Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K

Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


i

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL..............................................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR..........................................................................................................................iii

DAFTAR TABEL Tabel 1. Indikator-indikator yang digunakan dalam, Panduan Teknis EKKP3K............................ 1 Tabel 2. Tiga Aspek Teknis EKKP3K dalam Strategi dan Program Kegiatan................................ 2

PENDAHULUAN............................................................................................................................. 1

Tabel 3. Nomor, kode dan Bidang Kompetensi SDM Pengelola Kawasan

DOKUMEN PENDUKUNG EKKP3K................................................................................................. 3

Konservasi Perikanan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.................................................... 9

Tabel 4. Kompetensi dasar SDM Organisa Pengelola Kawasan Konservasi.............................. 12

UNIT ORGANISASI PENGELOLA DAN SUMBERDAYA MANUSIA................................................... 4 DAFTAR GAMBAR LEVEL MERAH............................................................................................................................... 6 Gambar 1. Unit Organisasi Pengelola dan SDM dalam tiap tingkat Kawasan Konservasi LEVEL KUNING.............................................................................................................................. 6

dari EKKP3K.............................................................................................................. 5

Gambar 2. Contoh Struktur Unit Organisasi dengan Jumlah SDM Minimum.............................. 7 LEVEL HIJAU ............................................................................................................................... 10 LEVEL BIRU . ............................................................................................................................. 14

Gambar 3. Contoh Struktur Unit Organisasi Pengelola Minimum Pada Level HIJAU................ 10 Gambar 4

Contoh Struktur Unit Organisasi Pengelola Minimum Kawasan Konservasi

Level BIRU ............................................................................................................. 15

Kompetensi Sikap Kerja dan Kepribadian................................................................................ 16

Gambar 5. Aktivitas pada Kompetensi Sikap Kerja dan Kepribadian......................................... 16

Kompetensi Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi........................... 17

Gambar 6. Contoh Struktur Unit Organisasi Minimum Pada Level Emas.................................. 21

Kompetensi Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat............................. 17 Kompetensi Pengelolaan Habitat dan Jenis Ikan...................................................................... 18 Kompetensi untuk bidang Penilaian Kondisi Biofisik KKP........................................................ 19 Kompetensi Bidang Penilaian Sosial-Ekonomi dan Budaya KKP.............................................. 20 LEVEL EMAS ............................................................................................................................... 20 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)................................................................................................ 22

ii



iii

PENDAHULUAN Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disingkat menjadi E-KKP3K, bahwa dalam rangka pengelolaan kawasan secara berkelanjutan perlu disusun sebuah pedoman teknis. Adapun pedoman teknis yang akan disusun ini akan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Pedoman teknis EKKP3K ini juga merupakan alat ukur target pembangunan 20 juta ha Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2020 yang dibarengi dengan ketersediaan manfaat langsung bagi masyarakat. Tabel 1. Indikator-indikator yang digunakan dalam, Panduan Teknis EKKP3K PERINGKAT MERAH (1)

Kawasan Diinisiasi

KUNING (2)

Kawasan Didirikan

HIJAU (3)

BIRU (4) EMAS (5)

KRITERIA Usulan Inisiatif Konservasi Identifikasi dan Inventarisasi kawasan Pencadangan Kawasan Unit Organisasi Pengelola dengan SDM Konservasi Rencana Penglolaan dan Zonasi Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Dukungan pembiayaan pengelolaan

Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi SOP pengelolaan Dikelola Minimum Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi Penetapan Kawasan konservasi Perairan Penataan batas kawasan Kawasan Konservasi Pelembagaan Dikelola Optimum Pengelolaan sumberdaya kawasan Pengelolaan social ekonomi dan budaya Kawasan Konservasi Peningkatan kesejahteraan masyarakat Mandiri Pendanaan berkelanjutan

Tujuan penulisan pedoman teknis EKKP3K ini adalah untuk menyediakan perangkat bagi pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas pengembangan pengelolaan efektif kawasan. Pedoman teknis ini juga sebagai perangkat yang dapat digunakan oleh pengelola untuk merencanakan kegiatan peningkatan kinerja serta perangkat evaluasinya.

1

iv



1

Pedoman teknis ini tentunya memiliki ruang lingkup dari tiga aspek, yakni tata kelola,

Sebagai perangkat untuk evaluasi peringkat dan tingkat pengelolaan, maka evaluasi dilaksanakan

Sumberdaya, dan Sosial ekonomi Budaya, yang masing-masing dari aspek tersebut memiliki

secara periodik dengan jangka waktu tertentu. Panduan teknis khusus yang akan diperdalam dan

strategi dan program kegiatan, yang dapat dilihat pada table berikut:

dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini adalah panduan yang termasuk dalam aspek Tata Kelola. Tujuan dari penulisan buku panduan dari aspek tata kelola ini tentu saja tidak terpisahkan dari

Tabel 2. Tiga Aspek Teknis EKKP3K dalam Strategi dan Program Kegiatan Aspek

prinsip utama pengelolaan dimana ketiga aspek tersebut dapat bersinergi dan menuju

Strategi dan Program Kegiatan

Tata Kelola

pengelolaan yang berkelanjutan.



Peningkatan sumberdaya manusia



Penatakelolaan kelembagaan

Metode penilaian E-KKP3K ini mengakomodasi metode-metode evaluasi efektivitas kawasan



Peningkatan kapasitas infrastruktur

yang telah berkembang dipadukan dengan tahapan pengelolaan kawasan konservasi. E-KKP3K



Penyususnan

diharapkan menjadi sebuah alat untuk mengevaluasi efektivitas yang sekaligus dapat dijadikan



peraturan

pengelolaan

kawasan

alat ukur sendiri bagi pengelola kawasan konservasi perairan untuk menyelesaikan tahapan-

Pengembangan organisasi/kelembagaan

tahapan pengelolaan kawasan yang perlu dilakukan dalam rangka menuju efektivitas

masyarakat 

Pengembangan kemitraan



Pembentukan

jejaring

kawasan

konservasi perairan 

Sumberdaya

Sosial Ekonomi Budaya

Pengembangan

system

pendanaan

pengelolaan/kemandirian pengelolaan KKP/KKP3K.

DOKUMEN PENDUKUNG EKKP3K Selain penggunaan buku panduan EKKP3K yang telah disusun, dan telah dapat digunakan, ada

berkelanjutan, dan

kebutuhan lain yang mendesak yang juga harus dilaksanakan, yaitu dokumen pendukung



Monev

EKKP3K. Dokumen ini selain pelengkap dari buku panduan juga untuk mengakomodir evaluasi



Perlindungan habitat dan populasi ikan



Rehabilitasi habitat dan populasi ikan



Penelitian dan pengembangan



Pemanfaatan SDI

Penulisan dokumen pelengkap EKKP3K untuk aspek tata kelola ini sebagai perangkat untuk



Pariwisata alam dan asa lingkungan

mengkaji efektivitas pengelolaan kawasan. Data awal serta informasi-informasi yang telah



Pengawasan dan pengendalian, dan

diperoleh akan disusun sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan



Monev

diakses. Data tentang aspek tata kelola ini dapat berupa informasi tentang status hukum dari



Pengembangan sosek masyarakat

sebuah kawasan konservasi (berupa Surat Keputusan, penunjukkan, pendirian resmi, dan lain-



Pemberdayan masyarakat

lain), status perencanaan zonasi pengelolaan, kerangka kerja bagi badan pengelola, hak dan



Pelestarian adat dan budata, dan

tanggung jawab, rencana pendanaan berkelanjutan, infrastruktur yang telah ada maupun rencana,



Monev

analisis pemangku kepentingan, dan lain-lain. Data patrol dan pengawasan, termasuk data

suatu kawasan baru yang akan ditetapkan sebagai kawasan perlindungan. Dokumen pendukung EKKP3K ini disusun selain juga sebagai pelengkap juga membahas tiap poin dari tiga (3) aspek yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya sehingga lebih komprehensif.

pelanggaran yang terjadi, pemeliharaan papan tanda dan pelampung perbatasan, dan kegiatan2

2


3


3

kegiatan lain yang ditunjukkan untuk meningkatkan dukungan setempat terhadap kawasan 5

konservasi, juga dapat dianggap sebagi data untu aspek tata kelola.

 Kemitraan dengan pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik dan berdampak positif

bagiannya sehingga lebih mudah untuk digunakan dan dapat diaplikasikan di mana saja dengan

Sumberdaya Manusia (SDM) adalah manusia sebagai pengelola di kawasan konservasi. Unit

 Kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

maupun bukan pemerintah, yang berfungsi sebagai pengelola kawasan konservasi. Sedangkan Organisasi Pengelola dan SDM pada tiap tingkat pengelolaan kawasan konservasi dapat dilihat

4

4


Belum ada organisasi pengelola

Kawasan Diinisiasi

Ada organisasi pengelola

Kawasan Didirikan

Organisasi pengelola minimum

Kawasan Dikelola Minimum

pada gambar berikut:

 Jml SDM pada unit Organisasi pengelola sesuai dgn fungsi pengelolaan (pengawasan, monitoring sda, sosekbud)  Kualifikasi minimum SDM telah mengikuti 2 kompetensi minimum (berikut perencanaan, monev, pengawasan, penelitian, monitoring sda, sosekbud)  Telah menginisiasi kemiotraan dgn pemangku kepentingan

dimaksud dalam dokumen ini adalah institusi atau lembaga baik yang didirikan oleh pemerintah

Organisasi Pengelola optimum

Organisasi Pengelola merupakan salah satu unit dari aspek tata kelola. Organisasi pengelola yang

Kawasan dikelola Optimum

UNIT ORGANISASI PENGELOLADAN SUMBERDAYA MANUSIA

 Sudah ada organisasi pengelola  Organisasi pengelola memiliki SDM yang ditetapkan dengan SK  Jumlah SDM pengelola di unit organisasi pengelola memadai untuk menjalankan organisasi  SDM pengelola telah megikuti pelatihan dasar konservasi

pemangku kepentingan dari berbagai lapisan atau tingkat pendidikan.

