SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K
Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan
1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................ 2 DAFTAR TABEL .................................................................................................3 DAFTAR GAMBAR.............................................................................................4 PENDAHULUAN ...................................................................................................................5 DOKUMEN PENDUKUNG EKKP3K ....................................................................................7 UNIT ORGANISASI PENGELOLA DAN SUMBERDAYA MANUSIA ...............................8 LEVEL MERAH ...................................................................................................................10 LEVEL KUNING ..................................................................................................................10 LEVEL HIJAU ......................................................................................................................14 LEVEL BIRU........................................................................................................................17 Kompetensi Sikap Kerja dan Kepribadian ..........................................................................19 Kompetensi Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi ......................20 Kompetensi Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat..........................20 Kompetensi Pengelolaan Habitat dan Jenis Ikan .................................................................21 Kompetensi untuk bidang Penilaian Kondisi Biofisik KKP ................................................22 Kompetensi Bidang Penilaian Sosial-Ekonomi dan Budaya KKP .......................................23 LEVEL EMAS ......................................................................................................................23 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ...................................................................................25
2
DAFTAR TABEL Tabel 1.
Indikator-indikator yang digunakan dalam, Panduan Teknis EKKP3K
5
Tabel 2.
Tiga Aspek Teknis EKKP3K dalam Strategi dan Program Kegiatan
6
Tabel 3.
Nomor, kode dan Bidang Kompetensi SDM Pengelola Kawasan
Tabel 4.
Konservasi Perikanan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
13
Kompetensi dasar SDM Organisa Pengelola Kawasan Konservasi
16
3
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.
Unit Organisasi Pengelola dan SDM dalam tiap tingkat Kawasan Konservasi dari EKKP3K
9
Gambar 2.
Contoh Struktur Unit Organisasi dengan Jumlah SDM Minimum
11
Gambar 3.
Contoh Struktur Unit Organisasi Pengelola Minimum Pada Level HIJAU
14
Gambar 4
Contoh Struktur Unit Organisasi Pengelola Minimum Kawasan Konservasi Level BIRU
18
Gambar 5.
Aktivitas pada Kompetensi Sikap Kerja dan Kepribadian
19
Gambar 6.
Contoh Struktur Unit Organisasi Minimum Pada Level Emas
24
4
PENDAHULUAN Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disingkat menjadi E-KKP3K, bahwa dalam rangka pengelolaan kawasan secara berkelanjutan perlu disusun sebuah pedoman teknis. Adapun pedoman teknis yang akan disusun ini akan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Pedoman teknis EKKP3K ini juga merupakan alat ukur target pembangunan 20 juta ha Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2020 yang dibarengi dengan ketersediaan manfaat langsung bagi masyarakat. Tabel 1. Indikator-indikator yang digunakan dalam, Panduan Teknis EKKP3K PERINGKAT MERAH (1)
KUNING (2)
HIJAU (3)
BIRU (4)
EMAS (5)
Kawasan Diinisiasi
Kawasan Didirikan
KRITERIA Usulan Inisiatif Konservasi Identifikasi dan Inventarisasi kawasan Pencadangan Kawasan Unit Organisasi Pengelola dengan SDM Konservasi Rencana Penglolaan dan Zonasi Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Dukungan pembiayaan pengelolaan
Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi SOP pengelolaan Dikelola Minimum Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi Penetapan Kawasan konservasi Perairan Penataan batas kawasan Kawasan Konservasi Pelembagaan Dikelola Optimum Pengelolaan sumberdaya kawasan Pengelolaan social ekonomi dan budaya Kawasan Konservasi Peningkatan kesejahteraan masyarakat Mandiri Pendanaan berkelanjutan
Tujuan penulisan pedoman teknis EKKP3K ini adalah untuk menyediakan perangkat bagi pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas pengembangan pengelolaan efektif kawasan. Pedoman teknis ini juga sebagai perangkat yang dapat digunakan oleh pengelola untuk merencanakan kegiatan peningkatan kinerja serta perangkat evaluasinya.
5
Pedoman teknis ini tentunya memiliki ruang lingkup dari tiga aspek, yakni tata kelola, Sumberdaya, dan Sosial ekonomi Budaya, yang masing-masing dari aspek tersebut memiliki strategi dan program kegiatan, yang dapat dilihat pada table berikut: Tabel 2. Tiga Aspek Teknis EKKP3K dalam Strategi dan Program Kegiatan Aspek Tata Kelola
Strategi dan Program Kegiatan
Peningkatan sumberdaya manusia
Penatakelolaan kelembagaan
Peningkatan kapasitas infrastruktur
Penyususnan
peraturan
pengelolaan
kawasan
Pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat
Pengembangan kemitraan
Pembentukan
jejaring
kawasan
konservasi perairan
Pengembangan
system
pendanaan
berkelanjutan, dan
Sumberdaya
Sosial Ekonomi Budaya
Monev
Perlindungan habitat dan populasi ikan
Rehabilitasi habitat dan populasi ikan
Penelitian dan pengembangan
Pemanfaatan SDI
Pariwisata alam dan asa lingkungan
Pengawasan dan pengendalian, dan
Monev
Pengembangan sosek masyarakat
Pemberdayan masyarakat
Pelestarian adat dan budata, dan
Monev
6
Sebagai perangkat untuk evaluasi peringkat dan tingkat pengelolaan, maka evaluasi dilaksanakan secara periodik dengan jangka waktu tertentu. Panduan teknis khusus yang akan diperdalam dan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini adalah panduan yang termasuk dalam aspek Tata Kelola. Tujuan dari penulisan buku panduan dari aspek tata kelola ini tentu saja tidak terpisahkan dari prinsip utama pengelolaan dimana ketiga aspek tersebut dapat bersinergi dan menuju pengelolaan yang berkelanjutan. Metode penilaian E-KKP3K ini mengakomodasi metode-metode evaluasi efektivitas kawasan yang telah berkembang dipadukan dengan tahapan pengelolaan kawasan konservasi. E-KKP3K diharapkan menjadi sebuah alat untuk mengevaluasi efektivitas yang sekaligus dapat dijadikan alat ukur sendiri bagi pengelola kawasan konservasi perairan untuk menyelesaikan tahapantahapan pengelolaan kawasan yang perlu dilakukan dalam rangka menuju efektivitas pengelolaan/kemandirian pengelolaan KKP/KKP3K.
DOKUMEN PENDUKUNG EKKP3K Selain penggunaan buku panduan EKKP3K yang telah disusun, dan telah dapat digunakan, ada kebutuhan lain yang mendesak yang juga harus dilaksanakan, yaitu dokumen pendukung EKKP3K. Dokumen ini selain pelengkap dari buku panduan juga untuk mengakomodir evaluasi suatu kawasan baru yang akan ditetapkan sebagai kawasan perlindungan. Dokumen pendukung EKKP3K ini disusun selain juga sebagai pelengkap juga membahas tiap poin dari tiga (3) aspek yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya sehingga lebih komprehensif. Penulisan dokumen pelengkap EKKP3K untuk aspek tata kelola ini sebagai perangkat untuk mengkaji efektivitas pengelolaan
kawasan. Data awal serta informasi-informasi yang telah
diperoleh akan disusun sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan diakses. Data tentang aspek tata kelola ini dapat berupa informasi tentang status hukum dari sebuah kawasan konservasi (berupa Surat Keputusan, penunjukkan, pendirian resmi, dan lainlain), status perencanaan zonasi pengelolaan, kerangka kerja bagi badan pengelola, hak dan tanggung jawab, rencana pendanaan berkelanjutan, infrastruktur yang telah ada maupun rencana, analisis pemangku kepentingan, dan lain-lain. Data patrol dan pengawasan, termasuk data pelanggaran yang terjadi, pemeliharaan papan tanda dan pelampung perbatasan, dan kegiatan7
kegiatan lain yang ditunjukkan untuk meningkatkan dukungan setempat terhadap kawasan konservasi, juga dapat dianggap sebagi data untu aspek tata kelola. Dokumen pelengkap EKKP3K ini disusun untuk memperjelas semua aspek dan bagianbagiannya sehingga lebih mudah untuk digunakan dan dapat diaplikasikan di mana saja dengan tujuan awal pada pencapaian target luasan kawasan konservasi di tahun 2020 nanti. Bentuk suplemen yang sederhana diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan dari berbagai lapisan atau tingkat pendidikan.
