DAFTAR ISI. LAPORAN UTAMA PENELAAHAN RKA-KL 2012 Serba-serbi, Berita dan Pendapat Penelaah LAPORAN KHUSUS 23. Duta SPAN Koordinator (DSK)

DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA

warta anggaran | 22 Tahun 2011 5

PERENCANAAN ANGGARAN 16 PNBP 20 LAPORAN KHUSUS

24

SISTEM PENGANGGARAN

33

BERITA 37 RESENSI BUKU

43

ENGLISH CORNER

44

RENUNGAN 46 INTERMEZO 50 PROFILE 52 PERISTIWA 56

DARI “HAK BUDGET” KE “FUNGSI ANGGARAN”

34 Pada mulanya anggaran negara (budget) digunakan untuk membiayai monarkhi (kerajaan). Budget dikelola secara efisien dan berimbang, karena

LAPORAN UTAMA PENELAAHAN RKA-KL 2012 Serba-serbi, Berita dan Pendapat Penelaah

5

Direktur Jenderal Anggaran menghimbau seluruh K/L untuk menghindari “calo anggaran” dan tidak memberi gratifikasi kepada petugas DJA dalam penyusunan dan penelaahan RKA-KL 2012....

LAPORAN KHUSUS

23

Duta SPAN Koordinator (DSK) Dalam pelatihan Duta SPAN Koordinator (DSK) di Batu Malang tanggal 9 s.d 15 Juli 2011 yang lalu,

belum dikenal pinjaman luar negeri.

Ditjen Anggaran mengirimkan tiga

Jika budget mengalami defisit maka

orang DSK yang dipilih berdasar seleksi

kekurangannya dipungut kembali melalui pajak tambahan kepada rakyat...

orang pegawai yang terdiri atas dua wawancara dan satu orang dari tim CMC SPAN DJA, dimana keikutsertaan dari tim CMC SPAN dimaksudkan agar masing-masing counterpart CMC SPAN memahami tugas dan peranan Duta SPAN di unit eselon I masingmasing....

Redaksi menerima kritik saran, pertanyaan, atau sanggahan terhadap masalah-masalah yang berkait dengan keuangan sektor publik

Salam Redaksi Setiap bulan Juli Direktorat Jenderal

of change DJA. Sehingga akhirnya seluruh

Anggaran

pegawai DJA dapat berpartisipasi aktif

(K/L)

dan

Kementerian/Lembaga

disibukkan

dengan

kegiatan

penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Edisi 22 Tahun 2011 PENGARAH Direktur Jenderal Anggaran PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Ditjen Anggaran REDAKTUR Kepala Bagian Ortala Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran I Kasubdit Pengembangan Sistem Penganggaran Kasubdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran II Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran III Kasubdit Data dan Dukungan Teknis PNBP REDAKTUR PELAKSANA I.G.A Krisna Murti - Agus Kuswantoro Puji Wibowo - Afrizal - Triana Ambarsari Rini Ariviani - Asrukhil Imro - Mujibuddawah Eko Widyasmoro - Sunawan Agung S. - Achmad Zunaidi - Arief Masdi - Sudadi Dyah Kusumawati - Hidayat Kusuma R. DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAPHER Mulyanto - Dana Hadi Mujono Basuki - Bayu Segara KEUANGAN Ferry Iskandar - Sis Sabani Arfan Udi Winasis - Rachmat Apriansyah TATA USAHA DAN DISTRIBUSI Achmad Purwo Hardjanto - Ihsan Maulana Niken Ajeng Lestari - Eko Prasetyo Alamat Gedung Sutikno Slamet Lt. 11 Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3435 7505

(RKA-KL).

Pekerjaan yang luar biasa menyita energy baik fisik maupun pikiran. Semua pihak yang terlibat berusaha sekuat tenaga agar RKA-KL yang disusun menjadi dokumen yang berkualitas dan mudah dilaksanakan dalam praktek kegiatan masing-masing K/L. RKA-KL

merupakan

momen yang sangat penting karena penelaahan

itulah

ditentukan

pengalokasian anggaran untuk membiayai kegiatan masing-masing K/L selama satu tahun. Kualitas RKA-KL sangat ditentukan oleh kemampuan penelaah-peneaah dari DJA maupun dari K/L.

penelaahan RKA-KL 2012. Kami juga mewawancarai beberapa wakil dari K/L yang melakukan penelaahan RKA-KL. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan untuk

memperbaiki

kualitas

perencanaan anggaran. Salah satunya dengan berperan aktif dalam persiapan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemilihan Duta SPAN DJA. Duta SPAN DJA dipilih melalui seleksi internal agar didapat duta

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1.5 maksimal 5 hal. Artikel dapat dikirim ke www.wartaanggaran.yahoo.co.id Isi majalah tidak mencerminkan kebijakan Direktorat Jenderal Anggaran

4

yang benar-benar dapat menjadi corong untuk mensosialisasikan SPAN kepada seluruh pegawai DJA dan menjadi agent

Warta anggaran | 22 Tahun 2011

Di sektor pertahanan, kami melakukan wawancara dengan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahananan

untuk

mengetahui

bagaimana perencanaan anggaran di bidang pertahanan. Apalagi untuk tahun 2012. Sektor pertahanan mendapatkan

Kami juga menurunkan berbagai tulisan dari penulis Majalah Warta Anggaran, yaitu

tentang

Fungsi

Penganggaran,

Infrastruktur Air Bersih dan Standar Biaya 2012. Dari PNBP kami menurunkan artikel tentang Piutang PNBP, yang membahas tentang upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melakukan

Untuk itu kami menurunkan liputan

DJA

anggaran.

alokasi anggaran yang terbesar.

Penelaahan dari

dalam perbaikan kualitas perencanaan

penagihan piutang PNBP. Tak lupa kami sajikan English Corner dengan tajuk Cracking Zone dan kami kembali menghadirkan Bang Bujet sebagai ikon Majalah Warta Anggaran. Akhirnya kami ucapkan selamat menikmati sajian Majalah Warta Anggaran edisi 22, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat bagi pembaca semua. Bagi seluruh umat Islam, kami ucapkan selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1432 H. Mohon maaf lahir dan batin. Salam

LAPORAN UTAMA

Penelaahan RKA-KL 2012

(Serba-serbi, Berita dan Pendapat Penelaah)


5

LAPORAN UTAMA Serba-Serbi Penelaahan Dua pekan di bulan Juli ini, kantor Direktorat Jenderal Anggaran terlihat lebih sibuk. Kegiatan Penelaahan RKAKL 2012 telah dimulai. Berbagai fasilitas dipersiapkan DJA untuk menunjang kelancaran kegiatan penelaahan. Mulai dari ruang tunggu, ruang penelaahan sampai dengan mengakomodir kebutuhan konsumsi untuk para peserta selama penelaahan. Dipersiapkan pula helpdesk untuk mempermudah proses penelaahan. Lokasi penelaahan dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama, di Gedung Parkir Lantai 5 DJA, untuk para peserta penelaahan dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Direktorat Anggaran III. Kedua, Gedung B (Gedung RM Noto Hamiprodjo) Lantai 2, untuk para peserta dari K/L yang menjadi mitra Direktorat Anggaran II. Ketiga, Gedung A (Gedung Radius Prawiro) Lantai 3, untuk para peserta dari K/L yang menjadi mitra Direktorat Anggaran I. Sebelum melakukan penelaahan, para peserta diwajibkan melakukan registrasi kepada petugas. Saat registrasi, peserta menunjukkan kartu identitas dan Surat Tugas dari instansinya. Kartu identitas ditukar dengan kartu tanda peserta yang dikenakan selama penelaahan berlangsung.

Detail Foto: 1. Peserta melakukan registrasi untuk mendapatkan tanda peserta penelaahan. 2. Petugas melakukan pemeriksaan sebelum peserta memasuki ruang penelaahan 3. Suasana penelaahan 4. Layanan helpdesk DJA Penelaahan RKA-KL 2012

6

pada


LAPORAN UTAMA Bersih Gratifikasi

Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL. PMK

Direktur Jenderal Anggaran menghimbau

Sebelum dilakukan paparan oleh para

seluruh K/L untuk menghindari “calo

pejabat DJA, Wakil Menteri Keuangan,

anggaran” dan tidak memberi gratifikasi

Anny

kepada petugas DJA dalam penyusunan

bahwa tahun ini merupakan (tahun

dan

pertama pelaksanaan) Performance Based

penelaahan

RKA-KL

2012. Hal

Ratnawati

memberikan

tersebut disampaikan dalam sosialisasi

Budgetting

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/

anggaran

PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan

outcome dan output. Wamenkeu juga

dan

Sosialisasi

berharap agar terjalin komunikasi yang baik

dilakukan tanggal 5-6 Juli 2011 bertempat

antara DJA dengan komisi terkait di DPR-

di

RI agar proses penganggaran yang telah

Penelaahan Gedung

RKA-K/L.

Dhanapala,

Kementerian

Keuangan.

sehingga belanja

orientasi

pesan

harus

alokasi

berdasarkan

ini merupakan pedoman dalam rangka pemantapan

penerapan

Penganggaran

Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah secara penuh. Pada sesi terakhir disampaikan paparan mengenai Sistem Aplikasi RKA-KL oleh tim Aplikasi Sistem Penganggaran.

Penerima Alokasi Anggaran Terbesar 2012 Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati,

ditetapkan dapat berjalan lancar.

secara simbolik menyerahkan Peraturan

Sosialisasi dilakukan dalam rangka persiapan

Menteri Keuangan dan Sistem Aplikasi

kegiatan penelaahan RKA-KL antara DJA

Paparan

sosialisasi

disampaikan

oleh

kepada Kementerian Pertahanan Sebagai

dengan seluruh KL yang akan dilaksanakan

Direktur

Sistem

Penganggaran

dan

Kementerian

pada tanggal 6-25 Juli 2011. Sosialisasi

Kasubdit

Transformasi

Penganggaran

menerima alokasi anggaran terbesar Tahun

disampaikan kepada petugas penelaah, baik

mengenai Peraturan Menteri Keuangan

Anggaran 2012. Penyerahan dilakukan

dari DJA maupun dari K/L.

Nomor: 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk

dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri

Negara/Lembaga


yang

7

LAPORAN UTAMA

Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang

Tahun 2012 mengalami kenaikan terbesar.

Umum sebagai K/L penerima reward

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-

Alokasi pagu indikatif RAPBN 2012 sebesar

terbesar TA 2011, Kepolisian Negara

K/L. Acara tersebut dilaksanakan pada 6 Juli

Rp 449,2 triliun, tercatat anggaran untuk

Republik Indonesia sebagai K/L dengan

2011, bertempat di Gedung Dhanapala,

Kementerian Pertahanan melonjak hingga

penyerapan anggaran tertinggi semester

Kementerian Keuangan.

29,5% menjadi Rp 61,5 triliun.

I TA 2011 yaitu sebesar 42,5 persen, dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris sebagai K/L pendatang baru TA 2012.

Pada sektor pertahanan dan keamanan

Selain

untuk mempercepat realisasi minimum

penyerahan secara simbolik tersebut juga

essential force (MEF), anggaran untuk

diberikan kepada Kementerian Pekerjaan

8


Kementerian

Pertahanan,

LAPORAN UTAMA

Sri Hartanto Direktorat Anggaran II Sukoharjo - 31 tahun Futsal

Pegawai DJA sebagai petugas penelaah harus mengerti dan memahami isi PMK mengenai penelaahan agar dapat memahami pula keinginan pimpinan. Persiapan yang dilaksanakan sebelum penelaahan yaitu dengan mempelajari SBU, terdapat perubahan atau tidak dalam komponennya, pagu K/L tahun ini dengan yang kemarin sama atau berubah. Selama ini yang menjadi kendala dalam penelaahan yaitu masalah waktu. Waktu yang disediakan sedikit padahal Satker yang ditangani banyak sehingga penelaahan terburu-buru. Sebelum penelaahan dimulai, aplikasi sudah harus siap sejak awal. Adanya perubahan aplikasi sering menyebabkan data yang telah dimasukkan Satker dalam aplikasi sebelumnya hilang.

Sosialisasi mengenai PMK penyusunan dan penelaahan RKA-KL dibutuhkan K/L untuk memahami proses dan prosedur penelaahan. Kami sebelum penelaahan menyiapkan data-data dokumen program kegiatan, komponen, sub komponen dan output. Setelah kami siapkan, kami ajukan ke DJA. Secara substansi, proses penelaahan telah berjalan baik. DJA sudah melayani K/L dengan bagus, hanya saja pemberitahuan jadwal penelaahan mendadak. Padahal kami butuh waktu untuk menyiapkan dokumendokumen yang diperlukan saat penelaahan. DJA perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki sarana dan prasarana.