Kawasan Mandiri

suplemen yang sederhana diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh semua

Organisasi Pengelola mandiri dan berkelanjutan

tujuan awal pada pencapaian target luasan kawasan konservasi di tahun 2020 nanti. Bentuk

Gambar 1. Unit Organisasi Pengelola dan SDM dalam tiap tingkat Kawasan Konservasi dari EKKP3K

Dokumen pelengkap EKKP3K ini disusun untuk memperjelas semua aspek dan bagian-


5

LEVEL MERAH

Ketua/Kepala Organisasi Pengelola

Pada level MERAH, kawasan masih berupa kawasan yang diinisiasi. Pada tingkat ini belum ada unit organisasi pengelola. Tidak adanya unit organisasi pengelola juga berarti belum ada SDM pengelola kawasan tersebut. Pada tahap ini juga merupakan tahap persiapan unit organisasi

Bidang Tata Usaha

pengelola serta SDMnya yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen inisiasi.

LEVEL KUNING Masuk pada level KUNING, sudah ada unit organisasi pengelola yang dibuktikan dengan

Bidang Operasional

adanya dokumen struktur organisasi dan/atau uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari orang perorangan atau unit organisasi pada pengelolaan kawasan. Organisasi pengelola adalah lembaga struktural yang dibentuk khusus yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab

potensi

pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dengan keputusan bupati/gubernur/menteri sesuai dengan kewenangan. Organisasi pengelola ini dapat berkembang sesuai dengan fungsinya tanpa pengembangan struktur, yang disesuaikan dengan

konservasi dan rehabilitasi

Gambar 2. Contoh Struktur Unit Organisasi dengan Jumlah SDM Minimum

perencanaan pengelolaan. Contoh tugas dan fungsi pengelolaan kawasan adalah tanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi bagian TUPOKSI Seksi Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (K9).

Penjelasan tugas dan fungsi masing-masing SDM pada struktur unit organisasi minimum adalah sebagai berikut:

SDM pada unit organisasi pada level KUNING yang tertera pada struktur organisasi juga telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) yang dibuktikan dengan dokumen penetapan atau SK kepala daerah atau menteri atau kepala unit organisasi (K10). Disesuaikan kembali dengan

Contoh tugas ketua atau kepala organisasi pengelola: -

otoritasnya berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan,

rencana pengelolaan, jumlah SDM pada unit organisasi pengelola ini cukup untuk menjalankan organisasi dengan TUPOKSI organisasi yang memenuhi standard yang telah ditatpkan oleh

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan di wilayah

-

Memberikan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha di bidang kelautan

pemerintah dan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan minimum (K11).

dan perikanan di wilayahnya,

Berdasarkan fungsi dan kepentingan dalam level ini, jumlah minimum SDM dalam organisasi

-

pengelola terdiri dari lima (5) orang yang dijelaskan dalam struktur organisasi.Struktur paling

Melakukan pemantauan, pelaporan bidang kelautan dan perikanan di wilayah yang dipimpin,

sederhana organisasi pengelola kawasan adalah adanya Ketua atau Kepala Organisasi Pengelola

-

Pelaksana kesetariatan dinas,

(1 orang), bidang Tata Usaha (1 orang), , dan Pelaksana Operasional (3 orang yang terdiri

-

Menyiapkan organisasi pengelola serta seluruh komponen yang ada dalam organisasi

ketua/kepala bidang operasional, 1 orang sub bidang potensidan 1 orang lagi sub bidang

pengelola ini untuk berkembang dan naik menjadi kawasan pengelolaan minimum.

konservasi dan rehabilitasi).Contoh struktur organisasi pengelola sederhana pada level ini dapat dibuat sebagai berikut:

7 6

6



7

Tugas dan fungsi Bidang Tata Usaha mencakup bidang-bidang kesetariatan dan administrasi

KP3K) serta USAID dalam bentuk program Coral Triangle Support Partnership Indonesia

organisasi. Pada level ini, bidang tata usaha juga dapat berlaku pada tugas keuangan khusunya

(USAID-CTSP Indonesia) yang kemudian dilanjutkan sebagai program USAID-Marine

pada jumlah minimum SDM dalam organisasi. Adapun contoh tugas umum bidang tata Usaha

Protected Area Governance (USAID-MPAG), diketahui ada jenis-kenis kompetensi atau

adalah sebagai berikut:

kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh SDM pengelola kawasan konservasi. Kompetensi-

-

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyelenggaraan

kompetensi dasar tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

tugas secara terpadu untuk pelayanan administrasi dan pelaksanaan program,

Tabel 3. Nomor, kode dan Bidang Kompetensi SDM Pengelola Kawasan Konservasi

Melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu untuk pelayanan

Perikanan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

keuangan, dan

Bidang Kompetensi (Competence Categories)

Nomor

Kode

1

01 GEN

General Personal Work Skills

2

13 PAM

Protected Areas Policies, Planning and Management

3

12 DEV

Sustainable Development and Communities

4

10 CON

Conservation Management of Ecosystem, Habitats and Species

5

05 COM

Communication

Melakukan perencanaan dan pelaksaan pelayanan, koordinasi pengelolaan potensi

6

17 AEP

Awareness Education and Public Relation

sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan, termasuk sumberdaya pesisir dan pulau-

7

16 REC

Recreation and Tourism

8

07 PRO

Project Development and Management

9

11 SOC

Socio-Economic and Cultural Assessment

10

09 NAT

Natural Resources Assessment

11

04 TRA

Staff Development and Training

sertifikat atau bukti lainnya (K12). Jenis-jenis pelatihan untuk konservasi antara lain: Pelatihan

12

02 FIN

Financial and Physical Resources Management

Dasar-Dasar Pengelolaan KKP (dikenal dengan nama MPA 101), Penyusunan Rencana

13

08 FLD

Field Craft

14

15 ENF

Enforcement

15

06 TEC

Technology and Information

16

14 SIT

Site Management

17

03 HRM

-

Melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu untuk pelayanan bidang umum dan kepegawaian.

Bidang pelaksana operasional dalam organisasi pengelola di level ini dapat dibagi menjadi dua sub bidang, yakni sub bidang potensi dan sub bidang konservasi dan rehabilitasi. Untuk ketua/kepala bidang operasional bertugas mengatur bidang operasional dan membuat laporan yang diserahkan pada ketua unit organisasi. Contoh tugas umum Bidang Operasional antara lain: -

pulau kecil, perikanan tangkap dan budidaya, -

Pelaksanaan koordinasi eklplorasi, eksploitasi, konservasi dan rehabilitasi kekayaan perairan (danau, sungai, rawa, dan payau, dan wilayah perairan lainnya).

SDM pada unit organisasi pengelola pada level ini juga telah mengikuti satu (1) pelatihan dasar konservasi sesuai dengan TUPOKSInya yang dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan atau

Pengelolaan KKP (MPA Management Plan) dan Perencanaan Perikanan Berkelanjutan di KKP (MPA Sustainable Fisheries). Berdasarkan hasil dari lokakarya tentang kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA) bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Puslat BPSDM-KP) Direktorat Konservasi

Human Resources Management

Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit KKJI – 8

8


9


9

Pada level KUNING, yang merupakan tahapan Kawasan Konservasi Didirikan, dari semua

Secara umum, tugas dan fungsi tiap jabatan yang ada pada level KUNING yang telah disebutkan

kompetensi dasar yang disebutkan pada table di atas dapat memenuhi kompetensi prioritas yang

sebelumnya berlaku sama pada level HIJAU. Hanya saja untk bidang pengawasan, monitoring

didasarkan pada urgency, regularity dan accountability untuk mengelola kawasan dapat

sumberdaya, dan sosekbud merupakan tanggung jawab di Bidang Operasional dan Bidang

dikelompokkan menjadi:

Fungsional. Pada level ini Bidang Keuangan terpisah dari Bidang Kesetariatan dan Tata Usaha. Tugas umum dari bidang keuangan adalah melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,

1. Sikap Kerja dan Kepribadian

pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan

2. Kebijakan, Perencanaan, dan Pengelolaan Kawasan

administrasi keuangan, termasuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

3. Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Fungsional keahlian wajib dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu berdasarkan sertifikasi setara dengan keahlian yang ditetapkan

4. Pengelolaan Kawasan dan Jenis Ikan

berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan bidang funsional keterampilan mengedepankan tugas yang menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penangan berdasrkan sertifikasi yang ditentukan.

