KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH

KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Oleh Slamet Sutomo

PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 1995

RINGKASAN DISERTASI Slamet St1tomo. Kemiskincrn dun Pembangunan Ekonomi Wilayah: Analisis Sistem Neraca Sosiul Ekonami. Komisi Pembimbing: Affendi Anwar sebagai ketua; Lutfi Ibrahim Nasoetion, Kooswardhona Mudikdjo, dan Agus Pakpahan sebagai anggota-anggota. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisa masalah. kemiskinan rumahtangga dan pembangunan ekonomi yang tejadi di dua wilayah (propinsi}, yaitu di pmpinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di pmpinsi Riau.

Untuk dapat melakukan hal

tersebut, disertasi ini menggunakan kerangka Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) sebagai kerangka kerja dan kerangka analitis. OIeh karena itu, salah satu tujuan lain disertasi ini adalah rnembentuk kerangka SNSE regional kedua propinsi. Dengan menggunakan kerangka SNSE regional, masalah kemiskinan rumahtangga di kedua propinsi, seperti siapa atau golongan rumahtangga mana yang termasuk sebagai rumahtangga miskin, banyaknya penduduk miskin, keragaan atau kinerja perekonomian masing-masing wilayah, dampak yang terjadi terhadap kemiskinan atau distribusi pendapatan rumahtangga sebagai akibat adanya suatu kebijakan tertentu, dapat dianalisa. Disamping itu, disertasi ini juga berupaya untuk mengetahui mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan rumahtangga, proses pemiskinan rumahtangga, dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi di kedua propinsi. Hasil yang diperoleh dengan menggunalcan kerangka SNSE menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan per kapita rumahtangga di proplnsi NTT pada tahun 1990 diperkirakan sebesar Rp 274,87 ribu per tahun, dengan rincian menurut masingmasing golongan nlmahtangga sebagai berikut: (a) rumahtangga bukan buruh di sektor pertanian Rp 130,27 ribu; (b) rumahtangga bunth di sektor pertanian Rp 293,9 1 ribu; (c) rumahtangga bukan buruh di sektor bukan pertanian Rp 428,74 ribu; (d) rumahtangga buruh di sektor bukan pertanian Rp 1007,34 ribu. Sedangkan rata-rata pendapatan per kapita rumah tangga di propinsi Riau pada tahun 1990 diperkirakan sebesar Rp 510,?1 ribu per tahun, dengan rincian menurut masing-masing golongan n~mahtanggasebagai berikut: (a) rumahtangga bukan buruh di sektor penanian Rp 243,61 ribu; (b) rumahtangga buruh di sektor pertanian Rp

359,93 ribu; (c) rumahtangga bukan buruh di sektor bukan pertanian Rp 407,06 ribu; (d) rurnahtangga bwuh di sektor bukan pertanian Rp 1057,16 ribu. Dari hasil tersebut terlihat bahwa golongan rumahtangga bukan buruh di sektor pertanian merupakan golongan rumahtangga termiskin dalam ukuran relatif, baik di propinsi NTT maupun di prwnsi Riau. Hasil penting lain yang dapat diperoleh adalah b&wa distribusi pendapatan

di kedua propinsi berada dalam k e a h n yang sangat tidak merata (highly unequal income distribution). Hal ini ditunjukkan aleh nilai indek Gini di propinsi N?T &n di propinsi Riau pada tahun 1990 yang masing-masing diperkirakan sebesar 0,5266 dan 0,5275. Berdasarkan ukuran kemiskinan absolut, yaitu tingkat pendapatan per kapita per tahun Rp 324,6 ribu untuk propinsi NTT dan Rp 419,O ribu untuk propinsi Riau, yang termasuk sebagai golongan rumahtangga miskin di propinsi NTT adalah: (a) rumahtangga bukan buruh di sektor pertanian; dan (b) rumahtangga buruh di sektor pertanian; sedangkan di propinsi Riau adalah: (a) rumahtangga bukan buruh di sektor pertanian; (b) ntmahtangga buruh di sektor pertanian; dan (c) rumahtangga bukan buruh di sektor bukan pertanian. Jumlah penduduk miskin di propinsi NTT dan di propinsi Riau pada tahun 1990 relatif masih banyak, yaitu masing-masing sekitar 944,9 ribu jiwa dm 644,4 ribu jiwa atau sekitar 28,9 persen dan 19,6 persen dari jumlah seluruh penduduk. Dari hasil-hasil tersebut terlihat bahwa: a. Penggunaan ukuran relatif dan ukuran absolut dalam penelitian kemiskinan dapat memberikan informasi mengenai rumahtangga miskin yang berbeda. Namun, dari kedua hasil tersebut dapat diperlihatkan mengenai kelompok sasaran (target groups) yang perlu diperhatikan dalam upaya pengentasan kemiskinan; b. Ukuran absolut untuk menentukan batas (garis) kemiskinan, yaitu berupa

