BIAYA TRANSAKSI DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS : KAWASAN KELOLA LAUT PULAU SAPONDA)

BIAYA TRANSAKSI DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS : KAWASAN KELOLA LAUT PULAU SAPONDA) Transaction Cost in Management of Conservation Region Community Based (Case Study : Marine Sanctuary in Saponda Island) Subhan dan Sarini Yusuf Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Haluoleo Jln. H.E.A. Mokodompit, Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari, 93232 (Phone/Fax: +62401393782). Email: [email protected], [email protected]

ABSTRAK Pembentukan Kawasan Kelola Laut (KKL) di Pulau Saponda mensyaratkan apa yang disebut sebagai biaya transaksi (transaction cost). Biaya transaksi dapat didefenisikan sebagai ongkos negosiasi, mengukur dan menegakkan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung besarnya biaya transaksi pengelolaan konservasi mulai dari pengumpulan informasi, koordinasi, pengambilan keputusan dan pemufakatan, sampai monitoring dan pengawasan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa estimasi total biaya transaksi sampai dengan terbentuknya kelembagaan KKL adalah sebesar Rp214.252.500. Selain itu, pengelolaan KKL dapat dikatakan efisien jika dilihat dari biaya transaksi (pengawasan) yang cenderung semakin kecil dan stabil pada tahuntahun berikutnya.

KATA KUNCI : Biaya transaksi, konservasi, berbasis masyarakat, kawasan kelola laut, Pulau Saponda. ABSTRACT The formation of marine sactuay in Saponda Island that require the transaction cost. Transaction cost can be defined as the cost of negotiation, measure and uphold the agreement. This study aimed to estimates the magnitude transaction costs of conservation management that ranging from collecting the information, coordination, decision making and of agreement, until monitoring and supervision. The research indicates that the estimated total cost of the transaction cost to the institutional formation KKL is Rp214.252.500. In addition, KKL management can be said efficient if it is seen from the transaction cost (monitoring enforcement), wich tend to be decrease and stable in the following years.

KEYWORDS : Cost of transaction, conservation, community based, marine sactuary, Saponda Island. sumberdaya kelautan dan perikanan sering

PENDAHULUAN Dalam kondisi open acces, dimana permintaan

tidak

sumberdaya

perikanan

akhirnya

menjadi

dibatasi

terhadap

yang

pendorong

terbatas bagi

eksploitasi berlebihan dari sumberdaya tersebut.

Dalam

memanfaatkan

Jurnal Bisnis Perikanan ISSN : 2355-6617, 1(1) : 93-108

kali terjadi eksploitasi secara besarbesaran namun tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Konkritnya sebagian

nelayan

penangkapan destructive

ikan fishing

telah

melakukan

dengan

cara–cara

yaitu

kegiatan

93

Subhan dan Sarini Yusuf, Biaya transaksi pengelolaan KKL Pulau Saponda

penangkapan ikan yang dilakukan turut merusak

sumber

daya

ikan

Daerah perlindungan laut (marine

dan

sanctuary) merupakan salah satu bentuk

ekosistemnya seperti pemboman ikan dan

kepemilikan komunal (communal property

penggunaan racun sianida. Penangkapan

right). Disamping itu, sebagai salah satu

ikan dengan menggunakan bahan peledak

solusi perbaikan sistem pengelolaan yang

dan racun disamping bertentangan dengan

terjadi selama ini. Namun dalam kasus

peraturan yang ada, juga karena cara ini

“Kawasan Kelola Laut (KKL)” Pulau

berdampak sangat luas terhadap perusakan

Saponda, sama sekali tidak bertumpu pada

habitat khususnya terumbu karang yang

pengalaman historis maupun aturan lokal,

merupakan tempat kehidupan biota-biota

melainkan sama sekali baru dan justru

laut yang berasosiasi dengannya.

bertumpu pada pengalaman komunitas lain.