UNIT ORGANISASI PENGELOLA DAN SUMBERDAYA MANUSIA Organisasi Pengelola merupakan salah satu unit dari aspek tata kelola. Organisasi pengelola yang dimaksud dalam dokumen ini adalah institusi atau lembaga baik yang didirikan oleh pemerintah maupun bukan pemerintah, yang berfungsi sebagai pengelola kawasan konservasi. Sedangkan Sumberdaya Manusia (SDM) adalah manusia sebagai pengelola di kawasan konservasi. Unit Organisasi Pengelola dan SDM pada tiap tingkat pengelolaan kawasan konservasi dapat dilihat pada gambar berikut:
8
Jml SDM pada unit Organisasi pengelola sesuai dgn fungsi pengelolaan (pengawasan, monitoring sda, sosekbud) Kualifikasi minimum SDM telah mengikuti 2 kompetensi minimum (berikut perencanaan, monev, pengawasan, penelitian, monitoring sda, sosekbud) Telah menginisiasi kemiotraan dgn pemangku kepentingan
Ada organisasi pengelola
Organisasi pengelola minimum
Kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
Organisasi Pengelola optimum
Kemitraan dengan pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik dan berdampak positif
Organisasi Pengelola mandiri dan berkelanjutan
Gambar 1. Unit Organisasi Pengelola dan SDM dalam tiap tingkat Kawasan Konservasi dari EKKP3K
Sudah ada organisasi pengelola Organisasi pengelola memiliki SDM yang ditetapkan dengan SK Jumlah SDM pengelola di unit organisasi pengelola memadai untuk menjalankan organisasi SDM pengelola telah megikuti pelatihan dasar konservasi
Belum ada organisasi pengelola
Kawasan Diinisiasi
Kawasan Didirikan
Kawasan Dikelola Minimum
Kawasan dikelola Optimum
Kawasan Mandiri
9
LEVEL MERAH Pada level MERAH, kawasan masih berupa kawasan yang diinisiasi. Pada tingkat ini belum ada unit organisasi pengelola. Tidak adanya unit organisasi pengelola juga berarti belum ada SDM pengelola kawasan tersebut. Pada tahap ini juga merupakan tahap persiapan unit organisasi pengelola serta SDMnya yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen inisiasi.
LEVEL KUNING Masuk pada level KUNING, sudah ada unit organisasi pengelola yang dibuktikan dengan adanya dokumen struktur organisasi dan/atau uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari orang perorangan atau unit organisasi pada pengelolaan kawasan. Organisasi pengelola adalah lembaga struktural yang dibentuk khusus yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dengan keputusan bupati/gubernur/menteri sesuai dengan kewenangan. Organisasi pengelola ini dapat berkembang sesuai dengan fungsinya tanpa pengembangan struktur, yang disesuaikan dengan perencanaan pengelolaan. Contoh tugas dan fungsi pengelolaan kawasan adalah tanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi bagian TUPOKSI Seksi Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (K9). SDM pada unit organisasi pada level KUNING yang tertera pada struktur organisasi juga telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) yang dibuktikan dengan dokumen penetapan atau SK kepala daerah atau menteri atau kepala unit organisasi (K10). Disesuaikan kembali dengan rencana pengelolaan, jumlah SDM pada unit organisasi pengelola ini cukup untuk menjalankan organisasi dengan TUPOKSI organisasi yang memenuhi standard yang telah ditatpkan oleh pemerintah dan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan minimum (K11). Berdasarkan fungsi dan kepentingan dalam level ini, jumlah minimum SDM dalam organisasi pengelola terdiri dari lima (5) orang yang dijelaskan dalam struktur organisasi. Struktur paling sederhana organisasi pengelola kawasan adalah adanya Ketua atau Kepala Organisasi Pengelola (1 orang), bidang Tata Usaha (1 orang), , dan Pelaksana Operasional (3 orang yang terdiri ketua/kepala bidang operasional, 1 orang sub bidang potensi dan 1 orang lagi sub bidang konservasi dan rehabilitasi). Contoh struktur organisasi pengelola sederhana pada level ini dapat dibuat sebagai berikut: 10
Ketua/Kepala Organisasi Pengelola Bidang Tata Usaha
Bidang Operasional
potensi
konservasi dan rehabilitasi
Gambar 2. Contoh Struktur Unit Organisasi dengan Jumlah SDM Minimum
Penjelasan tugas dan fungsi masing-masing SDM pada struktur unit organisasi minimum adalah sebagai berikut: Contoh tugas ketua atau kepala organisasi pengelola: -
Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan di wilayah otoritasnya berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan,
-
Memberikan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha di bidang kelautan dan perikanan di wilayahnya,
-
Melakukan pemantauan, pelaporan bidang kelautan dan perikanan di wilayah yang dipimpin,
-
Pelaksana kesetariatan dinas,
-
Menyiapkan organisasi pengelola serta seluruh komponen yang ada dalam organisasi pengelola ini untuk berkembang dan naik menjadi kawasan pengelolaan minimum. 11
Tugas dan fungsi Bidang Tata Usaha mencakup bidang-bidang kesetariatan dan administrasi organisasi. Pada level ini, bidang tata usaha juga dapat berlaku pada tugas keuangan khusunya pada jumlah minimum SDM dalam organisasi. Adapun contoh tugas umum bidang tata Usaha adalah sebagai berikut: -
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu untuk pelayanan administrasi dan pelaksanaan program,
-
Melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu untuk pelayanan keuangan, dan
-
Melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu untuk pelayanan bidang umum dan kepegawaian.
Bidang pelaksana operasional dalam organisasi pengelola di level ini dapat dibagi menjadi dua sub bidang, yakni sub bidang potensi dan sub bidang konservasi dan rehabilitasi. Untuk ketua/kepala bidang operasional bertugas mengatur bidang operasional dan membuat laporan yang diserahkan pada ketua unit organisasi. Contoh tugas umum Bidang Operasional antara lain: -
Melakukan perencanaan dan pelaksaan pelayanan, koordinasi pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan, termasuk sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil, perikanan tangkap dan budidaya,
-
Pelaksanaan koordinasi eklplorasi, eksploitasi, konservasi dan rehabilitasi kekayaan perairan (danau, sungai, rawa, dan payau, dan wilayah perairan lainnya).
SDM pada unit organisasi pengelola pada level ini juga telah mengikuti satu (1) pelatihan dasar konservasi sesuai dengan TUPOKSInya yang dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan atau sertifikat atau bukti lainnya (K12). Jenis-jenis pelatihan untuk konservasi antara lain: Pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan KKP (dikenal dengan nama MPA 101), Penyusunan Rencana Pengelolaan KKP (MPA Management Plan) dan Perencanaan Perikanan Berkelanjutan di KKP (MPA Sustainable Fisheries). Berdasarkan hasil dari lokakarya tentang kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Puslat BPSDM-KP) Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 12
(Dit KKJI – KP3K) serta USAID dalam bentuk program Coral Triangle Support Partnership Indonesia (USAID-CTSP Indonesia) yang kemudian dilanjutkan sebagai program USAIDMarine Protected Area Governance (USAID-MPAG), diketahui ada jenis-kenis kompetensi atau kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh SDM pengelola kawasan konservasi. Kompetensikompetensi dasar tersebut dapat dilihat pada table berikut ini: Tabel 3. Nomor, kode dan Bidang Kompetensi SDM Pengelola Kawasan Konservasi Perikanan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor
Kode
Bidang Kompetensi (Competence Categories)
1
01 GEN
General Personal Work Skills
2
13 PAM
Protected Areas Policies, Planning and Management
3
12 DEV
Sustainable Development and Communities
4
10 CON
Conservation Management of Ecosystem, Habitats and Species
5
05 COM
Communication
6
17 AEP
Awareness Education and Public Relation
7
16 REC
Recreation and Tourism
8
07 PRO
Project Development and Management
9
11 SOC
Socio-Economic and Cultural Assessment
10
09 NAT
Natural Resources Assessment
11
04 TRA
Staff Development and Training
12
02 FIN
Financial and Physical Resources Management
13
08 FLD
Field Craft
14
15 ENF
Enforcement
15
06 TEC
Technology and Information
16
14 SIT
Site Management
17
03 HRM
Human Resources Management
13
Pada level KUNING, yang merupakan tahapan Kawasan Konservasi Didirikan, dari semua kompetensi dasar yang disebutkan pada table di atas dapat memenuhi kompetensi prioritas yang didasarkan pada urgency, regularity dan accountability untuk mengelola kawasan dapat dikelompokkan menjadi: 1. Sikap Kerja dan Kepribadian 2. Kebijakan, Perencanaan, dan Pengelolaan Kawasan 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Pengelolaan Kawasan dan Jenis Ikan
LEVEL HIJAU Masuk pada level HIJAU, unit organisasi pengelola memiliki jumlah SDM yang sesuai dengan fungsi pengelolaan, termasuk pengawasan, monitoring sumberdaya dan sosekbud yang dapat dibuktikan lewat dokumen dan/atau laporan terkait dengan fungsi SDM pengelolaan (H20). Pada level ini contoh struktur organisasi minimum adalah sebagai berikut:
Ketua/Kepala Organisasi Pengelola
Bidang Fungsional
Keahlian
Keterampilan
Bidang Operasional
Potensi
Bidang Kesetariatan dan Tata Usaha
Bidang Keuangan
Konservasi dan Rehabilitasi
Gambar 3. Contoh Struktur Unit Organisasi Pengelola Minimum Pada Level HIJAU 14
Secara umum, tugas dan fungsi tiap jabatan yang ada pada level KUNING yang telah disebutkan sebelumnya berlaku sama pada level HIJAU. Hanya saja untk bidang pengawasan, monitoring sumberdaya, dan sosekbud merupakan tanggung jawab di Bidang Operasional dan Bidang Fungsional. Pada level ini Bidang Keuangan terpisah dari Bidang Kesetariatan dan Tata Usaha. Tugas umum dari bidang keuangan adalah melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan, termasuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Bidang Fungsional keahlian wajib dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu berdasarkan sertifikasi setara dengan keahlian yang ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan bidang funsional keterampilan mengedepankan tugas yang menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penangan berdasrkan sertifikasi yang ditentukan. Kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola di level ini memiliki minimal dua (2) kompetensi pengelolaan yang dibutuhkan, termasuk perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya dan social ekonomi budaya (H21). Memenuhi kebutuhan ini, jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan dapat dilihat pada table berikut ini:
15
Bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi pengembangan kelembagaan KKP
General Personal Work Skills
Project Development and Management
Sustainable Development and Communities
Communication
Protected Areas Policies, Planning and Management
Financial and Physical Resources Management
Nomor
1
2
3
4
5
6
Site Management
Field Craft
Natural Resources Assessment
Conservation Management of Ecosystem, Habitats and Species
Bidang kompetensi Bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk berdasarkan urgency, melaksanakan 3 strategi regularity dan generik pengelolaan accountability KKP
Sustainable Development and Communities
Communication
Socio-Economic and Cultural Assessment
Awareness Education and Public Relation
Communication
Conservation Management of Ecosystem, Habitats and Species****
Sustainable Development and Communities***
Protected Areas Policies, Planning and Management**
16
Protected Areas Policies, Planning and Management**
Sustainable Development and Communities***
Socio-Economic and Cultural Assessment
Conservation Management of Ecosystem, Habitats and Species****
Natural Resources Assessment
General Personal Work General Personal Work General Personal Skills Skills* Work Skills*
Bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi pengembangan sosialekonomi KKP
Protected Areas Awareness Education Policies, Planning and and Public Relation Management
General Personal Work Skills
Bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi pengembangan sumber daya KKP
Tabel 4. Kompetensi dasar SDM Organisa Pengelola Kawasan Konservasi
Satu hal penting pada organisasi pengelola pada level HIJAU adalah sudah adanya inisiasi untuk kerjasama dengan pemangku kepentingan lain yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan komunikasi antar pemangku kepentingan (H22). Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di tingkat ini contohnya adalah FGD atau Focus Discussion Group yang dilakukan secara terbuka. FGD dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan serta strategis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan yang berasarkan karakteristik kawasan dan juga manusianya sebagai pelaksana.
