : : :

2.2

Jenis Sumber Sistem Pengaliran Jumlah Water Meter Induk Produksi (unit) Kondisi WM Induk Produksi Jumlah Water Meter Induk Distribusi (unit) Kondisi WM Induk Distribusi

Tahun ( n- 3)

Tahun ( n- 2)

Tahun ( n-1)

Tahun n

: :

Aspek Teknik Dari seluruh sistem yang ada saat ini, jumlah kapasitas terpasang adalah …….. l/detik, sedangkan jumlah kapasitas yang dioperasikan adalah sebesar …….l/detik. Besarnya selisih antara kapasitas terpasang dengan kapasitas yang dioperasikan (idle capacity) karena………… Pada saat ini jam operasi produksi air minum berjalan selama ……jam dan operasi distribusi dilakukan selama ……jam per hari. Jam operasi baik produksi maupun distribusi belum sampai 24 jam dikarenakan ………. Produksi air selama 3 tahun terakhir adalah ……… m3 pada tahun ke-(n-3), ……..m3 pada tahun ke-(n-2) dan ……..m3 pada tahun ke-(n-1). Selain menggunakan sumber yang ada, PDAM melakukan pembelian air dari pihak lain yaitu ……… dengan jumlah pembelian ……m3 pada tahun ke-(n-3), ……..m3 pada tahun ke-(n-2) dan ……..m3 pada tahun ke-(n-1).


Catatan : n adalah tahun terakhir laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independent. Sedangkan jumlah air yang didistribusikan selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan/penurunan yaitu dari …..m3 pada tahun ke-(n-3) menjadi ……..m3 pada tahun ke-(n-2) dan tahun ke-(n-1) sebesar ……….m3, karena…….. Selengkapnya data produksi dan distribusi dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini. Tabel 2.2 Produksi dan Distribusi Air 1 2 3 4 5 6

7 2.3

URAIAN Kapasitas Terpasang (l/detik) Kapasitas Dioperasikan (l/detik) Kapasitas Menganggur / idle capacity (l/detik) Operasi Produksi (Jam) Operasi Distribusi (Jam) Jumlah Produksi Air - Produksi Instalasi PDAM (000 m3/tahun) - Pembelian Air dari Pihak Lain (000 m3/tahun) Jumlah air didistribusikan (000 m3/tahun)

: :

Thn (n- 3) Thn (n- 2)

Thn (n-1)

Thn n

: : : : :

Aspek Manajemen Selama 3 tahun terakhir jumlah kehilangan air, yaitu selisih produksi dengan air terjual, mengalami penurunan/peningkatan, yaitu …….m3 pada tahun ke-(n-3) atau setara dengan ….% kemudian ……..m3 atau …….% pada tahun ke-(n-2), dan pada tahun ke-(n-1) menjadi ……..m3 atau ………%. Tingginya jumlah kehilangan air dikarenakan : a.

...................................................................................................

b.

...................................................................................................

c.

...................................................................................................

Tarif dasar air minum saat ini adalah Rp. …………/m3 yang ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota……..No….tanggal…….dan berlaku efektif sejak tanggal…..bulan…..tahun……….Sedangkan tarif sebelumnya adalah Rp. ……./m3 yang ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota……..No….tanggal……. Penyesuaian tarif dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan frekuensi……kali dengan rata-rata kenaikan……% pertahun. Adapun kenaikan tarif rata-rata pertahun di bawah/di atas 10%, disebabkan oleh……….


