DATA KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH CIAYUMAJAKUNING ABSTRAKSI

DATA KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH CIAYUMAJAKUNING Oleh : Ketua : Sumaryono, Ir. MM. Anggota : Dr. Erna, Dra.,M.Si., Adie Irwan Kusumah, SE.,M.Si., Iwan Setiawan, Drs.,MM., Subarsono, Drs.,MM., Yanuar Berlian, SE.,MM. Zuki Kurniawan, SE.,M.Si., R. Misriah Ariyani S.,SE.,MM., Susi Sugiarsih, Dra.,M.Si., Zenal Mutaqin, Drs.,M.Si., Aos, S.,Sos., Ria Indriyani, Dra.,M.Si.

ABSTRAKSI Program pembangunan harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memposisikan penduduk sebagai subjek pembangunan. Dalam era globalisasi ekonomi, Pemerintah harus turut ambil bagian untuk melindungi dan memberdayakan si lemah dengan kebijakan pembangunan yang pro kemiskinan (pro poor). Dengan demikian, seiring dengan perjalanan waktu upaya-upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, semestinya jumlah keluarga miskin berkurang dan jumlah yang perlu disubsidi juga menurun. Dalam rangka mewujudkan Visi Jawa Barat, yaitu “terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera” dibutuhkan suatu indikator makro untuk bahan evaluasi hasil pembangunan. Diantara indikator makro yang sering menjadi kajian oleh berbagai pihak adalah data kemiskinan beserta variabel terkait seperti angka pengangguran, angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, data penduduk dan lain-lain. Dengan demikian diperlukan pengelolaan data yang SMART yaitu sederhana (Simple), terukur (Measureable), bermanfaat (Attributable), dapat dipercaya (Reliable) dan tepat Waktu maka dapat membantu evaluasi pencapaian keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dari hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat disusun perencanaan program pembangunan yang lebih matang, yang lebih signifikan pengaruhnya untuk mengentaskan kemiskinan, meninggalkan keterbelakangan dan menanggulangi kebodohan. Pada gilirannya akan terjadi percepatan pencapaian masyarakat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

KATA KUNCI: Kemiskinan, Data Kemiskinan Dan Pembangunan --------------------------------------------------------------------------------------------H a l a m a n | 73 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169

Vol. 7 Edisi 3 Mei – Agustus 2013

PENDAHULUAN 1.1.

Peran BKPP Wilayah III Cirebon dalam Penyajian Data Pembangunan Pelaksanaan tugas pokok BKPP Wilayah III Cirebon sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan dan penetapan kebijakan koordinasi 2. Pemberian dukungan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di wilayah III Cirebon. Untuk menjalankan fungsi tersebut, para pejabat mulai dari Kepala Badan dan Kepala Bidang mempunyai rincian tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan diantaranya adalah: 1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan. 2. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial. 3. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan monitoring pelaksanaan bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi. 4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan antar Kabupaten/Kota dan lintas sektor di wilayah III Cirebon. 5. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi tugas pelayanan otonomi daerah dan tugas pemerintahan umum di Wilayah III Cirebon. 6. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah III Cirebon. 7. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tugas sarana perekonomian dan tugas bina produksi di Wilayah III. 8. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah III Cirebon.

Peran BKPP Wilayah III Cirebon dalam penyajian data pembangunan adalah: H a l a m a n | 74 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


1. Pengumpulan data untuk bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pembangunan khususnya terkait dengan tolok ukur (indikator) makro pembangunan. 2. Melakukan integrasi data pembangunan yang bersumber dari OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bapusdalisbang provinsi Jabar dan BPS. 3. Pelayanan data dan informasi pembangunan Wilayah III. 4. Menyelenggarakan hasil kajian data pembangunan. 1.2.

Kewenangan Balai PUSDALISBANG Jawa Barat Kewenangan dari Pusat Data Dan Analisa Pembangunan (PUSDALISBANG) Antara lain; 1. Memberikan advice Planning Kebijakan pembangunan Jabar berdasarkan hasil analisa data 2. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam proses penyusunan anggaran kegiatan bidang data dan informasi pembangunan Jawa Barat 3. Menyelenggarakan penyusunan standar pengelolaan serta pelayanan data dan informasi pembangunan Jawa Barat.

1.2.

Proses Pengolahan Satu Data untuk Pembangunan Jawa Barat

H a l a m a n | 75 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 antara lain; Perda Satu Data untuk Pembangunan Jawa Barat Penyusunan DataBasis IPM Penyusunan Data Tabel I0 Penyusunan desain GeoDataBase Layanan SMS Jabar Membangun Profil Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Workshop Dan Sosialisasi Pendataan Kab/Kota Jurnal Analisia Pembangunan Jawa Barat Majalah Triwulan Warta Bappeda Jabar

TINJAUAN PUSTAKA Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti keterlantaran, kesenjangan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah: a. Faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidak mampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidak mampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) . b. Faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistim ekonomi kerakyatan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial.


