Dynamic Updating Data Kemiskinan Oleh: Dr.Ir.Harry Hikmat, MSi. (Staf Ahli Bidang Dampak Sosial)
Pendahuluan Kemiskinan bersifat dinamis. Untuk itu, penetapan (targetting) harus hati-hati dan dilakukan secara seksama untuk menghindari kemungkinan terjadinya exclussion error. Upaya untuk mereduksi exclussion error lebih penting dan dapat dilakukan dengan menaikkan angka garis kemiskinan. Tidak bisa dihindari bahwa akan selalu ada inclussion dan exclussion error, maka harus dilakukan update database tiap tahun karena data kemiskinan bersifat dinamis. Inclusion error adalah eror yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat. Sedangkan exclusion error adalah eror yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di database sebagai penerima manfaat. Exclussion dan inclussion error pasti terjadi karena belum adanya sistem pendataan yang sempurna, namun perlu dipastikan bahwa exclussion error harus mendekati nol. Berkaitan dengan inclussion error adalah perlu dipikirkan cara meminimalisir inclussion error tersebut. Kesulitan yang dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia adalah mengukur tingkat kemiskinan masyarakat berdasarkan income per kapita. Untuk itu disarankan dua metode yaitu koleksi (collecting) dan seleksi (selecting). Tahapan koleksi dapat dilakukan melalui sensus, sweeping survey, usulan masyarakat/ komunitas, maupun pengajuan diri secara langsung, namun dalam hal ini tetap memerlukan proses validasi. Sementara metode seleksi dapat dilakukan dengan Proxy Mean Test (PMT) atau kategorikal. Selain metode PMT, dapat digunakan metode Community Targeting (CT) Meski demikian, tidak menafikan pengkombinasian dua metode ini dengan catatan tetap memperhatikan kondisi daerah dan asas keadilan. Kedepan perlu dilaksanakan Dynamic Updating Data, agar diperoleh sistem database yang baik dan terpercaya, sehingga data yang dimiliki Kementerian Sosial bisa digunakan untuk semua program sosial yang dilaksanakan pemerintah, seperti targeting dalam Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera.
1
Evaluasi Kebijakan Landasan hukum tentang sistem pendataan perlindungan sosial terpadu merujuk pada Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam hal Pendataan Fakir Miskin (Pasal 8) telah diatur mekanisme pendataan secara nasional sebagai berikut: (1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. (2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. (4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. (6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin. (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa. (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota. (9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Selanjutnya berkaitan dengan upaya untuk memastikan agar jangan sampai terjadi exclusion dan inclusion error, telah diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut: (1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. 2
(3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat. (4) Bupati/ walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. (5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Adapun amanat konstitusi untuk Kementerian Sosial untuk membangun sistem pendataan terpadu, terdapat dalam Pasal 10 sebagai berikut: (1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu. (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri. (3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kementerian/lembaga yang menggunakan data terpadu untuk menangani fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri. (5) Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri. Pengaturan tentang Penetapan Fakir Miskin tercantum dalam Pasal 11 sebagai berikut: (1) Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. (3) Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian kartu identitas seharusnya menjadi kewenangan Menteri Sosial, termasuk untuk pemberian KIP, KIS, KKS dan KSKS berdasarkan daftar fakir miskin dan tindak mampu. Oleh karena itu diperlukan pembuatan database
3