LEVEL HIJAU Masuk pada level HIJAU, unit organisasi pengelola memiliki jumlah SDM yang sesuai dengan fungsi pengelolaan, termasuk pengawasan, monitoring sumberdaya dan sosekbud yang dapat dibuktikan lewat dokumen dan/atau laporan terkait dengan fungsi SDM pengelolaan ( H20). Pada level ini contoh struktur organisasi minimum adalah sebagai berikut:

Kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola di level ini memiliki minimal dua (2) kompetensi pengelolaan yang dibutuhkan, termasuk perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya dan social ekonomi budaya ( H21). Memenuhi kebutuhan ini, jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan dapat dilihat pada table berikut ini:


Bidang Fungsional

Keahlian

Keterampilan

Bidang Operasional

Potensi

Bidang Kesetariatan dan Tata Usaha

Bidang Keuangan

Konservasi dan Rehabilitasi

Gambar 3. Contoh Struktur Unit Organisasi Pengelola Minimum Pada Level HIJAU 10

10


11


11

12 Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

13

Bidang kompetensi yang dibutuhkan untukmelaksanakanstrategipengembangan sumber daya KKP


Protected Areas Policies, Planning and Management

Conservation Management of Ecosystem, Habitats and Species


Field Craft

Site Management

Bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakanstrategi pengembangan kelembagaan KKP

General Personal Work Skills Project Development and Management


Communication

Protected Areas Policies, Planning and Management Financial and Physical Resources Management

Nomor

1

2

3

4

5

6

Protected Areas Policies, Planning and Management**

General Personal Work Skills*

Bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan 3 strategi generik pengelolaan KKP


Communication


Communication

Conservation Management of Ecosystem, Habitats and Species****

Socio-Economic Sustainable and Cultural Development Assessment and Communities***



Bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi pengembangan sosial-ekonomi KKP

Tabel 4. Kompetensi dasar SDM Organisa Pengelola Kawasan Konservasi

Protected Areas Policies, Planning and Management**

Sustainable Development and Communities***

12

Socio-Economic and Cultural Assessment

Conservation Management of Ecosystem, Habitats and Species****


General Personal Work Skills*

Bidang kompetensi berdasarkan urgency, regularity danaccountability


Satu hal penting pada organisasi pengelola pada level HIJAU adalah sudah adanya inisiasi untuk

Jabatan Fungsional

kerjasama dengan pemangku kepentingan lain yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan komunikasi antar pemangku kepentingan (H22). Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di tingkat ini contohnya adalah FGD atau Focus Discussion Group yang dilakukan secara terbuka. FGD dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan serta strategis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan yang berasarkan karakteristik kawasan dan juga manusianya sebagai pelaksana.

Jabatan Fungsional

Keahlian

Keahlian

Unit organisasi pengelola pada level BIRU sudah masuk pada tingkat pengelolaan kawasan optimum. Pada tingkat ini, organisasi pengelola kawasan telah bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga lebih fokus dan padat karya.Pada level ini kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan ( B41). Hal ini dapat dibuktikan lewat dokumen dan/atau laporan terkait dengan kapasitas SDM pengelolaan (bidang perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, dan sosekbud) dan/atau setifikat pelatihan atau ijasah. Contoh struktur unit organisasi pengelola minimum pada level ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Bina pesisir laut & pulau-pulau kecil

Keuangan

Program dan evaluasi

Ketrampilan

Pesisir & Pulaupulau kecil

Sekretariat Keuangan


Ketrampilan

Pesisir & Pulaupulau kecil

LEVEL BIRU

Sekretariat


Perikanan Tangkap Prasarana Perikanan Tangkap

Konservasi dan pengendalian SD Konservasi dan pengendalian SD

Pemberdayaan Masy Pesisir

Pemberdayaan Masy Pesisir

Umum dan Kepegawaian

Perikanan Budidaya

Perikanan Tangkap


Umum dan Kepegawaian

Perikanan Budidaya

Prasarana Perikanan Tangkap

Sarana Perikanan Tangkap Sarana Perikanan Tangkap

Pengawasan & Pengelolaan SD Pengawasan & Ikan Pengelolaan SD Ikan

Usaha Perikanan

Usaha Perikanan Pelayanan Usaha Perikanan

Pengelolaan budidaya A.Tawar Pengelolaan budidaya A.Tawar

Pengelolaan bdbaya payau & Pengelolaan laut bdbaya payau & laut

Pelayanan Usaha Perikanan

Pengolahan Hasil & Pemasaran Pengolahan Hasil & Pemasaran

Pengelolaan SD Perikanan

Pengelolaan SD Budidaya Perikanan Budidaya

Gambar 4. Contoh Struktur Unit Organisasi Pengelola Minimum Kawasan Konservasi Gambar 4. Contoh Struktur Unit Organisasi Pengelola Minimum Kawasan Konservasi

LevelBIRU LevelBIRU

Padaini, level ini, SDM mengikutisemua semua pelatihan pelatihan kompetensi dasar, antaraantara lain: lain: Pada level SDM telahtelah mengikuti kompetensi dasar, 1. Sikap Kepribadian 1. Sikap KerjaKerja dan dan Kepribadian

2. Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi 2. Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat

3. Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat

15

15

14

14



15

4. Pengelolaan Kawasan dan Jenis ikan

Kompetensi Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi

5. Penilaian Kondisi Biofisik Kawasan Konservasi Perairan

Keterampilan yang diperoleh pada kompetensi Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan

6. Penilaian Kondisi Sosial-Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan Konservasi dapat diberikan pada tiga tingkat operator atau SDM, yaitu tingkat Supervisor Tehnis, Tingkat Manager atau Tehnis yang lebih tinggi, dan tingkat Direktur. Pada

Kompetensi Sikap Kerja dan Kepribadian Kompetensi bidang Sikap Kerja dan Kepribadian, SDM mampu (a). mendemonstrasikan sikap yang positif dan percaya diri saat bekerja, (b). menjaga hubungan yang baik antar kolega dan bekerja sebagai sebuah tim yang utuh, (c). berkomunikasi dengan kolega kerja secara sederhana namun efektif, (d). bekerja sesuai dengan instruksi kerja, penjelasan, peraturan dan prosedur kerja, (e). mengikuti prosedur keamanan kerja, kenyamanan lingkungan kerja di tempat kerja, (f). menjaga kerahasiaan informasi yang sensitive, (g). mengidentifikasi dan melaporkan kecurangan, (h). paham akan sensitifitas terhadap adat istiadat dan isu gender, (i). menjaga dengan baik standard kerja personal, (j). menjaga dan menguragi beban personal, (k). melakukan CPR dan pertolongan pertama dengan menggunakan tehnik baku. Keseluruhan ketrampilan personal ini dapat dilihat pada Gambar 5.

tingkat Supervisor, ketrampilan yang diperoleh antara lain pemahaman dan pelaksanaan peraturan yang terkait, serta implementasi, pengawasan, mengulas dan update akan tujuan dan kegiatan rencana manajemen kawasan KKP. Untuk tingkat manajerial, ketrampilan yang diperoleh adalah: a. koordinasi desain system zonasi kawasan KKP agar sesuai dengan konservasi dan tujuan lainnya; b. mengawali pembangunan rencana manajemen konservasi di kawasan KKP; c. nogosiasi dengan pihak setempat untuk mendukung manajemen dan kawasan KKP; d. berkontribusi akan informasi dan rekomendasi untuk rencana, peraturan dan evaluasi; e.memantau efektifitas menajemen kawasan KKP. Pada tingkat Direktur, ketrampilan yang juga diperoleh adalah: 1. Memulakan peningkatan peraturan konservasi sumberdaya dan manajemen kawasan KKP di dalam negri dan internasional; 2. Memulai desain jejaring kawasan konservasi, berikut system dan strategi-strateginya; 3. Merencanakan dan menegosiasikan batas-batas kawasan konservasi dan inisiasi konservasi; 4. Membangun dan mengimplementasi system manajemen alternative kawasan KKP; 5. Mengatur proses formasi batas kawasan konservasi, rasionalisasi dan kawasan cadangan; 6. Ikut berkontribusi pada pembanguna dan peningkatan peraturan yang terkait tentang kawasan konservasi.

Kompetensi Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk bidang kompetensi Pembangunan Masyarakat dan Pengembangan yang Berkelanjutan diberikan pada SDM Terampil, Supervisor Tehnis, dan Manager atau Kepala Teknisi. Untuk SDM Terampil, hal-hal yang diberikan antara lain: 1. Mengatur kelompok-kelompok yang ada di masyarakat; 2. Mengatur pertemuan, kegiatan dan diskusi; 3. Menyediakan informasi, tata cara dan asistensi untuk konservasi berbasis masyarakat dan pemanfaatan berkelanjutan; 4. Memantau kesesuaian kesepakatan dengan pelaksanaan di lapangan. Sedangkan untuk tingkat Teknis atau Supervisor, ketrampilan yang diperoleh juga meliputi: 1. Masukan dari masyarakat Gambar 5. Aktivitas pada Kompetensi Sikap Kerja dan Kepribadian

akan perencanaan, membuat keputusan dan manajerial diberlakukan; 2. Melakukan negosiasi 17 16

16



17

konservasi masyarakat dengan kesepakatan menajemen; 3. Merencanakan, berkoordinasi dan

memantau pengelolaan jenis-jenis invasive dan permasalahan konflik antara hewan dan manusia;

memfasilitasi kapasitas masyarakat akan aktivitas pembangunan; 4. Meningkatkan pembangunan

5. Merencanakan dan memantau penangkapan hewan, pemindahannya, perawatan dan

jejaring dan organisasi masyarakat; 5. Memberikan saran untuk manajemen dan pemanfaatan

pengelolaannya; 6. Merencanakan, menspesifikasi dan mengevaluasi kuota yang berkelanjutan

sumberdaya alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan; 6. Memberikan saran tatakelola

untuk kegiatan olahraga berburu atau memancing. Sedangkan pada level Manajer, hal-hal yang

pendanaan berbasis masyarakat; 7. Bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk melaksanakan

dilaksanakan antara lain: 1. Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi konservasi spesies dan

konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan; 8. Memberikan saran yang spesifik tentang tatacara

habitat dan kegiatan pemulihan; 2. Membuat desain indicator yang berbasis program monitoring

komunikasi (sesuai dengan keahlian dan pengalaman individu). Sedangkan pada tingkat Manajer,

biofisik; 3. Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi lepasliar spesies; 4. Merencanakan,

tambahan ketrampilannya adalah: 1. Mampu mendesain dan bernegosisasi dengan komponen-

mengelola dan mengevaluasi alokasi, pengambilan dan pemantauan hewan; 5. Merencanakan,

komponen masyarakat yang berintegrasi antara kegiatan konservasi dan aktivitas pembangunan;

mengelola dan mengevaluasi konservasi hewan dan kegiatan pembenihan (pemijahan); 6.