ISSN: 2302-7169


Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani, karena beresiko menjadi kemiskinan budaya (culture poverty), tidak ada kemauan/ pasrah/ patah semangat (fatalistik) dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan a-sosial, berperilaku desktruktif atau melakukan tindak kriminal. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari. Dengan batasan ini maka diperkiraan pada 2001 terdapat 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut. Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negaranegara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang. Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan kriteria Miskin Sekali, Miskin, Hampir Miskin dan Tidak Miskin dengan mengukur pendapatan perkapita dibandingkan terhadap Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). a) Miskin Sekali : Pendapatan/kapita/tahun kurang 75 % dari KHM b) Miskin: Pendapatan/kapita/tahun antara 75 % s.d 125 % dari KHM c) Hampir miskin : Pendapatan/kapita/tahun antara 125 % s.d 200 % dari KHM d) Tidak Miskin : pendapatan/kapita/tahun diatas 200 % KHM Secara fisik, BPS menetapkan pula keluarga disebut miskin adalah: 1. Luas lantai bangunan rumah tinggal kurang atau sama dengan 8 m2/orang 2. Lantai rumah dari tanah/bambu/kayu murahan. 3. Dinding rumah dari bambu/rumbia/kayu murahan/tembok tanpa diplester. 4. Tidak adanya fasilitas buang air/bersama-sama rumah tangga lain. 5. Tidak ada listrik 6. Menggunakan Sumur/mata air tidak terlindungi H a l a m a n | 77 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


7. 8. 9. 10. 11. lebih.

Memakan daging/susu hanya 1 kali atau kurang per minggu Membeli pakaian satu kali setahun atau lebih. Bagi petani, punya lahan kurang 0,5 ha. Pendapatan tidak lebih dari Rp. 600 ribu per bulan. Tidak ada barang yang bisa segera dijual seharga Rp. 500 ribu atau

HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1.

Visi dan Misi Jawa Barat Visi: ‘‘Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera” Misi Jawa Barat : 1. Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan 5. Meningkatkan efektifitas Pemerintahan Daerah dan kualitas demokrasi.

3.2.

Visi dan Misi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat Visi:‘‘ Tercapainya Sinergitas Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat” Misi BKPP Wilayah III: 1. Meningkatkan kapasitas institusi melalui optimalisasi SDM yang memiliki kapabilitas dan akuntabel. 2. Memfasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pembangunan 3. Meningkatkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 4. Melaksanakan fungsi dan dukungan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam pemecahan permasalahan lintas daerah.

3.3.

Visi dan Misi Kota Cirebon Visi: ‘‘Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Kota Cirebon yang sejahtera di tahun 2013 secara berkelanjutan”


ISSN: 2302-7169


Misi Kota Cirebon: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan rehabilitasi dan bantuan sosial 3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dan pelestarian keseimbangan lingkungan 4. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan revitalisasi kelembagaan pemerintahan kota yang efektif dan efesien menuju pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN 5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi serta produktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi 7. Melestarikan dan mengembangkan budaya dan pariwisata yang bertumpuan pada nilai-nilai dan budaya Cirebon. 8. Meningkatkan kemitraan dan optimalisasi kerjasama pemerintah dengan lembaga lainnya. 9. Meningkatkan kerjasama dengan LSM dan peningkatan kerjasama dengan lembaga di tingkat paling bawah. 3.4.

Visi dan Misi Kabupaten Cirebon Visi:‘‘ Terwujudnya masyarakat kabupaten Cirebon yang beriman, sehat, cerdas dan sejahtera tahun 2014” Misi Kabupaten Cirebon: 1. Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlakulkarimah melalui peningkatan pendidikan agama 2. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga miskin. 3. Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Daerah. 4. Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat.

3.5.

Visi dan Misi Kabupaten Indramayu Visi: “Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera (REMAJA)”. Misi Kabupaten Indramayu: 1. Mengembangkan SDM yang bermutu dengan berbasis pada nilainilai agama, IPTEK serta budaya. 2. Mengoptimalkan pembangunan wilayah secara selaras dan lestari 3. Meningkatkan peran prempuan dalam pembangunan H a l a m a n | 79

JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


3.6.

3.7.

