Daftar lsi
JULI-DESEMBER
20I2
ABSTRAK
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesej a hteraa n FOKUS
Pensembansan Kawasan Ekofromi KhUsus dalam Kerangka Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional KAJIAN
Pola I nvestasi I nfrastruktur Bidang PU di Wilayah Timur lndonesia
Pembansunan Kawasan Perbatasin Pulau Kal imantan Kebiiakan Peningkatan Penanganan Aksei Jalan Pelaluhan dalam" Rangka Menunjang Kelancaran Arus Barang dan Jasa SUDUT PANDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
Arah Kebijakan Menuju Kebijakan yang Terarah Strategi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
4#
!rL
JENDELA DUNIA
Koridor Pembangunan Malavsia (Studi Kasus: Kolidor Ekonoini lskandar Malaysia)
sfi
VISI & INSPIRASI i OR.
hd
. MOCHAMMAD AMRON, M.Sc
OPINI
Motivasi terhadap Pekeriaan dan Karier dalam Bingkai Reformasi Birokrasi
**
TENTANG PUSKASTRA WARTA PUSKASTRA
T?
GALERI PUSKASTRA
#,2
FOTO SAMPUL
Bangunan Hijau Kampus Kementerian Pekerjaan Umum: Gedung yang didesain berk0nsep green ini mendapatkan pengakuan Platinum {sertifikattertinggi) dari GreenBuildingCouncillndonesra (GBCt) sebagai Bangunan Hijau. Diresmikan pemakaiannya oleh Menteri PU Djoko Kirmanto pada I Juni 20l2,gedung baru itu merupakan salah satu bukti nyata k0mitmen Kementerian PU mengurangi emisi C0rdemi menjaga ekologi melalui penghematan pemakaian energi yang berdampakpada efislensi biaya operasional. Bangunan Hijau Kampus Kementerian PU ini mampu mengurangi kebutuhan terhadap infrastruktur Iain seperti listrik, air, lahan, material, dan limbah konstruksi sehingga berperan dalam pengurangan dampak kerusakan lingkungan, baik pada level lokal maupun global. F0T0: PUSK0I'4 KEMENTERIAN PU
ada 29 Mei 2012di BalikPaPan,
namun tidak dapat diPisahkan
Di antaranya, PercePatan
Provinsi Kalimantan Timur,
dalam pengelolaannYa, Yaitu batas
penyelesaian penetapan dan penegasan
dilangsungkan Rapat
wilayah negara (border) dan kawasan er).
segmen batas negara Yang masih be rmasa ah (0 utstandi ng Bou ndary
Pengelolaan perbatasan bernilai
Problem I OBP): peningkatan uPaYa
Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur bertema
perbatasan (fronti
I
'Membangun Kawasan Perbatasan untuk
sangat strategis dan Penting
Kesejahteraan Masyarakat'. Rapat ini
mengingat terkait langsung dengan
pengamanan batas negara Yang didukung sarana-prasarana pertahanan
menghasilkan 12 poin rumusan Yang, pada prinsipnya, juga meruPakan
upaya penegakan kedaulatan negara,
keamanan yang memadai, peningkatan
penegakan pertahanan dan keamanan
upaya penindakan serta Penegakan
rekomendasi untuk pemerintah dalam
negara, pendayagunaan sumber daYa
hukum terhadap pelanggaran
membangun kawasan perbatasan dalam
dan pemerataan pembangunan,
batas negara dan kegiatan ilegal di
arti luas dan menyeluruh.
serta tanggung jawab bersama
perbatasan; pembenahan manajemen
dalam membangun daya saing
atau pengelola an exit-entry point
warga masyarakat perbatasan untuk
telah disepakali pada Border Crossing
mengimbangi aktivitas sosial ekonomi
Agreement menjadi Pos Lintas Batas
Pulau Kalimantan, fokus pembangunan
masyarakat negara tetangga. Maka,
Negara (PLBN) dengan PelaYanan
wilayah maupun kawasan perbatasan
dalam pengelolaan perbatasan tidak
customt immigration, quarantine, dan
seharusnya mencakup keseimbangan
bisa mengandalkan hanya pendekatan
security (CIQS) secara terpadu/satu atap
antara pembangunan infrastruktur
keamanan (security approach), tetapi
yang didukung sarana memadai guna
dan sumber daya manusia (SDM)-nYa.
harus juga dibarengi dengan pendekatan
menghambat pelanggaran lintas batas.