Jangka waktu penagihan piutang PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota …… selama 3 tahun terakhir mengalami perubahan (peningkatan/penurunan) / tidak mengalami perubahan yang disebabkan oleh : a. ...................................................................................................... b. ...................................................................................................... c. ...................................................................................................... Rasio karyawan PDAM per 1000 pelanggan selama 3 tahun terakhir mengalami perubahan (peningkatan/penurunan) / tidak mengalami perubahan dari tahun ke(n-3)…….orang menjadi …….orang, pada tahun ke-(n-2)……orang menjadi ……orang pada tahun ke-(n-1), hal tersebut dikarenakan : a. . .................................................................................................... b. ...................................................................................................... c. ………. ……………………………………………………………. Jumlah pelanggan selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan/penurunan yaitu dari ……SL pada tahun ke-(n-3) kemudian …….SL pada tahun ke-(n-2) dan menjadi ……SL pada tahun ke-(n-1), karena : a. . .................................................................................................... b. ...................................................................................................... c. ………. ……………………………………………………………. Jumlah pelanggan yang water meternya tidak berfungsi sebanyak ………. SL, karena : a. . .................................................................................................... b. ...................................................................................................... c. ………. ……………………………………………………………. Jumlah penjualan air selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan/ penurunan yaitu dari ………m3 pada tahun ke-(n-3) kemudian …….m3 pada tahun ke-(n-2) dan menjadi ……..m3 pada tahun ke-(n-1). Penjualan air kepada pelanggan terbanyak adalah jenis pelanggan Rumah Tangga/Niaga/Industri, yaitu sebesar …..% dari jumlah air terjual. Selengkapnya data jumlah pelanggan dan penjualan air menurut golongan pelanggan dapat dilihat pada tabel 2.3dibawah ini. Tabel 2.3 Aspek Manajemen URAIAN 1 Jumlah Kehilangan Air (Produksi - Air Terjual) (000 m3/tahun) 2 Tarif Air Minum a. Tarif Dasar (Rp./m3) b. Nomor & Tanggal Surat Keputusan c. Berlaku Efektif per tanggal

: : : : :

Thn (n- 3) Thn (n- 2)

Thn (n-1)

Thn n


3 4 5

6

2.4

URAIAN Jangka Waktu Penagihan Piutang (hari) Jumlah Karyawan (orang) a. Jumlah Pelanggan (unit) - Sosial dan Hidran Umum - Rumah Tangga - Instansi Pemerintah - Niaga - Industri - Khusus - Lain-lain b. Jumlah Pelanggan Tanpa Water Meter (unit) c. Jmlh Pelangg. Water Meter Tdk Berfungsi (unit) Jumlah Air Terjual (000 m3/tahun) - Sosial (000 m3/tahun) - Rumah Tangga (000 m3/tahun) - Instansi Pemerintah (000 m3/tahun) - Niaga (000 m3/tahun) - Industri (000 m3/tahun) - Khusus (000 m3/tahun) - Lain - lain (000 m3/tahun)

: : : : : : : : : : :

Thn (n- 3) Thn (n- 2)

Thn (n-1)

: : : : : : : : :

Aspek Keuangan Kondisi keuangan perusahaan selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan/penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada hasil evaluasi yang terdiri dari : a.

Pendapatan Penjualan Air & Pendapatan lain-lain Pendapatan penjualan air & pendapatan lain-lain meningkat/menurun ……% dari sebesar Rp. ………… pada tahun ke-(n-3) menjadi Rp. ……..pada tahun (n-2), meningkat/menurun ……% dari sebesar Rp. …… pada tahun ke-(n-2) menjadi Rp. ………..pada tahun ke-(n-1).

b.

Biaya operasional Demikian pula halnya dengan biaya operasional mengalami meningkat/menurun ……% dari sebesar Rp. ………… pada tahun ke-(n3) menjadi Rp. ……..pada tahun (n-2), meningkat/menurun ……% dari sebesar Rp. …… pada tahun ke-(n-2) menjadi Rp. ………..pada tahun ke(n-1), yang diakibatkan dari …………

Thn n


c.

Tarif Dasar dan Tarif Rata-rata Tarif dasar yang berlaku saat ini adalah Rp. ………./m3, sedangkan tarif rata-rata selama 3 tahun terakhir meningkat/menurun dari Rp. ………./m3 pada tahun ke 1 menjadi Rp. …………../m3 di tahun ke 3

d.