Kerugian dari eksploitasi sumberdaya

Dimana proses pembelajaran dan penguatan

yang merusak ini terdistribusi bagi seluruh

kapasitas

individu

dalam

komunitas

individu dimana sumberdaya itu tersedia.

difasilitasi

oleh

Lembaga

Swadaya

Hal ini menjadi salah satu latar belakang

Masyarakat

(LSM).

timbulnya

kesadaran

pentingnya

kelembagaan KKL Desa Saponda sudah

keberlanjutan

pemanfaatan

sumberdaya

terwujud yang dilegalisasi dalam bentuk

perikanan (sustainable fisheries). Dengan

perdes No.01./PTS-SPD/II/2005. Sebagai

kesadaran tersebut, timbul keinginan untuk

sebuah kelembagaan, didalamnya termasuk

memperbaiki sistem pengelolaan perikanan.

batas juridiksi, hak kepemilikan dan tata

Perasaan senasib yang ditanggung oleh

aturan (YARI, 2005; Subhan, 2012).

setiap individu mendorong terwujudnya pola-pola

ini

KKL merupakan suatu bentuk kelembagaan yang telah dibentuk oleh

Pengalaman jangka panjang

masyarakat. Selama proses pendiriannya

membetuk pola pikir yang menjadi landasan

melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat,

pengetahuan lokal (local knowledge) yang

Pemerintah Desa dan Lembaga Swadaya

melekat pada budaya lokal. Hal inilah yang

Masyarakat (LSM). Beberapa aktivitas

menjadi landasan upaya dari kumpulan

selama proses pendiriannya mulai dari

beberapa

pengumpulan

individu

yang

saat

lebih

konservatif.

pemanfaatan

Hingga

(kelompok)

untuk

informasi,

koordinasi,

membentuk suatu mekanisme pemanfaatan

pengambilan keputusan dan pemufakatan,

sumberdaya (Adrianto, 2007; Yulianto,

sampai monitoring dan pengangawasan

2008; Satria, 2009).

menimbulkan apa yang disebut biaya transaksi (transaction cost).

94

Yustika

Jurnal Bisnis Perikanan, 1(1): April 2014


(2006)

mendefinikan

biaya

transaksi

pengawasan (monitoring) dan eksekusi

sebagai ongkos negosiasi, mengukur dan

pelanggaran. Analisis

menegakkan kesepakatan. Pomeroy et al.,

diperlukan karena dapat digunakan untuk

(2001) mengelompokkan biaya transaksi

mengukur efisien tidaknya kelembagaan

dalam ko-manajemen perikanan menjadi

pengelolaan.

tiga kategori yaitu : (1) biaya informasi,

transaksi

(2)

pelaksanaan KKL, berarti kian tidak

biaya

bersama,

mengambilan

dan

(3)

keputusan

biaya

operasional

biaya

transaksi

sebelum

Semakin

yang

terjadi

tinggi

biaya

dalam

proses

efisien kelembagaan yang didesain.

bersama. Kategori pertama dan kedua merupakan

biaya transaksi

Bagaimanapun

untuk

mencapai

kesepakatan dalam kelembagaan KKL

kegiatan kontrak (ex ante transaction

memerlukan

cost)

minimal. Minimumnya biaya transaksi

sedangkan

merupakan

biaya

kategori

ketiga

transaksi

sesudah

akan

biaya

mempunyai

kegiatan kontrak (ex post transaction

tercapainya

cost).

bersama,

transaksi

implikasi

komitmen yang

pada

yang

terhadap

kesepakatan akhirnya

akan

Mburu (2002) biaya transaksi

tercapai distribusi manfaat yang adil antar

dapat diartikan untuk memasukkan tiga

masyarakat dan kelestarian lingkungan.

kategori yang lebih luas, yaitu : (1) biaya

Tulisan ini bertujuan untuk menyediakan

pencarian

biaya

informasi tentang biaya transaksi dalam

negosiasi (gaining) dan keputusan atau

pengelolaan kelembagaan KKL Pulau

mengeksekusi kontrak; dan (3) biaya

Saponda, khususnya dalam pengelolaan

pengawasan (monitoring).

sumber daya terumbu karang.

dan

informasi;

(2)

Dari sudut

pandang yang lain, Kuperan et al. (1999), biaya transaksi dapat dipisahkan menjadi biaya transaksi sebelum kontrak (ex-ante)

METODE Waktu dan Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pulau

dan setelah kontrak (ex-post). Biaya transaksi ex-ante dalam program KKL adalah

biaya

informasi,

membuat

biaya

draft,

koordinasi,

biaya biaya

pengambilan keputusan dan pemufakatan. Sedangkan

biaya

transaksi

(ex-post)

adalah biaya pengikatan agar komitmen yang telah dilakukan dapat dijamin, biaya


Saponda Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Cakupan objek penelitian adalah Kawasan Kelola Laut Pulau Saponda, Desa

Saponda,

Kecamatan

Soropia,

Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu mulai Juli -

95


September 2009.