Maka, pembangunan infrastruktur
kesejahteran (prosperity approach) dan
juga diharapkan diikuti pembangunan
pendekatan lingkungan (environment
lima kondisi serta permasalahan
manusia menuju terciptanya masyarakat
approach).
umum di perbatasan, yaitu: (1) kondisi
Sebagaimana dipaParkan JURNAL PUSKASIRA edisi ini dalam kajian P emba
ngu nan Kaw asa n
Pe
rbatasa n
yang berkeadilan dan berkemakmuran
Sebanyak 12 poin rumusan
y
ang
Rumusan tersebut menjawab
masyarakatnya yang masih terisolir
tetap dalam bingkai Negara Kesatuan
yang dihasilkan Rapat Koordinasi
dan sosial ekonomi masih tertinggal
Republik lndonesia (NKRI).
Pembangunan Kawasan Perbatasan
meskipun potensi sumber daya cukup
Kalimantan Timur memang bersifat
besar; (2) kondisi infrastruktur yang
Rapat Koordinasi Pembangunan
spesifik yang disesuaikan dengan
minim dan pos-pos di wilayah perbatasan
Kawasan Perbatasan Kalimantan
karakteristik serta tuntutan kawasan
belum memadai sehingga pengawasan
tersebut, Menteri Dalam Negeri
perbatasan di provinsi tersebut.
wilayah perbatasan menjadi lemah;
Gamawan Fauzi selaku KePala Badan
Namun, beberapa poin sejalan serta
(3) terjadinya kasus-kasus pelanggaran
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
bisa dijadikan acuan kebijakan provinsi-
lintas batas oleh warga negara Rl ke
mengatakan, pengelolaan perbatasan
provinsi lain dalam mengelola kawasan
Malaysia dan sebaliknya; (4) terjadinya
mengandung dua dimensi berbeda,
perbatasannya.
kesenjangan sosial ekonomi masyarakat
Dalam sambutan saat membuka
SINERGI & SINKRONISASI PEMBANGUNAN PUSAT OAN DAERAH
di wilayah perbatasan negara Malaysia yang dapat menimbulkan kecemburuan;
seria (5) beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan belum tuntas.
Grand Design, Rencana lnduk,
dan Rencana Aksi Mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan memang bukan
tugas yang ringan dan mudah. Namun, demi NKRI dan warga negaranya, mau
tidak mau tugas mulia membela dan cinta negara harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai tanggung
KONRESIMUSRENF,ANG
jawab menjalankan amanat konstitusi. Yang dibutuhkan adalah arah
SumberiPaparanSekreiarisJendecl Kementerian PU, pembangunan Kawasan perbatasan Provinsi Ka mantan Timur', dalam Rapat Koordinasi di Baljkpapan,29 lVei 2012.
kebr.lakan serta berbagai pendekatan
dalam kebijakan mengelola perbatasan
atau rencana aksi dan pelaksanaan
berperan sebagai regulator, koordinator,
yang lebih terarah, terintegrasi, dan
pembangunan perbatasan, baik oleh
akselerator, dan dinamisator.
terukur. Terkait arah kebr.yakan, sejalan
pemerintah pusat (kementerian/LPNK
dengan Rencana Pembangunan Jangka
terkait), pemerintah daerah (provinsi,
tersebut, diberlakukan tahapan
Panjang Nasional
kabupaten/kota, bahkan kecamatan
pengembangan kelembagaan pengelola
dan Rencana Pembangunan Jangka
sebagai lokasi prioritas ILokpril), dunia
perbatasan selama lima tahun pertama
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014,
usaha, dan masyarakat secara terpadu.
