MAKALAH PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN ANALISIS KEMISKINAN DI GRESIK
Disususn oleh : 1. Susi susanti
(140231100055)
2. Isnani Ibadurrahman
(140231100056)
3. Intan zakia
(140231100057)
4. Nurta Yuwanita
(140231100058)
5. Hanif arif baskoro
(140231100060)
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 2015
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta
ridhoNya sehingga makalah yang
berjudul “ Kemiskinan di kabupaten Gresik” pada mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah ikut terlibat dalam pembuatan makalah ini terutama bapak Andri Wijanarko S.E,M.E selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, serta teman-teman ekonomi pembangunan 2014 kelas B yang sangat mengispirasi. Makalah ini akan menjelaskan mengenai pertumbuhan jumlah peduduk miskin di kabupaten Gresik yang semakin meningkat, serta upaya rekomendasi atau sumbangsi solusi dari penulis maupun dari pemerintah terkait
yang
diharapkan dapat membantu untuk mengatasi jumlah penduduk miskinan yang ada di kabupaten Gresik. Makalah ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur mengenai kebijakan yang akan diterapkan dalam mengatasi kemiskinan, sehingga dapat terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di kabupaten Gresik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dalam penulisan sehingga diperlukan kritik dan saran yang dapat membangun untuk penyempurnaan makalah.
Bangkalan, 04 november 2015
penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 1.2 Tujuan Penulisan .................................................................................... 1 1.3 Manfaat Penulisan .................................................................................. 2 BAB II REKOMENDASI 2.1 Kondisi kemiskinan ................................................................................. 3 2.2 Solusi yang pernah diterapkan ............................................................... 5 2.3 Rekomendasi penulis / solusi baru ......................................................... 7 2.4 Analisis kondisi dan rekomendasi ........................................................... 8 2.5 Peran serta dalam rekomendasi ............................................................. 8 2.6 Langkah strategis yang digunakan ......................................................... 9 BAB III PENUTUP 3.1 Point penting rekomendasi...................................................................... 10 3.2 Teknik implementasi ............................................................................... 10 3.3 Manfaaat dan dampak rekomendasi ....................................................... 11 BAB IV KONTRIBUSI 4.1 Kontribusi anggota kelompok……………………………………………...... 12 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 13
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan
ekonomi
di
Indonesia
saat
ini
sedang
dihadapkan
terhadap masalah kemiskinan. Pada umumnya di Negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan ekonomi kedua masalah tersebut dinyatakan bersamaan sehingga
menjadi
satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan
pengurangan kemiskinan (Suharjo,1997). Permasalah kemiskinan ini juga terjadi di kabupaten Gresik, meskipun Gresik termasuk kawasan industri pada tahun 2012 angka kemiskinan menunjukan 174,40 ribu jiwa penduduk gresik mengalami kemiskinan (BPS Jatim 2012). Dari indikator jumlah kemiskinan tersebut kemudian dibagi menjadi tiga indeks yaitu P0
(presentase
penduduk
miskin),P1
(kedalaman
kemiskinan,
dan
P2
(keparahan kemiskinan). Dari tiga indikator tersebut kabupaten Gresik berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin tiap tahunya (P0), akan tetapi presentasi indikator P1 dan P2 selalu mengalami naik turun (fluktuasi) tiap tahunya. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah atau prosentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Maka dari itu kami ingin menganalisis pokok permasalah kemiskinan yang terjadi di kabupaten Gresik tentang perubahan P1 dan P2 yang selalu berubah-ubah tiap tahunya. 1.2 Tujuan Penelitian 1. Mengetahui perkembangan jumlah penduduk miskin yang ada di kabupaten Gresik pada tahun 2009-2013 2. Mengetahui pokok peramasalahan kemiskinan di kabupaten Gresik. 3. Mengetahui tingkat p1 (kedalaman kemiskinan) dan P2 (keparahan kemiskinan) penduduk di kabupaten Gresik. 4. Menganalisis perkembangan semua indeks yang mempengaruhi jumlah penduduk
miskin kabupaten
Gresik,
dan mengidentifikasi
serta
1
memecahkan masalah yang ada dalam indikator kemiskinan kabupaten Gresik mengenai indeks P1 dan P2 5. Mengetahui
rekomendasi,
solusi,
dan
langkah
strategis
dalam
mengatasi kemiskinan di kabupaten Gresik. 1.3 Manfaat Penelitian 1. Penelitian ini sebagai sarana informasi mengenai tingkat kesejahteraan penduduk di kabupaten Gresik. 2. Penelitian
ini
sebagai
sarana
informasi
mengenai
pokok-pokok
permasalahan kemiskinan penduduk di kabupaten Gresik. 3. Penelitian ini sebagai sarana sumbangsi pemikiran atau solusi dalam mengatasi kemiskinan.