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat 5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 6. Menegakan keamanan dan ketertiban umum 7. Memantapkan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Visi dan Misi Kabupaten Majalengka Visi:‘‘ Terwujudnya Kabupaten Majalengka yang Religius, maju dan Sejahtera” Misi Kabupaten majalengka: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau. 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis. 4. Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum. 5. Optimalisasi otonomi desa. 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas dan berkelanjutan. 7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Visi dan Misi Kabupaten Kuningan Visi:‘‘ Kuningan lebih Sejahtera Berbasis Pertanian dan Pariwisata yang maju dalam Lingkungan Lestari dan Agamis tahun 2013” Misi Kabupaten Kuningan: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan pembangunan manusia melalui akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli. 2. Meningkatkan pengembangan agropolitan dan kepariwisataan daerah melalui penguatan sarana dan prasarana, sinergitas sektor dan wilayah, serta produktivitas dengan berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat. 3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis dan bersatu. 4. Meningkatkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka kabupaten konservasi dengan berorientasi pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.


ISSN: 2302-7169


INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAN DATA KEMISKINAN 3.8. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 No. Indikator

1. 2. a. b. 3

-

Kota Cirebon

Kab. Cirebon

Kab. Indra mayu

Kab. Maja lengka

Kab. Kuningan

IPM Indek Kes. AHH (tahun)

75,42 72,53

69,28 67,35

68,4 70,38

70,81 69,37

71,55 70,98

68,52

65,41

67,23

66,62

67,59

AMH (%) RLS (tahun) Indek Daya Beli (%) PPP (Rb.Rp)

97,06

92,41

85,66

95,11

96,99

9,75

6,87

5,95

7,17

7,22

67,36

63,61

64,47

63,72

62,96

651.47

635.25

638.98 635.71

632.44

Sumber: transfer data dari Balai PUSDALISBANG Prov. Jabar Keterangan : AHH= Angka Harapan Hidup; AMH= Angka Melek Huruf; RLS = Rata-rata Lama Sekolah; PPP= Purchasing Power Parity.

3.9. Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pencari Kerja Dan Pengangguran Serta Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kab./Kota Sewil. CIAYUMAJAKUNING Tahun 2011 Kota Kab. Kab. Kab. Kab. No Indikator kerja

1 2

3 4 5

cirebon

Cirebon

Indramayu Majalengka Kuningan

Angkatan 135.247 922.372 781.688 531.260 kerja (jiwa) Pddk kerja 120.967 828.506 702.670 489.817 umur 15 th keatas Pencari 14.280 93.866 79.018 41.443 kerja Penganggur 14.280 93.866 79.018 41.443 TP terbuka 11,67 12,97 11,29 5,82 (%) Sumber: transfer data Balai PUSDALISBANG Prov. Jabar

467.874 425.718

42.156 42.156 7,87


ISSN: 2302-7169


3.10. Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pencari Kerja Dan Pengangguran Serta Tingkat Pengangguran Terbuka Di Wilayah CIAYUMAJAKUNING No

INDIKATOR KERJA

1 2 3 4 5

Angkatan kerja (jiwa) Pddk kerja umur 15 th keatas Pencari kerja Penganggur TP terbuka (%)

WILAYAH CIREBON 2.838.441 2.567.678 270.763 270.763 9,924

3.11. Jumlah Penduduk Miskin Di Kab./Kota Se Wilayah CIAYUMAJAKUNING tahun 2011 NO 1 2 3 4 5 6

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa) 35.003 328.637 272.139 178.566 150.268 964.613

KABUPATEN/KOTA Kota Cirebon Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kab. Kuningan WIL. CIAYUMAJAKUNING

% 11,56 15,56 16,01 14,98 14,2 14,462

3.12. Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan Langsung Tunai (PPLS-2008) Menurut Klasifikasi Kemiskinan di Kab/Kota Se Wilayah III Cirebon. NO

KAB./KOTA

1 2 3

Sangat Miskin 708 20.997 58.503

Hampir Miskin 7.762 83.525 76.358

Miskin

Total

Kota Cirebon 6.554 15.024 Kab.Cirebon 98.613 203.135 Kab.Indramayu 34.840 169.701 Kab. 4 17.945 48.576 48.813 115.334 Majalengka 5 Kab. Kuningan 10.443 22.745 51.257 84.445 Wil.III Cirebon 108.596 238.966 240.077 587.639 Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemiskinan Departemen Sosial RI, 2008.


ISSN: 2302-7169


3.13.

N0

Penurunan persentase Jumlah Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk diSetiap Kab/Kota Se Wilayah III Cirebon 2008 s.d 2011 KAB./KOTA

2008

2009

2010

1 2 3

Kota Cirebon 14,11 13,06 12,00 Kab. Cirebon 20,25 18,22 16,12 Kab. 19,75 17,99 16,58 Indramayu 4 Kab. 18,79 17,12 15,52 Majalengka 5 Kab. Kuningan 16,75 15,91 14,68 Jawa Barat 13,01 11,96 11,27 Sumber; BPS Provinsi Jawa Barat dan hasil olah data.