(20.l0-20,l4). Kelima tahapan tersebut
(RPJ
PN) 2005-2025
telah diterbitkan UU N0.43 Tahun 2008
tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden No. BNPP,
l2 Tahun 2010 tentang
dan Peraturan Menteri Dalam
Bisa dikatakan, Grand Design dan
Untuk menjalankan peran-peran
adalah inisiasi (2010), instalasi (2011),
Rencana lnduk merupakan instrumen
konsolidasi (2012), stabilisasi (2013), dan
untuk melakukan koordinasi, integrasi,
akselerasi (2014).
sinergitas, dan sinkronisasi (KISS)
Pada kurun 2011-2014 ditetapkan
Negeri No. 3l Tahun 2010 tentang
rencana pembangunan perbatasan
lima agenda utama pengelolaan batas
0rganisasi dan Tata Kerya Sekretariat
dalam kerangka waktu, lokasi, sumber
wilayah negara dan kawasan perbatasan,
Tetap BNPP.
pendanaan, dan penanggung jawab
yaitu penetapan dan penegasan
pelaksanaannya.
batas wilayah negara; peningkatan
Agar pengelolaan perbatasan lebih terarah, terintegrasi, dan terukur,
Sesuai UU N0.43 Tahun 2008 Pasal
pertahanan, keamanan, dan penegakan
pemerintah c.q. BNPP telah menerbitkan
15 dan Perpres No.
beberapa produk kebijakan dan strategi
Pasal 3, BNPP bertugas menetapkan
kawasan; pemenuhan kebutuhan sosial
pengelolaan perbatasan, yailu Grand
kebijakan program pembangunan
dasar; dan penguatan kelembagaan.
Desrgn Pengelolaan Batas Wilayah
perbatasan, menetapkan rencana
Negara dan Kawasan Perbatasan
kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan
Pertimbangan Presiden di Jakarta, 3l
Tahun
20ll-2025 dan Rencana
Induk
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun
20ll-20.I4.
Grand Design dan Rencana lnduk
l2 Tahun 20.l0
hukum; pengembangan ekonomi
Dalam pertemuan dengan Dewan
pelaksanaan, serta melaksanakan
Vlei 2012, membahas'Kebrjakan dan
evaluasi dan pengawasan terhadap
Strategi Pengelolaan Batas Wilayah
pengelolaan batas wilayah negara dan
Negara dan Kawasan Perbatasan
kawasan perbatasan. Berdasarkan
Republik lndonesial Sekretaris BNPP
berfungsi sebagai rujukan dalam
landasan-landasan hukum tersebut,
memaparkan, saat inl terdapat 12 pulau
penyusunan perencanaan tahunan
dalam pengelolaan perbatasan BNPP pun
kecil terluar yang memerlukan perhatian
I2
PULAU KECIL TERLUAR YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS
khusus (/ihatpeta). Sedangkan menyangkut proses
penyelesaian batas wilayah negara, saat ini sedang dilakukan standard operating procedure (S0P) penyelesaian 5 (lima)
segmen (0BP) di sektor timur melalui Kelompok Kerja Bersama atau Joint WorkingGroup (JWG), yaitu: Segmen Pulau Sebatik, Segmen Sungai Sinapat, Segmen Sungai Simantipal, Segmen
2700-B 3,l00, dan Segmen
C
B
500-C
600. Dalam rangka optimalisasi
pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, untuk periode
2011-2014
wi layah pena
n
ga
nan Sumber: BNPP
difokuskan pada 12 provinsi,3S kabupaten/kota, dan
lll
sebagai Lokpri.