LEVEL BIRU Unit organisasi pengelola pada level BIRU sudah masuk pada tingkat pengelolaan kawasan optimum. Pada tingkat ini, organisasi pengelola kawasan telah bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga lebih fokus dan padat karya. Pada level ini kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (B41). Hal ini dapat dibuktikan lewat dokumen dan/atau laporan terkait dengan kapasitas SDM pengelolaan (bidang perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, dan sosekbud) dan/atau setifikat pelatihan atau ijasah. Contoh struktur unit organisasi pengelola minimum pada level ini dapat dilihat pada gambar berikut:
17
Ketua/Kepala Organisasi Pengelola
Sekretariat
Jabatan Fungsional
Program dan evaluasi
Ketrampilan
Keahlian
Pesisir & Pulaupulau kecil
Perikanan Tangkap
Keuangan
Perikanan Budidaya
Umum dan Kepegawaian
Usaha Perikanan
Bina pesisir laut & pulau-pulau kecil
Prasarana Perikanan Tangkap
Pengelolaan budidaya A.Tawar
Pelayanan Usaha Perikanan
Konservasi dan pengendalian SD
Sarana Perikanan Tangkap
Pengelolaan bdbaya payau & laut
Pengolahan Hasil & Pemasaran
Pemberdayaan Masy Pesisir
Pengawasan & Pengelolaan SD Ikan
Pengelolaan SD Perikanan Budidaya
Gambar 4. Contoh Struktur Unit Organisasi Pengelola Minimum Kawasan Konservasi Level BIRU
Pada level ini, SDM telah mengikuti semua pelatihan kompetensi dasar, antara lain: 1. Sikap Kerja dan Kepribadian 2. Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat 18
4. Pengelolaan Kawasan dan Jenis ikan 5. Penilaian Kondisi Biofisik Kawasan Konservasi Perairan 6. Penilaian Kondisi Sosial-Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Kompetensi Sikap Kerja dan Kepribadian Kompetensi bidang Sikap Kerja dan Kepribadian, SDM mampu (a). mendemonstrasikan sikap yang positif dan percaya diri saat bekerja, (b). menjaga hubungan yang baik antar kolega dan bekerja sebagai sebuah tim yang utuh, (c). berkomunikasi dengan kolega kerja secara sederhana namun efektif, (d). bekerja sesuai dengan instruksi kerja, penjelasan, peraturan dan prosedur kerja, (e). mengikuti prosedur keamanan kerja, kenyamanan lingkungan kerja di tempat kerja, (f). menjaga kerahasiaan informasi yang sensitive, (g). mengidentifikasi dan melaporkan kecurangan, (h). paham akan sensitifitas terhadap adat istiadat dan isu gender, (i). menjaga dengan baik standard kerja personal, (j). menjaga dan menguragi beban personal, (k). melakukan CPR dan pertolongan pertama dengan menggunakan tehnik baku. Keseluruhan ketrampilan personal ini dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Aktivitas pada Kompetensi Sikap Kerja dan Kepribadian
19
Kompetensi Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keterampilan yang diperoleh pada kompetensi Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi dapat diberikan pada tiga tingkat operator atau SDM, yaitu tingkat Supervisor Tehnis, Tingkat Manager atau Tehnis yang lebih tinggi, dan tingkat Direktur. Pada tingkat Supervisor, ketrampilan yang diperoleh antara lain pemahaman dan pelaksanaan peraturan yang terkait, serta implementasi, pengawasan, mengulas dan update akan tujuan dan kegiatan rencana manajemen kawasan KKP. Untuk tingkat manajerial, ketrampilan yang diperoleh adalah: a. koordinasi desain system zonasi kawasan KKP agar sesuai dengan konservasi dan tujuan lainnya; b. mengawali pembangunan rencana manajemen konservasi di kawasan KKP; c. nogosiasi dengan pihak setempat untuk mendukung manajemen dan kawasan KKP; d. berkontribusi akan informasi dan rekomendasi untuk rencana, peraturan dan evaluasi; e.memantau efektifitas menajemen kawasan KKP. Pada tingkat Direktur, ketrampilan yang juga diperoleh adalah: 1. Memulakan peningkatan peraturan konservasi sumberdaya dan manajemen kawasan KKP di dalam negri dan internasional; 2. Memulai desain jejaring kawasan konservasi, berikut system dan strategi-strateginya; 3. Merencanakan dan menegosiasikan batas-batas kawasan konservasi dan inisiasi konservasi; 4. Membangun dan mengimplementasi system manajemen alternative kawasan KKP; 5. Mengatur proses formasi batas kawasan konservasi, rasionalisasi dan kawasan cadangan; 6. Ikut berkontribusi pada pembanguna dan peningkatan peraturan yang terkait tentang kawasan konservasi.
Kompetensi Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk bidang kompetensi Pembangunan Masyarakat dan Pengembangan yang Berkelanjutan diberikan pada SDM Terampil, Supervisor Tehnis, dan Manager atau Kepala Teknisi. Untuk SDM Terampil, hal-hal yang diberikan antara lain: 1. Mengatur kelompok-kelompok yang ada di masyarakat; 2. Mengatur pertemuan, kegiatan dan diskusi; 3. Menyediakan informasi, tata cara dan asistensi untuk konservasi berbasis masyarakat dan pemanfaatan berkelanjutan; 4. Memantau kesesuaian kesepakatan dengan pelaksanaan di lapangan. Sedangkan untuk tingkat Teknis atau Supervisor, ketrampilan yang diperoleh juga meliputi: 1. Masukan dari masyarakat akan perencanaan, membuat keputusan dan manajerial diberlakukan; 2. Melakukan negosiasi 20
konservasi masyarakat dengan kesepakatan menajemen; 3. Merencanakan, berkoordinasi dan memfasilitasi kapasitas masyarakat akan aktivitas pembangunan; 4. Meningkatkan pembangunan jejaring dan organisasi masyarakat; 5. Memberikan saran untuk manajemen dan pemanfaatan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan; 6. Memberikan saran tatakelola pendanaan berbasis masyarakat; 7. Bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk melaksanakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan; 8. Memberikan saran yang spesifik tentang tatacara komunikasi (sesuai dengan keahlian dan pengalaman individu). Sedangkan pada tingkat Manajer, tambahan ketrampilannya adalah: 1. Mampu mendesain dan bernegosisasi dengan komponenkomponen masyarakat yang berintegrasi antara kegiatan konservasi dan aktivitas pembangunan; 2. Membuat perjanjian akan akses dan pemanfaatan sumberdaya; 3. Menyelesaikan klaim tanah dan memformulasikan alokasi kepemilikan tanah; 4. Penyelesaian konflik yang berkaitan dengan kawasan konservasi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; 5. Mengidentifikasi dan memobilisasi bantuan sumberdaya dari pihak luar, dukungan serta financial untuk masyarakat local.
