PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

',5(.725$7.216(59$6,.$:$6$1'$1-(1,6,.$1 ',5(.725$7-(1'(5$/.(/$87$13(6,6,5'$138/$838/$8.(&,/ .(0(17(5,$1.(/$87$1'$13(5,.$1$1 ‹ Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

i

ii

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

iii

KATA PENGANTAR

P

enetapan

sebuah

kawasan

sebagai

kawasan

konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk memberikan kepastian hukum

serta mendapatkan dukungan dan pengakuan sesuai dengan seharusnya. Salah satu dukungan penting di dalam rangka penetapan kawasan adalah adanya data yang memuat batas dan zonasi kawasan yang tertata sesuai dengan fungsi dan

peruntukannya serta dapat telah diketahui dengan baik dan mudah oleh seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait. Dalam upaya mendukung penetapan suatu kawasan sebagai kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur tata cara penataan batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang secara teknis mudah dipahami dan dilaksanakan di lapangan yang merupakan terjemahan secara teknis dari mandat Permen KP Nomor Per.02/ Men 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. Mudah-mudahan pedoman pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil ini dapat memberikan informasi yang cukup akomodatif serta memberikan kemudahan bagi semua pihak dalam melakukan upaya penataan batas kawasan mendukung penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Jakarta, Desember 2012 Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Toni Ruchimat

iv

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

v

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... v DAFTAR ISI ......................................................................................................................................

vi

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH ............................................................................................. viii BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................ 1.2 Landasan Hukum ....................................................................................................... 1.3 Tujuan ........................................................................................................................... 1.4 Ruang Lingkup ...........................................................................................................

1 1 2 3 3

BAB II TATA LAKSANA PENATAAN BATAS .................................................................................. 5 2.1 Pembentukan Panitia Tata Batas .............................................................................. 5 2.2 Perancangan Penataan Batas ................................................................................... 7 2.3 Pemasangan Tanda Batas .......................................................................................... 9 2.4 Pengukuran Batas ....................................................................................................... 14 vi

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

2.5 2.6 2.7 2.8

Pemetaan Batas Kawasan .......................................................................................... Sosialisasi Penandaan Batas Kawasan .................................................................... Pembuatan Berita Acara Tata Batas ......................................................................... Pengesahan Batas Kawasan ......................................................................................

BAB III TANDA BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI PERANGKAT PENGELOLAAN .............................................................. 3.1 Tanda Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ...... 3.2 Jenis Tanda Batas ....................................................................................................... 3.3 Tata cara pemasangan tanda batas .........................................................................

19 21 21 22

25 25 25 35

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................ 37 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Diagram alir tata laksana penataan batas .................................................................

7

DAFTAR TABEL Tabel 1: Panduan penentuan skala ................................................................................................ 20 Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

vii

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH Berikut adalah beberapa istilah yang sering dipakai dalam pedoman pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil: •

Garis Dasar – Untuk melakukan triangulasi atau saat plane tabling suatu

•

•

menggunakan skala yang menjadi dasar pengukuran sudut pemetaan, arah

•

Meridian – Garis bujur

dan perhitungan jarak

•

Peta Batimetri – peta yang menunjukkan kedalaman samudera, laut dan danau

Garis Bujur - Garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan jarak yang sudut yang sama dari pusat bumi, yang diukur dalam derajat timur atau barat

•

•

Garis Lintang – Garis yang menghubungkan tempat-tempat pada jarak sudut

•

bumi seperti bukit, sungai dan hutan dan kenampakan buatan manusia seperti

derajat lintang, kutub-kutub berada di 90 derajat lintang utara dan selatan

jalan dan gedung

Global Positioning System (GPS) – sistem yang terdiri atas 24 satelit sangat akurat yang menunjukkan dimana seseorang beradaKetinggian –

•

atau bulan di atas cakrawala

• •

menghasilkan satu sistem rujukan • •

Legenda – daftar seluruh lambang yang digunakan pada peta dengan penjelasan arti dari lambang tersebut

viii

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Titik referensi – dalam pembuatan peta, titik ini dapat berupa titik nol yang tetap menjadi dasar penetapan posisi lain

peta untuk mewakili sifat atau raut tertentu •

Skala – perbandingan ukuran peta dengan daerah di dunia nyata yang diwakilinya

peta dengan sistem koordinat (misal lintang dan bujur). Lambang – suatu diagram, simbol, huruf atau karakter yang digunakan pada

Sistem referensi – metode pencatatan letak tempat pada peta sehingga titiktitik tersebut secara logis berkaitan satu sama lain. Garis lintang dan bujur

menggunakan jarum magnetis

•

Proyeksi peta – metode menampilakn permukaan bumi yang melengkung pada bidang datar seperti kertas atau layar komputer

Kompas – suatu alat yang menunjukkan arah utara magnetis dengan Koordinat – sepasang angka yang menentukan posisi pada grafik atau pada

Proyeksi Mercator – proyeksi peta yang diberi nama berdasar penemunya Gerardus Mercator (1512-1594), yang lazim digunakan pada peta lautan

jarak vertikal di atas permukaan laut, atau derajat elevasi bintang, matahari,

•

Peta topografi – peta yang menunjukkan kenampakan alami permukaan

yang sama dari pusat bumi pada arah utara – selatan. Ekuator berada di 0

buatan manusia yang mengorbit di bumi dan mengirimkan sinyal radio yang

•

Peta dasar – suatu peta yang menunjukkan data dasar, informasi kartografi utama seperti batas politik dan topografi

Meridian Utama, berada di 0 derajat bujur •

Meridian Utama – Garis bujur pada 0 derajat; atas kesepakatan internasional garis ini adalah garis yang melewati Greenwich, London , Inggris

garis dasar harus diukur di atas tanah di antara dua titik dan digambar dengan

•

Triangulasi – metode pengukuran yang hanya menggunakan sudut untuk menghitung posisi titik-titik di permukaan bumi Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Tata batas dalam hal ini adalah aturan yang memuat acuan umum dalam menentukan batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup batas luar kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan batas zona dalam kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Batas luar kawasan ini merupakan titik – titik posisi geografis yang menghubungkan batas terluar kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil , baik batas kearah laut maupun batas kearah darat. Sedangkan batas zona merupakan titik – titik geografis yang menghubungkan titik terluar dari zona yang bersangkutan. Penataan batas dalam rangka realisasi legalitas status kawasan diperlukan untuk menegaskan batas definitif di lapangan serta memperoleh status hukum yang jelas dan pasti, sehingga akan menunjang kegiatan – kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (pembinaan dan pengawasan) kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil . Sesuai dengan mandat Permen KP Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Permen KP Nomor Per.02/ Men 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, bahwa penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Penetapan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil wajib didukung dengan berbagai data sehingga hasil penetapan tidak menimbulkan berbagai masalah lain di kemudian hari, serta agar eksistensi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulaupulau kecil tersebut mendapatkan dukungan dan pengakuan sesuai dengan yang seharusnya. Data dukung tersebut antara lain adalah adanya rencana pengelolaan dan zonasi, unit organisasi pengeloladan berbagai data lainnya. Hal yang tak kalah pentingnya adalah ketersediaan data tentang batas – batas kawasan, baik batas

x

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

1

sebuah kawasan sebagai kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kawasan bebas di luarnya maupun batas tiap-tiap zona atau area yang jelas di dalam kawasan itu sendiri.