2
BAB II PEBAHASAN ATAU REKOMENDASI 2.1 Kondisi kemiskinan Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang bisa dikatagorikan sebagai kota industri, riset angka pengangguran dan kemiskinan di gresik tahun 2012 mencapai 174,40 ribu jiwa (BPS Jatim 2012). BAPERNAS menerangkan bahwa Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin, akan tetapi dimensi lain juga perlu untuk diperhatikan, seperti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana cara mengurangi tingkat kemiskinan.
Data table terlihat jelas bahwa jumlah penduduk miskin semakin membaik disetiap tahunnya hal ini terbukti dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di tahun 2009-2013. Indicator yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten gresik antara lain P0(% penduduk miskin) terlihat bahwa kondisi P0 mengalami perkembangan yang cukup baik karena di setiap tahunya selalu mengalami
penurunan,
P1(kedalaman
kemiskinan)
dan
P2(keparahan
kemiskinan) terlihat bahwa kondisi P1 dan P2 tidak mengalami perkembangan karena selalu mengalami fluktuasi(naik-turun) di setiap tahunya dan garis kemiskinan menunjukan kenaikan disetiap tahunya namun hal ini tidak menjadi permaslahan. Permasalahan yang terjadi hanya pada P1 dan P2 sehingga banyak pembahasan yang akan dijelaskan mengenai P1 dan P2.
3
P1
(kedalaman
kemiskinan)
yaitu
ukuran
rata-rata
kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 juga mempunyai kegunaan yaitu nilai agregat dari poverty gap index menunujukan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan factor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Dan interpretasinya yaitu penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. P2 (keparahan Kemiskinan) Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Kegunaan dari P2 yaitu Ukuran ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Dan interpretasinya yaitu Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada indikator P1 tahun 2009 mencapai 3,13 dan turun menjadi 1,99 pada tahun 2010 kemudian mengalami kenaikan mencapai 2,45, begitu halnya dengan indikator P2 tahun 2009 mencapai 0,79 dan turun menjadi 0,41 kemudian selalu naik sampai tahun 2013 mencapai 0,72. Angka indeks kedalaman kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin, jika tingkat kedalaman kemiskinan (P1) semakin tinggi menunjukkan tingkat kemiskinan yang dalam. Pada tahun 2009 kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 3,13 kemudian turun menjadi 1,99 pada tahun 2010 yang berarti menujukan terjadinya kondisi kemiskinan yang semakin membaik atau tingkat kemiskinan penduduk tidak terlalu dalam. Pada tahun 2010 sampai 2013 terjadi kenaikan kedalaman kemiskinan (P1) dari 1,99 menjadi 2,45 yang berarti kondisi kemiskinan yang semakin memburuk dengan artian tingkat kemiskinan penduduk semakin dalam dan mendekati garis kemiskinan.