Kompetensi Pengelolaan Habitat dan Jenis Ikan Kompetensi Pengelolaan Habitat dan Jenis Ikan memiliki empat (4) level, yaitu level pekerja, level SDM terlatih, level Teknisi/Supervisor, dan Level Manajer. Pada level pekerja, hal-hal yang menjadi kegiatannya antara lain: 1. Mengontrol/memindahkan tanaman; 2. Melakukan pencakokan, menanam dan merawat pohon dan anakan; 3. Melakukan pengecekan dan mengisi ulang stasiun pemberian makan untuk binatang liar; 4. Merawat hewan yang ditangkap /dibudidaya. Level SDM terlatih bertugas: 1. Melakukan pengawasan pada habitat buatan atau sarang buatan lainnya, merestorasi serta menjaga; 2. Mengawasi aktivitas jenis infasif (tidak termasuk menembak); 3. Membantu menangkap atau mobilisasi, perawatan, dan memindahkan hewan; 4. Menjaga dan mengoperasikan peralatan dan infrastruktur yang ada; 5. Memisahkan hewan-hewan menggunakan peralatan pemadam. Untuk level Teknisi/supervisor, bertugas pada: 1. Menspesifikasi kebutuhan manajemen untuk dan mengarahkan manajmen habitat dan ekosistem; 2. Menspesifikasi dan mengevaluasi kuota yang tepat dan berkelanjutan untuk pemanfaatan sumberdaya alam; 3. Menspesifikasi perhitungan khushs untuk bantuan perlindungan, penyelamatan atau penyembuhan spesies utama; 4. Merencanakan evaluasi dan 21
memantau pengelolaan jenis-jenis invasive dan permasalahan konflik antara hewan dan manusia; 5. Merencanakan dan memantau penangkapan hewan, pemindahannya, perawatan dan pengelolaannya; 6. Merencanakan, menspesifikasi dan mengevaluasi kuota yang berkelanjutan untuk kegiatan olahraga berburu atau memancing. Sedangkan pada level Manajer, hal-hal yang dilaksanakan antara lain: 1. Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi konservasi spesies dan habitat dan kegiatan pemulihan; 2. Membuat desain indicator yang berbasis program monitoring biofisik; 3. Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi lepasliar spesies; 4. Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi alokasi, pengambilan dan pemantauan hewan; 5. Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi konservasi hewan dan kegiatan pembenihan (pemijahan); 6. Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi lokasi ex-situ kegiatan konservasi.
Kompetensi untuk bidang Penilaian Kondisi Biofisik KKP Kompetensi untuk bidang Penilaian Kondisi Biofisik KKP dibagi pada empat level, yaitu level Pekerja, SDM Terlatih, Teknisi/Supervisor, dan Manajerial. Pada level Pekerja, kegiatan yang dilakukan antara lain: mampu mengidentifikasi vegetasi biasa dan khusus dan tipe habitat, jenis tanaman dan jenis-jenis hewan; dokumentasi akurat dan pelaporan observasi hewan; membantu kegiatan sesnsus, monitoring dan kegiatan survey lapangan lainnya; dapat membaca jejak dan tanda spesies utama. Untuk Level Teknisi, kegiatannya antara lain: melaksanakan survey bersupervisi tentang satwa liar, habiatat, sumberdaya alam dan fitur fisik lansekap; mengumpulkan,
menyiapkan dan merawat
specimen flora dan fauna di lapangan;
mendokumentasi dan melaporkan kegiatan survey dan data monitoring; menggunakan bantuan identifikasi untuk mengidentifikasi tumbuhan dan hewan; menggunakan dan merawat peralatan penelitian. Sedangkan pada Level Teknisi/Supervisor, yang dilakukan adalah: mengatur dan mengepalai kegiatan survey biofisik dan monitoring; mengoperasikan peralatan survey yang khusus; mengalisis, menerjemahkan dan mempresentasikan hasil survey dan monitoring; melakukan identifikasi (taksonomi) khusus, survey habitat dan ekosistem (sesuai dengan keahlian dan pengalaman individu); melakukan pengumpulan spesiemn khusus; dapat menerjemahkan data pemetaan. Manajer atau Teknisi Khusus bertugas untuk mendesian riset biofisik, survey, penelitian dan metode monitoring serta program; dan mengalisis dan menentukan nilai dari jasa ekologis. 22
Kompetensi Bidang Penilaian Sosial-Ekonomi dan Budaya KKP Kompetensi Bidang Penilaian Sosial-Ekonomi dan Budaya KKP terbagi pada tiga level, yaitu SDM Terlatih, Teknisi/Supervisor, dan Level Manajer. Pada SDM Terlatih mampu melakukan survey masyarakat berbasis social ekonomi, budaya dan pemanfaatan sumberdaya alam di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik dasar. Sedangkan pada Level Teknisi/Supervisor mampu malakukan analisis stakeholders; merencanakan dan mensupervisi serta memfasilitasi aktivitas pengumpulan informasi social ekonomi dan kependudukan; mengalisis dan mempresentasikan data hasil survey; melaksanakan evaluasi etnografi dan peninggalan budaya dan melaksanakan program monitoring. Untuk level Manajer sudah mampu untuk melakukan penelitian sosio-ekonomi dan budaya serta program monitoringnya; membuat metodologi untuk survey sosio-ekonomi dan budaya; serta mampu melakukan analisa ekonomi.
LEVEL EMAS Masuk pada level EMAS, unit organisasi pengelola telah optimum dan mandiri. Pada tingkat ini pula organisasi pengelola masuk pada tingkatan sustainable, yang artinya telah dapat melaksanakan kemitraan dengan baik dan mandiri dan berdampak positif pada masyarakat (E69). Kemajuan kemitraan dengan stakeholders dibuktikan dengan laporan kegiatan, dan memberikan dampak positif baik pada organisasi pengelola itu sendiri maupun kepada masyarakat. Contoh struktur unit organisasi pengelola minimum pada level ini sama dengan pada level BIRU, seperti pada gambar berikut ini:
23
Ketua/Kepala Organisasi Pengelola
Sekretariat
Jabatan Fungsional
Keahlian
Program dan evaluasi
Ketrampilan
Pesisir & Pulaupulau kecil
Perikanan Tangkap
Keuangan
Perikanan Budidaya
Umum dan Kepegawaian
Usaha Perikanan
Bina pesisir laut & pulau-pulau kecil
Prasarana Perikanan Tangkap
Pengelolaan budidaya A.Tawar
Pelayanan Usaha Perikanan
Konservasi dan pengendalian SD
Sarana Perikanan Tangkap
Pengelolaan bdbaya payau & laut
Pengolahan Hasil & Pemasaran
Pemberdayaan Masy Pesisir
Pengawasan dan Pengelolaan SD Ikan
Pengelolaan SD Perikanan Budidaya
Gambar 6. Contoh Struktur Unit Organisasi Minimum Pada Level Emas
Dampak positif dari kemitraan yang berjalan harus dapat dirasakan baik oleh unit organisasi pengelola dan SDMnya, masyarakat, juga kawasan konservasi. Selain dari laporan hasil kegiatan, survei jajak pendapat dan pemantauan biofisik untuk melihat adanya perubahan positif dapat dilakukan.