Lokpri terbagi dalam tiga kelompok: Lokpri l, Lokpri ll, dan Lokpri lll untuk
diintegrasikan penanganannya secara
Berbagai kegiatan strategis telah
kecamatan
dilakukan BNPP terkait pengelolaan
komprehensil integral, dan terukur oleh
wilayah perbatasan pada 2011 dan akan
BNPP.
Sekretariat BNPP dapat
dilanjutkan tahun ini serta tahun-tahun
di darat dan laut dengan kriteria: (1)
berikutnya. Untuk tahun 20.l2, sesuai
berfungsi sebagai clearing house
kecamatan yang berbatasan langsung
Peraturan BNPP Nomor I Tahun 20.l2
dalam memverifi kasi, memfasilitasi,
dengan negara tetangga dan/atau
tentang Renaksi Pengelolaan Batas
mengevaluasi, dan mengawasi
terdapat exit/entry point (di darat);
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
pelaksanaan rencana kerja serta
anggaran pembangunan perbatasan
(2) kecamatan yang secara tradisional
Tahun 20.l2, telah dialokasikan anggaran
memiliki interaksi intensif dari sisi
Rp
sosial, budaya, maupun ekonomi
anggaran diklasifikasikan berdasarkan
dengan penduduk negara tetangga
Kementerian/Lembaga dan Provinsi.
Grand Design, Rencana lnduk, dan
di sebelahnya (ditandai adany a exit/
Juga kegiatan Gerakan Pembangunan
Rencana Aksi pengelolaan batas wilayah
entry point melalui laut yang disepakati
Terpadu Perbatasan (GERBANG DUTAS)
negara dan kawasan perbatasan menjadi
dengan negara tetangga); (3)
Tahun 20,l2.
acuan BNPB Kementerian/Lembaga
kecamatan yang ditetapkan sebagai
oleh berbagai pemangku kepentingan
3.858.379.590.000. Alokasi
(stakeholders).
Terkait, dan BPP di daerah dalam
Dari keseluruhan paparan dalam
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
artikel ini, bisa disimpulkan bahwa
pengelolaan batas wilayah negara dan
(PKSN); (4) kecamatan yang memiliki
pengelolaan batas wilayah negara dan
kawasan perbatasan. x;
pulau-pulau kecil terluar (PPKT); dan (5)
kawasan perbatasan, yang selama ini
pertimbangan khusus.
masih berjalan secara parsial, bisa KEGTATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PU Dl KAWASAN PERBATASAN (RENSTRA PU
lurBber:.8iy-a:tE:i
.::,'
,,,:,
Bina Marga
,:,,,t.
PilryddiaitAif$rk$-,Ffrnbensrinan&rfuigdnittsji;p,!,iigq8a(iPantaiPttPu:Laut, 0&P Waduk, Pengendali Banjir, Rehab Embung, Feningk, Lar. Rawa Pembangunan Jalan: Tj Harapan-Galing-Sp. Tanjung-Aruk-Bts. Sarawak, Kembayan-B.Karangan-Entikong-Bts- Sarawa( Sambas-Tnh Hitam Sp-TigaApas-Simanggaris-Serudong Jayapura-Hamadi-PNG
. . . . . . .
2010-2014)
,88.9;lKt,.Eiil"l.fi .:r*!h1ti,6a{il'!!. ssl.t--tj ,Mgt1t Kalbar Kalbar
Kaltim Papua Papua
Merauke-Erambu
NTT
Ke[amenanu-0elfaub Atambua-Motoain
NTT
]d
utu
f,uatBarat,,f,1,11,..1,,I
,
i1-ii1.,;,1,i',;.:.l r,t: nnu.9q.y'
km km 92,8 km 53km 150 km 21,3 km 30,5 km 59,6
Rp70
87,7
Rp l.363 M Rp
403
M M
Rpl6M
l5l
M
Rp
6l
M
Rp
78 M
Rp
Penyediaan Air
Minum, Sanitasi, Permukiman
Riau Kepulauan Kalbar, Kaltim, Sulira. NTT,
83 kws [air minum),40
Malut'
Rp
438 M
(peimukiman) Penataan Ruang
Penyusunan RTR daerah di kawasan perbatasan
NAD,
Sumut Riau,Kepri, Sulut,
NTT,
Maluku, Malut Papua Barat, Papua
I KSN Prbtsn 75 kota/kab di perbaiasan Total dana
Rp 4.180 M
fisik
ALOKASI DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN UNTUK BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2O'I2
I
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYAAIR
2.