1.3 Tujuan Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disusun dengan tujuan untuk digunakan :

Penataan batas dan zonasi dirasakan sangat penting karena merupakan tahapan

1. Sebagai pedoman, standar dan acuan bagi pengelola kawasan dalam rangka

proses yang harus dipenuhi terkait penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan

penentuan batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil;

konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk tujuan tersebut perlu dibuat

2. Sebagai acuan dan dukungan penetapan suatu kawasan sebagai kawasan

sebuah pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan teknis pelaksanaan penataan

konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil;

batas kawasan di kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pedoman Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – pulau Kecil ini dibuat agar dapat dijadikan sebagai acuan teknis dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menentukan batas dan zonasi kawasan, baik batas luar kawasan maupun batas masing – masing zona di dalam kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

1.4 Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi sebagai berikut: A. Tata Laksana Penataan Batas a. Pembentukan Panitia Tata Batas; b. Perancangan Penataan Batas;

1.2 Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah

c. Pemasangan tanda batas; d. Pengukuran Batas;

diubah denganUndang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan

e. Pemetaan Batas Kawasan;

Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

f.

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

Sosialisasi Penandaan Batas Kawasan;

g. Pembuatan Berita Acara Tata Batas; h. Pengesahan Batas Kawasan;

3. Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI no. PER.17/MEN/2008 tentang

B. Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai perangkat pengelolaan

Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Peraturan Menteri KP No. PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; 6. Peraturan Menteri KP No. PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

2

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

3

BAB II TATA LAKSANA PENATAAN BATAS

2.1 Panitia Tata Batas Dalam pelaksanaan proses penataan batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dibentuk kepanitiaan yang akan melaksanakan fungsi koordinasi, komunikasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua tahapan penataan batas mulai dari tahapan perancangan penataan batas hingga tahap pengesahan batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk tujuan tersebut serta untuk mendukung efektivitas tata laksana penataan batas dibentuk Sekretariat Nasional untuk Penataan Batas (Seknas Patas), yang berkedudukan di Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembentukan panitia tata batas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Panitia Tata Batas dibentuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Panitia Tata Batas tersebut terdiri dari Panitia Nasional dan Panitia Daerah. 3. Keanggotaan Panitia Tata Batas meliputi instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait, antara lain: •

Lembaga yang menangani bidang perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya lingkup Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Jenderal Budidaya; Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan);

4

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

•

Lembaga yang menangani bidang perhubungan laut;

•

Lembaga yang menangani bidang hidro oseanografi;

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

5

•

bumi; •

Lembaga pemerintah yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota;

•

Dinas/satuan kerja perangkat daerah yang terkait di provinsi atau kabupaten/kota; dan

•

‡…ƒ”ƒ –ƒ–ƒlaksana Žƒ•ƒƒ ’‡ƒ–ƒƒ Secara ”‹‰ƒ•ǡ ringkas, tata penataan batas„ƒ–ƒ• meliputi‡Ž‹’—–‹ tahapan –ƒŠƒ’ƒ kegiatan ‡‰‹ƒ–ƒ

Lembaga Pemerintah yang menangani bidang survey dan pemetaan rupa

sebagaimana disebutkan dalam diagram alir berikut: •‡„ƒ‰ƒ‹ƒƒ†‹•‡„—–ƒ†ƒŽƒ†‹ƒ‰”ƒƒŽ‹”„‡”‹—–ǣ



keanggotaan yang menunjukkan wewenang/jabatan tertentu;

(pembiayaan panitia nasional dibebankan kepada APBN Ditjen KP3K, sedangkan pembiayaan panitia daerah dibebankan kepada APBD Provinsi, Kabupaten/Kota yang bersangkutan). Pembiayaan kegiatan pelaksanaan penataan batas dapat berasal dari sumber lain yang bersifat tidak mengikat; 6. Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis, panitia dapat dibantu pihak ke-3. Kondisi tata batas kawasan yang tidak jelas akan mengancam keberadaaan kawasan konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil itu sendiri dalam memenuhi fungsinya dan membuka peluang terjadinya pelanggaran di kawasan konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pemeliharaan dan pengamanan kawasan konservasi Perairan,Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat dilakukan dengan optimal apabila kawasan konservasi perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil tersebut sudah mempunyai kepastian hukum dalam bentuk tata batasnya yang dilakukan melalui kegiatan penataan batas kawasan.

 

4. Surat Keputusan Penetapan Panitia Tata Batas dilengkapi lampiran daftar

diamanatkan dalam Surat Keputusan Penetapan Panitia Tata Batas

WĞƌĂŶĐĂŶŐĂŶWĞŶĂƚĂĂŶ ĂƚĂƐ



Instansi lain yang dianggap perlu;

5. Pembiayaan panitia tata batas disesuaikan dengan kewenangan yang



                



WĞŵĂƐĂŶŐĂŶdĂŶĚĂ ĂƚĂƐ WĞŶŐƵŬƵƌĂŶĂƚĂƐ

WĞŵĞƚĂĂŶĂƚĂƐ <ĂǁĂƐĂŶ ^ŽƐŝĂůŝƐĂƐŝWĞŶĂŶĚĂĂŶ ĂƚĂƐ<ĂǁĂƐĂŶ WĞŵďƵĂƚĂŶĞƌŝƚĂ ĐĂƌĂdĂƚĂĂƚĂƐ WĞŶŐĞƐĂŚĂŶĂƚĂƐ <ĂǁĂƐĂŶ

ƒ„ƒ”ͳǤ‹ƒ‰”ƒƒŽ‹”–ƒ–ƒŽƒ•ƒƒ’‡ƒ–ƒƒ„ƒ–ƒ• Gambar 1. Diagram alir tata laksana penataan batas

ʹǤʹ ‡”ƒ…ƒ‰ƒ‡ƒ–ƒƒƒ–ƒ• 2.2 Perancangan Penataan Batas

Setelah panitia batas terbentuk, selanjutnya dilakukan perancangan penataan ’‡ƒ–ƒƒ ‡–‡ŽƒŠ ’ƒ‹–‹ƒ –ƒ–ƒ tata „ƒ–ƒ• –‡”„‡–—ǡ •‡ŽƒŒ—–›ƒ †‹Žƒ—ƒ ’‡”ƒ…ƒ‰ƒ batas. Perancangan penataan batas meliputi langkah-langkah sebagai berikut: „ƒ–ƒ•Ǥ‡”ƒ…ƒ‰ƒ’‡ƒ–ƒƒ„ƒ–ƒ•‡Ž‹’—–‹Žƒ‰ƒŠǦŽƒ‰ƒŠ•‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹—–ǣ a. Pengumpulan dan Analisis Data