2. Membuat perjanjian akan akses dan pemanfaatan sumberdaya; 3. Menyelesaikan klaim tanah

Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi lokasi ex-situ kegiatan konservasi.

dan memformulasikan alokasi kepemilikan tanah; 4. Penyelesaian konflik yang berkaitan dengan kawasan konservasi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; 5. Mengidentifikasi dan memobilisasi bantuan sumberdaya dari pihak luar, dukungan serta financial untuk masyarakat

Kompetensi untuk bidang Penilaian Kondisi Biofisik KKP

local.

Kompetensi untuk bidang Penilaian Kondisi Biofisik KKP dibagi pada empat level, yaitu level Pekerja, SDM Terlatih, Teknisi/Supervisor, dan Manajerial. Pada level Pekerja, kegiatan yang dilakukan antara lain: mampu mengidentifikasi vegetasi biasa dan khusus dan tipe habitat, jenis

Kompetensi Pengelolaan Habitat dan Jenis Ikan

tanaman dan jenis-jenis hewan; dokumentasi akurat dan pelaporan observasi hewan; membantu

Kompetensi Pengelolaan Habitat dan Jenis Ikan memiliki empat (4) level, yaitu level pekerja,

kegiatan sesnsus, monitoring dan kegiatan survey lapangan lainnya; dapat membaca jejak dan

level SDM terlatih, level Teknisi/Supervisor, dan Level Manajer. Pada level pekerja, hal-hal

tanda spesies utama. Untuk Level Teknisi, kegiatannya antara lain: melaksanakan survey

yang menjadi kegiatannya antara lain: 1. Mengontrol/memindahkan tanaman; 2. Melakukan

bersupervisi tentang satwa liar, habiatat, sumberdaya alam dan fitur fisik lansekap;

pencakokan, menanam dan merawat pohon dan anakan; 3. Melakukan pengecekan dan mengisi

mengumpulkan, menyiapkan dan merawat specimen flora dan fauna di lapangan;

ulang stasiun pemberian makan untuk binatang liar; 4. Merawat hewan yang ditangkap

mendokumentasi dan melaporkan kegiatan survey dan data monitoring; menggunakan bantuan

/dibudidaya. Level SDM terlatih bertugas: 1. Melakukan pengawasan pada habitat buatan atau

identifikasi untuk mengidentifikasi tumbuhan dan hewan; menggunakan dan merawat peralatan

sarang buatan lainnya, merestorasi serta menjaga; 2. Mengawasi aktivitas jenis infasif (tidak

penelitian. Sedangkan pada Level Teknisi/Supervisor, yang dilakukan adalah: mengatur dan

termasuk menembak); 3. Membantu menangkap atau mobilisasi, perawatan, dan memindahkan

mengepalai kegiatan survey biofisik dan monitoring; mengoperasikan peralatan survey yang

hewan; 4. Menjaga dan mengoperasikan peralatan dan infrastruktur yang ada; 5. Memisahkan

khusus; mengalisis, menerjemahkan dan mempresentasikan hasil survey dan monitoring;

hewan-hewan menggunakan peralatan pemadam. Untuk level Teknisi/supervisor, bertugas pada:

melakukan identifikasi (taksonomi) khusus, survey habitat dan ekosistem (sesuai dengan

1. Menspesifikasi kebutuhan manajemen untuk dan mengarahkan manajmen habitat dan

keahlian dan pengalaman individu); melakukan pengumpulan spesiemn khusus; dapat

ekosistem; 2. Menspesifikasi dan mengevaluasi kuota yang tepat dan berkelanjutan untuk

menerjemahkan data pemetaan. Manajer atau Teknisi Khusus bertugas untuk mendesian riset

pemanfaatan sumberdaya alam; 3. Menspesifikasi perhitungan khushs untuk bantuan

biofisik, survey, penelitian dan metode monitoring serta program; dan mengalisis dan

perlindungan, penyelamatan atau penyembuhan spesies utama; 4. Merencanakan evaluasi dan

menentukan nilai dari jasa ekologis. 19

18

18



19


Kompetensi Bidang Penilaian Sosial-Ekonomi dan Budaya KKP SDM Terlatih, Teknisi/Supervisor, dan Level Manajer. Pada SDM Terlatih mampu melakukan survey masyarakat berbasis social ekonomi, budaya dan pemanfaatan sumberdaya alam di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik dasar. Sedangkan pada Level Teknisi/Supervisor mampu malakukan analisis stakeholders; merencanakan dan mensupervisi serta memfasilitasi


Jabatan Fungsional

Kompetensi Bidang Penilaian Sosial-Ekonomi dan Budaya KKP terbagi pada tiga level, yaitu

Sekretariat

Jabatan Fungsional

Keahlian


Ketrampilan

Keahlian

Sekretariat


Ketrampilan

Keuangan Keuangan

Umum dan Kepegawaian Umum dan Kepegawaian

aktivitas pengumpulan informasi social ekonomi dan kependudukan; mengalisis dan mempresentasikan data hasil survey; melaksanakan evaluasi etnografi dan peninggalan budaya dan melaksanakan program monitoring. Untuk level Manajer sudah mampu untuk melakukan

Pesisir & Pulaupulau kecil Pesisir & Pulaupulau kecil

penelitian sosio-ekonomi dan budaya serta program monitoringnya; membuat metodologi untuk survey sosio-ekonomi dan budaya; serta mampu melakukan analisa ekonomi.

Masuk pada level EMAS,unit organisasi pengelola telah optimum dan mandiri. Pada tingkat ini


Konservasi dan pengendalian SD dan Konservasi

Sarana Perikanan Tangkap Sarana Perikanan

pengendalian SD

pula organisasi pengelola masuk pada tingkatan sustainable, yang artinya telah dapat melaksanakan kemitraan dengan baik dan mandiri dan berdampak positif pada masyarakat

Perikanan Budidaya

Perikanan Tangkap



LEVEL EMAS

Perikanan Budidaya

Perikanan Tangkap

Pemberdayaan Pemberdayaan Masy Pesisir Masy Pesisir

(E69). Kemajuan kemitraan dengan stakeholders dibuktikan dengan laporan kegiatan, dan


Tangkap

Pengawasan dan Pengawasan dan Pengelolaan SD Pengelolaan SD IkanIkan

Pengelolaan budidaya A.Tawar

Pengelolaan budidaya A.Tawar

Usaha Perikanan Usaha Perikanan



Pengelolaan bdbaya payau & Pengelolaan bdbaya laut payau & laut

Pengolahan Hasil & Pemasaran Pengolahan Hasil & Pemasaran

Pengelolaan SD

Pengelolaan SD Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya

memberikan dampak positif baik pada organisasi pengelola itu sendiri maupun kepada masyarakat. Contoh struktur unit organisasi pengelola minimum pada level ini sama dengan pada

6. Contoh Struktur Unit OrganisasiMinimum Minimum Pada Emas GambarGambar 6. Contoh Struktur Unit Organisasi PadaLevel Level Emas

level BIRU, seperti pada gambar berikut ini: Dampak positif dari kemitraan yang berjalan harus dapat dirasakan baik oleh unit organisasi

Dampak positif dari kemitraan yang berjalan harus dapat dirasakan baik oleh unit organisasi pengelola dan SDMnya, masyarakat, juga kawasan konservasi. Selain dari laporan hasil kegiatan,

pengelola dan SDMnya, masyarakat, juga kawasan konservasi. Selain dari laporan hasil kegiatan, survei jajak pendapat dan pemantauan biofisik untuk melihat adanya perubahan positif dapat

survei jajak pendapat dan pemantauan biofisik untuk melihat adanya perubahan positif dapat dilakukan. dilakukan.

21

21

20

20



21

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pembinaan karir pada lingkup PNS dilaksanakan dalam bentuk jabatan atau pangkat. Pangkat

Dalam sebuah lembaga, SDM dapat dikelompokkan menjadi SDM yang terlatih (skilled) dan SDM yang belum terlatih (non-skilled). SDM yang terlatih adalah SDM yang memiliki kecakapan dan keterampilan khusus sesuai dengan kebutuhan dan proyeksi organisasi dan dapat bekerja secara independen dan efisien. Sedangkan SDM yang belum terlatih adalah SDM yang tidak memiliki kecakapan dan keterampilan khusus pada organisasi dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara independen. SDM belum terlatih bekerja pada tingkat kesulitan

adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat sesorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Di PNS terdapat 4 golongan dan 17 pangkat dalam system penggajian. Penaikan pangkat adalah penghargaan atau pengabdian PNS bersangkutan terhadap negara. Sedangkan jabatan adalah kedudkan yang menujukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka susunan suatu organisasi negara. Jabatan ini dapt dibagi menjadi dua jenis, jaitu jabatan structural dan jabatan fungsional. Jabatan structural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan

yang rendah dan kegiatan yang sederhana saja. Umumnya, SDM yang berada dalam organisasi pengelola adalah bagian dari aparatur negara atau pegawai negeri sipil yang memiliki pengetahuan pada bidangnya. Oleh karena itu sikap profesionalisme dan pengabdian pada negara sangat diperlukan dalam menjalankan tugas untuk memperoleh hasil yang efisien dan efektif. Untuk meningkatkan kualitas SDM kawasan konservasi perairan, beberapa tindakan dapat dilakukan antara lain:

hakdalam rangka memimpinsatu satuan organisasi negara.Jabatan struktural terbagi atas 4 tingkatan atau Eselon, yang Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.Pada umumnya pegawai yang akan dipromosikan pada satu jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi dan harus memenuhi persyaratan pendidikan, jenjang kepangkatan yang ditetapkan dan prestasi kerja serta persyaratan objektif lainya yang baik sehingga setelah dipromosikan pada satujabatan yang lebih tinggiakan terjadi peningkatan kinerja. Secara teknis

1. formasi dan pengadaan pegawai

syarat syarat administrasinya diatur dalam peraturan perundangan kepegawaian yang antara lain

2. pembinaan karier

menyatakan pangkat dan golongan, memperhatikan daftar urutan kepangkatan (DUK), telah

3. pendidikan dan pelatihan

mengikuti diklat strukturaldan persyaratan lainnya yang mendukung.

