SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K
Panduan Pembiayaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................
i
DAFTAR TABEL ......................................................................................................................
ii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................
iii
Bab I. PENDAHULUAN ........................................................................................................
1
Bab II. URAIAN DUKUNGAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KKP ............................................ A. Pengantar Dukungan Pembiayaan KKP ................................................................ B. Deskripsi Suplemen Dukungan Pembiayaan Pengelolaan KKP .............................. B.1. Biaya Operasional Kantor ............................................................................ B.2. Perencanaan Pendanaan Sesuai Dokumen Rencana Strategis........................ B.3. Pembiayaan APBD/APBN (Sumber Anggaran Pemerintah)............................. B.4. Perencanaan Usulan Pendanaan ................................................................... B.5. Pemenuhan Anggaran Pengelolaan Kawasan (sesuai rencana) ......................
2 2 2 3 3 4 5 7
C. Pendanaan Berkelanjutan (Dana Perwalian) ........................................................
8
Bab III. PENUTUP ..................................................................................................................
11
i
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rangkuman Pertanyaan dan Alat Verifikasi Dukungan Pembiayaan Pengelolaan KKP ........................................................................................................................
9
ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Diagram Alir Konsep Dukungan Pembiayaan Pengelolaan KKP ...........................
2
iii
BAB I PENDAHULUAN Pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan penting untuk memperhatikan kaidahkaidah pemanfaatan dan menjamin ketersediaan dan kesinambungan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya yang ada. Untuk menuju hal tersebut, upaya pengelolaan diukur dengan menetapkan standar indikator capaian pengelolaan kawasan konservasi. Efektivitas pengelolaan dibagi dalam 5 tingkat berdasarkan parameter; SK Pencadangan, Lembaga Pengelola, Rencana Pengelolaan, Penguatan Kelembagaan (Kemitraan, Jejaring & SDM), Upaya Pengelolaan, Infrastruktur dan Sarana Pengelolaan. Pedoman Teknis E-KKP3K disusun sebagai panduan dalam rangka mengevaluasi efektivitas pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi di masing-masing lokasi dengan menggunakan indikator-indikator pengelolaan yang telah ditetapkan. Pedoman Teknis E-KKP3K ditujukan sebagai: 1) perangkat yang bisa digunakan oleh para pengambil kebijakan di tingkat nasional untuk mengevaluasi kinerja semua kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, dan membuat prioritas bagi pengembangan pengelolaan efektif kawasankawasan tersebut; 2) perangkat yang digunakan oleh para pengelola dan pemangku kepentingan terkait untuk merencanakan kegiatan guna meningkatkan kinerja pengelolaan; dan 3) perangkat yang digunakan oleh para pengelola dan pemangku-kepentingan terkait untuk mengevaluasi status kinerja atau peringkat pengelolaan suatu kawasan. Pedoman E-KKP3K sebagai perangkat upaya pengelolaan masih menghadapi persoalan dan keterbatasan teknis dalam praktek implementasinya. Hal ini karena masih adanya parameterparameter dalam indikator capaian pengelolaan kawasan konservasi yang perlu dilengkapi penjelasan atau uraiannya. Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai suplemen Buku Pedoman E-KKP3K, dan tujuannya dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih lengkap tentang hal-hal yang terkait dengan upaya dukungan pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Dalam penyusunan buku ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan, khususnya bidang Kelautan dan Perikanan, arahan kebijakan konservasi, dan beberapa sumber bacaan lainnya, diantaranya:
PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta PP 74/2012 tentang Perubahan PP 23/2005 PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Perpres 80/2011 tentang Dana Perwalian Permendagri 61/2007 tentang Pedomana Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Permen KP RI Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Permen KP RI Nomor PER.33/MEN/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor PER.10/KP3K/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Dirjen KP3K