Peta kawasan kelola

dana program yaitu Global Environtment

laut (KKL) dapat dilihat pada gambar 1

Foundation

(terlampir).

dikeluarkan oleh Yayasan Bahari (YARI),

Jenis dan Sumber Data

NGO lokal berperan sebagai fasilitator dan

Jenis

penelitian

yang

dilakukan

CO

(GEF);

(comunity

(2)

Biaya

organizer);

masyarakat

(3)

adalah studi kasus untuk memberikan

partisipasi

Desa

gambaran detail tentang biaya transaksi

beserta aparat pemerintahan desa.

yang

Biaya

Saponda

dalam pengelolaan KKL beserta komponen-

Sumber data biaya transaksi dalam

komponen penyusunnya. Metode penelitian

penelitian terdiri dari data primer dan data

yang digunakan bersifat deskriptif semi-

sekunder. Data primer yaitu data yang

kuantitatif

diperoleh langsung dilapangan berdasarkan

kajian

melalui pengumpulan data,

laporan

kegitaan,

wawancara

hasil

wawancara

mendalam

dengan

irforman kunci dan studi literatur (Kuperan

informan kunci (key informan) baik dari

et al., 1999).

masyarakat dan fasilitator. Data sekunder

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

yaitu data yang diperoleh kajian laporan

Biaya transaksi (TC) dalam proses

dan sumber-sumber lain yang mendukung.

kegiatan, studi literatur, laporan keuangan

pengelolaan KKL di Pulau Saponda terdiri

Kebutuhan

data

untuk

analisis

dari 3 input utama yaitu : (1) Penyandang

transaksi dapat dilihat pada

biaya

Tabel 1.

Tabel 1 Kebutuhan data dan pengelompokkan biaya transaksi modifikasi dari Kuperan et al. (1999) dan Mitsutaku et. al. (2005) No. (Transaction Cost) (TC) 1.

Information Cost (TC-1)

2.

DecisionMaking Cost (TC-2)

96

Komponen Biaya

Jenis Data

1. Biaya investigasi dan pengumpulan informasi mengenai sumberdaya 2. Biaya mengelola informasi, isu dan masalah 3. Biaya Strategi 1. Biaya negosiasi 2. Menghadiri pertemuan 3. Membuat draft aturan dan pengambilan keputusan 4. Komunikasi hasil keputusan 5. Biaya koordinasi

Teknik Pengumpulan

Primer dan Sekunder

Survei dan Laporan

Primer dan Sekunder

Survei dan Laporan



3.

Collective Operational Cost (TC-3)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Biaya monitoring Biaya penegakan hukum Biaya penyelesaian konflik Biaya perawatan atribut kawasan Biaya rehabilitasi terumbu karang Biaya eksekusi pelanggaran

Analisis Data Analisis biaya transaksi (TC) pengelolaan kolaboratif modifikasi dari Mitsutaku et al. (2005). Persamaan yang digunakan untuk biaya transaksi adalah : p

q

r

i 1

j 1

k 1

TCijk   X i   Y j   Z k Dimana : TC = Biaya transaksi (Transaction cost) X

= Komponen biaya informasi ke-i

Y

=

Biaya pengambilan keputusan (Decision making cost)

Survei dan Laporan

j

= Komponen biaya pengambilan keputusan ke-j

Z

= Biaya operasional bersama (Collective operational cost)

k

= Komponen biaya bersama ke-k

operasional

Rasio masing-masing komponen biaya transaksi terhadap total biaya transaksi (TCijk) dihitung dengan menggunakan rumus : q

p

= Biaya informasi (Information cost)

i

Primer dan Sekunder

Xi 

 i 1

TCijk

dimana

Y

Xi ; Yj 

r

j

j 1

TCijk

; Zk 

X i  Yj  Zk TCijk

Z

k

k 1

TCijk

;

