DAFTAR ISI. Misi. Budaya Kerja. Sikap Kerja PTPRS (4.8) Menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia dan pemimpin pasar timah global

DAFTAR ISI

Visi

Sambutan Direktur Utama

1

Tentang Laporan Ini

2

Menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia dan pemimpin

Pengelolaan Lingkungan

3

pasar timah global

Pertambangan Rakyat

12

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

18

Pengembangan SDM Berkelanjutan

22

Pengembangan Masyarakat

30

kontribusi kepada peme gang saham dan

Tata Kelola Perusahaan

36

tanggungjawab sosial.

Kinerja Ekonomi

42

Profil PT Timah (Persero) Tbk

46

•

•

Mengoptimalkan nilai perusahaan,

Membangun SDM yang berkompeten dan memiliki nilai-nilai positif, integritas, kreativitas ser ta bermartabat.

•

Memperluas produk-produk bernilai tambah.

•

Mengembangkan usaha berbasis kompetensi.

•

Mewujudkan har monisasi dan komunikasi

Misi (4.8)

yang lebih baik dengan semua pihak.

Budaya Kerja KONT AK PERSON AL (3.4) KONTAK PERSONAL Alamat untuk meminta laporan, mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan: SEKRET ARIS PER USAHAAN SEKRETARIS PERUSAHAAN Kantor Perwakilan Jakarta, JI. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakar ta 10110, Indonesia Tel. +62 21 2352 8000 - (Hunting), Ext. 6117 Fax. +62 21 2352 8080, Email: [email protected] Website: http//www.timah.com

•

Kebersamaan

•

Keterbukaan

•

Kebersihan

Sikap Kerja PTPRS

3K

•

Percaya

•

Terbuka

•

Positif

•

Rasional

•

Sadar Biaya

TENTANG LAPORAN INI Pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) baik internal maupun eksternal. Mengenai kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) _

Global Reporting Initiative. 2006. Sustainability Reporting Guidelines Version 3.0. Amsterdam, The Netherl ands _

Pembangunan berkelanjutan bagi PT Timah (Persero) Tbk diwujudkan melalui proses operasi dan produksi yang lebih ramah lingkungan, konsumsi energi yang bertanggung jawab dan implementasi programprogram Corporate Social Responsibility (CSR) secara berkesinambungan . Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), CSR diartikan sebagai “.... business’ commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community, and society at large to improve their quality of life. Dengan melaksanakan program-progran CSR secara efektif dan berkesinambungan, Kami yakin akan diperoleh keseimbangan antara kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial (triple bottom line ) sebagai prasyarat menuju bisnis berkelanjutan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Company ’s strat egy and objectives | GRI Indicators

MATERIALITY MATRIX AND REPORTING APPROACH

R Su epo s t a r te in d Re ab on lit po y Ann H rte Re ua al d fpo l o Ye n rt ar M Re ly on po In thl rt te y a rn n Re N o al d po t rte d

Laporan ini merupakan media komunikasi Kami kepada seluruh pemangku kepentingan agar mereka dapat menilai kinerja CSR Perseroan dalam arti luas selama 2008. Pada intinya, laporan ini merupakan implemetansi prinsip transparansi dan akuntabilitas Perseroan yang mengungkapkan informasi yang rasional dan berimbang, baik positif maupun negatif.

PERIODE LAPORAN DAN PEDOMAN PELAPORAN Laporan ini dibuat secara tahunan (3.3) , meliputi periode 1 Januari s/d 31 Desember 2008 dengan mengacu pada Sustainability Reporting Guidelines versi 3.0 & Mining and Metals Sector Supplement versi draft 6.0 yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI).

(3.1)

Indeks GRI G3 yang diterapkan dalam laporan ini, disajikan dengan huruf warna merah di dalam kurung pada setiap halaman yang relevan.

Scale of impact to community and our operations

Pada tahun ini, sebagai tahun ketiga, laporan ini Kami fokuskan pada beberapa topik utama yang ditetapkan berdasarkan prinsip materialitas dan relevansinya dengan keberlanjutan Perseroan (3.5), yaitu mencakup pengelolaan lingkungan, isu pertambangan rakyat, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan program pengembangan masyarakat (community development program ), tata kelola perusahaan dan kinerja ekonomi. Informasi dan data yang disajikan dalam laporan ini mencakup data keuangan konsolidasi Perseroan dengan perusahaan anak berdasarkan metoda ekuiti. (3.6). Kami menyatakan bahwa penerapan standar GRI pada laporan ini memenuhi kriteria peringkat “B”, dan telah dicek oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR). 2 PT Timah (Persero) Tbk | Laporan Keberlanjutan 2008

TENTANG LAPORAN INI Pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) baik internal maupun eksternal. Mengenai kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) _

Global Reporting Initiative. 2006. Sustainability Reporting Guidelines Version 3.0. Amsterdam, The Netherl ands _

Pembangunan berkelanjutan bagi PT Timah (Persero) Tbk diwujudkan melalui proses operasi dan produksi yang lebih ramah lingkungan, konsumsi energi yang bertanggung jawab dan implementasi programprogram Corporate Social Responsibility (CSR) secara berkesinambungan . Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), CSR diartikan sebagai “.... business’ commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community, and society at large to improve their quality of life. Dengan melaksanakan program-progran CSR secara efektif dan berkesinambungan, Kami yakin akan diperoleh keseimbangan antara kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial (triple bottom line ) sebagai prasyarat menuju bisnis berkelanjutan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Company ’s strat egy and objectives | GRI Indicators

MATERIALITY MATRIX AND REPORTING APPROACH

R Su epo s t a r te in d Re ab on lit po y Ann H rte Re ua al d fpo l o Ye n rt ar M Re ly on po In thl rt te y a rn n Re N o al d po t rte d

Laporan ini merupakan media komunikasi Kami kepada seluruh pemangku kepentingan agar mereka dapat menilai kinerja CSR Perseroan dalam arti luas selama 2008. Pada intinya, laporan ini merupakan implemetansi prinsip transparansi dan akuntabilitas Perseroan yang mengungkapkan informasi yang rasional dan berimbang, baik positif maupun negatif.

PERIODE LAPORAN DAN PEDOMAN PELAPORAN Laporan ini dibuat secara tahunan (3.3) , meliputi periode 1 Januari s/d 31 Desember 2008 dengan mengacu pada Sustainability Reporting Guidelines versi 3.0 & Mining and Metals Sector Supplement versi draft 6.0 yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI).

(3.1)

Indeks GRI G3 yang diterapkan dalam laporan ini, disajikan dengan huruf warna merah di dalam kurung pada setiap halaman yang relevan.

Scale of impact to community and our operations

Pada tahun ini, sebagai tahun ketiga, laporan ini Kami fokuskan pada beberapa topik utama yang ditetapkan berdasarkan prinsip materialitas dan relevansinya dengan keberlanjutan Perseroan (3.5), yaitu mencakup pengelolaan lingkungan, isu pertambangan rakyat, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan program pengembangan masyarakat (community development program ), tata kelola perusahaan dan kinerja ekonomi. Informasi dan data yang disajikan dalam laporan ini mencakup data keuangan konsolidasi Perseroan dengan perusahaan anak berdasarkan metoda ekuiti. (3.6). Kami menyatakan bahwa penerapan standar GRI pada laporan ini memenuhi kriteria peringkat “B”, dan telah dicek oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR). 2 PT Timah (Persero) Tbk | Laporan Keberlanjutan 2008

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sebagai perusahaan yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, sudah menjadi kewajiban Kami – PT Timah (Persero) Tbk – untuk mengelola lingkungan secara bijak dan bertanggung jawab. Karenanya Kami secara rutin melaksanakan pemantauan seluruh kegiatan operasi pertambangan maupun sarana penunjangnya. Pedoman yang Kami gunakan selama ini untuk mengelola lingkungan adalah AMDAL yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL sejak 1992. Selanjutnya setiap tahun Kami membuat Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam AMDAL. Dengan makin kompleksnya pengelolaan lingkungan, maka sejak 1997 Kami mengadopsi dan berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 untuk lima unit kerja. Masingmasing pabrik peleburan timah Mentok, Balai Karya Air Kantung Sungailiat, kapal keruk dan sarana penunjang di Kundur, serta beberapa tambang besar di Sungailiat. Namun dengan pertimbangan efisiensi biaya, sejak beberapa waktu lalu Perseroan menghentikan kegiatan audit eksternal oleh Lembaga Sertifikasi Internasional. Meskipun demikian setiap tahun dan secara berkala Kami tetap melaksanakan audit lingkungan, baik yang dilaksanakan oleh pihak independen maupun secara internal. Semua audit yang dilakukan tetap mengacu pada standar kualitas sistem pengelolaan lingkungan berdasarkan standar ISO 14001.

Tahun 2008, komitmen Kami terhadap kelestarian lingkungan semakin kuat dengan selesainya penyusunan dokumen AMDAL. Kami sadar, usaha pertambangan seperti PT Timah (Persero) Tbk tentu berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan, sehingga penyusunan AMDAL menjadi prioritas utama program kerja perseroan. Di awal 2009, Kami mulai mengonsultasikan dokumen AMDAL dimaksud. Baik kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan lain. Konsultasi ini bertujuan agar dapat menampung pendapat dan saran dari masyarakat sebagai masukan guna penyempurnaan dokumen AMDAL sebelum nantinya disahkan dan menjadi panduan pengelolaan lingkungan yang lebih sempurna.

PELESTARIAN LINGKUNGAN Kebijakan pengelolaan lingkungan yang Kami laksanakan tidak hanya berlaku saat kegiatan operasi pertambangan. Kami juga menyusun dan melakukan persiapan pengelolaan lingkungan, sebelum maupun setelah penambangan berakhir. Kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan diwujudkan dengan komitmen untuk menaati semua peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Manajemen bertanggung jawab memastikan kebijakan lingkungan dilaksanakan secara konsisten, dengan mengurangi dampak negatif sampai di bawah baku mutu yang disyaratkan undang-undang. Laporan Keberlanjutan 2008 | PT Timah (Persero) Tbk 3

KEBIJAKAN LINGKUNGAN 1. 2. 3. 4. 5.

Menyusun dan melakukan persiapan pengelolaan lingkungan sebelum maupun pascatambang. Menaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengurangi dampak negatif sampai di bawah baku mutu. Melibatkan peran serta pemangku kepentingan terkait. Perbaikan sistem dan peningkatan pengetahuan teknis secara terus menerus.

Semua pihak di lingkungan Perseroan tanpa kecuali, memberikan dukungan pada upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Secara bersama-sama Kami terus-menerus memperbaiki sistem, metoda, peralatan dan peningkatan pengetahuan teknis sehingga pelaksanaan pengelolan lingkungan bisa menjadi lebih baik. Sejak awal Kami tak ingin kegiatan penambangan yang dilakukan memberikan dampak negatif. Baik kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha, maupun lingkungan hidup di sekitarnya. Karena itu secara rutin Kami juga meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis yang memadai sehingga bisa tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, mengurangi dampak negatif, dan meningkatkan produktivitas kerja. Kami juga mewajibkan para mitra usaha tambang mengikuti kebijakan pengelolaan lingkungan seperti tertuang dalam praktik penambangan yang baik ( good mining practices ). Secara berkala mereka dilatih dan dibangkitkan kesadarannya untuk melestarikan lingkungan, sekaligus menjaga keselamatan mereka saat bekerja. Semua perilaku serta ketentuan tentang kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, secara khusus Kami tuangkan dalam Kode Perilaku yang terdapat pada buku pedoman tata kelola perusahaan yang baik.

PEMAKAIAN MATERIAL Sebagai perusahaan tambang timah kelas dunia, Kami tidak hanya menghasilkan produk timah logam berkualitas tinggi. Namun Kami pun berupaya memanfaatkan secara optimal semua material dalam proses produksi, mendaur ulang semua limbah dan menghindari penggunaan material secara berlebihan. Terlebih material-material yang berpotensi merusak lingkungan. Pada 2008 proses peleburan oleh Perseroan menggunakan sekitar 165 ribu ton material bahan baku dan material pendukung lainnya untuk proses produksi di pabrik peleburan di Muntok dan Kundur. Total material bahan baku yang digunakan sebanyak 165 ribu ton. Dari jumlah tersebut, 68 ribu ton merupakan material biji timah yang tidak dapat diperbaharui dan 76 ribu ton atau 46% dari total material bahan baku merupakan bahan material yang didaur ulang untuk dilebur kembali. Jumlah pemakaian daur ulang ini mengalami peningkatan dibandingkan 2007 yang hanya 23 persen. (EN 2) Penggunaan material yang dapat didaur ulang menjadi penting karena bisa menahan laju pemanfaatan berlebihan dari sumber daya alam, serta mengurangi per usakan lingkungan. Penggunaan bahan baku daur ulang juga bernilai ekonomis dan dapat menekan biaya produksi. Bukan hanya pemakaian material, tetapi pengangkutan (transportasi) akan berdampak terhadap lingkungan berupa pencemaran udara akibat pertikel debu bila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik.

Pemakaian Material untuk Peleburan Timah 2008-2007 (Ton) (EN 1) Jenis Material Material langsung Bijih timah Material daur ulang: - Slag I (Terak I) - Debu - Dross - Hardhead - Timah besi Jumlah material daur ulang Jumlah material langsung Material pembantu: - Antrasit - Fluks Jumlah material pembantu Jumlah pemakaian material

4 PT Timah (Persero) Tbk | Laporan Keberlanjutan 2008

Mentok

2008 Kundur

Total

63.470

4.354

67.824

83.847

7.768

91.616

35.870 3.280 15.718 11.732 1.315 67.915 131.385

3.945 398 2.519 1.101 290 6.253 12.607

39.816 3.678 18.237 12.833 1.605 76.168 143.972

12.662 3.186 6.023 3,393 905 26.171 110.019

2.978 470 2.819 432 167 6.866 14.634

15.640 3.656 8.842 3,826 1.072 33.037 124.653

15.274 3.929 19.203 150.588

1.620 460 2.080 14.607

16.894 4.389 21.283 165.275

14.995 2.554 17.549 127.560

14.634

14.995 2.554 17.549 142.202

Mentok

2007 Kundur

Total

Menyadari hal ini, maka Kami secara berkala melakukan pengawasan dengan memantau tingkat pencemaran udara berupa partikel debu di berbagai lokasi penting dalam rute transportasi material, seperti dermaga, pos jaga, lokasi kantor, dan tempat-tempat lainnya. (EN 29)

Pemakaian Energi Tak Terbarukan (Ribu Gigajoules)

PENGGUNAAN ENERGI Penggunaan energi merupakan faktor penting dalam pengendalian kelestarian lingkungan. Kami menyadari penggunaan energi yang besar akan berpengaruh terhadap lingkungan terutama pemanasan global ( global warming). Terlebih energi yang digunakan untuk menggerakkan kapal keruk, pabrik peleburan, ataupun pengangkutan, semuanya berasal dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. Total konsumsi energi sepanjang 2008 mencapai 506 ribu gigajoules yang berasal dari bahan bakar diesel, bensin dan batu bara. Tingkat konsumsi tersebut mengalami kenaikan 20% bila dibandingkan konsumsi pada 2007 yang besarnya 423 ribu gigajoules. Kenaikan tersebut disebabkan penambahan operasi Kami di 2008. (EN 3) Pemakaian energi listrik untuk gedung kantor, perumahan, bengkel, rumah sakit dan fasilitas umum selama 2008 adalah sebanyak 31 juta KwH atau 111 ribu gigajoules (EN 4)

Hasil Uji Emisi Unit Peltim Mentok 2008 (MG/M3)

Hasil Uji Emisi PLTD Mentok 2008 (MG/M3)

Hasil Uji Emisi Unit Peltim Kundur 2008 (MG/M3)

Hasil Uji Emisi PLTD Kundur 2008 (MG/M3)

Hasil Uji Emisi Balai Karya Sungailiat 2008 (MG/M3)

Hasil Uji Emisi Unit Produksi Darat 2008 (MG/M3)

Laporan Keberlanjutan 2008 | PT Timah (Persero) Tbk 5

EMISI GAS BUANG (EN 20&MMSS) Langkah penekanan tingkat konsumsi energi ini dicapai dengan memakai teknologi pengendalian emisi Sulfur Dioksida (SO2) dan partikulat di pabrik peleburan timah di Muntok. Teknologi flue gas desulphurization ini mampu mengurangi emisi SO 2 di cerobongcerobong asap antara 75 hingga 80 persen ketika dilepas ke udara. Kami juga berinisiatif mengurangi kandungan oksida-oksida Nitrogen (NOx) dengan menggunakan selective non catalytic reduction . Sehingga kadar NOx yang terkandung dalam emisi gas buang berkurang antara 75 hingga 98 persen. Sulfur dioksida adalah gas tak terlihat namun berbau amat tajam. Sedangkan NOx (gas Nitrogen Monoksida dan Nitrogen Dioksida) ketika dilepas ke udara akan berubah menjadi partikel-partikel teramat kecil. Gas ini dapat menyerang sistem pernafasan manusia dan dapat membunuh penderita asma. Ketika bercampur dengan air di awan, kedua gas ini menjadi terlarut hingga memicu terjadinya apa yang disebut sebagai hujan asam. Kehadiran senyawa asam dalam hujan yang turun ke bumi dalam jangka panjang dapat menimbulkan akibat merugikan. Di antaranya dapat meracuni sumber air permukaan dan membunuh organisma yang ada di dalamnya, serta mengikis logam, cat, maupun bangunan. Dengan terkendalinya emisi SO 2 dan NOx di cerobong-cerobong asap maka gas buang yang dilepaskan ke udara tidak lagi berbahaya. Selain itu, pengendalian gas buang juga membuat cerobong-cerobong itu menjadi lebih bersih sehingga kerja mesin menjadi lebih optimal. Hal ini berdampak pada konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien. Selain efisiensi energi, Kami juga melakukan berbagai langkah untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Beberapa kapal keruk yang beroperasi sudah mengganti solar dengan biodiesel, yaitu bahan bakar campuran solar konvensional dengan minyak nabati yang Pemakaian Air Permukaan (M3) PPBT Mentok PPBT Kundur

444.094

279.336

158.260

73.800 2007

2008


merupakan sumber energi terbarukan. Sebagian energi dari batu bara diganti dengan gas yang tingkat emisi karbonnya lebih rendah 40 persen. Tingkat konsumsi energi tersebut merupakan hasil usaha keras dalam program efisiensi. Selain untuk menekan biaya, upaya efisiensi dalam pemakaian energi juga bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan terutama terkait dengan emisi rumah kaca.(EN 6)

PENGAWASAN KUALITAS AIR LIMBAH DAN AIR LAUT Kami juga melakukan pengawasan kualitas air limbah dan air laut untuk memastikan tetap berada di bawah baku mutu yang ditentukan pemerintah dengan melakukan pengukuran setiap tiga bulan sekali. Pengukuran dilaksanakan di lokasi-lokasi penambangan darat dan laut, bak penampung dan bak pendingin peleburan. Untuk memastikan standar dan kelayakan metodologi pengukuran, Kami melibatkan pihak-pihak independen sebagai pelaksana. Pemantauan kualitas lingkungan dilakukan secara fisik dan kimia. Berbagai indikator digunakan sebagai parameter pengukuran. Seperti tingkat kebisingan, getaran, pencahayaan, kelembaban, suhu bola kering, dan lain sebagainya. Spesies yang terancam habitatnya Spesies Terumbu Karang

Tingkat Risiko Kepunahan Membahayakan

Simping

Membahayakan

Cacing Wak-Wak

Membahayakan

Siput Gong-Gong

Membahayakan

Udang Putih (Penaeus merguinensis)

Nyaris terancam

Udang Windu (Penaeous monodon)

Nyaris terancam

Kepiting Hitam (Scyla serrata)

Mudah diserang

Selama tahun 2008, Kami telah melakukan berbagai inisiatif untuk menghemat penggunaan bahan baku biji timah yang tidak terbarukan tanpa mengurangi target produksi yang kami rencanakan. Inisiatif tersebut berupa: (MM 12) 1. Perbaikan metode operasi Salah satu perbaikan metode operasi yang dilakukan adalah proses pencampuran (blending ) terhadap material bahan baku (biji timah, antrasit, batu kapur) yang akan digunakan pada proses peleburan dengan tujuan memperbaiki proses peleburan sehingga recovery proses meningkat. 2. Perbaikan kualitas bahan reduktor Dengan metode pencampuran (blending) antara bahan reduktor yang memiliki fixed carbon tinggi dengan bahan reduktor yang memiliki HGI (HardGrove Grindability Index) tinggi. Bahan reduktor hasil dari proses pencampuran (blending) akan digunakan pada peleburan biji dan peleburan terak 1.

PENGELOLAAN LIMBAH PADAT Kegiatan operasi Perseroan juga menghasilkan sisa berupa limbah padat yang dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama adalah limbah padat yang tidak mengandung radioaktif, dan limbah padat berbahaya. Limbah tersebut tidak boleh dimanfaatkan ulang, dan penjualan termasuk pengangkutannya kepada pembeli harus mendapat izin dari pemerintah. Sementara kelompok kedua adalah limbah tidak berbahaya. Semua limbah ini dikelola dan disimpan menurut sistem manajemen lingkungan ISO 14001, untuk selanjutnya digunakan kembali, didaur ulang, atau dipulihkan kembali. Secara umum Kami mengelola limbah padat dengan prosedur baku yang ketat, serta aman bagi manusia dan lingkungan. Limbah yang berbahaya dimaksud meliputi sisa minyak pelumas, aki bekas, filter, oli bekas, botol HCl (hydrochloride), strif tes reflotron, dan disposable syring. Sedangkan limbah yang tidak berbahaya, terdiri dari kertas &MMSS bekas, ban bekas, dan sampah umum lainnya. (EN 22 22&MMSS &MMSS))

3.

4. 5.

Optimalisasi peleburan backlog Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan peleburan biji-dross. Pada peleburan ini, akan ditambahkan dross pada komposisi material bahan baku sehingga diharapkan upaya penglogaman backlog dapat terlaksana. Pemurnian PbSn eks crystallizer Petakan PbSn hasil sampingan dari crystallizer pada proses eutectic refining, dimurnikan kembali proses electrolytic refining. Pengurangan loses Sn dalam tailing PPBT Dengan pemasangan saring putar, MGS (Multi Gravity Separator) dan Jig tailing

Meski menjadi limbah, namun dalam pemanfaatan lebih lanjut mineral yang termasuk bahan B3 dan mengandung elemen radioaktif ini, mungkin saja digunakan pihak ketiga. Hanya saja Timah mensyaratkan keharusan izin dari pemerintah bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan limbah tersebut.

PEMAKAIAN AIR (EN 8) Air merupakan sumber vital dalam proses pencucian biji timah. Kebutuhan akan air sangat besar. Ada dua jenis sumber air yang digunakan dalam seluruh proses produksi timah, yakni air permukaan dan air tanah. Konsumsi air permukaan sepanjang 2008 mencapai 602.354 meter kubik. Karena besarnya kebutuhan air maka Kami berkepentingan menjaga sumber air dan mengelolanya dengan benar. Untuk itulah Kami memperhatikan benar air limbah yang dihasilkan dari pemanfaatan

Prosedur tindakan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): • Melengkapi tempat penyimpanan sementara limbah B3 dengan kemiringan 1% ke satu arah, pembuatan saluran, bak penampung tumpahan minyak dan pemasangan papan nama. • Melengkapi kemasan limbah B3 dengan simbol dan label sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Pelaporan inventarisasi limbah B3 setiap tiga bulan

PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF Dalam proses produksi terutama pemisahan bijih timah, maka tak dapat dihindari penggunaan unsur-unsur yang termasuk bahan berbahaya dan beracun atau B3, serta elemen yang mengandung radioaktif. Bahan-bahan yang termasuk B3 adalah Monazite, Ilmenite, Zircon High Grade dan Xenotime . Sementara elemen radioaktif di antaranya Therium dan Uranium. Semua bahan tersebut di atas mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Demikian pula dengan penanganan limbah yang ditimbulkan. Untuk ini Kami mengikuti prosedur berdasarkan protokol International Atomic Energy Agency (IAEA) dan aturan dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Semua mineral yang mengandung radioaktif disimpan dengan prosedur ketat di gudang penyimpanan sementara Unit Metalurgi Mentok. Sementara untuk mengetahui potensi radiasi, dilakukan pemantauan setiap tiga bulan. (EN 24)


air dalam proses produksi. Karenanya pengelolaan air dan pengolahan air limbah merupakan satu kesatuan di dalam manajemen pelestarian lingkungan. Pemakaian air yang besar terdapat di dua lokasi proses produksi timah, yakni di pusat pencucian biji timah dan di pabrik peleburan timah Muntok. Kami memiliki waduk penampung air permukaan yang menjadi sumber air untuk PLTD dan pabrik peleburan. Setelah air ini dipakai dalam proses pencucian biji timah, air limbah yang dihasilkan akan masuk ke bak pengendap dan dinetralisir dengan kostik soda. Bak pengendap menyaring sedimen/lumpur yang terkandung dalam limbah. Lalu, air sisa penyaringan dialirkan ke bak penjebak oli dan waduk bawah, sebelum akhirnya dilepas menuju pantai. Proses ini memastikan bahwa air limbah sisa pencucian biji timah tidak lagi mengandung zat-zat yang berbahaya bagi manusia dan biota hidup.

Dampak terhadap keanekaragaman hayati dari kegiatan penambangan yang Kami jalankan umumnya disebabkan aktivitas konstruksi, produksi atau transpor tasi. Perubahan terhadap kondisi lingkungan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perubahan iklim mikro, terjadinya migrasi satwa liar, hilangnya vegetasi, serta kemungkinan erosi tanah. Untuk mengurangi dampak tersebut, Kami melakukan upaya strategis seperti reklamasi lahan pascatambang (lihat &MMSS bagian Reklamasi) dan revegetasi prog resif. (EN 14 14&MMSS &MMSS)) Demikian pula dengan kegiatan operasi tambang di laut, pastinya juga menimbulkan tekanan pada ekosistem yang ada di sekitarnya. Proses pencucian biji timah di kapal keruk umpamanya, berpotensi menurunkan kualitas air laut, merusak terumbu karang dan biota khas laut lainnya. Untuk mengurangi dampak lingkungan di laut, Kami membuat zona bebas operasi kapal keruk sejauh empat mil dari garis pantai. Kami juga melarang kapal keruk beroperasi di wilayah tempat hidup biota laut yang dilindungi.

KEANEKARAGAMAN HAYATI Operasi tambang Perseroan berada di lahan yang sangat luas termasuk di area perhutanan. Kami menyadari keberadaan hutan sangat penting dalam ekosistem. Untuk itulah Kami mempertimbangkan kelestarian hutan dalam mengelola dampak negatif dari seluruh proses produksi timah.

Rencana program transplantasi terumbu karang buatan pada 2008 tak bisa tercapai karena beberapa alasan. Paling utama adalah banyaknya aktivitas tambang ilegal di tepi pantai dan muara sungai. Padahal syarat untuk melakukan program transplantasi ini kondisi air laut harus jernih, sehingga terumbu karang bisa hidup. Sebagai gantinya pada 2009.

Secara keseluruhan luas kuasa pertambangan (KP) Perseroan yang berupa hutan mencapai 100.544 hektar. Sebagian besar, 79.826 hektar atau 79,83% berada di daerah hutan produksi. Sisanya, 29.718 hektar atau 20,61% termasuk dalam daerah hutan lindung.

Kami mengalihkan sumber daya untuk program ini menjadi reklamasi kawasan bakau atau mangrove seluas 25 hektar, sambil menunggu proses penertiban tambang ilegal oleh pemerintah daerah.

Kami memiliki komitmen untuk tidak melakukan kegiatan operasi ekplorasi penambangan di wilayah KP yang termasuk dalam daerah hutan lindung. Hanya wilayah KP yang berada di hutan produksi saja yang dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi penambangan (EN 11)

Habitat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terancam punah menurut daftar merah lembaga dunia konservasi alam (International Union for Conservation of Nature/IUCN) terdiri dari terumbu karang, simping, cacing wak-wak, siput gong-gong, udang putih, udang windu, dan kepiting hitam. (EN 15) .

Upaya Kami Dalam Program Penurunan Emisi Rumah Kaca (C0 2) Mendaur ulang semua limbah Menghindari penggunaan material secara berlebihan Mengurangi emisi SO 2 dengan teknologi flue gas desulphurization Mengurangi kandungan Nitrogen (NOx ) dengan teknologi selective non catalytic reduction Mengurangi pemakaian energi fosil dengan menggunakan energi biodiesel pada beberapa kapal keruk Pelaksanan Program Green Babel Setyo Sardjono - Direktur Operasi. Peningkatan kinerja CSR PT Timah (Persero) Tbk berada di bawah kendali dan supervisi Direktur Operasi


Operasi penambangan Perseroan termasuk dalam kategori tambang permukaan (alluvial) yang tidak menghasilkan overburdens, batu, tailing, sludges, slimes , dan material residu lainnya. (MM 3)

Reklamasi Lahan Pasca Tambang 1996-2008 (HA)

REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG Reklamasi adalah kegiatan memperbaiki, menata dan meningkatkan fungsi kegunaan lahan yang terganggu akibat aktivitas ekonomi (penambangan) sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah. Kami berkomitmen mereklamasi semua lahan pascatambang, sehingga fungsi dan kegunaannya akan meningkat untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup maupun untuk kepentingan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Menurut Undang-Undang No.11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan reklamasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penambangan. Karenanya seluruh eksplorasi penambangan yang dilaksanakan Perseroan pada periode pelaporan, sudah dilengkapi dengan rencana reklamasi (closure plans ). (MM 9) Selama 2008 Kami telah mengadakan kegiatan reklamasi pascatambang seluas 2.000 hektar, lebih besar dari area kuasa pertambangan yang mulai Kami ekspolitasi seluas 820,5 hektar. (MM 1). Sebagian besar wilayah reklamasi atau 1.680 hektar dilaksanakan di Pulau Bangka, sisanya 320 hektar di Pulau Belitung. Pohon yang ditanam di atas lahan pascatambang antara lain pohon akasia, jambu mete, mahoni, sengon, meranti putih dan sawit. Ada pula rencana menanam pohon sukun di Belitung Timur. (EN 13&MMSS) Namun demikian Kami menyadari, masih ada lahan yang telah atau sedang dilakukan eksplorasi tetapi belum direklamasi. Untuk itulah kegiatan reklamasi akan terus berlanjut. Dalam pengelolaan reklamasi Kami melibatkan penduduk yang tinggal di sekitar lokasi. Partisipasi mereka penting karena nantinya lahan yang direklamasi akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Karenanya mereka pula yang diharapkan merawat dan menjaga, serta akhirnya kelak yang menikmati. Kami mengadakan kontrak proyek reklamasi selama dua tahun dengan mitra usaha perawatan. Setelah tiga hingga lima tahun barulah Kami mengambil alih untuk selanjutnya dirawat secara intensif. (EN12&MMSS) Selama 2008, Kami tidak pernah melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. (EN 28) Total dana yang dikeluarkan untuk mengelola lingkungan selama 2008 mencapai sekitar Rp 47 miliar. Jumlah ini meningkat 20% dibanding tahun 2007, terutama akibat kenaikan pembiayaan reklamasi lahan bekas tambang. (EN 30)

PROGRAM GREEN BABEL Selain program reklamasi dan pengelolaan lingkungan, Kami juga berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan bersama pemangku

kepentingan lainnya. Program di bidang lingkungan dengan pemerintah daerah adalah penghijauan di Kabupaten Belitung Timur seluas 5 hektar. Program ini termasuk dalam proyek Green Babel Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ada kegiatan yang merupakan realisasi dari program penghijauan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yakni pencanangan penanaman pohon BUMN. Kegiatan ini dipusatkan di wilayah kerja PT Timah (Persero) Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Upacara prakarsa penanaman pohon se-BUMN dilaksanakan di Desa Bukit Kijang dengan lahan seluas 10 hektar. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN, maka setiap BUMN wajib menanam 500.000 batang pohon sebagai proyek penghijauan nasional. Kewajiban menanam pohon ini terlepas dari program Kami dalam mereklamasi lahan pascatambang, sehingga target 500 ribu pohon tidak berada dan berasal dari program reklamasi. Laporan Keberlanjutan 2008 | PT Timah (Persero) Tbk 9

SELECTIVE NON CATALITYC REDUCTION (SNCR) MENURUNKAN EMISI GAS NOx DI PLTD UNIT TIMAH KUNDUR I. SUMBER EMISI Emisi NOx di Unit Timah Kundur dihasilkan dari mesin diesel power PLTD. Gas Nitrogen dioksida atau lazim dikenal dengan NOx, terbentuk dari reaksi pembakaran antara Nitrogen dan Oksigen pada suhu tinggi (>1650ºF). II. DAMPAK CEMARAN GAS NOx Gas NOx yang teremisi akan bereaksi dengan VOCs di atmosfir membentuk ozon (O 3 ) dan hujan asam. Dampak signifikan yang ditimbulkan adalah gangguan pada sistim pernapasan, korosi bangunan, photochemical smog dan pemanasan global. III. PENANGANAN DAMPAK Gas NOx yang dihasilkan sebelum dilepas ke udara terlebih dahulu direduksi dan diuraikan oleh larutan reagent urea cair. Proses ini dilakukan dengan bantuan instalasi Selective Non Catalityc Reduction-SNCR.

Tanki campur dan tanki distribusi sebagai komponen penyuplai urea cair sebelum didistribusikan.

Control panel dan pompa semprot untuk mendistribusikan urea cair sepanjang pipa distribusi.

Alat pengaduk (mixer) dan kran untuk mengalirkan hasil adukan ke dalam tanki distribusi.

Mutiple injektor untuk menginjeksikan urea cair ke dalam flue gas. Tetesan uap air hasil reaksi didalam cerobong ditampung dan disirkulasi kembali ke tanki distribusi.

PLTD UNIT TIMAH KUNDUR V. PROSES • Urea bubuk dicampur dengan air menghasilkan ammonia dan karbon dioksida. Persamaan reaksi: (NH2)2CO + H 2O à 2NH3 + CO2 2. Urea cair diinjeksikan ke dalam flue gas kemudian bereaksi dengan gas NO 2 menghasilkan molekul nitrogen, uap air dan gas karbon dioksida. Persamaan reaksi : 6NO2 + 4(NH2)2CO + 4H2O à 7N2 + 12H2O + 4CO 2 3. Gas bersih dibuang ke udara. 4. No solid and liquid waste (clean technology)

UNIT INSTALASI SNCR DI PLTD UNIT TIMAH KUNDUR

VI. KESIMPULAN • Mengurangi emisi gas NOx sebesar 75-98%. • Komponen dasar SNCR sistem terdiri dari: tanki pengaduk, tanki distribusi (storage), sistim kontrol, valve, manometer, pompa semprot dan injektor. • Keefektifan SNCR dipengaruhi oleh: rasio campuran urea dan air, tempratur flue gas, lama reaksi, kecepatan alir urea cair yang diinjeksikan dan optimalisasi pengkabutan. • Semakin lama urea cair bereaksi semakin sukses pencapaian penurunan NOx.


Ikhtisar Dampak Lingkungan dan Kebijakan

(EN.14&MMSS,1.2)

DAMPAK

KEBIJAKAN

Pencemaran udara

• • • •

Perawatan secara berkala Pemasangan alat pengendali emisi Pengujian emisi secara berkala oleh pihak independen Pengawasan pemakaian masker

Oil spill

• • • •

Menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 Menyediakan tangki bahan bakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku Inspeksi secara berkala oleh pihak internal dan eksternal Menerapkan sistem tanggap darurat

Hilangnya vegetasi dan perubahan iklim mikro Migrasi habitat satwa yang dilindungi

• Penanaman kembali (revegetasi) pasca tambang • Komitmen tidak menambang di kawasan habitat satwa yang dilindungi

Erosi (Run off)

• Pembuatan slope stability (kestabilan lereng) • Pengaturan sistem drainage di lokasi tambang darat • Pemasangan tanggul penahan erosi

Perubahan morfologi bentang alam

• Perataan tanah • Backfilling (Penutupan kolong) • Penimbunan tailing ke dalam kolong

Penurunan kualitas tanah

• Pengolahan tanah sebelum revegetasi

Penurunan/pencemarankualitas air

• Penerapan Closed Circulation System • Membangun Unit Pengolahan Air Limbah dan mengolah air sebelum dibuang ke badan air penerima pada PPBT Mentok • Membuat bak trap pada Unit Metalurgi Mentok • Pemantauan dan pengujian oleh pihak independen

Perubahan morfologi laut

• Menutup kembali lobang bekas galian (backfilling) • Meratakan dan mendorong tailing ke arah lobang galian dengan bantuan kapal isap

Rusaknya terumbu karang dan biota laut

• • • • •

Reklamasi Lahan Pascatambang 2008 LUAS: Pulau Bangka: 1.400 HA Pulau Belitung: 600 HA

Zonasi areal terumbu karang yang tidak boleh ditambang Pengoperasian Kapal Keruk diatas 4 mil dari garis pantai Tidak beroperasi di wilayah biota laut yang dilindungi Pembatasan jumlah kapal keruk yang beroperasi dalam satu area kerja Program transplantasi terumbu karang buatan

Penurunan kualitas air laut

• Melakukan pemantauan dan pengujian kualitas air laut secara berkala oleh pihak independen.

Kebisingan

• Penggunaan alat pelindung pendengaran (ear muff & ear plug) bagi pekerja • Pengukuran dan pengujian kebisingan secara berkala

Mineral yang mengandung unsur radioaktif dan bahan nuklir

• Penyimpanan dalam gudang radioaktif dengan pengamanan khusus • Pengawasan secara berkala oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan International Atomic Energy Agency (IAEA) • Pencatatan dan pelaporan stok secara berkala kepada BAPETEN dan IAEA

Tailing

• Landfill • Material pondasi bangunan disekitar PPBT

Kualitas Air pendingin

• Membuat bak pendingin (sirkulasi tertutup) • Pengolahan pH air

Limbah padat/potongan besi (non B3)

JENIS POHON: Akasia Jambu mete Mahoni Sengon Meranti putih Sawit KEBIJAKAN: • Pengelolaan reklamasi melibatkan penduduk di sekitar lokasi. • Lahan yang direklamasi akan menjadi bagian dari kehidupan mereka.

• Potongan besi dilebur dan dicetak kembali (reused)


PERTAMBANGAN RAKYAT

Kegiatan penambangan timah di Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang berlangsung sejak masa kolonial, menghadirkan para pelaku pertambangan rakyat. Persoalan semakin pelik ketika kegiatan pertambangan rakyat yang telah menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat, dijalankan dengan kecenderungan mengabaikan praktik-praktik penambangan yang baik (good mining practises). Sebenarnya upaya untuk mengatasi kegiatan pertambangan rakyat yang lazim disebut tambang inkonvensional (TI) menjadi tugas aparat hukum dan Pemerintah Daerah. Namun mereka sering kali kesulitan ketika berhadapan dengan masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan. Terlebih masyarakat menjadikan alasan ekonomi sebagai dalih melakukan kegiatan yang sebenarnya dilarang secara hukum. Alhasil perlawanan dengan kekerasan cenderung dilakukan masyarakat ketika upaya penegakan hukum dilaksanakan. Pada akhirnya memang diperlukan upaya jalan tengah yang menguntungkan semua pihak walaupun hal tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan.

KONDISI KINI Upaya terakhir yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat menyikapi keberadaan para pelaku pertambangan rakyat adalah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada akhir November 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Bangka-Belitung (Babel) bersama para bupati dan walikota. SKB tersebut memuat tiga rumusan penting, di antaranya upaya legalisasi tambang-tambang rakyat yang beroperasi ilegal dengan 12 PT Timah (Persero) Tbk | Laporan Keberlanjutan 2008

pertimbangan demi memulihkan kondisi ekonomi rakyat sebagai akibat dampak krisis ekonomi global. Implikasi dari SKB ini adalah dipermudahnya penerbitan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR). Berapa tepatnya jumlah pelaku pertambangan rakyat atau TI sulit dipastikan. Angkanya berfluktuatif tergantung tingkat harga timah di pasaran. Apabila harga timah tinggi maka secara otomatis jumlah pelaku TI akan bertambah banyak. Sebaliknya jika harga timah turun, tambang-tambang itupun ditinggalkan sehingga jumlahnya berkurang. Publikasi yang dikeluarkan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Babel pada akhir November 2008 mencatat, jumlah TI legal yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi kepulauan Babel sebanyak 6.000 TI sedangkan yang ilegal jumlahnya diperkirakan tak kurang dari 4.000 TI. Dari seluruh pertambangan rakyat yang ada, sebagian besar adalah penambangan di darat. Hanya sebagian kecil yang melakukan penambangangan di laut. Pertambangan rakyat di darat tersebar di seluruh wilayah Pulau Bangka dan Pulau Belitung, sedangkan pertambangan rakyat di laut dapat ditemukan di sepanjang pesisir Pulau Bangka terutama di lokasi-lokasi di mana kapal keruk milik Kami biasanya beroperasi. Karena tidak dilakukan dengan cara yang baik, maka para pelaku pertambangan rakyat di darat maupun di laut umumnya beroperasi dengan peralatan sederhana. Di darat para penambang dengan peralatan yang sederhana melakukan penggalian ke dalam tanah pada daerah yang diyakini terdapat kandungan pasir timah.

Dukungan para mitra tambang dan kelompok TSK untuk tata kelola tambang yang baik, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan akan memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja operasi serta usaha PT Timah (Persero) Tbk.

Sedangkan para pelaku pertambangan rakyat di laut, mengandalkan perahu kecil sebagai alat utama. Perahu dilengkapi dengan bak penampung pasir laut, mesin penyedot pasir dan kompresor. Mesin penyedot pasir sekaligus menggerakkan kompresor untuk penyelam yang mengarahkan selang penyedot ke dasar laut. Di dalam bak penampung, pasir yang mengandung timah berwarna hitam dipisahkan dari pasir biasa yang berwarna abu-abu.

KONFLIK DAN PENGELOLAANNYA Keberadaan pertambangan rakyat apalagi jika dilakukan secara ilegal, sangat berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan. Bukan hanya terhadap kegiatan operasi dan usaha Kami, tetapi secara otomatis negara juga dirugikan karena hilangnya potensi penerimaan dari pajak dan royalti. Dampak ikutannya tentu saja mengakibatkan masyarakat terutama di Provinsi Kepulauan Babel tidak bisa menikmati hasil dari pemanfaatan kekayaan alam. Ini merupakan kondisi yang ironis mengingat Undangundang Dasar 1945 (Perubahan) secara tegas mengamanatkan pemanfaatan kekayaan alam di bumi pertiwi sejatinya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak dan royalti membuat alokasi anggaran yang merupakan hak daerah menjadi berkurang. Akibatnya program pembangunan yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Babel tak bisa berjalan dengan semestinya. Dalam bentuk lain, keberadaan pertambangan rakyat yang dikelola tanpa bertanggungjawab dan berwawasan lingkungan juga menimbulkan kerugian tidak sedikit. Eksploitasi pasir timah oleh para pelaku pertambangan rakyat meninggalkan lahan bekas penambangan tanpa ada upaya mengembalikannya seperti sedia kala (reklamasi).

tindakan yang seharusnya dilakukan. Kesalahan dalam menentukan bentuk penindakan sangat berpotensi menimbulkan persoalan baru yang lebih pelik. Kami meyakini dibutuhkan kearifan agar penyelesaian berbagai persoalan terkait pertambangan rakyat dapat dilakukan dengan bijak. Terlebih lagi bila dicermati lebih jauh, para pelaku pertambangan rakyat adalah bagian dari masyarakat yang merupakan salah satu pemangku kepentingan Perseroan. Alternatif solusi yang Kami tawarkan adalah mengajak semua pihak yang terkait kegiatan pertambangan rakyat, untuk mematuhi peraturan dan melaksanakan segala aktivitasnya dalam koridor hukum. Tujuannya agar para pelaku pertambangan rakyat bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun seluruh kegiatan menambang harus dilaksanakan sesuai praktik-praktik penambangan yang baik. Sementara negara tetap mendapatkan pajak dan royalti dari kegiatan pemanfaatan kekayaan alam tersebut. Pada akhir nya diharapkan tercipta sebuah sinergi dan harmonisasi antara Perseroan, masyarakat dan pemerintah. Segala upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan dapat Kami laksanakan secara sinergis dengan usaha memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi operasional Perseroan.

SOLUSI KEMITRAAN Bentuk solusi yang Kami laksanakan adalah kemitraan dengan para pelaku pertambangan rakyat, khususnya di wilayah Bangka dan Belitung. Sesuai dengan hak dan kewenangan yang Kami miliki, maka kemitraan dilakukan untuk kegiatan penambangan inkonvensional yang masuk dalam wilayah Kuasa Penambangan (KP) Perseroan.

Para pelaku pertambangan rakyat juga sering mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga keselamatan mereka menjadi tidak terjamin. Para pelaku pertambangan rakyat di darat dihadapkan pada ancaman kematian karena longsornya lapisan tanah yang digali. Demikian pula para penyelam pertambangan rakyat di laut yang bekerja mengandalkan peralatan sedehana (kompresor) sebagai penyuplai oksigen, padahal mereka harus menyelam hingga kedalaman beberapa meter di bawah permukaan laut. Bahkan pertambangan rakyat di laut juga menimbulkan potensi ancaman keselamatan bagi operasional kapal keruk milik Perseroan. Tindakan mereka yang ikut melakukan kegiatan penambangan di sekitar kapal keruk mengancam keseimbangan posisi kapal keruk. Kami menyadari pentingnya untuk tidak mengabaikan semua realita yang terjadi dengan disertai upaya-upaya perbaikan. Namun demikian bukanlah perkara yang mudah untuk merumuskan bagaimana bentuk Laporan Keberlanjutan 2008 | PT Timah (Persero) Tbk 13

Ada dua pihak yang menjadi sasaran program kemitraan. Pertama , pemilik modal yang biasanya berbentuk perusahaan perseorangan atau bentuk usaha lainnya. Dan kedua, para penambang di lapangan dimana lazimnya dalam bentuk kelompok yang terdiri 4 – 5 penambang.

mendapatkan kepastian hukum dalam kegiatan operasinya dan jaminan pembelian hasil tambang yang didapat, Perseroan mendapat kepastian pasokan bahan baku untuk proses produksi dan negara mendapat tambahan penerimaan dari pajak royalti.

Skema kemitraan ini menempatkan pemilik modal sebagai mitra tambang. Mereka mendapat izin untuk melakukan kegiatan eksploitasi di wilayah KP Perseroan. Izin yang diberikan berlaku selama enam bulan dan baru dapat diperbarui setelah dievaluasi oleh Unit Produksi Darat Perseroan.

Keuntungan juga dinikmati para penambang karena mereka mendapatkan upah lebih layak dari mitra tambang, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka juga memperoleh pelatihan K3 sehingga ancaman kecelakaan kerja dapat diminimalisasi.

Setiap mitra tambang melibatkan kelompok-kelompok penambang. Masing-masing kelompok penambang melakukan kegiatan penambangan skala kecil, sehingga aktivitas mereka digolongkan sebagai tambang skala kecil (TSK).

Sementara bagi Perseroan tentu saja berpengaruh pada terjaganya kepentingan maupun kegiatan usaha. Kami dapat mengendalikan kegiatan operasi para mitra tambang beserta kelompok TSK agar dilaksanakan secara bertanggung jawab serta berwawasan lingkungan.

Dengan kemitraan maka para mitra beserta kelompok TSK masingmasing menjadi kontraktor Perseroan. Mereka memasok bijih timah yang dibutuhkan dalam proses produksi Perseroan dengan harga yang telah disepakati bersama. Bentuk kemitraan ini diharapkan menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Para mitra tambang bisa


EVALUASI MITRA TAMBANG DAN TSK Selama berlangsungnya kemitraan, Kami terus melakukan evaluasi kinerja secara periodik. Baik terhadap mitra tambang maupun kelompok TSK. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa hanya mitra tambang dan kelompok TSK yang legal dan menjalankan praktik-praktik penambangan yang baik yang diperbolehkan melakukan penambangan.

Hasil evaluasi juga diperlukan untuk menentukan, apakah kontrak kerja dengan mitra tambang maupun kelompok TSK layak diperpanjang. Terhadap mitra tambang dan kelompok TSK yang mengabaikan praktik penambangan yang baik atau sudah tidak lagi melakukan aktivitas penambangan, akan dijatuhi sanksi berupa pemutusan kontrak kerja.

Pelatihan dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis terkait dari pemerintahan daerah setempat. Pelatihan dilakukan dua kali dalam setahun dan setiap pelaksanaannya diikuti 40 peserta yang terdiri dari para karyawan mitra tambang yang menjabat sebagai manajer dan mandor lapangan. Mereka yang telah mengikuti pelatihan selanjutnya mendapatkan sertifikat dari Perseroan.

Secara efektif evaluasi kinerja mitra tambang maupun kelompok TSK mulai dilaksanakan pada triwulan ke empat 2008. Hasil pelaksanaan evaluasi menunjukan adanya penurunan jumlah mitra tambang maupun kelompok TSK yang diizinkan melakukan kegiatan selama 2008.

Pelaksanaan pelatihan juga bertujuan untuk membangun standardisasi keahlian dalam bidang pekerjaan penambangan bagi mitra tambang termasuk kelompok-kelompok TSK.

Pada 2008 ada 87 mitra tambang dan 3.216 kelompok TSK yang diizinkan menambang di area KP Perseroan. Jumlah tersebut adalah 68% dari total lokasi penambangan Perseroan. Setahun sebelumnya tercatat ada 98 mitra tambang dan 3.805 kelompok TSK yang melakukan kegiatan menambang. (MM.7) Jumlah ini masih terlalu banyak, oleh sebab itu evaluasi terus dilanjutkan demi mendapatkan mitra tambang dan kelompok TSK yang benar-benar memenuhi persyaratan. Kami menargetkan pada akhir tahun 2009 hanya ada 60 mitra tambang dan 3.000 kelompok TSK yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah KP Perseroan.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN (MM.7) Melibatkan masyarakat yang awam dalam proses penambangan tentu mengandung risiko tinggi, mulai dari risiko kecelakaan kerja, risiko penyalahgunaan fasilitas Perseroan dan inefisiensi dalam proses eksploitasi. Untuk meminimal risiko tersebut, Kami menyelenggarakan berbagai pelatihan secara periodik untuk para mitra tambang dan kelompok TSK. Tujuannya meningkatkan kesadaran tata kelola pertambangan yang baik, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan.

Kami berharap dalam waktu dekat instansi teknis terkait di Provinsi Kepulauan Babel dapat mengadopsi bentuk pelatihan yang sudah Kami laksanakan. Dengan demikian pelatihan dapat menjadi salah satu persyaratan yang harus diikuti bagi siapa saja yang ingin bekerja dalam operasi penambangan, dan sertifikat keahlian sebagai salah satu persyaratan bekerja dalam kegiatan penambangan. Bila ini terwujudkan maka Kami yakin akan terjadi percepatan penciptaan tata kelola pertambangan rakyat yang baik, bertanggung jawab, dan berwawasan lingkungan. Dalam bentuk lain, peningkatan kesadaran para mitra tambang dan kelompok TSK juga dilaksanakan tim Pengawasan Produksi dengan menggelar pertemuan rutin tentang K3. Ada dua macam pertemuan yang dilaksanakan sejak triwulan keempat 2008, yakni “Safety Committee” (SC) dan “Sub Safety Committee” (SSC). Pertemuan ini melibatkan mitra tambang yang menduduki posisi manajer dan mandor lapangan. Dalam pertemuan ini disampaikan berbagai hal prinsip praktik-praktik penambangan yang baik dan yang harus dilaksanakan dalam operasi penambangan.


Sedangkan kegiatan SSC dilaksanakan dalam lingkungan blok tertentu milik salah satu mitra tambang, pertemuan berlangsung di lokasi kerja suatu kelompok TSK dan melibatkan secara langsung para mandor dan penambang di lapangan. Dalam setiap pertemuan SSC ada dua hal yang menjadi perhatian. Bila lokasi kerja kelompok TSK yang dijadikan lokasi pertemuan dinilai sudah cukup baik dan memenuhi praktik penambangan yang baik, maka akan dijadikan contoh bersama. Sebaliknya bila lokasi kerja kelompok TSK masih belum baik akan dikritisi bersama oleh kelompok-kelompok TSK lainnya, sehingga diperoleh pemahaman hal-hal yang seharusnya dihindari.

TESTIMONIAL tambang,, pemilik CV Mitra Subianto, seorang mitra tambang Sukses Abadi mengakui m a n f a a t pelaksanaan SC. Menurutnya Menurutnya,, pertemuan i n i memberikan pencerahan mengenai banyak hal, utamanya menyangkut K3. Dirinya juga merasa dipacu untuk terus mengawasi ar melakukan k elompok TSK di bblok lok milikn miliknyy a ag agar kegiatan menambang dengan baik dan benar.


PENGAWASAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) Mengingat luasnya wilayah KP perseroan, Kami juga mengupayakan bentuk pengawasan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pemanfaatan area KP perseroan untuk kegiatan menambang tanpa izin. Pengawasan dilakukan dengan membangun pos-pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah KP Perseroan. Sepanjang 2008 Kami telah mendirikan 51 unit pos pengamanan untuk melengkapi 9 pos pengamanan yang telah dibangun pada 2007, sehingga saat ini total ada 60 unit pos pengamanan.

Keberadaan pos pengamanan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung. Seperti alat komunikasi dan transmisi data yang terintegrasi, sehingga seluruh aktivitas mitra tambang beserta kelompok TSK dapat terus dipantau. Tidak hanya mencegah kemungkinan pemanfaatan wilayah KP untuk penambangan liar, para petugas satuan pengamanan (satpam) di pos pengamanan juga berkewajiban mengawasi kegiatan para mitra tambang dan kelompok TSK. Bila ditemukan kondisi yang dinilai berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan pekerja maka petugas satpam berwenang merekomendasikan penghentian sementara kegiatan TSK. Selanjutnya kondisi tersebut dilaporkan kepada unit pengawas produksi untuk dilakukan langkah perbaikan dan antisipasi. Kemudian sesudah semuanya dinilai aman, kegiatan penambangan bisa kembali dilanjutkan oleh mitra tambang beserta kelompok TSK.

TINDAK LANJUT DAN TANTANGAN KE DEPAN Segenap upaya yang dilakukan diharapkan bisa memberikan pengaruh positif pada penciptaan situasi yang kondusif di Provinsi Kepulauan Babel yang menjadi daerah operasional Perseroan. Hal ini tentunya berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sebagai salah satu pemetik manfaat dari keberadaan Perseroan. Penting bagi Kami untuk memastikan semua upaya yang telah dilakukan berjalan dengan baik, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karenanya Kami memberikan penghargaan kepada mitra tambang berprestasi, taat hukum dan loyal untuk memacu kepedulian mereka terhadap praktik-praktik penambangan yang baik. Dukungan para mitra tambang dan kelompok TSK untuk tata kelola tambang yang baik, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan akan memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja operasi Perseroan. Total produksi secara keseluruhan mencapai 47.073 ton. Jumlah ini menurun dibandingkan total produksi pada 2007 sebesar 58.086 ton. Dari jumlah tersebut, produksi dari aktivitas tambang darat sebesar 33.235 ton atau 70,61% dari total produksi, termasuk didalamnya berasal dari TSK mitra Perseroan. (MM.7) Pada sisi lain kontribusi yang diberikan para mitra tambang dan kelompok TSK menunjukkan pola kemitraan masih menjadi alternatif solusi terbaik dalam menyikapi keberadaan pertambangan rakyat. Bukan tidak mungkin pola kemitraan seperti ini akan menjadi model solusi bagi pihak-pihak lain di Provinsi Kepulauan Babel untuk mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang baik, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan.

PROFIL PERTAMBANGAN RAKYAT YANG ILEGAL: Pertambangan rakyat ilegal diperkirakan berjumlah 4.000 unit. Menggunakan peralatan yang sederhana. Mengabaikan praktik-praktik penambangan yang baik. Menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak dan royalti. Meninggalkan lahan bekas menambang tanpa reklamasi. Mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

KEBIJAKAN PERTAMBANGAN RAKYAT: Bekerja sama dengan aparat hukum , pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi kegiatan pertambangan rakyat ilegal. Mendorong kegiatan pertambangan rakyat mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Melaksanakan kemitraan dengan pelaku pertambangan rakyat yang beroperasi dalam wilayah Kuasa Penambangan (KP) Perseroan dengan membentuk Tambang Skala Kecil (TSK). Melakukan evaluasi kinerja mitra tambang dan TSK guna memastikan mereka menjalankan praktik penambangan yang baik. Menyelenggarakan pelatihan mitra tambang dan TSK guna meningkatkan praktik tata kelola pertambangan yang baik, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan. Melakukan pengamanan daerah Kuasa Pertambangan (KP) guna mencegah terjadinya pemanfaatan area KP oleh penambang tanpa izin (ilegal).


KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 (2) mengatur “Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal, diselanggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama. Sebagai perusahaan pertambangan, Kami berkewajiban memperhatikan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ini merupakan konsekuensi dari karakteristik kegiatan usaha pertambangan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan mengapa K3 tidak boleh diabaikan. Pertama , sesuai dengan komitmen kami untuk menjadi perusahaan tambang timah kelas dunia, maka Kami harus mengikuti standar keselamatan kerja yang dibakukan secara internasional. Kedua, dengan status badan usaha yang berkedudukan dan beroperasi di Indonesia, tentu saja Kami harus mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. Kami memahami terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja dan mengancam keselamatan para karyawan. Di antaranya penggunaan peralatan dan teknologi yang menuntut karyawan untuk memiliki keterampilan agar dapat


mengoperasikannya dengan aman. Selain itu, tempat dan lingkungan kerja, serta jenis pekerjaan yang dilakukan juga membutuhkan perhatian khusus. Sangat penting bagi Perseroan maupun karyawan untuk memahami semua keadaan tersebut demi menciptakan lingkungan kerja yang mendukung standar K3 dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Kami berupaya mengikuti standar keselamatan kerja yang dibakukan secara internasional sebagai konsekuensi dari komitmen Perseroan untuk menjadi perusahaan pertambangan timah kelas dunia. Semua kegiatan operasi penambangan harus dapat menjamin keselamatan karyawan yang terlibat dan tidak menimbulkan risiko berbahaya bagi lingkungan sekitar. Semua karyawan bertanggungjawab untuk mematuhi serta melaksanakan semua prosedur operasi standar yang sudah ditetapkan agar seluruh kegiatan operasi yang dijalankan tidak menimbulkan kondisi yang membahayakan keselamatan dan kesehatan. Baik bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Pemahaman bersama tentang pentingnya K3 diatur sebagai salah satu bagian penting dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat dan disepakati oleh Perseroan dan Ikatan Karyawan Timah (IKT). Penjabaran materi K3 yang tertuang dalam pasal 46-47 PKB antara Perseroan dan mengatur hal-hal sebagai berikut: (LA 9) 1. Penyediaan peralatan keselamatan bagi karyawan; 2. Pembentukan Komite K3 Bersama Manajemen dan Karyawan; 3. Pelatihan dan pendidikan; 4. Mekanisme pengajuan keberatan kerja;

Program Pembinaan Kesehatan 2008

(LA 8)

Jenis Program

Pendidikan/ Sasaran Program

Konseling

Pelatihan Ya

Tidak

Pencegahan/

Pengobatan

Pemantauan Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Karyawan Keluarga Karyawan Masyarakat Lain

5. Hak untuk menolak bekerja dalam situasi yang membahayakan; 6. Pemeriksaan kesehatan secara berkala. 7. Penyediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja oleh Perseroan.

SASARAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN Komitmen Kami mengelola K3 bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara optimal dengan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan karyawan di lingkungan kerja. Karyawan yang sehat dan lingkungan kerja yang aman dalam jangka panjang akan meningkatkan produktifitas secara signifikan. Sebagai upaya mencapai hal tersebut, Kami menyusun program K3 yang terbagi dalam empat tahapan. Pertama, sosialisasi standar K3 untuk seluruh karyawan. Kedua, penyuluhan dan pelatihan. Ketiga, perbaikan kesehatan. Keempat, pengawasan dan tindak lanjut.

Keselamatan dalam bekerja tidak dapat dipisahkan dari dukungan kesehatan lokasi kerja dan tentu saja kesehatan karyawan. Upaya untuk menyehatkan lokasi kerja dan para karyawan dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala untuk memperoleh data kondisi kesehatan mereka. Terhadap para karyawan yang diketahui menderita penyakit dapat langsung diberikan tindakan kuratif berupa pengobatan. Selain itu, Kami juga melaksanakan pemantauan tingkat morbiditas atau persentase karyawan yang mengeluh sakit sebagai upaya untuk menjaga produktifitas karyawan dan menekan peluang timbulnya Penyakit Akibat Kerja (PAK).

SOSIALISASI STANDAR K3 Tahapan ini mer upakan tindak lanjut dari revisi dan penyusunan ulang standar K3 tahun 2007. Selanjutnya standar K3 hasil revisi tersebut disosialisasikan kepada seluruh karyawan agar dapat dipahami dengan baik, untuk kemudian dilaksanakan. Penyelenggaraan sosialisasi standar K3 juga terangkai dalam kegiatan “Bulan K3” yang dilaksanakan oleh Perseroan setiap tahun. Tujuannya selain menyampaikan materi standar K3 juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang arti penting K3 dalam aktifitas penambangan. Pelaksanaan K3 dengan benar dan efektif akan memberikan pengaruh positif bagi Perseroan berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya yang ber muara pada peningkatan citra serta daya saing Perseroan.

PENYULUHAN DAN PELATIHAN Program penyuluhan dan pelatihan K3 bertujuan untuk mengurangi faktor kesalahan manusia ( human error) yang dapat timbul sewaktuwaktu dan memicu terjadinya tindakan yang tidak aman. Selain itu program ini juga bertujuan untuk meminimalkan faktor kesalahan teknis yang dapat memicu kondisi fisik peralatan maupun operasionalnya menjadi berbahaya. Secara rutin penyuluhan dan pelatihan juga diberikan dalam bentuk safety talk setiap harinya pada masing-masing unit kerja sebelum memulai suatu pekerjaan. Secara berkala Kami juga memberikan pendidikan, pelatihan, konseling dan program pencegahan penyakit berbahaya kepada karyawan dan keluarganya, serta masyarakat umum. Materi yang diberikan terutama mengenai cara hidup sehat, pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan informasi tentang penyakitpenyakit berbahaya, seperti jantung koroner, malaria, demam berdarah, radang lambung, dan penyakit lainnya.

Program penyehatan lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu upaya penting dalam program perbaikan kesehatan karyawan. Langkah-langkah perbaikan kesehatan lingkungan dijalankan dengan membersihkan sanitasi lingkungan serta program pengasapan (fogging) dan penyemprotan secara periodik untuk mencegah berjangkitnya penyakit-penyakit endemik berbahaya seperti demam berdarah dengue (DBD). (LA 8) Sebagai alternatif, Kami juga memperkenalkan jenis pelatihan SEFT atau “Spiritual Emotional Freedom Technique” untuk memberikan solusi cepat, mudah dan murah dalam mengatasi hambatan fisik dan emosi yang kerap mengganggu kesehatan karyawan dan keluarga. Pelatihan telah diikuti oleh 200 karyawan dan keluarganya dengan sambutan yang positif.


PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT Diperlukan mekanisme pengawasan dan tindak lanjut yang efektif untuk memastikan semua tahapan dalam program K3 berjalan sesuai dengan yang diharapkan demi terciptanya kondisi yang mendukung K3 diseluruh unit operasional Perseroan. Ada beberapa mekanisme pengawasan dan tindak lanjut program K3 yang Kami lakukan. Salah satunya adalah dengan inspeksi atau pemeriksaan mendadakpada unit-unit operasional Perseroan. Maksud kegiatan ini untuk memastikan semua aspek K3 yang telah diprogramkan selalu diaplikasikan dalam setiap operasi Perseroan. Sejak beberapa waktu lalu Perseroan berhasil mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Kesehatan Kerja (Simkerja). Sistem ini memungkinkan semua informasi yang terkait dengan kesehatan kerja menjadi terintegrasi dan terjamin keandalannya. Kami juga secara terus-menerus menyosialisasikan prosedur kerja yang sesuai dengan standar keselamatan kerja internasional. Selain itu dilakukan pemantauan ketat terhadap seluruh fasilitas pendukung keselamatan kerja termasuk proses kalibrasi ulang peralatan pemantau operasional dengan melibatkan pihak ketiga yang independen. Tujuan dari semua kegiatan tersebut adalah untuk memastikan kesiapan semua unit operasional Perseroan dalam menciptakan kondisi Insiden Kecelakaan Kerja 2005 – 2008 Jenis Kecelakaan

2005

2006

2007

2008

Luka Ringan

6

0

0

1

Luka Berat

4

5

7

3

0

3

3

4

10

8

10

8

Meninggal Dunia

Kecelakaan Kerja 2007-2008

(LA 7)

yang mendukung keselamatan kerja. Dengan demikian masing-masing unit operasional dapat dituntut untuk mencapai kinerja dengan tingkat kecelakaan kerja nihil atau zero accident. Sesuai dengan PKB, Kami juga membentuk Komite Bersama K3 dengan perwakilan karyawan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Bersama K3 didukung Dokter Penguji Kesehatan dan Majelis Penguji Kesehatan, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM&Umum No.863/Tbk/SK-0300/2005-S8 tanggal 21 November 2008. Komite bekerja pada tingkat Perseroan dengan tugas utama mengawasi dan memberikan masukan secara berkala kepada Dewan Direksi terkait aspek kesehatan kerja karyawan dan lingkungan kerja. Anggota Dokter Penguji Kesehatan dan Majelis Penguji Kesehatan terdiri dari dr. A. Sofyan Lubis Sp.OG, dr. M. Subuh Wibisono, dan dr. Januar Soenartono. Mereka sekaligus menjadi perwakilan karyawan dalam komite tersebut. Pada 2008 persentase jumlah karyawan yang terwakili dalam komite K3 sebesar 0,07% (LA 6).

KECELAKAAN KERJA (LA 7 & MMSS) Tujuan akhir dari pelaksanaan program K3 adalah pencapaian kecelakaan kerja nihil (zero accident) , namun demikian Kami tidak mengingkari beberapa insiden kecelakaan kerja tetap terjadi sepanjang tahun 2008. Selama periode pelaporan tercatat telah terjadi satu insiden kecelakaan kerja fatal yang berakhir dengan kematian seorang pekerja harian lepas (PHL) dari Balai Karya yang diperbantukan di Kapal Keruk (KK) 21 “Singkep I”. Peristiwa kecelakaan kerja terjadi di perairan Permis, kurang lebih 80 km dari Pangkalpinang, saat dilakukan pekerjaan pengecatan bagian luar dinding kapal keruk. Dalam peristiwa kecelakaan kerja tersebut korban terjatuh dan tenggelam ke dalam laut. Perseroan telah melakukan upaya pencarian korban dengan melibatkan tim “Rescue Selam”. Atas peristiwa kecelakaan kerja ini, manajemen telah melakukan berbagai tindakan sebagai respon, baik yang bersifat penanganan lebih lanjut maupun pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kerja serupa di kemudian hari. Secara prosedural, setiap kecelakaan kerja fatal harus dilaporkan kepada Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap penanggung jawab K3 setempat. Dalam kasus kecelakaan ini disimpulkan bahwa kecelakaan kerja terjadi karena faktor kesalahan manusia (human error ) di mana korban bekerja tanpa tali pengaman. Selanjutnya PIT menerbitkan rekomendasi, yang intinya adalah perbaikan pengawasan terhadap karyawan yang melakukan pengecatan kapal keruk dan aktivitas lain di atas kapal keruk.


Penjabaran materi K3 dituangkan dalam PKB, yang mengatur beberapa hal berikut: 1. Penyediaan peralatan keselamatan bagi karyawan. 2. Pembentukan Komite Bersama K3. 3. Pelatihan dan pendidikan. 4. Mekanisme pengajuan keberatan kerja. 5. Hak menolak bekerja dalam situasi membahayakan. 6. Pemeriksaan kesehatan secara berkala. 7. Penyediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja oleh perusahaan. (LA 9)

Rekomendasi yang disampaikan oleh PIT dicatat dalam Buku Tambang yang ada di Kepala Teknik Tambang. Manajemen juga menyebarkan informasi kecelakaan kerja dan rekomendasi yang diberikan oleh PIT kepada unit kerja lain yang memiliki kesamaan peralatan maupun operasionalnya. Kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Kapal Keruk 21 “Singkep I”pada Unit Produksi Laut Bangka, disampaikan juga kepada Unit Timah Kundur yang mengoperasikan kapal keruk dengan tujuan agar tidak terjadi kasus kecelakaan kerja serupa. Sementara itu meskipun bukan menimpa karyawan, tetapi perlu juga Kami laporkan kasus kecelakaan kerja fatal yang menimpa pekerja mitra tambang skala kecil (TSK) pada 2008. Tiga pekerja TSK meninggal dunia saat melakukan penggalian di lokasi penambangan mereka. Secara prosedur kasus kecelakaan kerja ini juga dilaporkan kepada PIT dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap penanggung jawab K3 dan mitra tambang selaku pelaksana kegiatan operasi penambangan. Dari temuan hasil pemeriksaan diketahui bahwa para pekerja TSK meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsoran lubang penambangan yang runtuh. Peristiwa kecelakaan kerja lain yang terjadi sepanjang tahun 2008 tercatat ada empat kasus. Satu kasus adalah kecelakaan kerja yang mengakibatkan seorang karyawan menderita luka ringan sedangkan tiga kasus kecelakaan kerja lainnya menyebabkan korbannya menderita luka berat. Sebagai perusahaan tambang, Kami sudah berupaya menerapkan standar keselamatan kerja yang tinggi dalam setiap kegiatan dan operasi penambangan. Ketentuan ini juga berlaku bagi para mitra tambang yang selama ini memperkerjakan tenaga-tenaga pekerja harian lepas sebagai pekerja di TSK. Namun tak jarang kelalaian tetap terjadi di lapangan, dimana para mitra tambang dan PHL sering lalai memperhatikan standar keselamatan kerja yang sudah ditentukan. Karenanya Kami secara rutin melakukan pertemuan “Safety Committee” (SC) dengan para mitra tambang. Demikian juga dengan para pekerja TSK, dilakukan pertemuan “Sub Safety Committee” (SSC) secara periodik. Seluruh kecelakaan kerja yang terjadi sepanjang tahun 2008 secara otomatis mengakibatkan berkurangnya jumlah jam kerja karyawan. Secara keseluruhan jumlah jam kerja sepanjang tahun 2008 mencapai 18,049 juta jam kerja, menurun sebesar 4,65% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 18,931 juta jam kerja. Jumlah jam kerja yang hilang terbanyak terjadi di wilayah operasi Perseroan di Pulau Bangka. (LA 7)

HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT LOKAL Sebagai perusahaan ekstraktif yang memiliki wilayah operasi cukup luas, kinerja Perseroan sangat bergantung pada akses yang stabil ke lahan dan sumber daya alam. Karenanya Kami menyadari bahwa

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama. Mengikuti standar keselamatan kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional. Mendorong karyawan untuk memahami semua prosedur keselamatan kerja sehingga sehingga kecelakaan kerja bisa diperkecil atau bahkan nihil. Semua kegiatan operasi tambang harus bisa menjamin keselamatan karyawan dan tidak menimbulkan risiko berbahaya. Menjabarkankan materi K3 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Menerapkan mekanisme pengawasan dan tindak lanjut secara berkelanjutan. Membentuk Komite K3 bersama perwakilan karyawan dengan didukung oleh Dokter Penguji Kesehatan dan Majelis Penguji Kesehatan.

selain aspek K3 hubungan dengan masyarakat di sekitar lokasi penambangan juga sangat berpengaruh pada keamanan karyawan dan aset-aset Perseroan. Oleh sebab itu Kami berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar lokasi penambangan berdasarkan prinsip saling menghormati dan melalui implementasi program-program yang efektif. Selama tahun 2008 Kami tidak pernah mengidentifikasi adanya pelanggaran hak-hak masyarakat lokal yang terkait dengan penggunaan lahan, hak adat, dan hak-hak lainnya yang dapat menimbulkan konflik dengan Perseroan (HR.9&MM.6A) . Selain itu, sebagian besar karyawan Perseroan direkrut dari masyarakat di sekitar lokasi operasi penambangan untuk memimimalisir resiko terjadinya konflik sekaligus mempertahankan social-lisence to operate Perseroan. Laporan Keberlanjutan 2008 | PT Timah (Persero) Tbk 21

PENGEMBANGAN SDM BERKELANJUTAN Salah satu tujuan kegiatan operasi dan usaha Kami adalah mencapai pertumbuhan usaha yang stabil dan berkelanjutan. Banyak faktor yang bisa memengaruhi pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Salah satu faktor yang terpenting adalah adanya kualitas sumber daya manusia (SDM). Meningkatkan kualitas SDM tidak hanya cukup dengan menjadikan karyawan Perseroan terampil dalam bidang masing-masing. Bagi Kami, kualitas juga berarti membentuk setiap karyawan menjadi “Manusia Timah” yang memiliki tiga karakter dasar: bermartabat, sadar lingkungan, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Terbentuknya “Manusia Timah” yang memiliki tiga karakter dasar tersebut diyakini akan membawa pengaruh positif bagi Perseroan. Penjabaran dari eksitensi “Manusia Timah” mencakup pengertian bahwa setiap karyawan Perseroan har us mampu membangun karakter unggul yang membedakan mereka dengan tenaga kerja di perusahaan pertambangan lain. “Manusia Timah” yang bermartabat niscaya akan memperkokoh pondasi perusahaan, dalam menjalankan bisnis yang beretika. “Manusia Timah” yang sadar lingkungan akan membawa pengaruh positif pada pencapaian misi Perseroan menjadi perusahaan pertambangan yang bertanggung jawab ( responsible mining company). “Manusia Timah” dengan kepedulian sosial yang tinggi, diyakini semakin menjadikan perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata tapi juga peduli pada program-program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian perusahaan dapat mempertahankan pengakuan masyarakat atas keberadaan dan kegiatan operasi Perseroan. Menyadari pentingnya pembentukan karakter “Manusia Timah” yang sesuai dengan sikap dan budaya kerja Perseroan, maka diperlukan pembinaan dan pengembangan SDM secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam kerangka itulah pembinaan dan pengembangan SDM Perseroan dilaksanakan dalam beberapa program inti yang meliputi: Sosialisasi dan penerapan Budaya dan Sikap Kerja Perseroan Sosialisasi dan penerapan tata tertib serta disiplin pegawai Pembinaan rohani, kesenian dan olahraga


BUDAYA DAN SIKAP KERJA Hal yang paling utama dalam pembinaan dan pengembangan SDM adalah internalisasi pemahaman Budaya Kerja Perusahaan. Kami menilai masalah ini sangat penting karena akan menjadi pedoman dan kode etik bagi setiap karyawan dalam setiap tindakannya. Pemahaman yang baik atas Budaya Kerja Perusahaan akan mampu menuntun sikap, perilaku dan perbuatan setiap karyawan menjadi lebih baik di dalam maupun di luar perusahaan. Ada tiga keyakinan dasar yang melandasi Budaya Kerja Perusahaan, ukaan yang dikenal dengan “3K”, yaitu K eterb eterbukaan ukaan, K e bersamaan dan Kebersihan Kebersihan. Sikap dasar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi sikap kerja “PTPRS” yang harus diadopsi oleh setiap ca uka karyawan, yaitu Sikap Kerja Per usahaan: Per erca cayy a , Terb erbuka uka, Positif ositif, Rasional Rasional, dan Sadar Biaya (PTPRS) (PTPRS). Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM adalah kewenangan direksi yang teknis pelaksanaannya dikelola oleh satuan kerja di bawah kordinasi Direktur SDM dan Umum. Ada dua mekanisme yang dijalankan sebagai tindak lanjut pembinaan dan pengembangan SDM yaitu pendidikan dan pelatihan, serta penilaian pekerjaan.

Pembinaan dan pengembangan SDM mencakup bidang: • Budaya dan Sikap Kerja Perusahaan • Tata tertib serta disiplin • Rohani, kesenian dan olahraga • Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pendidikan dan pelatihan kepada karyawan diberikan mencakup tiga bidang utama yang meliputi pelatihan teknis, pelatihan manajerial, dan pelatihan umum termasuk di dalamnya adalah pengembangan karakter serta kepribadian. Sedangkan penilaian pekerjaan dilakukan dalam dua bentuk setiap tahunnya. Masing-masing adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk kar yawan dan staf, ser ta penilaian kinerja berbasis Key Performance Indicator (KPI) bagi para manajer dan Direksi. Kami akan menerapkan penilaian kinerja berbasis KPI dengan metoda 360 derajat pada tahun 2009 seiring dengan selesainya kamus kompetensi yang disusun bersama PT Pindad (Persero). Pada 2008 Kami telah melaksanakan persiapan yang meliputi empat tahapan yaitu pengumpulan data awal proses bisnis setiap satuan kerja, penentuan kebutuhan kompetensi jabatan dari seluruh satuan kerja, pengelolaan data yang sudah terkumpulkan oleh tim P2SDM dengan dibantu oleh tim PT Pindad (persero), dan menyusun kamus kompetensi untuk kemudian mengembangkan aplikasi KPI. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara karyawan dan Perseroan, pada 2008 seluruh karyawan telah mendapatkan evaluasi penilaian pekerjaan dan pengembangan karir. (LA 12)

Jumlah Tenaga Kerja (LA 1 - 2.8) 2006

2007

2008

4.022

4.023

4.405

20

11

89

1.626

1.094

1.962

5.668

5.128

6.456

3.425

Menurut Status: • Karyawan Tetap • Karyawan Kontrak • Karyawan Outsources

Jumlah Karyawan Tetap Menurut Lokasi: • Bangka

3.336

3.246

• Belitung

76

96

77

• Jakarta

16

21

41

• Kundur

594

660

862

4.022

4.023

4.405

Jumlah Karyawan Tetap Menurut Kelompok Umur: • < = 25 tahun

-

29

540

• 25-30 tahun

55

152

434

• 31-35 tahun

33

126

162

• 36-40 tahun

52

136

154

• 41-45 tahun

135

151

164

• 46-50 tahun

703

700

702

• > = 51 tahun

3.044

2.729

2.249

4.022

4.023

4.405

1.105

Jumlah Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan: • Sekolah Dasar (SD)

1.367

1.278

• Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1.039

963

847

• Sekolah Menegah Tingkat Atas (SLTA)

1.332

1.501

2.002

• Diploma I-II

13

14

13

• Diploma III

93

101

188

• Sarjana (S1)

108

101

173

69

64

76

1

1

1

4.022

4.023

4.405

• Pascasarjana (S2) • Doktor (S3)


tunjangan hari raya, tunjangan pajak, premi, insentif, bonus, donasi, award, asuransi jiwa, tunjangan cuti, tunjangan pendidikan, dana pensiun, tunjangan jabatan, tunjangan perjalanan dinas, fasilitas perumahan, pinjaman lunak, seragam kerja dan tunjangan listrik serta air. Sedangkan para karyawan kontrak dan karyawan outsourcing tidak memperoleh tunjangan cuti, dana pensiun, tunjangan jabatan, tunjangan pendidikan, fasilitas perumahan, serta tunjangan listrik dan air. (LA. 3) Apabila dipilah berdasarkan latar belakang pendidikan, jumlah terbanyak adalah karyawan berlatar belakang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan jumlah 2.002 orang dan Sekolah Dasar (SD) 1.105 orang. Lebih dari separuh karyawan Perseroan sudah berumur di atas 51 tahun, yang mencapai 2.249 orang. Merujuk pada ketentuan di Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur batas usia pensiun karyawan adalah 56 tahun, maka kondisi ini secara langsung menimbulkan masalah karena dalam waktu dekat akan banyak karyawan yang memasuki usia pensiun.

PROFIL KARYAWAN Sampai dengan akhir 2008 Perseroan memperkerjakan 4.405 orang karyawan tetap. Mereka tersebar di area sesuai lokasi pekerjaan masing-masing, dengan jumlah terbanyak di Pulau Bangka yang menjadi basis utama kegiatan operasi penambangan.

Untuk itulah Perseroan merasa perlu melakukan rekrutmen karyawan baru untuk proses regenerasi dan menjamin keberlanjutan seluruh kegiatan produksi dan usaha Perseroan. Sepanjang tahun 2008 Kami telah merekrut karyawan baru sebanyak 595 orang.

Selama 2008 Perseroan merekrut 595 karyawan baru yang terdiri dari 440 orang lulusan SLTA, 86 orang D3, 65 orang S1 dan 4 orang S2. Sebagai karyawan baru mereka mendapat pendidikan awal dari manajemen Perseroan dan harus menjalani masa percobaan selama enam bulan.

Aspek penting lain menyangkut profil karyawan Kami adalah lebih dominannya karyawan laki-laki dibandingkan karyawan perempuan. Hampir pada semua jenis pekerjaan dan posisi jabatan didominasi oleh jenis kelamin pria. Ini tentunya bukan sebuah kesengajaan, karena sejatinya Kami tidak pernah melakukan kebijakan yang diskriminatif dalam proses penerimaan dan pengangkatan karyawan, termasuk dengan alasan gender.

Secara administratif kepegawaian, seluruh tenaga kerja di Perseroan dibedakan dalam tiga status, yaitu karyawan tetap, karyawan kontrak dan karyawan outsourcing. Pada akhir 2008, jumlah karyawan tetap mencapai 4.405 orang, karyawan kontrak 89 orang dan karyawan outsourcing 1.962 orang.

Dominannya karyawan laki-laki adalah sebuah konsekuensi logis mengingat karakter kegiatan operasi tambang dan kendala lokasi yang mungkin saja kurang menarik minat kaum perempuan.

Penggolongan status kepegawaian mengandung konsekuensi berbeda bagi Perseroan dalam menjalankan kewajiban normatif kepada setiap karyawan. Setiap golongan kepegawaian memiliki dan menerima hak normatif yang berbeda-beda.

Pemilahan lebih lanjut profil karyawan yang memadukan kelompok usia dan posisi/jenis pekerjaan yang dilaksanakan, akan mendapatkan komposisi penyebaran sebagian besar karyawan dengan usia di atas 50 tahun terjadi pada semua jabatan dan jenis pekerjaan. Penyebaran kedua terbanyak untuk seluruh jabatan dan jenis

Mereka yang telah menjadi karyawan tetap memperoleh imbal jasa berupa gaji, asuransi tenaga kerja, uang lembur, tunjangan kesehatan,

Komposisi Manajemen Senior Perusahaan Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 2008 Jumlah

Jenis Kelamin

(LA.13)

Umur

Laki-laki(%)

Perempuan (%)

< 30 (%)

30-50 (%)

> 50 (%)

Dewan Direksi

17

100.00

0.00

0.00

62.50

37.50

Senior

48

93.75

6.25

0.00

59.18

40.82

43


Mekanisme dan proses seleksi dalam penerimaan karyawan dilaksanakan dengan tetap menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan bekerja bagi siapa pun. Tidak ada diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis, agama atau afiliasi politik.

Pembagian Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

(LA.13)

pendapat dan kebebasan berserikat. Hak yang sejatinya memang melekat pada setiap individu manusia serta menjadi salah satu bentuk hak asasi manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi. Kami mendukung sepenuhnya pembentukan serikat pekerja dan organisasi lain oleh para karyawan, yang diformalkan dalam bentuk organisasi Ikatan Karyawan Timah (IKT). Tingkat keikutsertaan karyawan menjadi anggota IKT pada akhir tahun 2008 mencapai 93% dari total pegawai sehingga dapat dikatakan IKT telah diterima sebagai lembaga berserikat yang menyuarakan pendapat, sekaligus memfasilitasi komunikasi untuk menyampaikan kepentingan karyawan kepada manajemen Perseroan.

pekerjaan adalah pada kelompok karyawan berusia 30-50 tahun. Uraian komposisi dimaksud adalah sebagai berikut: jumlah karyawan berusia di atas 50 tahun terbanyak pada jabatan manajer yang mencapai 63,64% dari total manajer Perseroan. Berikutnya pada jabatan dan fungsi pendukung, dimana jumlah karyawan berusia diatas 50 tahun mencapai 54,40% dari total staf pendukung.

HAK ASASI MANUSIA Sejak awal Kami memahami bahwa tenaga kerja yang dimiliki Perseroan bukan semata-mata alat produksi. Karenanya Kami menempatkan mereka dalam sebuah hubungan industrial yang setara, dengan memperhatikan sepenuhnya hak-hak mereka sebagai pekerja. Salah satu di antaranya adalah hak karyawan untuk mengeluarkan

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama, Kami memberikan dukungan penuh kepada IKT sebagai organisasi karyawan untuk melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya dengan menyediakan dukungan dana, memberikan izin penggunan fasilitas perusahaan oleh IKT serta pemberian dispensasi bagi pengurus IKT untuk melaksanakan pertemuan, serta perlakuan yang tidak diskriminatif kepada seluruh anggotanya. Selama periode pelaporan, tidak ada operasi Perseroan yang dapat mengancam Perjanjian Ker ja Bersama dan hak-hak kebebasan berserikat karyawan (HR.5&MMSS) (HR.5&MMSS).. Salah satu perwujudan bentuk dukungan Perseroan lainnya adalah kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan Musyawarah Karyawan (Muskar) III IKT yang dilaksanakan pada pertengahan Maret 2008. Muskar adalah forum tertinggi IKT yang dilaksanakan untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus lama dan pembentukan pengurus baru serta penyusunan program kerja kepengurusan untuk masa kerja tiga tahun.


Pelaksanaan musyawarah pada akhirnya telah memilih susunan baru Pengurus IKT Pusat untuk masa bakti 2008-2011. Sebagai Ketua Umum yang dipilih secara demokratis adalah Muhamad Wirtsa Firdaus yang dalam kesehariannya adalah Staf Pengembangan Perseroan. Bentuk penghormatan Kami yang lain terhadap hak asasi manusia tertuang dalam mekanisme pelaksanaan penerimaan karyawan Perseroan yang dibakukan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Kami secara tegas melarang keterlibatan pekerja anak yang masih di bawah umur dalam setiap bentuk kegiatan operasi dan usaha Perseroan. Batasan usia penerimaan karyawan baru adalah 18 sampai dengan 40 tahun, dengan pertimbangan jenjang pendidikan tertentu. Pelaksanaan seleksi secara fair dilakukan sebelum seorang calon karyawan diterima untuk bekerja. Semua upaya ini Kami lakukan untuk meminimalkan risiko diterimanya pekerja anak di bawah umur. (HR 6) Meski memberlakukan mekanisme dan proses seleksi yang ketat dalam penerimaan karyawan, namun Perseroan tetap menerapkan prinsip kesetaraan dalam kesempatan bekerja bagi siapa pun. Selama periode pelaporan, tidak pernah terjadi insiden diskriminasi yang terkait dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, afiliasi politik, kebangsaan maupun status sosial dalam semua unit operasi Perseroan. (HR 4)

TENAGA KERJA LOKAL Dengan mempertimbangkan lokasi kegiatan operasi dan usaha Perseroan, secara khusus Kami memberikan perhatian kepada para tenaga kerja lokal dalam penerimaan karyawan. Bahkan para mitra tambang maupun kontraktor yang bekerja sama dengan Perseroan, dianjurkan merekrut tenaga kerja lokal. Walaupun tidak ada peraturan khusus yang mengharuskan, kebijakan tersebut Kami lakukan dengan tujuan agar keberadaan Perseroan dapat memberikan nilai tambah secara langsung bagi kesejahteraan penduduk setempat. Bentuk nyata dari kebijakan ini dapat dilihat dari cukup banyaknya penduduk lokal yang bekerja di Perseroan. Pada akhir tahun 2008 tercatat 28,83% karyawan tetap Perseroan berasal dari penduduk lokal.

Beberapa dari mereka bahkan berhasil dalam meniti karir hingga ke tingkatan manajemen senior yang jumlahnya pada tahun 2008 mencapai 73,47% dari total manajer senior Perseroan. (EC 7&MMSS) Penghargaan terhadap hak asasi manusia juga Kami wujudkan dalam sebuah hubungan kerja yang wajar antara perusahaan dengan karyawan. Selama periode pelaporan Kami tidak mengidentifikasi adanya operasi Perseroan yang melibatkan pekerja paksa atau pekerja wajib dalam bentuk apapun. (HR 7)

HUBUNGAN INDUSTRIAL Menghadapi kecenderungan situasi ekonomi global yang pasangsurut menuntut Perseroan untuk efisien dalam menjalankan kegiatan operasi maupun usaha. Salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi efisiensi perusahaan adalah iklim kerja yang kondusif sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya perselisihan antara manajemen dengan karyawan. Sejauh ini sudah ada pedoman umum yang menjadi dasar hubungan industrial yang sehat dan disepakati bersama antara manajemen dengan karyawan. Pedoman tersebut adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan di Depar temen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal No.Kep.58/PHIJSK/PKKAD/2007 tanggal 10 Juli 2007, yang berlaku selama tiga tahun dari 2007-2009. Ketentuan-ketentuan dalam PKB bersifat mengikat bagi manajemen maupun karyawan. Sebagai pedoman dasar, PKB mengatur jaminan pelaksanaan hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Sampai dengan akhir 2008 jumlah karyawan yang terikat dengan PKB mencapai 93% dari total karyawan tetap Perseroan. (LA 4) Demikian juga ketika terjadi perselisihan hubungan kerja antara manajemen dengan karyawan, solusi penyelesaiannya selalu mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PKB. Perseroan tidak ser ta merta menjatuhkan sanksi secara sepihak atas pelanggaran yang dilakukan karyawan maupun bentuk perselisihan hubungan kerja lainnya. Kami tetap meminta pertimbangan dari organisasi karyawan (Ikatan Karyawan Timah) untuk setiap pelanggaran kerja yang dilakukan

Jumlah Karyawan Timah yang Mengikuti Pelatihan 2006-2008 Jenis pelatihan Teknis Fungsional Manajerial

2002

2003

2004

2005

2006

108

454

309

532

4

3

-

1

112

457

309

Umum


2007

2008

851

1.280

1.731

71

1

137

797

445

1.0381

1.156

1.330

1.367

2.319

3.024

Susunan Pengurus IKT Pusat 2008-2011 Ketua Umum: M. Wirtsa Firdaus |Ketua I: Dodi Setiabudi | Ketua II: M. Subuh Wibisono | Sekretaris I: Asmariyana Sarmada Sekretaris II: Renny Wita E.H | Bendahara I: AIM Syafei | Bendahara II: Fina Eliani

karyawan baik berupa pelanggaran ringan, sedang maupun pelanggaran berat. Selama 2008 juga tidak pernah terjadi aksi mogok kerja karyawan maupun lock-outs akibat konflik yang tidak terselesaikan antara manajemen dan karyawan. (MM 4)

Ada beberapa jenis pelatihan dan pendidikan yang selama ini diberikan kepada karyawan. Di antaranya pelatihan tentang manajemen emosi dan spiritual (ESQ), keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penerapan ISO 9001:2000, keterampilan operasional, manajemen administrasi dan juga pelatihan tentang antikorupsi.

PELATIHAN DAN PENDIDIKAN Sebuah pepatah bijak dari negeri China bertutur “jika kamu menanam padi maka hanya akan memberi makan sebuah keluarga, tapi bila kamu membentuk manusia berkepandaian maka akan membangun sebuah generasi.”

Program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan ditujukan kepada semua tingkatan jabatan maupun jenis pekerjaan. Baik untuk karyawan yang berada dalam tingkatan manajer senior, maupun karyawan dengan tingkatan jabatan dan jenis pekerjaan yang lebih rendah. Ini dilakukan dengan tujuan agar peningkatan keterampilan dan kemampuan para karyawan terjadi secara merata. (LA 10)

Petuah bijak ini menyiratkan betapa pentingnya bagi sebuah organisasi untuk mengembangkan SDM yang dimilikinya. Karenanya Kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas para karyawan dengan memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan. Setiap tahun jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan dan pendidikan terus meningkat seiring dengan meningkatnya anggaran yang kami alokasikan untuk pengembangan SDM.

Pendidikan dan pelatihan juga Kami berikan dengan tujuan tertentu, seperti menyiapkan kader calon pemimpin Perseroan di masa yang akan datang. Di antaranya pelatihan Pengawas Tambang (Wastam) dan Kapal Keruk yang dilaksanakan selama tiga bulan di Balai Pelatihan Pemali, Sungailiat.

Rata-rata Waktu Pelatihan per Kategori Karyawan per Tahun 2006-2008 (Dalam satuan jam) Kategori Karyawan Senior Manajer Operasional Administrasi dan Staf Pendukung

Peserta 39 2.177 1.806 4.022

2006 Lama Pelatihan 852 426 2.670 3.948

Rata-rata

Peserta

21.85 0.20

43 2.122

1.48

1.858 4.023

2007 Lama Pelatihan 12 7.680 6.228 13.920

0.28 3.62

65 2.689

2008 Lama Pelatihan 4.512 42.032

3.35

1.651 4.405

85.040 131.584

Rata-rata

Peserta

Rata-rata 69.42 15.63 51.51


Pelatihan lain adalah Pelatihan Gada Pratama yang diperuntukkan bagi 250 anggota satuan pengamanan (satpam). Pelatihan tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Pelatihan dasar ini lebih ditekankan ke bidang sikap dan perilaku, pengetahuan dasar kepolisian umum dengan pola pengajaran menggunakan pola 232. Pelatihan ESQ merupakan salah satu strategi Kami dalam memberantas korupsi dalam tubuh per usahaan. Pelatihan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2005 untuk karyawan pada tingkatan manajemen dan non-manajemen. Sampai akhir 2008 total alumnusnya mencapai 1.000 orang. Kami juga melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan materi tentang antikorupsi, baik yang dilakukan oleh fungsi pengawasan internal maupun melibatkan pihak ketiga. Tujuannya untuk memupuk kesadaran dan motiviasi karyawan agar bekerja dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, serta bersikap proaktif apabila terjadi insiden korupsi. Jumlah karyawan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan antikorupsi mencapai 1.000 orang. Untuk karyawan dari tingkatan jabatan manajemen ada 22 orang atau 35,48% dari total keseluruhan karyawan. Sedangkan karyawan dari fungsi jabatan non manajemen mencapai 978 orang atau 24,32% dari total karyawan. Kami juga memberikan kesempatan kepada karyawan di Unit Kerja Satuan Pengawasan Internal untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan antikorupsi yang bersifat lebih teknis seperti fraud auditing , audit investigatif, dan advanced internal auditing. (SO 3)

SISTEM REMUNERASI Faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam manajemen pengembangan SDM dan penciptaan iklim kerja kondusif, adalah sistem remunerasi yang kompetitif. Sebagai sebuah perusahaan yang dikelola secara profesional, Kami memiliki sistem remunerasi yang didasarkan pada beberapa kategori, yaitu tingkat pendidikan, masa kerja, dan jabatan. Dalam sistem remunerasi yang diterapkan, Perseroan tidak membedakan perlakuan terhadap karyawan laki-laki dan perempuan di semua tingkatan jabatan. Kami berusaha semaksimal mungkin memberi penghargaan yang layak kepada para karyawan. Di antaranya dengan menetapkan standar gaji pokok yang relatif lebih tinggi dibandingkan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung sebagai lokasi utama operasi Perseroan. Seorang karyawan yang baru diterima bekerja di Perseroan dengan tingkatan jabatan yang terendah saat ini menerima gaji pokok sebesar Rp 1.300.000,- per bulannya. Jumlah ini lebih tinggi 8,48% dibandingkan UMP Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung sebesar Rp 1.198.400,- per bulan. (EC 5) 28 PT Timah (Persero) Tbk | Laporan Keberlanjutan 2008

PENGHARGAAN KARYAWAN Sebagai sebuah perusahaan yang menghargai kontribusi karyawannya, Kami secara rutin memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk meningkatkan motivasi bekerja dan loyalitas karyawan kepada Perseroan. Setiap tahunnya Kami memberikan Employee Award dan insentif bagi karyawan yang berprestasi dengan menunjukkan kinerja yang prima dan inovatif. Pada 2008 penghargaan yang diberikan kepada karyawan berprestasi adalah berupa sertifikat penghargaan, jam tangan dan uang tunai. Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat berkompetisi yang sehat dalam suasana kerja yang kondusif untuk kemajuan Perseroan.

PERSIAPAN PENSIUN Pensiun adalah proses alami yang harus dijalani oleh setiap kar yawan yang bekerja di suatu perusahaan. Undang-undang ketenagakerjaan mengatur secara tegas batasan maksimal usia aktif seorang pekerja. Dengan demikian bila telah sampai pada batas usia yang ditentukan maka seorang karyawan harus menjalani masa pensiun. Mengacu pada perundang-undangan yang ada, Perseroan menetapkan batas usia seorang karyawan adalah 56 tahun. Untuk memberikan kepastian hukum, ketentuan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Selama tahun 2008 karyawan yang meninggalkan Perseroan karena memasuki masa pensiun berjumlah 463 orang atau 10,51% dari total karyawan. Selain itu, terdapat karyawan yang mengundurkan diri sebanyak tiga orang dan satu orang meninggal karena kecelakaan kerja sehingga total karyawan yang meninggalkan Perseroan pada periode pelaporan ber jumlah 467 orang. (LA 2 ) Karena aturan yang mengatur batasan usia pensiun sangat jelas dan telah diketahui bersama, maka menjadi tugas Kami untuk mempersiapkan para karyawan menjelang masa purnatugas mereka. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah dengan memberikan fasilitas jaminan hari tua melalui program dana pensiun bagi karyawan tetap.

Berbagai upaya pengembangan SDM yang sudah dilakukan masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini menjadi sebuah keharusan demi menyiapkan potensi SDM yang ada agar bisa memenuhi tuntutan di masa depan.

Karyawan Penerima Employee Award

Januar Soenartono Hardi Effendi Fakhrizal Abu Bakar

Kami memberikan tunjangan hari tua dalam bentuk dana pensiun manfaat pasti ( defined benefit) dan iuran pasti ( defined contribution ) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengelolaan dana pensiun Perseroan dilakukan oleh lembaga keuangan yaitu PT Asuransi Jiwasraya dan PT BNI Life Insurance. Estimasi total kewajiban pensiun kar yawan Perseroan pada akhir periode pelaporan berdasarkan laporan aktuaris berjumlah Rp 281.003 miliar. Kewajiban tersebut dijamin dengan aset Perseroan dan telah diungkapkan dalam Neraca 2008 sesuai dengan PSAK No. 24 tentang Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun. Kontribusi karyawan terhadap dana pensiun adalah sebesar 22,5%, dengan rincian 17,5% ditanggung Perseroan dan 5% dipotong dari gaji karyawan. Program dana pensiun meruparan program wajib yang harus diikuti seluruh karyawan tetap Perseroan. (EC.3) Kami juga memberikan pembekalan bagi karyawan yang memasuki masa persiapan pensiun. Di antaranya dengan pelatihan psikologi untuk mempersiapkan mentalitas agar benarbenar siap ketika tidak lagi menjalani rutinitas sebagai karyawan. Selain itu ada pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan usaha peternakan unggas, tambak ikan, perbengkelan, pengelolaan keuangan dan manajerial untuk membekali para calon pensiunan dengan kemampuan berwiraswasta untuk tetap mendapatkan penghasilan. Para pensiunan karyawan juga diberi kesempatan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha yang berasal dari Program Kemitraan. Selain itu mereka juga diberi kemudahan akses ke lahan pasca tambang Perseroan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi berwirausaha. (LA 11)

STRATEGI KE DEPAN Kami menyadari berbagai upaya pengembangan SDM yang sudah Kami lakukan masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini menjadi sebuah keharusan demi mengoptimalkan potensi SDM yang ada agar bisa memenuhi tuntutan bisnis di masa depan. Pengejawantahannya antara lain dilaksanakan dengan pembentukan dua unit kerja yang berbeda dalam struktur organisasi Perseroan terkait pengelolaan SDM. Unit pertama menangani urusan administrasi dan kesejahteraan karyawan, sedangkan unit kedua mengurusi pengembangan potensi karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Kedua unit kerja yang berada dibawah kordinasi Direktur SDM dan Umum tersebut bertanggungjawab dalam penyusunan sistem perekrutan karyawan baru, pembagian job description , sistem reward and punishment , remunerasi karyawan, penyusunan karir, pendidikan dan pelatihan serta program persiapan pensiun karyawan.

Widarmanto M. Yusuf

Perbandingan Gaji Karyawan Pria dan Wanita pada Setiap Tingkatan Jabatan Perseroan 2008 (Rp) (LA 14)

Dewan Direksi Senior Manajer Manajer Opersional Staf Pendukung Administrasi

Pria

Wanita

40.500 5.016 3.320 2.900 2.180 1.960 Average

6.536 3.320 2.900 2.180 1.872

Gaji Wanita dan Pria% 130.30 100.00 100.00 100.00 95.51 105.16

Jumlah Karyawan Berdasarkan Lokasi, Umur dan Jenis Kelamin (LA 2) Umur

2008

Tinggal

Turnover %

< = 25 tahun

540

1

0.19

25-30 tahun

434

3

0.69

31-35 tahun

162

-

-

36-40 tahun

154

-

-

41-45 tahun

164

-

-

46-50 tahun

702

-

20.59

> = 51 tahun

2.249

463

4.405

467

Wilayah

2008

Tinggal

Turnover %

Bangka

3.425

394

11.50

Belitung

77

5

6.49

Jakarta

41

12

29.27

Kundur

862

56

6.50

4.405

467

2008

Tinggal

4.247

462

10.88

158

5

3.16

4.405

467

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Turnover %


PENGEMBANGAN MASYARAKAT Sejak awal Kami memiliki komitmen yang tinggi dalam program pemberdayaan masyarakat (Community Development). Bagi kami, masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang menempati posisi strategis dalam proses keberlanjutan Perseroan. Kami ingin berkembang dan bekerja harmonis dengan masyarakat, karena itu Kami bekerja bersama-sama dengan karyawan, keluarga karyawan, pemerintah daerah, masyarakat lokal di sekitar lokasi operasional Perseroan, maupun masyarakat secara keseluruhan untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Komitmen Kami melaksanakan program pengembangan masyarakat, tidak semata-mata karena pertimbangan memenuhi kebijakan pemerintah c.q. Menteri Negara BUMN. Prog ram yang sudah berlangsung selama ini tidak bisa dilepaskan dari sikap kepedulian sosial yang tumbuh secara historis sejak pemerintahan kolonial, ketika berdirinya “Banka Tin Winning”. Kami memahami fungsi strategis Perseroan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karenanya program pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan menempatkan Perseroan sebagai penyedia peluang kerja dan usaha, serta fasilitator pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro dan koperasi.


Kami menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat secara komperhensif, yang dikembangkan atas dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia, penghormatan atas keanekaragaman serta pengikutsertaan masyarakat secara proaktif. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, Kami bekerjasama menumbuhkan dan memupuk hubungan positif dengan masyarakat yang dibangun atas kesepahaman serta saling menghargai dan saling membutuhkan. Kami percaya bahwa kemitraan yang dibangun secara berkelanjutan dengan masyarakat adalah bagian esensial dari kegiatan yang dijalankan Perseroan. Secara garis besar, ruang lingkup program pengembangan masyarakat terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: • Pelayanan masyarakat, merupakan pelayanan Perseroan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan kepentingan umum; • Pemberdayaan masyarakat adalah program-program yang berkaitan dengan pemberian akses lebih luas kepada masyarakat agar semakin mandiri; • Hubungan masyarakat, yakni kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi atau penyampaian informasi kepada semua pemangku kepentingan.

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Kami menyadari dibutuhkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial Perseroan. Untuk itulah Kami melakukan perubahan organisasi unit kerja yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat yang merupakan bagian dari tanggungjawab sosial Perseroan ( Corporate Social Responsibility ). Sebelumnya, berbagai program pengembangan masyarakat berada dalam kewenangan dan tanggung jawab Unit Kerja Pembinaan Usaha Kecil/Koperasi dan Bina Lingkungan atau PUKK&BL di bawah kordinasi Direkur Keuangan. Namun sejak akhir 2008 unit kerja tersebut telah direstr ukturisasi menjadi Unit Kerja Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di bawah kordinasi Direktur Operasi. Tujuan per ubahan unit kerja ini agar semua pelaksanaan tanggung jawab sosial korporat menjadi lebih terintegrasi di bawah satu koordinasi. Selain itu sebagai antisipasi proaktif atas berlakunya Pasal 74 Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang mengolah sumber daya alam. Unit Kerja CSR dalam pelaksanaan tugasnya bersinergi dengan unit kerja lain seperti unit kerja Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup (K3LH), Sumber Daya Manusia, Produksi dan Administrasi Perusahaan.

PROGRAM KEMITRAAN Program pemberdayaan masyarakat Perseroan tidak hanya dilaksanakan dengan menyediakan pelatihan dan peluang kerja, tapi juga dengan menyediakan pinjaman lunak modal kerja bagi masyarakat yang menjadi mitra binaan. Tujuannya agar mereka bisa memupuk usaha secara mandiri. Kami mendorong para mitra binaan berperan aktif dalam menjalankan kegiatannya. Dengan demikian mereka bisa menumbuhkan sikap kemandirian dalam berusaha dan terhindar dari ketergantungan kepada Perseroan.

Kebijakan Pengembangan Masyarakat Menempatkan perusahaan sebagai penyedia peluang kerja dan berusaha, serta fasilitator bagi pengembangan lembaga usaha mikro dan koperasi. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat secara komperhensif atas dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia, penghormatan atas keanekaragaman budaya dan pengikutsertaan masyarakat secara proaktif. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menumbuhkan dan memupuk hubungan positif , saling menghargai dan saling ketergantungan. Kemitraan merupakan bagian esensial atas keberadaan perusahaan dan harus dibangun berdasarkan prinsip keberlanjutan. Membentuk satuan kerja CSR sebagai koordinator program CSR termasuk Pengembangan Masyarakat di bawah kendali dan supervisi Direktur Operasi. Ikut serta membangunn sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil melalui Politeknik Manufaktur (Polman) Sungailiat dan Program Kelas Unggulan SMA Negeri 1 Pemali.

Sebagian besar mitra binaan berasal dari masyarakat di sekitar daerah operasi Perseroan dengan jenis usaha mayoritas bergerak di bidang perdagangan dan industri kerajinan tangan serta jasa. Setiap tahun jumlah mitra binaan Kami bertambah secara fluktuatif sebagai konsekuensi dari prinsip kehati-hatian dan dapat keberlanjutan. Pada 2008 jumlah mitra binaan tercatat sebanyak 415 mitra. Jumlah ini menurun 47% dibanding tahun sebelumnya. Menurunnya jumlah mitra binaan membuat alokasi dana untuk program kemitraan pada 2008 juga mengalami penurunan 43% menjadi Rp 5,96 miliar. Laporan Keberlanjutan 2008 | PT Timah (Persero) Tbk 31

Secara keseluruhan sejak tahun 2003, jumlah dana Pemerintah yang dialokasikan oleh Perseroan untuk program kemitraan mencapai Rp 32,76 miliar. Selain memberikan pinjaman modal, Kami juga memberikan pelatihan usaha dan keterampilan, bantuan promosi dan pemasaran, penyediaan sarana dan fasilitas kerja, serta memantau pertumbuhan dan kelanjutan usaha para mitra binaan. Dengan berbagai kegiatan pendukung ini diharapkan para mitra binaan tetap fokus pada kegiatan usaha masingmasing dan percaya diri menghadapi persaingan.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN Bentuk pengembangan masyarakat lainnya adalah dengan Profil Mitra Binaan Berdasarkan Jenis Usaha 2003-2008 Jenis Usaha

2003

2004

2005

2006

2007

2008

52

34

28

31

98

52

210

277

195

264

525

298

1

3

-

-

1

-

Peternakan

16

3

1

1

3

-

Jasa

65

95

42

66

144

56

2

2

2

-

5

8 1

Industri Kecil dan Kerajinan Tangan Perdagangan Pertanian

Koperasi Perikanan

-

2

-

-

-

Perkebunan

-

1

-

-

-

-

346

417

268

362

776

415

Realisasi Alokasi Dana Program Kemitraan 2003-2008

Jenis dan Realisasi Investasi Sosial 2007-2008 (Jutaan Rp) (EC.8) Jenis Bantuan Fasilitas ibadah Fasilitas umum Fasilitas kesehatan Fasilitas pendidikan

Periode

Sifat

2007

2008

Bantuan

1.200

1.555

in-kind

995

1.716

in-kind

-

309

in-kind

435

1.769

in-kind


memberikan donasi untuk pembangunan sarana dan prasarana publik seperti rumah ibadah, fasilitas umum dan fasilitas pendidikan untuk masyarakat di daerah tempat Perseroan beroperasi. Selain itu Kami juga secara periodik memberikan bantuan kepada berbagai pihak sebagai rangkaian kegiatan dalam bulan bakti PT Timah (Persero) Tbk dalam rangka menyambut hari ulang tahun Perseroan dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami juga memberikan sumbangan dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi yang mengalami musibah dan bencana alam. Selain itu Kami terlibat aktif dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Program bina lingkungan yang diselenggarakan secara periodik meliputi berbagai kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Program-program tersebut antara lain donor darah, khitanan masal, pertandingan olahraga, lomba kicau burung, lomba menggambar untuk murid taman kanak-kanak dan sekolah dasar, pemberian beasiswa, serta pengobatan gratis untuk umum. Selain itu ada juga kegiatan pengobatan dan operasi gratis untuk masyarakat kurang mampu yang menderita hipospadia , katarak, bibir sumbing, hernia, serta berbagai gangguan kesehatan lainnya. Untuk memastikan program yang merupakan investasi sosial ini berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Perseroan melakukan survei kebutuhan masyarakat secara periodik dan selalu berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan daerah setempat dalam melaksanakan pembangunan insfrastruktur (EC 8) .

Jumlah Bantuan Dana untuk SMU Pemali Tahun

Total

Kelanjutan Studi

Total Bantuan

Lulusan (Orang)

PTN

PTS

PNS

Lain-lain

2003

36

21

8

4

3

(Jutaan Rp) 734

2004

32

13

17

-

2

919

2005

37

18

15

-

4

973

2006

39

22

12

-

5

997

2007

39

20

7

-

12

1.364

2008

37

29

6

-

2

2.419

Total

220

123

65

4

28

7.406

Jumlah Bantuan Dana untuk Politeknik Manufaktur Timah 2003 - 2008 Tahun

Program Studi (Orang)

Total Mahasiswa

Total

Total Bantuan

Mesin

Disain

Listrik

(Orang)

Lulusan (Orang)

(Jutaan Rp)

2003

34

11

20

65

68

1.488

2004

53

20

23

96

77

2.768

2005

63

22

40

125

91

3.733

2006

33

9

20

62

62

3.481

2007

147

58

119

324

91

2.560

2008

134

65

29

228

118

3.770

Total

464

185

251

900

389

18.795

KEPEDULIAN TERHADAP PENDIDIKAN Aspek lain yang menjadi perhatian Kami dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tempat Perseroan beroperasi. Komitmen tersebut Kami wujudkan dalam bentuk pengelolaan dan pemberian dukungan dana secara optimal pada Politeknik Manufaktur (Polman) di Sungailiat dan program kelas unggulan intensif di SMU Negeri 1 Pemali.

Kedua program tersebut secara jangka panjang telah mampu membentuk tenaga-tenanga terampil dan berkualitas dari komunitas lokal di sekitar wilayah operasional Perseroan. Sampai dengan 2008 lulusan Polman sudah mencapai 1.017 orang di bidang teknik mesin, listrik dan desain. Total investasi yang sudah dikeluarkan Perseroan sejak tahun 1994 mencapai Rp 52,4 miliar. Untuk program kelas unggulan di SMU Negeri 1 Pemali, sampai dengan 2008 telah meluluskan 220 murid dengan 55,9% di antaranya berhasil meneruskan studi ke pergur uan tinggi negeri. Total investasi Perseroan untuk menjalankan program ini telah mencapai Rp 7,4 miliar sejak 2003.

Laporan Laporan Keberlanjutan Keberlanjutan 2008 2008 | PT Timah (Persero) Tbk 33

TESTIMONIAL MITRA BINAAN

SYAFRONI

SYAFRONI BANTUAN MODAL YANG MENGUBAH NASIB Dulu dia hanya dikenal sebagai kuli bangunan dengan penghasilan pas-pasan. Namun siapa mengira kalau Syafroni bisa mengubah nasib dan sekarang mempunyai usaha beromset ratusan juta rupiah setiap bulannya. Perubahan besar hidup Syafroni berawal dari pinjaman lunak yang diberikan PT Timah (Persero) Tbk. Antara nasib dan kerja keras memang tak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Syafroni yang berusia paruh baya merasakan betul bagaimana dirinya jatuh bangun beker ja keras agar bisa mengubah nasib. Awalnya lelaki yang beristrikan Farida ini adalah seorang kuli bangunan. Keinginannya mengubah nasib bermula dari ikhtiarnya membangun bengkel deko. Segala sesuatunya berjalan lancar sampai krisis moneter pada 1998 melanda negeri ini, dan Syafroni akhirnya harus menutup usaha bengkel deko miliknya dua tahun kemudian. Tapi pria berkulit legam yang akrab dipanggil Syaf ini masih memiliki asa. Berbekal uang hasil melego peralatan bengkel dekonya, dia membeli mesin cetak batako. “Tadinya saya mencetak batako untuk rumah sendiri. Waktu sudah terkumpul 2.000 buah, ada orang yang lihat dan tertarik karena kualitasnya bagus. Eh, orang itu beminat membeli,” tutur nya. Jadilah Syafroni pun pe-de atau percaya diri. Keyakinannya untuk menekuni bisnis batako pun semakin kuat. Niat memperbesar usaha pun seketika timbul, namun sayang tak serta merta bisa direalisasikan. Usaha batako yang dimulai sejak 2001 ini terkendala modal, apalagi pembayaran dari pembeli kadang terlambat beberapa bulan. Hingga pada suatu siang, Syaf kebetulan membaca berita tentang tawaran pinjaman lunak dari PT Timah (Persero) Tbk. Dia pun memberanikan diri mengajukan pinjaman dan mendapat Rp 14 juta sebagai modal usaha.


“Alhamdulilllah berkat bantuan dari Timah, usaha yang tadinya jalan di tempat sekarang sudah berkembang,” ujar Syaf bersyukur. Saat ini usaha batako yang punya nama dagang ‘Pasir Indah’ sudah memiliki tiga mesin cetak. Bukan hanya batako, Syaf juga membuat conblok, pilar teras, patung untuk taman, profile, relief untuk pagar, gorong-gorong jembatan dan sumur, serta tralis. Omsetnya mencapai sekitar Rp 100 juta per bulan, dengan jumlah karyawan 22 orang. Dengan prinsip pelanggan adalah raja, Syaf yang memiliki lokasi usaha di Desa Pasir Indah, Pagarawan, tetap bertahan di tengah persaingan usaha sejenis yang keras. Selain dengan pelanggan, tak lupa Syaf juga menjaga hubungannya dengan para karyawannya. Lewat caranya sendiri, Syaf menumbuhkan rasa memiliki perusahaan kepada para karyawan. Tujuannya agar timbul sikap tanggung jawab dari mereka untuk berkembang bersama-sama. “Saya merasa puas dengan usaha saya karena sudah bisa menciptakan lapangan kerja buat orang lain,” tegas Syaf, bahagia.

KATRIMA YENNI BERPUSING DAHULU, BALENONG KEMUDIAN Katrima Yenni adalah satu dari beberapa pendatang yang mencoba mengadu peruntungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bersama dengan suami yang kini sudah almarhum, dia membuka usaha warung makan di Belitung. Ibu lima anak yang akrab dipanggil Yenni ini menuturkan, waktu itu mereka hanya bermodal nekat disertai sedikit pengalaman membuka warung jualan nasi telur dan nasi ikan di Kepulauan Riau. “Waktu pertama buka sempat was-was, bingung, pokoknya campur aduk. Maklum kan belum dikenal masyarakat. Apalagi modalnya tipis, bahkan dapat pinjam dari orang. Kalau ambil barang terpaksa ngebon dulu,” ceritanya.

MUHAMMAD ALI

KATRIMA YENNI

Seiring berjalannya waktu, usaha rumah makan yang terletak di depan Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpandan mulai dikenal orang. Setiap hari banyak pegawai kantoran di Tanjungpandan makan dan berlangganan di warung milik Yenni. Salah satu di antaranya dua karyawan yang terlibat dalam Program Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) PT Timah (Persero) Tbk. “Namanya Pak Alimin dan Pak Herman, keduanya dari Bangka dan makan di warung lalu menawarkan pinjam modal kepada almarhum suami saya,” kenang Yenni yang saat per temuan tersebut ter jadi justru sedang pergi ke Cirebon, Jawa Barat. Pada 2002, pinjaman modal kerja sebesar Rp 25 juta yang diajukan dikabulkan PT Timah (Persero) Tbk. Tentu saja uang tersebut sangat berarti untuk mengembangkan usaha mereka. Perlahan usaha warung makan yang awalnya muncul dari keadaan pusing-pusing itu bisa berkembang. Yenni dan almarhum suaminya kemudian memberi nama “Balenong” untuk warung makan mereka. Nama ini sendiri punya arti berputar (berpusing) dalam bahasa Minang. Empat tahun kemudian, pada 2006 setelah ditinggal suami tercinta, Yenni mengajukan lagi pinjaman kedua sebesar Rp 15 juta. Kali ini Yenni penuh percaya diri bahwa usaha yang dirintis bersama almarhum suaminya akan terus maju dan mampu mengembalikan cicilannya secara tepat waktu. “Pinjaman kedua buat perluasan usaha, dan kami sedang menata tempat usaha baru karena pindah ke Jalan Diponegoro yang lebih ramai,” kata Yenny.

MUHAMMAD ALI MAKIN MANTAB BERDAGANG PAKAIAN Sudah tradisi…, begitu mungkin ungkapan yang pas bagi keluarga besar Muhammad Ali. Seperti orang tua dan saudara-saudaranya, Ali berdagang pakaian di Pasar Sungailiat. “Keluarga kami dari dulu memang berdagang, dimulai dari Bapak,” tuturnya. Ali punya spesialis sebagai penjual pakaian dalam perempuan dan bayi. Ada juga bedcover, tapi hanya tambahan saja. Usaha milik Ali yang tinggal di Desa Air Anyut, Kudai, Sungailiat cukup berkembang dan sekarang ini punya tiga buah butik. Ali juga punya mitra binaan, semacam inti plasma atau ‘anak asuhan’. “Ada daerah-daerah tertentu yang kita pegang. Dan usaha ini sudah mulai berjalan bahkan ada satu dua orang yang sudah bisa tarik barang sampai belasan juta rupiah,” kata pria yang lahir di Sungailiat, 46 tahun lalu itu. Berkembangnya usaha Ali tak terlepas dari Program Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) yang dijalankan PT Timah (Persero) Tbk. Dia mengenal program PUKK dari temannya yang menjadi Ketua Pedagang Kaki Lima Sungailiat. Ali sudah tiga kali mendapat pinjaman modal dari PUKK PT Timah (Persero) Tbk. Pinjaman pertama yang diajukan ketika itu adalah Rp 10 juta, tetapi dikabulkan hanya Rp 7,5 juta. Karena rajin menyicil pinjaman hingga lunas, dirinya mendapat kesempatan mengajukan lagi pinjaman kedua senilai Rp 25 juta. Setelah kewajibannya kembali diselesaikan tepat waktu, Ali mendapatkan pinjaman ketiga sebesar Rp 30 juta. “Saya berharap bisa terus bekerja sama dan dibantu PT Timah. Saya punya kemampuan sehingga usaha kami terus diperhatikan. Mudahmudahan di masa depan bisa terus dikembangkan,” ujarnya penuh harap.


TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk mewujudkan visi Perseroan, Kami harus menjalankan usaha dengan tata kelola yang baik dan diterima secara universal. Kami berupaya melandasi semua kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Tata kelola Perseroan merupakan mekanisme bagaimana kekuasaan, hak dan akuntabilitas dibagi/dibatasi dan dilaksanakan antara pemegang saham, direksi dan komisaris, serta pejabat Perseroan. Tata kelola Perseroan yang baik mengatur dan mengarahkan se gala bentuk ketentuan, kebijakan, atau regulasi, serta tata hubungan, norma dan standar yang berlaku di Perseroan. Tidak hanya mengatur secara internal, tata kelola perseroan juga menjadi acuan dalam membangun hubungan dengan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan hubungan industrial dengan karyawan. Sebagai sebuah tujuan bersama maka seluruh bagian dari Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi dan semua karyawan telah bertekad melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Setiap tahun terus dilakukan perbaikan praktik-praktik penerapan GCG. Pada akhir 2008 Kami berhasil menyusun buku pedoman tata kelola perusahaan ( Code of Corporate Governance ). Buku tersebut menjadi acuan bagi Komisaris, Direksi dan semua karyawan dalam menerapkan dan menjalankan GCG. Baik di lingkungan Perseroan maupun perusahaan- perusahaan anak. 36 PT Timah (Persero) Tbk | Laporan Keberlanjutan 2008

Buku pedoman tersebut dibuat dalam bentuk yang kecil sehingga diharapkan akan mudah dibawa dan setiap saat isinya dapat diakses. Setiap karyawan Perseroan baik di per usahaan induk maupun perusahaan anak, wajib memiliki buku panduan tersebut. Seluruh materi yang ada di dalam buku pedoman tersebut juga dipublikasikan melalui majalah internal dan surat elektronik (e-mail ) Perseroan. Penerapan GCG bertujuan untuk: 1. Memaksimalkan nilai Perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 2. Meningkatkan daya saing secara nasional maupun internasional dan mendorong tercapainya keberlanjutan Perseroan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kesetaraan dan kewajaran. 3. Mendorong pengelolan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian masing-masing organ Perseroan. 4. Mendorong pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mendorong timbulnya kesadaran untuk bertanggung jawab secara sosial terhadap seluruh pemangku kepentingan, serta menciptakan kelestarian lingkungan. 6. Meningkatkan kepercayaan pasar untuk mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tidak boleh memiliki saham di PT Timah (Persero) Tbk. Pengecualian hanya berlaku kepada Direktur Utama yang memiliki seribu lembar saham ketika penawaran umum perdana. Saham tersebut diperoleh dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (Employee Share Ownership Program).

Dalam melaksanakan GCG, Kami memiliki organ perusahaan yang mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing dan saling mendukung satu sama lain. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Perseroan dan dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. Dewan Komisaris ber tanggung jawab kepada RUPS dan ber tugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan pengelolaan Perseroan. Dewan Direksi bertanggung jawab penuh mengelola Perseroan sesuai maksud dan tujuan perusahaan. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi melakukan rapat secara berkala. Baik Komisaris maupun Direksi dipilih dan diseleksi oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku kuasa pemegang saham seri “A” (Pemerintah Republik Indonesia). Proses pemilihan dan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Sementara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPS (4 7) . Seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tidak boleh memiliki saham di Perseroan. Pengecualian hanya berlaku pada Direktur Utama yang memiliki seribu lembar saham ketika penawaran umum perdana. Saham tersebut diperoleh dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan ( Employee Share Ownership Program).

Untuk menjaga efektivitas dan waktu yang cukup serta mencegah adanya benturan kepentingan, maka Komisaris dan Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai direksi (untuk Komisaris dan Direksi) dan komisaris (untuk Direksi) pada BUMN lain, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan badan usaha milik swasta. Larangan juga berlaku untuk jabatan lain yang dianggap dapat menimbulkan benturan kepentingan (4 6). Mereka juga dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik atau menjadi calon/anggota legislatif. Khusus untuk Direksi tidak boleh memegang jabatan struktural dan fungsional di instansi/ lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Mereka yang dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris haruslah orang yang tidak pernah dinyatakan pailit atau orang yang bersalah sehingga suatu perusahaan dinyatakan pailit. Mereka juga tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan. Antar anggota Direksi dan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus ke atas dan ke bawah, atau ke samping. Ketentuan ini juga berlaku untuk hubungan yang timbul karena perkawinan, baik sebagai menantu maupun ipar. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite. Dan sejak tahun 2008 dibentuk Komite Good Corporate Governance yang bertugas memantau efektivitas penerapan GCG Perseroan.

STRUKTUR ORGANISASI Direktur Utama Wachid Usman

Direktorat Operasi Setyo Sardjono

Direktorat Niaga & PU Gatut Hari Prasetyo

Direktur Keuangan M. Krishna Syarif

Direktorat SDM & Umum Surawardi

Logistik

Pemasaran Timah

Akuntansi

Perencanaan & Pengembangan SDM

Satuan Pengawasan Intern

K3LH

Pemasaran non-Timah

Corporate Finance

Administrasi & Kesejahteraan SDM

Corporate Secretary

Keamanan

Pengembangan Usaha

Sistem Informasi Manajemen

Administrasi Perusahaan

Corporate Lawyer

PKBL & Pengelolaan Asset * * Efektif sejak 2009 unit PKBL dan Pengelolaan Asset diubah menjadi unit Corporate Social Responsibility di bawah koordinasi Direktur Operasi dan unit Pengelola Asset di bawah koordinasi Direktur Keuangan.

Perwakilan Jakarta (Perwaja)

Pengendalian Dana & Investasi


Selain Komite GCG, komite-komite lainnya yang dibentuk oleh Perseroan adalah: (4 1) 1. Komite Audit, bertugas memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. 2. Komite Remunerasi, bertugas menyusun dan memberikan rekomendasi sistem penggajian dan tunjangan, pensiun, kompensasi, serta fasilitas lainnya dalam hal pengurangan karyawan. 3. Komite Risiko, bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis, serta jumlah asuransi yang ditutup Perseroan dalam hubungannya dengan risiko usaha. 4. Komite Nominasi, bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberi rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. (Informasi tentang susunan anggota komite-komite Perseroan dapat dilihat di Laporan Tahunan Perseroan). Tugas-tugas Direksi mendapat dukungan dari Sekretaris Perseroan ( Corporate Secretary). Dengan fungsi sebagai pejabat penghubung ( Liaison Officer) antara Perseroan dengan peme gang saham, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Perseroan.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) Direksi juga didukung Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang dapat memberikan keyakinan ( assurance) dan konsultasi secara independen dan obyektif. SPI bertindak sebagai kordinator dalam mengimplementasikan program “unjuk peduli karyawan” (whistle blower policy). Program berdasarkan surat keputusan Direksi No. 004/TBK/ SK-0000/2001-b1 ini mengajak partisipasi aktif semua karyawan secara sukarela dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Setiap karyawan dapat melapor langsung ke Direktur Utama jika terjadi indikasi atau telah terjadi penyimpangan. Mereka yang melapor akan mendapat perlindungan kerahasiaan jati diri dan perlindungan lainnya, serta berhak memperoleh penghargaan dari Perseroan jika terbukti benar. Setiap staf SPI telah mendapatkan pendidikan dan training yang memadai tentang prosedur audit dan pendeteksian risiko penyimpangan seperti fraud auditing, investigative audit, dan advanced internal auditing. Sebagian besar staf SPI juga telah mendapatkan sertifikat profesi auditor internal, di antaranaya “Qualified Internal Auditor” (QIA) sebanyak empat orang dan “Pernyataan Internal Auditor” (PIA) sebanyak lima orang. Kami menargetkan pada akhir 2009 jumlah staf SPI yang mendapatkan sertifikat profesi bertambah menjadi 16 orang. (SO 3) Penyimpangan yang mungkin terjadi ada dalam berbagai bentuk. Di antaranya korupsi, penyuapan, pencurian, dan penyalahgunaan fasilitas. Juga penyimpangan dari kebijakan Perseroan, penyimpangan 38 PT Timah (Persero) Tbk | Laporan Keberlanjutan 2008

dari kebijakan kerjasama dengan mitra Perseroan yang berdampak pada aspek keuangan dan operasi/produksi. Selain itu dapat juga penyimpangan dalam bentuk pencemaran lingkungan, pelanggaran K3, serta tindakan hukum lainnya yang membahayakan orang banyak maupun reputasi Perseroan. Unit SPI secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit bisnis Perseroan untuk mendeteksi adanya penyimpangan, menguji keandalan sistem pengendalian internal dan memberikan jaminan kualitas (quality assurance ) sekaligus memberikan nilai tambah bagi proses bisnis Perseroan. Selama tahun 2008 unit bisnis yang telah dilakukan pemeriksaan mencapai 55,17% dari total unit bisnis Perseroan, naik sebesar 6,67% dari tahun sebelumya. (SO 2) Selama tahun 2008 unit SPI tidak mengidentifikasi adanya penyimpangan di unit-unit bisnis Perseroan. Namun ditemukan terdapat satu kasus pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang melibatkan dua karyawan Perseroan. Kasus tersebut telah diselesaikan secara internal termasuk rekomendasi dan punishment yang diberikan. (SO 4)

PEDOMAN PERILAKU Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Kami juga menyusun sebuah pedoman perilaku atau code of conduct. Pedoman perilaku adalah sekumpulan norma, tata nilai, serta tindakan yang menjadi standar perilaku ideal bagi Komisaris, Direksi dan karyawan. Pedoman perilaku disusun berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan sesuai dengan budaya Perseroan. Pedoman perilaku tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: Hubungan sehat dan harmonis Kami wajib mengatur pola hubungan yang sehat dan harmonis di antara seluruh personel di Perseroan maupun pihak lain yang berkepentingan, untuk mendukung penerapan GCG.

Keterlibatan politik (SO 6) Sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN yang melarang semua BUMN untuk memberikan kontribusi secara finansial dan bentuk lainnya kepada partai politik, politisi, dan institusi yang terkait maka Kami menegaskan dana atau aset Perseroan tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai politik atau calon partai politik. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris, Direksi dan karyawan tidak boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik serta wajib mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dan pegawai dalam urusan politik. Kami melarang seseorang melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Selama tahun 2008 Kami tidak memberikan kontribusi finansial atau bentuk lainnya kepada partai politik, politisi, dan institusi yang terkait. Pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi Setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta karyawan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung atau tidak langsung kepada pejabat negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Kami juga dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadi, baik langsung ataupun tidak langsung dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Donasi oleh Perseroan atau pemberian suatu aset Perseroan kepada lembaga nonpolitik hanya boleh dilakukan sesuai peraturan perundangundangan dan dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan Perseroan. Donasi dapat dibenarkan untuk amal atau kegiatan sosial. Kepatuhan pada peraturan (SO.8 &MMSS) Seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan Perseroan harus dipatuhi oleh semua pihak di Perseroan tanpa terkecuali. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan karyawan taat pada hukum. Perseroan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selama 2008 Perseroan tidak mengidentifikasi adanya pelanggaran hukum dan peraturan, termasuk yang terkait dengan K3 dan ketenagakerjaan. Kami juga tidak mengidentifikasi adanya legal actions terhadap perseroan terkait dengan praktik-praktik anticompetitive , anti-trust , dan monopoli. (SO 7)

KERAHASIAAN INFORMASI Kerahasiaan informasi Perseroan haruslah dijaga oleh semua pihak di Perseroan termasuk pemegang saham, sesuai dengan peraturan perundangundangan, peraturan Perseroan dan kelaziman dalam dunia usaha. Semua pihak di Perseroan, termasuk pemegang saham, dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan. Termasuk informasi rencana pengambil-alihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham. Setiap mantan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan, serta pemegang saham yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Perseroan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi pemegang saham di Perseroan. Kecuali informasi tersebut diperlukan untuk proses pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik Perseroan.

PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR Dewan Komisaris berkewajiban menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku Perseroan dan peraturan per undang-undangan diproses secara wajar dan tepat waktu. Kami juga menyusun dan memiliki peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran etika bisnis, pedoman perilaku Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya Dewan Komisaris dapat memberikan tugas kepada Komite GCG dan Satuan Pengawasan Internal.

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN Dalam hubungannya dengan keberlanjutan usaha, maka tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan dampak-dampak kegiatan usaha terhadap para pemangku kepentingan. Baik pemangku kepentingan prinsipal (pemegang saham, manajemen, dan Direksi), maupun pemangku kepentingan lebih luas (karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah dan masyarakat), serta lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha. Hubungan dengan pemangku kepentingan lebih luas menjadi tanggung jawab Direksi dan manajemen. Oleh karena itu jalinan hubungan yang baik antara Direksi dengan karyawan merupakan kunci terselenggaranya roda bisnis yang sehat. Laporan Keberlanjutan 2008 | PT Timah (Persero) Tbk 39

dengan pengambil keputusan atau adanya benturan kepentingan. Para karyawan dilarang melakukan pinjaman pribadi ke pemasok, dan menerima hadiah dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga bersangkutan dengan jabatan, pekerjaannya atau keputusan bisnisnya. Tidak kalah penting adalah kar yawan dilarang bertindak sebagai perantara (broker). (4 6)

Direksi memastikan aturan dan ketentuan yang jelas mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban semua karyawan Perseroan. Direksi senantiasa berinteraksi dengan karyawan Perseroan, baik secara langsung atau melalui lembaga serikat pekerja yaitu Ikatan Karyawan Timah (IKT).

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN Dalam kerangka keberlanjutan, maka tata kelola perusahaan yang baik juga harus mempertimbangkan dampak kegiatan usaha bagi karyawan, masyarakat di sekitar lokasi usaha, dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati.

Tidak semua kar yawan menjadi anggota IKT karena Perseroan memberikan hak seluas-luasnya kepada karyawan untuk memilih bergabung atau membentuk organisasi pekerja lain. Yang penting adalah serikat pekerja akan memfasilitasi perolehan hak-hak karyawan yang seimbang menur ut kemampuan Perseroan, namun sebaliknya serikat pekerja wajib mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam Perseroan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Hal ini diwujudkan dengan senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dan konservasi lingkungan hidup. Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima serta tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. Kami telah menyusun dan mengimplementasikan Kebijakan Lingkungan Perseroan sejak tahun 1999, dan Kebijakan Keselamatan pada tahun 2009 (4 8). Melalui Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Majelis Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Kesehatan, Direksi memastikan bahwa setiap kebijakan sudah memenuhi pelaksanaan aspek-aspek K3 yang baik.

Semua karyawan berhak memperoleh lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan dan pelecehan yang mungkin timbul akibat dari perbedaan watak dan karakter pribadi. Semua hak dan kewajiban antara Perseroan dan karyawan terdokumentasi dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diperbaharui setiap tiga tahun.

Kami juga tidak pernah mengabaikan keberadaan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan operasi dan usaha. Sejak awal Kami menyadari bahwa segala keberhasilan yang dicapai Perseroan tidak terlepas dari hubungan yang harmonis, dinamis dan saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar.

Hubungan dengan pelanggan didasarkan pada prinsip saling menghormati berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Kami menjamin pemulihan hak pelanggan yang dirugikan karena penyimpangan terhadap perjanjian dan kebijakan hubungan pelanggan. Dan setiap perubahan kebijakan berkaitan dengan hak dan kewajiban pelanggan senantiasa disosialisasikan kepada pelanggan.

Sebagai perusahaan tambang yang bertanggungjawab, Kami juga menyisihkan sebagian laba bersih untuk berbagai kegiatan sosial sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial Perseroan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Di antaranya dengan konsisten menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Kami secara aktif menggali keinginan dan kebutuhan pelanggan. Semua pelanggan diperlakukan secara adil dan mendapat pelayanan yang sama. Setiap karyawan dilarang melakukan diskriminasi karena alasan kebangsaan, suku, agama, status ekonomi dan sosial, jenis kelamin dan klasifikasi pelanggan atau blok konsumen. Pemasok adalah mitra usaha yang memasok barang atau jasa untuk keperluan Perseroan, termasuk vendor , kontraktor, konsultan dan leveransir. Penunjukkan mitra usaha Perseroan dilakukan berdasarkan reputasi dan rekam jejak baik atas dasar prinsip efisien, efektif, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Semua kesepakatan bisnis dibuat berdasarkan itikad baik yang saling menguntungkan. Kami menghindari pemasok yang mempunyai hubungan keluarga 40 PT Timah (Persero) Tbk | Laporan Keberlanjutan 2008

Bahkan untuk mengefektifkan pelaksanaan program ini, pada akhir 2008 Kami mengubah organisasi Unit Kerja yang melaksanakan PKBL menjadi Unit CSR yang berada dibawah kendali dan supervisi Direktur Operasi. Perubahan organisasi yang berlaku efektif mulai 2009 ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas program-progam CSR Perseroan sekaligus sebagai respon atas Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang mengolah sumber daya alam. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan usaha, Kami juga sangat memperhatikan pengelolaan lingkungan. Kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan selalu didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang selesai direvisi tahun ini. Selain itu Kami juga melaksanakan sistem manajemen pengelolaan lingkungan berdasarkan standar ISO 14001:2000.

Secara rutin seluruh dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasi dan usaha, dievaluasi dengan pendekatan ilmiah. Selanjutnya disusun bentuk tindakan pencegahan serta pengawasannya. Semua itu dilakukan karena Kami berkeinginan agar seluruh kegiatan operasi Perseroan menerapkan prinsip-prinsip aturan penambangan yang baik (good mining practices).

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL Sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik, Kami juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada pihak ekster nal Perseroan dan masyarakat luas. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan sebagai narasumber dan panel ahli dalam proses penyusunan berbagai kebijakan publik dan peraturan pemerintah dalam lingkup lokal maupun nasional. Di antaranya penyusunan Undang-Undang Mineral dan Bahan Tambang serta Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk timah (SO 5).

Selain itu Kami juga aktif sebagai anggota dan founder dalam berbagai organisasi dan asosiasi industri nasional maupun internasional termasuk Indonesian Mining Association (IMA), International Tin Research Institute (ITRI), International Council on Metal and Environment (ICME), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Kamar Dagang dan Industri Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (4 13)

PENGHAR GAAN YANG DIPER OLEH PENGHARGAAN DIPEROLEH Konsistensi dalam tata hubungan dengan pihak eksternal dan masyarakat luas selain membawa manfaat berupa terpeliharanya social-lisence to operate dari masyarakat sekitar juga telah mendapat pengakuan berupa penghargaan ( awards ) yang Kami terima. Pada 2008 Kami memperoleh Best Social and Environmental Reporting dalam Indonesia Sustainability Reporting Awards 2008, yang diselenggarakan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) dan National Center for Sustainability Reporting (NCSR). Di samping itu, pada tahun yang sama Wachid Usman, Direktur Utama Perseroan, memperoleh penghargaan Best CEO in Crisis dari majalah Investor. (2 10)

Tata Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: (4 14)

1 2

3

4

5

Edukasi dan sosialisasi masyarakat, penelitian tentang timah

Customer gathering secara periodik, pelayan konsumen secara intensif

Rapat umum pemegang saham secara periodik, public expose, pelayanan investor secara intensif

Vendor assessment, supplier gathering secara periodik, supplier awards, pendidikan dan pelatihan untuk pemasok

Program pemberdayaan masyarakat, surpey kebutuhan masyarakat, dialog secara rutin, bulan bakti PT Timah (Persero) Tbk

6

Perjanjian kerja bersama dan sosialisasinya, Employee and Family Gathering, pendidikan dan pelatihan

7

Dialog dan kordinasi program secara rutin

1 2

Masyarakat Umum

Konsumen

7 Pemerintah Pusat & Daerah

3

PT Timah (Persero) Tbk

6 Pegawai & Organisasi Karyawan

Pemegang Saham

5

4

Komunitas & Masyarakat Lokal

Pemasok


KINERJA EKONOMI Kami membangun kinerja ekonomi berkelanjutan sebagai landasan dalam menunaikan komitmen Kami untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan menanamkan tiga nilai dasar (Core values). Yakni ketangguhan ekonomi (economic viability), tanggung jawab lingkungan (environmental accountability), dan tanggung jawab sosial (social responsibility).

Dalam bidang ekonomi, 2008 merupakan tahun penuh tantangan. Setelah mendapatkan manfaat dari windfall profit akibat naiknya harga timah di pasar dunia pada semester pertama, Kami dihadapkan pada krisis finansial global pada semester berikutnya. Krisis yang diawali dengan kredit macet subprime mortgage di Amerika Serikat dan diikuti runtuhnya perusahaan-perusahaan sekuritas besar, berimbas pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat permintaan timah dari Amerika dan Eropa.

Kami memahami adanya keterkaitan antara ketiga nilai-nilai dasar tersebut. Keseimbangan antara kiner ja ekonomi, lingkungan dan sosial akan memacu pertumbuhan bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

Tahun 2008 Perseroan mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 9 triliun, meningkat 6% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 8,5 triliun. Sedangkan jumlah laba bersih konsolidasi Perseroan mencapai Rp 1,34 triliun atau Rp 267,- per saham. Lebih rendah 25% dari laba tahun sebelumnya sebesar Rp 1,78 triliun atau Rp 355,- per saham.

Selama 2008 Perseroan telah menunjukkan kiner ja ekonomi memuaskan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel Ikhtisar Kinerja Ekonomi Perseroan, yang memberikan gambaran mengenai perolehan nilai ekonomi dan pendistribusiannya kepada para pemangku kepentingan. Ikhtisar Kinerja Ekonomi ini disusun mengacu pada indikator kinerja ekonomi berdasarkan pedoman pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative versi 3.0. (EC 1)

Ikhtisar Distribusi Nilai Ekonomi (Rp juta)

(EC 1)

2008

2007

2006

9.053.082

8.542.393

4.076.434

41.896

17.394

6,485

7.952

26.340

10.752

17.966

6.605

12.169

8.120

3.543

9.377

55.247

29.341

9.442

9.184.264

8.625.616

4.124.659

6.114.950

4.161.759

3.351.904

530.579

509.040

312.000

4.074

2.280

2.002

236.849

160.855

70.036

771.502

672.174

384.038

892.220

104.055

50.737

40.484

43.400

53.733

932.705

147.455

104.470

1.632.811

644.510

286.074

47.111

41.253

34.702

9.499.079

5.667.151

4.161.188

Perolehan Nilai Ekonomi : Pendapatan Hasil penjualan bersih Penerimaan bunga bank & deposito Hasil investasi pada anak perusahaan Hasil penjualan aktiva tetap Penerimaan lain-lain Pendapatan selisih kurs Jumlah perolehan nilai ekonomi Pendistribusian Nilai Ekonomi: Biaya operasi Gaji Karyawan dan benefit lainnya: - Karyawan operasi - karyawan pemasaran - Karyawan Administrasi Jumlah Gaji Karyawan dan benefit lainnya Pembayaran kepada penyandang dana: - Pemegang Saham (Dividen) - Bank (bunga pinjaman) Jumlah pembayaran kepada penyandang dana Pengeluaran untuk pemerintah (Pajak, Royalti, Dll) Pengeluaran untuk masyarakat Jumlah nilai ekonomi yang didistribusikan Nilai ekonomi yang ditahan sebelum dividen Nilai Ekonomi yang ditahan

577.405

3.062.519

7.657

(314.815)

2.958.465

(36.529)


Uraian lebih lengkap mengenai pencapaian kinerja keuangan Perseroan selama 2008 dapat dilihat dalam Laporan Tahunan 2008. Meningkatnya kinerja di bidang ekonomi bukan hanya meningkatkan kekayaan para pemegang saham, tetapi juga memberikan pengaruh positif bagi para pemangku kepentingan lainnya.

MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH Keberadaan pihak-pihak yang bertindak sebagai pemasok menjadi krusial dalam keberlangsungan operasi Perseroan. Tanpa keberadaan mereka, pencapaian sasaran perusahaan niscaya sulit dicapai. Intensitas transaksi antara Perseroan dengan para pemasok, pada akhirnya berpengaruh positif karena menciptakan lapangan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal/nasional.

Total Penjualan Tahun 2008 Berdasarkan Geografis

(2 7)

Total Penjualan Tahun 2008 Berdasarkan Customer

(2 7)

Kebijakan pengadaan barang dan jasa diatur dalam Buku Panduan Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan acuan dan harus ditaati semua pihak. Baik para pemasok maupun karyawan yang terkait dengan fungsi pengadaan. Dalam melakukan seleksi proses pengadaan barang dan jasa, Perseroan melakukan seleksi berdasarkan perpaduan beberapa kriteria. Di antaranya kredibilitas pemasok, kesesuaian kualitas dengan spesifikasi teknis yang diminta, dan harga yang sesuai. Untuk menghindari konflik kepentingan, Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk melarang para Direksi, Senior Manajer dan Manajer serta keluarganya untuk menjadi pemasok Perseroan. Mekanisme ini tertuang dalam Keputusan Direktur Utama No. 051/ED-0000/97-S8 tanggal 11 Maret 1997 dan dalam pelaksanaannya melibatkan mekanisme pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal Perseroan. (4 6)

Total Penjualan Tahun 2007-2008 Berdasarkan Industri (ITRI) (2 7)

Total Penjualan Tahun 2008 Berdasarkan Negara

(2 7)


Secara keseluruhan, keberadaan pemasok berasal dari dua wilayah yaitu Jakar ta dan perusahaan lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kecuali untuk jenis barang dan jasa tertentu, dimana Kami harus melakukan pengadaan dari luar negeri. Sepanjang 2008, sebanyak 63,3% dari total pengadaan barang dan

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN Pelanggan adalah pemangku kepentingan yang bernilai tinggi bagi Perseroan. Karenanya dalam melakukan hubungan saling menguntungkan bagi kedua pihak, Kami harus memenuhi ketentuan, standar kualitas, dan layanan terbaik dalam menyediakan produk maupun jasa bagi mereka. Untuk itu, pada 2008 Kami telah melakukan survei kepuasan pelanggan di Asia dan Eropa berdasarkan standar ISO 9001:2000. Secara umum hasil survei menunjukan tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas barang dan jasa pada 2008 sangat baik (PR 5). Selain survei kepuasan pelanggan, pada 2008 Kami juga melakukan kunjungan ke pelanggan, baik pelanggan domestik maupun luar negeri. Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan masukan secara langsung dari pelanggan tentang kualitas barang dan pelayanan Perseroan.


jasa yang dibutuhkan Perseroan berasal dari mitra usaha lokal. Mereka adalah pemasok yang berdomisili di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukan arti penting keberadaan PT Timah (Persero) Tbk dalam menciptakan lapangan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah (EC.6)

Kami berhasil meningkatkan kontribusi pada penerimaan negara. Selama 2008, jumlah kontribusi pada penerimaan negara adalah sebesar Rp 2.212 miliar, atau naik 210,72% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 712 miliar.

IMPLIKASI KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM (EC 2) Sebagai perusahaan ekstraktif, Kami menyadari adanya implikasi finansial akibat perubahan iklim ( climate change) terhadap kegiatan bisnis Perseroan. Implikasi finansial tersebut dapat berupa risiko kerugian, namun sekaligus terbuka peluang untuk melakukan investasi yang terkait dengan upaya penurunan emisi karbon ( CO2 ) untuk mengatasi pemanasan global (Global Warming). Manajemen risiko akibat perubahan iklim ditugaskan kepada manajer khusus di bagian eksplorasi dengan tugas utama memantau informasi perubahan cuaca. Sedangkan peluang berinvestasi dilakukan dengan studi mengenai kemungkinan penerapan proyek Clean Development Mechanism (CDM) dalam operasi perseroan. Pemakaian energi di beberapa kapal keruk milik Perseroan telah dialihkan dari solar ke bio energi yang merupakan salah satu tindakan Kami dalam menurunkan emisi CO2 . Dalam periode pelaporan, kerugian finansial yang harus Kami alami terkait perubahan cuaca adalah berupa penundaan pengiriman produk kepada para pelanggan. Kerugian secara langsung adalah tersendatnya aliran tunai ( cashflow ) Perseroan.

INVESTASI UNTUK MASYARAKAT Ketangguhan kinerja ekonomi semakin mendorong Kami untuk meningkatkan kontribusi kepada masyarakat. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kami memiliki komitmen untuk menjadi agen pembangunan ( agent of development) dan menunaikan tanggung jawab sosial Perseroan secara luas. Mulai dari aspek lingkungan sampai pada pengembangan masyarakat termasuk investasi untuk masyarakat (community investment). Salah satu bentuk kontribusi Kami dalam kaitan ini adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana publik seperti rumah ibadah. Selain itu dibangun pula berbagai fasilitas umum dan fasilitas pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat di daerah tempat perusahaan beroperasi. Untuk memastikan program investasi untuk masyarakat tersebut berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat, Kami awali dengan melakukan survei kebutuhan masyarakat (community needs assessment) terlebih dahulu. Selain itu Kami selalu berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan daerah setempat dalam melaksanakan pembangunan insfrastruktur. (EC 8)

Pada periode pelaporan, penjualan “Banka Tin” mencapai 53,55 persen dari total penjualan (2 2). Selama 2008, tidak terdapat adanya pelanggaran peraturan perundanganundangan maupun ketentuan lain yang terkait dengan: • Kesehatan dan keselamatan konsumen atas penggunaan logam timah (PR 2) . • Pengungkapan informasi dan kemasan produk logam timah (PR 4). • Komunikasi pemasaran dan promosi dalam memasarkan produk (PR 7). • Provisi serta penggunaan produk (PR 9), dan privasi data pelanggan (PR 8).

LEGALITAS PRODUK TIMAH Sebagai perlindungan dan jaminan kualitas produk Kami terhadap konsumen, setiap produk timah yang Kami hasilkan, wajib memiliki sertifikat uji berat dan analisis kandungan timah yang dikeluarkan laboratorium yang dimiliki perseroan. Selain itu, setiap produk yang dihasilkan juga harus dilengkapi sertifikat keabsahan produk (certificate of origin) yang dikeluarkan Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Sertifikat tersebut merupakan jaminan bahwa produk timah yang dihasilkan berasal dari sumber legal dan sesuai ketentuan perundang-undangan (PR 3) .

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA Kami berhasil meningkatkan kontribusi pada penerimaan negara. Selama 2008, jumlah kontribusi pada penerimaan negara adalah sebesar Rp 2,2 triliun. Naik 210,72% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 712 miliar. Dalam periode pelaporan Kami tidak pernah menerima bantuan finansial dari Pemerintah walaupun Pemerintah adalah pemegang saham mayoritas perseroan. (EC 4) .

Kontribusi Pada Penerimaan Negara 2008

Total kontribusi pada penerimaan negara Rp. 2,2 triliun

PERLINDUNGAN KONSUMEN Produk akhir yang dihasilkan dan dijual Perseroan adalah logam timah dengan berbagai jenis serta bentuk sesuai kebutuhan pelanggan. Produk utama adalah ‘Banka Tin’ yang mengandung timah (Sn) sebesar 99,9338%.


PROFIL PT TIMAH (PERSERO) Tbk

Perseroan pertambangan beragam (diversified mining company)

Hingga 2008 pendapatan utama Perseroan bersumber dari usaha pertambangan dan peleburan logam timah yang menjadi bisnis inti Perseroan.

PT Timah (Persero) Tbk merupakan Perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi sejak 1976. Pada 19 Oktober 1995 Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten TINS. Perseroan menjalankan operasi penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung dan Kundur. Sedangkan eksploitasi penambangan batubara dilakukan di daerah Kalimantan Selatan sejak 2006.

Pada Juli 1998 Perseroan melakukan pemekaran usaha dengan membentuk berbagai anak Perseroan dan pendirian usaha patungan (join ventures ). Selanjutnya Perseroan bertindak sebagai induk (holding) yang mengendalikan fungsi sumber daya manusia (SDM), keuangan, logistik, sistem informasi manajemen, dan pemasaran semua Perseroan anak dan perusahaan patungan. Perusahaan anak dan perusahaan patungan yang dibentuk meliputi berbagai bidang usaha termasuk usaha pertambangan batu bara, jasa keteknikan, kelistrikan, perbengkelan, galangan kapal serta jasa eksplorasi. (2 2)

Kepemilikan saham saat ini sebanyak 65% dimiliki Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya sebanyak 35% saham dimiliki publik. (2 4 – 2 7)

Skala Ekonomi PT Timah (Persero), Tbk 2008

(2 8)

Periode

• • •

Jumlah karyawan Total penjualan neto (Rp juta)

2007

2006

2005

2004

4,405

4.023

4.022

4.348

4.603

9.053.082

8.542.393

4.076.434

3.396.150

2.812.416

Total kapitalisasi (Rp juta): Utang Ekuitas

• •

2008

Kuantitas produk yang terjual (Metric ton) Total aset (Rp juta)


65.700

323.163

296.506

317.887

364.867

3.820.581

3.359.046

1.676.629

1.534.033

1.509.256

49.029

58.325

44,689

41,799

34.764

5.785.003

5.032.712

3.462.222

2.748.331

2.415.954

PRODUK UTAMA Produk-produk yang dihasilkan Perseroan terdiri dari beberapa brand yang dibedakan berdasarkan kadar kandungan logam timah. Di antaranya adalah ‘Banka Tin’ dengan kadar kandungan timah mencapai 99,93%. Banka Tin merupakan produk utama Perseroan dengan jumlah produksi mencapai 53,55% dari total produksi pada 2008.

Wilayah Operasi PT Timah (Persero) Tbk

Selain itu Perseroan juga menghasilan “Mentok Tin” dengan kadar timah 99,85%, dan “Low Lead Tin ” yang memiliki kandungan timah 99,95% serta “Four Nine Tin” dengan kadar 99,99%. Perseroan juga memproduksi logam timah dalam bentuk yang spesifik sesuai dengan pesanan konsumen. Beberapa produk tersebut di antaranya tin anode, tin shot, tin pellet, tin cones, tin piramyd, triangular dan lain sebagainya. (2 2)

Bangka Belitung Kundur Kantor Perwakilan Jakarta

PROFIL LENGKAP PERSEROAN Informasi lebih lebih lengkap mengenai Profil Perusahaan dapat dilihat dalam Laporan Tahunan 2008 dan laman (website) Perseroan.

STRUKTUR KELOMPOK USAHA DAN KEPEMILIKAN PT TIMAH (PERSERO) Tbk. (2 3, 2 8, EC 2) REPUBLIK INDONESIA

MASYARAKAT

65%

35% PT TIMAH (PERSERO) Tbk

99.99% PT Tambang Timah

100% Indometal (London) Ltd

99.99% PT Timah Industri 100%

25%

20% PT AJTM

99.9%

PT TIM

45% PT KTR

PT Kobatin

99.9%

PT Timah Eksplomin

50% PT TAJ

PT DAK 50%

Penambangan Timah

Pemasaran

Jasa Keteknikan

Usaha Jasa dan Pertambangan di luar penambangan timah

PT Tambang Timah sebagai core business mendominasi pendapatan sekitar 90% dari total pendapatan perseroan.


INDEKS GRI G3 (3.12) STRATEGI DAN ANALISIS

PROFIL ORGANISASI 2.2 (hal.45-47 ) 2.7 (hal.43,46) 2.3 (hal.47) 2.8 (hal.23,43, 2.6 (hal.46 ) 46,47) 2.10 (hal.41)

1.1 (hal.1 ) 1.2 (hal.11 )

PARAMETER LAPORAN

TATA KELOLA, KOMITMEN DAN ENGAGEMENT

3.1 (hal.2) 3.6 (hal.2) 3.2 (hal.2) 3.12 (hal.48) 3.4 (cover dalam) 3.5 (hal.2)

4.6 (hal.37,40,43) 4.13 (hal.41) 4.14 (hal.41) 4.7 (hal.37) 4.8 (cover dalam hal.4,40)

PENDEKATAN MANAJEMEN DAN INDIKATOR KINERJA

EKONOMI

SOSIAL

LINGKUNGAN

EC.1 (hal.42) EC.2 (hal.45,47) EC.3 (hal.29) EC.4 (hal.45) EC.5 (hal.28) EC.6 (hal.44) EC.7&MMSS (hal.26) EC.8 (hal.32,45)

EN.1 (hal.4) EN.2 (hal.4) EN.3 (hal.5) EN.4 (hal.5) EN.6 (hal.6) EN.8 (hal.7) EN.11 (hal.8) EN.12&MMSS(hal.9)

EN.13&MMSS (hal.9) EN.14&MMSS (hal.8) EN.15 (hal.6,8) EN.20&MMSS (hal.6) EN.22&MMSS (hal.7) EN.24 (hal.7) EN.28 (hal.9) EN.29 (hal.5) EN.30 (hal.9)

TENAGA KERJA LA.1 (hal.23) LA.2 (hal.28) LA.3 (hal.24) LA.4 (hal.26) LA.6 (hal.20) LA.7&MMSS (hal.20-21)

PERTAMBANGAN & MINERAL MM.1 (hal.9) MM.3 (hal.9) MM.4 (hal.26-27) MM.6A (hal.21) MM.7 (hal.15,17) MM.9 (hal.9) MM.12 (hal.7)

LA.8 (hal.19) LA.9 (hal.1819,21) LA.10 (hal.27) LA.11 (hal.29) LA.12 (hal.23) LA.13 (hal.24) LA.14 (hal.29)

HAK ASASI MANUSIA HR.4 (hal.26) HR.5&MMSS (hal.25) HR.6 (hal.26) HR.7 (hal.26) HR.9 (hal.21)

TANGGUNGJAWAB PRODUK PR.2-4 (hal.45) PR.5 (hal.44) PR.7-9 (hal.45)

MASYAR AKAT SO.2 (hal.38) SO.3 (hal.28,38) SO.4 (hal.38) SO.5 (hal.41) SO.6-7 (hal.39) SO.8&MMSS (hal.39)

KETERANGAN INDEKS K I N E R JJA A EK ONOMI KO EC1. Perolehan dan distribusi nilai ekonomi. EC2. Implikasi finansial akibat perubahan iklim. EC3. Dana pensiun karyawan. EC4. Bantuan finansial dari pemerintah. EC5. Standar upah minimum EC6. Rasio pemasok lokal EC7. Rasio karyawan lokal. EC8. Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik KINERJA LINGKUNGAN Pemakaian bahan EN1. Pemakaian material EN2. Pemakaian material daur ulang EN3. Pemakaian energi langsung EN4. Pemakaian energi tidak langsung EN6. Energi terbarukan. Pemakaian Air EN8. Pemakaian air Kenakaragaman hayati EN11. Kuasa Pertambangan (KP) di hutan lindung EN12. Perlindungan keanekaragaman hayati EN13. Pemulihan habitat EN15. Spesies yang dilindungi. Emisi dan Limbah EN20. NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya EN22. Limbah dan metode pembuangan EN24. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) EN28. Denda atau hukuman atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.


EN29. Dampak lingkungan akibat transportasi EN30. Jumlah pengeluaran untuk proteksi lingkungan KINERJA SOSIAL TEN A G A K E R JJA A & KELA YA K A N TEMP AT TENA AY TEMPA BEKERJA LA1. Jumlah karyawan LA2. Tingkat perputaran karyawan LA3. Kompensasi bagi karyawan tidak tetap LA4. Perjanjian Kerja Bersama LA6. Majelis Kesehatan dan Keselamatan Kerja LA7. Tingkat kecelakaan kerja LA8. Program pendidikan,pelatihan, dan penyuluhan. LA9. Klausul kesehatan dan keselamatan kerja dalam Perjanjian Kerja Bersama LA10. Rata-rata jam pelatihan LA11. Program persiapan pensiun LA12. Penilaian kinerja dan pengembangan karir LA13. Keanekaragaman karyawan LA14. Rasio gaji dasar pria terhadap wanita HAK AZASI MANUSIA HR3. Pelatihan karyawan tentang HAM HR4. Kasus-kasus diskriminasi HR5. Hak berserikat HR6. Pekerja di bawah umur HR7. Pekerja paksa atau kerja wajib HR9. Pelanggaran hak penduduk asli. KEMASY ARAKA TA N YA AT SO3. Pelatihan anti korupsi. SO4. Pencegahan tindakan korupsi. SO5. Partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik.

SO6. SO7.

Sumbangan untuk partai politik Hukuman akibat pelanggaran peraturan persaingan usaha SO8. Hukuman atau denda pelanggaran peraturan perundang-undangan. TA N G G U N G J AWA B P R ODUK RO PR2. Pelanggaran peraturan tentang dampak produk terhadap kesehatan dan keselamatan PR3. Informasi kandungan produk PR4. Pelanggaran peraturan terkait penyediaan informasi produk PR5. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan PR6. Ketaatan/kelayakan praktik komunikasi pemasaran PR7. Pelanggaran peraturan mengenai komunikasi pemasaran PR8. Pengaduan tentang pelanggaran privatisasi pelanggan PR9. Denda akibat pelanggaran peraturan tentang pengadaan dan penggunaan produk PER TAMB A N G A N M I N E R A L RT MM1. Reklamasi MM3. Limbah padat MM4. Pemogokan MM6A. Sangketa tanah/lahan MM7. Tambang skala kecil MM9. Perencanaan pascatambang MM12. Material stewardship

SPESIFIKASI KERTAS DAN TINTA Laporan ini dicetak dengan menggunakan kertas FCS Certified Coated paper, dan tinta non alkohol

Paper Cer tification and License: Certificate Regiter code: SA-COC-1534, WOODMARK, The Soil Association, Bristol House, 40-56 Victoria St, Bristol BS1 6BY. UK. Issue date; 20th April 2006. Valid until; 19 th April 2011.

KANTOR PUSAT Jalan Jenderal Sudirman 51 Pangkalpinang 33121, Bangka, Indonesia Telp. : (62 717) 431335 Fax. : (62 717) 432323 PERWAKILAN JAKARTA Jalan Merdeka Timur No. 15, Jak arta 10110 Telp. : (62 21) 34444001 Fax. : (62 21) 34444015

DAFTAR ISI. Misi. Budaya Kerja. Sikap Kerja PTPRS (4.8) Menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia dan pemimpin pasar timah global

Recommend Documents