Sri Hartuti Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Yogyakarta - 50 tahun

Untuk penyusunan anggaran tahun 2012, dengan sosialisasi ini orang akan lebih paham ketika masuk ke software. Meskipun sudah ada buku petunjuk, sosialisasi penting untuk menyamakan pemahaman. Pada dasarnya kami sudah memahami proses penelaahan karena tiap tahun sudah melaksanakan. Tahun ini, DJA telah mempersiapkan materi dengan baik. Penelaahan akan berjalan lancar selama kegiatan telah mengacu pada komponen dan sub komponen yang ada dan data dukung telah lengkap.

Heri Nugroho Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Olahraga, travelling

Peraturan dalam proses penganggaran sering berubah-ubah,sehingga pemahaman K/L masih kurang. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan dalam proses penyusunan, penelaahan dan revisi RKAK/L. Oleh karena itu, sosialisasi ini perlu dilaksanakan. Sebelum penelaahan di DJA, tempat kami sudah melaksanakan sosialisasi di unit-unit kerja mengenai pagu indikatif dan peraturan-peraturan dalam proses penganggaran. Selain itu juga menelaah Renja 2012 dan menyiapkan persyaratan untuk penelaahan di DJA. Ketika penelaahan di DJA waktu yang disediakan sedikit, fokus pertanyaan dari kami tidak dijawab dengan baik dan pertayaan yang dikirim ke email pemberian jawaban lama dan kurang spesifikasi. Dalam proses revisi, waktu yang ditetapkan 5 hari kerja namun dalam praktek lebih dari 5 hari kerja sehingga perlu adanya perbaikan sistematika revisi.

Pawit Haryanto Mahkamah Konstitusi Kebumen - 47 tahun Mendengarkan Musik


9

LAPORAN UTAMA

ANGGARAN PENDIDIKAN : BERBAGAI FAKTOR PENENTU DAN PROSES TRANSMISI DAMPAKNYA Oleh : Purwiyanto, SE. MA

10 Warta anggaran | 22 Tahun 2011

LAPORAN UTAMA UMUM

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting artinya bagi perkembangan dan kemajuan berbagai aspek kehidupan suatu bangsa. Hal tersebut banyak dinyatakan dalam teori ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta diyakini terbukti secara empiris untuk kasus beberapa negara seperti Jepang, Korea, Singapura, dan yang terkini adalah China. Sehubungan dengan itu, kemajuan pendidikan nasional merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Secara kuantitas, hal tersebut dapat dicapai melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara secara kualitas hal tersebut dicapai melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Oleh karena itu, upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, kemajuan pendidikan sangat menentukan tingginya nilai bangsa yang bersangkutan di mata dunia, daya saing bangsa tersebut dalam berbagai percaturan kehidupan dunia, dan kualitas kehidupan bangsa tersebut dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, upaya pengembangan pendidikan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, baik dalam hal penyediaan dananya maupun prakteknya di lapangan sehingga mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Sejalan dengan itu, dalam Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain diatur tentang beberapa hal penting terkait dengan masalah pendidikan. Dalam Pasal 31 diatur bahwa (Ayat 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (Ayat 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya; dan (Ayat 4) Negara memprioritaskan

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya, dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Februari 2008 diatur bahwa besaran 20 persen untuk dana Pendidikan meliputi anggaran untuk fungsi pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan. Sebagai konsekuensi dari aturan tersebut, sejak tahun anggaran 2009 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja total dalam APBN-P tahun yang bersangkutan. Dengan dipenuhinya ketentuan tersebut oleh Pemerintah, maka alokasi anggaran pendidikan meningkat secara siginifikan sebesar 35 persen dari

anggaran, dari tahun ke tahun akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan anggaran belanja total. Sementara itu, dalam dasar-dasar teori keuangan negara disampaikan dua hal penting terkait dengan perkembangan belanja negara, yaitu (1) belanja negara akan cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya peran Pemerintah (The Law of State Increasing Activity-Adolf Wagner), (2) belanja negara akan meningkat dengan adanya perang/konflik, perkembangan demokrasi, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan lain-lain. Dalam perkembangan terkini, ternyata makin banyak faktor yang dapat meningkatkan belanja negara khususnya bagi negara yang menjalankan APBN-nya seperti Indonesia, baik faktor tersebut sifatnya internal maupun eksternal. Faktor lain dimaksud antara lain adalah, krisis ekonomi global, terjadinya bencana alam, wabah penyakit, dan terdapatnya dampak negatif perubahan iklim. Perkembangan tersebut berdampak pada makin kompleknya proses perencanaan APBN dari tahun ke tahun, yang tercermin antara lain dari diperlukannya komponen cadangan risiko fisKal, cadangan bencana alam, dan berbagai cadangan untuk pengembangan infrastruktur melalui pola kemitraan antara Pemerintah dan badan usaha (Public Private PartnershipPPP). Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan APBN, baik menyangkut asumsi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, defisit, pembiayaan anggaran, maupun langkah lain (administrative dan policy measures) karena dampak dari setiap langkah tersebut akan berpengaruh pada berbagai aspek lain dari APBN, termasuk pada besaran anggaran pendidikan. Penetapan yang kurang hati-hati terhadap masing-masing komponen APBN tersebut dan perubahannya, khususnya bila terlalu optimis (overestimate) dapat menimbulkan beban tambahan yang tidak perlu bagi keuangan negara. Dalam tulisan ini, Penulis

Amandemen keempat UndangUndang Dasar Tahun 1945 antara lain diatur tentang beberapa hal penting terkait dengan masalah pendidikan. Dalam Pasal 31 diatur bahwa (Ayat 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; kondisi sebelumnya , yaitu dari Rp 154,19 miliar (15,6 persen) dalam APBN-P 2008 menjadi Rp 208,29 miliar (20,8 persen) dalam APBN-P 2009. Selanjutnya, dalam APBN-P 2010 dan APBN 2011, anggaran pendidikan masing-masing mencapai Rp 225,23 triliun dan Rp 248,98 triliun, yang berarti mencapai 20 persen dan 20,25 persen dari anggaran belanja total dalam tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk menjamin tercapainya kualitas pendidikan yang diharapkan, Pemerintah telah membentuk Komite Pendidikan Nasional (KPN) yang beranggotakan beberapa menteri terkait. Sehubungan dengan itu, volume anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui anggaran belanja Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah serta pembiayaan


11

LAPORAN UTAMA mengelompokkan sumber perkembangan belanja negara dan anggaran pendidikan ke dalam tiga kelompok yaitu (1) perubahan asumsi ekonomi makro, (2) perkembangan kebijakan Pemerintah, dan (3) krisis, wabah, dan bencana alam. Selanjutnya, Penulis mencoba memetakan pengaruh perubahan dari setiap komponen APBN terhadap anggaran pendidikan serta transmisi dari pengaruh tersebut. Tujuan dari hal tersebut adalah sekedar menyediakan bahan pertimbangan yang mungkin bisa bermanfaat dalam perencanaan APBN dan perumusan berbagai kebijakan terkait APBN, serta sebagai media tukar pendapat bagi para peminat. Selanjutnya, penjelasan dari hal tersebut kami sajikan dalam bagian berikut.

TRANSMISI DAMPAK FAKTOR PENENTU APBN TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDIDIKAN

Untuk APBN Indonesia saat ini, dapat disampaikan bahwa belanja negara dapat meningkat karena adanya pengaruh dari berbagai hal menyangkut segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penyusunan APBN, dampak perubahan berbagai aspek tersebut dicoba untuk dipertimbangkan melalui

penetapan asumsi ekonomi makro; kebijakan belanja negara secara langsung sebagai respon dari perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya keperluan penanggulangan krisis, wabah, dan bencana alam; maupun perkembangan dari pendapatan negara sebagai akibat dari berkembangnya basis pemungutan, perbaikan sistem, maupun ditempuhnya kebijakan pengembangan yang lain. Berbagai aspek tersebut saling terkait secara sistematis dan masing-masing berpotensi meningkatkan belanja negara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan besaran yang bervariasi. Pengetahuan mengenai bentuk hubungan dan transmisi dari proses tersebut penting untuk diketahui oleh para pengemban kepentingan, dalam rangka memberikan indikasi dampak awal dari setiap usulan kebijakan yang disampaikan. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa kebijakan tententu yang diambil akan menimbulkan dampak yang lebih besar dari besaran anggaran kebijakan itu sendiri.

Asumsi Ekonomi Makro Dan Parameter

Asumsi ekonomi makro terdiri dari berbagai indikator ekonomi yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan

terhadap perkembangan besaran berbagai komponen APBN. Asumsi ekonomi makro terdiri dari (1) pertumbuhan ekonomi, (2) tingkat inflasi, (3) tingkat bunga SBI rata-rata tiga bulan, (4) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, (5) harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia (Indonesia crude price-ICP), (6) dan lifting minyak mentah Indonesia. Berbagai asumsi tersebut, baik secara individual dan/atau gabungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menentukan besaran berbagai komponen APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, defisit APBN, maupun pembiayaan anggaran yang akhirnya dapat berpengaruh pada besaran anggaran pendidikan. Pada umumya, komponen APBN dipengaruhi oleh asumsi ekonomi makro secara gabungan , namun ada juga yang dipengaruhi secara individual. Pengaruh asumsi ekonomi makro yang terjadi secara individual dapat diilustrasikan pada penerimaan hibah, yang sebagian besar berupa hibah luar negeri, yang hanya dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sementara itu, pengaruh perubahan asumsi ekonomi makro secara gabungan dapat diilustrasikan pada penerimaan sumber daya alam (SDA) yang ditentukan oleh ICP, lifting, dan nilai tukar; serta penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,

Tabel 1 Skema Transmisi Dampak Perubahan Asumsi Ekonomi Makro dan Parameter Migas/Listrik Terhadap Anggaran Pendidikan No.

Transmisi

Faktor

Awal

Antara

Akhir

Asumsi Ekonomi Makro 1

Pertumbuhan Ekonomi

Penerimaan perpajakan (nonmigas)

+

DBH, DAU

+

Anggaran Pendidikan

PNBP (bagian laba BUMN)

+

DAU

+

Anggaran Pendidikan Anggaran Pendidikan

+

DBH, DAU

+

Anggaran Pendidikan

+

Anggaran Pendidikan

+

DBH, DAU

+

Anggaran Pendidikan

+

+

Anggaran Pendidikan

+ +

Belanja barang dan modal

+

Penerimaan perpajakan (nonmigas)

+

Belanja pegawai, barang, modal

+

Penerimaan perpajakan (migas, nonmigas)

+

Tingkat Bunga

Pembayaran bunga utang

+

ICP

Penerimaan PNBP (SDA migas, pajak migas, DMO)

+

DBH, DAU

+

Anggaran Pendidikan

+

DAU

-

Anggaran Pendidikan

-

Anggaran Pendidikan

+ +

2

Inflasi

3

Nilai Tukar Rupiah

4 5

Subsidi energi 6

+

Lifting migas

Penerimaan SDA Migas (dan PPh migas)

+

DBH, DAU

+

Anggaran Pendidikan

Parameter 1 2 3

Cost Recovery MOPS (Mean Plats Of Sing) Alpha (diaya dist, margin)