1

HASIL Tabel 1 Tabulasi Biaya Transaksi beserta komponen-komponennya No

Komponen Biaya Transaksi

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5

Information Cost (TC-1) Identifikasi sumberaya hayati dan sosial ekonomi masyarakat Mengelola informasi, isu dan masalah Transfer pengetahuan sistem KKL Pemetaan bersama calon kawasan Honorarium dan Administrasi (Mei-September 2003) Strategi dan free riding Sub Total (a)


(Rp) 12 261 736 20 484 666 4 539 014 13 568 606 26 500 000 2 000 000 79 354 022

97


Decision Maiking Cost (TC-2) Koordinasi melalui pertemuan dengan pihak-pihak terkait Diskusi perencanaan / strategi pelaksanaan program bersama Pengambilan Keputusan (Februari 2004) Implementasi Kesepakatan Honorarium dan Administrasi (Oktober 2004 - Februari 2005) Sub Total (b) Operational Cost (TC-3) Pengawasan Area KKL Rehabilitasi dan perawatan sumberdaya Evaluasi/Monitoring Kondisi terumbu karang Pemberian sanksi Estimasi Biaya Pengawasan per bulan Sub Total (c)

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Jumlah Total (a+b+c)

5 084 970 13 868 232 28 165 342 20 800 000 26 500 000 94 418 544 3 700 000 31 700 000 3 430 000 660 000 990 000 40 480 000 214 252 566

Sumber : Data sekunder, 2006

Information cost (TC-1).

PEMBAHASAN Mengacu kepada Mitsutaku et al. (2005)

biaya

transaksi

dalam

ko-

manajemen dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu biaya memperoleh informasi

sumberdaya

(TC-1),

biaya

pengambilan keputusan bersama (TC-2) dan biaya operasional bersama (TC-3). Dimana (TC-1) dan (TC-2) merupakan biaya transaksi sebelum kontrak (ex-ante transaction

cost),

sedangkan

(TC-3)

merupakan biaya transaksi sesudah kontrak (ex-post transaction cost). Kontrak yang dimaksud adalah kata mufakat

yang

dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, dalam

hal

ini

Perdes

No.01./PTS-

SPD/II/2005 tentang Kawasan Kelola Laut Pulau Saponda.

98

pencarian

informasi

meliputi

Biaya biaya

indentifikasi sumberdaya hayati dan sosial ekonomi masyarakat; mengelola informasi, isu dan masalah; transfer pengetahuan tentang kawasan konservasi; pemetaan bersama

calon

kawasan;

honorarium

personel; serta biaya strategi. Gambar 2 memperlihatkan

fluktuasi

pencarian

informasi sumberdaya (TC-1; garis merah) berkisar antara Rp0 sampai Rp12 000i000. Biaya transaksi mencapai nilai Rp0 pada September 2003, hal ini disebabkan karena tidak ada aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh NGO pendamping pada saat bulan Ramadhan. Selain itu, bulan tersebut merupakan awal musim banyak ikan dan hampir seluruh warga Desa turun ke laut



untuk menangkap ikan. Pada Gambar 3,

dengan harapan mendapatkan imbalan

terlihat bahwa komposisi total biaya

(uang “tutup mulut”) dari CO YARI.

pencarian informasi (TC-1) adalah 37%

Dengan

atau sekitar Rp79 354 000 dari estimasi

seimbangan

total biaya transaksi sebesar Rp214 252

diantara CO YARI dan oknum aparat Desa,

500. Karena setiap pembuatan konsesus

sangat

atau

banyak

negosiasi diantara kedua pihak mengenai

biaya

besarnya biaya stategi yang disepakati

kesepakatan

informasi.

juga

perlu

Komponen-komponen

tersebut masih dapat dibagi lagi dalam beberapa bentuk kegiatan yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran.

demikian,

akibat

informasi

besar

ketidak-

dan

kekuasaan

kemungkinan

adanya

bersama. Colective decision making cost (TC2). Fluktusi mengenai biaya pengambilan