kemiskinan yang terpercaya dan dapat dijadikan pegangan, agar tidak terjadi kerancuan data diantara kementerian. Permasalahan dalam pengelolaan database kemiskinan. Ada tiga integrasi yang harus diperhatikan dalam mengelola data yakni integrasi data, integrasi program dan adanya perwakilan di daerah yang bertanggung jawab akan data tersebut. Amerika Selatan sudah hampir 10 tahun menggunakan database yang terintegrasi dalam layanan publik melalui satu pintu. Pendekatan tidak lagi top down namun bottom up dan tidak lagi menggunakan survey. Updating data tidak dilakukan satu tahun sekali namun setiap perubahan terjadi melalui partisipasi masyarakat secara langsung. Masyarakat diedukasi sehingga dapat melaporkan setiap saat kepada penangung jawab di daerah ketika terjadi perubahan data. Dalam konteks ini pula, diperlukan database yang terintegrasi dengan Dukcapil Admin Induk, bukan hanya EKTP. Diperlukan instrumen yang sama dan aktor yang jelas untuk mendukung proses dynamic updating data. Program Keluarga Harapan termasuk program Conditional Cash Transfer (CCT) yang memiliki targeting terbaik dibandingkan dengan program bantuan sosial lainnya. PKH memiliki MIS yang mendukung pelaksanaan bisnis proses mulai dari validasi, verifikasi hingga penyaluran bantuan sehingga output data yang dihasilkan lebih lengkap dan akurat. Inclussion dan exclussion error merupakan hal yang normal dalam pelaksanaan CCT karena berdasarkan survey Bank Dunia, hampir semua negara pelaksana CCT memilik itingkat kesalahan data mencapai 25-30 persen. Namun lebih dari itu, Indonesia termasuk negara dengan pelaksanaan CCT terbaik keempat setelah Philipina, Chili dan Brasil. Maka kesimpulannya adalah bahwa dinamika data, inclussion dan exclussion error adalah normal karena tidak ada sistem yang sempurna. Permasalahan bukan pada ada dan tidaknya data inclussion dan exclussion error, namun sejauh mana toleransi kita atas error tersebut. Kesalahan data terjadi karena perbedaan dalam kriteria, indikator dan variabel kemiskinan, namun keberadaan pendamping di lapangan sebenarnya dapat mereduksi atau meminimalisasi kesalahan tersebut. Koreksi data error tidak dapat dilakukan melalui survey per tiga atau enam bulanan, karena survey hanya dibutuhkan di awal penyelenggaraan dan tidak tepat untuk menjawab dinamika perubahan kemiskinan. Pekerjaan rumah yang perlu dibenahi dalam updating data adalah menentukan variabel kunci yang memudahkan pendamping di lapangan dalam memutakhirkan data dan meminimalisasi tingkat kesalahan. BDT (Basis Data Terpadu) pada Kementerian Sosial yang berwenang dalam
4
melakukan update data perlindungan sosial. Proses update data harus cepat, dengan mekanisme yang jelas dan sesuai kebutuhan proses updating. Beragam lesson learned dalam pengelolaan data CCT. Di Kolombia data bersifat terpusat sementara di Brazil pengelolaan data sangat terdesentralisasi dan updating tergantung pada daerah. Peran komunitas dalam memilih dan memberikan pertimbangan kepesertaan, demi meminimalisasi inclussion dan exclussion error menjadi sangat penting. Ada kelemahan dan kelebihan dalam pemanfaatan Proxy Mean Test (PMT). Pada satu sisi metode ini bersifat obyektif karena menyamaratakan tiap rumah tangga, namun disisi lain metode ini tidak memperhatikan perbedaan karakteristik rumah tangga.
Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan evaluasi kebijakan tersebut perlu adanya updating data terpadu yang bersifat komprehensif, yang mencakup tidak hanya rumah tangga sasaran yang memiliki identitas kependudukan (KTP), namun juga PMKS dan kelompok-kelompok termajinal lainnya, maka dalam hal ini perlu kordinasi lintas sektor dan pelibatan komunitas, termasuk mempertimbangkan keterlibatan Pemda dalam updating data PPLS 2015. Perlu pemrioritasan anggaran untuk kepentingan kepentingan updating data secara berkala (dynamic updating) dan bersifat partisipatif. Sistem targetting dalam updating data harus memastikan 3 hal, yaitu siapa saja yang tercecer sehingga dapat dimasukkan dalam data base baik melalui mekanisme self reporting maupun pelibatan komunitas, Bagaimana maintenance yang dilakukan sehingga eligibiltasnya dapat dipenuhi, dan siapa saja yang dapat dikeluarkan (safe selection out) melalui penetapan kriteria negative list yang tepat dan mempertimbangkan perbedaan karakteristik daerah. Dan perlu ada sinkronisasi payung hukum dalam pelaksaanaan updating BDT, terutama yang berkaitan dengan leading sector dalam pelaksana tupoksi, apakah BPS, Kemensos ataukah pemerintah daerah. Interpretasi yang berbeda dapat dilihat dari Undang-Undang tentang Statistik dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Updating data kemiskinan diperlukan demi diperolehnya data yang terpercaya dan sahih. Selain itu perlu dibangun juga sebuah manajemen sistem database kemiskinan yang terpadu, agar data yang dimiliki selalu up to date dan terbaru. Pada sisi lain, penataan regulasi menjadi salah satu alternative kebijakan yang diusulkan dilakukan. Secara internal Kementerian Sosial, perlu penguatan manajemen sistem informasi perlindungan sosial, karena Kemensos bukan hanya menetapkan target untuk program yang menjadi otoritas Kemensos, tetapi juga 5
memastikan penggunaan data perlindungan sosial untuk program-program perlindungan sosial yang menjadi otoritas Kementerian lain yang terkait.