Penerimaan SDA Migas (dan PPh migas) Belanja Subsidi Belanja Subsidi


+ +

DBH

-

Anggaran Pendidikan

-

DAU

-

Anggaran Pendidikan

-

DAU

-

Anggaran Pendidikan

-

Anggaran Pendidikan

+

DAU

-

Anggaran Pendidikan

-

Anggaran Pendidikan

+

LAPORAN UTAMA dan nilai tukar. Di sisi belanja negara, pengaruh asumsi ekonomi makro lebih kental terlihat pada belanja subsidi BBM yang ditentukan oleh ICP dan nilai tukar, serta belanja bunga utang yang ditentukan oleh nilai tukar dan tingkat bunga. Selain itu, di antara komponen APBN yang ditentukan oleh asumsi tersebut juga saling menentukan satu sama lain, karena beberapa komponen belanja negara sengaja dikaitkan dengan pendapatan oleh undang-undang, atau karena memang terkait secara alamiah. Komponen APBN yang dikaitkan oleh Undang-Undang (undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah) antara lain adalah dana bagi hasil (DBH) yang dikaitkan dengan sebagian penerimaan perpajakan dan sebagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dana alokasi umum (DAU) yang dikaitkan dengan penerimaan dalam negeri neto. Sementara itu, keterkaitan secara alamiah terjadi antara pembiayaan utang dengan belanja bunga utang. Selanjutnya, dalam penjelasan ini, juga disinggung dampak perubahan dari faktor lain yang bukan termasuk asumsi tetapi dampaknya dapat siginifikan terhadap komponen APBN

tertentu, yaitu parameter dari penerimaan SDA migas dan subsidi energi. Contoh dari hal tersebut adalah dampak penurunan cost recovery terhadap penerimaan penerimaan SDA migas dan PPh migas, serta alpha (margin) Pertamina terhadap belanja subsidi BBM dan alpha PLN terhadap subsidi listrik, yang selanjutnya berpengaruh kepada DAU dan akhirnya kepada anggaran pendidikan. Ilustrasi yang lebih rinci tentang peta pengaruh dan transmisi dari asumsi ekonomi makro serta parameter terhadap anggaran pendidikan disajikan dalam Tabel 1. Ilustrasi rinci yang disajikan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa berbagai asumsi dan parameter mempunyai jalur hubungan dan dampak pengaruh yang berbeda terhadap anggaran pendidikan. Bila dilihat dari jumlah keterkaitannya, dari semua asumsi ekonomi makro yang ada, asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan ICP mempunyai keterkaitan yang paling banyak, sementara tingkat bunga merupakan asumsi yang paling sedikit keterkaitannya. Dalam tabel tersebut juga bisa dilihat bahwa perubahan asumsi dan parameter tersebut dapat berpengaruh

kepada anggaran pendidikan secara langsung melalui belanja negara; atau secara tidak langsung melalui DBH/DAU; maupun tidak langsung melalui pendapatan negara kemudian DBH/DAU. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa perubahan semua asumsi dan parameter tersebut akan berdampak pada anggaran pendidikan, dengan jalur transmisi yang bervariasi. Sebagai penjelasan, dapat disampaikan mengenai transmisi pengaruh perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran pendidikan melalui PPh dan DBH serta DAU. Pada tahap awal, misalnya karena perhitungan penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas menggunakan model yang mengkaitkan penerimaannya dengan asumsi pertumbuhan ekonomi, bila asumsi pertumbuhan ekonomi dinaikkan maka penerimaan PPh akan lebih tinggi. Selanjutnya, karena dalam PPh nonmigas terdapat PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 yang merupakan objek dana bagi hasil (DBH), maka naiknya PPh komponen tersebut akan menaikkan DBH. Sementara itu, besaran PPh setelah dikurangi DBH akan merupakan objek dana alokasi umum (DAU), sehingga pada tahap antara kenaikan PPh nonmigas secara umum akan

Tabel 2 Skema Transmisi Dampak Anggaran Dari Kebijakan Pemerintah Terhadap Anggaran Pendidikan No. 1

Transmisi

Faktor

Awal

Antara

Akhir

Kebijakan Fiskal Ekspansif

Belanja Negara

+

Bunga Utang

+

Anggaran Pendidikan

Pemotongan pajak (fasilitas pajak)

Penerimaan perpajakan

-

DBH, DAU

-

Anggaran Pendidikan

-

Kenaikan Belanja Negara

Belanja Negara

+

Anggaran Pendidikan

+

Kontraktif

+

Belanja Negara

-

Bunga Utang

-

Anggaran Pendidikan

-

Kenaikan Pajak (tarif, ektensif, intensif)

Penerimaan perpajakan

+

DBH, DAU

+

Anggaran Pendidikan

+

Pemotongan Belanja

Belanja Negara

-

Anggaran Pendidikan

-

Prioritas Bansos (klaster)

Belanja bansos

+

Anggaran Pendidikan

+

BLT

Belanja lain-lain

+

Anggaran Pendidikan

+

Anggaran pendidikan Anggaran pendidikan Anggaran pendidikan Anggaran pendidikan Anggaran pendidikan Anggaran pendidikan

+ + +

2 Program Kesejahteraan

Subsidi

3

4

Kenaikan Harga BBM

Belanja Subsidi

-

DAU

+

Kenaikan TDL

Belanja Subsidi

-

DAU

+

Kenaikan jenis, vol, Sasaran, Unit Cost

Belanja Subsidi

-

DAU

+

Belanja Pegawai Belanja Barang

+ +

Anggaran Pendidikan Anggaran Pendidikan

+ +

a.l Belanja Modal Belanja Modal

+ +

Anggaran Pendidikan Anggaran Pendidikan Anggaran Pendidikan

+ + +

Belanja Lainnya Belanja Lainnya Belanja K/L

+ + +

DAU DBH

+ +

Anggaran Pendidikan Anggaran Pendidikan Anggaran Pendidikan Anggaran Pendidikan Anggaran Pendidikan Anggaran Pendidikan

+ + + + +

Penyelenggaraan Negara Kenaikan gaji, tunj, penambahan Peg, dll Efisiensi Belanja Barang Pembangunan Infrastruktur, Alutsista menuju MEF Belanja Modal Perubahan Iklim Agenda Politik Nasional Pemilu Bantuan untuk Parpol Pagu Penggunaan PNBP Lain-lain Perubahan Formula DAU Perubahan Formula DBH

DAU

-


13

LAPORAN UTAMA

Terkait dengan pengaruhnya terhadap besaran anggaran pendidikan, kebijakan Pemerintah dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu (1) kebijakan fiskal, yang dapat bersifat kontraktif dan ekspansif, (2) penyelenggaraan program kesejahteraan

Dalam Tabel 2 dapat diketahui bahwa kebijakan fiskal (secara teori) lebih mengarah pada pengaturan besaran defisit APBN, yang dapat dilakukan dengan mengubahubah besaran pendapatan dan/atau besaran belanja. Untuk APBN Indonesia, perubahan besaran anggaran pendapatan negara dapat berpengaruh pada anggaran belanja negara, khususnya anggaran transfer ke daerah, dan kemudian bermuara pada besaran anggaran pendidikan. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap anggaran pendidikan akan cenderung lebih besar

akan mempunyai kecenderungan untuk lebih ekspansif seperti tercermin pada ditetapkannya empat pilar pembangunan nasional, yaitu pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment, yang diharapkan dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur. Dampak selanjutnya dari kebijakan fiskal ekspansif tersebut terhadap anggaran belanja negara dan anggaran pendidikan adalah melalui naiknya besaran pembiayaan anggaran, dan kemudian beban biaya utang. Selanjutnya, anggaran pendidikan juga akan terpengaruh secara positif dengan naiknya anggaran belanja negara sebagai konsekuensi dari ditempuhnya berbagai program kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Program yang lebih diarahkan pada pilar terkait kemiskinan (pro poor) antara lain berupa program prioritas bantuan sosial yang terdiri dari bantuan bidang kesehatan, bantuan bidang pemberdayaan masyarakat,

rakyat, dan (3) kebijakan penyelenggaraan negara. Dari tiga kelompok kebijakan tersebut, kebijakan yang mempunyai dampak paling komprehensif terhadap anggaran pendidikan adalah kebijakan fiskal, karena kebijakan fiskal biasanya menyangkut semua komponen APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Namun, bila dilihat dari substansi dari masing-masing kebijakan tersebut, maka kebijakan yang sifatnya sustainable dan lebih

bila kebijakan tersebut bersifat ekspansif karena menurut pengalaman dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan tersebut diterapkan melalui pelonggaran defisit atau peningkatan belanja negara, seperti terjadi dalam program stimulus fiskal 2009, yang selain berupa kenaikan belanja kementerian negara/lembaga (K/L) juga berupa pemberian fasilitas pajak ditanggung Pemerintah (DTP). Untuk waktu ke depan, kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah

bantuan bidang kesehatan, dan bantuan bencana alam. Selain itu, program lain yang dijalankan Pemerintah adalah pemberian subsidi pangan untuk masyarakat miskin. Program kesejahteraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi tidak semata-mata ditujukan untuk kelompok miskin antara lain adalah pemberian subsidi BBM dan subsidi listrik. Anggaran belanja yang diperlukan untuk berbagai program tersebut antara lain tergantung pada beberapa parameter

menaikkan belanja DBH (+) dan DAU (+) sekaligus total belanja negara. Dengan naiknya total belanja negara karena naiknya DBH dan DAU, maka besaran anggaran pendidikan juga akan mengalami kenaikan (+) secara otomatis sesuai dengan proporsinya yang 20 persen tersebut. Contoh lain, bila komponen cost recovery dipakai sebagai contoh, maka naiknya cost recovery akan menurunkan (-) penerimaan SDA migas , kemudian menurunkan DBH dan DAU sekaligus belanja negara, dan akhirnya menurunkan (-) anggaran pendidikan.

Perubahan Kebijakan Pemerintah

alamiah adalah kebijakan penyelenggaraan negara, sementara dua kebijakan lainnya yaitu kebijakan fiskal dan kesejahtaraan rakyat lebih bersifat situasional meskipun kenyataan untuk Indonesia nampak seperti berkelanjutan. Secara lebih rinci, skema transmisi dampak kebijakan Pemerintah terhadap anggaran pendidikan disajikan dalam Tabel 2 berikut.


LAPORAN UTAMA yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti jumlah masyarakat penerimanya (misal : rumah tangga sasaran/RTS), biaya per unitnya, serta volume bantuan yang diberikan untuk masing-masing RTS. Dengan demikian, perubahan volume anggaran belanja tersebut, baik disebabkan oleh perubahan parameter maupun karena

belanja negara secara keseluruhan juga dapat dipengaruhi oleh terjadinya berbagai kejadian luar biasa yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan sebelumnya seperti krisis ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat sehingga memerlukan anggaran penanggulangan krisis; terjadinya wabah penyakit seperti flu burung, flu babi, dan

dipengaruhi oleh banyak sekali faktor penentu APBN, baik yang sifatnya eksternal seperti asumsi ekonomi makro; kebijakan yang direncanakan seperti kebijakan fiskal, berbagai program kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, perkembangan penyelenggaraan

Tabel 3 Skema Transmisi Dampak Anggaran Penanggulangan Krisis, Wabah, dan Bencana Alam Terhadap Anggaran Pendidikan

1

Transmisi

Faktor

No.

Krisis Ekonomi

Awal

Antara

Akhir

Cadangan Risiko Fiskal (belanja lainnya)

+

Anggaran Pendidikan

+

Belanja Lainnya (Kompensasi dampak krisis)

+

Anggaran Pendidikan

+

2

Flu Burung

Belanja Lainnya

+

Anggaran Pendidikan

+

3

Gempa Bumi, Tsunami, dll

Cad Bencana Alam (Bansos di BA 99 dan K/L)

+

Anggaran Pendidikan

+

4

Ketahanan pangan (kekeringan)

CBP, CSP

+

Anggaran Pendidikan

+

sebab lain akan mempengaruhi besaran anggaran pendidikan. Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa Adolf Wagner menyampaikan hukum (The Law of State Increasing Activity) yang intinya adalah bahwa belanja negara secara umum akan cenderung meningkat sebagai konsekuensi dari makin berkembangnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Komponen belanja negara yang cenderung mengalami kenaikan terkait dengan perkembangan penyelenggaraan negara dari tahun ke tahun antara lain adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja untuk penyelenggaraan agendaagenda politik dan pengembangan demokrasi (Pemilu dan bantuan untuk Parpol). Kenaikan berbagai komponen belanja tersebut akan berdampak pada naiknya volume anggaran belanja total, dan akhirnya bermuara pada naiknya anggaran pendidikan.

Penanggulangan Krisis, Wabah, dan Bencana Alam

Sebagai piranti dari pelaksanaan fungsi Pemerintah, APBN merupakan muara dari berbagai hal yang berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, selain dipengaruhi oleh berbagai kebijakan Pemerintah yang memang direncanakan seperti di sampaikan di atas, anggaran

demam berdarah; serta terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan dan tsunami. Terjadinya berbagai hal tersebut menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya anggaran belanja negara untuk menanggulanginya, dan akhirnya anggaran pendidikan. Secara umum, transmisi dari dampak anggaran belanja negara tersebut disajikan dalam Tabel 3. Dari tabel di atas dapat dijelaskan tranmisi yang berlaku, misalnya untuk kasus terjadinya kekeringan. Misalnya, karena adanya bencana kekeringan, maka Pemerintah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mencanangkan program ketahanan pangan dan mengalokasikan anggaran sejumlah tertentu pada pos belanja lainnya. Tambahan alokasi tersebut akan meningkatkan jumlah belanja total (+), dan akhirnya meningkatkan besaran anggaran pendidikan (+) sebesar 20 persen dari nilai tambahan anggaran belanja lainnya tersebut. Transmisi serupa akan terjadi bila terdapat wabah flu burung, bencana gempa, dan atau krisis ekonomi. beberapa CATATAN PENTING Terkait pembahasan mengenai transmisi dampak anggaran belanja negara terhadap anggaran pendidikan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dicatat, yaitu: 1. Besaran anggaran pendidikan

kehidupan berbangsa dan bernegara; serta kejadian yang tidak diharapkan seperti terjadinya berbagai kejadian luar biasa seperti terjadinya krisis global dan domestik, terjadinya wabah penyakit, dan dampak dari terjadinya bencana alam, 2. Mekanisme transmisi dari dampak dari perubahan berbagai faktor penentu APBN terhadap anggaran pendidikan sangat bervariasi; dari arahnya terdapat faktor yang arah pengaruhnya positif, ada yang arahnya negatif; sementara dari jenis komponen yang terpengaruh, terdapat faktor yang pengaruhnya melalui satu komponen pendapatan negara dan/atau belanja negara dan terdapat faktor yang pengaruhnya melalui kombinasi dari komponen APBN (beberapa komponen pendapatan dan/atau belanja negara), 3. Dengan berlakunya transmisi tersebut, penetapan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari anggaran belanja negara total akan bersifat membesarkan (memperburuk) dampak inefisiensi anggaran yang terjadi karena perkiraan yang terlalu tinggi (over estmate), namun akan menetralkan inefisiensi yang terjadi karena perkiraan yang terlalu rendah (under estimate).