1
BAB II URAIAN ASPEK DUKUNGAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KKP
A. Pengantar Dukungan Pembiayaan KKP Upaya pengelolaan KKP membutuhkan biaya yang besar, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan seperti; operasional kantor, Sumberdaya Manusia (SDM), infrastruktur, dan pelaksanaan kegiatan (pemantauan, pengawasan, sosialisasi, penyuluhan, pendidikan, penelitian, dll). Semua kebutuhan biaya tersebut dihitung dan dianggarkan dalam sebuah rencana pendanaan, yang bisa bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD) ataupun sumber di luar pemerintah (asing, swasta, masyarakat). Pembiayaan yang dananya bersumber dari luar pemerintah, antara lain dapat diupayakan melalui; kerjasama, program sosial (Comdev, CSR,dll) dan Hibah. Selain itu untuk memenuhi rencana kebutuhan biaya pengelolaan, dapat dikembangkan sumber-sumber pendanaan alternatif yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya untuk menjamin dukungan pembiayaan secara berkelanjutan dalam upaya pengelolaan KKP diperlukan sistem pengelolaan pendanaan berkelanjutan. Gambar 1. Diagram Alir Konsep Dukungan Pembiayaan Pengelolaan KKP3K
B. Deskripsi Suplemen Dukungan Pembiayaan KKP Pada tingkat pengelolaan kawasan konservasi diinisiasi (Merah) belum ada dukungan pembiayaan. Dukungan pembiayaan pengelolaan baru mulai dibutuhkan pada tingkat kawasan konservasi didirikan (Kuning). Pada tingkatan ini, mulai dibentuk unit organisasi yang bisa berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat, UPT daerah, atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani bidang perikanan. Dukungan pembiayaan yang perlu ada setidak-tidaknya adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional perkantoran guna menggerakkan roda kegiatan kantor.
2
B.1. Biaya Operasional Kantor Kebutuhan biaya operasional kantor, mencakup biaya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, meliputi; 1) Biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran, seperti: Alat Tulis Kantor, barang cetak untuk manajemen kantor, alat kebersihan; Perlengkapan fotokopi/komputer; Langganan surat kabar/berita/majalah; Biaya Satpam/pengaman, cleaning service, sopir, pramubakti (yang dipekerjakan secara kontraktual) Pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB. 2) Biaya langganan daya dan jasa, seperti: Langganan listrik, telepon, air, gas, termasuk pembayaran denda keterlambatannya; Jasa Pos dan Giro; Telex, internet, bandwith, komunikasi khusus diplomat; Sewa kantor/gedung, kendaraan, mesin fotokopi. 3) Biaya pemeliharaan kantor, seperti: Pemeliharaan gedung/bangunan, instalasi jaringan, sarana prasarana kantor; Pemeliharaan kendaraan bermotor. 4) Biaya pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, seperti: Honor terkait operasional Satker; Bahan makanan, penambah daya tahan tubuh; Pemeriksaan kesehatan pegawai; Keprotokoleran (termasuk pas dan jasa tol tamu); Operasional Pimpinan /Kepala; Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan; Pakaian dinas, toga, pakaian kerja; Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi. Biaya operasional kantor ini umumnya rutin dikeluarkan setiap bulan. Penggunaan biaya operasional kantor ini dipertangungjawabkan dan disusun dalam dokumen laporan keuangan oleh pimpinan unit organisasi pengelola. Laporan keuangan secara umum memuat penggunaan biaya untuk apa serta berapa besar jumlahnya. B.2. Perencanaan Pendanaan Sesuai Dokumen Rencana Strategis Pendanaan adalah upaya menyangkut keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengelolaan. Pendanaan diarahkan untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan KKP secara berkelanjutan yang antara lain dilakukan dalam bentuk; penyusunan rencana anggaran kebutuhan pengelolaan, merancang mekanisme pendanaan berkelanjutan, penetapan standar biaya komponen pengelolaan, dan akutanbilitas pendanaan. Pendanaan diperlukan mengingat terbatasnya dukungan pembiayaan pengelolaan KKP. Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan. Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan disusun oleh satuan unit organisasi pengelola. Unit Organisasi Pengelola dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan pada tingkatan Kuning. Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan terdiri atas; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana kerja tahunan. Rencana jangka panjang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang meliputi; visi dan misi, tujuan dan sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan. Rencana jangka menengah pengelolaan kawasan konservasi perairan berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan. Dan rencana kerja tahunan pengelolaan kawasan 3