Saldo Minimum Kas Saldo kas minimum PDAM selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan/penurunan, dari ……. di tahun ke 1 menjadi ……….di tahun ke 3.

e.

Rasio Keuangan Gambaran rasio keuangan PDAM tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut : Th (n-3) Th(n-2) Th (n-1) Th n 1) Saldo Kas Minimum (hari) =…….….. 2) Jangka waktu penagihan piutang (hari) =…….….. 3) Ratio Deposito terhadap Kas Minimum(hari)=…….….. 4) Debt Coverage Ratio (kali) =…….….. 5) Kenaikan Harga Air Rata-rata per tahun (%) =…….…..

Lebih rinci kondisi keuangan PDAM selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini. Tabel. 2.4 Kondisi Keuangan PDAM 3 tahun terakhir URAIAN A. LABA/RUGI 1 Jumlah Pendapatan Penjualan Air (Rp.000) 2 Pendapatan Bi. Administrasi & Meterai (Rp.000) 3 Pendapatan Operasi Non Air (BBN, Denda dll) (Rp.000/Tahun) 4 Biaya Langsung (Diluar Bi. Penyst) (Rp.000) - Biaya Sumber (Rp. 000) - Biaya Pengolahan (Rp. 000) - Biaya Transmisi-Distribusi (Rp. 000) 5 Biaya Administrasi (Diluar Bi. Bunga & Penyst) (Rp. 000/tahun) 6 Biaya Bunga Pinjaman (Rp.000) 7 Biaya Penyusutan (Rp.000) 8 Rugi/LabaNon Operasi (Rp.000) 9 Pajak (Rp.000) 10 Rugi/Laba Bersih (Rp.000) B. NERACA 1 Saldo Kas Akhir Tahun (Rp.000)

Thn (n- 3) Thn (n-2) Thn (n-1) : : : : : : : : : : : : : :

Thn n


2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 13 C. 1 2 3 4 5

2.5

URAIAN Deposito Bank (Rp.000) Jumlah Piutang Usaha - Net (Rp.000) Jumlah Aktiva Tetap (Rp.000) Jumlah Aktiva Lain-lain (Rp.000) Jumlah Hutang Lancar (Rp.000) Bagian Hutang Pokok Jgk Panjang Jt Tempo (Rp.000) Bagian Htg Bunga Pinjm Jatuh Tempo (Rp.000) Jumlah Hutang Jatuh Tempo Tahun Berjalan - Pokok (Rp.000) - Bunga (Rp.000) - Jasa Bank (Rp.000) Hutang Denda : - Pokok Pinjaman (Rp.000) - Bunga (Rp.000) Jumlah Hutang Jangka Panjang (Rp.000) Jumlah Kewajiban Lain-lain (RP.000) Jumlah Modal & Cadangan (Rp.000) ARUS KAS Saldo Kas Awal berupa Kas,Setara Kas, Bank, dan Deposito (Rp.000) Penerimaan/(Pengeluaran) Kas Dari Operasi (Rp. 000) Penerimaan/(Pengeluaran) Kas Dari Investasi (Rp. 000) Penerimaan/(Pengeluaran) Kas Dari Pendanaan (Rp. 000) Saldo Kas Akhir berupa Kas,Setara Kas, Bank, dan Deposito (Rp. 000)

: : : : : :

Thn (n- 3) Thn (n-2) Thn (n-1)

: : : : : : : : :

Permasalahan yang dihadapi Permasalahan utama yang dihadapi PDAM saat ini adalah : a. Bidang Teknik .................................................................................................... .................................................................................................... b. Bidang Manajemen

Thn n


.................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... c. Bidang Keuangan .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... 2.6

Penyebab Utama Permasalahan Penyebab permasalahan yang dihadapi PDAM saat ini adalah : a. Bidang Teknik .................................................................................................... .................................................................................................... b. Bidang Manajemen .................................................................................................... .................................................................................................... ....................................................................................................