4. kepemimpinan

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab,wewenang dan

5. penggajian dan kesejahteraan

hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

6. administrasi kepegawaian yang baik

keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional ini terbagi lagi

Pengadaan kepegawaian dilakukan dengan perencaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan

menjadi dua, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.yang

dan pengangkatan menjadi PNS. Tahapan-tahapan ini termasuk pemetaan jabatan yang juga

dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dan ditetapkan oleh Peraturan Presiden Jabatan

menentukan jumlah personil yang diperlukan dan tugas-tugasnya. Secara prinsip, pengadaan

Fungsional dan Angka Kreditnya ditetapkan oleh MENPAN. Pemangku jabatan fungsional

kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mengutamakan kualitas,

diberi tunjangan jabatanfungsional menurut peraturan perundangan. Untuk mengembangankan

bukan hanya kuantitas. Apabila beban organisasi sudah tidak mampu lagi menampung beban

jabatan fungsional setiap kelembagaan baik di Pemerintah Pusat atau pun di Daerah dilakukan

kerja yang dilaksanakan oleh SDM yang ada akibat luas wilayah atau beban pekerjaan yang

berdasarkan kebutuhan tugas dan fungsi organisasi. Dalam memenui kebutuhan tersebut dapat

berkembang pesat, maka pengembangan organisasi diperbolehkan. Tentu saja penambahan

menggunakan rumpun yang telah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik

jumlah pegawai ini ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pengelolaan

Indonesia N0 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Jenis

Aparatur Negara, dikarenakan adanya penambahan beban anggaran negara yang walaupun

rumpun jabatan fungsional dibentuk dan disusun menggunakan perpaduan pendekatan antara

pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi pengelola. 22

22


23


23

jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanan tugas umum pemerintahan.

fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mengsyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya,

Kriteria jabatan fungsional ada 5, yaitu:

Golongan IV /d sampai dengan Pembina Utama, golongan IV / e.

1. Mempunyai metodelogi, teknis analisis, teknis dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuandan/atau pelatihan teknis dengan sertifikasi.

2. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat

2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan

3. Dapat disusun dalam jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian bagi jabatan

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

fungsional keahlian dan tingkat keterampilan bagi jabatan fungsional keterampilan.

3. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi

4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri.

utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional

5. Diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsi organisasi induk.

tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai

Berdasarkan kriterianya, jabatan fungsional ini pun kemudian dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian memiliki kualifikasi profesi pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknlogi sesuai dengan keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan

1. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang yang tugas dan

seni,

untukpemecahan

masalah,

pemberian

pengajaran

dengan

cara

yang

sistematik.Persyaratan pelaksanaan tugas jabatan fungsional Keahlian adalah sebagai berikut :

dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 4. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikas profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Sedangkan pada jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan yang mengedepankan kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya

1. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah randahnya berijasah Sarjana (Strata 1) 2. Meliputi kegiatan yang berkaitan denganpenelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan.

mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu. Jabatan fungsional keterampilan pelaksanaan tugasnya adalah: 1) Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan /atau penunjang profesional dengan

3. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tingkat keahlian profesinya dinyatakan dalam Bobot jabatan, yakni nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan yang ditentukan antara lain oleh pendidikan, pengalaman, upaya fisik, dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan. Berdasarkan bobot ini, Jabatan

Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3). 2) Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penetapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi. 3) Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

Fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu: 24

24


25


25

Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, jabatan fungsional keterampilan dibagi menjadi 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu:

2. Jabatan

Fungsional

Dosen,

termasuk

dalam

rumpun

jabatan

Pendidikan

Tinggi;instansi pembina jabatan fungsional ini adalah Kemendiknas dan diatur

1) Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 2) Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu

dengan Keppres Nomor 9 tahun 2001 dan dan Surat Keputusan Menkowaspan nomor 28/KEP/MK.Waspan/8/1999. 3. Jabatan Fungsional Widyaswara merupakan jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun jabatan Pendidikan Lainnya. Instansi pembina jabatan fungsional ini adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan diatur dengan Keppres Nomor 4 Tahun 2003 dan SK MenPan Nomor 01/KEP/M.PAN/2001. 4. Jabatan Fungsional Peneliti, merupakan jabatan fungsional yang termasuk rumpun jabatan Matematika, Stastitika.Instansi pembina jabatan fungsional ini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)dan diatur dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2000 dan SK MenPan Nomor 01/MENPAN/1983.

cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda,

Dalam sistematika kepegawaian PNS, juga dikenal proses mutasi. Mutasi adalah pemindahan

golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

seorang PNS dari suatu unit kerja atau organisasi ke unit kerja lainya. Dasar yang digunakan

3) Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi

untuk menentukan mutasi pegawai diantaranya adalah; lamanya masa kerja disuatu bidang

utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis

pekerjaan, kebutuhan organisasi, penyegaranorganisasi, penyesuaian pengetahuan atau

operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan

keterampilan, serta alasan khusus lainya seperti (ikut suami pagi pegawai, bagi perempuan).

kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan

Biasanya mutasi ini dilaksanakan setiap

Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d

berdasarkan usulan suatu unit kerja.

4) Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

2 tahun, maksimal 4 tahun, yang didasarkan

Peningkatan mutu PNS dilakukan terutama melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).Tujuan dari diklat umumnya adalah disamping untuk meningkatkan semangat pengabdian,mutu, keahlian, dan keterampilan serta profesional PNS, juga ditujukan untuk mewujudkan pola pikir yang luas dan berwawasan nusantara.

Konsep dasar untuk membuat jabatan fungsional dan penjenjangannya harus disetujui oleh MenPAN dan disahkan melalui Keputusan Presiden.Jumlah Jabatan Fungsional yang diberikan kepada PNS pemangku jabatan fungsional hingga saat ini sekitar 101 jenis. Beberapa diantaranya yang utama dan banyak dimiliki PNS adalah :

Pendidikan dan Latihan PNS diatur dalam pasal 31 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan PNS.Diklat PNS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan

1. Jabatan Fungsional Guru termasuk dalam rumpun Jabatan Pendidikan; instansi

PNS.Dalam pasal 2 PP 101 Tahun 2000 disebutkan tujuan Diklat adalah :

pembinanya adalah Kemendiknas dan diatur dengan Keppres No. 3 Tahun 2003 dan SK MenPAN Nomor 84 tahun 1993. 26

26


27


27

1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian,keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan

instansi bersangkutan dan pengetahuan yang berkenaan dengan bidang pelayanan teknis

tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS

yang bersifat umum administrasi dan manajemen yang keberadaanya menunjang tugas

sesuaidengan kebutuhan instansi.

pokok. Diklat

dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi teknis yang

diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat ini dilaksanakan berjenjang yang

2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu danperekat persatuan

ditetapkan oleh instansi bersangkutan.

dan kesatuan bangsa. 3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. 4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pengalaman selama ini, jenis diklat dalam jabatan yang terlaksana secara rutin dan terarah adalah jenis diklat kepemimpinankarena orientasi pegawai lebih banyak menjadi pejabat struktural. Dua jenis diklat lainya, yakni Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, walaupun lebih dibutuhkan dalam bekerja, tetapi jarang diadakan dengan alasanklasik keterbatasan dana.

Diklat yang dikembangkan bagi PNS selama ini ada dua macam, yaitu Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan tujuan agar dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.Disamping itu Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberi pengetahuan dalam rangkapembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya

Pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis merupakan sesuatu yang penting dalam pengelolaan pembangunan, karena unsur pendidikan dan pelatihan merupakan kunci pencapaian ilmupengetahuan, teknologi dan rekayasa yang diperlukan dalam menujupembangunan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan keberhasilan suatu pembangunan tergantung pada SDM yang melaksanakannya.

agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.Diklat ini

Dalam Pengelolaan KKP, Diklat Teknis yang dilaksanakan harus mampu memenuhi kebutuhan

dilaksanaan untuk seluruh CPNS Golongan I, Golongan II dan Golongan III.

tenaga yang dapat melakukan perlindungan, pengamanan, pemanfaatan yang berkelanjutan

Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu,keahlian, kemampuan dan keterampilan.Diklat ini disebut juga Diklat Kepemimpinan, sehingga jenis ini merupakan persyaratan kompentensi kepemimpinan aparatur

terhadap ekosistem-ekosistem in situ, jenis biota endemik yang spesifik atau khas kawasan Indonesia yang memiliki ciri keaslian, kelangkaan, ancaman laju kepunahan,keutuhan kawasan dan ekosistem,keindahan, nilai sejarah, dan kepentingan ekonomi-sosial lainnya.

pemerintah yang diusulkan sesuai dengan jabatan struktural promosinya. Diklat ini merupakan

Pada level KUNING diharapkan pula semua SDM yang ada dalam organisasi pengelola tersebut

pembinaan perkembangan karir PNS. Diklat dalam jabatandibedakan lagi menjadi:

telah memeiliki SK. Penjelasan pasal 17 Undang Undang no 43 tahun 1999menyebutkan bahwa

1) Diklat Kepemimpinan, yang bertujuan mencapai persyaratan kompentensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural. 2) Diklat Fungsional, yang bertujuan mencapai persyaratankompentensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing masing.Jenis dan jenjang diklatnya untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan yang bersangkutan. 3) Diklat Teknis, yang bertujuan memberikan keterampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok

jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab,wewenang dan hak seorang PNS dalam kerangka susunan suatu satuan organisasi negara. Jabatan dalam birokrasi pemerintah adalah jabatan karier yang berarti jabatan yang hanya diduduki oleh PNS.Penempatan PNS dalam

jabatan

dilaksanakan

berdasarkan

prinsip

profesionalisme

sesuai

dengan

kompetensi,prestasi kerja danjenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin,golongan, suku, agama dan ras.Pengangkatan dalam jabatan struktural diatur oleh kebijakan melalui PP Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.Dengan demikian penempatan PNS yang akan 29

28

28



29

keahlian yang terkait dengan ilmu pengetahuan dibidang kelautan dan konservasi.Oleh karena

organisasi kelembagaannya telah terbentuk, secara kewajiban,sudah ditetapkan pejabat yang

bertanggung jawab memangku dan melaksanakan tugas dan fungsi pada Balai dan Loka KKPN,

terlepas dari kapasitas pegawai yang menduduki.

