DATA, INFORMASI, KRITERIA, PERTIMBANGAN, PENENTUAN DAN DELIENASI ALOKASI RUANG UNTUK ZONA PERIKANAN TANGKAP PELAGIS
S. Diposaptono*, Ramses* dan N. Hendriarti**
* Kementerian Kelautan dan Perikanan ** Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
ABSTRAK
Sumber daya ikan pelagis merupakan salah satu sumber protein penting bagi masyarakat Indonesia dan sebagai salah satu sumber devisa bagi negara ini. Akan tetapi di beberapa wilayah pengelolaan perikanan (WPP), pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil dan besar sudah memasuki tahap eksploitasi menengah/moderate, tereksploitasi secara penuh/full exploited dan eksplotasi berlebihan/over exploited (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMENKP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menawarkan upaya pengelolaan sumber daya perikanan pelagis dari perspektif pengelolaan pesisir terpadu melalui penetapan alokasi ruang bagi zona perikanan tangkap pelagis. Selain memudahkan pengelolaan terhadap sumber daya ikan pelagis, upaya ini dapat meminimalisasi konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Paper ini akan menjabarkan kebutuhan data dan informasi untuk menetapkan alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap pelagis, kriteria dan pertimbangan yang digunakan untuk menetapkannya, serta cara mendelienasinya. Dengan memanfaatkan knowledge-based expert system GIS, data dan informasi seperti suhu permukaan laut, klorofil, Sea Surface Height Anomaly (SSHA), arus dan total padatan tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS) ditumpangsusunkan/overlay untuk mendapatkan Daerah Potensi Ikan. Keluaran proses tersebut selanjutnya melalui analisis lanjutan non spasial untuk selanjutnya ditetapkan ke dalam alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap pelagis.
Kata kunci : data, kriteria, zonasi, alokasi ruang, perikanan, pelagis
1. PENGANTAR Indonesia dengan luas perairan mencapai 3.257.483 km2 memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar dan beragam. Salah satu sumberdaya tersebut adalah sumberdaya ikan. Sumberdaya ikan utamanya ikan permukaan/pelagis, merupakan salah satu penyumbang protein utama yang berasal dari lautan. Akan tetapi di beberapa wilayah pengelolaan perikanan (WPP), pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil dan besar sudah memasuki tahap eksploitasi menengah/moderate, tereksploitasi secara penuh/full exploited dan eksplotasi berlebihan/over exploited (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011). Status tingkat ekploitasi untuk masing-masing WPP, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Status Tingkat Eksploitasi Sumberdaya Ikan Pelagis Di Masing-Masing WPP-RI
Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011
Melihat tingkat eksploitasi tersebut, perlu sesegera mungkin diterapkan upaya pengelolaan sumberdaya ikan pelagis (Nuitja, 2010; Widodo & Suadi, 2008). Pengelolaan tersebut selayaknya mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi dan ekologis (Dahuri, Rais, Ginting & Sitepu, 1996). Pengelola sumberdaya perikanan pelagis selayaknya dilakukan secara terintegrasi dalam sebuah konsep pengelolaan laut yang memperhatikan seluruh sumberdaya yang ada di dalamnya dan memperhatikan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menawarkan upaya pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penetapan alokasi ruang ke dalam zona-zona. Salah satu zona tersebut adalah zona perikanan tangkap yang terdiri atas sub zona pelagis dan demersal. Penetapan alokasi ruang ini ditetapkan berdasarkan kriteria kesesuaian dan disepakati bersama antara 2
berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan penangkapan ikan. Selain memudahkan pengelolaan terhadap sumber daya ikan pelagis, upaya ini dapat meminimalisasi konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sebagai sebuah konsep berpikir, penetapan zona perlu mempertimbangkan dan memanfaatkan berbagai pemahaman dan mengadopsi perkembangan keilmuan terkini. Tulisan ini akan mencoba untuk menjabarkan kebutuhan data dan informasi untuk menetapkan alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap pelagis, kriteria dan pertimbangan yang digunakan untuk menetapkannya, serta cara mendelienasinya.
2. METODOLOGI
Penelitian ini memanfaatkan metode riset kualitatif untuk menghimpun berbagai pemahaman dan ilmu pengetahuan terkait penerapan konsep untuk penetapan zona perikanan tangkap pelagis. Dalam rangka penyusunan konsep awal mengenai penetapan zona perikanan tangkap pelagis, dilakukan desk study.