c. Bidang Keuangan .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... III. KINERJA PERUSAHAAN MENURUT KEPMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 1999 Berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja tahun terakhir yang dilaksanakan oleh BPKP/Auditor Independen, kinerja PDAM pada tahun ……… adalah cukup/kurang/tidak baik. Dari laporan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan pencapaian kinerja manajemen pada tahun ……… IV. POSISI DAN PROSENTASE PEMBAYARAN PINJAMAN Posisi dan prosentase pembayaran masing-masing pinjaman PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ……….. sampai dengan cut-off date (tidak termasuk pembayaran atas pinjaman yang telah dilunasi) berdasarkan hasil Rekonsiliasi pada tanggal ………….. tahun ………. adalah sebagai berikut : Posisi dan Prosentase Pembayaran Pinjaman


(Rp.000) No.

Uraian

1. Kewajiban 1.1 Hutang Pokok Bunga/biaya 1.2 administrasi 1.3 Bunga Ms Tenggang 1.4 Jasa Bank 1.5 Denda Hutang Pokok 1.6 Denda Bunga 1.7 Biaya Komitmen 1.8 Denda B. Komitmen Jumlah (1) 2. Pembayaran 2.1 Hutang Pokok Bunga/Biaya 2.2 administrasi 2.3 Bunga Ms Tenggang 2.4 Jasa Bank 2.5 Denda Hutang Pokok 2.6 Denda Bunga 2.7 Biaya Komitmen 2.8 Denda B. Komitmen Jumlah (2) 3. Tunggakan 3.1 Hutang Pokok Bunga/Biaya 3.2 administrasi 3.3 Bunga Ms Tenggang 3.4 Jasa Bank 3.5 Denda Hutang Pokok 3.6 Denda Bunga 3.7 Biaya Komitmen 3.8 Denda B. Komitmen Jumlah (3) 4. Prosentase Pembayaran (tidak termasuk Biaya Komitmen dan Denda Komitmen) (2 - 2.7 - 2.8)/(1 - 1.7 - 1.8)

No. Pinjaman ……………

No.Pinjaman …………

Dan seterusnya

……….%

……….%

……….%

Jumlah

……….%

Selengkapnya mengenai perhitungan pinjaman PDAM dapat dilihat pada lampiran hasil Rekonsiliasi.


V. RENCANA TINDAK PERBAIKAN KINERJA PDAM (4 TAHUN KE DEPAN) Rencana Tindak Perbaikan Kinerja PDAM akan dilakukan dalam dua program, yaitu optimalisasi dan ekspansi. 5.1 Program optimalisasi terdiri dari kegiatan : a. Bidang Teknik ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... b.Bidang Manajemen ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... c. Bidang Keuangan ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .....................................................................................................................

5.2 Program ekspansi (jika didukung dengan sumber pendanaan), dengan kegiatan sebagai berikut : - Penambahan jaringan pipa transmisi/distribusi di wilayah pelayanan yang baru; - Pembuatan instalasi pengolahan air baru untuk wilayah pelayanan yang baru; - Dll. 5.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan Dari rencana tindak perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp. ……………………. dengan sumber pendanaan : -

PDAM sebesar APBD APBN Kemitraan

Rp. .................................... Rp. .................................... Rp. .................................... Rp. ....................................

VI. RENCANA TINDAK PERBAIKAN KINERJA PERUSAHAAN (SELAMA MASA PINJAMAN)


Rencana Tindak PDAM dalam rangka perbaikan kinerja untuk jangka waktu selama masa restrukturisasi meliputi : a. Rencana Bidang Teknik ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... b. Rencana Bidang Manajemen ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... c. Rencana Bidang Keuangan ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .....................................................................................................................

d. Kebutuhan Investasi (jika didukung sumber pendanaan) dan Sumber Pendanaan Dari rencana tindak perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp. ……………………. dengan sumber pendanaan : -

PDAM sebesar APBD APBN Kemitraan

Rp. .................................... Rp. .................................... Rp. .................................... Rp. ....................................