24
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Dalam sebuah lembaga, SDM dapat dikelompokkan menjadi SDM yang terlatih (skilled) dan SDM yang belum terlatih (non-skilled). SDM yang terlatih adalah SDM yang memiliki kecakapan dan keterampilan khusus sesuai dengan kebutuhan dan proyeksi organisasi dan dapat bekerja secara independen dan efisien. Sedangkan SDM yang belum terlatih adalah SDM yang tidak memiliki kecakapan dan keterampilan khusus pada organisasi dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara independen. SDM belum terlatih bekerja pada tingkat kesulitan yang rendah dan kegiatan yang sederhana saja. Umumnya, SDM yang berada dalam organisasi pengelola adalah bagian dari aparatur negara atau pegawai negeri sipil yang memiliki pengetahuan pada bidangnya. Oleh karena itu sikap profesionalisme dan pengabdian pada negara sangat diperlukan dalam menjalankan tugas untuk memperoleh hasil yang efisien dan efektif. Untuk meningkatkan kualitas SDM kawasan konservasi perairan, beberapa tindakan dapat dilakukan antara lain: 1. formasi dan pengadaan pegawai 2. pembinaan karier 3. pendidikan dan pelatihan 4. kepemimpinan 5. penggajian dan kesejahteraan 6. administrasi kepegawaian yang baik Pengadaan kepegawaian dilakukan dengan perencaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan menjadi PNS. Tahapan-tahapan ini termasuk pemetaan jabatan yang juga menentukan jumlah personil yang diperlukan dan tugas-tugasnya. Secara prinsip, pengadaan kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mengutamakan kualitas, bukan hanya kuantitas. Apabila beban organisasi sudah tidak mampu lagi menampung beban kerja yang dilaksanakan oleh SDM yang ada akibat luas wilayah atau beban pekerjaan yang berkembang pesat, maka pengembangan organisasi diperbolehkan. Tentu saja penambahan jumlah pegawai ini ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pengelolaan Aparatur Negara, dikarenakan adanya penambahan beban anggaran negara yang walaupun pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi pengelola. 25
Pembinaan karir pada lingkup PNS dilaksanakan dalam bentuk jabatan atau pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat sesorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Di PNS terdapat 4 golongan dan 17 pangkat dalam system penggajian. Penaikan pangkat adalah penghargaan atau pengabdian PNS bersangkutan terhadap negara. Sedangkan jabatan adalah kedudkan yang menujukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka susunan suatu organisasi negara. Jabatan ini dapt dibagi menjadi dua jenis, jaitu jabatan structural dan jabatan fungsional. Jabatan structural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hakdalam rangka memimpinsatu satuan organisasi negara.Jabatan struktural terbagi atas 4 tingkatan atau Eselon, yang Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.Pada umumnya pegawai yang akan dipromosikan pada satu jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi dan harus memenuhi persyaratan pendidikan, jenjang kepangkatan yang ditetapkan dan prestasi kerja serta persyaratan objektif lainya yang baik sehingga setelah dipromosikan pada satujabatan yang lebih tinggiakan terjadi peningkatan kinerja. Secara teknis syarat syarat administrasinya diatur dalam peraturan perundangan kepegawaian yang antara lain menyatakan pangkat dan golongan, memperhatikan daftar urutan kepangkatan (DUK), telah mengikuti diklat strukturaldan persyaratan lainnya yang mendukung. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab,wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dan ditetapkan oleh Peraturan Presiden Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya ditetapkan oleh MENPAN. Pemangku jabatan fungsional diberi tunjangan jabatanfungsional menurut peraturan perundangan. Untuk mengembangankan jabatan fungsional setiap kelembagaan baik di Pemerintah Pusat atau pun di Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan tugas dan fungsi organisasi. Dalam memenui kebutuhan tersebut dapat menggunakan rumpun yang telah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia N0 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Jenis rumpun jabatan fungsional dibentuk dan disusun menggunakan perpaduan pendekatan antara
26
jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanan tugas umum pemerintahan. Kriteria jabatan fungsional ada 5, yaitu: 1. Mempunyai metodelogi, teknis analisis, teknis dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuandan/atau pelatihan teknis dengan sertifikasi. 2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. 3. Dapat disusun dalam jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian dan tingkat keterampilan bagi jabatan fungsional keterampilan. 4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri. 5. Diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsi organisasi induk. Berdasarkan kriterianya, jabatan fungsional ini pun kemudian dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian memiliki kualifikasi profesi pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknlogi sesuai dengan keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni, untukpemecahan masalah, pemberian pengajaran dengan cara yang sistematik. Persyaratan pelaksanaan tugas jabatan fungsional Keahlian adalah sebagai berikut : 1. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah randahnya berijasah Sarjana (Strata 1) 2. Meliputi kegiatan yang berkaitan denganpenelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan. 3. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya. Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tingkat keahlian profesinya dinyatakan dalam Bobot jabatan, yakni nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan yang ditentukan antara lain oleh pendidikan, pengalaman, upaya fisik, dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan. Berdasarkan bobot ini, Jabatan Fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu: 27
1. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mengsyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, Golongan IV /d sampai dengan Pembina Utama, golongan IV / e. 2. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. 3. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 4. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikas profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Sedangkan pada jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan yang mengedepankan kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu. Jabatan fungsional keterampilan pelaksanaan tugasnya adalah: 1) Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan /atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3). 2) Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penetapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi. 3) Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
28
Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, jabatan fungsional keterampilan dibagi menjadi 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu: 1) Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 2) Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. 3) Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d 4) Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a. Konsep dasar untuk membuat jabatan fungsional dan penjenjangannya harus disetujui oleh MenPAN dan disahkan melalui Keputusan Presiden.Jumlah Jabatan Fungsional yang diberikan kepada PNS pemangku jabatan fungsional hingga saat ini sekitar 101 jenis. Beberapa diantaranya yang utama dan banyak dimiliki PNS adalah : 1. Jabatan Fungsional Guru termasuk dalam rumpun Jabatan Pendidikan; instansi pembinanya adalah Kemendiknas dan diatur dengan Keppres No. 3 Tahun 2003 dan SK MenPAN Nomor 84 tahun 1993. 29
2. Jabatan
Fungsional
Dosen,
termasuk
dalam
rumpun
jabatan
Pendidikan
Tinggi;instansi pembina jabatan fungsional ini adalah Kemendiknas dan diatur dengan Keppres Nomor 9 tahun 2001 dan dan Surat Keputusan Menkowaspan nomor 28/KEP/MK.Waspan/8/1999. 3. Jabatan Fungsional Widyaswara merupakan jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun jabatan Pendidikan Lainnya. Instansi pembina jabatan fungsional ini adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan diatur dengan Keppres Nomor 4 Tahun 2003 dan SK MenPan Nomor 01/KEP/M.PAN/2001. 4. Jabatan Fungsional Peneliti, merupakan jabatan fungsional yang termasuk rumpun jabatan Matematika, Stastitika.Instansi pembina jabatan fungsional ini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)dan diatur dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2000 dan SK MenPan Nomor 01/MENPAN/1983. Dalam sistematika kepegawaian PNS, juga dikenal proses mutasi. Mutasi adalah pemindahan seorang PNS dari suatu unit kerja atau organisasi ke unit kerja lainya. Dasar yang digunakan untuk menentukan mutasi pegawai diantaranya adalah; lamanya masa kerja disuatu bidang pekerjaan, kebutuhan organisasi, penyegaran organisasi, penyesuaian pengetahuan atau keterampilan, serta alasan khusus lainya seperti (ikut suami pagi pegawai, bagi perempuan). Biasanya mutasi ini dilaksanakan setiap
2 tahun, maksimal 4 tahun, yang didasarkan
berdasarkan usulan suatu unit kerja. Peningkatan mutu PNS dilakukan terutama melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).Tujuan dari diklat umumnya adalah disamping untuk meningkatkan semangat pengabdian,mutu, keahlian, dan keterampilan serta profesional PNS, juga ditujukan untuk mewujudkan pola pikir yang luas dan berwawasan nusantara. Pendidikan dan Latihan PNS diatur dalam pasal 31 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan PNS.Diklat PNS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS.Dalam pasal 2 PP 101 Tahun 2000 disebutkan tujuan Diklat adalah :
30
1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian,keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuaidengan kebutuhan instansi. 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu danperekat persatuan dan kesatuan bangsa. 3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. 4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Diklat yang dikembangkan bagi PNS selama ini ada dua macam, yaitu Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan tujuan agar dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Disamping itu Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberi pengetahuan dalam rangkapembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.Diklat ini dilaksanaan untuk seluruh CPNS Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu,keahlian, kemampuan dan keterampilan.Diklat ini disebut juga Diklat Kepemimpinan, sehingga jenis ini merupakan persyaratan kompentensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang diusulkan sesuai dengan jabatan struktural promosinya. Diklat ini merupakan pembinaan perkembangan karir PNS. Diklat dalam jabatandibedakan lagi menjadi: 1) Diklat Kepemimpinan, yang bertujuan mencapai persyaratan kompentensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural. 2) Diklat Fungsional, yang bertujuan mencapai persyaratankompentensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing masing.Jenis dan jenjang diklatnya untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan yang bersangkutan. 3) Diklat Teknis, yang bertujuan memberikan keterampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok 31
instansi bersangkutan dan pengetahuan yang berkenaan dengan bidang pelayanan teknis yang bersifat umum administrasi dan manajemen yang keberadaanya menunjang tugas pokok. Diklat
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi teknis yang
diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat ini dilaksanakan berjenjang yang ditetapkan oleh instansi bersangkutan. Berdasarkan pengalaman selama ini, jenis diklat dalam jabatan yang terlaksana secara rutin dan terarah adalah jenis diklat kepemimpinankarena orientasi pegawai lebih banyak menjadi pejabat struktural. Dua jenis diklat lainya, yakni Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, walaupun lebih dibutuhkan dalam bekerja, tetapi jarang diadakan dengan alasanklasik keterbatasan dana. Pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis merupakan sesuatu yang penting dalam pengelolaan pembangunan, karena unsur pendidikan dan pelatihan merupakan kunci pencapaian ilmupengetahuan, teknologi dan rekayasa yang diperlukan dalam menujupembangunan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan keberhasilan suatu pembangunan tergantung pada SDM yang melaksanakannya. Dalam Pengelolaan KKP, Diklat Teknis yang dilaksanakan harus mampu memenuhi kebutuhan tenaga yang dapat melakukan perlindungan, pengamanan, pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap ekosistem-ekosistem in situ, jenis biota endemik yang spesifik atau khas kawasan Indonesia yang memiliki ciri keaslian, kelangkaan, ancaman laju kepunahan,keutuhan kawasan dan ekosistem,keindahan, nilai sejarah, dan kepentingan ekonomi-sosial lainnya. Pada level KUNING diharapkan pula semua SDM yang ada dalam organisasi pengelola tersebut telah memeiliki SK. Penjelasan pasal 17 Undang Undang no 43 tahun 1999 menyebutkan bahwa jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab,wewenang dan hak seorang PNS dalam kerangka susunan suatu satuan organisasi negara. Jabatan dalam birokrasi pemerintah adalah jabatan karier yang berarti jabatan yang hanya diduduki oleh PNS. Penempatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, suku, agama dan ras. Pengangkatan dalam jabatan struktural diatur oleh kebijakan melalui PP Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Dengan demikian penempatan PNS yang akan menduduki jabatan 32
struktural KKP disesuikan dengan struktur organisasi KKP dan kompetensi keahlian yang terkait dengan ilmu pengetahuan dibidang kelautan dan konservasi. Oleh karena organisasi kelembagaannya telah terbentuk, secara kewajiban,sudah ditetapkan pejabat yang bertanggung jawab memangku dan melaksanakan tugas dan fungsi pada Balai dan Loka KKPN, terlepas dari kapasitas pegawai yang menduduki.
