dari instansi vertikal dan stakholder. PROSEDUR PENERIMAAN SURAT MASUK prosedur

PEMERINTAH KOTA MADIUN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jalan Mastrip Nomor 25 Madiun 63132 Telepon (0351) 462230 Faks. (0351) 496964 Website http://www.madiunkota.go.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR

: 067/259/401.201/2017

TENTANG

: STANDAR PELAYANAN BKD KOTA MADIUN

1.

Jenis Pelayanan Penerimaan Surat Masuk No. 1.

Komponen

Uraian

Persyaratan pelayanan

Dokumen Surat Masuk dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun/ dari instansi vertikal dan stakholder.

2.

Sistem,

mekanisme

dan

PROSEDUR PENERIMAAN SURAT MASUK

prosedur

1. Surat Masuk diterima TU

4. Surat Masuk diedarkan kepada masing-masing bidang

2. Surat Masuk diregister

3. Surat Masuk dinaikkan kepada Atasan untuk disposisi

Keterangan Bagan : 1. Dokumen Surat Masuk diterima oleh petugas tata usaha

2. Surat

diregister

dan

di

identifikasi

dan

di

kelompokkan berdasarkan jenis surat. 3. Surat

Masuk

dinaikkan

kepada

Atasan

untuk

mendapatkan disposisi surat. 4. Surat yang di disposisi di edarkan kepada masingmasing bidang sesuai dengan jenis suratnya.

2.

3.

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 2 hari

4.

Biaya/tarif

Gratis

5.

Produk layanan

Dokumen Surat Masuk

6.

Pengelolaan Pengaduan

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Penanganan Pengaduan No. 1.

Komponen

Uraian


Surat

Laporan

Pengaduan

dari

PNS

atau

dari

Masyarakat yang dimasukkan dalam Kotak Pengaduan 2.

Sistem,

mekanisme

dan

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN

prosedur

1. Surat pengaduan dari Kotak Pengaduan

4. Menganalisa dan perumusan aduan

2. Surat Aduan diregister

3. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi aduan

6. Dokumentasi/pengarsipan hasil tindaklanjut aduan

5. Penyampaian hasil perumusan aduan

Keterangan Bagan : 1. Surat Pengaduan melalui sarana yang tersedia (Kotak Pengaduan) 2. Surat Pengaduan di catat dalam buku register. 3. Surat Pengaduan yang masuk di identifikasi dan dilakukan klarifikasi. 4. Tindak lanjut pengaduan dengan melakukan analisa dan perumusan atas aduan yang masuk. 5. Penyampaian/pemberitahuan

hasil

perumusan

aduan kepada pemohon. 6. Dokumentasi / mengarsipkan hasil tindak lanjut pengaduan 3.


Maksimal 1 bulan setelah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus.

3.

4.

Biaya/tarif

Gratis

5.

Produk layanan

Dokumen perumusan hasil pengaduan.

6.



Jenis Pelayanan Legalisir No. 1.

Komponen

Uraian


Dokumen yang membutuhkan legalisir pejabat yang berwenang.

2.

Sistem,

mekanisme

dan

PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

prosedur

1.Menerima berkas pemohonan Legalisir

2. Memberikan stempel legalisir pada berkas

4.Mengagenda berkas legalisir

6. Menyerahkan berkas legalisir kepada pemohon

Keterangan Bagan : 1. Menerima

berkas

permohonan

legalisir

SK,

memeriksa keabsahan dan kelengkapan berkas legalisir 2. Jika

Lengkap

diberikan

stempel

legalisir

dan

diserahkan ke kasubag. Umum untuk diperiksa. 3. Permohonan

legalisir

yang

memenuhi

syarat

dinaikkan kepada Sekretaris/Kepala BKD untuk di tanda tangani. 4. Membubuhkan stempel dinas dan mengagenda berkas permohonan legalisir 5. Diserahkan kepada pemohon legalisir dan pemohon menandatangani buku agenda legalisir sebagai tanda terima. 3.


10 menit, lebih 1 hari apabila pejabat yang berwenang ttd dinas luar kota.

4.

Biaya/tarif

Gratis

5.

Produk layanan

Surat Keputusan yang telah dilegalisir

6.

4.



Jenis Pelayanan Pemrosesan Cuti Pegawai No. 1.

Komponen

Uraian


Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan permohonan Cuti Pegawai bagi Pegawai yang sudah mempunyai masa kerja minimal selama 1 Tahun. Dengan membuat Surat Permohonan Cuti Pegawai sesuai dengan formulir Cuti Pegawai yang berlaku, yang telah disetujui oleh atasan langsung masing-masing pegawai.

2.

Sistem,

mekanisme

dan


prosedur

1. Surat Permohonan cuti dari Pegawai

4. Surat cuti ditandangani oleh pejabat yang berwenang

2. Pemeriksaan permohonan cuti

3. Permohonan cuti di buatkan

5. Surat Cuti diagenda dan diberikan kepada pemohon

Keterangan Bagan : 1. Surat permohonan Pegawai bersangkutan diajukan

kepada atasan langsungnya ; 2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak, jika ada kekurangan berkas, sub bagian perencanaan menghubungi pemohon untuk membetulkan surat permohonanan cuti ; 3. Permohonan cuti pegawai di proses kepada pejabat kepegawaian yang berwenang ; 4. Permohonan cuti pegawai yang jadi akan diberikan kepada pegawai yang mengajukan permohonan cuti

5.

3.


1 hari

4.

Biaya/tarif

Gratis

5.

Produk layanan

Aturan Cuti pegawai

6.



Jenis Pelayanan Penjatuhan Hukuman Disiplin No. 1.

Komponen

Uraian


Surat Laporan Satuan Kerja PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada walikota Madiun dan telah di disposisi oleh Walikota Madiun.

2.