ƒǤ ‡‰—’—Žƒ†ƒƒŽ‹•‹•ƒ–ƒ

Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan oleh panitia tata batas

”‘•‡• ’‡‰—’—Žƒ †ƒ ƒƒŽ‹•‹• †ƒ–ƒ †‹Žƒ—ƒ ‘Ž‡Š ’ƒ‹–‹ƒ –ƒ–ƒ „ƒ–ƒ• dengan ketentuan, panitia tata batas:

6

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

†‡‰ƒ‡–‡–—ƒǡ’ƒ‹–‹ƒ–ƒ–ƒ„ƒ–ƒ•ǣ

 ‡‹Ž‹‹ †ƒ–ƒ †ƒ ‹ˆ‘”ƒ•‹ „ƒ–ƒ•Ǧ„ƒ–ƒ• ƒ™ƒ•ƒ –‡”˜‡”‹ˆ‹ƒ•‹ •‡„ƒ‰ƒ‹ Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

”‡ˆ‡”‡•‹—–ƒƒƒ–ƒ”ƒŽƒ‹ǣ

] ‘—‡‡…ƒƒ‡‰‡Ž‘Žƒƒ†ƒ‘ƒ•‹ƒ™ƒ•ƒ‘•‡”˜ƒ•‹

7

•

•

•

Memiliki data dan informasi batas-batas kawasan terverifikasi sebagai

c. Penetapan Jenis Tanda Batas

referensi utama antara lain:

Setelah rancangan peta final tata batas hasil proyeksi selesai, panitia tata

o

Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi

batas menentukan jenis tanda batas yang akan digunakan di kawasan

o

Dokumen Penetapan Kawasan Konservasi, termasuk SK Penetapan

konservasi. Penentuan jenis tanda batas disesuaikan dengan peruntukannya

o

Dokumen Laporan Pengumuman dan Sosialisasi Kawasan Konservasi

sebagai titik referensi atau sebagai tanda batas. Jenis tanda batas ini juga

Mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari para pemangku

ditetapkan dengan mempertimbangkan lokasi penempatannya di lapangan

kepentingan serta mengidentifikasi isu dan permasalahan terkait tata

nanti, baik berada di daratan, ataupun di atas permukaan air. Sebagai acuan,

batas.

panitia tata batas harus mempertimbangkan jarak pandang, kekuatan dan dan

daya tahan tanda batas, serta tidak mudah untuk dipindah-pindahkan. Jika

membandingkan dengan referensi utama, serta bila diperlukan dapat

dianggap perlu panitia tata batas dalam menentukan jenis tanda batas ini

melakukan verifikasi ulang batas kawasan kepada masyarakat di sekitar

dapat meminta bantuan tenaga ahli terkait.

Melakukan

analisis

data

dan

informasi

yang

dikumpulkan

kawasan yang telah ditetapkan. d. Persiapan Alat dan Bahan Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penataan batas harus sesuai dengan

b. Proyeksi Batas di Atas Peta Setelah proses pengumpulan dan analisis data dilakukan, selanjutnya hasil

SNI Jaring Kontrol Horisontal (SNI 19-6724-2002), SNI Jaring Kontrol Vertikal

analisis ditumpangsusunkan (overlay) ke atas peta, dengan ketentuan

dengan Sipat Datar (SNI 19-6988-2004) dan Jaring Kontrol Gaya Berat (SNI

sebagai berikut:

19-7149-2005).

•

Panitia tata batas harus memastikan bahwa proyeksi yang dilakukan menggunakan IDGN (Indonesia Datum Geodetic National) 95 atau

•

•

2.3 Pemasangan Tanda Batas

WGS (World Geodetic System) 84 dan sistem koordinat geografi &

Tanda batas merupakan tanda yang diletakkan pada suatu tempat, dipasang,

UTM(Universal Transverse Mercator). Selain itu panitia tata batas juga

dianggap atau disepakati bersama dengan maksud sebagai penanda batas suatu

harus memastikan bahwa semua komponen sudah memenuhi kaidah-

luasan wilayah kawasan konservasi perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang

kaidah umum pemetaan.

mudah dilihat dan dipahami oleh masyarakat.

Proyeksi batas di atas peta dapat dilakukan dengan membuat deliniasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memproyeksikan batas di lapangan sesuai

batas luasan dan wilayah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-

dengan peta dasar yang telah ada yang telah disepakati oleh Panitia Tata Batas

pulau kecil. Bilamana dianggap perlu, panitia tata batas dapat meminta

dengan cara memasang Pal Batas dan memasang Papan pengumuman serta

bantuan tenaga ahli bidang pemetaan dalam proses proyeksi ini.

tanda – tanda batas lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum

Hasil

tumpangsusun

(overlay)

selanjutnya

dikonsultasikan

dan

disosialisasikan dengan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan rancangan peta final tata batas.

mengenai letak, luas dan batas dari wilayah baik secara administrasi maupun fisik di lapangan. Tanda batas dapat berupa tanda batas alam dan tanda batas buatan. Tanda batas alam dapat berupa alur sungai dan garis pantai. Sedangkan tanda batas buatan

8

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

9

10

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

11

seperti titik referensi, rambu, buoy, papan informasi, dan atau pal batas sesuai kondisi

Tipe, bahan serta cara pemasangan titik kontrol tergantung dari karakteristik

geografis yang dicatat dalam bentuk titik koordinat dan dikaitkan dengan titik kontrol.

serta kegunaannya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

Untuk mengetahui keterkaitan/hubungan antara 2 (dua) buah titik yang posisinya

•

bahan pilar dipilih dari bahan tidak mudah berkarat;

berjauhan satu sama lainsekaligus untuk pembuatan peta dengan cakupan areal

•

tidak mudah tertimbun tanah;

yang luas, maka diperlukan adanya titikkontrol (control point)dengan kerapatan yang

•

mudah dicari atau direkonstruksi

memadai sehingga pelaksanaan pengukuran area dapat lebih mudah. Hubungan antara masing-masing titik kontrol diukur dengan ketelitian yang

Pembuatan dan pemasangan titik kontrol dilakukan dengan ketentuan sebagai

tinggi.Titik-titik kontrol ini membentuk semacam jaringan yang dinamakan jaringan

berikut:

titik kontrol primer atau disingkat jaringan primer. Selanjutnya guna meningkatkan

•

kerapatan titik-titik kontrol dalam jaringan primer, maka diantara titik-titik kontrol jaringan primer tersebut dapat dipasang titik kontrol lain yang dikaitkan dengan

Titik kontrol dapat dipasang/ditanam antara lain pada pilar tinggi, kepala jembatan, bangunan permanen, monumen dan sebagainya;