15

PERENCANAAN ANGGARAN

Potret Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Oleh: Sunawan Agung Saksono


PERENCANAAN ANGGARAN Infrastruktur di bidang air bersih (air minum) merupakan bagian integral dari pembangunan nasional khususnya bidang infrastruktur. Lebih mendasar lagi infrastruktur di bidang air bersih merupakan dukungan vital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari yang bersifat pokok. Sebagaimana dilaporkan WHO dan UNICEF, populasi dunia yang belum mendapatkan akses air bersih masih cukup tinggi. Persoalan pemenuhan kebutuhan air minum masih menjadi masalah cukup krusial baik di lingkup nasional maupun global. Diperlukan upaya yang berkesinambung untuk menyelesaikan secara berkesinambungan. Di Indonesia berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum, pencapaian manfaat pelayanan air minum di perkotaan mengalami peningkatan dari 41% tahun 2004 menjadi 66% tahun 2009 atau terjadi pertambahan angka pelayanan dari 38,7 juta jiwa (2004) menjadi 77 juta jiwa (2009). Di pedesaan meningkat dari 8% (7 juta jiwa) tahun 2004 menjadi 30% (36 juta jiwa) tahun 2009. Dengan kata lain, tahun 2009 masyarakat Indonesia terlayani sarana air minumnya 113 juta jiwa (47,75%) dari jumlah penduduk 236,6 juta jiwa. Dari data tersebut maka tantangan dalam memenuhi kebutuhan air bersih di negeri ini kiranya masih panjang, sehingga pembangunan infrastruktur di bidang air bersih perlu mendapat perhatian baik dari sisi pendanaan maupun prioritas kegiatan/ program.

harus berdasarkan pendekatan partisipatif, menyertakan pengguna, perencana, dan pembuat kebijakan pada semua tingkatan; 2) Air adalah sumber terbatas dan rentan, penting untuk menyokong kehidupan, pembangunan dan lingkungan; 3) Perempuan memainkan bagian penting dalam penyediaan, pengelolaan, dan perlindungan air, dan; 4) Air memiliki nilai ekonomi dalam seluruh penggunaannya, dan harus dianggap sebagai benda ekonomi.

menurut PP No.16 tahun 2005 adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dari prasarana dan sarana air minum.

Infrastruktur air bersih menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman. Dari kebijakan tersebut, tipe yang dikembangkan adalah pengelolaan berbasis lembaga (BUMD) dan pengelolaan berbasis masyarakat. Sedangkan dari sisi pengembangan sistem air minum dapat dilakukan dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan dilakukan oleh PDAM, program IKK (ibukota kecamatan), program Pamsismas, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) kawasan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan non perpipaan diantaranya diupayakan melalui sumur-sumur rakyat.

Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) bertujuan untuk melakukan percepatan dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh pelosok tanah air, sehingga kesenjangan antara cakupan pelayanan dan kebutuhan minum dapat diperkecil.

Penyelenggaraan

pengembangan

Dalam tataran praktis, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih di Indonesia.

SPAM IKK (Ibukota Kecamatan)

Secara garis besar, pembangunan SPAM IKK yang dilaksanakan oleh Kementerian PU, khususnya pada Ditjen Cipta Karya dari tahun ke tahun jumlah penduduk sebagai sasaran yang terlayani dan alokasi pendanaan diupayakan meningkat. Demikian juga dari sisi alokasi pendanaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Prinsip Dublin Rio Permasalahan di atas memerlukan solusi pemecahan yang cukup mendesak. Mengingat kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup seseorang. Banyak pendekatan yang dilakukan negaranegara dalam pembangunan infrastruktur air bersih. Prinsip International yang populer dijalankan dalam pembangunan infrastuktur air bersih (khususnya air minum) dan penyehatan lingkungan adalah prinsip Dublin Rio. Prinsip Dublin Rio meliputi: 1) Pembangunan dan pengelolaan air

SPAM meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum. Sedangkan Sistem penyediaan air minum (SPAM),

SPAM Kawasan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Pembangunan SPAM kawasan MBR dibagi dalam pembangunan SPAM di kawasan Rumah Sederhana Sehat (RSH)/Rusunawa


17

PERENCANAAN ANGGARAN (Rumah Susun Sederhana Sewa) dan SPAM di kawasan kumuh/nelayan. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Untuk TA 2010, alokasi dana untuk pembangunan SPAM di kawasan MBR, dapat diilustrasikan melalui tabel berikut:

Tujuan program Pamsimas (Penyediaan Air

khusus dimaksudkan sebagai dukungan

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

peningkatan perekonomian pada daerah

adalah untuk meningkatkan akses layanan

tertentu sehingga dapat mengembangkan

air minum dan sanitasi bagi masyarakat

potensi suatu daerah. Pada tahun anggaran

miskin perdesaan khususnya masyarakat di

2010,

desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran

tersebut dapat di 18 lokasi dengan alokasi

kota (peri-urban).

dana Rp 35.245.756.000.

alokasi

pengembangan

SPAM

Peningkatan akses pelayanan air bersih kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan perbatasan, kawasan strategis, terpencil, pesisir, rawan air, kawasan pemekaran, pelabuhan dan perdesaan tetap dilanjutkan untuk TA 2011, bahkan dari sisi alokasi dana mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Dibandingkan dengan TA 2010 alokasi untuk SPAM di Kawasan MBR TA 2011 naik sebesar 250%, sedangkan alokasi untuk SPAM IKK mengalami kenaikan sebesar SPAM Perdesaan

SPAM di Kawasan Khusus

SPAM Perdesaan terdiri dari SPAM di desa rawan air/pesisir/terpencil dan PNPM Pamsismas. Pada tahun anggaran 2010 SPAM jenis ini dikembangkan pada 1.470 lokasi dengan rincian sebagai berikut:

Pembangunan

SPAM

ini

47,7% , SPAM Pedesaan naik sebesar 10,1% dan SPAM kawasan khusus mengalami dilaksanakan

kenaikan yang sangat fantastis lebih dari

pada kawasan khusus diantaranya adalah

500%. Kenaikan ini terjadi karena obyek

Kabupaten/Kota Pemekaran,

sasaran akses air minum untuk kawasan

kawasan

Pelabuhan Perikanan, kawasan perbatasan dan kawasan Strategis. SPAM di kawasan

khusus yang semakin banyak. Disamping upaya tersebut di atas, kegiatan pemerintah dalam mengembangkan akses masyarakat terhadap air bersih dilakukan dengan cara membantu mengembangkan PDAM sakit melalui penyelenggaraan SPAM terfasilitasi pada 98 PDAM untuk TA 2011 dengan total alokasi Rp215.188.057.000,00. Kegiatan ini dilakukan mengingat masih terdapat PDAM sakit yang perlu untuk difasilitasi dalam rangka penyehatan PDAM. Sesuai laporan hasil audit BPKP, dari 235 PDAM yang diaudit di tahun 2009, masih terdapat 34 PDAM dalam kategori sakit. Disisi

lain,

pemerintah

memberikan

perhatian yang serius dengan menetapkan:


PERENCANAAN ANGGARAN 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

unit yaitu unit air baku, unit produksi,

156/PMK.07/2008

229

Tatacara

unit distribusi dan unit pemanfaatan.

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan

Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi

Dari sisi kewenangan, pemerintah pusat

Dana Tugas pembantuan yang mengatur

Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam

hanya

terhadap

bahwa dalam rangka pendanaan program

Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

pembangunan unit air baku sampai unit

dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan

2) Jaminan Pemerintah Pusat kepada

produksi, sisanya menjadi tanggungjawab

dan/atau ditugaskan, kementerian/lembaga

Bank Pemberi Kredit sehubungan dengan

daerah. Oleh karena itu untuk menghindari

tidak diperkenankan mensyaratkan dana

pembayaran kembali kredit PDAM sebesar

pelaksanaan pembangunan yang tidak

pendamping atau sebutan lain yang

70% (tujuh puluh persen). 3) Subsidi bunga

efisien, koordinasi

membebani APBD.

diberikan kepada PDAM sebesar selisih

daerah dan pusat harus dilakukan secara

antara BI rate dengan bunga kredit investasi

intens. Karakteristik pemerintah daerah

PMK.01/2009

No

tentang

bertanggungjawab

antara

Uraian Kegiatan

1

SPAM di Kawasan MBR

2

SPAM di Ibukota Kecamatan

3

SPAM Pedesaan

4

SPAM Kawasan Khusus

pemerintah

tentang

Pedoman

Beberapa catatan tersebut, diharapkan

Sasaran

Alokasi Dana

171 Kawasan

476,313,589,000

164 IKK

980,670,208,000

3060 Desa

762,670,513,000

67 Kawasan

432,190,381,000

2.651.844.691.000

Jumlah

yang disepakati oleh Bank Pemberi Kredit

dan masyarakat di lokasi yang berbeda

dapat menjadi bahan masukan dalam

dan PDAM, paling tinggi sebesar 5% (lima

memerlukan pendekatan dalam koordinasi

pelaksanaan pembangunan infrastruktur air

persen).

yang berbeda-beda sehingga menyita

bersih (air minum) di Indonesia, sehingga

waktu yang tidak sedikit dan kadang-kadang

untuk pengembangan ke depan benar-

berlarut-larut. 2) Dari hasil monitoring yang

benar berorientasi pada sasaran kelompok

telah dilakukan, pada tataran penetapan

masyarakat secara tepat. Dengan demikian

lokasi sasaran, pertimbangan kesiapan

pengembangan infrastruktur diharapkan

APBD dalam menyediakan kegiatan/dana

selain selalu mengacu pada kualitas yang

pendamping masih menjadi pertimbangan

tinggi, juga memiliki manfaat yang optimal

yang cukup dominan, sehingga tingkat

bagi masyarakat luas.

kerawanan

(tulisan disusun dari berbagai sumber)

Beberapa catatan Beberapa tantangan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum, diantaranya adalah: 1) pembangunan SPAM memerlukan koordinasi yang sangat intens antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat karena sesuai dengan PP No. 16 tahun 2005 terdapat pembagian yang cukup tegas dari pekerjaan pembangunan SPAM. Pembagian yang berupa tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mana yang merupakan kewenangan pemerintah

daerah.

Pembangunan

SPAM secara umum terbagi dalam 4

suatu

daerah

terhadap

kebutuhan air bersih yang tidak ditunjang kemampuan/alokasi dana daerah menjadi sangat mungkin tidak ditetapkan sebagai lokasi

pembangunan

SPAM.

Kiranya,

untuk memperlancar pelaksanaan, alokasi dana pusat melalui satker non vertikal tertentu dengan

(SNVT) ketentuan

perlu

disetarakan dekonsentrasi/

perbantuan pada Permenkeu Nomor


19

PNBP

Inventarisasi Piutang pada Kementerian Negara/Lembaga: Merengkuh Serpihan Mutiara PNBP Oleh: Puji Wibowo


PNBP Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan PNBP melalui kampanye kepada masyarakat. Upaya ini sejalan dengan keinginan pemerintah guna menggenjot performa PNBP dengan mengidentifikasi potensi pendapatan, optimalisasi PNBP dan mekanisme pertanggungjawaban PNBP melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hasil kerja keras tersebut terlihat dari pencapaian realisasi PNBP yang selalu di atas target APBN-P dalam empat tahun terakhir. Langkah-langkah dalam peningkatan PNBP melalui intensifikasi yaitu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan ekstensifikasi yaitu menggali potensi pendapatan yang belum tersentuh. Intensifikasi PNBP dilakukan dengan evaluasi dan revisi atas tarif PNBP pada Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini terlihat dari terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah yang merupakan revisi atas PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada K/L. Disamping itu, upaya penagihan piutang PNBP, dipandang mampu mengakselerasi proses pencapaian target PNBP. Sedangkan ekstensifikasi dengan mengkaji mengenai sumber-sumber PNBP yang potensial. Sehingga muncul jenis-jenis PNBP baru yang diakomodir di dalam revisi PP tarif PNBP. Namun sayang potensi PNBP belum dibarengi dengan dasar hukum sehingga terungkap dalam audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Beberapa fakta menarik terkait dengan PNBP yang sering luput dari perhatian kita, Pertama, adanya saldo piutang PNBP pada Neraca Pemerintah Pusat yang bernilai trilyunan rupiah pada setiap akhir tahun. Kedua, terdapat beberapa akun aset di dalam neraca yang pada hakikatnya merupakan potensi PNBP. Saldo piutang PNBP tersebut tidak hanya berasal dari PNBP Bendahara Umum Negara (BUN) Transaksi Khusus yang selama ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Angka piutang PNBP juga disumbangkan oleh Kementerian/Lembaga yang mungkin memungut PNBP dengan sistem official assessment.