Sistem,

mekanisme

dan


prosedur

1. Laporan Permasalahan PNS (disposisi Walikota Madiun)

3a. Berkas Laporan Dihimpun

2. Tindak Lanjut ke Inspektorat

3b. BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

4. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus)

5. SK Hukuman Disiplin

6. Penyerahan SK Hukuman Disiplin

Keterangan Bagan : 1. Surat Laporan permasalahan PNS dari Satuan Kerja PNS yang bersangkutan dikirim ke Walikota, 2. Setelah mendapatkan disposisi BKD mengklarifikasi permasalahan tersebut untuk dibuatkan surat tindak lanjut ke Inspektorat atau tidak. 3. a. Jika tidak terbukti melakukan pelanggaran maka surat dihimpun. b. Inspektorat pendalaman

melakukan kasus

pemanggilan

melalui

Berita

dan Acara

Pemeriksaan. 4. Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dan rekomendasi penjatuhan Hukuman Disiplin

yang

mendapatkan

diajukan

ke

Walikota

untuk

persetujuan.

5. LHP turun ke BKD, sehingga SK Hukuman Disiplin b 7tru

diproses di Bagian

Hukum.

6. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Selesai, SK Hukuman

Disiplin

diserahkan

oleh

Asisten

Administrasi Umum. 3.


Maksimal 1 bulan setelah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus.

4.

Biaya/tarif

Gratis

5.

Produk layanan

SK Hukuman Disiplin

6.



6. Jenis Pelayanan Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS) : No. 1

Komponen

Uraian  Surat Pengantar dari Satker ;


 Laporan Perkawinan Pertama/kedua bagi janda atau duda (@2 rangkap) ;  Bagi

perkawinan

kedua

(duda/janda)

wajib

melampirkan fotokopi akte cerai/surat keterangan meninggal dunia ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS (2 rangkap) ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS (2 rangkap) ;  Fotokopi SK Konversi NIP ;  Foto suami/istri berwarna ukuran 2x3 cm (2 lembar).  Akta Cerai/Surat Kematian bagi Perkawinan kedua

2

Sistem,

mekanisme

dan

PROSEDUR PENGAJUAN KARIS/KARSU

prosedur

4. Pengajuan Disertai pengantar dari Satker

3a. Ditolak / tidak diproses tidak memenuhi Syarat

2. Pemeriksaan

berkas

syarat memenuhi

4. Selesai

3.b Pemrosesan Karis/Karsu

Keterangan Bagan : 1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan dikirim ke BKD disertai pengantar dari Satker ; 2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak ; a. Jika memenuhi syarat dimasukkan ke dalam daftar

9tructural untuk diajukan ke BKN Kantor

Regional II

BKN di Surabaya ;

b. Jika

memenuhi

tidak

ditolak/tidak

syarat

diproses

menghubungi bagian

pengajuan

dengan

kepegawaian

cara PNS

yang

bersangkutan ; 4. Jika Karis/Karsu sudah turun, didistribusikan ke Satuan

Kerja

PNS

pemohon

melalui

bagian

kepegawaian. 3


Maksimal 3 bulan setelah berkas persyaratan diajukan ke BKN Kanreg II Surabaya

4

Biaya/tarif

Gratis

5

Produk layanan

Kartu Suami/Kartu Istri

6



7. Jenis Pelayanan Pembuatan KARTU PEGAWAI (KARPEG) : No. 1

Komponen

Uraian

Karpeg Baru :


 Surat Pengantar dari Satker ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS legalisir (2 rangkap) ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS legalisir (2 rangkap) ;  Foto hitam putih ukuran 2x3 cm (2 lembar).  Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Karpeg Pengganti (karena hilang) :  Surat Pengantar dari Satker ;  Surat Pernyataan Kehilangan PNS yang bersangkutan (2 rangkap) ;  Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS legalisir (2 rangkap) ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS legalisir (2 rangkap) ;  Foto hitam putih ukuran 2x3 cm (2 lembar). 2

Sistem,

mekanisme

dan

PROSEDUR PENGAJUAN KARPEG

prosedur

5. Pengajuan Disertai pengantar dari Satker

3a. Ditolak / tidak diproses

tidak memenuhi syarat

2. Pemeriksaan berkas

Memenuhi syarat

4. Selesai

3.b Pemrosesan KARPEG

Keterangan Bagan : 1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan dikirim ke BKD disertai pengantar dari Satker ; 2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak ; a. Jika memenuhi syarat dimasukkan ke dalam daftar

11tructural

untuk

diajukan

ke

BKN

Kantor Regional II BKN di Surabaya ; b. Jika

tidak

ditolak/tidak

memenuhi diproses

menghubungi bagian

syarat

pengajuan

dengan

kepegawaian

cara PNS

yang

bersangkutan ; 3. Jika Karpeg sudah turun, PNS pemohon dihubungi untuk mengambil Karpeg langsung ke BKD.

3.


Maksimal

6

bulan

terhitung

berkas

permohonan

tersebut diajukan ke BKN Kanreg II Surabaya 4.

Biaya/tarif

Gratis

5.

Produk layanan

Kartu Pegawai (KARPEG)

6



8. Jenis pelayanan : Permohonan Izin Perkawinan dan Pembinaan Pra Nikah/Pasca Nikah No.

1

Komponen

Uraian


 Permohonan ijin pernikahan yang diketahui Kepala Satker PNS yang bersangkutan ditujukan kepada Walikota Madiun dengan tembusan Kepala

Badan

Kepegawaian

Daerah

dan

Inspektur Inspektorat ;  Dilampiri

fotocopy

N1,

N2,

N3,

N4

dari

Kelurahan/Desa, baik dari pihak suami maupun pihak istri ;  Untuk perkawinan kedua dan seterusnya : - Apabila PNS tersebut janda/duda karena cerai, melampirkan akta Perceraian. - Apabila PNS tersebut janda/duda karena meninggal, melampirkan Surat Kematian. - Apabila

PNS

TNI/POLRI,

yang

melampirkan

menikah surat

dengan ijin

dari

kesatuannya.