•

Tanda Titik kontrol berbentuk baut dan terbuat dari bahan kuningan. Pada

titik kontrol primer. Titik kontrol lain ini dipasang dengan pengukuran dengan tingkat

bagian atas permukaan baut terdapat tulisan Titik Kontrol Kawasan Konservasi

ketelitian yang lebih rendah, dan disebut sebagai titik-titik kontrol sekunder. Bilamana

Perairan

dibutuhkan, selanjutnyadapat dibuat titik-titik kontrol dengan kerapatan lebih tinggi lagi yang disebut titik-titik kontrol tersier yang dapat dikaitkan baik dengan titik kontrol

•

Titik kontrol dibuat dari beton bertulang dengan komposisi campuran sebagai berikut: semen: pasir: batu = 1: 2: 3;

primer maupun sekunder. Pemasangan titik kontrol diawali dengan pengajuan surat permohonan izin Titik Kontrol

untuk pemasangan titik kontrol kepada instansi yang berwenang dalam survei dan

Titik Kontrol (dikenal juga dengan istilah Titik Acuan/Titik Ikat/Titik Referensi). Titik

pemetaan atau otoritas daerah yang bersangkutan. Pihak pelaksana menyampaikan

Kontrol direpresentasikan secara permanen di pantai, dengan ketentuan berupa pilar

atau menyelesaikan urusan perizinan tersebut dengan pihak pemerintah atau swasta

beton yang kokoh, tidak berubah tempat, diatas tanah yang keras agar tidak ambles

yang tanahnya terpakai untuk pemasangan Titik kontrol. Pemasangan Titik kontrol

(turun). Dalam proses penetapan dan penegasan batas di perairan laut, hanya titik-

dilakukan dengan cara dicor di tempat, dengan urutan pekerjaan selanjutnya seperti

titik acuan (reference points) yang direpresentasikan dengan suatu pilar atau tugu.

berikut:

Titik-titik lain seperti titik awal dan titik batas, adalah titik-titik yang digambarkan pada peta batas dan koordinatnya dibaca secara kartometrik dan dicantumkan pada peta

1. Pembuatan bekisting dan pemasangan besi menurut ketentuan yang diberikan;

batas. Karena tidak memungkinkan dilapangan titik-titik ini tidak ditandai dengan

2. Pembuatan lubang dengan kedalaman tertentu.Galian lubang tersebut

pilar atau tugu yang dipasang di pantai. Penentuan koordinat titik kontrol dilakukan

kemudian dibiarkan selama kurang lebih 2-3 hari denganmaksud agar dasar

menggunakan sistem satelit navigasi GPS (Global Positioning System) dengan

lubang menjadi keras/stabil;

menggunakan metode static deferensial dan menggunakan datum WGS 84 (World Geodetic System 1984).

3. Pengisian batu kali dan pasir pada lubang tersebut dengan perbandingan sekitar 2:3 setinggi 0,5 meter, dengan tujuan untuk memperbaiki sifat tanah dan mengurangi kemungkinan penurunan di kemudian hari. Dalam keadaan

12

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

13

tanah lembek penguatan dilakukan dengan pemasangan tiang-tiang pancang

yang memanfaatkan area yang berbatasan langsung dengan wilayah kawasan

pada kedalaman tertentu;

konservasi. aspek legal mengenai syarat-syarat pengukuran dan pematokan batas

4. apabila keadaan dasar lubang dinilai sudah stabil, selanjutnya beton diaduk

harus menjadi perhatian.

terlebih dahulu, kemudian kerangka Titik kontrol dan bekisting dimasukkan

Pengukuran batas ini meliputi tahapan pekerjaan sebagai berikut:

ke dalam lubang untuk dilakukan pengecoran. Pemasangan baut dan tanda

1. Pengecekan titik

pengenal dilakukan bersamaan dengan waktu cor;agar beton pilar mengeras

Prosedur pengecekan titik harus dilaksanakan segera setelah tim tiba di lokasi

secara merata, diperlukan waktu untuk pengerasan minimal tiga hari;

titik, dengan kegiatan yang harus dilakukan antara lain misalnya komunikasi

5. kekerasan TTG yang disyaratkan adalah 175, yang dapat diperoleh melalui pengukuran kekerasan TTG. Apabila kekerasannya kurang dari 175, pilar dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;

radio dengan tim lapangan lainnya, dan melakukan kroscek nomor titik yang tertera adalah sama dengan yang akan diamati; 2. Prosedur sebelum pengamatan

6. Setelah beton TTG dinilai kering (mengeras secara merata), dilaksanakan

Setelah pengecekan titik selesai dilakukan, peralatan GPS ditempatkan di

penimbunan dengan tanah setempat setinggi 0,8 m dari dasar lapisan yang

atas titik sengan memastikan bahwa antena berada tepat di atas tanda titik.

diperkeras;

Selanjutnya receiver GPS disiapkan dalam kondisi siap proses pengamatan.

7. Untuk menjaga kestabilan TTG, maka pada lapisan teratas dipasang beton tumbuk setinggi 0,4 m. Perlu diperhatikan, agar lapisan tersebut tidak retak/ menurun di kemudian hari, maka sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan hendaknya diperiksa dan terakhir dilakukan penghalusan beton;

Pada saat yang sama lengkapi bagian pengamatan pada Formulir Deskripsi Titik; 3. Prosedur saat pengamatan Setelah tim di lapangan siap, tekan tombol tertentu untuk memerintahkan

8. Titik Kontrol selanjutnya diberikan deskripsi/ tanda pengenal yang terbuat dari

receiver GPS memulai pengamatan dengan mengamati hal-hal seperti nomor

bahan marmer dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 3 cm dengan label/tulisan

satelit yang teramati, harga DOP pada layar tampilan receiver dan bandingkan

sebagai berikut:

harga DOP tersebut dengan harga prediksi pada saat perencanaan survei.

a) Titik Kontrol Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ……… (nama kawasan/nama daerah)

4. Prosedur setelah pengamatan Setelah pengamatan di satu titik diselesaikan, dilanjutkan dengan melakukan

b) Titik Kontrol (nomor identitas Titik kontrol)

kegiatan sebagai berikut:

c) Milik Negara

•

d) Dilarang Merusak dan Mengganggu Tanda Ini

pengamatan •

2.4 Pengukuran Batas

Memberitahukan tim lainnya bahwa receiver telah selesai melakukan Melengkapi bagian setelah pengamatan pada Formulir Deskripsi Titik, Formulir Foto Titik dan Formulir Sketsa Titik

Pelaksanaan pengukuran batas dilakukan setelah diperoleh peta batas kawasan untuk menentukan arah dan jarak antara 2 (dua) titik tanda batas di lapangan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang kompleks, selain aspek teknis, banyak kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat, baik Pemerintah maupun pihak-pihak

14

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

15

16

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

17

Beberapa peralatan yang mendukung kegiatan pengukuran tanda batas ini

2.5 Pemetaan Batas Kawasan

antara lain :