konservasi perairan disusun berdasarkan rencana jangka menengah dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran yang disusun satu tahun sekali. Rencana pengelolaan jangka menengah tersebut merupakan dokumen strategis unit organisasi pengelola KKP. Pada tingkatan Hijau, rencana strategis ini diperkirakan kebutuhan dana dan sumber dana yang memungkinkan dalam sebuah rencana pendanaan. Rencana pendanaan ini merupakan dokumen yang dinamis yang dapat mengalami perubahan, yang tujuan akhirnya menentukan apakah organisasi mempunyai sumber keuangan yang memadai untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam rencana strategis jangka menengah organisasi pengelola. Perencanaan pendanaan ini penting untuk menentukan kelayakan rencana strategis, sehingga organisasi pengelola memiliki pertimbangan tingkat kemampuan keuangannya untuk membiayai kegiatan pengelolaan. Dalam rencana pendanaan dilakukan penentuan dan penetapan prioritas kegiatan oleh organisasi pengelola. Selanjutnya masing-masing kegiatan dijabarkan dalam angkaangka keuangan yang terukur agar dapat dibuat perkiraan biaya pelaksanaan. Selain itu juga diperkirakan kebutuhan biaya administrasinya berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan. B.3. Pembiayaan APBD/APBN (Sumber Anggaran Pemerintah) Pengelolaan KKP terbagi sesuai dengan pembagian kewewenangan antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karenanya, dalam menyusun rencana pendanaan pengelolaan KKP dapat memanfaatkan sumber pembiayaan dari anggaran Pemerintah (melalui APBN) dan/atau memanfaatkan sumber pembiayaan dari anggaran pemerintah daerah (melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan di daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah (RKP). Untuk dapat memanfaatkan APBD, perencanaan dan pendanaan kegiatan pengelolaan KKP disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah Kabupaten atau Provinsi. Proses pendanaan program pemerintah biasanya diawali pada bulan Januari sampai Desember setiap tahunnya. Usulan kegiatan awalnya dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kabupaten/provinsi. Setelah disepakati, usulan anggaran kegiatan oleh instansi sektoral terkait (Dinas KP) diserahkan ke DPRD untuk dibahas. Dan setelah pendanaannya mendapat persetujuan, kegiatan tersebut menjadi Daftar Isian Proyek (DIP). Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional (APBN) merupakan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan nasional. Dukungan pembiayaan dari APBN dapat memanfaatkan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) dan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pengelolaan KKP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana fisik pengelolaan. Selain itu, dapat juga memanfatkan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari anggaran Kementerian KP. Pembiayaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (TP) ini karena penyelenggaraan sebagian urusan yang menjadi wewenang Pemerintah di daerah menggunakan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 1. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan DAK bidang kelautan dan perikanan, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang 4
pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional. DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota yang terkait dengan pengelolaan KKP mencakup kegiatan: a. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari; Gedung dan Bangunan, Sarana Peralatan dan Mesin, dan Sarana Pendukung lainnya untuk pengelolaan. b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti; speed boat pengawasan (8/12 meter), perahu motor POKMASWAS, alat komunikasi pengawasan, kendaraan roda 2 (dua) pengawasan perikanan, bangunan pos pengawas, dan steiger speed boat pengawasan. 2. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dekonsentrasi adalah sebagian urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Dana Dekonsentrasi digunakan untuk membiayai kegiatan non fisik seperti sinkronisasi, koordinasi, perencanaan, bimbingan teknis, penelitian, pelatihan, supervisi, dan lain-lainnya. Tugas Pembantuan merupakan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditugaskan kepada daerah provinsi dan atau kabupaten/kota. Dana TP digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pengembangan sarana prasarana. Program dan kegiatan yang dibiayai Dana Dekon/TP tertuang di dalam Renstra, Renja, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perencanaan program dan kegiatan Dekon/TP melalui tahapan sinkronisasi antara Kementerian KP dengan Menteri PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pelaksanaan Dana Dekon/TP tidak diwajibkan ada Dana Pendamping. Pemerintah daerah selaku pelaksana kegiatan Dekon/TP pengelolaan KP3K berpedoman pada Juknis Dirjen KP3K. Sebagai contoh kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis yang dilaksanakan TA. 2012 melalui mekanisme Dekonsentrasi. Dimana uraian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis meliputi komponen kegiatan sebagai berikut: a) b) c) d) e) f) g)
Identifikasi dan Inventarisasi Lokasi Calon Kawasan Konservasi Perairan; Fasilitasi Kelembagaan di Kawasan Konservasi Perairan; Fasilitasi dan Penyusunan Managemen Plan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; Fasilitasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan; Fasilitasi Inisiasi Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan; Penyusunan Dokumen Usulan Inisiasi Penetapan Status Jenis Ikan Terancam Punah; Inventarisasi Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan.
Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD), sementara penyusunan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah ini merupakan rencana jangka pendek atau rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan rencana jangka menengah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang antara lain meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam laporan keuangan pemerintahan. B.4. Perencanaan Usulan Pendanaan Dukungan pembiayaan dari APBN/APBD umumnya terbatas dan kompetitif dengan kepentingan program/kegiatan sektor/bidang lain di luar pengelolaan KKP. Untuk mengoptimalkan pengelolaan KKP, dapat diupayakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui pengumpulan 5
dana melalui pihak lain (pihak donor/donatur). Donatur bisa berasal dari pihak di dalam negeri ataupun luar negeri, seperti: 1. Perseorangan Sumber dana dari perseorangan adalah bantuan pendanaan yang diperoleh dari seseorang yang secara individu menyediakan dana (baik dalam bentuk hibah atau pinjaman) untuk membiayai suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon. 2. Lembaga non pemerintah/swasta/yayasan Pembiayaan dari lembaga non pemerintah atau swasta adalah suatu pembiayaan yang berasal dari perusahaan swasta, BUMN dan organisasi nir laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yayasan. Pembiayaan yang bersumber dari peran pihak swasta dapat mencakup pembiayaan sebagai bagian dari bisnis perusahaan atau dapat juga pembiayaan sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan atau melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan lain sebagainya. 3. Lembaga pemerintah Lembaga pemerintah ini mencakup lembaga pelaksana pemerintahan seperti Kementeriankementerian, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, universitas, ataupun badanbadan pemerintah. 4. Lembaga keuangan Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi bank dan non-bank (misal koperasi). Lembaga keuangan ini mencakup lembaga keuangan swasta dan pemerintah. 5. Lembaga donor luar negeri. Lembaga donor luar negeri adalah lembaga-lembaga internasional baik yang berkantor di Indonesia maupun di luar negeri. Lembaga-lembaga ini dapat lembaga pemerintah Negara lain ataupun lembaga non-pemerintah. Bentuk bantuan/kerjasama dari pihak donatur antara lain ialah: 1. Bantuan Program (Program AID), biasanya diberikan oleh suatu Negara atau lembaga pendanaan internasional ke suatu Negara berkaitan dengan suatu program pembangunan tertentu. 