4
Angka indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Pada tahun 2009 P2 sebesar 0,79 dan turun menjadi 0,41 pada tahun 2010, itu berarti penyebaran pengeluaran semakin merata dan ketimpangan semakin sedikit. Pada tahun 2010 sampai 2013 presentase P2 semakin tinggi dari 0,41 menjadi 0,72 yang menandakan penyebarab pengeluaran yang tidak merata dan semakin tingginya tingkat ketimpangan di kabupaten. Dari penafsiran data diatas pergerakan indikator kemiskinan P0, P1, dan P3 diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat minim (sumber LKPJ Bupati Gresik), tidak ada ruang dan dukungan bagi
UMKM
(sumber
Pudak
Gresik),
kurangnya
penanganan
atau
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kabupaten Gresik (sumber Kompas.com), dan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor sosial budaya, prasarana wilayah dan degradasi SDA dan Lingkungan Hidup (sumber BAPPEDA kab Gresik 2015). Dari berbagai banyak faktor-faktor diatas yang mempengaruhi P0, P1, dan P2 salah satunya yang menarik untuk dibahas adalah tentang penyerapan tenaga kerja yang sangat minim, diawal sudah dibahas bahwa Kabupaten Gresik termasuk salah satu kawasan industri akan tetapi penyerapan tenaga kerjanya masih sangat minim. Industri di Gresik ada sekitar 803 industri yang sudah berdiri, namun angka kemiskinan dan pengangguran di kabupaten ini masih terbilang tinggi, pada tahun 2013 terdapat 246.145 jiwa penduduk yang termasuk pengangguran dan dinyatakan miskin (sumber Pudak Gresik), selain minimnya penyerapan tenaga kerja, P1 (kedalaman kemiskinan) dan P2 (keparahan Kemiskinan) ini juga dipengaruhi oleh faktor tidak adanya ruang dan dukungan bagi UMKM, kurangnya penanganan atau penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menyebabkan fluktuasi kemiskinan di gresik itu sendiri. 2.2 Solusi yang pernah diterapkan Di Kabupaten Gresik, Strategi Penanggulangan Kemiskinan telah dirumuskan dalam bentuk dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gresik. SPKD Kabupaten Gresik mencantumkan faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor sosial budaya, prasarana wilayah dan degradasi SDA
5
dan Lingkungan Hidup. Untuk menyelesaikan kemiskinan di Kabupaten Gresik, SPKD merumuskan 4 Prinsip Program Penanggulangan Kemiskinan, yaitu : 1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial; 2. Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar; 3. Memberdayakan Kelompok Sosial Masyarakat Miskin; 4. Mendorong Pembangunan Inklusif; Adapun strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik adalah: 1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin; 2. Meningkatkan Kemampuan Pendapatan Masyarakat Miskin; 3. Mengembangkan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; 4. Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan guna menjalankan strategi sesuai prinsip program penanggulangan kemiskinan tersebut, dilaksanakanlah Pro-Poor Planning, Budgeting dan Monitoring / Perencanaan Penganggaran dan Pemantauan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (P3BM). Dengan menggunakan alat-alat P3BM / P3BM Tools, yaitu Database MDGs, Database Program Pembangunan, Scorecard, Peta Tematik, Pivot Chart Anggaran dan Priority Chard, diharapkan persoalan kemiskinan bisa diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. P3BM Tools membantu merumuskan akar masalah kemiskinan, menentukan wilayah dan masalah prioritas serta memetakan alokasi anggaran dengan menggunakan tolok ukur capaian-capaian indikator MDGs baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Kendala terbesar saat ini untuk dapat menggunakan P3BM Tools untuk membuat analisa yang dibutuhkan untuk perencanaan yang spesifik pada masing-masing desa adalah tidak tersedianya data capaian indikator tingkat desa di Kabupaten Gresik. Satu-satunya data yang tersedia sampai tingkat desa adalah Database Terpadu Program Perlindungan Sosial / DBT / PPLS 2011. kecamatan
dan
kabupaten
Selain itu, kualitas dan kuantitas data tingkat masih
membutuhkan
perbaikan.
