DATA, INFORMASI, KRITERIA, PERTIMBANGAN, PENENTUAN DAN DELIENASI ALOKASI RUANG UNTUK ZONA PERIKANAN TANGKAP DEMERSAL
S. Diposaptono*, Ramses* dan I.K Sudiarta** * Kementerian Kelautan dan Perikanan ** Universitas Warmadewa
ABSTRAK Sumber daya ikan demersal merupakan salah satu sumber protein utama dengan nilai ekonomi tinggi. Di beberapa wilayah di Indonesia, sediaan sumberdaya ini mengalami penurunan yang nyata, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan. Dari persepektif pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui penetapan alokasi ruang yang menjamin keberlangsungan sumberdaya serta mendorong sinergisitas kepentingan para pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Paper ini akan menjabarkan kebutuhan data dan informasi untuk menetapkan alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap demersal, kriteria dan pertimbangan yang digunakan untuk menetapkannya, serta cara mendelienasinya. Penentuan zona perikanan tangkap demersal didasarkan pada keberadaan ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove. Keberadaan ekosistem ini selanjutnya divalidasi melalui pengamatan langsung di titik-titik sampling yang telah ditentukan. Hasil pengamatan dianalisis lebih lanjut disesuaikan berdasarkan kriteria dan pertimbangan dalam penetapan alokasi ruang untuk perikanan tangkap demersal dan analisis non spasial. Keluaran dari rangkaian aktivitas tersebut akan diperoleh peta alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap demersal. Kata kunci: data, kriteria, zonasi, alokasi ruang, perikanan, demersal
1
1. PENGANTAR Sumber daya ikan demersal merupakan salah satu sumber protein utama dengan nilai ekonomi tinggi.
Di beberapa wilayah di Indonesia, sediaan sumberdaya ini mengalami
penurunan yang nyata (lihat Tabel 1), sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan. Dari persepektif pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui penetapan alokasi ruang yang menjamin keberlangsungan sumberdaya serta mendorong sinergisitas kepentingan para pemangku kepentingan di wilayah tersebut (Dahuri, Rais, Ginting & Sitepu, 1996).
Tabel 1. Status Tingkat Eksploitasi Sumberdaya Ikan Demersal Di Masing-Masing WPP-RI
Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011
Sebagai penjabaran dari perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, upaya pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui penetapan alokasi ruang ke dalam zona-zona dan salah satunya adalah perikanan tangkap dimana perikanan demersal menjadi bagian dari zona tersebut. Penetapan alokasi ruang ini ditetapkan berdasarkan kriteria kesesuaian dan disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan penangkapan ikan. Selain memudahkan pengelolaan terhadap sumber daya ikan demersal, upaya ini dapat meminimalisasi konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sebagai sebuah konsep berpikir, penetapan zona perlu mempertimbangkan dan memanfaatkan berbagai pemahaman dan mengadopsi perkembangan keilmuan terkini. Tulisan ini akan mencoba menjabarkan kebutuhan data dan informasi untuk menetapkan alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap demersal, kriteria dan pertimbangan yang digunakan untuk menetapkannya, serta cara mendelienasinya.
2
2. METODOLOGI
Tulisan ini menggunakan metode riset kualitatif. Tahapan awal dari studi ini dilakukan desk study. Keluaran dari desk study adalah sejumlah informasi terkait dengan kebutuhan data dan informasi untuk menetapkan alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap demersal, kriteria
dan
pertimbangan
yang
digunakan
untuk
menetapkannya,
serta
cara
mendelienasinya. Untuk mengkonfirmasi temuan tersebut, dilaksanakan beberapa kali focus group discussion dan menghasilkan variabel-variabel yang menjelaskan data dan informasi yang dibutuhkan, kriteria dan pertimbangan untuk penetapan serta serta cara mendelienasi alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap demersal. Keluaran dari focus group discussion selanjut diperdalam melalui in depth interview dengan sejumlah pakar terkait. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil desk study¸ focus group discussion dan in-depth interview, metode penentuan zona perikanan tangkap demersal yang dapat digunakan untuk penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah memanfaatkan konsep biologi perikanan
diintegrasikan
dengan
pemahaman
mengenai
pengembangan
wilayah.
Kebutuhan data dan informasi untuk menetapkan alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap demersal, kriteria dan pertimbangan yang digunakan untuk menetapkannya, serta cara mendelienasinya akan dijabarkan lebih lanjut.
3.1.
Kebutuhan Data dan Informasi
Dalam menetapkan daerah potensi ikan demersal, dibutuhkan data dan informasi sebagaimana yang tertera pada Tabel 2. Data dan informasi tersebut mengadopsi pendekatan kesesuaian parameter biofisik menggunakan kriteria kesesuaian berdasarkan habitat sumberdaya ikan demersal. Habitat ikan demersal umumnya berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun dan terumbu karang serta habitat yang menetap dan beruaya pada ekosistem tersebut.
3
Tabel 2. Kebutuhan Data dan Informasi Dalam Penentuan Daeah Potensi Ikan Demersal No
1
Data
Sumber Data
Ekosistem pesisir (terumbu karang,
Survey lapangan
mangrove, padang lamun):
Kondisi
Keterangan
Kondisi
ekosistem
mempengaruhi
ekosistem
kelimpahan
ikan
(buruk,
sedang, baik sangat baik)
Kelimpahan ikan
Keanekaragaman/kekayaan jenis ikan (ikan target)
2
Kedalaman perairan
Peta batimetri
Distribusi
ikan
sangat
dibatasi
demersal oleh
kedalaman karena jenis ikan demersal
hanya
bertoleransi kedalaman
mampu terhadap
tertentu
sebagai
akibat perbedaan tekanan air. 3
Morfologi dasar laut
Peta
bathimetri
(analisis
garis
isodepth)
Persebaran habitat ikan demersal di sekitar ekosistem dengan morfologi dasar laut landai lebih jauh jangkauannya dibandingkan morfologi dasar laut curam – karena faktor kedalaman
4
Kecerahan air
Citra
satelit
atau
Mempengaruhi feeding activity
survey lapangan 5
6
Pencemaran
Pengukuran
Mempengaruhi
lapangan
distribusi/kehidupan ikan
Faktor pembatas:
Habitat yang dilindungi (Kawasan Konservasi/
Reservat,
habitat
spesies dilindungi)
Habitat dalam status rehabilitasi
Daerah
Lingkungan
Kerja
&
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
Alur pelayaran
Alur migrasi biota laut dilindungi
Sumber: Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (2013)
4
3.2.
Kriteria dan Pertimbangan dalam Menentukan Daerah Potensi Ikan Demersal
Dalam menentukan daerah potensi ikan demersal, terdapat sejumlah kriteria untuk memastikan bahwa sebuah luasan merupakan daerah potensi ikan demersal. Tabel 3 berisi kriteria data dan informasi yang digunakan untuk penentuan daerah potensi ikan demersal berdasarkan pendekatan kesesuaian parameter biofisik. Tabel 3. Kriteria Penentuan Daerah Potensi Perikanan Tangkap Demersal Skor No
Parameter 1
1
Kondisi ekosistem terumbu karang/
Buruk (<25%)
tutupan karang hidup 2
Kondisi
ekosistem
padang
lamun/
Buruk (<29,9%)
penutupan lamun
3
5
Sedang
Baik & sangat baik
(25-49,9%)
(50%)
Sedang
–
(30
Baik
59,9%)
(50%)
Rusak
Sedang
Baik
penutupan mangrove
(<50%)
(50-74,9%)
(75%)
4
Kelimpahan ikan
Rendah
Sedang
Tinggi
5
Kekayaan Jenis
<10 jenis
10 – 30 jenis
> 30 jenis
6
Kedalaman perairan (m)
< 3 dan >100
3-5 dan 50-100
5-50
7
Morfologi dasar perairan
landai
Landai - curam
curam
8
Kecerahan
<5
5-10
> 10
9
Pencemaran
Ada
Sedikit
Tidak Ada
3
Kondisi
ekosistem
mangrove/
Sumber: Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (2013)
Setelah daerah potensi ikan demersal ditentukankan, diperlukan analisis lanjutan agar diperoleh zona perikanan tangkap demersal potensial. Analisis yang dilakukan adalah sejumlah analisis non spasial yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti analisis kebijakan, infrastruktur, sosial & budaya, ekonomi wilayah, kedudukan regional, valuasi ekonomi. Analisis tersebut secara garis besar memberikan pertimbangan meliputi: 1) perlunya menyesuaikan kebijakan pusat dan daerah dalam pengembangan wilayah termasuk di dalamnya kebijakan geopolitik dan pertahanan keamanan, 2) memperhatikan kondisi
infrastruktur
pendukung,
3)
memperhatikan
kondisi
ekonomi
wilayah,
4)
memperhatikan kondisi demografi dan sosial; dan 5) nilai ekonomi sumberdaya potensial (Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2013)
5
3.3.
Mendelineasi Zona Perikanan Tangkap Demersal
Delineasi zona penangkapan ikan demersal dilakukan dalam sejumlah tahapan seperti yang ditampilkan dalam Gambar 1, dan terangkum pada rincian sebagai berikut: •
Penyiapan dataset dasar dan tematik yang dibutuhkan untuk penetapan daerah penangkapan ikan demersal (Tahap 1 dan 1A pada Gambar 1)
•
Tumpang susun dataset dasar dan data set tematik sehingga menghasilkan peta paket sumberdaya mengenai lokasi studi (Tahap 2 pada Gambar 1)
•
Analisis kesesuaian dengan memanfaatkan kriteria pada Tabel 3 (Tahap 3 pada Gambar 1)
•
Analisis non-spasial terkait dengan pengembangan wilayah, merujuk pada hal-hal yang perlu dipertimbangan seperti yang telah dijabarkan di atas. Analisis ini harapannya dapat menghasilkan zona-zona yang ideal yang akan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan (Tahap 4 pada Gambar 1)
•
Penetapan zona perikanan tangkap demersal potensial untuk selanjutnya dapat disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah (Tahap 5 pada Gambar 1).
Gambar 1. Tahapan Pendeliniasian Zona Perikanan Tangkap Demersal (Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2013)
6
4. KESIMPULAN Perencanaan pengelolan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan asupan dari berbagai disiplin keilmuan untuk menghasilkan kebijakan yang mampu mensinergiskan aktivitas di wilayah ini. Hal ini terbukti dalam tulisan ini. Pendekatan biologi perikanan yang diintegrasikan dengan pengembangan wilayah dapat dimanfaatkan sebagai fondasi pemahaman dalam penetapan zona perikanan tangkap demersal. 5. DAFTAR PUSTAKA Dahuri,R.;J. Rais; S.P. Ginting & M.J.Sitepu (1996). Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 44/KEPDJKP3K/2013.Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. 3 Desember 2013. Jakarta. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 3 Agustus 2011. Jakarta.
7