2. Bantuan Proyek (Project Aid), diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan berupa, valuta asing atau valuta asing yang dirupiahkan, untuk membiayai berbagai kegiatan proyek pembangunan baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang/peralatan dan jasa, perluasan atau pengembangan proyek baru. Pemberian dana secara langsung ini, bisa dalam bentuk hibah (pemberian dana tanpa kewajiban untuk mengembalikan), pinjaman (pemberian dana dengan kewajiban untuk mengembalikan berdasarkan kesepakatan yang disetujui sebelumnya) atau investasi (pemberian dana dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu, termasuk penyertaan modal). Bentuk pembiayaan ini umumnya diberikan oleh lembaga pemerintah, lembaga donor, organisasi nirlaba/nonpemerintah dan lembaga keuangan. 3. Bantuan Teknis (Technical Assistance), diberikan kesuatu proyek tertentu dalam bentuk bantuan penyediaan tenaga ahli (expert), pendidikan dan latihan, barang dan peralatan dan atau kegiatan pendukung lainnya. Secara umum, bantuan teknis ini antara lain sebagai berikut: Penyediaan perlengkapan fisik, mencakup pemberian secara langsung alat dan bahan untuk menunjang terlaksananya kegiatan pemohon, serta berbagai teknologi yang mendukung. Bentuk pembiayaan ini contohnya bantuan kereta rel listrik yang ada di Jabotabek yang diberikan oleh Kedutaan Besar Jepang kepada pemerintah Indonesia (dalam hal ini Departemen Perhubungan). Pendampingan, termasuk di dalamnya fasilitasi, advokasi kebijakan, pembentukan jaringan, kerjasama atau asosiasi. Bentuk pembiayaan ini banyak diberikan oleh lembaga donor dan organisasi nirlaba/non-pemerintah dalam hal pembentukan organisasi 6
masyarakat, pembuatan atau perbaikan kebijakan, pengembangan jaringan pemasaran hasil industri rumah tangga, dan lainnya. Peningkatan kapasitas, yaitu peningkatan kemampuan dan sumberdaya individu, organisasi dan komunitas dalam mengatasi perubahan pembangunan, termasuk di dalamnya adalah pembentukan kesadaran, keterampilan, pengetahuan, motivasi, komitmen dan kepercayaan diri. Contoh bentuk pembiayaan ini adalah pelatihan dan beasiswa yang diberikan oleh beberapa lembaga donor dan organisasi nirlaba/nonpemerintah. Pengkajian, dalam bentuk studi atau saran di bidang yang diajukan oleh pemohon. Bentuk pembiayaan ini terutama dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga donor serta beberapa organisasi nirlaba/non-pemerintah.
Untuk mendapatkan dukungan sumber pendanaan tersebut, diperlukan upaya proaktif dan meyakinkan dengan mengajukan sebuah proposal rencana program/kegiatan, surat permohonan bantuan/kerjasama, atau dokumen usulan pendanaan lainnya. B.5. Pemenuhan Anggaran Pengelolaan Kawasan (sesuai rencana) Untuk memenuhi anggaran pengelolaan kawasan sesuai dengan rencana kebutuhan pengelolaan, selain dari sumber pendanaan pemerintah (APBD/APBN) dan dana lembaga donor/donatur seperti diuraikan di atas. Unit pengelola KKP dapat mengembangkan sumber pembiayaan/pendanaan dalam bentuk Dana Pinjaman (Loan), Dana Hibah (Grant), Kerja sama pembiayaan (Swasta/NGO), dan lain-lain. Untuk dukungan pembiayaan/pendanaan yang bersumber dari peran pihak swasta, dapat melalui dana-dana kegiatan kemitraan seperti program sosial CSR, Bina Lingkungan, dan lain sebagainya. Sumber dana tersebut antara lain berasal dari:
Kerjasama (NGO,CSR, PKBL, Hibah) Pengembangan sumber pembiayaan alternatif (PES, user fee, dll) yang sah sesuai peraturan peraturan Perundang-undangan Unit organisasi pengelola KKP bisa dikembangkan menjadi lembaga yang lebih fleksibel dalam menggali sumber-sumber pendanaan secara mandiri, misalnya dengan meningkatkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (umum) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, yang didasari prinsip tanpa mengutamakan keuntungan, efisiensi, dan produktivitas. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induknya. Suatu satuan kerja instansi Pemerintah dapat mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif berhubungan dengan penyediaan barang/jasa layanan umum; pengelolaan wilayah/kawasan tertentu; dan pengelolaan dana khusus. Persyaratan teknis terkait dengan kinerja pelayanan dan keuangan satuan kerja bersangkutan. Sedang persyaratan administratif terkait dengan penyajian beberapa dokumen, seperti; pola tata kelola, rencana stratgeis, laporan keuangan, standar pelayanan minimum, laporan audit, dll. BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. BLU menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis. RBA BLU adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. 7
Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU. Pendapatan sebagaimana dimaksud dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA. Dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal hal sebagai berikut: a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; d. melakukan pembayaran; e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Lebih lengkap terkait dengan BLU atau BLUD dapat merujuk pada PP 23/2005 dan PP 74/2012 untuk BLU, serta Permendagri 61/2007 untuk BLUD. C. Pendanaan Berkelanjutan (Dana Perwalian) Dalam pengelolaan keanekaragaman hayati laut Indonesia diharapkan tercipta"Amazon of the Sea", sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan peran-peran stakeholder untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang mandiri. Salah satu pilarnya adalah terciptanya suatu model pengelolaan pendanaan berkelanjutan (sustainable financing) bagi pengelolaan kawasan-kawasan konservasi perairan. Pembiayaan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, secara umum kebutuhan pengelolaannya bervariasi antara US $ 7,5 per hektar per tahun untuk kawasan yang luasnya lebih dari 1 (satu) juta hektar, sampai dengan US $ 110 per hektar per tahun untuk kawasan yang luasnya kurang dari 20 ribu hektar. Investasi pengelolaan kawasan konservasi perairan membutuhkan pendanaan tidak kurang US$ 125 juta. Investasi terbesar diperuntukkan untuk membangun infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas dan fasilititas pengelolaan. Untuk itu, pembiayaannya menggunakan model Trust Fund atau dana perwalian. Trust fund merupakan pijakan bagi strategi pendanaan berkelanjutan melalui pengelolaan beragam sumber dana berjangka panjang atau dana yang diperoleh sendiri dari kawasan. Trust Fund dapat berpartisipasi dalam menetapkan prioritas konservasi dan menyediakan wahana bagi dialog antar pemangku kepentingan, serta membangun kapasitas penerima hibah. Sesuai Perpres 80/2011 Pengelolaan Dana Perwalian dilakukan oleh Lembaga Wali Amanat, terdiri dari Majelis Wali Amanat dan Pengelola Dana Amanat. Lembaga Wali Amanat dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Dalam hal Dana Perwalian digunakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga atau lintas sektoral, pembentukan Lembaga Wali Amanat dilaksanakan oleh salah satu Menteri/Pimpinan Lembaga terkait berdasarkan penunjukan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. Susunan organisasi Majelis Wali Amanat terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Ketua Majelis Wali Amanat berasal dari Kementerian/Lembaga yang membentuk Lembaga Wali Amanat, atau berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Hibah. Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat dapat berasal dari Kementerian/Lembaga yang terkait, pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan Dana Perwalian, dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pemberi Hibah. Kementerian/Lembaga lain yang terkait, sekurang-kurangnya terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. 8
Pengelola Dana Amanat, dapat berupa: a. Kementerian/Lembaga; b. Lembaga Multilateral; c. Organisasi Non Pemerintah; d. Badan Usaha Nasional; dan/atau e. Lembaga Keuangan Asing. Kementerian/Lembaga, Lembaga Multilateral, atau Organisasi Non Pemerintah, ditetapkan sebagai Pengelola Dana Amanat berdasarkan penunjukan sesuai Perjanjian Hibah. Badan Usaha Nasional dan Lembaga Keuangan Asing, ditetapkan sebagai Pengelola Dana Amanat berdasarkan hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa, kecuali diatur lain dalam Perjanjian Hibah. Dana Perwalian dapat disalurkan oleh Majelis Wali Amanat kepada pelaksana kegiatan, yang terdiri dari: a. Kementerian/Lembaga; b. Pemerintah Daerah; c. Organisasi Non Pemerintah; dan/atau d. Lembaga Swasta. Kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Perwalian, diusulkan oleh Kementerian/Lembaga, Organisasi Non Pemerintah, dan/atau Lembaga Swasta kepada Majelis Wali Amanat. Usulan kegiatan Kementerian/Lembaga termasuk usulan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penyaluran Dana Perwalian kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sedangkan Penyaluran Dana Perwalian kepada Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Swasta sebagai pelaksana kegiatan, dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Swasta selaku pelaksana kegiatan, menyampaikan laporan triwulanan kepada Majelis Wali Amanat. Laporan, terdiri atas laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyerapan Dana Perwalian.