Selama proses perencanaan awal,

keputusan ditandai dengan garis biru

timbul apa yang disebut dengan biaya

(Gambar 2). Komponen penyusun biaya

strategi. Berdasarkan data dan informasi

pengambilan keputusan terdiri dari biaya

yang diperoleh dari fasilitator YARI yang

koordinasi, biaya diskusi perencanaan dan

menjadi contoh, biaya strategi muncul dari

strategi

kegiatan-kegiatan

pengambilan

yang

membutuhkan

pelaksanaan

program,

keputusan,

biaya biaya

otorisasi instansi yang berwenang (Kepala

implementasi hasil keputusan dan biaya

Desa),

personel.

yaitu

kegiatan

perijinan

dan

Pada

fase

TC-2,

aktivitas

pengesahan dokumen. Pemberian biaya

pertemuan baik secara formal maupun non

strategi oleh YARI kepada Kepala Desa

formal lebih rutin dilakukan dalam upaya

Saponda bertujuan mendapat kemudahan

menggalang dukungan dalam pengambilan

dalam proses perijinan penyelenggaraan

keputusan. Pada fase ini, tercapai suatu

program untuk segera dikabulkan.

kesepakatan

Jika

yang

diwujudkan

dalam upaya pendekatan negosiasi tidak

bentuk

berjalan dengan baik, terdapat indikasi

SPD/II/2005 tentang Kawasan Kelola Laut

upaya

Desa Saponda.

mempersulit,

maka

dengan

kekuasaan besar yang dimiliki (Kepala

Peraturan

Biaya

transaksi

Desa

dalam

No.01/PTS-

(TC-2) tertinggi

Desa), sangat memungkinkan munculnya

dicapai pada Mei 2005. Hal tersebut

perilaku opportunistic dari oknum aparat

disebabkan kerena adanya pertemuan multi

Desa. Perilaku mengancam dan menekan

pihak baik Pemerintah Desa, Kecamatan,

agar program tidak berjalan dengan lancar

NGO pendamping dan Dinas Kelautan dan


99


Perikanan serta perwakilan dari Desa

tahun berikutya. Hal ini terkait erat

Tetangga dalam rangka Sosialisasi program

dengan aturan yang sudah terbentuk.

Kawasan Kelola Laut di Desa Saponda.

Aktifitas-aktiftas

yang

Selain itu, jumlah warga turut terlibat

biaya

seperti

dalam

aturan, eksekusi dan pemberian sanksi

pengambilan

keputusan

relatif

transaksi

menimbulkan pelanggaran

banyak, sehingga biaya untuk mengadakan

sudah tidak terjadi.

pertemuan dan alokasi waktu menghadiri

pengawasan diserahkan kepada kelompok

pertemuan cukup besar. Secara akumulatif,

“Lestari Lingkungan” namun partisipasi

biaya pengambilan keputusan bersama

aktif masyarakat tetap dibutuhkan. Rasa

merupakan komponen terbesar dari biaya

memiliki

transaksi

dilindungi

yaitu sebesar Rp94 418 500.

Meskipun tugas

terhadap serta

kawasan kepatuhan

yang warga

Rasio biaya pengambilan keputusan adalah

terhadap hal-hal yang telah disepakati

44% dari total biaya transaksi (Gambar 3).

cukup memberikan dampak terhadap

Operational cost (TC-3). Biaya

rendahnya

biaya

transaksi.

Dengan

operasional terdiri dari biaya pengawasan

demikian biaya operasional pengawasan

area KKL, rehabilitasi dan perawatan

cenderung relatif lebih kecil pada tahun-

sumberdaya, evaluasi dan pengawasan

tahun berikutnya.

zona inti, pemberian sanksi dan resolusi

waktu (Gambar 2), semakin rendah biaya

konflik. Rasio biaya operasional (TC-3)

transaksi yang terjadi dalam proses

sekitar 19% dari total biaya transaksi

pengelolaan KKL, berarti kian efisien

(Gambar 3). Komponen terbesar dari

kelembagaan yang didesain. Menurut

biaya

biaya

Mitsutaku et al., (2005), biaya transaksi

rehabilitasi dan perawatan sumberdaya

dalam proses pengelolaan sumberdaya

(TC-3.2) atau 14% dari biaya transaksi.

perikanan dapat dikatakan efisien jika

Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan

biaya monitoring dan penegakan hukum

adalah penanam karang dan pembuatan

berkisar 15-10% dari total keseluruhan

artificial reef tentunya secara partisipatif.

biaya transaksi.

operasional

adalah

Komponen biaya operasional terbesar

Berdasarkan runut

Aksi bersama pengelolaan sumber

kedua adalah biaya pengawasan (TC-3.1)

daya

oleh

suatu

komunitas

akan

atau sekitar 1.6% dari biaya transaksi.

menurunkan

biaya

transaksi

dalam

Gambar 2 memperlihatkan kecederungan

pengawasan dan penegakan aturan, karena

stabilnya biaya transaksi pada tahun

adanya

100

interdependensi

antar

anggota



komunitas.