Pemetaan batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

1. Receiver dan antena GPS berikut peralatan pelengkapnya (kabel, catu daya,

memperhatikanketentuan sebagai berikut:

pengukur tinggi antena); minimal 2 set 2. Alat pengukur suhu, tekanan dan kelembaban udara 3. Kendaran bermotor untuk mempermudah mobilisasi dari titik ke titik

1. Simbol-simbol yang digunakan mengacu pada Peta No.1/Chart No.1(Int 1) 2. Tata Letak Peta mengacu pada SNI LPI &SNI RBI, dengan Tata letak peta disajikan pada gambar sebagai berikut:

4. Alat komunikasi radio, telepon, untuk sinkronisasi pengamatan antar titik 5. Penunjuk waktu -8'8/

6. Battery charger

6.$/$

7. Komputer untuk pengolahan data awal di lapangan

25,(17$6, ',$*5$0 /2.$6,

Khusus untuk receiver GPS yang digunakan untuk pengukuran tanda batas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Memiliki spesifikasi tipe geodetik, bukan tipe navigasi;

08.$ 3(7$ /(*(1'$

2. Jumlah receiver GPS yang digunakan minimal 2 buah; 3. Sebaiknya dari tipe dua frekuensi yang dapat mengamati fase dari sinyal GPS pada frekuensi L1 dan L2; 4. Mampu mengamati semua satelit yang berada di atas horison

680%(5

5. Penggunaan/Operasional yang mudah.

3. Penentuan skala mempertimbangkan 3 (tiga) hal: ukuran kertas, luas wilayah yang akan dipetakan dan tingkat kedetailanyang diinginkan, minimum skala 1:250.000. Panduan penentuan skala sebagaimana dijelaskan tabel berikut:

18

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

19

Tabel 1: Panduan penentuan skala

’ •—•‹ǣ——”ƒ‡”–ƒ•͸ͲšͺͲ…†ƒ——”ƒ’‡–ƒͷͲšͷͲ…

ƒŽƒ‡Žƒ–‹ˆ

ƒŽƒ

ƒŽƒ•ƒ‰ƒ–„‡•ƒ” ͳǣͷͲͲ ƒŽƒ„‡•ƒ” ƒŽƒ•‡†ƒ‰ ƒŽƒ‡…‹Ž

2.6 Sosialisasi Penandaan Batas Kawasan Sosialisasi penandaan batas bertujuan untuk menginformasikan dan memberikan

ƒ—’ƒ”‡ƒ

‡–ƒ‹Ž‡–‡Ž‹–‹ƒ

pemahaman tentang batas kawasan, jenis tanda batas dan peruntukannya.

ʹͷͲšʹͷͲ

ƒ‰ƒ––‹‰‰‹

Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dan stakeholder terkait di daerah yang

ͳǣͶǤͲͲͲ

ʹͲͲͲšʹͲͲͲ

ͳǣͷǤͲͲͲ

ʹǤͷšʹǤͷ

ͳǣʹͲǤͲͲͲ

ͳͲšͳͲ

ͳǣʹͷǤͲͲͲ

ͳʹǤͷšͳʹǤͷ

ͳǣͷͲǤͲͲͲ

ʹͷšʹͷ

ͳǣͳͷͲǤͲͲͲ

͹ͷš͹ͷ

ͳǣʹͷͲǤͲͲͲ

ͳʹͷšͳʹͷ

dilengkapi dengan daftar hadir peserta sosialisasi serta dokumentasi seperlunya. ‹‰‰‹ ‡†ƒ‰

Daftar hadir dan dokumentasi tersebut dilampirkan dalam berita acara tata batas. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan penataan batas yang meliputi Perancangan Penataan Batas, Pemasangan Tanda Batas,

—”ƒ‰

Pengukuran Batas, Pemetaan Batas Kawasan, penandaan batas, pembuatan berita acara tata batas dan pengesahan tata batas.

2.7 Pembuatan Berita Acara Tata Batas 4. Sistem Koordinat dan Proyeksi Peta Sistem koordinat dan proyeksi peta menggunakan ketentuan sebagai berikut :

Pembuatan berita acara tata batas dilakukan setelah sosialisasi penandaan batas kawasan, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem koordinat

-

Deskripsi pelaksanaan penataan batas

Sistem koordinat yang dipakai dalam pemetaan memakai satuan derajat.

-

Luas Kawasan

Dalam tata letak peta satuan yang dapat digunakan adalah;

-

Koordinat geografis titik batas

-

Titik referensi

-

Deskripsi tanda batas

-

Disclaimer (sangkalan)

-

Panitia (pihak) yang menandatangani berita acara

-

Berita acara tata batas kawasan ditandatangani oleh semua anggota panitia

o

a. Derajat menit detik ; xxx xx’ xx,xx” o

b. Derajat menit ; xxx xx,xx’ o

c. Derajat ; xxx,xx

2. Sistem proyeksi peta Sistem proyeksi peta yang digunakan dalam pemetaan batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah datum World

tata batas dan diketahui oleh Dirjen KP3K -

Lampiran:

Geodetic System 1984 (WGS 1984). Datum adalah sistem koreksi kartografi

J

SK Penetapan Kawasan Konservasi.

yang mengkompensasikan irregularitas pada lingkaran bumi.Setiap seri

J

SK Panitia Penataan Batas.

peta topografi dibuat dengan menggunakan datum spesifik. Receiver GPS

J

Berita acara sosialisasi

mempunyai 25.100 datum berbeda untuk dipilih, tetapi semuanya di dasarkan

J

Dokumen pendukung yang dianggap perlu

pada Datum WGS84. Peta harus mempunyai judul datum spesifik yang tertulis

J

Format contoh berita acara sebagaimana terlampir

didalamnya. Indonesia saat ini sudah resmi menggunakan datum WGS 84.

20

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

21

2.8 Pengesahan Batas Kawasan Seluruh tahapan penataan batas disusun dan dilaporkan oleh Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk proses pengesahan. Pengesahaan batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditetapkan dengan keputusan Menteri setelah mempertimbangkan rekomendasi dan berita acara tata batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditandatangani oleh semua anggota panitia tata batas. Surat Keputusan Pengesahan Batas Kawasan antara lain memuat: -

Jenis kawasan konservasi

-

Luas kawasan konservasi

-

Koordinat geografis titik batas kawasan konservasi

-

Titik referensi

-

Lampiran: Peta tata batas kawasan konservasi yang ditandatangani oleh seluruh panitia tata batas.

Tindak lanjut pengesahan tata batas kawasan konservasi, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, melakukan: -

mengumumkan/sosialisasi di media massa

-

mendaftarkan peta kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditata batas ke dishidros TNI AL dan Badan Informasi Geospasial untuk selanjutnya dimasukkan dalam peta pelayaran internasional dan basis data geospasial nasional.