2

Sistem, prosedur

mekanisme

dan

PROSEDUR PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN DAN PEMBINAAN PRANIKAH

6. Pengajuan Disertai pengantar dari Satker dikirim ke Walikota Madiun (disposisi ke BKD)

3a. Pemberitahuan Penolakan

tidak memenuhi syarat

2. Pemeriksaan berkas

memenuhi syarat

4. Pembinaan Pra Nikah 3.b Pemrosesan Ijin Pernikahan

Keterangan Bagan : 1. Berkas

Permohonan

dari

Instansi

PNS

yang

bersangkutan diajukan ke Walikota Madiun dengan tembusan BKD dan Inspektorat, Disposisi Walikota turun ke BKD untuk ditindak lanjuti ; 2. Permohonan diperiksa kelengkapannya ; 3. a. jika

permohonan

tidak

memenuhi

dibuatkan surat pemberitahuan penolakan

syarat dan

pengajuan dihimpun ; b. jika memenuhi syarat pengajuan diproses ; 4. Surat Ijin Perkawinan yang telah disetujui/ditanda tangani dihimpun untuk dijadwalkan dalam kegiatan Pembinaan Pra Nikah, PNS yang telah dibina diberikan

Surat Ijin Pernikahannya.

3


Maksimal 1 bulan

4

Biaya/tarif

Gratis

5

Produk layanan

 Ijin Pernikahan  Berita Acara Pembinaan Pra Nikah

6



9. Jenis Pelayanan Izin Perceraian: No. 1.

Komponen

Uraian


Surat permohonan/laporan gugatan perceraian dari Satuan Kerja PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada walikota Madiun dan telah di disposisi oleh Walikota Madiun

2.

Sistem,

mekanisme

dan

PROSEDUR IJIN PERCERAIAN

prosedur

1. permohonan/laporan gugatan perceraian (disposisi Walikota Madiun)

3. BAP (Berita Acara Pemeriksaan) 2. Tindak Lanjut

7. Ijin Perceraian/Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian 8. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus)

9. Selesai Keterangan Bagan : 1. Surat permohonan/laporan gugatan perceraian dari Satuan Kerja PNS yang bersangkutan dikirim ke Walikota ; 2. Setelah mendapatkan disposisi BKD mengklarifikasi

permasalahan tersebut untuk dibuatkan surat tindak lanjut ke Inspektorat ; 3. Inspektorat pendalaman

melakukan kasus

pemanggilan

melalui

Berita

dan Acara

Pemeriksaan ; 4. Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

yang

dikirimkan

ke

Walikota

untuk

mendapatkan persetujuan ; 5. LHP turun ke BKD, sehingga Ijin Perceraian/Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dapat diproses ; 6. Proses

Ijin

Perceraian

selesai,

PNS

yang

bersangkutan beserta mantan istri/suami di panggil ke

3.


BKD untuk

menerima

surat

ijin

keterangan

melakukan perceraian.

perceraian/surat

Maksimal 1 bulan sejak diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

4.

Biaya/tarif

Gratis

5.

Produk layanan

 Ijin Perceraian  Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian

6.



10. Jenis Pelayanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Pendaftaran Anak: No. 1.

Komponen Persyaratan pelayanan

Uraian Tunjangan Istri/Suami : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan pengajuan Tunjangan Suami/Istri membawa surat pengantar dari satuan kerjanya dengan melampirkan persyaratan :  Laporan Perkawinan sebanyak 5 lembar ;  Surat Nikah yang sudah dilegalisir KUA sebanyak 5 set ;

 Model C sebanyak 5 lembar (tanda tangan dan stempel semua asli) ;  Mengisi Blanko Penunjukan Suami/Istri sebanyak 5 lembar (blanko disediakan di Satuan Kerjanya masingmasing). Pendaftaran Anak : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Pendaftaran Anak membawa surat pengantar dari satuan kerjanya dengan melampirkan persyaratan :  Mengisi Blanko Pendaftaran Anak sebanyak 5 lembar (blanko disediakan di Satuan Kerjanya masing- masing) ;  Mengisi Blanko Laporan Pertambahan Anak sebanyak 5 lembar (Blanko disediakan di Satuan Kerjanya masingmasing) ;  Model C sebanyak 5 lembar (tanda tangan dan stempel asli semua) ;  Surat Nikah dilegalisir KUA sebanyak 5 set ;  Akte Kelahiran Anak dilegalisir sebanyak 5 lembar. Peralihan Tunjangan Istri/Suami dan Anak : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan peralihan Tunjangan Suami/Istri dan Anak melampirkan surat keterangan pemberhentian tunjangan dari bendahara gaji Suami/Istri yang sebelumnya menanggung (Asli, legalisir). 2.

Sistem, prosedur

mekanisme

dan

PROSEDUR PENGAJUAN TUNJANGAN ISTRI/SUAMI DAN PENDAFTARAN ANAK

10. Surat Permohonan

11. Pemeriksaan Berkas

4. Selesai 3.b Pemrosesan Tunjangan

Keterangan Bagan : 1.

Surat permohonan PNS yang bersangkutan dikirim ke BKD disertai pengantar dari Satker ;

2.

Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak, jika ada kekurangan berkas, PNS pemohon dihubungi melalui Satkernya untuk segera melengkapi berkas ;

3.

Permohonan tunjangan diproses ;

4.

Permohonan tunjangan yang sudah jadi sifatnya hanya

pengantar untuk diproses lebih lanjut oleh

bendahara

gaji

Badan Pengelolaan

PNS

yangbersangkutan

ke

Keuangan dan Aset Daerah

Kota Madiun. 3.


Maksimal 1 bulan

4.

Biaya/tarif

Gratis

5.

Produk layanan

Pengantar tunjangan istri/suami dan pendaftaran anak

6.