Untuk
menyelesaikan permasalahan itu, Kabupaten Gresik telah membentuk Forum Data Indikator MDGs Kabupaten Gresik. Forum Data Indikator MDGs adalah forum yang dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi lintas SKPD, dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan komitmen SKPD dalam menyediakan data berkualitas, serta mendorong pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif dalam
6
memanfaatkan data untuk perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. 2.3 Rekomendasi penulis / solusi baru Permasalahan kemiskinan juga dipengaruhi oleh indeks P1 (kedalaman kemiskinan) dan P2 (keparahan kemiskinan). Kenaikan pada P1 menunjukan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat cukup dalam dan P2 semakin turun meskipun ada 1 tahun saja
P2 angkanya meningkat tetap saja hal ini
menunjukan adanya penurunan yang artinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin mengecil, namun sosuli yang diberikan dalam perbaikan p1 dan p2 juga sama halnya dengan bagaimana caranya mengurangi kemiskinan. Pada solusi sebelumnya yang pernah diterapkan di kabupaten Gresik sudah termasuk salah satu rekomendasi yang baik, tapi masi belum terkawal
atau
dijalankan
dengan
benar,
maka
dari
itu
penulis
akan
merekomendasikan solusi dari permasalahan kemiskinan di kabupaten Gresik dengan pemikiran yang dianggap sesuai dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten Gresik itu sendiri. Rincian rekomendasi solusi sebagai berikut : 1. Memberikan bantuan dana untuk wajib belajar 12 tahun secara tepat sasaran guna mengembangkan SDM dan tingkat melek huruf penduduk kabupaten Gresik sebagai penunjang kualitas manusia dimasa yang akan datang. 2. Membangun koperasi simpan pinjam dengan konsep bagi hasil, guna mengembangkan UMKM penduduk setempat atau sebagai modal usaha pertanian dan perkebunan. 3. Menciptakan lapangan kerja/industri baru yang perpotensi bisa menyerap tenaga kerja secara penuh, dengan memprioritaskan tenaga kerja di kabupaten Gresik sendiri. 4. Mempermudah
izin
masyarakat
dalam
pendirian
UMKM,
sehingga
mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk kabupaten Gresik. 5. Memberikan ruang bagi UMKM agar bisa mengembangkan usaha, karena salah satu permasalahan kemiskinan di kabupaten Gresik adalah minimnya ruang pengembangan bagi UMKM. 6. Memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, guna menciptakan kreatifitas dan keahlian agar dapat memperkaya usaha kreatif sebagai penambah penghasilan masyarakat.
7
2.4 Analisis kondisi dan rekomendasi Dari solusi-solusi yang sudah direkomendasikan oleh penulis diatas, dapat membantu mengurangi kemiskinan yang menjadi masalah utama makalah ini. Analisis pertama dengan adanya pemberian bantuan dana untuk wajib belajar 12 dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat gresik dan dengan pengetahuan yang dimiliki menjadikan masyarakat semakin berkualitas sebagai tenaga kerja. Analisis kedua dengan adanya koperasi simpan pinjam membantu mengurangi
permasalahan
dalam
permodalan
untuk
usaha,
sehingga
meringankan beban permasalahan masyarakat dalam hal keuangan (modal). analisis ketiga banyaknya lapangan pekerjaan yang ada mampu mengurangi banyaknya masyarakat yang menganggur sehingga semakin banyak lapangan pekerjaan maka pengangguran akan semakin berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan namun perlu adanya bantuan dari dinas tenaga kerja dalam hal memberikan ketentuan untuk pemilihan tenaga kerja dengan mengkhususkan presentasi terbesar harus masyarakat di kabupaten gresik. Analisi ke empat dengan adanya permudahan ijin untuk pendirian UMKM dapat membantu permasalahan kemiskinan yang sama halnya juga dengan penciptaan tenaga kerja yakni dengan mengurangi pengangguran namun UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan tidak membatasi usia sehingga ibu rumah tangga juga bisa berperan dan membantu juga dalam hal peningkatan perkapita penduduk di kabupaten gresik Analisis kelima dengan adanya pelatihan ketrampilan bagi masyarakat mampu mengurangi kemiskinan dalam pengembangan UMKM karena banyak masyarakat yang kreatif sehingga banyak ide untuk membuka usaha-usaha baru. Semakin banyak UMKM yang dijalankan mampu meningkatkan pendapatan perkapita dan semua kalangan dapat bekerja tanpa ada ketentuan syarat dalam usia dan strata pendidikan. 