-

mengusulkan dan mengawal agar kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tata batas yang disepakati muncul pada peta pelayaran dan berita pelaut Indonesia, serta peta International Maritime Organization (IMO)

-

melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

22

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

23

BAB III TANDA BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI PERANGKAT PENGELOLAAN

3.1 Tanda Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Penandaan batas adalah kegiatan pemberian tanda atau pemasangan atribut (marking) berupa sesuatu yang ditempatkan pada tempat tertentu untuk menandai suatu tempat yang disepakati. Sedangkan tanda batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sebuah tanda baik tanda buatan seperti titik referensi, rambu, buoy, papan informasi atau pal batas ataupun tanda batas alam yang meliputi alur sungai dan garis pantai yang berada di suatu tempat yang dianggap atau disepakati oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait sebagai penanda batas suatu luasan wilayah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai letak, luas dan batas dari wilayah baik secara administrasi maupun fisik di lapangan.

3.2 Jenis Tanda Batas Tanda batas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah kawasan konservasi karena tanda ini akan menjadi acuan bagi kegiatan pengawasan dan monitoring sekaligus memperjelas batas lokasi kawasan konservasi tersebut serta menegaskan status hukumnya. Sebuah tanda batas harus dapat dilihat (visible) dari jarak yang cukup jauh paling tidak sekitar 500 meter dari titik penempatan tanda. Tujuannya agar di lapangan baik nelayan, masyarakat maupun pengguna sumberdaya dan pihak terkait lainnya, bisa mengetahui keberadaaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga mereka dapat menyadari koridor-koridor apa yang harus dan tidak boleh dilakukan di kawasan tersebut. Tanda Batas terdiri dari tanda batas alam dan tanda batas buatan. Tanda batas alam merupakan tanda batas dengan menggunakan sesuatu ataupun benda yang ada dialam di sekitar kawasan sebagai patokan di kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Tanda batas ini bisa dilakukan dengan kesepakatan

24

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

25

dan penentuan bersama dengan menetapkan area laut antara dua atau beberapa

disampaikan mudah dibaca. Relevan artinya kata-kata yang digunakan berhubungan

pulau sebagai suatu zona kawasan dihitung dari garis pantai,. Hal serupa dapat

langsung dengan inti informasi. Padat artinya seluruh kata-kata yang digunakan dapat

diterapkan pada wilayah sungai. Sungai sebagai kawasan konservasi perairan,

menjelaskan informasi dengan cukup detail. Menarik artinya desain papan informasi

pesisir dan Pulau-pulau Kecil dibatasi oleh tebing-tebing sungai serta dapat

dapat mengajak orang untuk membaca. Mudah dibaca artinya cukup berukuran

dikombinasikan dengan tanda – tanda batas alam lainnya yang bisa berupa pohon

besar untuk dapat dibaca orang yang sedang lewat. Contoh papan informasi dapat

dan lain – lainnya. Penetapan batas seperti ini harus dituangkan dalam bentuk Berita

dilihat seperti dibawah ini

Acara yang disetujui oleh seluruh panitia dan masyarakat setempat. Sementara itu tanda batas buatan dapat berupa titik referensi, rambu – rambu, buoy, papan informasi, dan atau pal batas sesuai kondisi geografis yang dicatat dalam bentuk titik koordinat dan dikaitkan dengan titik referensi. Adapun deskripsi tanda batas buatan ini sebagai berikut :

J
Papan informasi Papan informasi merupakan salah satu jenis tanda batas yang dipasang di kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K). Papan informasi ini mencantumkan pembagian



kriteria zonasi kawasan konservasi perairan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2010 Tentang Rencana



Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan yang meliputi zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan atau zona lainnya, kriteria dan peruntukan zonasi masing-masing, serta pembagian zonasi di kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/ men/2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil (KKP3K). Selain mencantumkan pembagian zonasi, kriteria dan peruntukannya, papan informasi dapat pula berisi ucapan selamat datang di kawasan konservasi perairan atau KKP3K tersebut atau peta kawasan konservasi perairan dan KKP3K secara keseluruhan maupun peta pembagian menurut zonasi dan lokasinya. Ukuran papan informasi mengikuti kriteria jelas (clear), relevan (relevant), padat (concise), menarik (appealing) dan mudah dibaca (readable). Jelas artinya pesan yang ingin

26

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

27

J
Buoy atau disebut pelampung penanda Papan informasi dipasang pada lokasi kawasan konservasi perairan dengan

#==?7<5
0B=F
07/@/
27>/@/<5
27
>3?/7?/<
:/BA
@30/5/7
>3
mencantumkan batas wilayah zonasi pada papan pengumuman tersebut serta di

D7:/F/6
/A/B
@30/5/7
>3
Desa atau Kecamatan terdekat lokasi. Pemasangan papan informasi yang bertuliskan

AB8B/<
/5/?
:=9/@7
A3?@30BA
A72/9
27:/9B9/<
9357/A/<
:/7<
9/?3
fungsi kawasan, kategori zona dan nama kawasan konservasi dipasang pada setiap

:=9/@7
27@397A/?
;==?7<5
0B=F
/:
F/<5
@/;/
@30/5/7
/:A3?
jarak ± 5 Km, dipasang pada daerah-daerah yang berbatasan dengan pemukiman

27
>3?/7?/<
A72/9
;3;B<597<9/<
B3;/<1/<5/<
>/:
0/A/@
9/?3
dan rawan pelanggaran

27?/@/
9B?/<5
3439A74
2/<
3H@73<
@367<55/
>7:76/<
;==?7<5
0B=F
276/?/>9/<
2/>/A
;3<8/27
@B/AB
>7:76/<
@30/5/7
>3
J
Pal Batas

@A/<2/?
03333?:B9/<
/5/?


Pal batas dibuat dari beton dengan rangka bertulang besi, dengan ukuran 15

2/>/A
;3;>3?;B2/6
2/:/;
03?0/5/7
AB8B/<
93
23>/<


Cm x 15 Cm x 140 Cm, ditanam di tepi pulau yang menjadi batas wilayah sedalam

&3:/;>B<5
)/<2/
0/A/@
F/<5
270B/A
6/?B@
23<5/<
07/F/
F/<5
;B?/6
A3?:76/A


70 Cm dan tampak diatas tanah 70 Cm, pada bagian atas sepanjang 25 Cm dicat

2/?7
8/?/9
F/<5
8/B6
723/2/


orange dan ditulisi huruf dan nomor. Pal batas dipasang pada titik-titik yang telah

A7<59/A
;/@F/?/9/A
07/@/
/A/B
<3:/F/<
A?/27@7=3?/:/A/<
direncanakan sesuai dengan hasil perancangan batas sementara pada sudut terjauh

27A3;B9/<
27
@397A/?
:=9/@7
2/3?/6
9/D/@/<
9=<@3?C/@7
>3?/7?/<
A3?@30BA
03
suatu area dan berurutan di sudut ujung area yang lain. Interval pemasangan pal

A72/9
;3;7:797
<7:/7
39=<=;7@
F/<5
A7<557
@367<55/
;3;7<7;/:7@/@7
?3@79=
>3<1B?7/<


batas tersebut berjarak ± 5 Km. Bila batasnya berbelok – belok dipasang pal batas