2011

11,56 15,56 16,01

Margin 2008 s.d 2011 (2,55) (4,69) (3,74)

14,98

(3,81)

14,2 10,57

(2,55) (2,44)

3.14. Daftar Indikatif Lokasi Dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM Mandiri )

No

Kabupaten / Kota

PNPM PERDESA AN

PNPM PERKOT AAN

Alokasi BLM

Alokasi BLM (Rp.xJuta )

(Rp.xJuta)

PNPM INFRAST RUKTUR PERPEDE SAAN Alokasi BLM

PNPM INFRASTR UKTUR SOSEK WILAYAH Alokasi BLM

(Rp.xJuta)

BLM

TOTAL

APBN

APBD

(Rp.xJuta)

(Rp.xJuta)

(Rp.xJuta)

(Rp.xJuta)

1

Kota Cirebon

0

3,700

0

0

3,700.00

3,515.00

185.00

2

Kab.Cirebon

43,900

34,400

0

0

78,300.00

74,385.00

3,915.00

3

Kab.Indramayu

43,700

9,175

0

0

52,875.00

50,231.25

2,643.75

4

Kab. Majalengka

32,650

10,125

0

0

42,775.00

40,636.25

2,138.75

5

Kab. Kuningan

35,200

4,375

0

0

39,575.00

37,601.25

1,973.75

Sumber; Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia


ISSN: 2302-7169


VALIDASI DATA Validitas Data kependudukan Komposisi Penduduk Usia Kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari ‘‘ Angkatan Kerja ’’ dan “ Bukan Angkatan Kerja ’’. proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja’’ adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja yakni yang bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi Angkatan kerja ( TPAK ) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja. Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja yang tidak terserap dikategorikan sebagai penganggur. 3.15. Jumlah Penduduk Kabupaten / kota Tahun 2011 Penduduk No

Kabupaten / Kota

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

1

Kota Cirebon

177.844

174.768

352.612

102

2

Kab Cirebon

1.081.331

1.022.982

2.104.313

106

3

Kab Indramayu

862.846

812.944

1.675.790

106

4

Kab Majalengka

653.252

630.113

1.283.365

103

5

Kab Kuningan

685.356

655.542

1.340.898

104

Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat


ISSN: 2302-7169


3.16. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten / Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2009

No

Lapangan Pekerjaan

Kota

Kabupaten

Cirebon

Cirebon

1 2 3 4 5 6

Pertanian Industri Perdagangan Jasa – jasa Lainnya Jumlah

1.097 1.320 32.168 4.073 16.246 54.904

142.893 46.660 183.594 25.620 118.431 517.198

Indramayu Majalengka 270.262 33.348 107.616 31.510 79.060 521.796

161.966 24.228 101.871 22.036 69.015 379.116

Kuningan 185.056 10.609 74.705 11.945 55.313 337.628

Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Validitas Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2006 – 2007 dan 2009 – 2010 Ungkapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sepertinya sudah tidak asing lagi bagi para kepala daerah/wilayah di Jawa Barat baik dilevel Bupati/Walikota, para perencana pembangunan, Dinas/Instansi, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga para Camat. Pimpinan daerah di wilayah ini sangat concern terhadap berbagai hal, berbagai program pembangunan yang pada ujungnya dapat meningkatkan pencapaian IPM. Ini tidak lepas dari visi pembangunan Jawa Barat yang berkeinginan dengan H a l a m a n | 85 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibukota pada tahun 2010 dengan salah satu pencapaiannya adalah nilai IPM 80. Visi dan misi ini sangat intens disosialisasikan ke masyarakat. Penyusunan Data Basis IPM bertujuan pertama: untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di Wilayah III Cirebon. Kedua, memberi gambaran yang lebih sederhana dan lengkap dalam melihat dampak pembangunan yang dilaksanakan dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas penduduk. Ketiga, untuk gambaran tentang seberapa besar kemajuan IPM di masing-masing kabupaten/kota setiap tahunnya dan bagaimana kontribusi kabupaten/kota dalam menunjang akselerasi pencapaian IPM Jawa Barat. Tersedianya informasi tersebut diharapkan dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam menyusun program dan kebijakan di Provinsi Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan program pembangunan manusia di Wilayah III Cirebon. 3.17. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kabupaten / Kota Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) No Kota / Kabupaten 2006 2007 2009 2010 1 Kota Cirebon 73,80 73,87 74,68 74,93 2 Kab Cirebon 66,32 67,30 68,37 68,89 3 Kab Indramayu 65,26 66,22 67,39 67,75 4 Kab Majalengka 68,41 68,94 69,94 70,25 5 Kab Kuningan 69,21 69,70 70,42 70,89 Sumber; hasil perhitungan BPS Pusat dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Jawa Barat tahun 2006 – 2007. Validitas Data Pendidikan Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, karena pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik dan memiliki pendapatan yang lebih tinggi akan mempunyai peluang yang rendah menjadi miskin. Data pendidikan yang diuraikan disini berdasarkan sekolah Swasta/Negeri, jumlah siswa/i dan Guru atau pengajar.