.

pendapatan per kapita per tahun, ternyata berbeda antara satu wilayah dengan yang lainnya. Seperti yang dihasilkan oleh penelitian ini, garis kemiskinan di

propinsi NTT ternyata berbeda dari propinsi Riau. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan tingkat biaya hidup di masing-masing propinsi;

c. Permasalahan kerniskinan ternyata bukan merupakan permasalahan propinsi miskin saja, tetapi juga merupakan permasahhan propinsi kaya; d. Jumiah penduduk miskin lebih banyak berada di propinsi miskin (seperti di propinsi NTT) dari pada di propi~sikaya (seperti di propinsi Riau). Hal ini disebabkan karena penduduk atau masyarakat di propinsi miskin tersebut tidak atau kurang dapat berkembang sebagai akibat dari, misalnya, kurangnya fasilitas (sarana atau prasarana) wilayah yang dapat menunjang kegiatan masyarakat sehingga pendapatan masyarakat menjadi tetap rendah, yang menyebabkan kemiskinan. Keadaan yang sebaliknya tejadi bagi propinsi yang kaya. Kerniskinan rumahtangga terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sedikitnya kuantitas sumberdaya modal yang dimiliki oleh rumahtangga. Dengan perkataan lain, kemiskinan rumahtangga disebabkan oleh faktor kepemilikan (entitlement) yang terbatas. Karena faktor tersebut, mmahtangga tidak dapat mefakukan pengembangan diri, seperti melakukan pengembangan usaha rumahtangga dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga pendapatan yang mereka peroleh dari hasil usaha rumahtangga atau menjual jasa tenagakerja juga menjadi rendah. Pada gilirannya, proses ini berulang kembdi dalam bentuk efek sirkular, sehingga dapat disebutkan bahwa kemiskinan rumahtmgga merupakan penyebab kemiskinan rumahtangga (vicious circle ofpoverty). Rendahnya tingkat upah yang diterima oleh rumahtangga disebabkan, paling tidak, oleh 2 (dua) alasan: pertama adalah karena masih rendahnya tingkat pendidikan atau keterarnpilan tenagakej a disamping masih banyaknya tenagakerja keluarga yang mengakibatkan rendahnya marginal product of labor (MPL) dan kemudian menyebabkan rendahnya tingkat upah pada pasar tenagakerja; dan kedua, sebagai -

akibat adanya hubungan patron-kl ien atau principal-agent relationship &lam masyarakat yang lebih banyak mengekploitasi produk maupun jasa tenagakerja yang