Berbagai pemahaman dan
pengetahuan yang terhimpun selanjut dikonfimasi melalui focus group discussion dengan partisipan para pembuat kebijakan dan praktisi di bidang penangkapan ikan. Untuk menggali lebih dalam mengenai aplikasi konsep untuk penetapan zona perikanan pelagis, dilakukan in depth interview dengan pakar di bidang-bidang terkait penangkapan ikan pelagis. Konsep tersebut selanjutnya coba untuk diaplikasi ke dalam penyusunan rencana zonasi di Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil desk study¸ focus group discussion dan in-depth interview, metode penentuan zona perikanan tangkap pelagis yang dapat digunakan untuk penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah memanfaatkan knowledgebased expert system GIS (Sadly,
Hendiarti, Sachoemar & Faisal, 2009) dan
menggabungkannya dengan pemahaman mengenai pengembangan wilayah. Kebutuhan data dan informasi untuk menetapkan alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap pelagis, kriteria
dan
pertimbangan
yang
digunakan
untuk
menetapkannya,
serta
cara
mendelienasinya akan dijabarkan lebih lanjut.
3
3.1.
Kebutuhan Data dan Informasi
Dalam menetapkan daerah potensi ikan pelagis, dibutuhkan data dan informasi sebagaimana yang tertera pada Tabel 2. Untuk menghasilkan membuat daerah potensi tersebut, dibutuhkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu (time series). Data kedalaman perairan dapat diperoleh dari instansi penyelenggara data dasar seperti Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro Oseanografi – TNI AL. Data mengenai arus dapat diperoleh melalui pemodelan. Data mengenai suhu permukaan laut, klorofil a perairan, sea surface height anomaly (SSHA) dan total suspended solid (TSS) dapat diperoleh dari analisis NOAA-AVHRR, Aqua/Terra Modis dan SeaWiffs (Hendriarti, Siegel & Ohde, 2004). Tabel 2. Kebutuhan Data dan Informasi untuk Penentuan Daerah Potensi Ikan Pelagis No 1
Jenis Data & Informasi
Skala
Kemutakhiran
Kedalaman Perairan
2
Suhu Permukaan Laut
3
Sea Surface Height Anomaly (SSHA)
4
Arus
5
Total Suspended Solid (TSS)
6
Klorofil-a Perairan
Metode Perolehan Data Data sekunder dan
1: 250.000
Data terakhir yang
(Provinsi)
dikeluarkan oleh instansi yang
1:50.000
berwenang atau data
(Kabupaten/Kota)
hasil hasil survey
survey Data sekunder, survey dan hasil analisis data penginderaan jauh
Untuk mendapatkan informasi daerah potensi ikan pelagis baik, identifikasi suhu permukaan laut, Klorofil-a Perairan dan Sea Surface Height Anomaly (SSHA) selayaknya dilakukan pada tiga kondisi yakni pada musim barat, musim timur dan saat peralihan musim (Hendriarti et.al, 2004; Hendriarti, Suwarno, Aldrian, Amri, Andiastuti, Sachoemar & Wahyono, 2004; Sachoemar, Yanagi, Hendriarti, Sadly & Meliani, 2010 ).
3.2.
Kriteria dan Pertimbangan dalam Menentukan Daerah Potensi Ikan Pelagis
Dalam menentukan daerah potensi ikan pelagis, terdapat sejumlah kriteria data dan informasi untuk memastikan bahwa sebuah luasan merupakan daerah potensi ikan pelagis. Gambar 1 berisi kriteria untuk masing-masing data dan informasi yang digunakan untuk penentuan daerah potensi ikan pelagis yang terangkai dalam struktur (ontologi) dari knowledge based expert system GIS (Sadly, et.al, 2009).
4
Gambar 1. Struktur (Ontologi) dari Model Penentuan Daerah Potensi Ikan menggunakan Knowledge Based Expert System GIS (modifikasi Sadly et.al, 2009)
Setelah daerah potensi ikan ditetapkan, diperlukan analisis lanjutan agar diperoleh zona perikanan tangkap pelagis potensial. Aspek pengembangan wilayah menjadi pertimbangan dominan. Pertimbangan dalam penentuan alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap potensial meliputi: 1) perlunya menyesuaikan kebijakan pusat dan daerah dalam pengembangan wilayah termasuk di dalamnya kebijakan geopolitik dan pertahanan keamanan, 2) memperhatikan kondisi infrastruktur pendukung, 3) memperhatikan kondisi ekonomi wilayah, 4) memperhatikan kondisi demografi dan sosial; dan 5) nilai ekonomi sumberdaya potensial (Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2013). . 3.3.