ISSN: 2302-7169


3.18. Validitas Data PendidikanSekolah Dasar Tahun 2009 – 2010

No 1 2 3 4 5

Kota / Kabupaten

Sekolah Siswa/i

Negeri Swasta Kota Cirebon 135 22 Kab Cirebon 913 11 Kab Indramayu 868 13 Kab 822 3 Majalengka Kab Kuningan 680 3 Sumber; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Guru

39.190 240.993 190.463 128.622

2.542 11.535 8.592 9.243

111.575

6.733

3.19. Validitas Data PendidikanSekolah Menengah Pertama Tahun 2009 - 2010 Sekolah No Kota / Kabupaten Siswa/i Negeri Swasta 1 Kota Cirebon 18 22 18.447 2 Kab Cirebon 65 67 75.171 3 Kab Indramayu 62 82 67.218 4 Kab Majalengka 69 9 41.734 5 Kab Kuningan 70 13 42.051 Sumber; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Guru 941 2.829 3.501 2.138 2.289


ISSN: 2302-7169


3.20. Validitas Data PendidikanSekolah Menengah Umum Tahun 2009 - 2010 Sekolah Kota / No Siswa/i Kabupaten Negeri Swasta 1 Kota Cirebon 9 16 11.207 2 Kab Cirebon 19 23 15.986 3 Kab Indramayu 18 33 17.281 4 Kab 16 5 10.925 Majalengka 5 Kab Kuningan 19 8 12.843 Sumber; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Guru 755 1.039 1.419 716 931


ISSN: 2302-7169


3.21. Validitas Data PendidikanSekolah Menengah Kejuruan Tahun 2009 - 2010 Sekolah Kota / Siswa/i No Kabupaten Negeri Swasta 1 Kota Cirebon 2 16 8.572 2 Kab Cirebon 6 52 21.105 3 Kab Indramayu 15 35 28.773 4 Kab 6 20 10.066 Majalengka 5 Kab Kuningan 7 20 12.940 Sumber; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Guru 498 986 1.368 485 1.060

3.22. Jumlah Madrasah Dan Guru Ibtidaiyah Tahun 2009 - 2010 No 1 2 3 4 5

Kota / Kabupaten

Madrasah Negeri

Swasta

Guru Jumlah

PNS

Non PNS

1 17 18 90 149 Kota Cirebon 9 119 128 260 1.166 Kab Cirebon 5 119 124 167 1.257 Kab Indramayu Kab Majalengka 7 55 62 354 370 Kab Kuningan 7 71 78 294 474 Sumber;Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat


ISSN: 2302-7169


Jumlah

239 1.426 1.424 724 768

3.23. Jumlah Madrasah Dan Guru Tsanawiyah Tahun 2009 - 2010 Madrasah No 1 2 3 4 5

Kota / Kabupaten

Negeri

Swasta

Guru Jumlah

PNS

Non PNS

Jumlah

2 9 11 96 128 Kota Cirebon 12 88 100 559 1.580 Kab Cirebon 13 62 75 322 1.312 Kab Indramayu Kab Majalengka 15 53 68 458 1.109 Kab Kuningan 12 36 48 375 745 Sumber;Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat

224 2.139 1.634 1.567 1.120


ISSN: 2302-7169


3.24. Jumlah Madrasah Dan Guru Aliyah Tahun 2009 - 2010 Madrasah No 1 2 3 4 5

Kota / Kabupaten

Negeri

Swasta

Guru Jumlah

PNS

Non PNS

2 5 7 86 49 Kota Cirebon 5 27 32 281 545 Kab Cirebon 3 26 29 92 581 Kab Indramayu Kab Majalengka 3 18 21 169 285 Kab Kuningan 3 13 16 108 250 Sumber;Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat

Jumlah

135 826 673 454 358


ISSN: 2302-7169


3.25. Validitas Data Perguruan tinggi SwastaTahun 2009 - 2010 No

Kota / Kabupaten

Universitas

1

Institut

Sekolah Tinggi

Kota/Kab 3 12 Cirebon 2 Kab Indramayu 1 1 3 Kab Majalengka 1 3 4 Kab Kuningan 1 2 Sumber; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Akademi

Politeknik

14

1

4 2 1

-


ISSN: 2302-7169


3.26. Distribusi Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2008 Sekolah No Kota / Kabupaten < SD Tamat SLTA+ SD/SLTP 1 Kota Cirebon 48,45 41,24 10,31 2 Kab Cirebon 46,05 45,56 8,39 3 Kab Indramayu 45,53 46,74 7,73 4 Kab Majalengka 38,75 55,70 5,54 5 Kab Kuningan 40,33 55,13 4,53 Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Validitas Data Kesehatan Pembangunan Kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah.