11. Jenis pelayanan : Penghimpunan dan Pengverifikasian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) : No. 1.


Uraian Pengisian Formulir SKP yang telah diberikan sebelumnya oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun kepada masing-masing SKPD di Kota Madiun.

2.

Sistem, prosedur

mekanisme

dan

PROSEDUR PENGHIMPUNAN DAN PENGVERIFIKASIAN SKP DAN PPKP

SKP dan PPKP dari SKPD

Verifikasi SKP dan PPKP

Diteliti

Direvisi sesuai Perbaikan

Salah

Benar

Dikirim ke BKD (Penghimpunan)

SKP dan PPKP dicek ulang

Selesai

Keterangan Bagan : 1. Berkas Formulir SKP dan PPKP diisi oleh masing-masing SKPD ; 2. Setiap SKPD mengumpulkan SKP dan PPKP kemudian diverifikasi benar dan salahnya ; 3. a. jika pengisiannya benar, maka dilanjutkan ke tahap penghimpunan ; b. jika pengisiannya salah, maka akan direvisi oleh SKPD yang bersangkutan ; 4. Merevisi SKP dan PPKP sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengisian SKP dan PPKP ; 5. Setelah direvisi kemudian dihimpun kembali di BKD Kota Madiun ; 6. SKP dan PPKP yang telah terhimpun di cek ulang dan diteliti oleh petugas untuk memastikan kebenaran isi

dari SKP dan PPKP tersebut; 7. Selesai. 3.


Maksimal 1 bulan

4.

Biaya/tarif

Gratis

5.

Biaya/tarif

Gratis

6.



12. Jenis Pelayanan Seleksi Penerimaan CPNS: No.

Komponen

1.


2.

Sistem,

mekanisme

Uraian Dapat dilihat di http://panselnas.menpan.go.id dan

PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CPNS

prosedur

1. Pendaftar

4.

2. Seleksi Administrasi

Tes Wawancara

3. Seleksi TKD/TKB

5.Pengumuman Hasil Seleksi Keterangan Bagan : 1. Calon peserta seleksi penerimaan CPNS mencari informasi mengenai formasi instansi yang diminati serta

melakukan

pendaftaran

http://panselnas.menpan.go.id mengirim

surat

lamaran

online

melalui

(sscn.bkn.go.id)

tulisan

tangan

dan

dengan

melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan sesuai persyaratan pendaftaran kepada Pemerintah Kota Madiun (Cap Pos) ; 2. Pemerintah Kota Madiun akan menyeleksi administrasi yang telah didaftarkan secara online maupun

surat

lamaran yang dikirim oleh peserta ; 3. Pendaftar yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti

seleksi

TKD/TKB

Dasar/Tes

Kemampuan

(Tes

Bidang)

Kemampuan

yang

berbasis

komputer (Computer Assited Test) ; 4. Pengumuman

Hasil

Seleksi

Penerimaan

CPNS

Pemerintah Kota Madiun 3.


-

4.

Biaya/tarif

Gratis

5.

Produk layanan

-

6.



13. Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/c keatas

No. 1.


Uraian 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nota Usul yang ditandatangani oleh Walikota Surat Pengantar dari Gubernur Surat Pengantar dari SKPD Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2 (dua) Tahun Terakhir Fotocopy Sah Ijazah Terakhir Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan 20tructural/fungsional Fotocopy Sah SPP dan SPMT Fotocopy Sah Karpeg Fotokopy SK Penyesuaian Masa Kerja

2.

Sistem, prosedur

mekanisme

12. Daftar Riwayat Pekerjaan 13. Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional PROSEDUR PENETAPAN KENAIKAN dan PANGKAT GOL. IV/C KEATAS

Usulan permohonan KP

Nota Usulan KP dikirim ke Gubernur

Usulan KP dikirim ke BKN Jakarta untuk diverifikasi

Berkas diverifikasi

Nota Usulan KP ditandangani Walikota

Sk Kenaikan Pangkat di proses dan ditandatangani kepala BKN

SK KP diserahkan SK KP diterima BKD dan kepada pemohon Sk Kenaikan Pangkat di ditliti serahkan kepada pemohon

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya.

3.


4.

Biaya/tarif

2. Dilakukan verifikasi dan Proses Berkas Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum. 3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang ditanda tangani oleh Walikota 4. Nota usul dikirim kepada Gubernur untuk mendapatkan pengantar dari Gubernur. 5. Pengantar KP dari Gubernur dikirim ke BKN Jakarta untuk diverifikasi sampai proses cetak SK KP yang ditandatangani oleh Kepala BKN. 6. SK Kenaikan Pangkat diterima oleh BKD 7. SK Kenaikan Pangkat dipersiapkan oleh Fungsional Umum sebelum diserahkan kepada PNS Pemohon 8. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat diserahkan kepada PNS Pemohon. 3 bulan hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKN -

5.

Produk layanan

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

6.



14. Jenis Pelayanan Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b No. 1.


Uraian 1. Nota Usul yang ditandatangani oleh Kepala BKD 2. Surat Pengantar dari SKPD 3. Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir 4. Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2 (dua) Tahun Terakhir 5. Fotocopy Sah Ijazah Terakhir

2.

Sistem, prosedur

mekanisme

6. Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar 7. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional 8. Fotocopy Sah SPP dan SPMT 9. Fotocopy Sah Karpeg 10. STLUD/Diklatpim/Ijazah S2 bagi yang PNS pindah golongan ruang 11. Daftar Riwayat Pekerjaan 12. Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional PROSEDUR PENETAPAN KENAIKAN dan PANGKAT GOLONGAN IV/a DAN IV/b


Nota Usulan KP dikirim ke Gubernur

Usulan KP dikirim ke BKN Kanreg II untuk diverifikasi

SK KP diserahkan kepada pemohon

Berkas diverifikasi

Nota Usulan KP ditandangani Kepala BKD

Sk Kenaikan Pangkat di proses dan ditandatangani oleh Gubernur

SK KP diterima BKD dan ditliti

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2. Dilakukan

verisikasi

dan

Proses

Berkas

Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum. 3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang ditanda tangani oleh Kepala BKD 4. Nota usul dikirim ke BKD Provinsi untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut bersama BKN Kanreg II 5. SK Kenaikan Pangkat telah ditandatangani oleh Gubernur. 6. SK Kenaikan Pangkat diterima oleh BKD Kota Madiun. 7. SK

Kenaikan

Fungsional

Pangkat

Umum

dipersiapkan

sebelum

oleh

diserahkan

kepada PNS Pemohon

8. Surat

Keputusan

Kenaikan

Pangkat

diserahkan kepada PNS Pemohon. 3.