2.5 Peran serta dalam rekomendasi. Dalam rekomendasi yang kami ajukan diatas perlu adanya campur tangan pihak-pihak terkait dalam rekomendasi kami, antara lain: 1. PEMKAP 2. BAPERDA 3. Dinas perkoperasian
8
4. Dinas pengembangan SDM 5. Dinas pendidikan 6. Dinas ketenaga kerjaan 2.6 Langkah strategis yang digunakan . Dari beberapa solusi yang diusulkan, penulis juga akan memaparkan langkah strategis dalam pelanksanaan solusi tersebut, sehingga solusi tersebut bisa diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan awal yaitu mengatasi kemiskinan di kabupaten Gresik.
KEMISKINAN
DPRD
PEMKAB
Kebijakan Penanganan Kemiskinan
BAPPEDA
DINAS PERKOPRASIAN
DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Sdm
DINAS TENAGA KERJA
Perusahaan
UMKM tinggi, pengangguran rendah, kemiskinan berkurang
Terciptanya kesejahteraan 9
BAB III KESIMPULAN 3.1 Point penting rekomendasi Permasalahan
kemiskinan
juga
dipengaruhi
oleh
beberapa
indeks
kemiskinan P0, P1, P2. Indeks yang bermasalah dalam makalah ini yaitu P1(kedalaman
kemiskinan)
dan
P2(keparahan
kemiskinan)
yang
selalu
mengalami fluktuasi. Masalah dalam memperbaiki P1 dan P2 sama halnya dengan cara memperbaiki / mengurangi kemiskinan. Solusi dalam mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara membuka lapangan pekerjaan, memperlancar dan mempermudah usaha UMKM, membuka pelatihan ketrampilan dan wajib belajar. Solusi tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan dalam hal mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita di kabupaten gresik. Solusi dapat berjalan bila pihak-pihak terkait berperan dan mengawal rekomendasi dalam mengatasi masalah kemiskinan.
3.2 Teknik Implementasi Permasalahan kemiskinan di kabupaten Gresik merupakan permasalahan yang sangat kompleks, perlu adanya langkah atau kerjasama antara berbagai pihak dalam mengatasinya. Pihak yang mengatasi masalah dari awal yaitu Pemkab, BAPPEDA, dinas koperasi, dinas pengembangan SDM, dinas pendidikan, dan dinas tenaga kerja, serta dinas pertanian, sangat diperlukan dalam pemecahan masalah ini. Pihak pemkap memberikan kebijakan penganggungan kemiskinan dan merealisasikan tindakan dengan dibantu oleh pihak BAPPEDA, dinas koperasi, dinas pengembangan SDM, dinas tenaga kerja, dan dinas pendidikan . Peran Pemkab dan dinas tenaga kerja sangat dibutuhkan disini, melihat kabupaten Gresik ini merupakan kota industri yang penyerapan tenaga kerjanya masih sangat minim. Pemkab dan dinas tenaga kerja yang berperan disini melakukan pengawasan dan kebijakan yang kongkrit seperti memprioritaskan masyarakat kabupaten Gresik dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga akan terjadi penurunan pengangguran di kabupaten Gresik. Pembinaan
dan
permudahan
izin
bagi
UMKM
akan
meningkatkan
pendapatan penduduk, peran serta dinas pengembangan SDM disini selalu memberikan
pelatihan
dan
praktek
yang
sangat
berpengaruh
bagi
keberlangsungan UMKM. Dan dinas pendidikan juga membantu dalam hal
10
meningkatkan dan menambah pengetahuan masyarakat agar memiliki kualitas dan skill yang baik. Semua pihak selalu berkaitan antara satu dengan yang lain harus saling bekerja sama sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mensejahterahkan masyarakat yang ada di kabupaten gresik.