ISSN: 2302-7169


3.27. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2009 Puskesmas Kota / Puskesmas Puskesmas No Tanpa Dengan Jumlah Pembantu Keliling Kabupaten Perawatan Ruang Rawat 1 2 3 4 5

Kota Cirebon 19 2 21 15 Kab Cirebon 47 6 53 67 Kab Indramayu 40 9 49 66 Kab Majalengka 23 7 30 73 Kab Kuningan 31 6 37 67 Sumber; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2010

20 58 52 33 38


ISSN: 2302-7169


3.28. Rasio Tempat Tidur Diseluruh Rumah Sakit Terhadap Penduduk Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2008 - 2009

No 1 2 3 4 5

Kota / Kabupaten

2008 Jumlah Tempat Tidur

Penduduk

2009 Jumlah Rasio

Tempat Tidur

Kota 853 298.995 351 Cirebon 749 2.192.492 2.927 Kab Cirebon Kab 239 1.811.764 7.581 Indramayu Kab 298 1.210.811 4.063 Majalengka Kab 494 1.163.159 2.355 Kuningan Sumber; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Penduduk

Rasio

799

304.152

381

624

2.211.186

3.544

308

1.827.878

5.935

261

1.219.145

4.671

459

1.173.528

2.557


ISSN: 2302-7169


3.29. Sarana Distribusi Obat Dan Alat Kesehatan Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2009

No

1 2 3 4 5

Kota / Kabupaten

Kota Cirebon Kab Cirebon Kab Indramayu Kab Majalengka Kab Kuningan

Apotik

Pedagang Besar Farmasi

Penyalur Pusat Alat Kesehatan

Cabang Penyalur Alat Kesehatan

81 98 53 68 42

51 7 1 2 2

5 2 0 0 0

5 2 0 0 0

Sub.Ca bang Penyalu r Alat Kesehat an 29 10 7 2 3

Sumber; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat


ISSN: 2302-7169


3.30. Jumlah Tenaga Medis diPuskesmas Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2009 No

1 2 3 4 5

Kota / Kabupaten

Tenaga Medis Dokter Umum Dokter Gigi

57 Kota Cirebon 81 Kab Cirebon 56 Kab Indramayu 45 Kab Majalengka 48 Kab Kuningan Sumber; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

25 33 20 13 9

Jumlah 82 114 76 58 57


ISSN: 2302-7169


3.31. Jumlah Tenaga Keperawatan dipuskesmas Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2009 No

1 2 3 4 5

Kota / Kabupaten


Tenaga Keperawatan Jumlah

Bidan Puskesmas

Bidan Desa

Perawat

134

-

158

292

216

375

652

1.243

7

359

466

832

118

331

369

818

72

385

223

680

Sumber; Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat


ISSN: 2302-7169


3.32. Jumlah Keluarga Berdasarkan Tahapan Keluarga Sejahtera MenurutKabupaten / Kota Tahun 2009 Keluarga No

1 2 3 4

Kota / Kabupaten

10.655 190.692

16.435 157.163

Keluarga Sejahtera II,III,III+ 45.256 199.643

170.316

148.646

198.986

90.675

99.625

194.267

55.326

217.035

Keluarga Sejahtera I

Pra Sejahtera


39.372 5 Sumber; BKKBN Provinsi Jawa Barat

Validitas Data Daya Beli Dan Keuangan Daerah Daya beli menggambarkan tingkat kehidupan dikaitkan dengan kemampuan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup per kapita riil. Daya beli berhubungan dengan indek pendapatan. Pendapatan masyarakat akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan investasi. Semakin tinggi tingkat inflasi maka daya beli masyarakat akan menurun dan investasi akan terhambat sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Investasi akan berkorelasi positip dengan pendapatan masyarakat artinya pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan investasi atau sebaliknya investasi yang meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.33. PERKEMBANGAN INDEKS DAYA BELI MASYARAKAT KAB./KOTA SE WILAYAH CIAYUMAJAKUNING TH. 2007 S.D 2011 Kota Kab. Kab. Kab. Kab. NO TAHUN Cirebon Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan 1