4.

Biaya/tarif

1,5 bulan hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Gubernur -

5.

Produk layanan


6.



15. Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah No. 1.


Uraian 1. Nota Usul yang ditandatangani oleh Kepala BKD 2. Surat Pengantar dari SKPD 3. Fotocopy sah SK PNS 4. Fotocopy sah PMK 5. Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir 6. Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2 (dua) Tahun Terakhir 7. Fotocopy Sah Ijazah Terakhir 8. Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar 9. Fotocopy Sah Karpeg 10. Fotocopy STLUD Tk. I/Diklatpim IV/Ijazah DIV/S1 bagi yang PNS pindah golongan ruang 11. Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional

2.

Sistem, prosedur

mekanisme

dan

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN III/D KEBAWAH


Berkas diverifikasi

Nota Usulan KP dikirim ke BKN Kanreg II

Nota Usulan KP ditandangani Kepala BKD

diterbitkannya nomor dan tanggal persetujuan CG di SAPK

Sk Kenaikan Pangkat di proses BKD dan ditandatangani oleh Walikota

SK KP diteliti

Sk Kenaikan Pangkat di serahkan kepada pemohon

Sk Kenaikan Pangkat di teliti

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar

4.

dari Satuan Kerjanya. Dilakukan verisikasi dan Proses Berkas Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum. 3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang ditanda tangani oleh Kepala BKD 4. Nota usul dikirim ke BKN Kanreg II Sby untuk diverifikasi hingga diterbitkannya nomor dan tanggal persetujuan CG di SAPK 5. Nomor dan tanggal persetujuan CG diproses lebih lanjut oleh Fungsional Umum BKD dengan dibuatkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Walikota 6. SK Kenaikan Pangkat dipersiapkan oleh Fungsional Umum sebelum diserahkan kepada PNS Pemohon 7. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat diserahkan kepada PNS Pemohon Jangka waktu penyelesaian 27 hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Walikota Biaya/tarif

5.

Produk layanan


6.



2.

3.

16. Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS No.

Komponen

1.


2.

Sistem,

mekanisme

Uraian 1. Surat usulan 2. Berkas syarat administrasi dan PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PNS

prosedur

Usulan permohonan Kenaikan Gaji Berkala

Berkas diverifikasi

SK Gaji Berkala proses BKD dan ditandatangani oleh Kepala BKD

Sk Kenaikan Gaji Berkala di serahkan kepada pemohon

Keterangan Bagan 1. Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang telah memenuhi syarat. 2.

Dilakukan verisikasi dan Proses Berkas Kenaikan

Gaji

Berkala

oleh

fungsional

umum. 3.

Apabila memenuhi syarat, dibuatkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang ditanda tangani oleh Kepala BKD

4.

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala diserahkan kepada PNS Pemohon

3.


4.

Biaya/tarif

3 hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Gaji Berkala yang ditandatangani oleh Kepala BKD -

5.

Produk layanan

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

6.



17. Jenis

Pelayanan

:

Penetapan

Pengangkatan

PNS

Dalam

Fungsional No. 1.


Uraian 1. 2. 3.

Usulan dari SKPD Fc. SK Capeg Fc. SK PNS

Jabatan

4. 5. 6. 2.

Sistem, mekanisme prosedur

Fc. Ijasah dan transkrip sesuai CPNS Persetujuan dari Instansi yang berwenang asal Jabatan Fungsional yang diusulkan Angka Kredit Pertama dari Instansi yang berwenang

PROSEDUR PENETAPAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

dan

Surat Usulan dinaikkan kepala BKD dianalisa dan disposisi

Usulan Penetapan Pengangkatan PNS dlm Jabfung.

SK Dinaikkan ke Bag. Hukum untuk diteliti kemudian di tandatangani Walikota

SK Penetapan Pengangkatan PNS dlm Jabfung di proses

BKD membuatkan Petikan dan Salinan SK Pengangkatan PNS dlm Jabsung

SK KP diserahkan kepada SKPD pengusul

Keterangan Bagan 1.

Surat

permohonan

Pengangkatan

PNS

Usulan dalam

Penetapan jabatan

Fungsional yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya.

2.

Surat dinaikkan kepada Kepala BKD untuk di analisa dan diberikan disposisi kepada Kepala Bidang Mutasi

3.

Bidang Mutasi memproses Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

4.

Surat

Keputusan

Jabatan

Pangangkatan

Fungsional

ditanda

dalam tangani

Walikota setelah diteliti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun. 5.

Setelah

Surat

ditanda

Keputusan

tangani

oleh

disetujui Walikota,

dan BKD

membuatkan Petikan dan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan. 6.

Surat Keputusan di serahkan kepada SKPD pengusul.

3.


4. 5. 6.

Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

1 (satu) bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan ke Walikota Madiun lewat Bagian Hukum sampai SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Jadi SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

18. Jenis Pelayanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS No. 1.


Uraian 1. Surat Permohonan MPP dan pengantar dari SKPD 2. Pengajuan berkas Pensiun

2.