Ketersediaan Sumber Daya Manusia
Pendataan kemiskinan yang dilakukan BPS melalui PSE 2005, PSE 2007, dan PPLS 2011 menggunakan petugas pencacah outsourching. Tahun 2012-2013 dilakukan ujicoba dengan mendayagunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 1.113 orang dari sekitar 5.700 TKSK yang ada. Melalui pelatihan yang dilakukan atas kerjasama BPS dan Kemensos (Pusdatin-Badiklit) dapat diperoleh hasil sebanyak 85% data yang sudah di-update dari 430.000 RTS yang tersebar di 11 provinsi. Dengan demikian, TKSK merupakan potensi dan sumber yang dapat didayagunakan dalam pendataan kemiskinan secara regular, bahkan real time updating. Kompetensi yang mesti dimiliki TKSK terlatih, harus mampu melakukan validasi data dengan menggunakan instrument/ alat ukur PPLS 011, atau instrument yang akan disempurnakan pada masa yang akan dating (PPLS 2015). Persyaratan TKSK yang akan diberdayakan sebagai petugas updating harus lebih selektif. Selain
keberadaan
TKSK,
Kemensos
melalui
program-program
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, seperti PKH, PKSA dan program lainnya telah menggunakan para sarjana di bidang Pekerjaan Sosial atau bidang sosial umumnya. Sekitar 14.000 pendamping PKH dan 1.000 pendamping PKSA (Sakti Peksos), potensial untuk didayagunakan sebagai petugas updating data kemiskinan,bahkan mereka dapat diperankan sebagai koordinator wilayah untuk memastikan tingkat realibilitas dan validitas data. Selain itu terdapat sekitar 14.000 pendamping PNPM Pedesaan yang dapat didayagunakan sebagai petugas yang memvalidasi, terutama dalam memenuhi kebutuhan tenaga supervisor PPLS berikutnya. Pemanfaatan tenaga pendamping PNPM dapat dilakukan karena mulai tahun 2015 PNPM Pedesaan akan ditransformasi menjadi pemberdayaan desa produktif.
Membangun Sistem Rujukan Terpadu
Adanya desain studi tentang Sistem Rujukan Terpadu (SRT) yang dirancang oleh Bappenas merupakan sebuah jawaban terhadap mekanisme untuk menjangkau penerima bantuan yang selama ini belum termasuk dalam skema program perlindungan sosial manapun. Sistem Rujukan Terpadu ini, juga sejalan dengan Grand Design Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019 (Rancangan Teknokratik) dan Renstra Kementerian Sosial, yang didalamnya berisikan rancangan kelembagaan dan mekanisme kerja pada berbagai tingkatan
6
pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kinerja pelayanan sosial dari fungsi-fungsi yang ada saat ini. Pada umumnya saat ini pada masing-masing Kabupaten/Kota telah memiliki data terkait dengan kemiskinan dan masalah sosial lainnya, meliputi data
PPLS 2011, data registrasi
Disdukcapil, data BPS, serta data dari SKPD terkait misalnya data PMKS, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Anak, UMKM, data laporan kasus dan lainnya. Data yang tersedia harus akurat (reliable) dan sahih (valid), serta selalu terbarukan (update), sehingga dapat berfungsi menjadi sumber rujukan penetapan sasaran program-program dari berbagai sektor/ SKPD. Namun keberadaan data saat ini pada umumnya masih belum terntegrasi sehingga perlu dilakukan validasi dan verifikasi. Telah ada lesson learned dari beberapa daerah terkait dengan upaya verifikasi, validasi dan sinkronisasi data, yang dapat memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa bahwa data bisa diverifikasi dan divalidasi sehingga bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Validasi data bisa dilakukan berorientasi kedaerahan (local oriented) dan bisa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dan aparat di tingkat bawah (RT/RW, desa/kelurahan) sampai tingkat kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hal yang perlu diperhatikan terkait data ini adalah tetap menjaga kerahasiaan data (privacy), tidak terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dan tidak bertanggungjawab untuk kepentingan lain, apalagi terkait dengan data dari kelompok rentan atau beresiko,seperti data kasus kekerasan terhadap anak dan keluarga.