33
Perencanaan
1
6
5
Pengawasan
Surveilance
=
Monitoring, Control and Lanjutan
Pengelolaan KKP
Hukum dan Kebijakan Lanjutan
dan Komunikasi
Penyadaran Masyarakat Dasar
4
Dasar
Pelibatan Masyarakat
3
Madya
Ilmu Kelautan
(Staf)
(Staf)
Dasar
**
Lanjutan
Dasar
Lanjutan Lanjutan
Dasar
Lanjutan
Lanjutan
Dasar
Dasar
Officer
Officer
Madya
Outreach
Ranger
Lanjutan Lanjutan
Madya
Madya
Dasar
Madya
Seksi
KKP
Lanjutan
Kepala
Manajer
nal)
(Staf)
Madya
Dasar
Dasar
Madya
Lanjutan
Lanjutan
Lanjutan
Dasar
Dasar
(Fungsio
Officer
Dasar
Specialist
Outreach
ng
Monitori
Tingkat Kompetensi untuk Setiap Kategori Posisi Personil
2
Pengelolaan
Jenis Kompetensi
No
konservasi.
st
Speciali
Adminis
Tenaga
nal)
Dasar
Dasar
Lanjutan
Dasar
Dasar
Lanjutan Dasar
Dasar
Dasar
Madya
Lanjutan Dasar
nal)
34
Dasar**
(Fungsio (Fungsio trasi
st
Speciali
Planning Science
kompetensinya. Berikut adalah matriks Jenis dan Tingkat Kompetensi untuk Setiap Kategori posisi personil dalam manajemen
Petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengelola kawasan dalam organisasi pengelola tersebut juga ditempatkan sesuai dengan
14
13
Kelembagaan
kegiatan ekonomi
Sumberdaya
Pemanfaatan
Lanjutan
untuk
Lanjutan
Dasar
dan Madya
Pengelolaan Keuangan
Administrasi
12
Dasar
Dasar
Lanjutan
dan Dasar
Efektivitas
Co-management
Pengelolaan
Penilaian
Monitoring
11
10
Pengelolaan
9
Sumberdaya Manusia
Teknologi Informasi
Kawasan***
Pengelolaan
Operasional
8
7
Madya
Madya
Dasar
Madya
Madya
Dasar
Dasar
Dasar**
Dasar
Lanjutan Lanjutan
Dasar**
Madya
Dasar
Dasar
Dasar**
Madya
Lanjutan
Dasar
Lanjutan
Dasar**
Madya
Lanjutan
Dasar**
Madya
Dasar
Dasar
Madya
Dasar
Dasar**
Madya
Lanjutan
Madya
Dasar
35
Dasar**
*
Madya*
Dasar**
Pengembangan kawasan perairan yang dikelola menuju 20 juta hektar kawasan konservasi perairan di tahun 2020 membutuhkan pengembangan kapasitas SDM. Pengembangan kapasitas ini telah diawali dengan terlaksananya pelatihan untuk 32 orang pelatih di bidang pengelolaan pada bulan juni-Juli 2010 lalu. Pelatihan-pelatihan yang diberikan antara lain: Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi (MPA-101), Perencanaan Pengelolaan KKP (MPA Management Planning), dan pelatihan Perencaan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (Sustainable Fisheries Management in MPA). Ketiga pelatihan ini adalah pelatihan dasar kompetensi bagi para SDM untuk membangun atau mengelola suatu kawasan konservasi. Jenis-jenis kompetensi yang dimiliki oleh SDM harus pula menyesuaikan dengan profil kawasan konservasi perairan tersebut. Profil kawasan meliputi: kondisi kawasan, tujuan pengelolaannya, luas, jenis sumber daya target pengelolaan, socialekonomi, dan status tata kelola. Hasil dari lokakarya yang diadakan juga menujukkan bahwa standard kompetensi khusus yang dimiliki oleh SDm pengelola dapat digolongkan berdasarkan tingkat
kesegeraan
(urgency),
pengulangan
atau
keteraturan
(regularity)
dan
pertanggungjawaban (accountability). Pelatihan keterampilan khusus adalah pelatihan yang diberikan guna peningkatan kapasitas SDM. Peningkatan kapasitas dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan efektifitas produksi SDM. Pemberian pelatihan sebagai bagian dari manajemen SDM juga merupakan penghargaan dan penigkatan kesejahteraan dalam hubungannya dengan peningkatan karir. Pemberian pelatihan juga merupakan peningkatan pengetahuan dan edukasi agar dapat diaplikasikan dan berbagi pengetahuan antar SDM yang ada di organisasi tersebut. Merujuk pada hasil lokakarya peningkatan kompetensi petugas pengelola kawasan konservasi, diperoleh hasil prioritas peningkatan kompetensi yang wajib dimiliki oleh petugas pengelola kawasan konservasi perairan, antara lain: 1. Sikap kerja dan kepribadian (General Work Skill) 2. Kebijakan, perencaan dan pengelolaan KKP (Protected Areas Policies, Planning and Management)
36
3. Membangun
Masyarakat
dan
pengembangan
yang
berkelanjutan
(Sustainable
Development and Communities) 4. Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Habitat dan Spesies (Conservation Management of Ecosystem, Habitats and Species) Keempat prioritas ini merupakan kompetensi minimum petugas pengelola kawasan konservasi dan paling tidak petugas pada level KUNING telah memperoleh salah satu dari pelatihan tersebut. Pada level HIJAU, jumlah SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan fungsi pengelolaan, termasuk pengawasan, monitoring sumberdaya dan sosekbud). Melihat struktur minimum organisasi pengelola, pada level ini telah ada jabatan fungsional. Dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor Per 23/Mei/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Bab IV Pasal 14 disebutkan KelompokJabatan Fungsional KKP mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan,pemanfaatan dan pengawasan KKP serta kegiatan yang lain yang sesuai dengan tugas masing masing jabatan fungsional berdasarkan perundang undangan yang berlaku. Pada pasal 15 dari bab yang sama diperjelas bahwa: 1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawasan Perikanan,Penyidik PNS, Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata KomputerStatistik,Pustakawan dan jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, 2. Masing masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditetapkan oleh kepala. 3. Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, 4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana disebut ayat (1) diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pada Level HIJAU, kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh petugasnya adalah minimal telah memperoleh dua jenis pelatihan kompetensi khusus pengelolaan kawasan perairan, yang termasuk perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya,
37
dan sosekbud. Artinya, dari keempat prioritas kompetensi minimum pada level sebelumnya, telah diikuti minimal dua di level HIJAU. Pada level BIRU, kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pada level ini, jenis jabatan fungsional tentunya terdapat tiga tantangan utama, yaitu tantangan manajemen, tantangan teknis, dan tantangan social. Pada umumnya kawasan konservasi perairan terletak di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang merupakan wilayah yang rawan terhadap terjadinya pemanfaatan berlebih sebagai ekses dari minimum pengawasan. Selain itu, tidak adanya system tata ruang atau zonasi pengelolaan terpadu yang mengedepankan koordinasi, sinkronisai, integrasi dan simplikasi juga belum dijalankan. Oleh karena itu, pada level ini perlu adanya jabatan fungsional bidang Keahlian Perencanaan Konservasi. Contoh rincian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencaan Konservasi tingkat Ahli adalah sebagai berikut: 1. Menyusunan rencana wilayah pesisir, PPK dan untuk penambahan jumlah dan luas KKP. 2. Mengumpulkan data dan informasi ekosistem perairan dan pesisir,kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat pesisir. 3. Menganalis dan melakukan penilaiankeanekaragaman hayati KKP. 4. Melakukan analisis sosial ekonomi dan lingkungan sumberdaya perairan untuk penyusunan rencana dan program. 5. Menyusun rencana pengelolaan KKP untuk berbagai kepentingan, seperti wisata bahari. 6. Mengolah data dan informasi dengan menggunakan teknik GIS. 7. Menentukan kesesuaian lingkungan untuk kawasan konservasi. 8. Menyusun dan menetapkan kategoriKKP. 9. Melakukan perencanaan zonasi untuk pengelolaan KKP. 10. Melakukan perencanaan rehabilitasi habitat dan ekosistem perairan yang rusak dan tercemar. 11. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan perencanan penyusunan rencana KKP. 12. Mengkomunikasikan gagasan pengembangan KKP. 13. Menganalisis dan memecahkan masalah kebijakan konservasi. 38