PROSEDUR PENETAPAN IJIN BEBAS JABATAN (MPP) PNS

dan

Usulan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS

SK Dinaikkan ke Bag. Hukum untuk diteliti kemudian di tandatangani Walikota

BKD membuatkan Petikan dan Salinan SK MPP


SK MPP PNS di proses

SK MPP diberikan kepada pemohon

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Penetapan Ijin Bebas

Jabatan

(MPP)

PNS

yang

bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2.

Surat

permohonan

di

naikkan

kepada

Kepala BKD untuk disposisi 3.

Bidang Mutasi melakukan verisikasi, apabila memenuhi

syarat

maka

akan

diproses

Berkas Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) 4.

Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan

(MPP)

PNS

ditanda

tangani

Walikota setelah diteliti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun. 5.

Setelah

Surat

ditanda

Keputusan

tangani

oleh

disetujui Walikota,

dan BKD

membuatkan Petikan dan Salinan Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP). 6.

Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) diserahkan kepada PNS Pemohon.

3.


1 (satu) bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan ke Walikota Madiun lewat Bagian Hukum sampai SK MPP Jadi

4.

Biaya/tarif

-

5.

Produk layanan

SK MPP

6.



19. Jenis Pelayanan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS No. 1.


Uraian 1. Surat Permohonan Pensiun 2. Fc. Karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Mutasi (bila ada) 3. Fc. SKP dan PPK 2 (dua)Tahun terakhir 4. Fc. Konvensi NIP 5. Fc. Ijasah dan Traskrip sesuai CPNS

6. Surat Pernyataan benar benar bekerja pada Instasi yang diajukan bermaterai 7. Surat

Keterangan

dari

Yayasan

yang

diajukan 8. Fc. Surat ijin Pendirian/Operasional Yayasan yang dilegalisir Notaris 9. Fc. SK Pengangkatan Honorer dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan SK 10. SK Asli Pengangkatan sbg Honorer 11. Surat

Keterangan

dari

Kepala

SKPD

Pemohon. 2.


dan

PROSEDUR PENETAPAN PENYESUAIAN MASA KERJA PNS

Usulan Penetapan Penyes. Masa Kerja

Surat usulan di verifikasi oleh BKN Kanreg II untuk diterbitan Nota Persetujuan


Mmebuatkan Surat pengantar ke Kanreg II BKN

SK Penyesuaian Masa SK Dinaikkan ke Bag. Kerja di proses oleh BKD Hukum untuk diteliti

kemudian di tandatangani Walikota

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Penyesuaian

Usulan

Masa

Kerja

Penetapan PNS

yang

bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2.

Surat

permohonan

di

naikkan

kepada

Kepala BKD untuk disposisi 3.

Bidang Mutasi memproses surat pengantar untuk dikirim ke Kantor Regional II BKN Surabaya

dan

diproses

Nota

Persetujuannya. 4.

Setelah mendapatkan Nota Persetujuan dari Kantor Regional II BKN Surabaya BKD memproses Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS.

5.

Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS ditanda tangani Walikota setelah

diteliti

oleh

Bagian

Hukum

Sekretariat Daerah Kota Madiun. 6.

Setelah ditanda

Surat

Keputusan

tangani

oleh

disetujui Walikota,

dan BKD

membuatkan Petikan dan Salinan Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS.

7.

Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS diserahkan kepada PNS Pemohon.

3.


4. 5. 6.

Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

1 (satu) bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan ke Kantor BKN Regional II Surabaya sampai SK PMK Jadi SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK) 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

20. Jenis Pelayanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas No. 1.

Komponen

Uraian 1. 2. 3. 4.


5. 6. 7.

8.

9. 10. 11. 2.


dan

Surat Permohonan Pensiun Daftar Susunan Keluarga Fc. Surat Nikah Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4) Fc. SK Capeg, SK Pangkat Terakhir, KGB, Karpeg dan Taspen Daftar Riwayat Pekerjaan Surat Keterangan benar-benar tidak membawa/menyimpan surat-surat dan barang berharga milik negara Surat Keterangan belumpernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir Fc. SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir Lembar DPCP Foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar

PROSEDUR PENETAPAN PENSIUN PNS GOLONGAN IV/c KE ATAS

Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas

SK pensiun diterima BKD dan diteliti

Berkas diverifikasi

Berkas usulan di kirim ke BKN Kanreg II untuk diproses

SK Pensiun diserahkan kepada pemohon

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2. Dilakukan verifikasi dan Proses Berkas Pensiun oleh fungsional umum. 3. Berkas usulan yang telah memenuhi syarat dikirim ke Kantor regional II BKN Surabaya untuk diproses Surat Keputusan Pensiunnya. 4. Surat Keputusan Pensiun diterima oleh BKD dan diteliti sebelum diserahkan kepada pemohon.

5. 3.


4. 5.

Biaya/tarif Produk layanan

6.


Surat Keputusan Pensiun diserahkan kepada PNS Pemohon 1 (satu) tahun untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan PNS Pemohon sampai SK dari BKN Jakarta jadi SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

21. Jenis Pelayanan : Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/b ke Bawah No. Komponen 1. Persyaratan pelayanan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10. 11. 2.


dan

Uraian Surat Permohonan Pensiun Daftar Susunan Keluarga Fc. Surat Nikah Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4) Fc. SK Capeg, SK Pangkat Terakhir, KGB, Karpeg dan Taspen Daftar Riwayat Pekerjaan Surat Keterangan benar-benar tidak membawa/menyimpan surat-surat dan barang berharga milik negara Surat Keterangan belumpernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir Fc. SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir Lembar DPCP Foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar

PROSEDUR PENETAPAN PENSIUN PNS GOLONGAN IV/b KE BAWAH

Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/b ke bawah

Berkas diverifikasi

SK pensiun diterima BKD dan diteliti

Berkas usulan di kirim ke BKN Kanreg II untuk diproses

SK Pensiun diserahkan kepada pemohon

3.

4. 5.