dihasilkan oleh rumahtangga miskin dalam bentuk harga dan tingkat upah yang rendah. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab yang sama baik bagi propinsi ITIT maupun bagi propinsi Riau. Oleh karena itu, solusi pemecahan untuk melakukan pengentasan kemi skinan rumahtangga, bai k bagi propinsi NTT maupun bagi propinsi Riau, adalah dengan upaya meningkatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya modal bagi rumahtangga miskin, sehingga pendapatan mereka dapat meningkat dan dapat melepaskan diri dari hubungan patron-klien atau principal-agent relationship tersebut. Kemi skinan rumahtangga dapat juga di sebabkan karena pen yebab-penyebab yang lain yang merupakan ha1 yang spesifik bagi suatu wilayah. Di propinsi NTT, kemiskinan rumahtangga mempunyai hubungan dengan miskinnya wilayah bersangkutan. Karena wilayah ini miskin, maka sarana dan prasarana yang terdapat di propinsi NTT menjadi terbatas yang menyebabkan rumahtangga yang berada di dalam wilayah ini menjadi terbatas dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dengan kondisi ini, produksi atau pendapatan yang diperdeh juga menjadi terbatas yang pada gilirannya kemudian menyebabkan rumahtangga menjadi miskin. Solusi yang diusulkan untuk dapat mengentaskan kemiskinan rumahtangga di propinsi ini adalah dengan meningkatkan teknologi , sehingga produ ktivitas diharapkan akan meningkat yang kemudian akan berdampak kepada peningkatan pendapatan rumahtangga. Sedangkan di propinsi Riau, penyebab kemiskinan rumahtangga ditinjau dari sisi wiiayah lebih disebabkan karena adanya kebocoran regional. Sebagian besar hasil-hasil sumberdaya alam (seperti mi n yak) ternyata bocor ke luar wilayah propinsi Riau.

Kebocoran ini mencermin kan adanya kegagalan kebijakan atau kegagalan

kelembagaan. Karena kebocoran ini, maka pendapatan rumahtangga menjadi rendah. Oleh karena itu, suatu reformasi kebijakan untuk dapat menangkap pendapatan yang &or tersebut bagi kepentingan wilayah perlu dilakukan.

Disamping i t u , disertasi ini juga mewmukan bahwa dampak pembangunan ekonomi yang mengacu kepada strategi pertumbuhan ekonomi ternyata lebih banyak ditangkap atau dinikmati oleh rumahtangga tidak miskin; relatif sedikit okh rumahtangga miskin. Hal ini disebabkan karena strategi pertumbuhan ekonomi lebih menitikberatkan kepada masalah kepemilikan (seperti kepemilikan modal) diantara aktor-aktor ekonomi yang ada. Rurnahtangga miskin merupakan suatu golongan rumahtangga dengan kepemilikan modal yang terbatas sehingga kurang dapat menangkap hasil-hasil pembangunan ekonorni.

Akibat yang lain adalah bahwa

rumahtangga miskin menjadi kalah bersaing dengan para pengusaha yang memifiki banyak modat.

Keadaan ini menyebabkan, paling tidak,

(dua) hal; pertama,

sebagian besar ekonomi rakyat rnenjadi tergusur; kedua, sebagian besar hak-hak rumahtangga menjadi hilang.

Contoh kasus-kasus tersebut, misalnya, adalah

hilangnya hak-hak ulayat, berkurangnya zona penangkapan ikan bagi penduduk miskin, tergusurnya lahan-lahan pertanian yang subur yang merupakan akibat dari adanya pembangunan perumahan, dsb. Okh karena itu, dalam upaya melakukan pengentasan kemiskinan, dibu tuhkan j uga peninjauan kembali terhadap strategi pertumbuhan ekonomi dan juga terhadap aturan-aturan mengenai hak-hak (propew

right) yang mengacu kepada kepentingan masyarakat banyak, terutama penduduk miskin yang dicermin kan oleh pengembangan ekonomi rakyat. Hasil-hasil lain yang dihasilkan oleh disertasi ini adalah:

a. Sektor pertanian kurang dapat mendukung penduduk dalam memperoleh penghasilan yang relati f cukup, sehingga ban yak penduduk yang berpindah lapangan pekerjaan ke sektor bukan pertanian untuk dapat memperoleh pendapatan; b. Harga komodi tas pertanian tern yata terlalu rendah sehingga menyebabkan

pendapatan para petani atau mereka yang menggantungkan hidup kepada sektor pertanian menjadi rendah; c. Sektor perdagangan di propinsi Riau serta sektor peternakan dan sektor tanaman