Sesuai dengan penjelasan pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa sistem pemungutan PNBP mempunyai ciri dan corak tersendiri yang terbagi ke dalam dua kelompok terkait penentuan jumlah PNBP yang terutang, yaitu ditetapkan oleh instansi pemerintah (official assessment), dan dihitung sendiri oleh wajib bayar (self assessment). Untuk jenis PNBP yang menjadi terutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah PNBP terutang (piutang PNBP) ditetapkan oleh instansi pemerintah. Namun, dalam hal wajib bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah PNBP terutangnya dapat dipercayakan kepada wajib bayar yang bersangkutan

lainnya. Piutang Bukan Pajak Piutang yang disajikan dalam neraca LKPP merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Apabila kita meminjam dari terminologi dalam UU PNBP, maka hak atau klaim dalam bentuk PNBP pada prinsipnya merupakan PNBP yang terutang.

Piutang bukan pajak per 31 Desember 2010 yang disajikan dalam neraca LKPP adalah sebesar Rp9.020,98 miliar. Piutang tersebut terbagi ke dalam piutang pada K/L sebesar Rp3.442,93 miliar dan piutang pada BUN sebesar Rp5.578,05 miliar.

Tabel 1 Piutang pada BUN (Rp Milyar) 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Piutang pada Belanja Subsidi Piutang pada Belanja Lain-lain Piutang kepada PT PPA Piutang migas Piutang dividen dan denda Jumlah

31 -12-2010 960,77 167,58 2,12 4.278,39 169,18 5.578,05

Tabel 2 3 Besar Piutang pada K/L (Rp Milyar) Uraian 1. Kementerian Komunikasi danInformatika 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Kehutanan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (self assessment). Peta Potensi PNBP Dalam LKPP terdapat akun piutang bukan pajak yang merupakan potensi PNBP dalam bentuk piutang yang dikategorikan sebagai potensi PNBP dalam bentuk aset non-kas. Di dalam neraca LKPP 2010, potensi PNBP tersebar ke dalam beberapa akun meliputi piutang bukan pajak, bagian lancar piutang jangka panjang, piutang dari kegiatan BLU, piutang lain-lain, dan sebagian dari aset

Bagian Lancar Panjang

31 -12-2010 1.508,24 564,51 470,26 Piutang

Jangka

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan saldo tagihan piutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal Neraca. Di dalam LKPP 2010, Potensi PNBP yang berbentuk aset lancar non-kas tersebut dapat dijumpai pada Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan potensi PNBP yang berasal dari Bappenas sebesar


21

PNBP Rp65,40 juta . Sementara itu, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang sebesar Rp38,59 miliar, berasal dari BUN dan K/L.

sebesar Rp296,81 miliar yang tersebar di 4 K/L. Kejaksaan Agung dalam hal ini memegang peran vital karena berkontribusi

Tabel 3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dari BUN dan K/L (Rp Milyar) 1. 2. 3.

Uraian Badan Pusat Statistik Kementerian Kehutanan Kementerian Perhubungan Jumlah

Piutang dari Kegiatan BLU Potensi PNBP berikutnya yang barangkali cukup mencengangkan adalah Piutang dari Kegiatan BLU baik yang bersifat operasional maupun non operasional. Angka piutang dari kegiatan operasional BLU tercatat sebesar Rp1.104,84 miliar terdiri atas Kementerian Kesehatan sebesar Rp751,57 miliar atau 68,03% dari piutang PNBP kegiatan operasional BLU. Adapun sisanya, oleh 11 K/L dengan nilai yang bervariasi dari Rp1,8 juta hingga Rp259,18 miliar. Di sisi lain, piutang kegiatan non-operasional BLU dilaporkan sebesar Rp17,09 miliar yaitu Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan masing-masing sebesar Rp10,46 miliar dan Rp6,15 miliar.

31 -12-2010 14,23 9,76 6,31 38,59 atas 96,78% dari piutang lain-lain tersebut. Aset lainnya Berbeda dengan piutang yang telah dikemukakan sebelumnya, aset lainnya menyajikan potensi PNBP dalam periode di atas 12 bulan setelah tanggal neraca. Artinya, realisasi PNBP yang diharapkan, baru akan terwujud dalam jangka menengah bahkan bisa jadi untuk periode yang lebih lama. Akun yang berpotensi menyumbangkan PNBP di masa mendatang antara lain adalah tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, aset lain-lain dan piutang macet yang penagihannya telah diserahkan ke Ditjen Kekayaan Negara. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran pada akhir tahun 2010 adalah Rp1,38 miliar yang

Piutang lain-lain Piutang lain-lain pada prinsipnya merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang dalam neraca LKPP. Posisi per 31 Desember 2010, piutang lain-lain yang sebesar Rp12.589,88 miliar, sebagian besar (Rp12.293,07 miliar) merupakan piutang di BUN, sedangkan sisanya (Rp296,81 miliar) berasal dari K/L. Piutang di BUN terdiri atas piutang yang bersumber dari penerusan pinjaman, piutang kepada 20 bank dalam likuidasi, dan piutang transfer ke daerah. Dua piutang yang pertama akan dikonversi sebagai penerimaan pembiayaan (bukan PNBP) apabila terdapat penyelesaian dari debitur. Adapun piutang transfer ke daerah yang merupakan lebih salur dana bagi hasil, akan diperhitungkan dengan dana bagi hasil tahun anggaran berikutnya. Potensi PNBP yang mungkin akan diperoleh adalah melalui identifikasi piutang lain-lain

Pekerjaan Umum memberikan sumbangan angka sebesar 13,84 miliar atau 36,20% dari saldo tagihan yang outstanding. Aset lain-lain yang dapat berpotensi menyumbangkan PNBP dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca adalah piutang uang pengganti kerugian negara dan piutang PNBP di Kementerian ESDM. Piutang uang pengganti kerugian negara tercatat sebesar Rp11.746,95 miliar yang berasal dari Kejaksaan Agung. Piutang ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diselesaikan pada akhir tahun 2010. Sementara itu, piutang PNBP di Kementerian ESDM yang sebesar Rp7.908,59 miliar, diantaranya terdiri dari piutang PNBP periode 2001-2007 sebesar Rp7.072,72 miliar. Piutang tersebut merupakan hasil audit BPKP yang berasal dari 6 kontraktor batu bara generasi I. Hingga kini, piutang tersebut belum dapat ditagih penuh karena perusahaan tambang batu bara masih menahan setoran ini sebagai potongan atas restitusi PPN yang harus dibayar oleh pemerintah pada periode tersebut. Dengan demikian, peta potensi PNBP yang berasal dari beberapa akun neraca LKPP 2010 dapat diikhtisarkan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Potensi PNBP dalam Neraca LKPP 2010 (Audited) (dalam Rp Miliar) No A.

B.

Uraian Jangka Pendek Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Piutang dari Kegiatan BLU Piutang lain-lain Jangka Menengah Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Aset lain-lain Total (A+B)

sebagian besar berada pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dilaporkan sebesar Rp38,22 miliar pada 39 K/L dan Rp14,48 juta pada BUN. Kementerian


Nilai 10.478,38 9.020,98 0,07 38,59 1.121,93 296,81 19.695,15 1,38 38,23 19.655,54 30.173,53

Porsi 34,73% 29,90% 0,00% 0,13% 3,72% 0,98% 65,27% 0,00% 0,13% 65,14% 100,00%

Unit in Charge BUN dan 51 K/L 1 K/L BUN dan 41 K/L 12 K/L 4 K/L 2 K/L BUN dan 39 K/L 2 K/L

Sumber: LKPP 2010 (audited) Berdasarkan perspektif kontributor, K/L relatif unggul dibandingkan dengan BUN. Potensi PNBP yang terdapat pada K/L berjumlah Rp24.595,36 miliar, sedangkan

PNBP BUN hanya menyumbangkan angka Rp5.578,17 miliar. Artinya, lebih dari 80 persen potensi PNBP dalam bentuk aset non-kas tersebut sebenarnya tersebar pada sejumlah K/L. Rincian potensi PNBP pada beberapa K/L tersebut dapat kita lihat

mengkonsolidasikan transaksi PNBP yang

Hal ini berkontribusi terhadap lemahnya

berasal dari Satker PNBP Khusus BUN, DJA.

monitoring atas realisasi PNBP pada

Potensi PNBP pada satker ini terutama

sejumlah instansi pemerintah tersebut.

berasal dari piutang migas dikelola oleh DJA, yakni sebesar Rp4.278,39 miliar.

Tabel 5 Kementerian Negara/Lembaga Penyumbang Potensi PNBP (dalam Rp Miliar) No

Nama K/L

1.

Kejaksaan Agung

2.

Kementerian ESDM

3.

Kementerian Informatika

12.034,20 8.473,11 dan

1.508,33

4.

Kementerian Kesehatan

753,40

5.

Kementerian Kehutanan

480,01

6.

K/L lainnya

Total

1.346,29 24.595,36

Sumber: LKPP 2010 (audited)

Peraturan Menteri Keuangan No. 201/ Kementerian

Beberapa langkah yang

Tertagih, perlu dibuat pemetaan mengenai

dapat

guna

tingkat kolektibiltas piutang PNBP. PMK

potensi

tersebut menjadi pendorong bagi tiap

PNBP. Pertama, melakukan

pengelola PNBP untuk dapat melakukan

analisis

klusterisasi terhadap piutang PNBP yang

ditempuh

merealisasikan

lebih

LKPP

secara

mendalam

guna

mengidentifikasi potensi PNBP lain yang dapat digali. Hal ini dilakukan untuk menjajaki adanya kemungkinan

pada Tabel 2 berikut ini.

tertera

dalam

Potensi PNBP pada K/L, terbesar dihasilkan oleh Kejaksaan Agung. Dana tersebut bersumber dari piutang uang pengganti kerugian negara di Kejaksaan Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum diselesaikan.

keuangan.

akun

sumber

secara

tersirat

neraca

laporan

seluruh K/L yang mempunyai potensi PNBP baik dalam bentuk piutang bukan pajak, maupun aset lancar non-kas lainnya. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui

Nilai 4.447,58

dan

berpotensi menunggak. Kelima, meminta K/L untuk melaporkan saldo piutang PNBP secara periodik guna mendukung tersusunnya database piutang PNBP. Langkah ini merupakan sebuah terobosan, mengingat selama ini, DJA hanya meminta laporan realisasi PNBP setiap triwulan. Keenam, meningkatkan kualitas penelaahan

Kedua, melakukan konfirmasi terhadap

Tabel 6 Potensi PNBP pada Bendahara Umum Negara (dalam Rp Miliar)

Negara/Lembaga

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak

pendapatan negara lain

BUN

diberlakukannya

Mutiara PNBP

yang

No

dengan

PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang

Nilai

Komunikasi

Keempat,

jenis saja

PNBP yang

menjadi akhir

mana

berpotensi

piutang

target PNBP. Upaya yang dapat dikreasikan adalah memastikan piutang PNBP yang berpotensi tertagih, dapat dimuat dalam usulan target PNBP (RAPBN maupun RAPBN-P). Yang

tidak

kalah

pentingnya

adalah

melaksanakan koordinasi dengan DJKN

pada

dan instansi terkait. Kemitraan tersebut

tahun. Dualisme

dibutuhkan guna menyelesaikan berbagai

1.

Transaksi Khusus

penghitungan

kasus tunggakan PNBP. Sebagai contoh

2.

Belanja Subsidi

960,77

PNBP, yakni self dan

piutang PNBP yang masih ‘bersengketa’

3.

Belanja Lainnya

167,70

official assessment, akan

pada Kementerian ESDM, dimana wajib

4.

Lainnya

2,12

menemukan titik terang

bayar menuntuk adanya restitusi PPN.