VII. USULAN RESTRUKTURISASI PROPINSI/KABUPATEN/KOTA…….

PINJAMAN

PDAM

Berdasarkan gambaran kondisi keuangan PDAM tersebut diatas, maka PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ……. mengajukan usulan Restrukturisasi Pinjaman, melalui tahapan sebagai berikut : 7.1

Penjadwalan Kembali 7.1.1. Pinjaman Nomor : RDI-……./DP3/19…… Yaitu semula pembayaran angsuran pinjaman mulai tahun …… sampai …. menjadi mulai tahun …. Sampai tahun……..: 7.1.2. Pinjaman Nomor : RDA-……./DP3/19…… Yaitu semula pembayaran angsuran pinjaman mulai tahun …… sampai …. menjadi mulai tahun …. Sampai tahun……..:


7.1.3. Pinjaman Nomor : SLA-……./DP3/19…… Yaitu semula pembayaran angsuran pinjaman mulai tahun …… sampai …. menjadi mulai tahun …. sampai tahun……..: 7.2

Perubahan Persyaratan Utang 7.2.1. Pinjaman Nomor : RDI-……./DP3/19…… Yaitu Biaya Administrasi semula ……..% pertahun menjadi …..% pertahun 7.2.2. Pinjaman Nomor : RDA-……./DP3/19…… Yaitu Biaya Administrasi semula ……..% pertahun menjadi …..% pertahun 7.2.3. Pinjaman Nomor : SLA-……./DP3/19…… Tingkat bunga semula ……..% pertahun menjadi …..% pertahun

7.3

Penghapusan Tunggakan 7.3.1. Pinjaman Nomor : RDI-……./DP3/19…… Yaitu Tunggakan Denda sebesar Rp.......... dihapus sebesar Rp. .......... atau sebesar ...% dan/atau Biaya Administrasi sebesar Rp. ……………., dihapuskan sebesar Rp. ……………… atau sebesar ………..% 7.3.2. Pinjaman Nomor : RDA-……./DP3/19…… Yaitu Tunggakan Denda sebesar Rp.......... dihapus sebesar Rp. .......... atau sebesar ...% dan/atau Biaya Administrasi sebesar Rp. ……………., dihapuskan sebesar Rp. ……………… atau sebesar ………..% 7.3.3. Pinjaman Nomor : SLA-……./DP3/19…… Yaitu Tunggakan Denda sebesar Rp.......... dihapus sebesar Rp. .......... atau sebesar ...% dan/atau Bunga sebesar Rp. ……………., dihapuskan sebesar Rp. ……………… atau sebesar ………..%

Sedangkan pinjaman yang tidak diusulkan untuk direstrukturisasi, akan dibayar sesuai jadwal pembayaran sebagaimana dalam perjanjian pinjaman/dibayar lunas. VIII. HASIL PROYEKSI KEUANGAN RESTRUKTURISASI PINJAMAN

SESUAI

USULAN

Kesimpulan hasil Proyeksi Keuangan sesuai dengan permintaan restrukturisasi adalah sebagai berikut : Proyeksi keuangan dengan restrukturisasi pinjaman (Penjadwalan Kembali Pinjaman atau Perubahan Persyaratan atau pengurangan tunggakan bunga dan tunggakan denda) adalah sebagai berikut : a. Saldo kas minimum, termasuk didalamnya deposito jangka pendek, sebesar................kali; b. Cadangan atau deposito jangka panjang diluar uang jaminan langganan sebesar...............kali; c. Perputaran persediaan .............. kali kebutuhan operasional per bulan; d. Rasio kemampuan membayar pinjaman (DCR) .......... kali tiap tahun selama masa restrukturisasi; e. Tingkat kehilangan air sampai dengan akhir periode restrukturisasi .........%;


f. Jangka waktu penagihan piutang dan efisiensi penagihan ...... hari; g. Efisiensi pegawai per 1000 pelanggan ............pegawai; h. Pencapaian pemulihan biaya penuh (full cost recovery) pada akhir tahun kelima masa restrukturisasi. tempat, ........................ Direktur Utama/Direktur PDAM Propinsi/Kab/Kota.......