30

30 Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Perencanaan

1

6

5

Pengawasan

Surveilance

=

Monitoring, Control and Lanjutan

Pengelolaan KKP

Hukum dan Kebijakan Lanjutan

dan Komunikasi

Penyadaran Masyarakat Dasar

4

Dasar

Pelibatan Masyarakat

3

Madya

Ilmu Kelautan

(Staf)

(Staf)

Dasar

**

Lanjutan

Dasar

Lanjutan Lanjutan

Dasar

Lanjutan

Lanjutan

Dasar

Dasar

Officer

Officer

Madya

Outreach

Ranger

Lanjutan Lanjutan

Madya

Madya

Dasar

Madya

Seksi

KKP

Lanjutan

Kepala

Manajer

Madya

Dasar

Dasar

Madya

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Dasar

Dasar

nal)

(Staf) Dasar

(Fungsio

Specialist

Outreach Officer

ng

Monitori

Tingkat Kompetensi untuk Setiap Kategori Posisi Personil

2

Pengelolaan

Jenis Kompetensi

No

konservasi.

st

st

Adminis

Tenaga

nal)

Dasar

Dasar

Lanjutan

Dasar

Dasar

Lanjutan Dasar

Dasar

Dasar

Madya

Lanjutan Dasar

nal)

31

Dasar**

(Fungsio (Fungsio trasi

Speciali

Speciali

Planning Science

kompetensinya. Berikut adalah matriks Jenis dan Tingkat Kompetensi untuk Setiap Kategori posisi personil dalam manajemen

Petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengelola kawasan dalam organisasi pengelola tersebut juga ditempatkan sesuai dengan

menduduki jabatan struktural KKP disesuikan dengan struktur organisasi KKP dan kompetensi


31

32

Dasar**

pada bulan juni-Juli 2010 lalu. Pelatihan-pelatihan yang diberikan antara lain: Dasar-Dasar

Dasar**

ini telah diawali dengan terlaksananya pelatihan untuk 32 orang pelatih di bidang pengelolaan

(Sustainable Fisheries Management in MPA).

Dasar**

Dasar**

perairan di tahun 2020 membutuhkan pengembangan kapasitas SDM. Pengembangan kapasitas

mengelola suatu kawasan konservasi. Jenis-jenis kompetensi yang dimiliki oleh SDM harus pula

Dasar**

Madya Madya Madya

Lanjutan

Dasar

Madya

*

Lanjutan

Dasar

Dasar

Lanjutan

Madya*

Dasar** Madya Madya

Dasar Dasar Lanjutan

Pengembangan kawasan perairan yang dikelola menuju 20 juta hektar kawasan konservasi

ekonomi, dan status tata kelola. Hasil dari lokakarya yang diadakan juga menujukkan bahwa

Pengelolaan Kawasan Konservasi (MPA-101), Perencanaan Pengelolaan KKP (MPA Management Planning), dan pelatihan Perencaan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Ketiga pelatihan ini adalah pelatihan dasar kompetensi bagi para SDM untuk membangun atau menyesuaikan dengan profil kawasan konservasi perairan tersebut. Profil kawasan meliputi: kondisi kawasan, tujuan pengelolaannya, luas, jenis sumber daya target pengelolaan, socialstandard kompetensi khusus yang dimiliki oleh SDm pengelola dapat digolongkan berdasarkan

Dasar**

Madya

Dasar**

Dasar


Madya Lanjutan

Madya untuk

kesegeraan

(urgency),

pengulangan

atau

keteraturan

(regularity)

dan

pertanggungjawaban (accountability). Pelatihan keterampilan khusus adalah pelatihan yang diberikan guna peningkatan kapasitas SDM. Peningkatan kapasitas dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan efektifitas produksi SDM. Pemberian pelatihan sebagai bagian dari manajemen SDM juga merupakan penghargaan dan penigkatan kesejahteraan dalam hubungannya dengan peningkatan karir. Pemberian pelatihan juga merupakan peningkatan pengetahuan dan edukasi agar dapat diaplikasikan dan berbagi pengetahuan antar SDM yang ada di organisasi tersebut. Merujuk pada hasil lokakarya peningkatan kompetensi petugas pengelola kawasan konservasi, diperoleh hasil prioritas peningkatan kompetensi yang wajib dimiliki oleh petugas pengelola kawasan konservasi perairan, antara lain: 1. Sikap kerja dan kepribadian (General Work Skill)

Kelembagaan

2. Kebijakan, perencaan dan pengelolaan KKP(Protected Areas Policies, Planning and Management)

33

14

kegiatan ekonomi

Sumberdaya

Pemanfaatan 13

Pengelolaan Keuangan

Dasar

Dasar Administrasi 12

dan Madya

Madya Co-management 11

Pengelolaan

Penilaian

Efektivitas

Lanjutan

Madya dan Dasar

Sumberdaya Manusia

Monitoring 10

Dasar Dasar Pengelolaan 9

Dasar Dasar Teknologi Informasi 8

Kawasan***

Lanjutan Pengelolaan

Operasional 7 32

Dasar

Lanjutan Lanjutan

Dasar

tingkat


33

3. Membangun

Masyarakat

dan

pengembangan

yang

berkelanjutan

(Sustainable

dan sosekbud. Artinya, dari keempat prioritas kompetensi minimum pada level sebelumnya, telah diikuti minimal dua di level HIJAU.

Development and Communities) 4. Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Habitat dan Spesies (Conservation Management of Ecosystem, Habitats and Species)

Pada level BIRU, kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pada level ini, jenis jabatan fungsional tentunya terdapat tiga tantangan utama,

Keempat prioritas ini merupakan kompetensi minimum petugas pengelola kawasan konservasi

yaitu tantangan manajemen, tantangan teknis, dan tantangan social. Pada umumnya kawasan

dan paling tidak petugas pada level KUNING telah memperoleh salah satu dari pelatihan

konservasi perairan terletak di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang merupakan

tersebut.

wilayah yang rawan terhadap terjadinya pemanfaatan berlebih sebagai ekses dari minimum

Pada level HIJAU,jumlah SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan fungsi pengelolaan, termasuk pengawasan, monitoring sumberdaya dan sosekbud). Melihat struktur minimum organisasi pengelola, pada level ini telah ada jabatan fungsional. Dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor Per 23/Mei/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

pengawasan. Selain itu, tidak adanya system tata ruang atau zonasi pengelolaan terpadu yang mengedepankan koordinasi, sinkronisai, integrasi dan simplikasi juga belum dijalankan. Oleh karena itu, pada level ini perlu adanya jabatan fungsional bidang Keahlian Perencanaan Konservasi.

Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Bab IV Pasal 14 disebutkan

Contoh rincian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencaan Konservasi tingkat Ahli adalah

KelompokJabatan Fungsional KKP mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan,pemanfaatan

sebagai berikut:

dan pengawasan KKP serta kegiatan yang lain yang sesuai dengan tugas masing masing jabatan fungsional berdasarkan perundang undangan yang berlaku. Pada pasal 15 dari bab yang sama diperjelas bahwa:

1. Menyusunan rencana wilayah pesisir, PPK dan untuk penambahan jumlah dan luas KKP. 2. Mengumpulkan data dan informasi ekosistem perairan dan pesisir,kondisi sosial

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawasan Perikanan,Penyidik PNS,

ekonomi serta budaya masyarakat pesisir.

Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata KomputerStatistik,Pustakawan dan jabatan

3. Menganalis dan melakukan penilaiankeanekaragaman hayati KKP.

fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,

4. Melakukan analisis sosial ekonomi dan lingkungan sumberdaya perairan untuk

2. Masing masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional

penyusunan rencana dan program. 5. Menyusun rencana pengelolaan KKP untuk berbagai kepentingan, seperti wisata bahari.

yang ditetapkan oleh kepala. 3. Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan

6. Mengolah data dan informasi dengan menggunakan teknik GIS. 7. Menentukan kesesuaian lingkungan untuk kawasan konservasi.

kebutuhan dan beban kerja, 4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana disebut ayat (1) diatur sesuai peraturan

8. Menyusun dan menetapkan kategoriKKP. 9. Melakukan perencanaan zonasi untuk pengelolaan KKP.

perundangan yang berlaku. Pada Level HIJAU, kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh petugasnya adalah minimal telah memperoleh dua jenis pelatihan kompetensi khusus pengelolaan kawasan perairan, yang termasuk perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya,

10. Melakukan perencanaan rehabilitasi habitat dan ekosistem perairan yang rusak dan tercemar. 11. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan perencanan penyusunan rencana KKP. 12. Mengkomunikasikan gagasan pengembangan KKP. 13. Menganalisis dan memecahkan masalah kebijakan konservasi. 35

34

34



35

14. Menganalisis potensi optimum sumberdaya KKP yang berkelanjutan.

10. Memecahkan masalah teknis dilapangan.

15. Menganalisis kapasitas daya dukung dan keserasian antar kegiatan yang boleh

11. Melaksanakan hasil teknologi dan replikasi kegiatan konservasi dilapangan.

dilakukan di KKP.