viii

perkebunan di propinsi NTT merupakan sektor-sektor ekonomi yang dianjurkan un tuk dikembangkan di masing-masing propinsi karena sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian kedua propinsi; d. Propinsi NTT belum mampu untuk ikut tinggal landas bersama dengan propinsipropinsi lainn ya, seperti propinsi Riau, sehingga propinsi ini akan tertinggat oleh propinsi-propinsi lain daiam em pembangunan ekonomi Indonesia yang akan datang. Akhirnya dapat dinyatakan bahwa masalah kemiskinm merupakan m a d a h yang bersifat global, yang tidak saja terjadi di suatu wilayah yang miskin, tetapi dapat juga tejadi di wilayah yang kaya. Suatu wilayah yang kaya tidak menjamin untuk tidak terdapat penduduk miskin; dan sebaliknya. Salah satu hasil yang diperoleh dari penelitian ini membuktikan bahwa kemiskinan tidak saja terjadi di propinsi Nil" yang tergolong sehagai propinsi miskin, tetapi juga terjadi di propinsi Riau yang tergolong propinsi kaya. Namun, suatu wilayah yang kaya mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk membuat penduduk atau rumahtangga yang bermukim di areal wilayah tersebut untuk tidak menjadi miskin karena wilayah yang kaya mempunyai kemampuan un tuk membang ki tkan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Dari hasil-hasil ini dapat dipahami bahwa permasalahan kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompkk, karena kemiskinan dapat disebabkan karena berbagai faktor, seperti miski nn ya sumberdaya wilayah , kegagalan kelembagaan, atau oleh faktor-faktor yang lain, seperti faktor-faktor sosial dan ekonomi dimana faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi sehingga menyebabkan kemiskinan. Karena kompleksitasnya permasalahan kemiskinan, maka solusi atau pemecahan permasalahan kemiskinan di suatu wilayah perlu merujuk kepada penyebab-penyebab kemiskinan yang spesifik bagi wilayah bersangkutan. Dan dalam upaya pengentasan kemiskinan, solusi yang perlu dilakukan untuk suatu wilayah bukan

merupakan suatu solusi yang unik

(satu-satunya) karena

kompleksitasnya permasalahan kemiskinan yang tejadi di suatu wilayah; dan yang

ix

menjadi penting adalah suatu solusi yang mengacu kepada kondisi dan kepentingan masing-masing wilayah dan berpihak kepada penduduk atau rumahtangga miskin atau ekonomi rakyat .

Judul Disertasi

: Kerniskinan dan Pembangunan Ekonomi Wilayah:

Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Nama Mahasiswa

: Slamet Sutomo

Nomor Pokok

: 89531

Program Studi

: I1mu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Menyetujui 1. Komisi Penasehat

Prof. Dr. Ir. H. Affendi Anwar Ketua t

Prof. Dr. Ir. Lutfi I. Nasoetion Anggota

/ Dr.

2. Ketua Program St

Tanggal Lulus: 28 Pebruari 1995

-4 -.

Dr. Ir. Kooswardhono Mudikdjo Anggota

Agus Pakpahan

UCAPAN TERIMAKASIH Kebchasilsn seseorsng tidak terlepas dari brntusn pihak lain. secars hngsung maupun tidak Isngsung.

Anugerah yang sangat besar datang dari AHah SWT, Tuhan yang penulis yakini ada, yang tefah berkenan melimpahkan ilmu kepada penulis sehingga dapat me~yelesaikan penulisan disertasi ini. Un tuk itu, penulis mengucapkan puji kepadaNya, semoga Allah SWT selalu berkenan melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis dalam mengamalkan ilmu yang telah diperdeh kepda masyarakat . Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. H. Affendi Anwar, ketua komisi pembimbing, yang telah memberikan inspirasi, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan disertasi sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Demikian juga, ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Lutfi I. Nasoetion, Dr. Ir. Kmswardhono Mudikdjo, dan Dr. Ir. Agus Pakpahan, sebagai anggota-anggota komisi pembimbing yang telah memberikan masilkan dan koreksi terhadap disertasi penulis sehingga dapat tampil sebagaimana terlihat sekarang. Dan juga, ucapan terima kasih penulis sampaikan:

1. Kepada pimpinan Wro Pusat Statistik (BPS), Bapak Sugito, MA, Kepala BPS; Bapak Dr. Hananto Sigit, mantan Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Distribusi dan Neraca Nasional; Bapak Kusmadi Saleh, MA, Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Distribusi dan Neraca Nasional; clan Ibu Tjahjani Sudirman, mantan Kepala Biro Neraca Nasional; yang telah mendorong penulis untuk melanjutkan studi program doktor;