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/b ke Bawah di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2. Dilakukan verifikasi dan Proses Berkas Pensiun oleh fungsional umum. 3. Berkas usulan yang telah memenuhi syarat dikirim ke Kantor Regional II BKN Surabaya untuk diproses Surat Keputusan Pensiunnya. 4. Surat Keputusan Pensiun diterima oleh BKD dan dan diteliti sebelum diserahkan kepada pemohon. 5. Surat Keputusan Pensiun diserahkan kepada PNS Pemohon. Jangka waktu penyelesaian 3 Bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan PNS Pemohon sampai SK dari BKN jadi Biaya/tarif Produk layanan SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS

6.



22. Pelayanan permohonan Izin Belajar

No. 1.

Komponen

Uraian Izin Seleksi

Persyaratan

 Pengumuman Brosur penerimaan mahasiswa baru

pelayanan

 FC Formulir Pendaftaran  Rekomendasi Kepala SKPD  Surat Pengantar dari instansi  Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS Izin Belajar  Rekomendasi Kepala SKPD  Surat Pengantar dari instansi  Surat izin seleksi  Surat Keterangan kuliah/ lulus ujian masuk dari lembaga pendidikan  Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin  SK Pangkat Terakhir  Daftar Penilaian Pekerjaan  Daftar riwayat Hidup  Surat

pernyataan

bermaterai

yang

menyatakan

bahwa: -

Tidak menuntut Jabatan dan penyesuaian ijazah

-

Bersedia

menanggung

seluruh

biaya

yang

dibutuhkan. -

Pendidikan

diikuti

diluar

jam

dinas

dan

menggangu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari 2.

Sistem,

mekanisme

dan prosedur

PERMOHONAN IZIN BELAJAR

tidak

1.Pengajuan Permohonan 2.. Pemeriksaan Izin Seleksi

Berkas

3.b Proses Surat Izin Seleksi Belajar

3. a Surat Penolakan

Lulus seleksi 4. Surat Izin Seleksi Belajar

5b. Pengajuan Permohonan Izin

Tidak Lulus seleksi

5a. proses berhenti


8. Selesai

7. Proses SK Izin Belajar

Keterangan bagan: 1. Pemohon mengajukan permohonan izin mengikuti Seleksi melalui SKPD masing-masing ditujukan

3.

Jangka

kepada Walikota dengan tembusan ke BKD. 2. Surat masuk diperiksa dan diteliti baik mengenai kelengkapan berkas persyaratan maupun kesesuaian lembaga belajar. 3. a. apabila tidak memenuhi syarat untuk bisa mengikuti seleksi masuk kuliah, maka dikeluarkan surat penolakan kepada pemohon. b. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan Surat Izin mengikuti Seleksi. 4. Surat izin seleksi dikirim kepada pemohon. 5. a. apabila tidak lulus seleksi, maka proses berhenti dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya. b. apabila lulus seleksi, Pemohon mengajukan permohonan izin belajar melalui SKPD masingmasing ditujukan kepada Walikota dengan tembusan ke BKD. 6. Surat masuk diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas pemohon. 7. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan Surat Izin Belajar. 8. Surat Izin Belajar dikirim kepada pemohon. waktu Izin Seleksi : 2 (dua) hari

penyelesaian

Izin Belajar: 2 (dua) Hari

4.

Biaya/tarif

-

5.

Produk layanan

Surat Izin Seleksi Belajar, Surat Izin Belajar

6.



23. Jenis Pelayanan Permohonan Tugas Belajar No. 1.


Uraian Seleksi Tugas Belajar  Pengumuman Brosur penerimaan mahasiswa baru  FC Formulir Pendaftaran  Rekomendasi Kepala SKPD

 Surat Pengantar dari instansi  Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS Tugas Belajar  FC SK Pangkat Terakhir  FC Daftar Penilaian Pekerjaan  Daftar riwayat Hidup  FC Ijazah dan Transkrip nilai terakhir dilegalisir  Surat Izin mengikuti Seleksi  Surat Pengantar dari instansi  Surat Keterangan kuliah/ lulus ujian masuk dari lembaga pendidikan  Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS  Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa: - tidak menuntut Jabatan dan penyesuaian ijazah - Bersedian menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan. 2.

Sistem,

mekanisme

PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

dan prosedur

1.Pengajuan Permohonan Izin Seleksi

2.. Pemeriksaan Berkas

3.b Proses Surat Izin Seleksi Belajar

3. a Surat Penolakan

Tidak Lulus seleksi

5a. proses berhenti

4. Surat Izin Seleksi Lulus seleksi

6.. Pemeriksaan Berkas oleh BKD 5b. Pengajuan Permohonan Tugas belajar

SK telah ditandatangani Walikota dikembalikan ke BKD

7. Proses di Bagian Hukum untuk Penandatangaan SK Belajar di BKD

Selesai

Keterangan bagan: 1. Pemohon melalui

mengajukan SKPD

permohonan

masing-masing

izin

Seleksi

ditujukan

kepada

Walikota dengan tembusan ke BKD. 2. Surat masuk diperiksa dan diteliti baik mengenai kelengkapan berkas persyaratan maupun kesesuaian lembaga belajar. 3. a.

apabila

tidak

mengikuti

memenuhi

seleksi

syarat

masuk

untuk

kuliah,

bisa maka

dikeluarkan surat penolakan kepada pemohon. a. apabila

seluruh

persyaratan,

maka

kelengkapan surat

memenuhi

permohonan

akan

diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan Surat Izin

mengikuti Seleksi. 4. Surat izin seleksi dikirim kepda pemohon. 5. a. apabila tidak lulus seleksi, maka proses berhenti dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya b. apabila

lulus

seleksi,

Pemohon

mengajukan

permohonan Tugas belajar melalui SKPD masingmasing

ditujukan

kepada

Walikota

dengan

tembusan ke BKD. Dan Surat masuk diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas pemohon. 6. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dibuat draft Surat Keputusan Walikota tentang Tugas Belajar. 7. Draft SK dikirim ke Bagian Hukum untuk mendapat persetujuan

dan

dikirim

ke

Walikota

untuk

ditandatangani. 8. SK

yang

telah

ditandatangai

oleh

Walikota

dikembalikan ke BKD. 9. SK Tugas Belajar dikirim kepada pemohon.