PROGRAM PENYELENGGARAAN
379r7+3,02
JALAN
1.259.372,O4
PROGRAM PTMBINAAN DAN PENGEMBAN6AN INFRASTRUKTUR
FERMUKIMAN
3248r3.63
REKAPITULASI PER PROGRAM PEMBANGUNAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2OI2 'I
PROVINSI ACEH
s"876,s0
2.
PROVINSI SUN4ATERA UTARA
3.539,56
3.
PROV]NSI KEPULAUAN RIAU
125.602,70
4.
PROVINSI RIAU
123.024,29
5.
PROV]NSI KALIMANTAN BARAI
276.Ss8,57
6.
PROVINSI KALI[4ANTAN IIIVIUR
305.842,41
1.
PROVINSI SULAWESI UTARA
8_
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
L
PROVINSI MALUKU
10.
PROVINSI MALUKU UTARA
t'1.
PROVINSI PAPUA
12.
PROVINSI PAPUA BARAT
ffi
96.226J2 229.6ss,4s 58"741,',t2
141.291,74
569.446;5,I 15.723,07
REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PU DAN PENATAAN RUANG PER KABUPATEN DI KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2OI2
il ,]I
KALIMANTAN BARAT
I. )
SAN4BAS
4. ALOR
13.349,59 't5.t95,19
2. BENGKAYANG 3. SANGGAU
I
4. SINTANG
12.483,16
5, KAPUAS HULU
r
1.961,54
s.33277
KALIMANTAN TIMUR
]. NUNUKAN
I.
NANGGROE ACEH OARUSSALAM ,I,
KOTA SABANG
4.163,52
l0
MOROTAI
IVIALUKU BARAT DAYA
ROKAN HILIR
13.754,05
2. MALUKU TENGGARA BARAT
2. lndragiri Hilir
17.4?O,2?
3. Kep. ARU
9.899,74
3. Kep. Meranti
3.414,30
4. BENGKALIS
11
24.256,63
5, KOTA DUMAI
PAPUA BARAT
Kep. RIAU
I, RAJA AMPAT
1. KOTA JAYAPURA
14.201,62
I. NATUNA
2. KEEROM
10.676,62
2. Kep. ANAMBAS
8.21
3. KOTA BATAM
6.860,1 3
17.521,1 6
NUSA TTNGGARA TIMUR
I. KAB.
KUPANG
0.3326s
11.692,22
5. BINTAN
r
1.626,2s
SULAWESI UIARA
3. Timor Tengah Utara
r
s.867,92
'1.
Kep. SANGIHE
9.',]31,69 6.2O2,81
1. SERDANG BEDAGAI
I
3.525,36
14.'I3,11
I.138,35 2,09
4. KARIMUN
2. BELU
9.656,68
SUMAIERA UTARA
3. KUTAI BARAT
1
9.080,11
MALUKU
I.
RIAU 'I,
9.335,63
MALUKU UTARA
I
3, PEGUNUNGAN BINTANG
A
2. Kep. TALAUD
9.209,87
2. MALINAU
PAPUA
I
19.434,26
5. ROTE N'DAO
11.027,57
I4.363,39
Sumberi Paparan Sekretaris Jenderal Kementer an pU, 'Pembangunan Kawasan Perbaiasan Provinsi Ka mantan Timu/, dalam Rapai Koordinasl di Ba kpapan.29 f4ei 2012.