2. Kepada almarhum ayahnda Mardi yang telah memberikan mtivasi penulis untuk selalu mengutamakan pendidi kan;

3. Kepada kakanda Sugiarto, M A yang telah memperkenalkan penulis kepada dunia akademis; 4. Kepada isteri penulis, Tuti, dan semua saudara-saudara penulis yang selaku

xi mendorong dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini;

5. Dan kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas penulisan disertasi ini. Bogor, 28 Bebruari 1995

RI WAYAT HlIIl.JP PENULIS

Penulis dilahirkan di Binjai, Sumatera Utara pada tanggal 22 Maret 1952, anak dari ayah Mardi (almarhum) dan ibu Suteri. Pendidikan awal diperoleh di Sekolah Rakyat (SR) Negeri 6 tahun, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Negeri 3 tahun, dan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (SMA) Negeri 3 tahun jurusan ilmu pasti dan alam, semua ditempuh di Binjai (Sumatera Utara). Merantau ke Jakarta karena diterima sebagai mahasiswa ikatan dinas pada tahun 1971 di Akademi I\mu Statistik (AIS) Jakarta, suatu akademi pemerintah di bawah pengelolaan Biro Pusat Statistik (BPS). Lulus dari AIS pada tahun 1974 dengan memperoleh gelar Bachelor of Statistics (BSt) dan kemudian bekeja sebagai

staf di Bagian Perencanaan Sensus, Biro Sensus, BPS. Pada tahun 1978, BPS menugaskan penulis sebagai mahasiswa tugas belajar di jurusan Statistika Terapan, Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB). Lulus pada taht~n1980 dengan memperoleh gelar Magister Sains (MS) dalam bidang Statistika Terapan dan kemudian dipekerjakan kembali di Biro Neraca Nasional, BPS sebagai kepala subbagian Neraca Distribusi Pendapatan. Dalam kesempatan itu, penulis banyak mempel.ajari masalah-masalah yang menyangkut dengan pendapatan nasional yang merupakan bidang pekerjaan dari Biro Neraca Nasional; dan juga masaiah-masalah yang menyangkut dengan neraca distribusi pendapatan yang merupakan bidang pekerjaan dari subbagian neraca distribusi pendapatan. Ddam kesempatan itu, penulis millai berkenalan dengan dan mendalami kerangka Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) yang pada saat itu merupakan suatu proyek kerjasama antara BPS, Institute of Social Studies, Belanda, dan Cornell University, USA. Dengan menggunakan waktu setelah bekerja di BPS, penulis dapat menyelesaikan kuliah yang lama tertunda, di Program Ekstension, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, pada tahm 1986 dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Manajemen.

xiii Pada tahun 1989, penulis kembali ditugaskan oleh BPS untuk menjadi karyasiswa program doktor (S3) di jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Progaln Pascasarjana, IBB. Pa& saat sebagai mahasiswa di jurusan ini, penulis dipercaya sebagai asisten dosen pada program magister (S2) untuk mata kuliah Kortsep Ekonomimikro; dan sebagai research assistant di jurusan yang sama. Kegiatan lain yang dilakukan oleh penulis selama menpdi mahasiswa program doktor adalah sebagai pembimbing karya tulis mahasiswa program sarjana (Sl) di jurusan Statistik dan di jurusan Teknologi Pertanian, IPB. Disamping bekerja di BPS, penulis aktif mengajar di AIS dm juga beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta. Penulis juga aktif sebagai pembimbing karya tulis mahasiswa di AIS; melakukan penetitian; dan juga menulis untuk beberapa jurnal dm media masa. Sekarang pen uli s menjabat sebagai Kepala Bagian Neraca Sosial Ekonomi, Biro Neraca Konsumsi clan Akumulasi di Biro Pusat Statistik, Jakarta. Penulis telah menikah dengan Tuti dan memperoleh seorang putri, Fitria Desi Wardani.