12. Merencanakan dan mengelola kegiatan lapangan.

16. Menganalisis kapasitas KKP dalam menerima limbah dan pengaruh pemanasan global. 17. Melakukan kerjasama dan koordinasi kebijakan.

13. Melakukan analisis kesesuaian zona dan

lingkungan dengan teknikoverlaypada

analisis GIS.

18. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur KKP.

14. Membuat peta zonasi peruntukan pemanfaatan kawasandengan menafsirkan peta citra

19. Melakukan analisisketerkaitan pengelolaan pesisir terpadu, dan rencana pengelolaan dan zonasi KKP.

untuk zonasi. 15. Menelaah peta dan data ekosistem untuk penetapan fungsi.

20. Merencanakan kegiatan pengelolaan KKP.

16. Menelaah peta dan data terkait jenis-jenis peruntukan zona.

21. Menyusun pedoman dan petunjuk pengelolaan KKP.

17. Melakukan penyajian dan pemutakhiran data dan peta internet sesuai kajian

22. Menyiapan dan melakukan pelatihan pengelolaan.

surveilapangan.

23. Mengelola peluang untuk pengembangan kebijakan.

18. Mengidentifikasi dan mengkaji zona penyangga (buffer zone) dan pemanfaatannya

24. Mengkomunikasikan program KKP dengan semua pemangku kepentingan terkait.

untuk sistem informasi.

25. Menyiapkanpedoman dan kriteria baku KKP.

19. Membuat proyeksi titik ukur dalam rangka pengukuran kawasan sesuai peta

26. Menelaah peta dan data terkait perubahan peruntukan kawasan.

dilapangan.

27. Membangun sistem informasi pemantauan.

20. Membuat laporan persiapan perencanan.

28. Membuat bahan konsultasi publik untuk perencanaan zonasi.

Pada tingkat ini, jabatan fungsional keahlian lain yang diperluan juga adalah Pengendalian dan

Sedangkan contoh tugas dan kegiatan Jabatan Fungsional Perencanaan Konservasi tingkat Terampil adalah sebagai berikut:

Evaluasi. Contoh tugas dan kegiatan jabatan ini adalah: 1. Mengumpulkan bahan bahan referensi dalam rangka inventarisasi ekosistem kawasan

1. Membantu perencana konservasi tingkat ahli dalam menyusun perencanaan pengelolaan dan zonasi KKP.

dan sosial budaya. 2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk inventarisasi kawasan.

2. Melakukan survai lapangan pengumpulan data dan informasi ekosistem perairan dan kependudukan.

3. Membuat rancangan model sampling sesuai tujuan inventarisasi. 4. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis teknis untuk inventarisasi sosial budaya dan

3. Mencari informasi dan merekam informasi.

stake holder masyarakat.

4. Melaksanakan hasil perencanaan.

5. Melakukan inventarisasi stakeholder dan sosial budaya.

5. Melaksanakan inovasi baru dilapangan.

6. Melakukan analisis teknis pengendalian dan evaluasi.

6. Melakukan analisis teknis penyusunan rencana zonasi.

7. Melakukan koordinasi dan integrasi pengendalian dan evalusi.

7. Melakukan analisis kondisi ekosistem mangrove

8. Mengelola survei pengendalian dan evaluasi penilaian KKP.

8. Melakukan analisis kondisi ekosistem padang lamun.

9. Menguji hasil pemantauan dan evalusi dilapangan.

9. Melakukan analisis kondisi ekosistem trumbu karang

10. Mengolah data dan menghitung hasil evaluasi dan menafsirkanya secara digital. 36

36


37


37

11. Membuat laporan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi.

3. Melakukan digitasi peta sistem informasi ekosistem mangrove, lamun dantrumbu

12. Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan titik kontrol.

karang.

13. Melakukan evaluasi lapangan secara berkala.

4. Melakukan studi sosial budaya masyarakat,

14. Melakukan sosialisasi zonasi dan batas.

5. Menganalisis bentuk bentukbudaya dan lembaga masyarakat.

15. Memantau perencanaan kegiatan.

6. Membuat laporan awal kondisi kawasan berdasarkan pemantauan dan evaluasi.

16. Memantau areal model pengembangan pemanfaatan untuk ekonomi.

7. Menafsir citra dan potret udara serta dari internet terhadap kawasan.

17. Mengelola sistem jaringan hardware dan software pemantauan.

8. Melakuan penentuan batas peta dilapangan dan sosialisasinya.

18. Menentukan status kawasan (luas, letak dan batas).

9. Melakukan pemantauan berkala kondisi kawasan .

19. Melakukan penilaian kondisi ekosistem perairan pesisir.

10. Menghitung potensi hasil inventarisasi kawasan.

20. Melakukan penilaian batas batas peruntukan dan pemanfaatan zona.

11. Melakukan pengukuran dan pemasangan titik kontrol GPS.

21. Membuat pertimbangan teknis penataan zona.

12. Membuat deskripsi titik pengendalian dan evaluasi.

22. Melaksanakan pemantauan kebijakan pengelolaan kawasan.

13. Membuat peta penetapan fungsi zona.

23. Memantau dampak setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan.

14. Melakukan validasi data ekosistem secara berkala.

24. Membuat konsep unit pengelolaan KKP.

15. Menghitung potensi kawasan dari sisi sumberdaya dan jasa.

25. Membuata standar dan kriteria Unit Pengelola KKP.

16. Mengevaluasi ekosistem yang rusak dalam rangka rehabilitasi.

26. Melakukan kajian terhadap perubahan perubahan pemanfaatan zona.

17. Melaporkan dan menyajikan hasil evaluasi dalam bentuk narasi dan peta.

27. Membuat laporan perubahan peruntukan zona.

18. Melakukan penyajian dan pemutakhiran data lapangan melalui survey dan peta

28. Membuat Laporan perubahan perubahan kondisi ekosistem (luas, Jenis, alih penggunaan dan lainya).

internet. 19. Mengidentifikasi jenis perusakan dan pencemaran kawasan.

29. Identifikasi dan analisa bukti bukti kerusakan kawasan.

20. Melakukan orientasi lapangan.

30. Penilaian penerapan hukum dan peraturan perundangan sesuai dengan apa yang

21. Sosialisasi hukum dan peraturan perundangan.

dilarang apa yang tidak dilarang.

22. Memastikan semua program sesuai dengan harapan.

31. Menilai kemajuan pencapaian hasil pengelolaan KKP.

23. Membuat laporan pengelolaan kawasan.

32. Pendidikan dan pengajaran

Jabatan fungsional keahlian lain di level ini tentunya adalah di bidang social ekonomi. Jabatan

Tentunya, Pengendalian dan Evaluasi ini dalam jabatan fungsional tingkat terampil juga memiliki tugas dan kegiatan yang antara lain meliputi:

fungsional keahlian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat memiliki tugas dan kegiatan antara lain: 1. Inovasi dan menganalisis insentif konservasi dalam rangka menumbuhkan motivasi

1. Mengumpulkan data dalam rangka inventarisasi ekosistem kawasan.

Pemerintah dan organisasi masyarakat.

2. Melakukan entri data, konsistensi data dan pemberian kode data hasil inventarisasi ekosistem.

2. Mengelola program pemberdayaan masyarakat. 3. Menggalang dukungan dari luar kawasan untuk ikut melindungi KKP. 4. Mengembangkan teknis kerjasama kolaborasi.

38

38


39


39

5. Melaksanakan teknis co-management pengelolaan .

Sedangkan tugas dan kegiatan jabatan fungsional ketrampilan Pemberdayaan Masyarakat dapat

6. Mendorong dan mengembangkan pengelolaan yang bertanggung jawab.

dijabarkan sebagai berikut:

7. Mengembangkan rangsangan rehabilitasi habitat dan populasi.

1. Membantu jabatan fungsional keahlian dalam melaksanakan pengembangan insentif

8. Mengidentifikasi produk sumber daya alam untuk konsumsi langsung. 9. Mengidentifikasi produk sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi tidak langsung. 10. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur dalam rangka mendukung pengelolaan konservasi.

15. Mengkoordinasikan kegiatan KKP untuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis konservasi.

8. Melaksanakan prinsip prinsip pengelolaan KKP berbasis ekonomi dan budaya. 9. Mengelola KKP berbasis wisata dan lingkungan.Melaksanakan praktek konservasi. 10. Mengelola program penyuluhan, pelatihan masyarakat didalam dan sekitar kawasan.

16. Mengelola ekonomi masyarakat berbasis jasa konservasi.

11. Melakukan temu karya, temu usaha, temu wicara masyarakat.

17. Menyusun instrumen identifikasi potensi KKP.

12. Melaksanakan widya karya kelompok masyarakat.

18. Menganalisa data potensi KKP untuk pengembangan ekonomi.

13. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok dan perorangan.

19. Menyusun rancangan usaha pemberdayaan masyarakat.

14. Membuat dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat di KKP.

20. Menyusun berbagai materi jenis usaha berbasis potensi KKP.

15. Mengadakan lomba antar kelompok berbasis jenis insentif dan kelompok.

21. Membuat berbagai jenis usaha berbasis potensi KKP dalam bentuk brosur, booklet.

16. Mengembangkan kemitraan kerja kelompok dengan perusahaan didaerah dan nasional

22. Melakukan temu karya dengan pengusaha, LSM dan Pemerintah Daerah.

baik asing maupun lokal.