3.

Jangka

waktu Izin Seleksi : 2 (dua) hari

penyelesaian

SK Tugas Belajar: 7 (tujuh) Hari

4.

Biaya/tarif

-

5.

Produk layanan

Surat Izin Seleksi, Surat Keputusan Walikota tentang Tugas Belajar

6.



24. Jenis Pelayanan Laporan Ijin Belajar No. 1.

Komponen

Uraian

Persyaratan pelayanan  Surat Laporan selesai belajar dari SKPD

 Surat Keterangan lulus dari lembaga pendidikan  FC Ijazah dan transkrip nilai  FC surat Izin Belajar

2.

Sistem,

LAPORAN IJIN BELAJAR

mekanisme

dan prosedur

1. Pengajuan Laporan Ijin belajar

2. Berkas dihimpun

Dilakukan update Data Pegawai pada Simpeg BKD

Keterangan bagan: 1. Pemohon mengajukan Laporan Ijin Belajar melalui SKPD masing-masing ditujukan kepada Walikota dengan tembusan ke BKD. 2. Surat Ijin Belajar dihimpun dan di arsip oleh BKD 3. Mengupdate Data Pegawai pada Simpeg BKD

4.

Jangka penyelesaian Biaya/tarif

5.

Produk layanan

Pencatatan laporan, SK Penugasan Kembali

6.



3.

waktu 1 (satu) hari -

25. Jenis Pelayanan Laporan Tugas Belajar No. 1.

2.

Komponen

Uraian

Persyaratan pelayanan  Surat Laporan selesai belajar dari SKPD  Surat Keterangan lulus dari lembaga pendidikan  FC Ijazah dan transkrip nilai  FC surat Izin Belajar LAPORAN TUGAS BELAJAR Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Pengajuan Laporan tugas belajar


Staf/Struktural

6 a. Selesai

5. SK yg telah Ditandatangani Walikota dikembalikan ke BKD Fungsional

Keterangan bagan: 1. Pemohon membuat Laporan Tugas Belajar melalui SKPD

masing-masing

ditujukan

kepada

Walikota

dengan tembusan ke BKD. 2. Surat

masuk

diperiksa

dan

diteliti

mengenai

kelengkapan berkas 3. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka laporan akan diproses lebih lanjut untuk dibuat Draft Surat Keputusan Walikota tentang Penugasan Kembali. 4. Draft SK dikirim ke Bagian Hukum untuk mendapat persetujuan dan kemudian dikirim ke Walikota untuk

ditandatangani. 5. SK

yang

telah

ditandatangai

oleh

Walikota

dikembalikan ke BKD. 6. SK penugasan kembali telah selesai, a. Untuk strukural, SK langsung dikirim kepada yang bersangkutan. b. Untuk fungsional, SK dikirim kepada Bidang Mutasi untuk dibuat SK pengaktifan kembali dalam jabatan fungsional.

4.

Jangka penyelesaian Biaya/tarif

5.

Produk layanan

Pencatatan laporan, SK Penugasan Kembali

6.



3.

waktu 7 (tujuh) hari -

26. Jenis Pelayanan Sewa Gedung Diklat No.

Komponen

Uraian

1.

Persyaratan pelayanan  Surat Laporan selesai belajar dari SKPD

2.

Sistem,

SEWA GEDUNG DIKLAT

mekanisme

dan prosedur

Surat Masuk Sewa Gedung Diklat

Tidak bisa disewa

Penyewa Datang ke Gedung Diklat

Melihat daftar jadwal penyewa Gedung Diklat

Menerima telepon Dari Penyewa Gedung Diklat

Bisa disewa

Konfirmasi Penyewa

Arsip Surat Penyewa

Konfirmasi Penyewa

Keterangan bagan: 1. Penyewa gedung Diklat melalui a. Mengirim Surat Pinjam / Sewa gedung Diklat yang ditujukan kepada kelapa BKD. b. Peminjam/Penyewa bisa Datang ke gedung Diklat bertemu dengan petugas di Gedung Diklat c.

Penyewa bisa melakukan peminjaman Gedung Diklat melalui telepon ke Gedung Diklat

2. Petugas Gedung Diklat Melihat Jadwal Peminjaman Gedung apakah penyewa bisa menyewa atau tidak pada tanggal yang diajukan oleh penyewa 3. Bisa atau Tidak Bisa Menyewa Petugas melakukan konfirmasi kepada Penyewa Gedung 4. Surat Sewa dihimpun / diarsipkan 3.

Jangka penyelesaian

4.

Biaya/tarif

waktu 1 (satu) hari

1. Untuk Sewa Aula atau Hall a. Siang Hari Rp. 2.500.000/per hari b. Malam Hari Rp. 3.000.000/Per hari c. Siang Hari s/d Malam Hari Rp. 4.000.000/Per hari 2. Fasilitas Lain

a. Kamar

tidur

VIP

(kapasitas

2

orang)

Rp.

200.000/per hari b. Kamar tidur (kapasitas 4 orang) Rp. 150.000/per hari c. Ruangan makan VIP Rp. 75.000/per hari d. Ruangan Makan Rp. 200.000/per hari e. Ruang Kelas Rp. 400.000/per hari

Keterangan

: Untuk Penyewa Lingkup SKPD atau

Instasi Pemerintah Kota Madiun hanya dikenakan tarif 50% dari tarif tersebut diatas. 5.

Produk layanan

Pelayanan Sewa Gedung Diklat

6.



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN

Drs. AGUS ARDIYANTO Pembina Utama Muda NIP. 19570626 198603 1 021

dari instansi vertikal dan stakholder. PROSEDUR PENERIMAAN SURAT MASUK prosedur

Recommend Documents