Halaman RINGKASAN DISERTASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UCAPAN TERIMA KASIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAYATHIDUPPENULIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAFTARISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAFTARTABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAFTARGAMBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAFI'ARISTILAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...

111

x

xii xiv xvi xix xx

I . PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.LatarBelakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Perum usan Perrnasalahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pendekatan Metode Analisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Ruang Lingkup dan Metodologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Ruang Lingkup Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Tahun 1990 Sebagai Tahun Referensi . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Metode Analisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. TahapTahap Pembahasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1 3 5

I1. KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE ANALISIS . . . . . . . 1. Kerangka Pemikiran Mengenai Kemiskinan dan Pernbangunan Ekonomi Wilayah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Kerniskinan Rumahtangga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Wilayah . . . . . . . . 2 . Penelitian Mengenai Kerniskinan yang Pernah Dilakukan dan Ukuran-Ukuran Kerniskinan . . . . . . . . . . . . . 3 SNSE Sebagai Kerangka Kerja Analitis . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Dasar Pemikiran Pembentukan Kerangka SNSE . . . . . . . . . 3.2 Bentuk Dasar Kerangka SNSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi DalamSNSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Analisis dengan Menggunakan Kerangka SNSE . . . . . . . . . . . .

10

.

I11. SNSE REGIONAL DAN HASIL-HASILNYA . . . . . . . . . . . . . . 1. Kerangka SNSE Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Distribusi Pendapatan dan Kerniskinan Rumahtangga . . . . . . . . . 2.1 Distribusi Pendapatan Rumahtangga . . . . . . . . . . . . . . . .

7 7 7 7 8 8

10 10 12 14 17 18 19 25 27

29 29 30 30

2.2 Kemiskinan Rumahtangga dan Jumlah Penduduk Miskin . . . . . 2.3 Sumber-Sumber Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumahtangga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Distribusi Pendapatan Faktorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Distribusi Pendapatan Tenagakerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Kontribusi Faktor-Faktor Produksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Pentbangunan Ekonami Wilayah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Kemiskinan dan Sektor Pertanian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Pertumbuhan Ekonomi dm Distribusi Pendapatan . . . . . . . . . IV . PROSES PEMISKINAN RUMAHTANGGA DAN 1M.PLIKASI KEBIJAKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Siapa yang Miskin? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Mengapa Miskin? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kerniskinan. Sumberdaya. dan Pernhangunan Ekonomi Wilayah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Kerniskinan Rumahtangga dan Sektor Pertanian . . . . . . . . . . . 5. Kerniskinan dan Kondisi Sosial-Ekonomi Lainnya . . . . . . . . . . 6. lmplikasi Kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan Rumahtangga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Perlu Meningkatkan Teknologi di Propinsi NTT . . . . . . . . . 6.3 Perlu Melakukan Reformasi Kebijakan di Propinsi Riau . . . . 6.4 Pengentasan Kemiskinan dan Hubungannya Dengan Pembangunan Ekonomi Wilayah . . . . . . . . . . . . . 6.5 Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Sektor Pertanian . . . . . 6.6 Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V . KESIMPULAN

49

53 60 61 65 67 67 73 78 1W 109 111 118 121 122 122 122 125 126 127 128

131

..................................

136

................................

141

.............................