3.2 Manfaat dan dampak rekomendasi Mengurangi kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan namun tenaga kerja yang di ambil harus mengutamakan masyarakat gresik itu sendiri sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Dampak dari banyaknya lapangan yang didirikan membuat lingkungan menjadi tercemar(merusak lingkungan). Membuka banyak UMKM dapat mengurangi pengangguran lebih besar karena untuk bekerja di UMKM tidak membatasi usia dan strata pendidikan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita. Dampaknya tidak terlalu besar namun ada juga yang bisa merusak/ mencemari lingkungan dari usaha yang dijalankan. Melakukan pelatihan ketrampilan bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan yang kreatif sehingga akan muncul banyak ide untuk membuka UMKM, semakin banyak UMKM yang dijalankan maka pendapatan akan semakin meningkat/bertambah. Dampak adanya hal ini yaitu pemerintah harus mengeluarkan banyak anggaran dalam pelatihan ketrampilan. Memberlakukan wajib bersekolah agar masyarakat memiliki pengetahuan, skill dan kualitas diri yang baik.
11
BAB IV Kontribusi anggota kelompok Ekonomi Pembangunan Kelas B
1. Nama
: Susi susanti
Nim
: 140231100055
Kontribusi
: Membuat halaman judul, daftar isi,dan kata pengantar, Sumbangsi pemikiran dan sumber materi.
2. Nama
: Isnani Ibadurrahman
Nim
: 140231100056
Kontribusi
: Membuat latar belakang, pemikiran solusi terhadap deskripsi rekomendasi, sumbangsih pemikiran, dan mencari sumber materi.
3. Nama
: Intan Zakia
Nim
:140231100057
Kontribusi
: Membuat tujuan dan manfaat, solusi terhadap perubahan masalah, mencari sumber, dan sumbangsih pemikiran.
4. Nama
: Nurta Yuwanita
Nim
: 140231100058
Kontribusi
:Membuat
gambaran
umum(kondisi
kekinian
rekomendasi), point penting dalam rekomendasi yang diajukan,
sumbangsih
pemikiran,sumber
materi
dan
prediksi hasil(manfaat dan dampak rekomendasi).
5. Nama
: Hanif Arif Baskoro
Nim
: 140231100060
Kontribusi
: Ketua kelompok, membuat pemikiran terhadap pihakpihak yang dipertimbangkan dalam rekomendasi, langkah-langkah strategis yang dilakukan,teknik implementasi, sumbangsih pemikiran, dan mencari sumber materi.
12
Daftar pustaka
Komariyah,Nurul. 2013. Pengelompokkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Indikator Kemiskinan Dengan Metode Cluster Analysis. Surabaya. Wijanarko,Vendi. 2013. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Jember. Widyasworo,Radhitya. 2014. Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Dan Angkatan Kerja Wanita Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Tahun 2008 – 2012). Malang. Putri,Agustina Mega Puspitasari. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Yogyakarta. Majalah ASA. 2015. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Tkpkd) Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2013. Upaya Khusus Penurunan Tingkat Kemiskinan. Jakarta. https://books.google.co.id/books?id=GHQQlyzNt8C&pg=PA101&lpg=PA101&d =penyebab+perubahan+pada+indikator+kedalaman+kemiskinan(p1)&so rce=bl&ots=lXiX9azMvB&sig=9lnke9oueo1oafoATTY9BHDQ3kI&hl=id&s =X&redir_esc=y http://gitaolivia11.blogspot.co.id/2014/06/kebijakan-pemerintah-dalam mengatasi.html
13