2007

59,41

60,67

61,56

59,27

56,06

2

2008

60,23

61,66

62,68

62,08

56,31

3

2009

61,05

62,32

63,82

62,81

57,00

4

2010

61,88

62,96*)

64,49

63,29

57,57

5

2011

67,36

63,61

64,47

63,72

62,96

2,94

2,91

4,49

6,90

Margin2007- 7,95


ISSN: 2302-7169


2011 Sumber : Bappeda Kab./Kota se wilayah CIAYUMAJAKUNING. 3.34. REALISASI INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI KAB./KOTA SE WILAYAH CIREBON TAHUN 2011 PERINGKAT KAB./KOTA JUMLAH JUMLAH DI JABAR

INVESTASI

INVESTASI (RP)

(US$) 12

Kota Cirebon

5.573.425

51, 832.855.000

9

Kab. Cirebon

17,660.816

164,245.588.800

22

Kab. Kuningan

0

0

25

Kab.

0

0

0

0

23,234.241

2.160.784.438

Majalengka 26

Kab. Indramayu Wil Cirebon

Sumber: Subid Data & Pelaporan BKPPMD Prov. Jabar, 2012 Kesejahtraan masyarakat per kapita dapat diindikasikan pula oleh indeks gini yang menggambarkan tingkat distribusi pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Angka gini berkisar antara 0 – 1 dimana semakin relatif merata pendapatan per kapita suatu daerah, maka angka indek gini akan mendekati 0. Sebaliknya bila pendapatan per kapita sangat tidak merata, maka indeks gini akan mendekati 1. 3.35. INDEKS GINI KAB./KOTA SE WILAYAH CIREBON TH. 2011 N0 KABUPATEN/KOTA INDEKS GINI 1

Kota Cirebon

0,377

2

Kab. Cirebon

0,273

3

Kab. Indramayu

0,325

4

Kab. Majalengka

0,313

5

Kab. Kuningan

0,332


ISSN: 2302-7169


Sedangkan salah satu faktor utama untuk membiayai pembangunan daerah adalah penerimaan pemerintah daerah.Penerimaan pemerintah daerah bersumber dari pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi daerah ditambah bantuan pemerintah pusat. Tolak ukur meningkatnya kegiatan pembangunan suatu daerah dapat diamati dari realisasi pengeluaran pemerintah daerah, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 3.36. Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2008– 2009

No

Kota / Kabupaten

Bagian Dana Asli Daerah ( PAD )

Penerimaan Perimbanga n

Penerimaan Lainnya Yang Sah

67.683.578 101.512.670

436.898.492,08 875.786.725,98

50.595.307,62 141.107.626,19

1 2

Kota Cirebon Kab Cirebon

3

Kab Indramayu

56.770.811

865.651.118,00

114.369.693,00

4 5

Kab Majalengka Kab Kuningan

45.670.008 42.825.180

730.072.518,00 702.905.180,00

98.327.640,00 96.672.105,00

Total Pendapatan 555.177.377,78 1.118.407.022,1 1 1.036.791.622,0 0 874.070.166,00 842.402.465,00

Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 3.37. Persentase Pengeluaran Perkapita Untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008

No 1 2 3 4 5

Miskin+ Miskin Tidak Kota / Kabupaten Poor Miskin Total Kota Cirebon 57,43 49,62 50,73 Kab Cirebon 66,17 63,42 63,96 Kab Indramayu 65,57 62,17 62,84 Kab Majalengka 66,88 61,04 62,14 Kab Kuningan 64,16 61,56 62,00 Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tidak Miskin Not Poor

3.38. Bank dan Koperasi Kontribusi Bank dan Koperasi dalam hal pembangunan sangat signifikan dalam menggerakan roda perekonomian. Bank sebagai lembaga


ISSN: 2302-7169


financial akan menarik dunia bisnis sebagai mitra untuk meningkatkan investasinya sehingga saling memperoleh keuntungan. Dilain pihak, secara makro akan meningkatkan Nilai Tambah Bruto. Koperasi sejak lama telah menjadi bahan usaha yang strategis dalam meningkatkan ekonomi anggotanya maupun masyarakat pada umumnya. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran koperasi adalah dengan diperlakukannya koperasi sebagai salah satu badan yang dipersamakan dengan dunia usaha untuk bersaing, termasuk tender tender dan kegiatan lainnya. 3.39. Jumlah Kantor Bank menurut Kelompok di wilayah III Cirebon Tahun 2009 No 1 2 3 4 5

Kota / Kabupaten Kota Cirebon Kab Cirebon Kab Indramayu Kab Majalengka Kab Kuningan