146

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTARTABEL Tabel

Teks

Halaman

Kerangka Dasar SNSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arti Hubungan Antar Neraca Dalam Kerangka SNSE . . . . . . . . . . . Distribusi Pendapatan Rumahtangga di Propinsi NTT, 1990 . . . . . . . Distribusi Pendapatan Rumahtangga di Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . Indek Gini Propinsi NTT, 1990 (Dihitung Berdasarkan Kerangka SNSE Propinsi NTT) . . . . . . . . . . 3.4 Indek Gini Propinsi Riau, 1990 (Dihitung Berdasarkan Kerangka SNSE Propinsi Riau) . . . . . . . . . . 3.5 Pendapatan Disposabel menurut Rumahtangga Dirinci Atas Konsumsi dan Tabungan Propinsi NTT, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Pendapatan Disposabel menurut Rumahtangga Dirinci Atas Konsumsi dan Tabungan Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Beberapa Karakteristik Rumahtangga Buruh Tani di Propinsi NTT, Propinsi Riau, dan Indonesia, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 Sumber Pendapatan, dan Pola Pengeluaran Rumahtangga di Propinsi NTT dan di Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 Pola Pendapatan Berbagai Golongan Rumahtangga di Propinsi NTT, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10 Pola Pengeluaran Berbagai Golongan Rumahtangga di Propinsi NTT, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 I Pola Pendapatan Berbagai Golongan Rumahtangga di Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12 Pola Pengeluaran Berbagai Golongan Rumahtangga di Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13 Jumlah dan Upah Pekej a (Buruh) Menurut Lapangan Usaha di Propinsi NTT dan Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.14 Dugaan Parameter Fungsi Cobb-Douglas Menurut Sektor Propinsi NTT dan Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.15 Neraca PDRB dan Penggunaannya Propinsi NTT dan Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.16 Neraca Kapital Propinsi NTT dan Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . 3.17 Neraca Pendapatan dan Pengeluaran Insti tusi Propinsi NTT dan Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . 3.18 Neraca Perdagangan Luar Negeri Propinsi NTT dan Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.19 Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Output, Nilai Tambah, Pendapatan Tenagakerja, Impor, dan Ekspor di Propinsi NTT, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3

21

22

31 32 36 36 41 42 50 54 57 57 58 58 62 66 67 69 72 72 74

xvii 3.20 Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Output. Nilai Tambah. Pendapatan Tenagakerja. Impor. dan Ekspor di Propinsi Riau. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.21 Pengganda Output Propinsi NTT. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.22 Pengganda Pendapatan Tenagakerja Propinsi NTT. 1990 . . . . . . . . . 3.23 Pengganda Output Propinsi Riau. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.24 Pengganda Pendapatan Tenagakerja Propinsi Riau. 1990 . . . . . . . . . 3.25 Keterkaitan Ke Belakang Output Suatu Sektor Terhadap Output Sektor-Sektor yang Lain Propinsi NIT. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.26 Keterkaitan Ke Depan Output Suatu Sektor Terhadap Output Sektor-Sektor yang Lain Propinsi KIT. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.27 Keterkaitan Ke Belakang Suatu Sektm Terhadap Pendapatan Tenagakerja Propinsi NTT. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.28 Keterkaitan Ke Depan Suatu Sektor Terhadap Pendapatan Tenagakerja Propinsi NTT. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29 Keterkaitan Ke Belakang Output Suatu Sektor Terhadap Output Sektor-Sektor yang Lain Propinsi Riau. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.30 Keterkaitan Ke Depan Output Suatu Sektor Terhadap Output Sektor-Sektor yang Lain Propinsi Riau. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 1 Keterkaitan Ke Belakang Suatu Sektor Terhadap Pendapatan Tenagakerja Propinsi Riau. 1 M ........................ 3.32 Keterkaitan Ke Depan Suatu Sektor Terhadap Pendapatan Tenagakerja Propinsi Riau. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.33 Dampak Peningkatan Produksi 1 Unit Suatu Komoditas Tertentu Terhadap Distribusi Pendapatan di Propinsi N I T . . . . . . . . . . . . . . 3.34 Dampak Peningkatan Produksi 1 Unit Suatu Komoditas Tertentu Terhadap Distribusi Pendapatan di Prqinsi Riau . . . . . . . . . . . . . . 3.35 Dampak Peningkatan Produksi 1 Unit Suatu Komoditas Tertentu Terhadap Pertumbuhan dan Kesenjangan Penciapatan di Propinsi N?T dan Propinsi Riau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.36 Dekomposisi Pengganda Neraca Ma Propinsi NTT' . . . . . . . . . . . . 3.37 Dekomposisi Pengganda Neraca Ma Propinsi Riau . . . . . . . . . . . .