=:36
>76/9
F/<5
A72/9
03?A/<55B<55
8/D/0
/6/<
2/?7

;3?B>/9/<
03<2/
F/<5


pada titik belokan. Penulisan huruf pada pal batas yaitu pada pal batas yang

A3?/>B<5
27
:/BA
@3>3?A7
;7@/:7>/
&+
/A/B
0=:/
>3:/;>B<5
@B>/F/
A3?:76/A


membatasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan

03?27?7
27
>3?;B9//<
/7?
6/?B@
/2/
>3;03?/A
27
0/57/<
0/D/6
>7>/
@B>/F/
>7>/


areal lain diluarnya (batas luar), ditulis huruf B dan Nomor pada sisi pal batas yang

A72/9
6/3?:B
27
A/;0/69/<
A/:7
2/<
8/<59/?
>3;03?/A
A3A/>7


menghadap ke luar kawasan konservasi, sedangkan pada sisi pal batas yang

2/?7
0/6/<
F/<5
@/<5/A
;B2/6
27
A3;B9/<
27@397A/?
9/D/@/<
9=<@3?C/@7
>3?/7?/<


menghadap kedalam kawasan konservasi perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil

A3?@30BA

yang

 bersangkutan

ditulis

 ϭϱĐŵ sesuai

ϭϱĐŵ fungsi kawasan konservasi tersebut.

ϭϱĐŵ

&3;/@/<5/<


>3:/;>B<5
A/<2/
0/A/@


03?B>/


;==?7<5


0=BF@


6/
ϭϱĐŵ

ϭ

njŽŶĂ ŝŶƚŝ

ϮϱĐŵ ϳϬĐŵ

27;B<597<9/<
27:3A/99/<

>/2/

>3?/7?/<

23<5/<

932/:/;/<

9B?/<5

2/?7



ϮϱĐŵ

@3>B:B6

;3A3?

F/<5
8B;:/6
ϳϬĐŵ

932/:/;/<
7<7
03?2/@/?9/<
>3?A7;0/<5/<
932/:/;/<
F/<5
/;/<
B
>33;/@/<5/<
>3:/;>B<5
A/<2/
0/A/@


ϭϰϬĐŵ

&=@7@7

>3:3A/9/<

>3:/;>B<5
>3
ϳϬĐŵ

2/>/A

A3>/A

:3A/9

9==?27/2/
>3A/
:/BA

WŽŶĚĂƐŝ

28

WŽŶĚĂƐŝ

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

29

30

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

31

Ketentuan untuk pelampung penanda yang diharuskan untuk penanda batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai berikut:

ďƵŽLJ



1. Berwarna cerah/putih, sehingga mudah dilihat (visible)



2. dimensi antara 250 mm sampai dengan 800 mm

 

3. dipasang di perairan laut dengan kedalaman kurang dari 10 m

ďƵŽLJ



ƌĂŶƚĂŝ ^ǁŝǀĞůͬ <ŝůŝͲŬŝůŝ

ƚĂůŝ

ƚĂůŝ

ƉĞůĂŵƉƵŶŐ  ƉĞŶŐĂŝƚ

4. stabil dan dengan konstruksi pemasangan yang kuat



ϭϬŵ

ƌĂŶƚĂŝ :ĂŶŐŬĂƌ

:ĂŶŐŬĂƌ

5. menggunakan buoy yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai pelampung dalam lingkungan laut

Penataan luar batas kawasan konservasi perairan dapat menggunakan rambu

6. berbentuk ‚titik air mata‘ atau bulat atau memanjang

suar dan rambu lainnya sesuai dengan aturan Menteri Perhubungan. Rambu suar

7. harus dituliskan nomor dengan spesifikasi sebagai berikut:

dan rambu lainnya disebut sebagai Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

KKP-(123o 45’ ) B1

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011

Keterangan:

Tentang Sarana Navigasi Bantu Pelayaran, rambu di definisikan sebagai Sarana

KKP: Nama Kawasan konservasi perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Bantu Navigasi-Pelayaran, adalah peralatan atau sistem yang berada di luar

123o 45’ : titik koordinat mooring buoy

kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan

B1 : Nomor buoy sesuai jumlah buoy di kawasan konservasi perairan, pesisir

efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.

dan Pulau-pulau Kecil

Salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk penandaan kawasan konser-

8. penulisan nomor registrasi tersebut harus dilakukan menggunakan cat yang tahan lama dan tidak mudah hilang

vasi perairan adalah rambu suar. Rambu suar adalah Sarana Bantu NavigasiPelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih

9. penempatan tiap – tiap mooring buoy berjarak antara 1 km hingga 2 kilometer untuk jarak paling jauh yang diijinkan

dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya rintangan

navigasi

antara

lain

karang,

bahaya/

air dangkal, gosong, dan bahaya

10. Dipertahankan dan dirawat sehingga dapat dibaca setiap saat.

terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan

J
Rambu

sebagai tanda batas kawasan atau kegiatan khusus di perairan .



ďƵŽLJ

ďƵŽLJ



Pemasangan Rambu Suar



Pemasangan rambu-rambu suar dapat dilakukan pada tempat-tempat sebagai



berikut :



ƚĂůŝ

ϭϬŵ

ƌĂŶƚĂŝ



1. pertemuan antara sungai utama dengan anak sungai; 2. tikungan-tikungan sungai dengan tepi yang curam dan berliku-liku;

 

ϭϬŵ

:ĂŶŐŬĂƌ

:ĂŶŐŬĂƌ

3. alur pelayaran dengan frekuensi lalu lintas yang tinggi 4. lokasi tertentu sesuai dengan perkembangan lalu lintasnya.

32

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

33

3.3 Tata cara pemasangan tanda batas kawasan konservasi perairan Persyaratan penempatan lokasi pilar tanda batas untuk titik referensi adalah sebagai berikut: 1. terdistribusi sesuai dengan desain jaringan yang telah dibuat; 2. memperhatikan kondisi dan struktur tanah yang stabil; 3. mudah dicapai dan ditemukan kembali; 4. ditempatkan di lahan milik publik atau negara; 5. terjaga dari kerusakan atau hilang; dan 6. memperhatikan rencana penggunaan lahan

Terhadap peta penetapan kawasan konservasi perairan yang telah disempurnakan dengan peta berbasis citra penginderaan jauh, peta rupabumi, peta lingkungan pantai, dilakukan pemasangan tugu batas dengan koordinat tertentu. Tugu batas ini dipasang pada beberapa titik sepanjang trayek batas dengan koordinat tertentu dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tata batas. Pemasangan pilar tanda batas dilakukan sebelum atau bersamaan atau sesudah pelaksanaan pemasangan tanda batas yang dilakukan oleh tim teknis yang ditunjuk oleh panitia tata batas.