Total

5.578,17

mengenai kapan layanan

Demikian juga piutang atas uang ganti

PNBP dapat dinikmati.

rugi pada Kejaksaan Agung sebagaimana

Sumber: LKPP 2010 (audited)

Adapun rincian potensi PNBP pada BUN dapat kita lihat pada Tabel 3 berikut ini. Transaksi

Khusus

Anggaran

BUN

merupakan yang

antara

metode

Ketiga, melakukan

koordinasi

dengan

diungkapkan sebelumnya.

instansi terkait seperti Ditjen Perbendahaan guna memonitor realisasi PNBP per

Bagian

K/L. Data PNBP per K/L hingga saat ini

lain

belum dapat diwujudkan secara andal.


23

LAPORAN KHUSUS

PROFILE DUTA SPAN KOORDINATOR DITJEN ANGGARAN Aan Pugarista Marhian


LAPORAN KHUSUS DUTA SPAN : Agent of Change untuk mengubah cara berpikir Perubahan proses bisnis dan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi tidak akan berjalan secara maksimal tanpa perubahan cara berpikir dari pegawai yang terlibat didalamnya Project SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) merupakan proyek besar di lingkungan Kementerian Keuangan RI. Tidak hanya dari sisi nilai proyek yang besar bersumber dari dana pinjaman luar negeri dan rupiah pendamping, tapi juga pihak penerima manfaat dari proyek tersebut yaitu seluruh Kementerian/Lembaga dan seluruh satuan kerja (satker) yang berjumlah lebih dari 20.000 satker. Meski awalnya proyek ini dimulai dari Ditjen Perbendaharaan, namun tidak berarti bahwa project SPAN ini adalah project miliknya Ditjen Perbendaharaan semata. Hal ini lebih disebabkan karena implikasi dari project ini akan berdampak besar di Ditjen Perbendaharaan baik dari sisi proses bisnis maupun para pegawai yang nantinya akan berubah peran. Oleh karenanya mereka membutuhkan persiapan yang lebih matang dan panjang, termasuk diantaranya membentuk unit eselon II untuk mengawal agar project SPAN dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun sesungguhnya perubahan bisnis proses pelaksanaan anggaran yang akan mereka jalani, sangat tergantung dengan proses bisnis perencanaan anggaran di Ditjen Anggaran serta dukungan penuh teknologi informasi yang terintegrasi di Pusintek sebagai unit organisasi yang

bertanggungjawab penuh dibidang teknologi dan informasi di lingkungan Kemenkeu RI. Kesuksesan perubahan proses bisnis menuntut dukungan penuh dari pegawai yang terlibat karena beralihnya peran mereka dari proses bisnis lama kepada proses bisnis yang baru. Sebagai sesuatu hal yang baru, tentunya keberhasilan project SPAN ini akan menghadapi tantangan dari pegawai yang merasa ‘terancam’ dengan posisi dan perannya saat ini. Untuk itu diperlukan suatu cara komunikasi yang baik guna menjelaskan secara menyeluruh tentang hakekat dan manfaat project SPAN ini.

Untuk itu, Change Management and Communications (CMC) SPAN sebagai salah pilar dari Project SPAN telah membuat berbagai cara dan media komunikasi, salah satunya adalah Duta SPAN. Melalui Duta SPAN tersebut, diharapkan dapat membantu CMC SPAN dalam memberi penjelasan dan menjawab pertanyaan dari para pegawai di masing – masing unit eselon I (Ditjen Angaran, Ditjen Perbendaharaan dan Pusintek). Dengan komunikasi secara informal yang berkelanjutan dari Duta SPAN tersebut, maka diharapkan sedikit demi sedikit cara berpikir para pegawai bisa berubah dari yang semula ragu-ragu atau menolak menjadi mendukung dan merasa yakin akan keberhasilan dan manfaat dari project SPAN ini.

Agar mengenal lebih dekat dengan Duta SPAN di Ditjen Anggaran, maka WARTA ANGGARAN (WARTA) mulai edisi ini berusaha menyajikan profile dari Duta SPAN Koordinator (DSK) dan Duta SPAN Unit (DSU) di lingkungan Ditjen Anggaran. Mengawali langkah tersebut, berikut profile 2 orang DSK -dari 3 orang DSK- yang kita punya. AAN (32 th), begitu nama pria ini sering disapa. Pria yang punya nama lengkap AAN PUGARISTA MARHIAN. Meski lahir di Blitar Jatim, namun ia menghabiskan masa kecilnya dan menempuh pendidikan formal hingga

SMA di Kab Tulangagung Jatim. “MARHIAN, itu bukan nama orangtua atau nasab. Bukan pula nama marga. Kata orang tua saya, nama Marhain diambil dari kata ‘Marhaen’ yang artinya rakyat kecil,” begitu kata Aan mengawali pembicaraan dengan WARTA. “ Mungkin maksudnya, agar kelak jika saya jadi ‘orang’ tidak lupa bahwa saya berasal dari keluarga ‘wong cilik’, sehingga bisa berpihak dan memikirkan nasib dari ‘wong cilik, “ tambahnya. Sejalan dengan harapan orang tuanya tersebut, posisinya sebagai DSK adalah sebuah kebanggaan sekaligus tantangan baginya dalam menjalankan misi sebagai ‘agent of change’ (agen perubah) dari suatu perubahan besar di bidang


25

LAPORAN KHUSUS penganggaran dan perbendaharaan. Sebagai agen perubah tentunya memerlukan penampilan yang humanis dan komunikatif dalam berbicara, agar para pegawai merasa nyaman dan mudah untuk menyerap informasi yang disampaikan. Modal dasar sebagai Duta SPAN tersebut telah ia miliki sejak awal. Penampilannya yang low profile namun punya semangat dan optimis tinggi tersebut, dirasakan sendiri oleh Billy Assa selaku Team Leader Konsultan PWC saat melakukan seleksi wawancara Duta SPAN bersama Tim CMC SPAN – DJA. Keikutsertaannya dalam seleksi Duta SPAN bukannya tanpa maksud dan latar belakang. Awalnya, dia merasa kurang percaya diri untuk mengikuti program pemilihan Duta SPAN karena tidak banyak mengetahui tentang seluk beluk SPAN. Namun keinginanya untuk mengetahui SPAN terlebih dahulu dibanding teman-temannya khususnya di lingkungan Dit. Anggaran III membuatnya untuk memutuskan ikut seleksi Duta SPAN meski tugas sehari-hari sebagai penelaah di Subdit Anggaran III B juga bisa dikatakan tidak ringan. Terlebih setelah ada dukungan dan dorongan dari atasan langsungnya maupun dari Kasubdit Anggaran III B. Adalah suatu kejutan baginya tatkala dirinya dipanggil untuk mengikuti seleksi wawancara sebagai DSK. “Saya mendapat kejutan berupa undangan wawancara sebagai Duta SPAN Koordinator, padahal awalnya saya hanya mendaftar sebagai Duta SPAN perwakilan Subdit Anggaran III B. Apalagi setelah saya mengetahui bahwa sebenarnya banyak calon Duta SPAN yang lebih senior dan lebih berkompeten sebagai Duta SPAN Koordinator. Kejutan berikutnya adalah ketika tiba-tiba saya diminta memesan tiket pesawat ke Malang untuk mengikuti ToT Duta SPAN Koordinator, dengan kata

lain saya termasuk salah satu Duta SPAN Koordinator. Dengan mengucap basmallah, saya akan berusaha menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saya ini dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya pada WARTA. Mengenai tingkat pemahaman atau issue SPAN di lingkungan DJA, menurutnya para pegawai di lingkungan DJA belum sepenuhnya tahu atau paham tentang SPAN sehingga ada kesan bahwa para pegawai DJA kurang mendukung SPAN Dia menambahkan bahwa “Kesan belum/kurang mendukung perubahan, barangkali juga disebabkan karena sebagian besar teman-teman merasa nyaman dalam kondisinya saat ini (berada dalam ‘comfort zone’ - red)”. Saat mengikuti pelatihan ToT Duta SPAN Koordinator di Batu Malang pada tanggal 9 s.d 15 Juli 2011 yang lalu, dirinya mendapat informasi bahwa adanya sikap para pegawai yang belum/ kurang mendukung akan perubahan karena faktor ‘comfort zone’ dan adanya kekhawatiran akan kehilangan peran pada beberapa lini yang akan terkena dampak SPAN secara langsung/tidak langsung (security job) tidak hanya terjadi di Ditjen Anggaran, ternyata juga dirasakan di Ditjen Perbendaharaan, terutama di KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Namun, itu semua bukan berarti bahwa mareka tidak akan menerima atau menolak akan perubahan, tapi lebih dikarenakan sosialisasi SPAN yang masih kurang intens sehingga pemahaman para pegawai tentang SPAN belum sepenuhnya benar dan utuh. Hal itu menjadi pekerjaan rumah dari Tim CMC SPAN di lingkungan DJA, Ditjen Perbendaharaan dan Pusintek agar lebih giat dalam memperkenalkan/ mensosilisasikan SPAN.


Suami dari Nurhayati (30 th) pegawai Ditjen Pengelolaan Utang serta ayah dari sepasang putra puterinya yaitu M. Evan AL Thafy M. (6 th) dan Vinza Aquina M. (2 th) telah mengenyam pendidikan formal di SDN 1 Kedungwaru Tulungagung, SMPN 1 Tulungagung, SMUN 1 Kedungwaru Tulungagung Jawa Timur, sebelumnya akhirnya melanjutkan kuliah di D III STAN dan lulus pada tahun 2001. Kariernya sebagai PNS diawali sebagai pegawai pada Bagian Kepegawaian Setditjen Anggaran (lama) 2001 – 2002, pelaksana pada Bagian Umum Kanwil IV DJA (lama) Pekanbaru 2002 – 2003, pelaksana pada Bidang Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Pekanbaru tahun 2003 – 2007 (seiring terjadinya reorganisasi maka pada tahun 2004 Kanwil IV DJA Pekanbaru berubah nomenklaturnya menjadi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Pekanbaru) dan sejak tahun 2007 hingga sekarang sebagai pelaksana di Seksi Anggaran III B-1 Direktorat Anggaran III. Sebagai seorang yang belum mengetahui SPAN secara mendalam dan utuh maka Training of Trainer untuk para Duta SPAN Koordinator (DSK) yang berlangsung di Batu Malang dijadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan wawasan/pengetahuan SPAN secara benar. “Paling tidak saya telah mengetahui SPAN lebih dulu dibanding teman-teman yang lain. Dan memang sebagai DSK tentunya saya harus memiliki pemahaman yang benar dan utuh tentang SPAN dan apa manfaatnya jika SPAN diimplementasikan,” begitu jawabnya saat WARTA menanyakan kesannya saat mengikuti Tot Duta SPAN Koordinator. Dia menyadari bahwa tugas dan peran sebagai DSK adalah sebagai

LAPORAN KHUSUS tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan di DJA, bukanlah tugas yang ringan. Selain mengoordinasikan Duta SPAN Unit (DSU) di lingkungan DJA, bersama CMC SPAN Ditjen Anggaran menyusun rencana dan menjalankan kegiatan-kegiatan komunikasi SPAN di lingkungan DJA sesuai dengan program disain yang telah dibuat CMC SPAN (induk), disamping tugas utamanya yaitu bersama-sama dengan DSU melakukan sosialisasi SPAN secara informal kepada setiap pegawai DJA. Maka, materi-materi ToT dan dilanjutkan dengan latihan/praktek seperti gambaran umum SPAN, tugas dan peranan Duta SPAN (Koordinator maupun Unit), skills communications, role play dan ketrampilan presentasi sangat membantu dalam menumbuhkan kepercayaannya sebagai DSK. Walau begitu dia merasa bahwa materi tentang Bussines Process Improvement dan Information Tehnology dirasakan sangat dirasakan kurang diberikan dalam pelatihan tersebut. Terkait keberadaan Duta SPAN di DJA, dikatakannya : “ Duta SPAN merupakan salah satu program CMC SPAN dalam rangka melakukan pendekatan melalui pengkomunikasian dua arah (mengenalkan dan menerima masukan) implementasi SPAN kepada setiap pemangku kepentingan (pimpinan, teman kerja dan K/L) sehingga implementasi SPAN yang direncanakan secara penuh dilaksanakan pada tahun 2013, dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh semua pihak “. Salah satu dampak dari implementasi SPAN adalah terintegrasinya data base Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan dalam satu data base yang berada dibawah pengawasan dan kewenangan Pusintek. Dengan demikian, tingkat pelayanan Ditjen Anggaran

dan Ditjen Perbendaharaan terhadap Kementerian/Lembaga dan unit satker dibawahnya akan semakin meningkat. Sekaitan dengan itu dia mengatakan : “Menurut pendapat saya, sebenarnya proses bisnis dan pengelolaan data base yang sekarang ini dilaksanakan di DJA secara tidak langsung telah mendukung implementasi SPAN. Misalnya dengan adanya server bersama antara DJA dan DJPB merupakan implementasi single data base sebagaimana yang akan diterapkan SPAN. Namun demikian, dengan belajar dari kekurangan dan kelebihan sistem yang telah berjalan saat ini, diharapkan akan menjadi lebih baik dan sederhana lagi dengan implementasi SPAN melalui penyempurnaan proses bisnis dan tehnologi informasi yang terintegrasi”. Untuk mendapat dukungan dari setiap pegawai maka menurutnya perlu usaha yang maksimal agar sedikit demi sedikit tingkat kesadaran para pegawai mengenai perubahan dapat meningkat. “Untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan awareness bagi para pegawai DJA mengenai SPAN, solusi yang mungkin dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai proses bisnis yang baru, teknologi informasi yang nantinya akan dipakai atau melalui fokus grup diskusi (FGD) mengenai dampak dari implementasi SPAN”.