Bank Pembangunan Pemerintah Swasta Daerah 12 37 4 7 23 5 9 10 5 6 5 2 4

8

3

Asing dan Campuran -

Jumlah

-

15

Sumber; Kantor Bank Indonesia Bandung


ISSN: 2302-7169


53 35 24 13

3.40. Jumlah Koperasi, KUD, dan Non KUD Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2009 No 1 2 3 4 5

Koperasi Koperasi Non Unit KUD Desa Kota Cirebon 367 1 366 Kab Cirebon 765 45 720 Kab Indramayu 603 26 577 Kab Majalengka 512 21 491 Kab Kuningan 640 36 604 Sumber; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat Kota / Kabupaten

Koperasi


ISSN: 2302-7169


3.41. Jumlah Permasalahan Sosial Menurut Jenis Di Wilayah III Cirebon Tahun 2009 No 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

Permasalahan

Kota Cirebon

Kabupaten Cirebon

Indramayu

Keluarga berumah 2.098 9.576 6.720 tidak layak huni Keluarga 96 bermasalah sosial ( 965 Psikologis ) Anak Balita 292 6.638 227 Terlantar Anak Jalanan 315 1.260 222 Anak Terlantar 1.879 6.638 227 Lansia 1.009 21.861 12.149 Anak Nakal 50 396 38 Korban Narkotika 7 84 41 Penyandang Cacat 384 4.020 9.003 Gelandangan dan 925 161 152 Pengemis Tuna Susila 72 624 1.087 Fakir Miskin 125.12 54.519 15 Keluarga Miskin 4 Anak Wanita,Lansia 949 37 96 korban Tindak Kekerasan Orang dengan 2 HIV/AIDS Bekas Narapidana 37 419 375 Wanita Rawan 2.833 5.236 15.239 Sosial Ekonomi Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Majalengka

8.211

7.821

137

393

1.762

959

283 1.762 13.403 337 137 4.361

13 3.586 11.321 295 158 5.793

5

9

217

212

55.141

56.804

114

161

-

-

298

160

6.887

10.953


ISSN: 2302-7169

Kuningan


KESIMPULAN Walaupun seluruh Kab./Kota se wilayah Ciayumajakuning mengalami kenaikan indeks daya beli selama kurun waktu tahun 2007-2011, namun ratio penduduk miskin terhadap total penduduk masih cukup tinggi dibanding rata-rata Prov. Jabar sebesar 10,57 %. Terdapat beberapa usahausaha yang bisa menjadi referensi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, antara lain; 1. Tingkat pengangguran berpengaruh positif bagi kemiskinan. Untuk itu, perluasan kesempatan kerja dan berusaha perlu diciptakan seluas-luasnya bagi pencari kerja/penganggur. Dengan mempermudah ijin usaha, bantuan permodalan dan pembinaan managerial khususnya bagi UKM, perlindungan melalui regulasi yang pro UKM atas pengaruh globalisasi perdagangan bebas sangat diharapkan agar kesempatan kerja semakin besar dan banyak tenaga kerja yang terserap,


ISSN: 2302-7169


2. Pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Kebijakan wajib belajar 9 tahun hendaknya ditingkatkan menjadi 12 tahun, sehingga semua mendapat pendidikan yang lebih tinggi, 3. Upah minimum yang ditetapkan pemerintah juga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk itu kebijakan penetapan upah disesuaikan dengan KHL (kebutuhan hidup layak) untuk melindungi pekerja dari kemiskinan, 4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga hendaknya kedepan dapat dilaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan. Kerjasama antar daerah harus dikembangkan sehingga dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas usaha ekonomi masyarakat. 5. Memberdayakan potensi-potensi lokal di masing-masing daerah, untuk dipadukan menjadi kekuatan ekonomi bersama secara regional. 6. Perlunya Pemerintah dan PerBankan mendorong Usaha Mikro,Kecil dan menengah ( UMKM) dengan membuka akses bagi si miskin 5,5 juta Unit UMKM 2011 terhadap kredit usaha yang notabene 96% tenaga kerja terserap di UMKM.

DAFTAR PUSTAKA BPS; Badan Pusat Statistik Kota Cirebon BPS; Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon BPS; Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu BPS; Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka BPS; Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan BPS; Badan Pusat Statistik Jawa Barat JABAR Dalam Angka2010www.Jabar.com PUSDALISBANG (Pusat Data Dan Analisis Pembangunan Provinsi Jawa Barat ) BAPPEDA; BADAN PERENCANAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT RI www.pnpm-mandiri.org DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA BARAT BKKBN PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT H a l a m a n | 106 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


DATA KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH CIAYUMAJAKUNING ABSTRAKSI

Recommend Documents