14. Menganalisis potensi optimum sumberdaya KKP yang berkelanjutan. 15. Menganalisis kapasitas daya dukung dan keserasian antar kegiatan yang boleh dilakukan di KKP. 16. Menganalisis kapasitas KKP dalam menerima limbah dan pengaruh pemanasan global. 17. Melakukan kerjasama dan koordinasi kebijakan. 18. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur KKP. 19. Melakukan analisisketerkaitan pengelolaan pesisir terpadu, dan rencana pengelolaan dan zonasi KKP. 20. Merencanakan kegiatan pengelolaan KKP. 21. Menyusun pedoman dan petunjuk pengelolaan KKP. 22. Menyiapan dan melakukan pelatihan pengelolaan. 23. Mengelola peluang untuk pengembangan kebijakan. 24. Mengkomunikasikan program KKP dengan semua pemangku kepentingan terkait. 25. Menyiapkanpedoman dan kriteria baku KKP. 26. Menelaah peta dan data terkait perubahan peruntukan kawasan. 27. Membangun sistem informasi pemantauan. 28. Membuat bahan konsultasi publik untuk perencanaan zonasi. Sedangkan contoh tugas dan kegiatan Jabatan Fungsional Perencanaan Konservasi tingkat Terampil adalah sebagai berikut: 1. Membantu perencana konservasi tingkat ahli dalam menyusun perencanaan pengelolaan dan zonasi KKP. 2. Melakukan survai lapangan pengumpulan data dan informasi ekosistem perairan dan kependudukan. 3. Mencari informasi dan merekam informasi. 4. Melaksanakan hasil perencanaan. 5. Melaksanakan inovasi baru dilapangan. 6. Melakukan analisis teknis penyusunan rencana zonasi. 7. Melakukan analisis kondisi ekosistem mangrove 8. Melakukan analisis kondisi ekosistem padang lamun. 9. Melakukan analisis kondisi ekosistem trumbu karang 39
10. Memecahkan masalah teknis dilapangan. 11. Melaksanakan hasil teknologi dan replikasi kegiatan konservasi dilapangan. 12. Merencanakan dan mengelola kegiatan lapangan. 13. Melakukan analisis kesesuaian zona dan
lingkungan dengan teknikoverlaypada
analisis GIS. 14. Membuat peta zonasi peruntukan pemanfaatan kawasandengan menafsirkan peta citra untuk zonasi. 15. Menelaah peta dan data ekosistem untuk penetapan fungsi. 16. Menelaah peta dan data terkait jenis-jenis peruntukan zona. 17. Melakukan penyajian dan pemutakhiran data dan peta internet sesuai kajian surveilapangan. 18. Mengidentifikasi dan mengkaji zona penyangga (buffer zone) dan pemanfaatannya untuk sistem informasi. 19. Membuat proyeksi titik ukur dalam rangka pengukuran kawasan sesuai peta dilapangan. 20. Membuat laporan persiapan perencanan. Pada tingkat ini, jabatan fungsional keahlian lain yang diperluan juga adalah Pengendalian dan Evaluasi. Contoh tugas dan kegiatan jabatan ini adalah: 1. Mengumpulkan bahan bahan referensi dalam rangka inventarisasi ekosistem kawasan dan sosial budaya. 2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk inventarisasi kawasan. 3. Membuat rancangan model sampling sesuai tujuan inventarisasi. 4. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis teknis untuk inventarisasi sosial budaya dan stake holder masyarakat. 5. Melakukan inventarisasi stakeholder dan sosial budaya. 6. Melakukan analisis teknis pengendalian dan evaluasi. 7. Melakukan koordinasi dan integrasi pengendalian dan evalusi. 8. Mengelola survei pengendalian dan evaluasi penilaian KKP. 9. Menguji hasil pemantauan dan evalusi dilapangan. 10. Mengolah data dan menghitung hasil evaluasi dan menafsirkanya secara digital. 40
11. Membuat laporan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi. 12. Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan titik kontrol. 13. Melakukan evaluasi lapangan secara berkala. 14. Melakukan sosialisasi zonasi dan batas. 15. Memantau perencanaan kegiatan. 16. Memantau areal model pengembangan pemanfaatan untuk ekonomi. 17. Mengelola sistem jaringan hardware dan software pemantauan. 18. Menentukan status kawasan (luas, letak dan batas). 19. Melakukan penilaian kondisi ekosistem perairan pesisir. 20. Melakukan penilaian batas batas peruntukan dan pemanfaatan zona. 21. Membuat pertimbangan teknis penataan zona. 22. Melaksanakan pemantauan kebijakan pengelolaan kawasan. 23. Memantau dampak setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan. 24. Membuat konsep unit pengelolaan KKP. 25. Membuata standar dan kriteria Unit Pengelola KKP. 26. Melakukan kajian terhadap perubahan perubahan pemanfaatan zona. 27. Membuat laporan perubahan peruntukan zona. 28. Membuat Laporan perubahan perubahan kondisi ekosistem (luas, Jenis, alih penggunaan dan lainya). 29. Identifikasi dan analisa bukti bukti kerusakan kawasan. 30. Penilaian penerapan hukum dan peraturan perundangan sesuai dengan apa yang dilarang apa yang tidak dilarang. 31. Menilai kemajuan pencapaian hasil pengelolaan KKP. 32. Pendidikan dan pengajaran Tentunya, Pengendalian dan Evaluasi ini dalam jabatan fungsional tingkat terampil juga memiliki tugas dan kegiatan yang antara lain meliputi: 1. Mengumpulkan data dalam rangka inventarisasi ekosistem kawasan. 2. Melakukan entri data, konsistensi data dan pemberian kode data hasil inventarisasi ekosistem.
41
3. Melakukan digitasi peta sistem informasi ekosistem mangrove, lamun dantrumbu karang. 4. Melakukan studi sosial budaya masyarakat, 5. Menganalisis bentuk bentukbudaya dan lembaga masyarakat. 6. Membuat laporan awal kondisi kawasan berdasarkan pemantauan dan evaluasi. 7. Menafsir citra dan potret udara serta dari internet terhadap kawasan. 8. Melakuan penentuan batas peta dilapangan dan sosialisasinya. 9. Melakukan pemantauan berkala kondisi kawasan . 10. Menghitung potensi hasil inventarisasi kawasan. 11. Melakukan pengukuran dan pemasangan titik kontrol GPS. 12. Membuat deskripsi titik pengendalian dan evaluasi. 13. Membuat peta penetapan fungsi zona. 14. Melakukan validasi data ekosistem secara berkala. 15. Menghitung potensi kawasan dari sisi sumberdaya dan jasa. 16. Mengevaluasi ekosistem yang rusak dalam rangka rehabilitasi. 17. Melaporkan dan menyajikan hasil evaluasi dalam bentuk narasi dan peta. 18. Melakukan penyajian dan pemutakhiran data lapangan melalui survey dan peta internet. 19. Mengidentifikasi jenis perusakan dan pencemaran kawasan. 20. Melakukan orientasi lapangan. 21. Sosialisasi hukum dan peraturan perundangan. 22. Memastikan semua program sesuai dengan harapan. 23. Membuat laporan pengelolaan kawasan. Jabatan fungsional keahlian lain di level ini tentunya adalah di bidang social ekonomi. Jabatan fungsional keahlian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat memiliki tugas dan kegiatan antara lain: 1. Inovasi dan menganalisis insentif konservasi dalam rangka menumbuhkan motivasi Pemerintah dan organisasi masyarakat. 2. Mengelola program pemberdayaan masyarakat. 3. Menggalang dukungan dari luar kawasan untuk ikut melindungi KKP. 4. Mengembangkan teknis kerjasama kolaborasi. 42
5. Melaksanakan teknis co-management pengelolaan . 6. Mendorong dan mengembangkan pengelolaan yang bertanggung jawab. 7. Mengembangkan rangsangan rehabilitasi habitat dan populasi. 8. Mengidentifikasi produk sumber daya alam untuk konsumsi langsung. 9. Mengidentifikasi produk sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi tidak langsung. 10. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur dalam rangka mendukung pengelolaan konservasi. 11. Mengelola kegiatan pariwisata untuk mendukung kegiatan konservasi. 12. Mengelola sumberdaya masyarakat terlibat konservasi. 13. Melakukan pelatihan dan bimbinganteknis konservasi. 14. Mengelola lokakarya terkait konservasi. 15. Mengkoordinasikan kegiatan
KKP
untuk
pengembangan kegiatan ekonomi
masyarakat berbasis konservasi. 16. Mengelola ekonomi masyarakat berbasis jasa konservasi. 17. Menyusun instrumen identifikasi potensi KKP. 18. Menganalisa data potensi KKP untuk pengembangan ekonomi. 19. Menyusun rancangan usaha pemberdayaan masyarakat. 20. Menyusun berbagai materi jenis usaha berbasis potensi KKP. 21. Membuat berbagai jenis usaha berbasis potensi KKP dalam bentuk brosur, booklet. 22. Melakukan temu karya dengan pengusaha, LSM dan Pemerintah Daerah. 23. Melakukan konsultasi kepada perorangan, kelompok sasaran. 24. Menumbuhkan dan mengembangkan kelompok kelompok usaha baru. 25. Menyusun
dan
menyiapkan
bahan
bahan
kebijakan
mendukung
pengembangkanpartisipasi masyarakat. 26. Membuat karya tulis hasil survei, pengkajian, praktek lapangan dan lainya dalam bentuk buku dan makalah. 27. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dalam pertemuan ilmiah. 28. Mengkaji dan memperkenalkan produk jasa berbasis sumberdaya alam. 29. Mengembangakan keanekaan kegiatan kegiatan rekreasi alam.