Dari

segi

kelembagaan,

perubahan

kelembagaan

ke

arah

anonether “ (Ostrom, 1990; Yulianto, 2008).

pengelolaan berbasis masyarakat akan

Sesungguhnya

setiap

individu

berhasil jika perubahan tersebut dapat

merasakan kerugian dari rusaknya habitat

mengontrol sumber interdepedensi antar

terumbu karang yang berdampak pada

individu antar kelompok masyarakat dalam

berkurang atau menghilangnya sumberdaya

hubungannya dengan komoditas sumber

ikan. Jenis kerugian yang harus ditanggung

daya laut yang dimanfaatkan/dihasilkan.

adalah biaya operasional penangkapan ikan

Sumber

merupakan

menjadi lebih besar, wilayah tangkap

karateristik inherent (yang melekat) pada

menjadi semakin jauh dan luas, dan

komoditas

peluang

interdependensi

sumberdaya

interdepensi

tersebut

permintaan

yang

(unrestricted

ikan.

Sumber

timbul tidak

demand)

dari dibatasi

akhirnya

menjadi

pendorong

bagi

eksploitasi berlebihan dari sumberdaya tersebut. Dalam kasus ini, nelayan dengan alat tangkap jaring dan pancing harus bersaing dengan para pengguna bom dan sianida untuk menangkap ikan dengan tujuan

memaksimalkan

manfaat

yang

diperoleh dari eksploitasi sumberdaya tersebut. Sementara itu, kerugian (the cost) dari rusaknya habitat terumbu karang yang berakibat pada berkurangnya stok ikan, harus ditanggung bersama oleh setiap individu yang memanfaatkan sumberdaya tersebut. Selain itu, dampak kerugian tersebut terdistribusi bagi seluruh individu dimana sumberdaya itu tersedia. “One person’s use is incompatible with that of


tangkapan

mendapatkan

yang

lebih

hasil

baik

menjadi

keputusan

seorang

mungkin

hanya

semakin kecil.

terhadap

sumberdaya ikan yang terbatas. Pada

untuk

Pengambilan individu

tidak

mempertimbangkan

biaya-manfaat

pemanfaatan sumber daya bagi dirinya, namun juga perlu mempertimbangkan ekspektasi

individu

komunitasnya seseorang

lain

tentang

dalam bagaimana

seharusnya

memanfaatkan

sumber daya. Ini terkait dengan karakter sosial dalam komunitas pedesaan termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil. Karakter sosial

mencakup

interdependensi,

ekspektasi perilaku individu dan norma timbal-balik (norms of reciprocity). Dengan keberadaan sanksi sosial yang disepakati, maka

insentif

untuk

melakukan

pelanggaran aturan bisa ditekan. Norma timbal-balik tergolong ke dalam modal sosial (social capital) yang berpengaruh

101


penting

terhadap

kerjasama

dan

keberlanjutan institusi (Grafton, 2005), sejalan dengan institusi yang dimaksud adalah kelembagaan Kawasan Kelola Laut Pulau Saponda. SIMPULAN Keragaan

(peformance)

pengelolaan

Kawasan Kelola Laut (KKL) di Pulau Saponda

ditinjau

transaksi

dari

aspek

menunjukkan

biaya

pencapaian

keberlanjutan pengelolaan kelembagaannya. Pengelolaan KKL dapat dikatakan efisien jika dilihat dari biaya transaksi (pengawasan) yang cenderung semakin kecil

dan

stabil

pada

tahun-tahun

berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA Adrianto L. 2007. Pendekatan dan Metodologi Evaluasi Program Marginal Fisheries Community Development 2004-2006. [Working Paper]. Kerjasama Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Grafton RQ. 2005. Social capital and fisheries governance. Ocean and Coastal Management 48: 753-766 Kuperan NMRK, Abdullah RS, Pomeroy, EL, Genio, and Salamanca AM. 1999. Measuring transaction cost of fisheries Co-management in San Salvador Island, Phlippines. Naga 22(4) : 45-58. Mburu

PERSANTUNAN Penulis mengucapkan terimakasih kepada Direktur dan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat COREMAP II, atas program

bantuan

dana

penelitian

2009/2010. Terima kasih juga diucapkan kepada Yayasan Bahari (YARI) Kendari, atas bantuannya selama pengumpulan data dan informasi di lapangan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepeda Kepada Desa Saponda dan Pokmas “Lestari Lingkungan” dan semua pihak

J. 2002. Collaborative management of wildlife in Kenya : An empirical analysis of stakeholders participation, cost and intensives. Socioeconomic studies on rural development 130:1-11.

Mitsutaku M, and Hiroyuki M. 2005. Comanagement in Japanese coastal fisheries: institutional features and transaction cost. Marine Policy 29: 441-450. Ostrom

E. 1990. Governing the commons: The evolution of institution for collective action. Cambridge: Cambridge University Press.

ini.

Pomeroy RS, Katon BM, Harkes I. 2001. Conditions affecting the success of fisheries co-management lessons from Asia. Marine Policy 25:197-208.

102


yang telah membantu dalam penelitian


Satria A. 2009. Pesisir dan Laut untuk Rakyat. Bogor: IPB-Press. Subhan. 2012. Inisiasi “Kawasan Kelola Laut” dan persepsi masyarakat lokal terhadap keberadaannya (Studi kasus: Kawasan Kelola Laut Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara). Aqua Hayati, Jurnal Biosains Perairan, Perikanan dan Kelautan 8:187-201 YARI: Yayasan Bahari. 2005. Program Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang berbasis Masyarakat di Pulau Saponda Kecamatan Laonti Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan untuk GEF-SGP UNDP. Yayasan Bahari. Kendari.


YARI: Yayasan Bahari. 2006. Laporan Keuangan Pengembangan Kawasan Kelola Laut (KKL) Berbasis Masyarakat di Kawasan Pulau Saponda Sulawesi Tenggara [Laporan]. Laporan untuk GEFSGP UNDP. Yayasan Bahari : Kendari. Yulianto G. 2008. Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni. Buletin Ekonomi Perikanan 8(2): 146-155 Yustika A.E. 2006. Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Strategi. Malang: Bayumedia Publishing.

103


Lampiran 1 Tabulasi komponen Information Cost (TC-1)

Sumber Data : Data Diolah (2006)

104



Lampiran 2 Tabulasi komponen Decision Maiking Cost (TC-2)


105


Lampiran 3 Tabulasi komponen Operational Cost (TC-3)

106


Subhan dan Sarini Yusuf, Biaya transaksi pengelolaan

Gambar 1 Peta Kawasan Kelola Laut Pulau Saponda


Resolusi konflik (TC-3.5) Informasi sumberaya hayati dan sosek masyarakat (TC-1.1) Pemberian sanksi (TC-3.4)

Mengelola informasi, isu dan masalah (TC-1.2) Evaluasi/Monitoring Kondisi terumbu karang (TC-3.3) Transfer pengetahuan sistem KKL (TC-1.3) Rehabilitasi dan perawatan sumberdaya (TC-3.2)

Pemetaan bersama calon kawasan (TC-1.4)

Biaya pengawasan area KKL (TC-3.1)

Honorarium personel & Administrasi (TC-1.5)

Honorarium personel & Administrasi (TC-2.5)

Biaya Strategi (TC-1.6)

Koordinasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait (TC-2.1) Implementasi hasil keputusan (TC-2.4) Diskusi perencanaan / strategi pelaksanaan program (TC-2.2) Biaya Pengambilan Keputusan bersama (TC-2.3)

Gambar 3. Diagram komposisi biaya transaksi dan struktur komponen penyusun

108



BIAYA TRANSAKSI DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS : KAWASAN KELOLA LAUT PULAU SAPONDA)

Recommend Documents