76 81 82 84 85 87

88

89

90 91 92

93 94 97 98 100 105 106

Lampiran A Penyusunan Kerangka SNSE Regional . . . . . . . . . . . . . . 147 Lampiran B Metode RAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Lampiran C Elastisi tas Tenagakerja. Elastisitas Kapital. dan Technical Progress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Q Lampiran D Metode Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Lampiran Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Lampiran Tabel 2 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Propinsi. 1990 (tanpa minyak. dalam Rp) . . . . . . . . 191

xviii Lampiran Tabel 3 Klasifikasi Kerangka SNSE Regional Propinsi NTI' dan Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 4 Kerangka SNSE Regional Propinsi Nusa Tenggara Timur, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 5 Kerangka SNSE Regional Propinsi Riau, 1990 . . . . . Lampiran Tabel 6 Arti Kerangka SNSE Regional Propinsi NTFT dan Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 7 Peranan Sektor-Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB di Propimi NIT dan di Propinsi Riau, 1988-1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h p i r a n Tabel 8 Jumlah Penduduk yang Bekej a Menurut Lapangan Usaha di Propinsi NTT dan di Propinsi Riau (dalam persentase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 9 Pembagian Pendapatan dan Indek Gini di Propinsi NTT dan di Propinsi Riau, 1984-1990 . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 10 Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi NIT dan di Propinsi Riau, 1987 clan 1990 . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 11 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Propinsi NTT dan di Propinsi Riau, 1990 (dalam persen tase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 12 Kontribusi PDRB Terhadap PDB Indonesia, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 13 Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi di Propinsi NTT dan di Propinsi Riau, 1988-1990 . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 14 Matrik Pengganda Harga Tetap Kerangka SNSE Regional Propinsi NTT, 1990 . . . . . Lampiran Tabel 15 Matrik Pengganda Harga Tetap Kerangka SNSE Regional Propinsi Riau, 1990 . . . . . Lampiran Tabel 16 Matrik Pengganda Transfer Propinsi N?T, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 17 Matrik Pengganda Lompatan Terbuka Propinsi N I T , 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 18 Matrik Pengganda Lompatan Tertutup Propinsi NTT, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 19 Matrik Pengganda Transfer Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 20 Matrik Pengganda Lompatan Terbuka Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 21 Matrik Pengganda Lompatan Tertutup Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampiran Tabel 22 Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTT dan Propinsi Riau, 1984-1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1% 193 201 209 217 2 18 219 220 220 221 222 223 226 229 232 235 238 241 244 247

DAFTAR GAMBAR Garnbar

Teks

Halaman

2.1 Diagram Sistem Modular SNSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Distribusi Pendapatan Antar Golongan Rurnahtangga Propinsi NTT, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Distribusi Pendapatan Antar Golongan Rumahtangga Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Kurva Lorenz Propinsi NTT, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Kurva Lorenz Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Distribusi Konsumsi dan Tabungan Menurut Golongan Rumahtangga Propinsi NTT, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Distribusi Konsumsi dan Tabungan Menu rut Golongan Rumahtangga Propinsi Riau, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Kurva Kuznets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 Hubungan Antara Ketidakmerataan Pendapatan dengan PNB per Kapita di Negara-Negara Berkembang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 Marginal Product qf Lclhnr (VMPL), Tingkat Upah, dan Banyaknya Tenagakerja di Propinsi NTT dan Propinsi Riau, 1990 . . .

20

34

35 37 38 43 44 45 48 64

DAFI'AR ISTILAH BPS Departemen P dan K GBHN GRlMP IKB IKT KS PDB PDRB

PNB PSE RT Sakernas SAM SD SLTP SLTA SNSE SP Susenas Supas Tabel 1-0 UUD 1945

= Biro Pusat Statistik = Departemen Pendidikan dan Kebudayaan = Garis-garis Besar Haluan Negara = Generation of Regional Input-Output Impact Program = Indonesia Kawasan Barat

= Indonesia Kawasan Timur = Kantor Statistik = Produk Domestik Bruto = Produk Domestik Regional Bruto = Produk Nasional Bruto = Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian = Rumahtangga = Survei Angkatan Kej a Nasional = Social Accounting Matrix = Sekolah Dasar = Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama = Sekolah Lanjutan Tingkat Atas = Sistem Neraca Sosial Ekonomi = Sensus Penduduk = Survei Sasial Ekonomi Nasional = Survei Penduduk Antara Sensus = Tabel Input-Output = Undang Undang Dasar 1945