7
Gambar 1. Business Process Sistem Rujukan Terpadu IRS Secretariat in Kota/Kabupaten Level
Social workers, facilitator
Complaint Validation and Input
Complaint Handling and Referral
Complaint Filter
Validation
Matching
Kota/Kabupaten Government
with UDB • Household data input • Complaint input
Valid Not Valid Valid Validation Rules
No need updating
Local ranking server/ database
58
Sumber : Dr.Vivi, Bappenas
Province Government
Resolution and Results Communication
National ranking
Data collection and ranking Validation process: - Direct observation; - Interview with local leader and/or neighbor.
Public Monitoring (NGO, Community)
National Government
Need updating
Monitoring (social media)
Re-appeal process
Gambar 2. Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten/Kota Fungsi Teknis Membuat kompilasi program-program yang ada Mengumpulkan informasi mengenai karakteristik anggota masyarakat
Menyeleksi anggota masyarakat berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya akan program-program terkait menyusun pedoman proses penyeleksian anggota masyarakat terhadap program tertentu Mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak luar mengenai kesesuaian program dengan karakteristik target Proses pendaftaran dilakukan pada tempat PSA dan pendataan langsung dari pintu ke pintu Mengumpulkan informasi program pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan LSM pada wilayah Kecamatan. Menyebarluaskan informasi mengenai program-program melalui sistem satu pintu informasi secara konvensional; brosur, leaflet, dsb
Sumber : Dr.Vivi, Bapenas
Merancang program inovatif yg melibatkan kerjasama dengan mesjid, gereja, pura, karang taruna, kelompok 13 PKK, radio, Kepala Desa, dsb.
8
Komplementaritas Program-Program Perlindungan Sosial
Penyediaan kartu identitas, seperti adanya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera atau kartu sejenis lainnya; tidak membuat layanan menjadi fragmentaris, justru harus menjadi alat untuk mengetahui komplementaritas programprogram perlindungan sosial. Keterpaduan pemberian kartu harus berdasarkan komplementari program-program perlindungan sosial yang saat ini telah dicanangkan pemerintah kabinet kerja, yaitu Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Program Simpanan Keluarga Sejahtera. Komplementari program harus dapat dipastikan paling tidak dimulai dari target sasaran sebanyak 15,5 juta RTS penerima KPS. Selanjutnya sekitar 15,5 juta RTS tersebut akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera dan sekitar 1 juta RTS diantaranya akan menerima bantuan sosial melalui layanan keuangan digital dengan penanda Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Secara bertahap anak-anak dari penerima KKS juga akan menerima Kartu Indonesia Pintar. Sementara itu sebanyak 88,1 juta RTS akan menerima KIS. Dengan demikian akses RTS terhadap layanan kesehatan dasar, pendidikan dasar dan kesejahteraan keluarga dapat terpenuhi. Walaupun demikian cakupan KIS yang mencakup sekitar 25,2 juta RTS belum mencakup keseluruhan KKS dan KIP.
Pada masa yang akan datang melalui
dukungan MIS/ IT memungkinkan terbentuknya satu kartu identitas (single identity). Untuk itu diperlukan kajian kebijakan tentang membangun basis data perlindungan sosial secara terpadu di daerah.
9