Pemasangan rambu suar untuk penanda kawasan konservasi perairan harus berkoordinasi dengan dinas perhubungan di daerah terkait dan kementrian perhubungan di direktorat jendral perhubungan laut untuk kawasan konservasi perairan nasional. Posisi peletakan rambu suar penanda kawasan konservasi harus menggunakan GPS, sehingga dapat tepat letak koordinatnya yang selanjutnya sebagai bahan informasi untuk dicantumkan pada peta laut. Rambu suar yang sudah berada dan telah dibangun sebelumnya di dalam kawasan konservasi perairan, bisa dijadikan sebagai penanda batas kawasan konservasi tersebut, melalui koordinasi instansi terkait.

34

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

35

BAB IV PENUTUP

Penataan batas dalam rangka realisasi legalitas status kawasan diperlukan untuk menegaskan batas definitif di lapangan serta memperoleh status hukum yang jelas dan pasti, hal ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan – kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pedoman Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – pulau Kecil ini dibuat agar dapat dijadikan sebagai acuan teknis dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menentukan batas dan zonasi kawasan, baik batas luar kawasan maupun batas masing – masing zona di dalam kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Diharapkan dengan adanya pedoman pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil ini dapat dijadikan sebagai tuntunan dan acuan yang mempermudahkan dan menjelaskan secara terstruktur kepada semua pihak terkait dalam rangka penetapan kawasan konservasi peraian, pesisir dan pulau-pulau kecil.

36

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

37

LAMPIRAN 1. Susunan rinci panitia tata batas tingkat nasional dan daerah Pengarah: 1 Direktur Jenderal Kelautan, pesisir dan Pulau-pulau kecil 2 Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 3 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 4 Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5 Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah 6 Kepala Dinas Hidro-oseanografi 7 Kepala Pusat Atlas dan Tata Ruang 8 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 9 Direktur Jenderal Tata Ruang 10 Kepala Badan Pertanahan Nasional ;ĂͿ ^ƵƐƵŶĂŶƉĂŶŝƚŝĂƚĂƚĂďĂƚĂƐƚŝŶŐŬĂƚŶĂƐŝŽŶĂůƚĞƌĚŝƌŝĚĂƌŝ͗ EŽ

/ŶƐƚĂŶƐŝ

ŝƚũĞŶ

ŝƌĞŬƚŽƌĂƚ:ĞŶĚĞƌĂů <ĞůĂƵƚĂŶ͕ƉĞƐŝƐŝƌĚĂŶ WƵůĂƵͲƉƵůĂƵŬĞĐŝů ϭ

Ϯ ϯ  ϰ ϱ ϲ ϳ

ϴ

<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ <ĞůĂƵƚĂŶĚĂŶ WĞƌŝŬĂŶĂŶ

<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ WĞƌŚƵďƵŶŐĂŶ <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ ĂůĂŵEĞŐĞƌŝ  ŝŶĂƐ,ŝĚƌŽͲ ŽƐĞĂŶŽŐƌĂĨŝ ĂĚĂŶ/ŶĨŽƌŵĂƐŝ 'ĞŽƐƉĂƐŝĂů <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ <ĞŚƵƚĂŶĂŶ <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ WĞŬĞƌũĂĂŶ hŵƵŵ ĂĚĂŶ WĞƌƚĂŶĂŚĂŶ EĂƐŝŽŶĂů

ŝƌĞŬƚŽƌĂƚ ͲŝƌĞŬƚŽƌĂƚ<ŽŶƐĞƌǀĂƐŝ<ĂǁĂƐĂŶĚĂŶ:ĞŶŝƐ/ŬĂŶ ͲŝƌĞŬƚŽƌĂƚdĂƚĂZƵĂŶŐ>ĂƵƚ͕WĞƐŝƐŝƌĚĂŶWƵůĂƵͲƉƵůĂƵ <ĞĐŝů ͲhWd<<WE

ϭ

ͲhWdW^W>

ϭ

ŝƌĞŬƚŽƌĂƚWĞŶŐĂǁĂƐĂŶ^ƵŵďĞƌĚĂLJĂŬĞůĂƵƚĂŶ

ϭ

ŝƌĞŬƚŽƌĂƚ^ƵŵďĞƌĚĂLJĂ/ŬĂŶ

ϭ

ŝƌĞŬƚŽƌĂƚEĂǀŝŐĂƐŝ

ϭ

ϭ Ϯ ϯ ϰ

38

ϭ ϭ

ŝƌĞŬƚŽƌĂƚ:ĞŶĚĞƌĂů WĞŶŐĂǁĂƐĂŶ ^ƵŵďĞƌĚĂLJĂ<ĞůĂƵƚĂŶ ĚĂŶWĞƌŝŬĂŶĂŶ ŝƌĞŬƚŽƌĂƚ:ĞŶĚĞƌĂů WĞƌŝŬĂŶĂŶdĂŶŐŬĂƉ ŝƌĞŬƚŽƌĂƚ:ĞŶĚĞƌĂů WĞƌŚƵďƵŶŐĂŶ>ĂƵƚ ŝƌĞŬƚŽƌĂƚ:ĞŶĚĞƌĂůŝŶĂ WĞŵďĂŶŐƵŶĂŶĂĞƌĂŚ 

ŝƌĞŬƚŽƌĂƚ&ĂƐŝůŝƚĂƐŝWĞŶĂƚĂĂŶZƵĂŶŐĚĂŶ>ŝŶŐŬƵŶŐĂŶ ,ŝĚƵƉ ŝƌĞŬƚŽƌĂƚdĂƚĂĂƚĂƐ





ϭ



ϭ

ϭ ϭ

WƵƐĂƚƚůĂƐĚĂŶdĂƚĂ ZƵĂŶŐ ŝƌĞŬƚŽƌĂƚ:ĞŶĚĞƌĂů WůĂŶŽůŽŐŝ<ĞŚƵƚĂŶĂŶ



ŝƌĞŬƚŽƌĂƚ:ĞŶĚĞƌĂůdĂƚĂ ZƵĂŶŐ

ŝƌĞŬƚŽƌĂƚWĞŵďŝŶĂĂŶWĞŶĂƚĂĂŶZƵĂŶŐĂĞƌĂŚtŝůĂLJĂŚ/ ĚĂŶ//

ϭ



ŝƌĞŬƚŽƌĂƚWĞŶĂƚĂŐƵŶĂĂŶdĂŶĂŚ

ϭ

ϭ

;ďͿ 8QWXNVXVXQDQSDQLWLDWDWDEDWDVWLQJNDWGDHUDKWHUGLULGDUL EŽ

:ƵŵůĂŚ ;ŽƌŐͿ

/ŶƐƚĂŶƐŝ ŝŶĂƐ<ĞůĂƵƚĂŶĚĂŶWĞƌŝŬĂŶĂŶ ŝŶĂƐWĞŬĞƌũĂĂŶhŵƵŵ ĂƉĞĚĂ

:ƵŵůĂŚ ;ŽƌĂŶŐͿ ϭ ϭ ϭ

Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil