SUPLEMEN 5 PANDUAN PENDANAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K

SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K

SUPLEMEN 5

PANDUAN PENDANAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Panduan Pendanaan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

i

KATA PENGANTAR SUPLEMEN 5 PANDUAN PENDANAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pengarah: Menteri Kelautan dan Perikanan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecill Penanggung Jawab: Agus Dermawan – Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Penyusun: Syamsul Bahri Lubis Suraji Nilfa Rasyid Asri S. Kenyo H Antung R. Jannah Dyah Retno Wulandari M. Saefudin Muschan Ashari Ririn Widiastutik Tendy Kuhaja Yusuf Arief Afandi Ahmad Sofiullah Roni Megawanto

S

alah satu aspek penting dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yakni pendanaan. Aspek mengenai pendanaan ini telah diatur dan diulas dalam Pedoman Teknis E-KKP3K yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor Kep. 44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evauasi Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). Buku panduan ini merupakan bagian dari seri panduan suplemen E-KKP3K yang terdiri atas: Panduan Identifikasi, Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Panduan Kelembagaan, Panduan Sarana dan Prasarana, Panduan Pendanaan, Panduan Penetapan, Panduan Penataan Batas;Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan); danPanduan Monitoring Sosial Budaya dan Ekonomi. Ucapan terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini terutama kepada LSM mitra yang tergabung dalam konsorsium Marine Protected Area governance (CI, CTC, TNC, WCS , WWF) serta pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu. .

Jakarta, 2014 Tim Penyusun,

Dipersilahkan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan mencantumkan sumber sitasi.

©2014 Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan

ii

Gedung Mina Bahari III Lantai 10 Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110 Telp./Fax: (021) 3522045, Surel: [email protected] Situs resmi: http://kkji.kp3k.kkp.go.id Panduan Pendanaan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Panduan Pendanaan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

iii

BAB I

Daftar Isi

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................................................

1

1.1 LATAR BELAKANG

1.1 LATAR BELAKANG....................................................................................................................

1

1.2 TUJUAN........................................................................................................................................

2

BAB II PENDANAAN BERKELANJUTAN .....................................................................................

3

2.1 PENGERTIAN..............................................................................................................................

3

2.2 PENDANAAN PADA PERINGKAT KUNING.....................................................................

6

2.3 PENDANAAN PADA PERINGKAT HIJAU...........................................................................

9

2.3.1 PENDANAAN MELALUI ANGGARAN PEMERINTAH........................................

9

Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut E-KKP3K) disusun sebagai panduan baku (standard) dalam mengevaluasi capaian pengelolaan berkelanjutan suatu kawasan konservasi. Penyusunan EKKP3K memiliki dua tujuan utama diantaranya sebagai pedoman dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan sebuah kawasan konservasi, dan sebagai pedoman dalam mengembangkan sebuah kawasan konservasi yang sesuai dengan konteks ekologi, sosial-ekonomi dan budaya, ketersediaan sumberdaya manusia dan kapasitas teknis, serta pendanaan dimana kawasan tersebut dikembangkan. E-KKP3K diharapkan dapat dijadikan acuan bagi semua kegiatan yang perlu dan akan dilaksanakan di kawasan konservasi tersebut agar arah pengembangan kawasan konservasi sesuai dengan yang diharapkan sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan. Dalam upaya mendukung kinerja pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP/KKP3K), telah disusun suplemen pendukung Panduan E-KKP3K yang bertujuan memberikan pedoman teknis untuk membekali pengelola KKP/KKP3K, antara lain: (1) Panduan Usulan Inisiatif, Identifikasi dan Inventarisasi dan Pencadangan; (2)Panduan Kelembagaan; (3) Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi; Panduan Sarana dan Prasarana; (5) Panduan Pendanaan; (6) Panduan Penetapan; (7) Panduan Penataan Batas; (8) Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan); dan (9) Panduan Monitoring Sosial Budaya dan Ekonomi. Panduan pendanaan (suplemen 5) dalam efektifitas pengelolaan berdasarkan E-KKP3K memuat empat aspek penting, yaitu a) Perolehan pendapatan termasuk upaya penggalangan dana; b) Penggunaan dana yang merujuk pada perencanaan; c) Regulasi keuangan yang berlaku termasuk otonomi daerah, keuangan negara, dan regulasi lain yang terkait; dan d) Administrasi pendanaan. Pada konteks E-KKP3K ini, pembahasan komponen pendanaan akan dibagi ke dalam level efektifitas pengelolaan, yaitu level kuning untuk efektifitas pengelolaan minimum, level hijau untuk efektifitas pengelolaan medium, dan level biru untuk efektifitas pengelolaan optimum. Uraian komponen pendanaan pada level merah dan emas tidak menjadi bagian pembahasan pada panduan pendanaan ini, dikarenakan pada level merah kawasan konservasi baru diinisiasi dalam proses pengembangannya dan pada level emas

2.3.2 PENDANAAN MELALUI ANGGARAN NON PEMERINTAH............................ 12 2.3.3 Proposal Rencana Kegiatan ......................................................................... 13 2.3.4 RENCANA BISNIS KAWASAN KONSERVASI........................................................ 14 2.4 PENDANAAN PADA PERINGKAT BIRU............................................................................. 14 2.4.1 RETRIBUSI KAWASAN................................................................................................. 17 2.4.2 BADAN LAYANAN UMUM......................................................................................... 17 2.4.3 REFERENSI MEKANISME LAIN................................................................................. 19 BAB III DANA WALI AMANAH ........................................................................................................ 27 BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................. 33 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................................ 34 Lampiran ................................................................................................................................................ 35

iv



1

BAB II

kawasan konservasi telah dikelola secara mandiri dan komponen biaya pengelolaan sudah dapat dikelola dengan baik.

PENDANAAN BERKELANJUTAN

1.2 TUJUAN Tujuan dari panduan teknis pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi ini adalah: 1. Memberikan penjelasan dan uraian yang lebih lengkap terkait pertanyaanpertanyaan aspek pendanaan berkelanjutan pengelolaan kawasan konservasi dalam Pedoman Teknis E-KKP3K. 2. Memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih lengkap dalam pendanaan berkelanjutan guna mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif.

2


2.1 Pengertian E-KKP3K merupakan metode evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjukan peringkat/level sejauh mana upaya pengelolaan kawasan konservasi memberikan hasil positif terhadap aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi. Salah satu komponen dalam pengelolaan kawasan konservasi yang efektif adalah pendanaan berkelanjutan. Salah satu indikator pencapaian pengelolaan efektif kawasan konservasi yang mandiri antara lain adanya sistem pendanaan yang berkelanjutan. Pendanaan berkelanjutan merupakan portofolio dari beberapa sumber pendapatan untuk membiayai pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP/KKP3K) agar jumlah dan kepastian ketersediaan dana cukup memadai dalam jangka panjang. Pedoman teknis ini menjabarkan beberapa sumber pendapatan yang dapat menjadi pilihan sumber pendanaan dari pengelolaan suatu kawasan konservasi, sehingga konsep pendanaan berkelanjutan merupakan upaya mengurangi ketergantungan pada satu sumber saja agar tercipta aliran kas yang bisa diprediksi. Pendanaan berkelanjutan mengacu pada dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang meliputi strategi penguatan kelembagaan, strategi penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan, dan strategi penguatan sosial, ekonomi dan budaya. Mekanisme pendanaan berkelanjutan bukan hanya untuk membiayai operasional pengelola kawasan tapi juga harus bisa memberikan insentif ekonomi dan mendukung pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan. Berdasarkan dokumen rencana pengelolaan yang telah disusun, maka dapat dihitung dana yang dibutuhkan yang kemudian di bagi ke dalam tiga komponen biaya, yaitu 1) biaya operasional, 2) biaya investasi berkala untuk pemeliharaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan, dan 3) biaya investasi untuk sarana dan prasarana. Ketiga komponen biaya tersebut kemudian diproyeksikan dalam tiga skenario kondisi yaitu, minimum, medium, dan optimum. Skenario minimum hanya mencakup biaya operasional, skenario medium mencakup biaya operasional dan biaya investasi berkala untuk pemeliharaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan, sementara skenario optimum mencakup biaya


3

4


 Cukup utk biaya operasional kantor

Gambar 1. Diagram Alir Konsep Dukungan Pembiayaan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Gambar 1. Diagram Alir Konsep Dukungan Pembiayaan Pengelolaan Kawasan Konservasi.

 Peningkatan partisipasi para pihak  Pengelolaan Dana Perwalian  Rencana pendanaan dirancang dari rencana strategi pengelolaan  Dukungan dana APBD/ APBN (DAK, Dekon/TP) dlm pendanaan  Dukungan usulan donasi/ donatur dlm pendanaan

Pemenuhan pembiayaan Kawasan Diinisiasi

Kawasan Didirikan

Pembiayaan belum memadai

Ada rencana pembiayaan

Kawasan dikelola minimum

 Pengembangan sumbersumber pembiayaan alternatif  Pengembangan Unit Organisasi dgn Pola Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD  Pengembangan Kerjasama/kemitraan dgn pihak swasta (CSR, PKBL)  Dana Hibah  Dana Swadaya

Sistem pendanaan

Kawasan Mandiri Kawasan dikelola optimum

Pengelolaan Berkelanjutan Pengelolaan optimal Pengelolaan minimal Sudah ada pengelola Belum ada pengelola

dibawah berikut ini.

mendukung pengelolaan KKP/KKP3K diuraikan melalui diagram alur

dalam berkelanjutan pendanaan penjelasan dan Gambaran

seperti disebutkan diatas.

mengelola sumber-sumber pendapatan lain selain dari APBN/APBD

pengelolaan kawasan konservasi, maka pengelola kawasan dapat

penerapan pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD dalam pendanaan

Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk unit organisasi daerah. Melalui

Badan Layanan Umum (BLU) untuk unit organisasi pusat dan Badan

menyediakan regulasi tentang Pola Pengelolaan Keuangan dalam bentuk

telah pemerintah non-APBN/APBD, dana pengelolaan dalam

Pengelola kawasan konservasi diharapkan memiliki fleksibilitas

Pengelolaan yang sudah disusun.

dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan berdasarkan Rencana

dalam hal ini cukup memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan mitra

operasional, biaya investasi berkala untuk pemeliharaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan, dan biaya investasi untuk sarana dan prasarana. Dalam konteks E-KKP3K, ketiga komponen biaya dan skenario tersebut diterjemahkan ke dalam peringkat efektifitas pengelolaan, yaitu peringkat kuning untuk skenario minimum, peringkat hijau untuk skenario medium, dan peringkat biru untuk skenario optimum. Peringkat merah dan emas pada tingkatan peringkat E-KKP3K tidak dimasukkan ke dalam komponen pendanaan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pada peringkat merah, kawasan konservasi baru diinisiasi dan pada level emas, kawasan konservasi perairan telah dikelola secara mandiri dan komponen biaya pengelolaan sudah tertutupi oleh pendapatan. Sumber-sumber pembiayaan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan secara umum berasal dari anggaran pemerintah dan anggaran non-pemerintah. Anggaran pemerintah bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan non-pemerintah bisa berasal dari BUMN/BUMD, sektor swasta (CSR), hibah dari dalam dan luar negeri (termasuk kerjasama LSM), dan retribusi/tiket masuk kawasan (entrance fee). Dalam hal kerjasama dengan pihak swasta, pengelola kawasan tidak harus menerima dan mengelola dana tapi dalam bentuk kegiatan dimana mitra pengelola sendiri yang mengelola dana kegiatan. Pengelola dalam hal ini cukup memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan mitra dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan berdasarkan Rencana Pengelolaan yang sudah disusun. Pengelola kawasan konservasi diharapkan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dana non-APBN/APBD, pemerintah telah menyediakan regulasi tentang Pola Pengelolaan Keuangan dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk unit organisasi pusat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk unit organisasi daerah. Melalui penerapan pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD dalam pendanaan pengelolaan kawasan konservasi, maka pengelola kawasan dapat mengelola sumber-sumber pendapatan lain selain dari APBN/APBD seperti disebutkan diatas. Gambaran dan penjelasan pendanaan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan KKP/KKP3K diuraikan melalui diagram alur dibawah berikut ini.


5

Mekanisme pendanaan yang perlu dibangun oleh pengelola kawasan konservasi adalah melakukan koordinasi perencanaan anggaran kegiatan dengan kementerian/lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk memenuhi biaya pengelolaan. Misalnya untuk kebutuhan infrastruktur perlu dianggarkan pada Kementerian/Dinas PU, untuk komponen pemanfaatan wisata dapat dianggarkan pada Kementerian/ Dinas Pariwisata dan komponen lain seperti pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dianggarkan pada Kementerian Sosial/Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan seterusnya. Melalui pendekatan mekanisme pendanaan berkelanjutan seperti disebutkan di atas, maka pengelolaan kawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola kawasan saja melainkan juga tanggungjawab semua kementerian/lembaga, SKPD dan para pemangku kepentingan. Upaya merealisasikan hal ini membutuhkan leadership yang kuat terutama dalam mengkoordinasikan dan memastikan penganggaran oleh instansi terkait, selain Kementerian/Dinas Kelautan dan Perikanan. 2.2 PENDANAAN PADA PERINGKAT KUNING Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi pada peringkat kuning merupakan kawasan konservasi yang baru didirikan. Tingkatan ini memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu: (i) Unit organisasi pengelola dengan SDM; (ii) Rencana pengelolaan dan zonasi; (iii) Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan; dan (iv) Dukungan pembiayaan pengelolaan. Dukungan pembiayaan pengelolaan (pendanaan berkelanjutan) dalam pengelolaan kawasan konservasi pada peringkat kuning E-KKP3K disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel Pendanaan Berkelanjutan PadaPada Peringkat Kuning Tabel1.1.Evaluasi Evaluasi Pendanaan Berkelanjutan Peringkat Kuning Peringkat Kuning





Pertanyaan Bagaimana status pembiayaan pengelolaan? Apakah pembiayaan pengelolaan belum memadai (minimum untuk operasional kantor).

Alat Verifikasi Laporan keuangan unit organisasi pengelola

Penjelasan Alat Verifikasi Biaya operasional kantor, mencakup;  Biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran  Biaya langganan daya dan jasa  Biaya pemeliharaan kantor,  Biaya pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor Biaya ini dipertangungjawabkan dalam dokumen laporan keuangan oleh pimpinan unit organisasi pengelola yang secara umum memuat penggunaan biaya serta jumlahnya.

Pada peringkat kuning, komponen pendanaan hanya meliputi biaya operasional Pada peringkat kuning, komponen pendanaan hanya meliputi kantor dan biaya pengawasan kawasan konservasi. Berikut rincian pendanaan yang dapat biaya operasional kantor dan biaya pengawasan kawasan konservasi. dijadikan acuan prioritas pada level ini: Berikut rincian pendanaan yang dapat dijadikan acuan prioritas pada 1. Biaya Operasional kantor dan pengelolaan bersama level ini: Penguatan Kelembagaan (Unit Organisasi dan SDM) 2. Biaya 3. Biaya Pengawasan (patroli, pos jaga, 1. Biaya Operasional kantor dan dsb) pengelolaan bersama 4. Biaya Public Awareness 2. Biaya Penguatan Kelembagaan (Unit Organisasi dan SDM) 5. Biaya Riset dan Edukasi 3. Biaya Pengawasan (patroli, pos jaga, dsb) 6. Biaya Monitoring Biofisik, sosial, budaya dan ekonomi 4. Biaya Public Awareness 7. Biaya Penguatan Masyarakat (langsung ke nelayan, pemuda, ibu rumah tangga, 5. Biaya Riset dan Edukasi dsb) 6. Biaya Monitoring Biofisik, sosial, budaya dan ekonomi

Biaya Penguatan nelayan,dari pemuda, ibu Pada7.peringkat kuning, biayaMasyarakat pengelolaan(langsung sepenuhnyake bersumber dana pemerintah rumah dsb) (APBN/APBD). Padatangga, peringkat ini pengelola mulai melakukan komunikasi awal dengan kementerian/lembaga dan SKPD terkait agar kegiatan-kegiatan dapat diarahkan dalam mendukungPada pengelolaan kawasan Arahan kegiatan di kawasan konservasi peringkat kuning,konservasi. biaya pengelolaan sepenuhnya bersumber merujuk pada dokumen rencana pengelolaan. Selain dokumen rencana pengelolaan, dari dana pemerintah (APBN/APBD). Pada peringkat ini pengelola mulai rujukan penting lainnya dalam pembiayaan kawasan konservasi perairan adalah Rencana melakukan komunikasi awal dengan kementerian/lembaga dan SKPD Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka terkait agar kegiatan-kegiatan dapat diarahkan dalam mendukung Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga/SKPD, pengelolaan konservasi. kegiatan kawasan(RKP), Rencana Strategis kawasan (Renstra) Pesisir jika sudahArahan ada, Rencana Kerja di Pemerintah konservasi merujuk Daerah pada (RKPD), dokumen rencana pengelolaan. Selain Rencana Kerka Pemerintah Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renjadokumen rencana pengelolaan, rujukan penting lainnya dalam KL), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Ilustrasi perkiraan biaya pengelolaankawasan pada levelkonservasi kuning terlampir pada Lampiran 1. pembiayaan perairan adalah Rencana Pembangunan 6



7

Tabel 2. Evaluasi Pendanaan Berkelanjutan pada Peringkat Hijau Peringkat Hijau

Pertanyaan

Penjelasan Alat Verifikasi

Apakah Perencanaan Pendanaan pengelolaan sudah ada?

Dokumen strategi dan rencana pendanaan kawasan

• Rencana pengelolaan jangka menengah merupakan dokumen strategis unit organisasi pengelola KKP. • Melalui dokumen rencana strategis ini kebutuhan dana dan sumber dana yang memungkinkan dihitung dan diperkirakan dalam sebuah rencana pendanaan.

Apakah unit pengelola memperoleh dukungan pembiayaan pengelolaan dari APBD/APBN?

Laporan keuangan unit organisasi pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan rencana kerja tahunan.

• Dukungan APBD/APBN bisa dari anggaran Dinas, anggaran kementerian (Dekon/TP), dan anggaran Dana Perimbangan (DAK) terkait dgn bidang Kelautan dan Perikanan. • APBD berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD), sementara APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah atau Pemerintah Daerah merupakan rencana jangka pendek atau rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan rencana jangka menengah. • Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang antara lain meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu dengan menerapkan prinsipprinsip akuntansi dalam laporan keuangan pemerintahan.

Apakah ada perencanaan pemenuhan kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan

8

Alat Verifikasi

Dokumen usulan anggaran alternatif, surat permohonan, proposal dan lain-lain


• Pemenuhan kebutuhan anggaran dapat melalui rencana pengumpulan dana melalui pihak lain (donor/donatur), yg bisa berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri dengan mengajukan proposal rencana kegiatan, surat permohonan kerjasama, atau dokumen usulan pendanaan lainnya.

2.3 PENDANAAN PADA PERINGKAT HIJAU Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi pada peringkat hijau merupakan kawasan konservasi yang dikelola mandiri. Tingkatan ini memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu (i)Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi; (ii)Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan; (iii)Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi; dan (iv)Penetapan Kawasan Konservasi. Dukungan pembiayaan pengelolaan (pendanaan berkelanjutan) dalam pengelolaan kawasan konservasi pada peringkat hijau E-KKP3K disajikan pada tabel di atas ini. Pada peringkat hijau, komponen pendanaan meliputi biaya operasional dan biaya investasi berkala untuk pemeliharaan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM pe ngelolaan. Berikut rincian pendanaan yang dapat dijadikan acuan prioritas pada level ini: 1. Biaya Operasional kantor dan pengelolaan bersama 2. Biaya Penguatan Kelembagaan (Unit Organisasi dan SDM) 3. Biaya Pengawasan (patroli, pos jaga, dsb) 4. Biaya Public Awareness 5. Biaya Riset dan Edukasi 6. Biaya Monitoring Biofisik, sosial, budaya dan ekonomi 7. Biaya Penguatan Masyarakat (langsung ke nelayan, pemuda, ibu rumah tangga, dsb) 8. Biaya Pelatihan SDM dan Peningkatan kapasitas 9. Biaya Pemeliharaan infrastruktur 10. Biaya Perlindungan populasi dan habitat 11. Biaya Pengelolaan wisata atau perikanan 12. Biaya Peninjauan dokumen perencanaan (evaluasi). 2.3.1 PENDANAAN MELALUI ANGGARAN PEMERINTAH Pada peringkat hijau, pengelola kawasan konservasi diharapkan sudah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dan SKPD terkait pendanaan untuk kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Pengelola kawasan konservasi, khususnya pengelola kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) dapat mengakses anggaran APBN melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Ilustrasi perkiraan biaya pengelolaan pada peringkat hijau terlampir pada Lampiran 1.


9

A. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. DAK merupakan salah satu dana perimbangan, selain Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, yang dimaksudkan bukan hanya untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, tapi juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah, meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, dan kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK yang dianggarkan dalam APBD. Namun demikian, daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping. DAK bidang kelautan dan perikanan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah, seperti gedung dan bangunan, sarana peralatan dan mesin, speed boat pengawasan, perahu motor POKMASWAS, alat komunikasi pengawasan, kendaraan roda dua pengawasan perikanan, bangunan pos pengawas, dan steiger speed boat pengawasan. Template isian rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. B. DANA DEKONSENTRASI Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dekonsentrasi yang dimaksud adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pengaturan Dana Dekonsentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi

10


pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Gubernur dan secara khusus dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik, seperti kegiatan sinkronisasi, koordinasi, perencanaan, bimbingan teknis, penelitian, pelatihan, supervisi, dan lainlainnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga.Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Dekonsentrasi, SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada gubernur dan selanjutnya Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan dekonsentrasikepada menteri negara/pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang. Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden. C. DANA TUGAS PEMBANTUAN Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan yang dimaksud adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga untuk kegiatan yang bersifat fisik dan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan dana Tugas Pembantuan, SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota. Para Kepala Daerah kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang telah menugaskan. Pada akhirnya Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara nasional kepada Presiden.


11

2.3.2 PENDANAAN MELALUI ANGGARAN NON PEMERINTAH Strategi dan Rencana Pendanaan perlu disusun untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan selain dari anggaran pemerintah (APBN/APBD). Pendanaan tersebut perlu diidentifikasi misalnya dalam bentuk kerja sama kegiatan melalui hibah dari lembaga donor dan program Corporate Social Responsibilities (CSR) dari korporasi (termasuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL dari BUMN). A. LEMBAGA DONOR Lembaga donor yang membiayai kegiatan lingkungan umumnya dibagi kedalam 3 kelompok besar, yaitu yayasan swasta, lembaga multilateral, dan lembaga bilateral. Yayasan swasta yang dimaksud adalah yayasan (foundation) yang dimiliki oleh korporasi atau pemilik korporasi yang didirikan khusus untuk memberikan bantuan pendanaan dalam bidang pembangunan tertentu, termasuk bidang lingkungan. Beberapa yayasan swasta yang bekerja di Indonesia diantaranya adalah Ford Foundation, Packard Foundation, Walton Foundation, McArthur Foundation, Cargill Foundation, Toyota Foundation, Gates Foundation, dan lain-lain. Donor multilateral umumnya membiayai program pembangunan dengan cakupan geografis yang luas atau merefleksikan prioritas beberapa negara. Lembaga donor multilateral biasanya memiliki mekanisme atau prosedur yang rumit, memakan banyak waktu, sangat birokratis, dan persyaratan yang ketat. Beberapa contoh lembaga donor multilateral adalah Global Environment Facility (GEF), World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan beberapa lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Environment Programme (UNEP). Lembaga donor bilateral berasal dari negara-negara maju yang menyediakan bantuan langsung kepada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, melalui kedutaan besar masing-masing negara. Beberapa lembaga donor bilateral yang telah lama bekerja di Indonesia adalah USAID dari pemerintah Amerika, Australian AID (sebelumnya AUSAID) dari pemerintah Australia, GIZ dari pemerintah Jerman, JICA dari pemerintah Jepang, DANIDA dari pemerintah Denmark, dan CIDA dari pemerintah Kanada. Penggunaan dana ini untuk pengelolaan kawasan konservasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. B. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Konsep ini mendorong perusahaan untuk tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line yaitu kondisi finansial saja, tapi harus berpijak pada 12


triple bottom lines, yaitu finansial, sosial, dan lingkungan yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan 3P, yaitu Profit, People, dan Planet. Di Indonesia, CSR merupakan kewajiban sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.Sementara Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas hanya memberi kewajiban CSR pada Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Terdapat juga ketentuan khusus bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yaitu Peraturan Menteri (Permen) Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Permen ini mewajibkan BUMN (Perusahan Umum dan Persero) untuk melaksanakan PKBL. Peraturan Menteri BUMN ini bahkan menyebutkan bahwa BUMN harus mengalokasikan dana untuk PKBL sebesar maksimal 2% dari laba perusahaan setelah pajak. Penggunaan dana ini untuk pengelolaan kawasan konservasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 2.3.3 PROPOSAL RENCANA KEGIATAN Pengelola kawasan konservasi dapat menyusun dan mengajukan proposal rencana kegiatan dalam mengakses sumber dana non APBN/APBD. Proposal kegiatan yang diajukan harus merujuk kepada rencana pengelolaan dan setidaknya memuat analisa kebutuhan, tujuan, keluaran, rancangan dan rencana kegiatan, dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). Perlu digarisbawahi bahwa kerja sama dengan pihak ketiga tidak harus dilakukan oleh pengelola dana kawasan konservasi. Sistemika proposal setiap lembaga mitra dapat saja berbeda satu sama lain, namun secara umum format proposal kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 5. Berikut beberapa tahapan utama dari proses persetujuan usulan pendanaan seperti yang dirangkum oleh Brown dan Dunais (2005): 1. Tahap Pra-pendanaan. Dalam tahap ini diperlukan penilaian dan pembahasan awal terhadap lembaga donor. Lembaga donor umumnya mempublikasikan kriteria persyaratan dan evaluasi, serta tenggat waktu pengajuan usulan. 2. Tahap Pengembangan Konsep. Pada tahap ini lembaga donor mungkin akan melakukan peninjauan gagasan yang Panduan Pendanaan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

13

diusulkan oleh calon penerima potensial. Beberapa lembaga donor menyediakn bantuan teknis atau dana perencanaan dalam fase ini, khususnya untuk mitra yang telah mapan. 3. Tahap Usulan Proyek. Dalam tahap ini dilakukan pengajuan proposal secara resmi untuk dilakukan peninjauan kembali. Kemungkinan akan banyak dilakukan pembahasan terhadap berbagai hal dalam fase ini, khususnya pada saat mulai bergerak dari proses usulan ke proses perencanaan kerja. 4. Tahap Pengesahan Formal dan Implementasi. Setelah disetujui, berbagai aspirasi dari penerima dana maupun lembaga donor dituangkan dalam dokumen resmi, yang antara lain memuat kesepakatan anggaran, hasil-hasil yang diharapkan, dan tanggungjawab staf. 5. Tahap Pemantauan dan Evaluasi. Selama fase implementasi berlangsung, lembaga donor akan melakukan pemantauan terhadap kegiatan, prosedur, dan hasil-hasil kegiatan. Proses ini dapat meliputi kunjungan tidak resmi ke lokasi,self-evaluation, pemeriksaan formal, dan evaluasi eksternal. 2.3.4 RENCANA BISNIS KAWASAN KONSERVASI Pada peringkat hijau ini, pengelola sebaiknya mulai menyusun strategi dan rencana pendanaan atau rencana bisnis (bussniess plan) dalam pengembangan pengelolaan kawasan konservasi yang dikelolanya. Rencana bisnis menjelaskan tentang unit organisasi pengelola kawasan, termasuk visi, misi, kegiatan utama, dan keunggulan kompetitif kawasan. Penjelasan tentang hal-hal tersebut pada dasarnya sudah terdapat pada dokumen rencana pengelolaan. Rencana bisnis juga menjelaskan analisis pasar, analisis SWOT, dan yang terpenting adalah memberikan proyeksi pendanaan/keuangan. Proyeksi keuangan menjelaskan jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran untuk membiayai pengelolaan kawasan. KKPD Nusa Penida adalah salah satu kawasan yang telah mengembangkan rencana bisnis dengan menggunakan Palo Alto Software. Template Strategi dan Rencana Pendanaan (Rencana Bisnis) dapat dilihat pada Lampiran 4. 2.4 PENDANAAN PADA PERINGKAT BIRU Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi pada peringkat biru merupakan kawasan konservasi yang dikelola optimum. Pada tingkatan ini memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu (i)Penataan batas Kawasan; (ii)Kelembagaan; (iii)Pengelolaan sumberdaya kawasan; dan (iv)Pengelolaan sosial, ekonomi dan budaya. Dukungan pembiayaan pengelolaan (pendanaan berkelanjutan) dalam pengelolaan kawasan konservasi pada peringkat biru E-KKP3K disajikan pada tabel di bawah ini. 14


Tabel 3. Evaluasi Evaluasi Pendanaan Berkelanjutan pada Peringkat Biru Tabel 3. Pendanaan Berkelanjutan pada Peringkat Biru Peringkat Biru

Pertanyaan Apakah anggaran pengelolaan kawasan telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan?

Alat Verifikasi Laporan pelaksanaan kegiatan dan sumber pendanaan.

Penjelasan Alat Verifikasi Sumber pendanaan anggaran pengelolaan selain melalui APBD/APBN dan bantuan pendanaan, dapat berasal dari:  Kerjasama (NGO,CSR, PKBL, Hibah)  Pengembangan sumber pembiayaan alternatif (PES, user fee, dll) yang sah sesuai peraturan peraturan Perundangundangan  meningkatkan Unit organisasi pengelola KKP menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar fleksibel dalam menggali sumber-sumber pendanaan secara mandiri

Pada peringkat biru, komponen pendanaan mencakup biaya operasional,

biaya

investasi

berkala

untuk

pemeliharaan

dan

peningkatan kapasitas SDM pengelolaan, dan biaya investasi untuk sarana dan prasarana. Berikut rincian pendanaan yang dapat dijadikan acuan prioritas pada peringkat ini: 1. Biaya Operasional kantor dan pengelolaan bersama 2. Biaya Penguatan Kelembagaan (Unit Organisasi dan SDM) 3. Biaya Pengawasan (patroli, pos jaga, dsb) 4. Biaya Public Awareness 5. Biaya Riset dan Edukasi 6. Biaya Monitoring Biofisik, sosial, budaya dan ekonomi 7. Biaya Penguatan Masyarakat (langsung ke nelayan, pemuda, ibu rumah tangga, dsb) 8. Biaya Pelatihan SDM dan Peningkatan kapasitas 9. Biaya Pemeliharaan infrastruktur 10. Biaya Perlindungan populasi dan habitat 11. Biaya Pengelolaan wisata atau perikanan 12. Biaya Peninjauan dokumen perencanaan (evaluasi). 13. Biaya Kantor Utama Panduan Pendanaan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

15

Pada peringkat biru, komponen pendanaan mencakup biaya operasional, biaya investasi berkala untuk pemeliharaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan, dan biaya investasi untuk sarana dan prasarana. Berikut rincian pendanaan yang dapat dijadikan acuan prioritas pada peringkat ini: 1. Biaya Operasional kantor dan pengelolaan bersama 2. Biaya Penguatan Kelembagaan (Unit Organisasi dan SDM) 3. Biaya Pengawasan (patroli, pos jaga, dsb) 4. Biaya Public Awareness 5. Biaya Riset dan Edukasi 6. Biaya Monitoring Biofisik, sosial, budaya dan ekonomi 7. Biaya Penguatan Masyarakat (langsung ke nelayan, pemuda, ibu rumah tangga, dsb) 8. Biaya Pelatihan SDM dan Peningkatan kapasitas 9. Biaya Pemeliharaan infrastruktur 10. Biaya Perlindungan populasi dan habitat 11. Biaya Pengelolaan wisata atau perikanan 12. Biaya Peninjauan dokumen perencanaan (evaluasi). 13. Biaya Kantor Utama 14. Biaya Papan Informasi 15. Biaya Pos Monitoring 16. Biaya Operasional Jetty 17. Biaya Kapal Pengawas 18. Biaya Kapal Monitoring 19. Biaya Produk Informasi 20. Biaya Sarana Pengawasan (Alat Komunikasi dsb) 21. Biaya Sarana Penelitian 22. Biaya Sarana Pendidikan 23. Biaya Sarana Wisata Pada level biru, selain mengembangkan program kemitraan dengan lembaga lain seperti yang telah dimulai di level hijau, pengelola juga mulai mengembangkan sumber pendapatan lainnya seperti tiket masuk kawasan (entrance fee), pengalihan utang untuk lingkungan (Debt-for-Nature Swaps (DNS), pasar karbon (carbon market), pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Services), Biodiversity offset, dan denda kerusakan lingkungan. Ilustrasi perkiraan biaya pengelolaan pada peringkat biru (skenario optimum) dapat di lihat pada Lampiran 1.

16


2.4.1 RETRIBUSI KAWASAN Retribusi kawasan konservasi diterjemahkan dalam kerangka regulasi sebagai pungutan oleh pemerintah terhadap masyarakat, yaitu sebagai retribusi untuk pemerintah daerah dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemerintah pusat. Proses penentuan retribusi harus melalui Peraturan Daerah (Perda) bagi kawasan yang di kelola oleh Pemda, sementara untuk kawasan nasional mesti melalui Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peraturan tentang retribusi diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sementara pengaturan tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Namun terdapat pengecualian jika unit pengelola telah membentuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimana Kepala Daerah bisa menetapkan tarif tiket masuk melalui Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala SKPD atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, dan asas keadilan dan kepatutan; dan kompetisi yang sehat. Tahapan penentuan tarif layanan BLU/BLUD adalah sebagai berikut: 1. Tarif layanan diusulkan oleh pimpinan BLU kepada menteri/pimpinan lembaga/ kepala SKPD. 2. Usul tarif layanan dari Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya. Khusus BLUD, Kepala Daerah menyampaikannya kepada pimpinan DPRD. 3. Kepala daerah dalam menetapkan besaran tarif dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari: a. pembina teknis; b. pembina keuangan; c. unsur perguruan tinggi; d. lembaga profesi. 2.4.2 BADAN LAYANAN UMUM Pada peringkat hijau, unit organisasi pengelola kawasan konservasi diarahkan untuk mengembangkan Pola Pengelolaan Keuangan dalam bentuk BLU/BLUD. BLU/BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.


17

Pengembangan BLU/BLUD menjadikan pengelola dapat merekrut staf bukan hanya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tapi juga Non-PNS profesional sesuai kebutuhan. Terdapat tiga jenis persyaratan penerapan BLU/BLUD, yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods) yang berhubungan dengan hal-hal berikut: a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas; b. kuantitas pelayanan masyarakat; c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian; d. masyarakat atau layanan umum; dan/atau e. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau f. pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan teknis terpenuhi apabila: a. Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU/BLUD; b. kinerja keuangan pengelola kawasan yang sehat. Sementara persyaratan administratif terpenuhi, apabila unit pengelola membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi: a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan b. Manfaat bagi masyarakat; c. Pola tata kelola; d. Rencana strategis bisnis; e. Stan dar pelayanan minimal; f. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan g. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

2.4.3 REFERENSI MEKANISME LAIN Sebagai acuan bagi pengelola kawasan, terdapat beberapa mekanisme sumber pendapatan lain yang sudah diimplementasikan di beberapa negara seperti pengalihan utang untuk lingkungan (Debt-for-Nature Swaps/DNS), pasar karbon (carbon market), pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Service/PES), denda kerusakan lingkungan, dan Biodiversity Offset. Namun demikian, mekanisme ini membutuhkan upaya ekstra dan melibatkan beberapa kementerian terkait, seperti Menteri Koordinator, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis lainnya. Karena itu mekanisme ini lebih bersifat referensi untuk pengelolaan kawasan masa depan (futuristic). A. PENGALIHAN UTANG UNTUK LINGKUNGAN Pengalihan utang untuk lingkungan (Debt-for-Nature Swaps/DNS) adalah mekanisme pertukaran utang dengan ekuitas atau dana dalam mata uang lokal untuk pembiayaan suatu program lingkungan. Terdapat dua tipe DNS, yaitu bilateral DNS dan three-party DNS. Bilateral DNS hanya melibatkan dua pemerintahan dimana negara pemberi utang (kreditor) menghapuskan sebagian hutang pemerintah negara yang berutang (debitor) memberikan komitmen terhadap penyelamatan lingkungan. Sebagai dan sebagai gantinya negara debitor memberikan komitmen terhadap penyelamatan contoh, Sebagai pemerintah Serikat menghapus sebagian utangutang lingkungan. contoh,Amerika pemerintah Amerika Serikat menghapus sebagian pemerintah Jamaika dan memperkenankan pembayaran utang dana melalui pemerintah Jamaika dan memperkenankan pembayaran utang melalui nasional dana nasional untuk membiayai untuk membiayai konservasi lingkungan.konservasi lingkungan. Mekanisme bilateral DNS digambarkan dalam diagram berikut: Mekanisme bilateral DNS digambarkan dalam diagram berikut: Kreditor Pemerintah

USD 500.000

Debitor Pemerintah

USD 250.000

Alokasi pembiayaan dalam mata uang lokal yang jumlahnya setara dengan

Program Konservasi Lingkungan

USD 250.000

Gambar 2. Mekanisme Bilateral DNS

Gambar 2. Mekanisme Bilateral DNS

Dalam pembentukan BLU, pengelola kawasan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sementara untuk pembentukan BLUD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Beberapa format tentang BLUD dapat dilihat pada Lampiran 6 – Lampiran 11.

Tipe three-party DNS melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini

Tipe three-party DNS melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini organisasi lingkungan organisasi lingkungan seperti CI, TNC, dan WWF. Dalam Three-party seperti CI, TNC, dan WWF. Dalam Three-party DNS, organisasi lingkungan berperan sebagai DNS, organisasi lingkungan berperan sebagai donor yang membeli utang donor yang membeli utang dari komersial bank di pasar sekunder. Organisasi lingkungan dari komersial bank di ke pasar sekunder. Organisasi ini ini kemudian mentransfer utang negara yang berutang (debitor)lingkungan dan sebagai gantinya kemudian mentransfer utangmelakukan ke negara yang lingkungan berutang (debitor) dan negara debitor tersebut setuju untuk kebijakan atau menempatkan gantinya fund) negara debitor setuju untuk melakukan danasebagai abadi (endowment untuk tujuan tersebut program konservasi. Mekanisme kerja threepartykebijakan DNS digambarkan padaatau bagan berikut: lingkungan menempatkan dana abadi (endowment fund) untuk tujuan program konservasi.

18


Mekanisme kerja three-party DNS

digambarkan pada bagan berikut:


Lembaga Kreditor

USD 650.000

Organisasi

19

kebijakan lingkungan atau menempatkan dana abadi (endowment fund) untuk tujuan program konservasi.

Mekanisme kerja three-party DNS

digambarkan pada bagan berikut: Lembaga Kreditor

USD 650.000 USD 100.000

Debitor Pemerintah

Endowment Fund dalam mata uang lokal setara dengan USD250.000

Organisasi Lingkungan Trust Fund

Program Konservasi Lingkungan Gambar 3. Mekanisme Kerja Three-party DNS

Gambar 3. Mekanisme Kerja Three-party DNS

Salah satu implementasi DNS di Indonesia adalah Tropical Forest Action DNS for Sumatera (TFCA-Sumatera) SalahConservation satu implementasi di Indonesia adalah Tropicalyang Forestditandatangani Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2009 di Jakarta. Pemerintah Amerika Serikat sepakat untuk menghapus hutang luar negeri Indonesia, sebesar hampir 20 juta dolar AS selama 8 tahun. Sementara Pemerintah Indonesia menyalurkan dana pembayaran hutangnya bukan ke Pemerintah Amerika Serikat namun dialihkan untuk mendukung penyediaan dana hibah bagi perlindungan dan pebaikan hutan tropis Indonesia. Kesepakatan yang merupakan pengalihan hutang (debt-swap) ini terlaksana dengan melibatkan dua Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pelaksana kegiatan (swap partner) yaitu Conservation International (CI) dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) yang masing-masing berkontribusi sebesar $1 juta. Untuk mewujudkan skema DNS langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pembahasan skema Debt Swap yang dipimpin Menko Perekonomian. 2. Pihak kreditor menyampaikan usulan secara resmi. Perlu digarisbawahi bahwa usulan formal pengurangan utang melalui skema DNS ini tidak berasal dari pemerintah Indonesia sebagai debitor sebab jika hal ini dilakukan dapat diartikan oleh dunia internasional bahwa Indonesia sedang tidak mampu membayar utang. 3. Kementerian Keuangan melakukan pembahasan teknis perjanjian dengan pihak kreditor. 4. Kementerian/Lembaga sebagai pelaksana kegiatan akan melaksanakan kegiatan sesuai perjanjian debt swap yang dilakukan melalui mekanisme APBN. 5. Penghapusan utang akan diberikan ketika kegiatan telah melalui tahapan implementasi, evaluasi akhir, dan proses audit berdasarkan sistem pengelolaan APBN yang berlaku.

B. PASAR KARBON Pasar karbon (carbon market) adalah salah satu instrumen ekonomi yang berperan 20


penting memberikan insentif bagi kegiatan mitigasi perubahan iklim. Dalam pasar karbon, yang diperdagangkan sesungguhnya adalah hak atas emisi gas rumah kaca dalam satuan setara-ton-CO2 (ton CO2 equivalent). Hak disini dapat berupa hak untuk melepaskan gas rumah kaca ataupun hak atas penurunan emisi gas rumah kaca. Pasar karbon berdasarkan dasar pembentukannya terdiri atas pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) dan pasar karbon wajib (compliance market). Pasar karbon sukarela menggunakan mekanisme dengan system crediting atau sering juga disebut baseline-and-crediting. Dalam mekanisme ini, penurunan emisi adalah selisih dari skenario emisi tanpa adanya proyek penurunan emisi (baseline) dengan emisi aktual setelah adanya proyek. Komoditi yang diperdagangkan adalah penurunan emisi yang telah disertifikasi berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di pasar tersebut. Komoditi ini disebut juga sebagai kredit karbon dimana satu unit kredit karbon biasanya setara dengan penurunan emisi satu ton karbon dioksida. Kredit yang dihasilkan dari suatu proyek yang sudah terverifikasi dapat dijual dan digunakan oleh pembeli (buyer) untuk memenuhi target penurunan emisi atau bahkan untuk menjadikan kegiatan yang dilakukan pembeli menjadi “netral karbon” (carbon neutral) atau “nol emisi” (zero emission). Beberapa program sertifikasi kredit karbon untuk pasar sukarela adalah Verified Carbon Standard (VCS), the Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA), Gold Standard (GS),Plan Vivo, Panda Standard, American Carbon Registry, dan sebagainya. Mekanisme sistem kredit untuk pasar karbon sukarela menurut DNPI (2013) secara umum mempunyai tahapan sebagai berikut: 1. Tahap pengusulan, dimana proyek menyusun dokumen usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tahap validasi, dimana kesesuaian dokumen usulan dengan persyaratan dan ketentuan diperiksa. 3. Tahap registrasi, dimana proyek dinyatakan memenuhi syarat dan dicatat sebagai peserta skema crediting bersangkutan. 4. Tahap verifikasi, dimana hasil penurunan emisi dalam suatu periode tertentu diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya. 5. Tahap penerbitan kredit karbon, dimana sejumlah kredit karbon diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi. Pasar karbon wajib (compliance market) adalah kebalikan dari pasar karbon sukarela, terbentuk karena ada kebijakan yang mewajibkan pengurangan dan atau pembatasan jumlah emisi gas rumah kaca, seperti kewajiban yang diatur dalam Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (legally binding) bagi negara-negara yang meratifikasinya dan mewajibkan negara-negara maju (Annex-1) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif sebesar 5,2% selama 5 tahun, antara 2008-2012, dibandingan dengan emisi tahun 1990. Panduan Pendanaan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

21

Protokol Kyoto memungkinkan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang dalam mengurangi gas rumah kaca, yaitu melalui mekanisme Clean Development Mechanism (CDM). Dengan mekanisme ini, negara maju yang belum berhasil mencapai target emisi karbon dapat menggantinya dengan melaksanakan ‘proyek karbon’ di negara berkembang, seperti proyek renewable energy (pembangkit listrik tenaga air, angin, matahari), proyek efisiensi energi, proyek konservasi lingkungan, dan sebagainya. Jumlah gas rumah kaca yang berhasil dicegah untuk tidak lepas ke atmosfir melalui proyek CDM di negara berkembang tersebut kemudian dijadikan sebagai ‘kredit karbon’ oleh negara maju. Kredit karbon selanjutnya diperhitungkan dalam pencapaian negara maju terhadap target emisi karbon.Sertifikasi untuk pasar karbon wajib dalam kerangka Protokol Kyoto dikeluarkan oleh Dewan Eksekutif Clean Development Mechanism (CDM) dalam bentuk Certified Emission Reductions (CER) atau sertifikat pengurangan karbon. C. PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN Pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Service/PES) adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup yang bersifat sukarela.Dalam sebuah transaksi PES, pemanfaat dari jasa lingkungan membayar atau menyediakan bentuk lain imbalan kepada pemilik lahan atau orang yang berhak menggunakan lingkungan tersebut (lahan atau air tawar, laut), untuk mengelola lingkungan sedemikian rupa sehingga menjamin jasa lingkungan. Salah satu contoh penerapan PES di Indonesia adalah jasa pemanfaatan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau, Provinsi Banten. Pemanfaat dalam kasus ini adalah PT. Krakatau Tirta Industri (KTI) yaitu perusahaan air minum yang memanfaatkan air baku dari Sungai Cidanau untuk memproduksi air bersih. Sementara penyedia jasa lingkungan dalam hal ini adalah masyarakat yang tinggal di hulu DAS Cidanau, yaitu masyarakat Desa Cibojong dan Desa Citaman (dalam perkembanggannya Desa Cibojong diganti dengan Cikumbueun karena melanggar kesepakatan). Di antara pemanfaat dan penyedia jasa lingkungan terdapat Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) sebagai mediator transaksi sekaligus sebagai lembaga pengelola DAS Cidanau yang struktur kepengurusannya terdiri dari instansi pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat. PT. KTI sebagai pemanfaat (buyer) sepakat untuk dengan sukarela (voluntary) membayar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun dengan masa perjanjian pembayaran jasa lingkungan selama 5 (lima) tahun. Manfaat yang diperoleh PT. KTI dari transaksi ini adalah mengatasi penurunan debit air sungai Cidanau yang disebabkan oleh degradasi di hulu DAS Cidanau. Sementara masyarakat desa sebagai penyedia (seller/ provider) menerima pembayaran sebesar Rp. 1.200.000,-/ha dengan masa perjanjian pembayaran jasa lingkungan selama 5 (lima) tahun. FKDC sebagai mediator memperoleh

15% dari nilai transaksi yang digunakann untuk biaya pengelolaan jasa lingkungan, termasuk menyalurkan pembayaran dari PT. KTI kepada masyarakat desa. Tahapan umum dalam penerapan PES adalah sebagai berikut: Tahap 1: Mengenali permintaan, menetapkan tujuan, dan menentukan nilai - Menelaah kebutuhan dengan pertimbangan sosial ekonomi dari calon pembeli tertentu (komersial dan perorangan) akan jasa lingkungan tertentu - Menetapkan, mengukur, dan melakukan penilaian atas jasa lingkungan tertentu maupun mengenali ancaman pada waktu ini dan mendatang - Menentukan apakah PES merupakan alat kebijakan yang tepat, dan alat-alat lain apa saja yang akan diperlukan - Menetapkan tujuan - Menentukan nilai ekonomi dan nilai jual melalui penilaian lingkungan Tahap 2: Menilai kemampuan dan kelayakan kelembagaan & teknis - Menilai segi hukum, kebijakan, dan kepemilikan lahan - Memeriksa kebijakan yang ada mengenai PES, misalnya pengguna lahan seharusnya dapat menerima imbalan dan pembeli seharusnya memberi imbalan (dan jika ada kewajiban pungutan, biaya atau pajak, itu semua seharusnya dapat diakses dalam program PES) - Melakukan survei atas jasa penunjang dan organisasi penunjang PES yang tersedia Tahap 3: Menetapkan kerangka kelembagaan & perjanjian - Merancang rencana pengelolaan, usaha, dan komunikasi - Menetapkan kerangka kelembagaan berdasarkan lembaga-lembaga yang ada, mencari cara lain untuk mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kemampuan apabila diperlukan - Menentukan cara pemberian imbalan yang tepat dan adil berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi dan sosial budaya - Menyusun model perjanjian dan dokumen operasional lain Tahap 4: Pelaksanaan - Komunikasi, pemasaran, negosiasi dan pendaftaran perjanjian - Melaksanakan pemantauan dan pembuktian - Melaksanakan pembiayaan dan pembayaran D. DENDA KERUSAKAN LINGKUNGAN Denda bagi perusak atau pencemar lingkungan merupakan salah satu penerapan dari

22



23

prinsip Polluter Pay (polluter pays principle).Prinsip polluter pays adalah siapapun harus bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan dan harus menanggung biaya yang terkait dengan kerusakan tersebut (UNEP, 1995). Prinsip ini bukan hanya prinsip yang baik bagi pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan tapi juga merupakan perluasan dari prinsip dasar kejujuran dan keadilan: orang harus bertanggungjawab terhadap aksinya. Di Indonesia, denda terhadap pencemar dan perusak lingkungan diatur dalam UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Undang-Undang ini, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana denda paling sedikit Rp 3 milyar dan paling banyak Rp 10 milyar (Pasal 98). Namun jika hal tersebut dilakukan karena kelalaiannya atau tidak disengaja maka akan dipidana denda paling sedikit Rp 1 milyar dan paling banyak Rp 3 milyar (Pasal 99). Selain Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat juga pidana denda pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-Undang Perikanan ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya dipidana denda paling banyak Rp 1,2 milyar (Pasal 84). Salah satu kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tumpahan minyak adalah tumpahan minyak dari Kapal Tanker Exxon Valdez di Selat Prince William, Alaska, Amerika, tahun 1989. Kapal tanker ini menumpahkan 260.000-750.000 barel (41.000 -119.000 m3 ) minyak mentah. Sebagai konsekuensi, Pengadilan Amerika kemudian menjatuhkan hukuman denda kepada perusahaan Exxon dengan rincian sebagai berikut: - $150 juta denda pidana, dimana $12 juta diantaranya diserahkan kepada the North American Wetlands Conservation Fund. - $100 juta ganti rugi pidana untuk Pemerintah Federal dan Negara Bagian Alaska, digunakan untuk menangani sumber daya ikan, satwa langka, dan lahan yang terkena tumpahan minyak. - $900 juta untuk memperbaiki sumber daya yang menderita kehilangan atau penurunan substansial akibat tumpahan minyak, termasuk untuk kegiatan monitoring, penelitian, dan untuk perlindungan habitat di wilayah tumpahan minyak.

24


E. BIODIVERSITY OFFSET Biodiversity offset adalah hasil konservasi terukur yang dihasilkan oleh kegiatan yang dimaksudkan untuk memberi kompensasi bagi dampak residual biodiversitas dari proyek pembangunan dan tetap berlangsung setelah upaya pencegahan dan mitigasi yang tepat dilaksanakan (Business and Biodiversity Offset Program, 2009). Tujuan akhir dari biodiversity offset adalah agar tidak terjadi kehilangan bersih (no net loss) dan lebih disukai memperoleh keuntungan bersih (net gain) dari sisi komposisi spesies, struktur habitat, fungsi ekosistem, dan pemanfaatan oleh masyarakat serta nilai budaya yang terkait dengan biodiversitas. Gagasan biodiversity offset telah menciptakan kontroversi bagi sebagian masyarakat konservasi sebab ada kekhawatiran bahwa penggunaan skema ini dapat mendorong pemerintah untuk tetap mengizinkan proyek-proyek yang memiliki dampak serius terhadap biodiversitas selama proyek tersebut menawarkan kompensasi dan membolehkan perusahaan meninggalkan dampak signifikan di areal proyek sepanjang perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan konservasi di tempat lain. Oleh karena itu penerapan biodiversity offset harus secara ketat mentaati hirarki mitigasi (mitigation hierarchy) yang menempatkan biodiversity offset sebagai benteng terakhir (the last resort), setelah semua upaya yang mungkin telah dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan dampak dari proyek pembangunan dan kemudian merestorasi biodiversitas di areal proyek. Hirarki mitigasi tersebut diatas telah dikembangkan oleh Business and Biodiversity Offset Program (BBOP) sebagi berikut: 1. Menghindari (avoidance), yaitu upaya untuk menghindari terjadinya dampak permulaan dari proyek pembangunan, seperti kehati-hatian dalam penempatan elemen-elemen infrastruktur. Hal ini dilakukan agar proyek betul-betul dapat menghindari terjadinya dampak terhadap komponen-komponen tertentu dari biodiversitas. 2. Minimalisasi (minimalization), yaitu upaya untuk mengurangi durasi, intensitas, dan atau perluasan dampak (termasuk dampak langsung, tidak langsung, dan dampak kumulatif ) yang tidak bisa dihindari sepenuhnya, sepanjang bisa dilakukan secara praktis. 3. Rehabilitasi/perbaikan (rehabilitation/restoration), upaya untuk merehabilitasi ekosistem terdegradasi atau memperbaiki ekosistem yang sudah terbuka sebagi dampak yang sepenuhnya tidak bisa dihindari dan atau diminimalkan. 4. Offset, yaitu tindakan untuk mengkompensasi semua residual signifikan, dampak serius yang tidak bisa dihindari, diminimalkan, dan atau direhabilitasi/diperbaiki, dalam rangka mencapai kondisi tidak ada kehilangan bersih (no net loss) atau memperoleh keuntungan bersih (net gain) bagi keanekaragaman hayati.


25

Hirarki mitigasi diatas menunjukan bahwa biodiversity offset bukanlah langkah pertama, melainkan langkah terakhir dalam proses mitigasi biodiversitas yang merupakan dampak dari proyek pembangunan. Dengan kata lain, biodiversity offset adalah the last resort atau benteng terakhir. Contoh penerapan Biodiversity Offset adalah di Pulau Barrow, Australia. Joint Venture Gordon yang terdiri dari korporasi Chevron, Shell, dan ExxonMobil telah mendapat persetujuan untuk melaksanakan prosesing gas di Pulau ini. Akan tetapi Pulau Barrow adalah kawasan konservasi nilai konservasi cukup signifikan. Untuk mengganti dampak biodiversitas ini, joint venture sepakat untuk melakukan investasi sebesar $43 juta selama 30 tahun untuk membiayai inisiatif-inisiatif mengkonservasi populasi penyu dan spesies langka lainnya di pulau tersebut. Menurut kesepakatan tersebut, inisiatif konservasi akan dikelola oleh sebuah Komite Eksekutif yang dibentuk oleh pemerintah dan perwakilan perusahaan. Kegiatan yang akan dilakukan termasuk survey, monitoring, dan penelitian populasi penyu; mitigasi kehilangan penyu dengan mengurangi gangguan pada habitat makan (feeding ground) dan tempat berkembangbiak; dan melakukan kegiatan outreach guna mendukung perlindungan penyu.

26


BAB III

DANA WALI AMANAH

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 diterbitkan untuk mengatur pembentukan Dana Perwalian (Trust Fund) oleh Kementerian/Lembaga sebagai financing vehicle bagi pembiayaan pembangunan termasuk pengelolaan KKP. Trust Fund merupakan bagian dari sistem keuangan pemerintah, dibentuk untuk mendanai kegiatan yang merupakan prioritas dan mendukung capaian target pemerintah. Dengan demikian Trust Fund sebagai instrumen pendanaan dirancang untuk menampung kontribusi dan partisipasi pihak swasta, publik, hibah asing yang semuanya merupakan pelengkap bagi pendanaan Kawasan Konservasi Perairan yang dianggarkan oleh Kemenhut, KemenKP dan pemerintah daerah. Sebelum dikeluarkannya Perpres ini, beberapa lembaga telah menginisiasi pembentukan Trust Fud meskipun tanpa landasan hukum yang kuat. Beberapa lembaga multilateral seperti World Bank, UNDP, dan ADB berperan sebagai trustee, yaitu pengelola dana Trust Fund yang bersumber dari satu atau beberapa donor. Selain itu trustee melakukan pengelolaan operasional, termasuk proses pengadaan, penarikan dana, pembayaran kepada pihak ketiga, dan pelaporan. Sementara pihak pemerintah dari kementerian/ lembaga memposisikan diri sebagai Steering Committee (Komite Pengarah) dengan tugas utama memberikan arahan strategis pada program kerja yang akan didanai. Dengan Perpres 80/2011, kelembagaan Trust Fund terdiri dari Majelis Wali Amanat (MWA) dan Pengelola Dana Amanat (PDA). Dengan demikian, tidak ada Komite Pengarah menurut Perpres ini tapi peran-peran Komite Pengarah dilakukan ke Majelis Wali Amanah. Majelis Wali Amanat dalam hal ini dipersamakan dengan Satuan Kerja (Satker) dari kementerian/lembaga dimana Ketua MWA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (eselon I) dan Seketaris MWA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (eselon II). Anggota MWA bisa terdiri dari Kementerian Keuangan, Bappenas, pejabat kementerian/lembaga terkait, pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan Dana Perwalian, dan/atau pihak yang ditunjuk oleh pemberi hibah. Secara rinci, tugas Majelis Wali Amanat adalah sebagai berikut: a. Menetapkan pengelola dana amanat b. Menetapkan program pengelolaan dana perwalian c. Melakukan penarikan dana hibah dari pemberi hibah d. Memerintahkan pembayaran dana perwalian kepada pihak-pihak yang terkait e. Melakukan proses pengadaan barang/jasa f. Mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja majelis Panduan Pendanaan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

27

wali amanat untuk penyaluran dana perwalian g. Mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja majelis wali amanat untuk penyaluran dana perwalian h. Menyusun laporan keuangan penyaluran dana perwalian. Sementara itu, Pengelola Dana Amanat dapat berupa Kementerian/Lembaga, Lembaga Multilateral, Organisasi Non Pemerintah, Badan Usaha Nasional, dan/atau Lembaga Keuangan Asing. Tugas Pengelola Dana Amanat adalah sebagai berikut: a. Menangani administrasi dan keuangan Dana Perwalian sesuai dengan prinsipprinsip pengelolaan administrasi dan keuangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah b. Melaporkan penanganan administrasi dan keuangan Dana Perwalian kepada Majelis Wali Amanat. c. Melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang terkait atas perintah Majelis Wali Amanat. Trust Fund merupakan wujud pelaksanaan Jakarta Commitment yaitu tekad Pemerintah Indonesia dalam mengelola dan mengkoordinasikan dana hibah asing secara lebih efektif, leadership ada pada pemerintah, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil akhir. Hal ini berarti bahwa penyaluran dan pemanfaatan Dana Perwalian akan diselaraskan dengan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran Pemerintah. Penyelarasan ini dimungkinkan karena organ Trust Fund yaitu Majelis Wali Amanah sebagai pemegang otoritas pengelolaan Trust Fund tertinggi diangkat oleh Menteri Teknis. Melalui Trust Fund akan terjadi sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pendanaan dari berbagai sumber sebab keanggotaan Majelis Wali Amanah bukan hanya didominasi oleh satu kementerian teknis, melainkan bisa dari kementerian lain, LSM lokal dan internasional serta anggota lainnya. Sebagai rangkuman karakteristik Trust Fund menurut Perpres 80/2011 adalah sebagai berikut: - Pembentukan Trust Fund dilakukan oleh menteri setelah adanya komitmen pemberi hibah. - Menteri akan mengangkat ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat. Ketua dan sekretaris merupakan pejabat kementerian sementara anggota boleh dari pemangku kepentingan termasuk lembaga donor, LSM, dan lainnya. - Majelis Wali Amanat adalah satuan kerja (Satker) kementerian/lembaga yang berarti sebagai unit anggaran terkecil dalam system keuangan pemerintah. - Dana Perwalian tidak mengenal Komite Pengarah (Steering Committee) dimana fingsinya digantikan oleh Majelis Wali Amanat sebagai organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam Trust Fund.

-

Pengelola Dana Amanat menangani aspek administrasi dan keuangan termasuk melakukan pembayaran dan menyampaikan laporan penggunaan dana perwalian - Perjanjian hibah (grant agreement) menyediakan fleksibilitas yang ke Majelis Wali Amanat. PDA bisa berupa lembaga multilateral, Badan Usaha tinggi. Perjanjian ini menyediakan ruang bagi lembaga donor untuk Nasional seperti bank komersial, kementerian/lembaga, LSM, dan lembaga menetapkan calon penerima dana hibah luar negeri, lokasi kegiatan, keuangan asing. Peran ini berbeda dengan peran trustee pada lembaga Trust Fund kegiatan yang akan didanai dan lainnya berdasarkan kesepakatan sebelumnya. dengan hibah kementerian/lembaga. Halfleksibilitas ini dirancang untuk - Perjanjian (grant agreement) menyediakan yang tinggi. Perjanjian inimengakomodasi menyediakan ruang bagi lembaga donor untuk menetapkan calon penerima kepentingan kedua belah pihak. dana hibah luar negeri, lokasi kegiatan, kegiatan yang akan didanai dan lainnya Mekanisme penyaluran, penentuan kegiatan, dan operasional yang berdasarkan kesepakatan dengan kementerian/lembaga. Hal ini dirancang untuk didanai Dana Perwalian diputuskan dalam mekanisme partisipatif mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. berupa

Majelis

Wali

Amanat,

yang

menjamin

keterwakilan

para

Mekanisme penyaluran, penentuan kegiatan, dan operasional yang didanai Dana pemangku kepentingan. Mekanisme pengelolaan penerimaan dan Perwalian diputuskan dalam mekanisme partisipatif berupa Majelis Wali Amanat, yang pengeluaran Perwalian didesain untukpengelolaan fleksibel,penerimaan yang menjamin keterwakilanDana para pemangku kepentingan. Mekanisme memungkinkan pengalokasian ke berbagai lokasi geografis, berbagai dan pengeluaran Dana Perwalian didesain untuk fleksibel, yang memungkinkan pengalokasian berbagai lokasilokal, geografis, berbagai penerima kementerian), (pemerintah lokal, LSM, penerimake(pemerintah LSM, perusahaan, dan perusahaan, kementerian), dan berbagai jenis program selaras dengan arahan dari pihak berbagai jenis program selaras dengan arahan dari pihak pemberi dana pemberi dana (Donor). Sederhananya, mekanisme kerja Lembaga Wali Amanah dapat (Donor). Sederhananya, mekanisme kerja Lembaga Wali Amanah dapat dilihat pada diagram berikut: dilihat pada diagram berikut:

Majelis wali Amanat  Ketua: Eselon 1 (KPA)  Sekretaris: Eselon II (PPK)  Anggota: Kementerian/Lembaga, Donor, dll 1

Proposal

Kementerian/ Lembaga

Pemda

2

3

Perintah Bayar

Persetujuan

Pengelola Dana Amanat

4

PENGUSUL

LSM

Pembayaran

Swasta

Sumber: MPAG (2014)

Sumber: MPAG (2014)

Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan

telah

mengantisipasi

terwujudnya pendanaan yang berkelanjutan bagi pengelolaan KKP di Indonesia sebagai instrumen pelengkap pendanaan pemerintah. Melalui

28


Panduan Pendanaan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau 29

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengantisipasi terwujudnya pendanaan yang berkelanjutan bagi pengelolaan KKP di Indonesia sebagai instrumen pelengkap pendanaan pemerintah. Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KemenKKP bulan Maret tahun 2011 telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) dengan tugas utama merancang mekanisme serta insititusi yang dapat mewujudkan Pendanaan Berkelanjutan bagi pengelolaan KKP termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pokja memiliki keanggotaan lintas kementerian/lembaga seperti Kementerian Keuangan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Bappenas, begitu pula beberapa LSM serta pakar konservasi. Direktur KKJI sebagai ketua Pokja telah mendorong beberapa output penting seperti: 1. Perhitungan secara rinci tentang biaya pengelolaan kawasan konservasi yang diperlukan per tahunnya untuk level minimum, moderat maupun ideal bagi pengelolaan MPA yang ada di Indonesia saat ini. 2. Kajian terhadap Perpres No. 80/2011 tentang Dana Wali Amanat serta peraturanperaturan lain yang terkait dengannya, yang dituangkan dalam bentuk background paper. 3. Desain terperinci tentang kelembagaan dan kelengkapan tata kerja Trust Fund, yang tercermin dalam rancangan Struktur organisasi, Deskripsi Tugas pokok dan fungsi serta Mekanisme kerja. 4. Rancangan Standard Operating Procedures atau Manual Kerja untuk Majelis Wali Amanah (Ketua, Sekretaris, Anggota), trustee dan sekretariat pelaksana harian untuk pengadministrasian Dana Wali Amanah, Penyaluran dana berbasis pengajuan proposal kepada calon penerima hibah termasuk prosedur persetujuan dan mekanisme pertanggungjawabannya.

penetapan arahan strategis dan pelaksanaan operasional Trust Fund seperti penetapan kegiatan yang akan didanai. 3. Tingkat kepercayaan pemberi dana terhadap pengelola dana akan lebih tinggi karena akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program dan kegiatan melibatkan pihak selain pemerintah. Para wakil pemangku kepentingan diwakili dalam struktur berupa Majelis Wali Amanat, sehingga terlibat dalam penetapan arahan strategis dan operasionalisasi pendanaannya. Demikian juga adanya kewajiban pelaporan akan membuat seluruh organ kerja Trust Fund akan lebih transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan donor pemberi hibah akan efektifitas serta efisiensi penggunaan dana yang diberikannya. 4. Terbukanya kesempatan untuk penggalangan sumber-sumber dana untuk melengkapi pendanaan dari pemerintah.

Lembaga Wali Amanah yang sedang dikembangkan ini merupakan instrumen pendanaan tambahan yang memberikan manfaat penting bagi pencapaian komitmen pemerintah 20 (dua puluh) juta hektar pada tahun 2020 dan terkelolanya secara efektif kawasan konservasi perairan yang ada. Beberapa diantara manfaat tersebut adalah: 1. Pemerintah memiliki sumber dana tambahan selain APBN/APBD. Dana ini berasal dari bantuan hibah baik dari lembaga donor asing maupun dari dalam negeri. Sumber dana ini merupakan pelengkap bagi sumber pendanaan pemerintah yang sudah berjalan. Namun sumber dana tambahan ini tetap merupakan bagian dari sistem Pemerintah. 2. Pemerintah memiliki kesempatan untuk mensinkronkan program atau kegiatankegiatan yang akan didanai oleh Trust Fund dengan pengaturan struktur organisasi yang menempatkan kementerian sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam 30



31

BAB IV

PENUTUP

Suplemen Aspek Pendanaan Berkelanjutan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan informasi atau penjelasan yang melengkapi Pedoman Teknis E-KKP3K dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan berdasarkan indikator capaian pengelolaan kawasan konservasi yang dikembangkan. Suplemen ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengelola kawasan dalam megelola pendanaan pengelolaan kawasan menuju kawasan konservasi mandiri.

32



33

Kelompok Kerja (Pokja) Sustainable Financing, 2011. Perkiraan Biaya Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia. Jakarta.

Megawanto, R., 2014. Pendanaan Berkelanjutan Bagi Kawasan Konservasi Perairan. MPAG News Edisi April. Jakarta

MPAG, 2013. Bussiness Plan Kawasan Konservasi Daerah (KKPD) Nusa Penida – Penggunaan Palo Alto Software. Jakarta

Peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor PER.10/KP3K/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Dirjen KP3K.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

34 Panduan Pendanaan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Infrastruktur pengawasan (alat komunikasi, kapal) Infrastruktur penelitian Infrastruktur wisata Infrastruktur pendidikan

Penguatan institusi (unit organisasi, SDM-struktural, admin, teknisi, penyuluh, pengawas-pelatihan)

Monitoring ekosistem dan habitat


TOTAL BIAYA per tahun

Pengembangan dan Pemeliharaan a Training SDM dan peningkatan kapasitas b Peninjauan dokumen perencanaan dan update c Pemeliharaan infrastruktur

i

h

Operasional Pengelolaan a Perlindungan populasi dan habitat b Ekowisata atau perikanan c Pendidikan dan penyadaran masyarakat e Penelitian f Pengawasan (patroli, patroli bersama, pos pengawasan) g Pemberdayaan masyarakat (langsung ke istri nelayan, pemuda, dan nelayan) e Operasional kantor dan co-management

h j k l

Ops and Inv

Operational

Investment

Infrastruktur a Kantor utama b Pos Monitoring c Jetty d Kapal pengawas e Kapal monitoring f Papan informasi g Produk-produk informasi

S

225 300 695 1.220 6.770

725 2.300

500 1.825 200 250 615 1.065 5.840

400

150 275

150 225 300

100 100 100 100 350

200 100 100 50 2.350

800 200 200 350 250 50 50

100 400 150 150 100 900

100 100 100 100 250

150 100 100 50 2.150

750 150 150 350 250 50 50

100 350 100 150 100 800

250 350 945 1.545 8.945

850 2.900

500

300

250

150 150 150 150 400

250 150 150 100 3.500

1.000 250 250 700 500 100 50

100 500 150 150 100 1.000

Pengelolaan Optimum (juta rupiah) M L

1.000 3.750

750

350

350

200 200 200 200 500

330 300 200 200 5.080

1.250 400 400 1.050 750 150 50

100 600 200 150 100 1.150

300 400 1.334 2.034 12.014

H

200 250 615 1.065 2.890

500 1.825

300

225

150

100 100 100 100 250

0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -

225 300 695 1.220 3.520

725 2.300

400

275

150

100 100 100 100 350

0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -

250 350 945 1.545 4.445

850 2.900

500

300

250

150 150 150 150 400

0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -

300 400 1.334 2.034 5.784

1.000 3.750

750

350

350

200 200 200 200 500

Pengelolaan Medium (juta rupiah) S M L H

Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2013. Pengantar Pasar Karbon Untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Jakarta.

KATEGORI Investment

Brown, T. H dan Dunais, M.A., 2005. Pendanaan Konservasi Kelautan: Pedoman Dasar Bagi Indonesia. Cara Mendapatkan dan memanfaatkan Dana untuk Meningkatkan Konservasi Kelautan. USAID Coastal Resource Management Project II dan Shield of the Indonesian Seas Foundation. Jakarta.

KEGIATAN DATABASE AND PLANNING (INITIAL WORKS) a Database b Rencana Pengelolaan dan zonasi c Konsultasi Publik d Site plan e Rencana Tahunan

Lampiran 1. Perkiraan Ilustrasi Perkiraan BiayaKonservasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Lampiran 1. Ilustrasi Biaya Pengelolaan Kawasan Perairan Indonesia

Ariadi, K., 2002. Pemanfaatan Skema Debt Conversion Sebagai Upaya Pengurangan Utang Luar Negeri Pemerintah. Bappenas. Jakarta. 0 0 0 1.825

500 1.825

300

225

150

100 100 100 100 250

0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -

0 0 0 2.300

725 2.300

400

275

150

100 100 100 100 350

0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -

0 0 0 2.900

850 2.900

500

300

250

150 150 150 150 400

0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -

0 0 0 3.750

1.000 3.750

750

350

350

200 200 200 200 500

Pengelolaan Minimum (juta rupiah) S M L H

Lampiran 1

DAFTAR PUSTAKA

35

`

Lampiran 2. Template Format Isian rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampiran 2. Template Format Isian rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi

2.300 3.520 6.770 1.825 2.890 5.840 Minimum Medium Optimum

Besar

(juta rupiah)

Sedang

(juta rupiah)

Kecil

(juta rupiah)

Sumber: Kelompok Kerja (Pokja) Pendanaan Berkelanjutan, 2011 Sumber: Kelompok Kerja (Pokja) Pendanaan Berkelanjutan, 2011

36

3.750 5.784 12.014 2.900 4.445 8.945

Besar sekali

(juta rupiah)

3.750 2.034 6.230 2.300 1.220 3.250 Total Operational Total Ops dan Investasi Total investasi

1.825 1.065 2.950

Besar Sedang

(juta rupiah)

Kecil

(juta rupiah)

(juta rupiah)

2.900 1.545 4.500

Besar sekali

(juta rupiah)

`

FORMAT ISIAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2013


................................ 2012 Dinas Provinsi ............. Kepala Dinas Provinsi.............................. (.........................................) (..........................................)

Penjelasan nomor kolom: 1) diisi dengan nama menu dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan provinsi sesuai petunjuk teknis; 2) diisi dengan indikator kinerja; 3) diisi dengan nama dan uraian kegiatan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan provinsi sesuai petunjuk teknis; 4) diisi dengan jumlah volume kegiatan dan unit atau satuan untuk volume kegiatan; 5) diisi dengan harga satuan sesuai standar biaya yang berlaku di daerah bersangkutan; 6) diisi dengan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan; 7) diisi dengan alokasi dana alokasi khusus; 8) diisi dengan alokasi APBD yang besarnya paling sedikit 10% dari dana alokasi khusus; 9) diisi dengan jumlah untuk kolom (6), (7), dan (8).


37

Lampiran 3. Template Format Isian rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota Lampiran 3.

Template Format Isian rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota

FORMAT ISIAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

Mengetahui: Kepala Dinas Provinsi .............

................................ 2012 Kepala Dinas Kabupaten/Kota.................

(.........................................)

(............................................)

Penjelasan nomor kolom: 1) diisi dengan nama menu yang dipilih sesuai petunjuk teknis 2) diisi dengan indikator kinerja sesuai menu yang dipilih 3) diisi dengan nama dan uraian kegiatan yang dipilih sesuai petunjuk teknis 4) diisi dengan jumlah volume kegiatan dan unit atau satuan untuk volume kegiatan 5) diisi dengan harga satuan sesuai standar biaya yang berlaku di daerah bersangkutan 6) diisi dengan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan 7) diisi dengan alokasi dana alokasi khusus 8) diisi dengan alokasi APBD yang besarnya paling sedikit 10% dari dana alokasi khusus 9) diisi dengan jumlah untuk kolom (6), (7) dan (8).

Lampiran 4. Template Strategi dan Rencana Pendanaan

Lampiran 4. Template Strategi dan Rencana Pendanaan Ringkasan Eksekutif 1. Pendahuluan a. Visi b. Misi c. Indikator Keberhasilan 2. Ringkasan Organisasi Pengelola 3. Kegiatan Utama 4. Analisis Pasar a. Segmentasi pasar b. Strategi segmentasi pasar c. Analisis layanan 5. Strategi dan Implementasi a. Analisis SWOT b. Keunggulan kompetitif c. Strategi pemasaran d. Strategi pemungutan entrance fee (jika ada) 6. Proyeksi Pendanaan a. Pendapatan b. Biaya c. Surplus Sumber: - Business Plan – Palo Alto Software - Business Plan KKPD Nusa Penida

38



39

Lampiran 5. Template Proposal Kegiatan Lampiran 5. Template Proposal Kegiatan

Lampiran 6. Format BLUD-Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja Lampiran 6. TemplateBLUD-Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...............1 ...................................................................................... 2

Ringkasan Eksekutif 1. Latar Belakang o Deskripsi Permasalahan o Analisa Kebutuhan 2. Tujuan dan Sasaran 3. Keluaran dan Hasil 4. Rancangan Kegiatan 5. Rencana Kerja 6. Indikator dan rencana monitoring 7. Rencana Keberlanjutan 8. Ringkasan organisasi 9. Rencana Anggaran dan Biaya 10. Lampiran (analisa lengkap, kualifikasi, kerangka logika, dsb)

Sumber: Brown, T. H dan Dunais, M.A., 2005. Pendanaan Konservasi Kelautan: Pedoman Dasar Bagi Indonesia. Cara Mendapatkan dan memanfaatkan Dana untuk Meningkatkan Konservasi Kelautan. USAID Coastal Resource Management Project II dan Shield of the Indonesian Seas Foundation. Jakarta.

PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................................ 3 Jabatan : ........................................................................................ 4 Bertindak untuk dan : .........................................................................................5 atas nama Alamat : ......................................................................................... Telepon/Fax. : ..........................................................................................6 E-mail : ..........................................................................................7 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa .................8 sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. menerapkan standar pelayanan minimal; 2. meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat; 3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan; 4. menerapkan praktek bisnis yang sehat. melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui, Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

..............,. ...............................20....9 Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD ………………………………..

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.................

NIP.................

Keterangan: -----------------------------------1 diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota. 2 diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 3 diisi nama lengkap. 4 diisi jabatan selaku pimpinan SKPD atau Unit Kerja. 5 diisi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 6 diisi nomor telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 7 diisi e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 8 diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 9 diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

40



41

Lampiran 7. Format BLUD-Pernyataan Bersedia diaudit Secara Independen

FORMAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...............1

...................................................................... ............ PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan adminlstrasi dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...... Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,...................*bersedia untuk diaudit secara independen. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasatanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

...............................................20…..9

tanda tangan

SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

tanda tangan

(nama lengkap) NIP.................

(nama lengkap) NIP.................

Keterangan: -----------------------------------1 diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota. 2 diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 3 diisi nama lengkap. 4 diisi jabatan selaku pimpinan SKPD / Unit Kerja. 5 diisi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 6 diisi nomor telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 7 diisi e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 8 diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 9 diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.


42


FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA DAERAH UNTUK MENERAPKAN PPK-BLUD

2

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................................................................3 Jabatan : ............................................................................................4 Bertindak untuk dan : ............................................................................................5 atas nama Alamat : ............................................................................................ Telepon/Fax. : . ............................................................................................6 E-mail : ............................................................................................7

Mengetahui, Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

Lampiran 8. Format BLUD-Surat Permohonan Menerapkan PPK-BLUD Lampiran 8. Template BLUD-Surat Permohonan Menerapkan PPK-BLUD

Lampiran 7. Template BLUD-Pernyataan Bersedia diaudit Secara Independen

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .............1 Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD

Kepada : Yth. Gubernur/Bupati/Walikota3 ................................................ di ........................

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...... Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Ini kami mengajukan permohonan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Untuk mendukung permohonan tersebut bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan administratlf sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, yaitu: 1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat; 2. Pola Tata Kelola; 3. Rencana Strategis Bisnis; 4. Laporan Keuangan Pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;4 5. Standar Pelayanan Minimum; 6. Laporan audit/Surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.5 Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih. ................... .............................. .20....6 Pemohon, Mengetahui, Kepala SKPD/Unit Kerja Sekretaris Daerah/Kepala SKPD, yang akan menerapkan PPK-BLUD, (tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap) NIP................

(nama lengkap) NIP..................

Keterangan: 1 diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota 2 diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD 3 pilih salah satu. 4 pilih salah satu 5 diisi salah satu Laporan audit tahun terakhir atau kalau belum ada, Surat Pemyataan bersedia untuk diaudit secara independen, 6 diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat.



43

Lampiran 9. Format BLUD-Format Laporan Pendapatan

Lampiran 10. Format Surat Pernyataan Tangggung Jawab Lampiran 10. Template BLUD-Format Surat Pernyataan Tangggung Jawab

Lampiran 9. Template BLUD-Format Laporan Pendapatan FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ….1 ……………………………………………………………………2 LAPORAN PENDAPATAN BLUD……… TRIWULAN ............ TAHUN ....

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………………………..….1 ……………………………………………………………………2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD...... Triwulan ............ Tahun.........sebesar Rp........... (.........................................................), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami. Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami. Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD.......... ................... ...............................20....3 Pemimpin BLUD, ..........................

(tanda tangan)

................... ...............................20....3 Mengetahui, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)

(tanda tangan)


(nama lengkap) NIP..................4

Keterangan: 1 diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota 2 diisi nama BLUD. 3 diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat. 4 diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

(nama lengkap) NIP ..........4

Keterangan: 1 diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota 2 diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. 3 diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat dibuat. 4 diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).



44



45

Catatan:

Lampiran 11. Format Laporan Pengeluaran Biaya BLUD Lampiran 11. Template BLUD-Format Laporan Pengeluaran Biaya BLUD FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………………………..….1 ……………………………………………………………………2

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD……….3 TRIWULAN ............ TAHUN .....

................... ...............................20....3 Mengetahui, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)

(tanda tangan)


(nama lengkap) NIP..................4

Keterangan: 1 diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota 2 diisi nama BLUD. 3 diisi, Nama BLUD. 4 diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat. 5 diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).


46



47

Catatan:

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan

48

Gedung Mina Bahari III Lantai 10 Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax: (021) 3522045, Surel: [email protected] Panduan Pendanaan, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Situs resmi: http://kkji.kp3k.kkp.go.id


49

SUPLEMEN 5 PANDUAN PENDANAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K

Recommend Documents