Tabel 1. Rangkuman Pertanyaan dan Alat Verifikasi Dukungan Pembiayaan Pengelolaan KKP Peringkat Kuning
Pertanyaan Bagaimana status pembiayaan pengelolaan? Apakah pembiayaan pengelolaan belum memadai (minimum untuk operasional kantor)
AlatVerifikasi Laporan keuangan unit organisasi pengelola
Hijau
Apakah Perencanaan Pendanaan pengelolaan sudah ada?
Dokumen strategi dan rencana pendanaan kawasan
Apakah unit pengelola memperoleh dukungan pembiayaan pengelolaan dari APBD/APBN?
Laporan keuangan unit organisasi pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan rencana kerja tahunan. .
PenjelasanAlatVerifikasi Biaya operasional kantor, mencakup; Biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran Biaya langganan daya dan jasa Biaya pemeliharaan kantor, Biaya pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor Biaya ini dipertangungjawabkan dalam dokumen laporan keuangan oleh pimpinan unit organisasi pengelola yang secara umum memuat penggunaan biaya serta jumlahnya. Rencana pengelolaan jangka menengah merupakan dokumen strategis unit organisasi pengelola KKP. Melalui dokumen rencana strategis ini kebutuhan dana dan sumber dana yang memungkinkan dihitung dan diperkirakan dalam sebuah rencana pendanaan. Dukungan APBD/APBN bisa dari anggaran Dinas, anggaran kementerian (Dekon/TP), dan anggaran Dana Perimbangan (DAK) terkait dgn bidang Kelautan dan Perikanan. APBD berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD), sementara APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja
9
Peringkat
Biru
Pertanyaan
AlatVerifikasi
Apakah ada perencanaan pemenuhan kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan
Dokumen usulan anggaran alternatif, surat permohonan, proposal dan lain-lain
Apakah anggaran pengelolaan kawasan telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan?
Laporan pelaksanaan kegiatan dan sumber pendanaan.
PenjelasanAlatVerifikasi Pemerintah atau Pemerintah Daerah merupakan rencana jangka pendek atau rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan rencana jangka menengah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang antara lain meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam laporan keuangan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan anggaran dapat melalui rencana pengumpulan dana melalui pihak lain (donor/donatur), yg bisa berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri dengan mengajukan proposal rencana kegiatan, surat permohonan kerjasama, atau dokumen usulan pendanaan lainnya. Sumber pendanaan anggaran pengelolaan selain melalui APBD/APBN dan bantuan pendanaan, dapat berasal dari: Kerjasama (NGO,CSR, PKBL, Hibah) Pengembangan sumber pembiayaan alternatif (PES, user fee, dll) yang sah sesuai peraturan peraturan Perundangundangan meningkatkan Unit organisasi pengelola KKP menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar fleksibel dalam menggali sumber-sumber pendanaan secara mandiri
10
BAB III PENUTUP Buku Suplemen Aspek Pembiayaan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan informasi atau penjelasan yang melengkapi Pedoman Teknis E-KKP3K dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan berdasarkan indikator capaian pengelolaannya. Hal-hal yang terkait dengan informasi lebih lanjut terkait dengan Buku Suplemen ini dapat menghubungi kontak Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11