Mendelineasi Zona Perikanan Tangkap Pelagis
Delineasi zona penangkapan ikan pelagis dilakukan dalam sejumlah tahapan seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2, dan terangkum pada rincian sebagai berikut:
Analisis dan interpretasi data penginderaan jauh untuk menghasilkan sebaran klorofil-a, suhu permukaan laut dan arus geostropik (Tahap 1, 1A, 2, 2A, 3 dan 3A pada Gambar 2)
Penetapan Daerah Potensi Ikan Pelagis Potensial menggunakan analisis ontologi daerah penangkapan ikan seperti pada Gambar 1 (Tahapan 4 pada Gambar 2)
Verifikasi dan validasi daerah potensi ikan pelagis potensial dengan hasil pengukuran di 5
lapangan seperti data hasil tangkapan (in situ atau data sekunder) dan data kualitas air (Tahap 5 pada Gambar 2).
Analisis non-spasial terkait dengan pengembangan wilayah, merujuk pada hal-hal yang perlu dipertimbangan seperti yang telah dijabarkan di atas. Analisi ini harapannya dapat menghasilkan zona-zona yang ideal yang akan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan (Tahap 6 pada Gambar 2)
Penetapan zona perikanan tangkap pelagis untuk selanjutnya dapat disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah (Tahap 7 pada Gambar 2).
Gambar 2. Tahapan Pengolahan Data Penginderaan Jauh untuk Menghasilkan Zona Perikanan Tangkap Pelagis (dimodifikasi dari Hendriarti et.al, 2005)
Tahapan yang dijelaskan dalam Gambar 2, telah diujicobakan pada penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan lokasi studi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan memanfaatkan data penginderaan jauh pada kurun waktu 2007 – 2013, dilakukan analisis (Tahap 1 – 4 pada Gambar 2) dan menghasilkan daerah potensi ikan pelagis seperti yang diperlihat pada Gambar 3. Selanjutnya, daerah potensi tersebut divalidasi dengan data lokasi penangkapan ikan (Tahap 5 pada Gambar 2) seperti yang ditampilkan pada Gambar 4 dan sehingga diperoleh peta alokasi ruang untuk berbagai zona 6
termasuk salah satunya adalah zona perikanan tangkap pelagis (Gambar 5).
Gambar 3. Peta Daerah Potensi Penangkapan Ikan Pelagis di Kabupaten Banggai Kepulauan
Gambar 4. Peta Daerah Penangkapan Ikan Pelagis di Kabupaten Banggai Kepulauan
7
Gambar 5. Alokasi Ruang untuk Berbagai Zona di Kabupaten Banggai Kepulauan
4. KESIMPULAN Pemanfaatan knowledge based expert system GIS dapat bermanfaat sebagai salah satu perangkat pendukung penentuan zona perikanan tangkap pelagis potensial. Teknologi ini dengan dikombinasi dengan pemahaman mengenai pengembangan wilayah dapat memberikan manfaat besar bagi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau. kecil.
5. SARAN Tulisan ini dan penetapan daerah potensi ikan belum membedakan jenis ikan pelagis yang dapat diperoleh. Pendetailan jenis ikan pelagis yang dapat diprediksi melalui penggunaan knowledge based expert system GIS menarik untuk dikaji lebih lanjut. 6. DAFTAR PUSTAKA Dahuri,R.;J. Rais; S.P. Ginting & M.J.Sitepu (1996). Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hendiarti, N; H. Siegel & T. Ohde (2004). Investigatin of Different Coastal Processes in Indonesian Waters Using SeaWiFS Data. Deep-Sea Research II. 51: 85-97 Hendiarti, N; Suwarso; E. Aldrian; K. Amri, R. Andiastuti, S.I. Sachoemar & I.B Wahyono (2005). Seasonal Variation if Pelagic Fish Catch Around Java. Oceanography. 18: 112123 8
Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 44/KEPDJKP3K/2013.Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. 3 Desember 2013. Jakarta. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2011. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 3 Agustus 2011. Jakarta. Nuitja, I.N. S (2010). Manajemen Sumber Daya Perikanan. PT. Penerbit IPB Press: Bogor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 14 Agustus 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1178. Jakarta Sadly, M; N. Hendiarti; S.I. Sachoemar & Y. Faisal (2009). Fishing Ground Prediction Using A Knowledge Based Expert System Geographical Information System Model in South and Central Sulawesi Coastal Waters of Indonesia. International Journal of Remote Sensing. 30: 6429-6440 Sachoemar, S.I; T. Yanagi, N. Hendiarti, M. Sadly & F. Meliani (2010). Seasonal Variability of Sea Surface Chlorophyll-A and Abundance of Pelagic Fish in Lampung Bay, Southern Coastal Area of Sumatra, Indonesia. Coastal Marine Science. 34: 82-90 Widodo, J. & Suadi (2008). Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Gajah Mada University Press: Yogyakarta
9