Lebih lanjut dia menambahkan, “Program yang akan dilaksanakan tentunya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jika memungkinkan, dapat pula ditempuh melalui semacam kegiatan capacity building seperti outbond agar para pegawai siap menghadapi perubahan terkait dengan implementasi SPAN. Awareness mengenai SPAN, menurut saya, dapat

pula dibangun melalui pendekatan sisi hobby pegawai, misalnya melalui kompetisi cabang olah raga tertentu yang mengikutsertakan seluruh pegawai di lingkungan DJA. Melalui kompetisi olah raga tersebut, dapat disampaikan informasi terkini mengenai tahapan dari persiapan implementasi SPAN. Selain para pegawai mendapatkan informasi terkini mengenai SPAN, juga dapat meningkatkan tali silaturahim di antara pegawai di lingkungan DJA yang selama ini saya rasakan sangat kurang meskipun kita hanya dibatasi oleh lantai dalam satu gedung Sutikno Slamet. Dengan adanya pemahaman dan dukungan yang baik dari semua pihak yang terkait, diharapkan implementasi SPAN dapat menjadi lebih baik. InsyaAllah...”. Suatu perubahan ke arah yang lebih baik memang perlu komitmen dan dukungan dari seluruh pihak, tidak hanya dukungan dari para pegawai semata. Namun, juga komitmen dan dukungan dari pimpinan, diantaranya melalui tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung seluruh kegiatan yang telah dicanangkan. Salam tranformasi…..!! (masjon) DATA PROFILE DUTA SPAN Nama : AAN PUGARISTA MARHIAN Tempat/tanggal lahir : Blitar, 14 Juni 1979 Jabatan : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II Unit Kerja : Seksi Anggaran III B-1, Subdit Anggaran III B, Direktorat Anggaran III Alamat Rumah : Vila Mutiara Gading 2 Blok X01/39, Bekasi Utara Email : [email protected] HP : 0819664290 Nomor Intern : 8566 Hobby : Olah raga


27

LAPORAN KHUSUS

Aang Prabudi Sanusi


LAPORAN KHUSUS Tiga pilar utama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah Proses Bisnis, Tehnologi Informasi dan Manajemen Perubahan dan Komunikasi (Change Management and Communication/ CMC). Ketiga pilar utama tersebut saling berkaitan dan mengukuhkan antara pilar yang satu dengan pilar yang lain, untuk menopang implementasi SPAN. Sebagai salah satu pilar, CMC memegang peranan yang cukup penting dalam memudahkan pelaksanaan SPAN karena dampak langsung dari implimentasi SPAN yang terasa adalah adanya perubahan proses bisnis, suatu keadaan yang akan berdampak pada perubahan peran setiap pegawai yang terlibat didalamnya. Disisi lain pegawai sudah merasa nyaman dengan kondisi yang ada saat ini (comfort zone) dan merubah mindset (paradigma berpikir) memerlukan perhatian dan perlakuan khusus agar perubahan yang diinginkan bisa berjalan secara baik dan lancar. Berbagai sarana komunikasi telah dirancang oleh CMC dalam melakukan manajemen perubahan, antara lain melalui laman (website) SPAN, pencetakan newsletter “Kabar SPAN” dan pembentukan Duta SPAN (Koordinator dan Unit) selain melalui kegiatan roadshow/sosialisasi/workshop tentang SPAN. Peranan Duta SPAN (baik Koordinator dan Unit)dalam rangka implementasi SPAN sangat penting, karena sebagai ‘agent of change’ Duta SPAN mempunyai fungsi membantu CMC dalam merubah mindset para pegawai guna mendukung pelaksanaan SPAN. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dari dibentuknya Duta SPAN yang meliputi memfasilitasi peningkatan pemahamanpara pegawai tentang tujuan dan benefit SPAN, memfasilitasi peningkatkan kompetensi yang dibutuhkan para pegawai dalam rangka implementasi SPAN, mendorong peningkatan tingkat keterlibatan dan dukungan para pegawai pada implementasi SPAN dan menjadi

jembatan koordinasi antara pegawai dan Tim SPAN agar program implementasi SPAN dapat terlaksana secara optimal. Mengingat pentingnya peranan Duta SPAN tersebut diatas maka pada tanggal 9 s.d 15 Juli 2011 bertempat di Hotel Purnama Batu Malang telah dilaksanakan ToT (Training of Trainers) Duta SPAN Koordinator yang selanjutnya akan diikuti dengan Training Duta SPAN Unit untuk seluruh Duta SPAN Unit di lingkungan Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan dan Pusintek yang berlangsung secara serentak di 4 kota besar yaitu Medan, Yogyakarta, Denpasar dan Makasar. AANG (33 th), begitu nama panggilan yang diberikan orang tuanya. Nama lengkapnya Aang Prabudi Sanusi, pria kelahiran Pangkalan Susu (Medan) adalah salah satu profile Duta SPAN Koordinator yang dimiliki Ditjen Anggaran. Sosok ini sebenarnya sudah tidak asing bagi temanteman yang terlibat di Project SPAN, karena pria ini pernah tampil di laman SPAN bahkan hingga kini wajahnya masih menghiasi laman SPAN. Ditemui disela-sela kesibukannya saat melakukan penelaahan pagu anggaran di lingkungan Direktorat Anggaran I, DSK ini menyempatkan diri untuk menyampaikan pandangannya terkait implementasi SPAN dan tugasnya sebagai Duta SPAN Koordinator kepada Warta Anggaran. Berikut petikan wawancaranya. Sejak kapan Anda mengenal atau mengetahui tentang SPAN ? Sebenarnya ini ada sejarahnya. Setahun yang lalu, kira-kira di awal tahun 2010 ada teman dari Ditjen Perbendaharaan yang mengajak saya untuk terlibat dalam memenuhi website SPAN. Namun, waktu itu hanya sebatas mengetahui namanya saja dan sebatas pada keberadaan Project SPAN. Secara detail saya belum mengetahui apa itu SPAN. Namun seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan issue SPAN yang sering menjadi pembicaraan

baik di kalangan pejabat maupun temanteman baik di Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran sedikit demi sedikit saya mengetahui SPAN meski masih dengan informasi yang seadanya saja. Apa motivasi Anda mengikuti seleksi Duta SPAN yang dilaksanakan oleh Tim CMC CPAN Ditjen Anggaran ? Kalau boleh saya berterus terang bahwa saat ada tawaran dari Sekretariat Ditjen Anggaran untuk menjadi Duta SPAN mewakili Direktorat Anggaran II, sebenarnya yang ada dalam benak saya adalah bahwa saya akan mendapatkan pelatihan individu yang akan disampaikan oleh Konsultan PWC, yang sangat saya perlukan dalam menunjang tupoksi kami di direktorat teknis yang terkadang harus memenuhi undangan K/L untuk “menjual suara’. Disamping itu tentunya saya akan mendapatkan informasi terkini dan lebih dahulu tentang SPAN dibanding teman-teman yang lain. Kemudian dengan izin pimpinan yaitu Pak Adi Prasetyo dan Pak Andry Ridwan dan ditengah ancaman jadwal penelaahan pagu anggaran yang sudah dipuncak hidung, kami berangkat ke Batu Malang setelah di todong dengan tiket yang sudah dibelikan oleh Mas Mujono Basuki. Menurut Anda, bagaimana tingkat pemahaman atau issue SPAN di lingkungan Ditjen Anggaran ? Jika diadakan survey kembali tentang issue SPAN di lingkungan DJA , mungkin hasilnya akan tidak jauh berbeda dengan hasil survey terdahulu, yakni masih banyak pegawai DJA yang belum memahami apa itu SPAN. Tapi ini sangat wajar, karena di DJPB sendiri yang notabene adalah “pemimpin” SPAN, pemahaman tentang SPAN juga masih sangat kurang mungkin mengingat cakupan mereka yang sangat besar. Dalam pelatihan Treaning of Trainer (ToT) Duta SPAN Koordinator (DSK) di Batu Malang pada tanggal 9 s.d 15 Juli 2011 yang lalu, Aang Prabudi Sanusi telah


29

LAPORAN KHUSUS terpilih sebagai salah satu The Best Four Performance dari 20 orang DSK yang mengikuti pelatihan tersebut. Menanggapi penobatannya tersebut, suami dari Mevina Dwi Indasari,SE.Ak yang sama-sama berdarah Minang dan telah dikarunia 2 orang puteri yaitu Siti Qeynissa Shafira (4 th) dan Siti Qonita Fahira (1 th), dengan rendah hati mengatakan bahwa itu hanya kebetulan saja dan dirinya merasa masih banyak DSK yang layak untuk memperoleh gelar tersebut.

Namun, Warta Anggaran melihat bahwa sebagai mantan penjaga gawang inti kesebelasan Ditjen Anggaran di era tahun 2003 – 2005, bahwa yangbersangkutan juga dikenal memiliki ‘jaringan’ pertemanan yang luas serta punya kemampuan dalam menyakinkan orang lain melalui penjelasannya yang runtut dan mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Ketrampilannya dalam menggunakan ‘personal approach’ dengan baik dan pembawaan/ penampilannya yang tenang

adalah faktor pendukung terpilihnya dia sebagai salah satu dari 4 orang DSK yang terbaik pada saat pelatihan tersebut. Warta Anggaran mengucapkan selamat atas terpilihnya Anda sebagai salah satu peserta DSK dengan Performance terbaik ke4. Setelah mengikuti ToT Duta SPAN Koordinator di Batu, Malang beberapa waktu yang lalu, apa kesan dan manfaat yang dirasakan ?

Saya berangkat dengan sedikit beban karena meninggalkan teman2 yang akan “bertempur” dalam arena penelaahan, walaupun pada akhirnya saya dapat turut dalam “pertempuran” itu. Diluar dugaan, sesampai disana, saya langsung disuruh mempresentasikan tentang SPAN dengan materi yang sudah disiapkan oleh panitia. Dapat dibayangkan apa yang akan keluar dari kepala dan mulut saya pada saat itu…. Ha ha ha ha, lucu dan terasa ‘kaku’ pada


waktu itu. Bagaimana tidak ? Saya datang ke Malang dengan pemahaman SPAN yang masih pas-pasan malah cenderung nol sama sekali dan berharap akan dapat penjelasan yang lebih mendalam tentang SPAN. Eeee... malah disuruh presentasi atas sesuatu hal yang tidak saya ketahui dengan baik. Namun presentasi ke dua dan seterusnya, saya memulai bisa menyesuaikan diri. Dan saya rasa setiap peserta pelatihan DSK juga merasakan hal yang dengan apa yang saya rasakan.