43
Sedangkan tugas dan kegiatan jabatan fungsional ketrampilan Pemberdayaan Masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Membantu jabatan fungsional keahlian dalam melaksanakan pengembangan insentif pemberdayaan masyarakat mengelola KKP. 2. Menerapkan penemuan hasil penelitian dalam dalam pengelolaan KKP. 3. Menerapkan pola ekonomi berbasis lingkungan
dalam mencegah perilaku merusak
sumberdaya KKP. 4. Melakukan penilaian pemangku kepentingan terkait KKP. 5. Melakukan teknis kolaborasi dalam pengelolaan KKP. 6. Mengelola kawasan konservasi untuk berbagai kepentingan. 7. Sosialisasi dan penyuluhan pentingnya KKP. 8. Melaksanakan prinsip prinsip pengelolaan KKP berbasis ekonomi dan budaya. 9. Mengelola KKP berbasis wisata dan lingkungan.Melaksanakan praktek konservasi. 10. Mengelola program penyuluhan, pelatihan masyarakat didalam dan sekitar kawasan. 11. Melakukan temu karya, temu usaha, temu wicara masyarakat. 12. Melaksanakan widya karya kelompok masyarakat. 13. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok dan perorangan. 14. Membuat dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat di KKP. 15. Mengadakan lomba antar kelompok berbasis jenis insentif dan kelompok. 16. Mengembangkan kemitraan kerja kelompok dengan perusahaan didaerah dan nasional baik asing maupun lokal. 17. Menulis makalah dan karya ilmiah berbasis pengalaman lapangan dan penelitian. 18. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang usaha ekonomi konservasi. 19. Melakukan pelatihan dan mengajar di bidang konservasi. 20. Mencari bahan bahan inovatif ekonomi dan konservasi dari literatur asing , Indonesia dan internet untuk dipraktekan. 21. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang P3K dan konservasi. 22. Menumbuhkembangkan kelompok kelompok masyarakat konservasi. 23. Mengembangkan wirausaha wirausaha yang mendukung kawasan konservasi. 24. Menyiapkan bahan dan menyusun materi konservasi untuk tayangan media cetak dan elektronik. 44
25. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan dunia usaha. 26. Membangunjejaring kerja kelompok lokal dan nasional. 27. Menyusun proposal proposal untuk mendapat dukungan/bantuan pengelolaan konservasi. 28. Membuat laporan hasil kerja. Standar kompetensi untuk SDM di wilayah konservasi dijelaskan lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 9/PERMEN-KP/2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Pada level BIRU, standard kompetnsi minimum yang dimiliki oleh pengelola selain telah memenuhi 4 prioritas kompetensi pada level sebelumnya, juga dapat memenuhi kompetensi baru, antara lain: 1. penilaian biofisik kawasan konservasi perairan (Natural Resources Assesment) 2. Penilaian Kondisi Sosial-Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan (Socio-Economic and Cultural Assessment) 3. Komunikasi (Communication) 4. Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (Awareness Educatioan and Public Relation) Sikap kerja dan kepribadian (General Work Skills) merupakan persyaratan utama sehingga wajar jika bidang ini masuk menjadi kompetensi yang diprioritaskan. Selanjutnya, tiga bidang kompetensi prioritas lain, yaitu; Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengelolaan Kawasan dan Jenis ikan merupakan bagian dari tugas inti (core business) pengelola Kawasan Konservasi Perairan. Tiga jenis bidang kompetensi dapat dianggap sebagai jawaban terhadap kekhawatiran bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan hanya berorientasi pada perlindungan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pada level utama, yaitu KUNING dan HIJAU, petugas pengelola KKP diharapkan minimal telah menerima pelatihan kompetensi minimal tersebut, untuk dapat naik ke level berikutnya. Yang artinya pada level BIRU, keempat kompetensi dasar tersebut telah diperoleh dan dapat ditampahkan kompetensi lainnya. Pada level BIRU, petugas pengelola KKP diharapkan tidak hanya mampu melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya yang terdapat di dalam KKP, tetapi juga mempu mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di KKP dan sekitarnya. Hal ini sekaligus untuk membuktikan bahwa kegiatan konservasi mendukung kegiatan ekonomi yang 45
menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Kompetensi untuk melakukan penilaian Kondisi Biofisik Kawasan Konservasi Perairan (Natural Resources Assessment) dan Kondisi SosialEkonomi Kawasan Konservasi Perairan (Socio-Economic and Cultural Assessment) sangat dibutuhkan untuk menentukan garis dasar (baseline) dan penilaian keluaran (outcome) dari sejumlah strategi pengelolaan, atau untuk mengukur perkembangan sumber daya dan masyatakat serta keefektivan dari strategi-strategi yang disusun. Dua bidang kompetensi prioritas selanjutnya yaitu Komunikasi (Communication) dan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (Awareness Education and Public Relation) sangat terkait dengan bidang kompetensi Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat (Sustainable Development and Communities). Pada level BIRU, selain telah terjalin kemitraan, juga diharapkan telah terinisiasi kemandirian pengelolaan yang nantinya dapat berkelanjutan menuju level EMAS. Dalam rangka mengatur kelompok jabatan fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat yang disesuaikan dengan profesionalisme dan karir, maka berikut usulan jabatan fungsional yang diusulkan untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. 1. Jenjang Jabatan fungsional Ketrampilan Perencanaan Konservasi No
Jenjang Jabatan
Jenjang Pangkat
Golongan Ruang
1
Perencana Konservasi Pelaksana Pemula
Pengatur Muda
II/a
2
Perencana Konservasi Pelaksana
Pengatur Muda Tk I
II/b
Pengatur
II/c
Pengatur Tk I
II/d
Penata Muda
III/a
Penata Muda Tk I
III/b
Penata
III/c
Penata Tk I
III/d
3
4
Perencana Konservasi Pelaksana Lanjutan
Perencana Konservasi Penyelia
2. Jenjang Jabatan fungsional Keahlian Perencanaan Konservasi
46
No
Jenjang Jabatan
Jenjang Pangkat
Golongan Ruang
1
2
3
4
Perencana Konservasi Pertama
Perencana Konservasi Muda
Perencana Konservasi Madya
Perencana Konservasi Utama
Penata Muda
III/a
Penata Muda Tingkat I
III/b
Penata
III/c
Penata Tingkat I
III/d
Pembina
IV/a
Pembina Tingkat I
IV/b
Pembina Utama Muda
IV/c
Pembina Utama Madya, IV/d Pembina Utama,
IV/e
3. Jenjang Jabatan Fungsional Ketrampilan Pengendali dan Evaluasi Konservasi No
Jenjang Jabatan
Jenjang Pangkat
Golongan Ruang
1
Pengendali
dan
Evaluasi
Konservasi Pengatur Muda
II/a
dan
Evaluasi
Konservasi Pengatur Muda Tingkat II/b
Pemula 2
Pengendali Pelaksana
3
Pengendali
I
dan
Evaluasi
Pengatur
II/c
Pengatur Tingkat I
II/d
Konservasi Penata Muda
III/a
Pelaksana Lanjutan Penata Muda tingkat I 4
Pengendali
dan
Evaluasi
Konservasi Penata
III/b III/c
Penyelia Penata Tingkat I
III/d
4. Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian Pengendali dan Evaluasi Konservasi 47
No
Jenjang Jabatan
Jenjang Pangkat
Golongan Ruang
1
Pengendali dan Evaluasi Konservasi Penata Muda
III/a
Pertama Penata Muda tingkat I 2
Pengendali dan Evaluasi Konservasi Penata
III/b III/c
Muda Penata Tingkat I 3
III/d
Pengendali dan Evaluasi Konservasi Pembina
IV/a
Madya
4
Pembina Tingkat I
IV/b
Pembina Utama Muda
IV/c
Pengendali dan Evaluasi Konservasi Pembina Utama
Utama IV/d
Madya Pembina Utama
IV/e
5. Jenjang Jabatan Fungsional Ketrampilan Pemberdayaan Masyarakat No
Jenjang Jabatan
Jenjang Pangkat
Golongan Ruang
1
Insentifdan
Pemberdayaan
Masyarakat Pengatur Muda
II/a
Pemberdayaan
Masyarakat Pengatur Muda Tingkat II/b
Pemula 2
Insentifdan Pelaksana
3
Insentifdan
I
Pemberdayaan
Pengatur
II/c
Pengatur Tingkat I
II/d
Masyarakat Penata Muda
III/a
Pelaksana Lanjutan Penata Muda Tingkat I 4
Insentifdan
Pemberdayaan
Masyarakat Penata
III/b III/c
48
Penyelia Penata Tingkat I
III/d
6. Jenjang Jabatan Fungsional keahlian Pemberdayaan Masyarakat No
Jenjang Jabatan
Jenjang Pangkat
Golongan Ruang
1
Insentif dan Pemberdayaan Masyarakat Penata muda
III/a
Pertama
2
3
4
Insentifdan Pemberdayaan Masyarakat
Insentifdan Pemberdayaan
Insentifdan
Pemberdayaan
Penata Muda Tingkat I
III/b
Penata
III/c
Penata Tingkat I
III/d
Pembina
IV/a
Pembina Tingkat I
IV/b
Pembina Utama Muda
IV/c
Masyarakat Pembina Utama madya
IV/d
Utama Pembina Utama
IV/e
49