...........................................

Lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : …………………………. Tanggal : ………………………….

PERHITUNGAN PENGUKURAN TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN RPKP DAN PENENTUAN JUMLAH PENGHAPUSAN TUNGGAKAN a. Indikator RPKP meliputi : (1) Saldo minimum kas; (2) Cadangan atau deposito jangka panjang terhadap saldo kas minimum; (3) Perputaran persediaan; (4) Rasio kemampuan membayar pinjaman (DCR); (5) Tingkat Kehilangan Air (TKA); (6) Periode penagihan piutang; (7) Rasio pegawai per 1000 pelanggan; dan (8) Pencapaian pemenuhan biaya penuh (Full cost recovery). b. Perhitungan perbandingan antara realisasi dan target dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : b.1. Indikator 1,4, dan 8 Untuk pencapaian indikator 1,4,8 pada setiap tahap penghapusan menggunakan rumus : Pencapaian indikator1,4,8 tahap n = Realisasi indikator 1,4,8 tahap n x100% Target indikator 1,4,8 tahap n Khusus untuk pencapaian indikator 1 dengan realisasi pencapaian sebagai berikut : 1. antara 45 sampai dengan 90 hari, maka pencapaian indikator dinilai 100%. 2. lebih dari 90 hari, maka rumus pencapaian dihitung : Pencapaian indikator 1 tahap n = Realisasi indikator 1 tahap n – 90 x(-100%) 90 b.2. indikator 2 Untuk pencapaian indikator 2 pada setiap tahap penghapusan, dengan realisasi pencapaian sebagai berikut : 1. antara 0 sampai dengan 1, maka pencapaian indikator dinilai 100%. 2. lebih besar dari 1, maka rumus pencapaian dihitung : Pencapaian indikator2 tahap n = Realisasi indikator 2 tahap n – 1 x 1

(-100%)


b.3. indikator 3,5,6, dan 7 Untuk pencapaian indikator 3,5,6, dan 7 pada setiap tahap penghapusan menggunakan rumus : Pencapaian indikator3,5,6,7 tahap n= Target indikator3,5,6,7 tahap n x 100% Realisasi indikator3,5,6,7tahap n c. Rata-rata pencapaian indikator RPKP untuk setiap tahap penghapusan dihitung dengan rumus : Rata2 dari seluruh pencapaian indikator tahap n = Jumlah seluruh pencapaian indikator tahap n x 100% Jumlah Indikator

d. Besaran penghapusan tunggakan masing-masing tahap dihitung dengan rumus sebagai berikut : Jml penghapusan pd tahap n = Rata2 seluruh pencapaian indikator tahap n x jml total penghapusan yang diberikano jangka waktu restrukturisasi - 1

e. Dalam hal jumlah penghapusan pada tahap ke-n melebihi sisa dari jumlah penghapusan tunggakan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Menteri, maka jumlah penghapusan tahap ke-n yang diberikan hanya sebesar sisa dari jumlah penghapusan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Menteri tersebut.


PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROPINSI/KABUPATEN / KOTA ................................. Nomor Lampiran Hal

: : 1 (satu) berkas : Permintaan Restrukturisasi Pinjaman

...........................20... Kepada Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia U.P. Direktur Jenderal Perbendaharaan Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2005 tanggal 9 November 2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-53/PB/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum, bersama ini kami mengajukan permintaan Restrukturisasi terhadap Pinjaman No. SLA/RDI/RDA .............. berupa ............(isi sesuai dengan tahapan yang dipilih : penjadwalan kembali/perubahan persyaratan/penghapusan denda dan bunga/biaya administrasi) Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

e. Laporan keuangan PDAM 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; f. Laporan hasil evaluasi kinerja PDAM 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilakukan oleh lembaga independen; g. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) PDAM 1 (satu) tahun terakhir dan realisasinya serta RKAP/RAB tahun anggaran berjalan dan realisasinya; h. RPKP yang telah disetujui Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota dan DPRD berikut soft copy. Demikian permohonan kami untuk dapat kiranya disetujui dan terima kasih. DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR... Tembusan : 8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS; 9. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; 10. Deputi Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 11. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Departemen Keuangan; 12. Gubernur/Bupati/Walikota ..........; 13. Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota ..........; 14. Ketua Badan Pengawas PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ..........; No. 1 sampai dengan 7 beserta lampiran.


KOP SURAT PDAM -------- 2006 LEMBAR PENGUJI LAMPIRAN NO. --------------------

No.

Dokumen yang dilampirkan

1.

Laporan keuangan 3 tahun terakhir …… (tahun …. s.d…….)

2.

Laporan hasil evaluasi kinerja 1 tahun …… terakhir (tahun …..)

3.

Rencana Kerja dan Anggaran …… Perusahaan (RKAP)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) PDAM 1 (satu) tahun terakhir dan realisasinya serta RKAP/RAB tahun anggaran berjalan dan realisasinya

4.

RPKP yang telah disetujui Pemerintah …… Propinsi/ Kabupaten/Kota dan DPRD berikut soft copy

Diterima di : ………………………. Tanggal

: ……………………….

Oleh

:

Ada

Tidak Ada

Dirut / Direktur (tanda tangan) Nama terang

(tanda tangan)

Nama terang NIP. …………………

Catatan:

Lembar ke-2 setelah ditandatangani sebagai tanda terima mohon dikirim kembali kepada kami

Keterangan


PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ...............

..................., .............. 2006 Nomor Lampiran Hal

: : : Komitmen untuk Melaksanakan RPKP

Kepada Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia U.P. Direktur Jenderal Perbendaharaan Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Sehubungan dengan permohonan Restrukturisasi Pinjaman kami No. ...........tanggal.........., dengan ini disampaikan komitmen dalam melaksanakan Rencana Perbaikan Keuangan PDAM (RPKP) sebagai berikut : 1. Memanfaatkan kepasitas lebih (idle capacity). 2. Menaikkan Tarif dasar air minum yang diberlakukan secara berkala. 3. Mempercepat waktu penagihan piutang dari semula ...... hari, sehingga pada akhir periode restrukturisasi menjadi paling lama 45 hari. 4. Menurunkan tingkat kehilangan air baik fisik maupun non fisik dari semula............%, sehingga pada akhir periode restrukturisasi menjadi paling tinggi 20%. 5. Melakukan efisiensi operasional melalui pengendalian dan mempertahankan rasio pegawai terhadap pelanggan dari semula .................. pegawai per 1000 pelanggan, sehingga pada akhir periode restrukturisasi menjadi 6/8* pegawai per 1000 pelanggan. DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR

Tembusan : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS; 2. Direktur Bina Program, Departemen Pekerjaan Umum; 1. Direktur Pengembangan Air Minum, Departemen Pekerjaan Umum; 2. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Ditjen. Perbendaharaan, Depkeu; 3. Ketua DPRD Prop/Kab/Kota.....; 4. Gubernur/Bupati/Walikota.......; 5. Ketua Badan Pengawas PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ..........; 6. Arsip.


* Pilih salah satu sesuai kondisi wilayah, yaitu 6 untuk PDAM Propinsi/Kota dan 8 untuk PDAM Kabupaten


GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA ......................... No Lampiran Hal

: : : Komitmen atas Pelaksanaan Program

Tempat, ………… .......