23. Melakukan konsultasi kepada perorangan, kelompok sasaran.

17. Menulis makalah dan karya ilmiah berbasis pengalaman lapangan dan penelitian.

24. Menumbuhkan dan mengembangkan kelompok kelompok usaha baru. bahan

sumberdaya KKP.

7. Sosialisasi dan penyuluhan pentingnya KKP.

14. Mengelola lokakarya terkait konservasi.

bahan

dalam mencegah perilaku merusak

6. Mengelola kawasan konservasi untuk berbagai kepentingan.

13. Melakukan pelatihan dan bimbinganteknis konservasi.

menyiapkan

3. Menerapkan pola ekonomi berbasis lingkungan

5. Melakukan teknis kolaborasi dalam pengelolaan KKP.

12. Mengelola sumberdaya masyarakat terlibat konservasi.

dan

2. Menerapkan penemuan hasil penelitian dalam dalam pengelolaan KKP.

4. Melakukan penilaian pemangku kepentingan terkait KKP.

11. Mengelola kegiatan pariwisata untuk mendukung kegiatan konservasi.

25. Menyusun

pemberdayaan masyarakat mengelola KKP.

kebijakan

mendukung

pengembangkanpartisipasi masyarakat. 26. Membuat karya tulis hasil survei, pengkajian, praktek lapangan dan lainya dalam bentuk buku dan makalah.

18. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang usaha ekonomi konservasi. 19. Melakukan pelatihan dan mengajar di bidang konservasi. 20. Mencari bahan bahan inovatif ekonomi dan konservasi dari literatur asing , Indonesia dan internet untuk dipraktekan. 21. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang P3K dan konservasi.

27. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dalam pertemuan ilmiah.

22. Menumbuhkembangkan kelompok kelompok masyarakat konservasi.

28. Mengkaji dan memperkenalkan produk jasa berbasis sumberdaya alam.

23. Mengembangkan wirausaha wirausaha yang mendukung kawasan konservasi.

29. Mengembangakan keanekaan kegiatan kegiatan rekreasi alam.

24. Menyiapkan bahan dan menyusun materi konservasi untuk tayangan media cetak dan elektronik. 40

40


41


41

25. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan dunia usaha.

menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Kompetensi untuk melakukan penilaian Kondisi

26. Membangunjejaring kerja kelompok lokal dan nasional.

Biofisik Kawasan Konservasi Perairan (Natural Resources Assessment) dan Kondisi Sosial-

27. Menyusun proposal proposal untuk mendapat dukungan/bantuan pengelolaan konservasi.

Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan (Socio-Economic and Cultural Assessment) sangat

28. Membuat laporan hasil kerja.

dibutuhkan untuk menentukan garis dasar (baseline) dan penilaian keluaran (outcome) dari

Standar kompetensi untuk SDM di wilayah konservasi dijelaskan lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 9/PERMEN-KP/2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Pada level BIRU, standard kompetnsi

sejumlah strategi pengelolaan, atau untuk mengukur perkembangan sumber daya dan masyatakat serta keefektivan dari strategi-strategi yang disusun. Dua bidang kompetensi prioritas selanjutnya yaitu Komunikasi (Communication) dan

minimum yang dimiliki oleh pengelola selain telah memenuhi 4 prioritas kompetensi pada level

Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (Awareness Education and Public Relation)sangat terkait

sebelumnya, juga dapat memenuhi kompetensi baru, antara lain:

dengan bidang kompetensi Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat (Sustainable Development and Communities). Pada level BIRU, selain telah terjalin kemitraan,

1. penilaian biofisik kawasan konservasi perairan (Natural Resources Assesment) 2. Penilaian Kondisi Sosial-Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan (Socio-Economic and Cultural Assessment)

juga diharapkan telah terinisiasi kemandirian pengelolaan yang nantinya dapat berkelanjutan menuju level EMAS. Dalam rangka mengatur kelompok jabatan fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan

3. Komunikasi (Communication)

pangkat yang disesuaikan dengan profesionalisme dan karir, maka berikut usulan jabatan

4. Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (Awareness Educatioan and Public Relation) Sikap kerja dan kepribadian (General Work Skills) merupakan persyaratan utama sehingga wajar jika bidang ini masuk menjadi kompetensi yang diprioritaskan. Selanjutnya, tiga bidang kompetensi prioritas lain, yaitu; Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengelolaan Kawasan dan Jenis ikan merupakan bagian dari tugas inti (core business) pengelola Kawasan Konservasi Perairan. Tiga jenis bidang kompetensi dapat dianggap sebagai jawaban terhadap kekhawatiran bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan hanya berorientasi pada perlindungan

fungsional yang diusulkan untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. 1. Jenjang Jabatan fungsional Ketrampilan Perencanaan Konservasi No Jenjang Jabatan

Jenjang Pangkat

Ruang 1

Perencana Konservasi Pelaksana Pemula

Pengatur Muda

II/a

2

Perencana Konservasi Pelaksana

Pengatur Muda Tk I

II/b

Pengatur

II/c

Pengatur Tk I

II/d

Penata Muda

III/a

Penata Muda Tk I

III/b

Penata

III/c

Penata Tk I

III/d

keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pada level utama, yaitu KUNING dan HIJAU, petugas pengelola KKP diharapkan minimal telah menerima pelatihan kompetensi minimal tersebut, untuk dapat naik ke level berikutnya. Yang artinya pada level BIRU, keempat kompetensi dasar tersebut telah diperoleh dan dapat ditampahkan kompetensi lainnya.

3 4

Pada level BIRU, petugas pengelola KKP diharapkan tidak hanya mampu melindungi

Golongan

Perencana Konservasi Pelaksana Lanjutan Perencana Konservasi Penyelia

keanekaragaman hayati dan sumber daya yang terdapat di dalam KKP, tetapi juga mempu mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di KKP dan sekitarnya. Hal ini sekaligus untuk membuktikan bahwa kegiatan konservasi mendukung kegiatan ekonomi yang

2. Jenjang Jabatan fungsional Keahlian Perencanaan Konservasi

43

42

42



43

No

Jenjang Jabatan

Jenjang Pangkat

No

Golongan

Jenjang Jabatan

Jenjang Pangkat

Golongan Ruang

Ruang 1

Perencana Konservasi Pertama

2

Perencana Konservasi Muda

3

Perencana Konservasi Madya

4

Perencana Konservasi Utama

Penata Muda

III/a

Penata Muda Tingkat I

III/b

Penata

III/c

Penata Tingkat I

III/d

Pembina

IV/a

Pembina Tingkat I

IV/b

Pembina Utama Muda

IV/c

1

Penata Muda tingkat I 2

Jenjang Jabatan

Jenjang Pangkat

Pengendali dan Evaluasi Konservasi Penata

III/b III/c

Muda Penata Tingkat I 3

III/d

Pengendali dan Evaluasi Konservasi Pembina

IV/a

Madya

IV/e 4

3. Jenjang Jabatan Fungsional Ketrampilan Pengendali dan Evaluasi Konservasi No

III/a

Pertama

Pembina Utama Madya, IV/d Pembina Utama,

Pengendali dan Evaluasi Konservasi Penata Muda

Pembina Tingkat I

IV/b

Pembina Utama Muda

IV/c

Pengendali dan Evaluasi Konservasi Pembina Utama

Utama IV/d

Madya Pembina Utama

Golongan

IV/e

Ruang 1

Pengendali

dan

Evaluasi

Konservasi Pengatur Muda

II/a

dan

Evaluasi

Konservasi Pengatur Muda Tingkat II/b

5. Jenjang Jabatan Fungsional Ketrampilan Pemberdayaan Masyarakat

Pemula 2

Pengendali Pelaksana

3

Pengendali

No

dan

Evaluasi

II/c

Pengatur Tingkat I

II/d

Konservasi Penata Muda

dan

1

Insentifdan

Pemberdayaan

Masyarakat Pengatur Muda

Konservasi Penata

2

III/a

Insentifdan

Pemberdayaan

Masyarakat Pengatur Muda Tingkat II/b I

III/b

Pengatur

II/c

III/c

Pengatur Tingkat I

II/d

3

Penyelia Penata Tingkat I

II/a

Pemula Pelaksana

Evaluasi

Golongan Ruang

Pengatur

Penata Muda tingkat I Pengendali

Jenjang Pangkat

I

Pelaksana Lanjutan 4

Jenjang Jabatan

Insentifdan

Pemberdayaan

Masyarakat Penata Muda

III/a

Pelaksana Lanjutan

III/d

Penata Muda Tingkat I 4

4. Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian Pengendali dan Evaluasi Konservasi

Insentifdan

Pemberdayaan

Masyarakat Penata

III/b III/c

45

44

44



45

Penyelia Penata Tingkat I

III/d

6. Jenjang Jabatan Fungsional keahlian Pemberdayaan Masyarakat No

Jenjang Jabatan

Jenjang Pangkat

Golongan Ruang

1

Insentif dan Pemberdayaan Masyarakat Penata muda

III/a

Pertama 2 3

4

Penata Muda Tingkat I

III/b

Penata

III/c

Penata Tingkat I

III/d

Pembina

IV/a

Pembina Tingkat I

IV/b

Pembina Utama Muda

IV/c

Masyarakat Pembina Utama madya

IV/d

Insentifdan Pemberdayaan Masyarakat Insentifdan Pemberdayaan

Insentifdan

Pemberdayaan

Utama Pembina Utama

IV/e

46

46



47

48



49

Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Recommend Documents