RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
GAMBARAN UMUM WILAYAH - Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 24 -9- 2002 dan mulai operasional Tgl. 1-7- 2004.
Luas Wil : 251.810 km2 Daratan : 10.595 km2 (4%) Lautan : 241.215 km2 (96 %) Jlm Pulau pd air pasang : 1.795 Jlm Pulau pd air surut : 2.408
Wilayah Administrasi - Kabupaten : 5 - Kota :2 - Kecamatan : 59 - Kelurahan : 133 - Desa : 218 BATAS WILAYAH Utara
: Vietnam & Kamboja
Selatan : Prov.Babel, Jambi Barat
Timur
: Singapura, Malaysia, Riau 2 : Malaysia. Kalbar
VISI TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BUNDA TANAH MELAYU YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA DAN RAMAH LINGKUNGAN
MISI 1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya 2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
dalam kehidupan masyarakat Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan masyarakat Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dan keunggulan wilayah Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada rakyat kecil (wong cilik) Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin, budi pekerti, dan supremasi hukum Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta berkesetaraan gender Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan
5
STRATEGI PEMBANGUNAN
Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan dua strategi pendekatan (dual track), yaitu:
Mempercepat pelaksanaan Free Trade Zone wilayah BBK (termasuk Tanjungpinang ) agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dan sejahtera. Selain itu, juga mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) sesuai dengan potensi/ agro ekosistem dominan. 6
8 (DELAPAN) BIDANG FOKUS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014 – 2015
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bidang Pendidikan; Bidang Kesehatan; Bidang Kelautan dan Perikanan; Bidang Pariwisata; Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM); Bidang Perhubungan (Connectivity); Bidang Infrastruktur (Jalan, Listrik, Air dan Migas); Bidang Pengentasan Kemiskinan (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH).
7
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
8
Pemberdayaan Masyarakat Pengertian Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi
Hakekat Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui keterlibatan pada berbagai program pembangunan Memberikan kewenangan kepada masyarakat secara proporsional dalam pengambilan keputusan
KERANGKA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam membangun diri dan lingkungannya.
Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penetapan kebijakan pemerintah
Menempatkan masyarakat Sbg subyek dan pelaku utama dalam proses pembangunan
KEMANDIRIAN MASYARAKAT
Memberi wewenang secara Profesional kpd masyarakat dlm membangun diri dan lingkungannya.
PENGENTASAN KEMISKINAN
11
Tantangan Utama Dalam Penanggulangan Kemiskinan a. b. c. d. e.
Pertumbuhan penduduk masih cukup besar Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang terbatas Kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah Laju urbanisasi yang pesat, memperparah kemiskinan perkotaan Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor formal menghadapi isu ketenagakerjaan f. Masih banyak daerah terisolir dan akses pelayanan dasarnya rendah g. Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang komprehensif h. Social Exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk penderita cacat fisik (Disable), berpenyakit kroni, ilegal dll.
Permasalahan Umum Kemiskinan
SDM Kesadaran Bersekolah Rendah
Infrastruktur Fasilitas Air (Minum & Baku Kurang) Jalan & Irigasi Sangat Diperlukan
Penyediaan Listrik Pola Hidup Tidak Sehat Pemukiman Yang Layak
Ekonomi Diversifikasi Keahlian Kurang
Arus Barang Tidak Lancar Karena Kurangnya Fasilitas Infrastruktur
Kewirausahaan Perlu Digali
MISKIN
PENDAPATAN RENDAH
PUTUS SEKOLAH
PENDIDIKAN RENDAH
PRODUKTIFITAS RENDAH
TIDAK SKILL TIDAK SEHAT
VICIOUS CYCLE ( Lingkaran Setan)
PENDAPATAN RENDAH
PRODUKTIVITAS RENDAH
TABUNGAN RENDAH
PENGANGGURAN TINGGI
INVESTASI RENDAH
KESEMPATAN KERJA RENDAH
VICIOUS CYCLE ( Lingkaran Setan)
PENYEBAB KEMISKINAN Terbatasnya Kesempatan Kerja & Berusaha
Rendahnya Akses terhadap Faktor Produksi dan Kepemilikan Aset
Bencana Alam
KEMISKINAN
Rendahnya Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan Pendidikan
Konflik Sosial
Lemahnya Perlindungan Sosial
Terhambatnya Mobilitas Sosial & Partisipasi Lemahnya Tata Pemerintahan
DEFINISI KEMISKINAN (Bappenas, 2004)
• Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. • Hak-hak dasar antara lain : terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, peru mahan, air bersih, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berparti sipasi dalam kehidupan sosial-politik
KRITERIA PENDUDUK MISKIN • KRITERIA MAKRO Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.
• KRITERIA MIKRO Setiap penduduk yang memenuhi 14 kreteria kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS.
KONSEP KEMISKINAN MAKRO - BPS Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) :
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran) Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.
Kriteria Kemiskinan Mikro Variabel Kemiskinan
Kriteria
1. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga
< 8m²
2. Jenis lantai rumah
Tanah/papan/kualitas rendah
3. Jenis dinding rumah
Bambu, papan kualitas rendah
4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban)
Tidak punya
5. Sumber air minum
Bukan air bersih
6. Penerangan yang digunakan
Bukan listrik
7. Bahan bakar yang digunakan
Kayu/arang
8. Frekuensi makan dalam sehari
Kurang dari 2 kali sehari
9. Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu
Tidak
10. Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART
Tidak
11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik
Tidak
12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga
Petani gurem, nelayan, pekebun
13. Pendidikan kepala rumah tangga
Blm pernah sekolah/Tidak tamat SD
14. Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-
Tidak ada
JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 DAN 2011
Miskin
Hampir Miskin
Jumlah RTM
Jumlah Penduduk Miskin
Persentase (%)
14.145
20.809
39.647
74.601
268.283
18,51
11.443
11.604
34.586
57.633
219.005
12,99
Tahun
Sangat Miskin
2008 2011
1. 2. 3. 4. 5.
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal Pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah dari keluarga miskin Perawatan kasus gizi buruk bagi penduduk miskin/desa tertinggal. Pengobatan gratis bagi penduduk miskin /Desa tertinggal. Pembangunan / rehabilitasi Posyandu, Pustu. Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin/Desa tertinggal.
1. 2. 3.
Program Rumah Layak Huni : Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga, Penyediaan sarana/sumber air bersih penduduk miskin/ Desa tertinggal. Penyediaan Listrik Rumah penduduk miskin / Desa tertinggal
Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa tertinggal : 1. Kegiatan menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama Khusus IbuIbu/Perempuan dari keluarga miskin/Desa tertinggal. 2. Kegiatan menumbuh kembagkan usaha tani penduduk miskin/ Desa tertinggal. 3. Kegiatan menumbuh kembangkan usaha nelayan miskin/Desa tertinggal.
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
Sumber air bersih
Rehabilitasi
Listrik
Pekerjaan
Sarana Lingkungan
Unit Usaha
Pendidikan
Kesehatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Sekian & Terima Kasih