Restrukturisasi Pinjaman PDAM...... Kepada Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia U.P. Direktur Jenderal Perbendaharaan Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Menindaklanjuti Surat Direktur Utama/Direktur PDAM ... Nomor : ……….. tentang Permohonan Restrukturisasi Pinjaman sebagai tindak lanjut program perbaikan kinerja PDAM, dan upaya Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota ….. untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara optimal, pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota ……… dengan ini menyatakan komitmen sebagai berikut : 1. Mendukung pelaksanaan program restrukturisasi pinjaman PDAM yang tertuang di dalam Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (RPKP) Propinsi/Kabupaten/Kota ............. yaitu : a. Kenaikan tarif air minum untuk pencapaian pemulihan biaya penuh (full cost recovery) selambat-lambatnya pada akhir tahun kelima masa restrukturisasi; b. Mengalokasikan belanja modal PDAM pada APBD Propinsi/Kabupaten/Kota ...........dalam rangka pelaksanaan RPKP; c. Mengalokasikan dana pada APBD Propinsi/Kabupaten/Kota ...........untuk pembayaran kewajiban-kewajiban pinjaman PDAM kepada Pemerintah Pusat; d. Selama PDAM masih mengalami kerugian dan/atau belum mampu mengembalikan pinjaman, dibebaskan memberikan kontribusi kepada APBD; e. Dukungan politis yang diperlukan. 2. Mengawasi pelaksanaan RPKP secara rutin setiap 6 (enam) bulan dan dilaporkan kepada Pemerintah Pusat, apabila diperlukan. Demikian surat komitmen ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA Tembusan : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS; 2. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; 3. Deputi Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 4. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Ditjen. Perbendaharaan, Depkeu; 5. Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota ..........; 6. Ketua Badan Pengawas PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ..........; 7. Direktur Utama/Direktur PDAM Propinsi/Kab/Kota......;


8. Arsip.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI / KABUPATEN / KOTA ......................... No Lampiran Hal

: : : Komitmen atas Pelaksanaan Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM.....

......, ………… 2006

Kepada Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia U.P. Direktur Jenderal Perbendaharaan Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Menindaklanjuti Surat Direktur Utama/Direktur PDAM ... Nomor : ……….. tentang Permohonan Restrukturisasi Pinjaman dan Surat Gubernur/Walikota/ Bupati....... No. Tanggal......tentang Komitmen Pelaksanaan Program restrukturisasi Pinjaman PDAM ....... sebagai tindak lanjut program perbaikan kinerja PDAM, maka DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota ……… dengan ini menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan program restrukturisasi pinjaman PDAM...... yang tertuang di dalam RPKP PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ............. yaitu : 1. Menyetujui kenaikan tarif air minum untuk pencapaian pemulihan biaya penuh (full cost recovery) selambat-lambatnya pada akhir tahun kelima masa restrukturisasi; 2. Menyetujui pengalokasian belanja modal PDAM pada APBD Propinsi/Kabupaten/Kota .......dalam rangka pelaksanaan RPKP; 3. Menyetujui pengalokasian dana pada APBD Propinsi/Kabupaten/Kota .......untuk pembayaran kewajiban-kewajiban pinjaman PDAM kepada Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran sampai dengan berakhirnya program restrukturisasi dalam hal proyeksi arus kas PDAM ......menunjukkan arus kas kurang dari saldo kas minimum; 4. Menyetujui pembebasan kontribusi PDAM kepada APBD selama PDAM masih mengalami kerugian dan/atau belum mampu mengembalikan pinjaman; 5. Dukungan politis yang diperlukan. Demikian surat komitmen ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KETUA

Tembusan : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS; 2. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;


3. Deputi Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 4. Gubernur/Bupati/Walikota.......; 5. Ketua Badan Pengawas PDAM Propinsi/Kabupaten/Kota ..........; 6. Direktur Utama/Direktur PDAM Propinsi/Kab/Kota......; 7. Arsip.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Recommend Documents