Selain harus berlatih menjadi seorang presenter, kami juga diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain, termasuk kepada orang yang belum mendukung perubahan. Diantara tiga pilar SPAN, dua pilar diantaranya adalah sekaligus merupakan manfaat yang akan diperoleh dari implementasi SPAN yaitu adanya perbaikan

LAPORAN KHUSUS proses bisnis dan pengintegrasian database/sistem informasi. Sebagai Duta SPAN Koordinator di Ditjen Anggaran bagaimana Anda melihat implementasi SPAN terkait dengan pelayanan Ditjen Anggaran kepada Kementerian/Lembaga ? Kondisi kita saat ini , menurut saya DJA sedang bergerak menuju penyederhanaan proses bisnis dan integrasi database dengan DJPB, dengan adanya SPAN yang melibatkan DJA tentunya kita tinggal mensinkronkan dengan

system yang akan digunakan nanti khususnya di bidang IT terkait dengan single database tadi. Walaupun ini sebenarnya membutuhkan pemikiran yang cukup berat dan matang dari teman2 di Direktorat Sistem Penganggaran khususnya terkait dengan “maunya” sistem di DJPb. Penyederhanaan bisnis proses ini akan mengalihkan pekerjaan kita dari administrasi anggaran menjadi analisa anggaran

Menurut Anda, apa kendala-kendala dalam implementasi SPAN di DJA dan apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Menurut saya, berbeda halnya dengan teman2 di DJPb yang menjadikan manusia sebagai tantangan utama bagi implementasi SPAN, SDM-SDM kita di DJA telah berpengalaman beberapa kali mengalami perubahan system, dan saat ini dapat berjalan baik dengan kendala2 yang dapat kita atasi bersama. Mungkin yang akan menjadi kendala utama kita adalah penyesuaian bisnis proses dan IT karena kita dituntut juga untuk memahami bisnis proses di DJPb. Mengingat kita berada di awal proses SPAN….dari 8 modul SPAN, kita berada paling awal sehingga kualitas perencanaan yang kita hasilkan akan sangat mempengaruhi di 7 modul selanjutnya dari pelaksanaan sampai ke pembuatan laporan yang menjadi tanggung jawab teman2 di DJPB. Terkait dengan single data base, berbeda dengan sistem yang sekarang, jika ada permasalahan yang dapat diselesaikan dengan masing masing aplikasinya... dengan SPAN nanti, akan terlihat kesalahan ada dimana dan akan menjadi tanggung jawab siapa…. Solusi yang dapat ditempuh menurut saya adalah penyebaran informasi tentang SPAN secara detail termasuk Proses Bisnis Improvement Ditjen Anggaran juga tentang issue Service Desk sebagai tools pendukung implementasi SPAN perlu segera dilakukan baik melalui sosialisasi atau workshop kepada seluruh pegawai di DJA.

Disamping itu, yang tidak kalah penting adalah keberadaan Komite Implementasi SPAN (KIS) sebagai suatu wadah untuk koordinasi bagi tim BPI, tim IT, dan tim CMC serta ‘rumah’ bagi DSK dan DSU perlu segera direalisasikan. Dengan KIS maka kami, para DSK dan DSU lebih mudah dalam menjalankan tugasnya karena KIS merupakan ‘payung hukum’ bagi kami yang akan menjalankan tugas lintas antar seksi maupun subdit bahkan mungkin antar direktorat. Selain itu melalui KIS segala permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka implementasi SPAN dapat ditangani secara komprehensif. Pada akhirnya peran kami, DSK dan DSU, adalah sebagai fasilitator dari CMC SPAN – Ditjen Anggaran untuk mengkomunikasikan agar SPAN (khususnya di DJA) bisa dipahami secara utuh dan benar oleh seluruh pegawai di DJA.

Data Profile : Nama : Aang Prabudi Sanusi Tempat/tgl lahir : Pangkalan Susu, 24 September 1977 Jabatan : Penelaah Bahan Telaahan Tingkat II Unit Kerja : Seksi Anggaran I A-2 Subdit Anggaran I A, Dit. Anggaran I Alamat Rumah : Jl. Duta Lestari C.1 No. 33 Perumahan Duta Harapan Bekasi Utara Email : [email protected] HP : 081317808180 Intern : 8702 Hobby : Membaca Istri : Mevina Dwi Indasari,SE.Ak Anak : Siti Qeynissa Shafira (4 th) Siti Qonita Fahira (1 th)


31

PERTAHANKAN SEMANGAT SEBAGAI DUTA SPAN !!

Demikian pesan kunci dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi DIY (Hendro Baskoro) dalam sambutannya saat menutup Pelatihan Duta SPAN Unit (DSU) yang mengambil tema “Membangun Komunikasi, Meraih Komitmen, Menggapai Sukses”. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga mengingatkan bahwa seorang DSU mempunyai tantangan tersendiri yaitu bagaimana mengkomunikasikan SPAN secara baik dan benar kepada para pegawai di lingkungan Kemenkeu, khususnya di unitnya masing-masing. Oleh karenanya, seorang DSU harus memiliki keyakinan akan manfaat SPAN serta harus terdepan dalam hal pemahaman SPAN. Pelatihan para Duta SPAN Unit (DSU) yang berlangsung selama 4 hari di Yogyakarta ini diikuti oleh sebanyak 60 orang DSU. Enam orang diantaranya mewakili Unit Ditjen Anggaran dan sisanya mewakili Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, KPPN Wilayah Yogyakarta, KPPN Wilayah Jateng, KPPN Wilayah Jabar, KPPN Wilayah Banten serta duta dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Yogyakarta, Jateng, Jabar dan Serang. Mereka didampingi oleh Duta SPAN Koordinatornya.

Mengawali rangkaian acara penutupan Pelatihan Duta SPAN Unit di Yogyakarta adalah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Duta SPAN Unit yang disampaikan oleh Saad MT Panggabean (Kabag Pengembangan Pegawai Ditjen Perbendaharaan) yang mewakili Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, yang diantaranya melaporkan bahwa selama pelatihan para DSU dibekali Materi Pemahaman Pengertian atas content SPAN dan Materi Interaction Skills (Ketrampilan Berkomunikasi). Selain itu, para peserta pelatihan juga berkesempatan untuk kebolehan dalam Latihan Presentasi di depan kelas dan role play dalam menghadapi orang/pegawai yang menolak terhadap perubahan serta menyusun workplan dalam rangka implementasi SPAN di unitnya masing-masing. Sebagaimana pada saat Training of Trainers (ToT) Duta SPAN Koordinator (DSK) yang berlangsung di Batu, Malang beberapa waktu sebelumnya, dimana wakil dari Ditjen Anggaran telah terpilih sebagai salah 1 dari The Best Four Performance (Aang P. Sanusi) dan The Best Improvement (Mujono B.), maka pada Pelatihan DSU di Yogyakarta tersebut wakil dari Ditjen Anggaran juga


terpilih sebagai salah 1 dari The Best Five Performance yaitu Ibnu Hasim (Dit. Sistem Penganggaran). Berikut adalah nama-nama yang dinobatkan sebagai The Best Five Performance : Meilena M. (Kanwil Ditjen PBN Prop. Jateng), Sarimin (Dit. PKN), M. Falih (Setditjen PBN), Ibnu Hasim (DJA) dan Nur Abdul Haris (Kanwil Ditjen PBN Yogyakarta). Menutup rangkaian acara Penutupan Pelatihan DSU di Yogyakarta adalah pelepasan tanda peserta pelatihan dan penyematan Pin Duta SPAN Unit secara simbolis oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Yogyakarta dan Kabag Pengembangan Pegawai Ditjen Perbendaharaan kepada Rd. Yen Yen Nuryeni (DSU KPPN Purwakarta) dan Alfian Mujiwardhani (DSU Dit. Penyusunan APBN, DJA) yang selanjutnya diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Selamat menjalankan tugas kepada para Duta SPAN Unit Ditjen Anggaran ! (masjon)

SISTEM PENGANGGARAN

STANDAR BIAYA SEBAGAI ALAT EFISIENSI ANGGARAN A.A. Nova Swandana


33

SISTEM PENGANGGARAN Bola reformasi penganggaran terus bergulir, salah satunya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 (PP 90/2010) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) yang merupakan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004. Dalam PP 90/2010 diatur bahwa dalam penyusunan RKA-K/L salah satunya menggunakan instrumen standar biaya. Mulai Tahun Anggaran 2012 kita diperkenalkan nomenklatur dan paradigma baru dari standar biaya yaitu Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang sebelumnya kita lebih familiar dengan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. Perubahan ini dimaksudkan untuk memastikan fungsi standar biaya sebagai alat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, di samping itu juga untuk menjaga eksistensi serta kesinambungan amanat PP 21/2004 bahwa seluruh standar biaya diarahkan menjadi Standar Biaya Keluaran. Dalam kaitannya dengan penganggaran berbasis kinerja, kita menyadari bahwa tidak semua biaya dapat dikaitkan dengan output dari suatu kegiatan. Hal tersebut tercermin di dalam RKA-K/L terdapat komponen pelayanan perkantoran (0001 dan 0002). Efisiensi atas komponen tersebut dilakukan dengan menggunakan SBM. Sedangkan untuk komponen selain 0001 dan 0002, efisiensi dilakukan dengan norma SBK disamping SBM itu sendiri sebagai komponen input.

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM). SPTJM merupakan implementasi prinsip let the manager manages, yang mana PA/ KPA diberi keleluasaan (fleksibilitas) dalam pengelolaan anggaran.

SBM yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya dibagi menjadi 2 kelompok, yakni :

Fungsi ketiga, SBM sebagai upaya efisiensi input atas biaya dari output SBK/non SBK sebagaimana lampiran II PMK Standar Biaya. Di masa mendatang SBM yang ada di lampiran II PMK Standar Biaya harus dibagi menjadi dua, yaitu operasional kantor dan non operasional kantor. Standar biaya yang merupakan bagian operasional kantor, yaitu biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan output dari satuan kerja (biaya tidak langsung). Sedangkan standar biaya non operasional kantor, merupakan biaya yang terkait langsung dengan output satuan kerja. Contoh SBM sebagai biaya tidak langsung yaitu honor Kuasa Pengguna Anggaran, pakaian dinas, dan sebagainya. SBM yang terkait langsung dengan output

1. SBM sebagai batas tertinggi baik di level perencanaan maupun dalam pelaksanaan (Lampiran I PMK Standar Biaya)

2. SBM sebagai batas tertinggi di level perencanaan namun sebagai estimasi di level pelaksanaan (Lampiran II PMK Standar Biaya) Apabila dalam penyusunan RKA-K/L, satuan biaya tidak bisa mengacu pada Lampiran I dan II PMK Standar Biaya, maka Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dapat menggunakan satuan biaya lain dengan disertai Surat

SBM pada hakekatnya memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama, SBM sebagai alat efisiensi dalam hal remunerasi (take home pay pegawai) sebagaiman lampiran I PMK Standar Biaya terdiri atas honor, uang makan, lembur, dan seterusnya. SBM dalam fungsi ini harus selaras dengan kebijakan remunerasi masa depan yang seyogyanya mempertimbangkan indeks kemahalan antar daerah sehingga lebih mencerminkan keadilan. Fungsi kedua sebagai alat efisiensi komponen biaya operasional kantor. Oleh karena penerapan PBK di Indonesia tidak dapat mengintegrasikan seluruh komponen biaya dalam sebuah output (keluaran), maka dalam penyusunan RKA-K/L terdapat komponen gaji dan operasional kantor yang inputnya pada distandarkan oleh SBM. Hal inilah yang menyebabkan mengapa dalam PMK Standar Biaya diatur hal-hal seperti toga hakim. Toga hakim adalah komponen biaya yang harus disediakan oleh negara demi berjalannya sebuah pengadilan meskipun pengadilan tersebut tidak menyidangkan satu perkara sebagai sebuah output. Alokasi untuk toga hakim tidak bisa dikaitkan dengan output tertentu, hal ini juga berlaku pada pakaian dinas dokter dan hal lain yang setipe.


satuan kerja yaitu honor tim, vakasi, dan sebagainya. Mengapa ada SBM yang berfungsi sebagai estimasi? Untuk menjawabnya, kita kembalikan bahwa pada hakekatnya,SBM sebagai input dari RKA-K/L sejatinya merupakan kontrak kinerja dari K/L. Ketika membuat kontrak kinerja (RKA-K/L) kita tetap mempertimbangkan input-input biaya sebagai detail dari perhitungan biaya. Detail ini berfungsi sebagai estimasi yang dikontrakkinerjakan dalam RKA-K/L. Itulah yang tertuang dalam dokumen DIPA yang pada hakekatnya adalah kontrak kinerja antara Chief Financial Officer (CFO) dan Chief Operational Officer (COO). namun ketika memasuki level pelaksanaan, detail dari biaya dalam DIPA merupakan kewenangan dari K/L (selaku COO) untuk menentukannya kecuali komponen honorarium dan lainnya yang merupakan bagian dari lampiran I PMK Standar Biaya sebagai batas tertinggi di level perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam rangka penguatan konsep PBK dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, kriteria dalam penyusunan SBK TA 2012 dilakukan penyesuaian. Adapun kriteria SBK sebagai berikut : merupakan keluaran kegiatan yang dilaksanakan berlanjut, mempunyai satuan ukur dan jenis keluaran yang jelas, mempunyai komponen/tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran, bukan merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, dan bukan merupakan eks-kegiatan 0001 dan kegiatan 0002. SBK ditetapkan berada di level output dengan tujuan terjalin kesinambungan antara indikator kinerja dengan standar biaya dan evaluasi kinerja yang juga berada di level output sehingga output berkenaan dapat dilakukan evaluasi. Hal baru lain yang terkait dengan SBK adalah usulan SBK TA 2012 yang terdiri dari 2 kelompok yaitu usulan SBK dari New Initiative dan usulan SBK dari Baseline.

• Usulan SBK dari New Initiative, yaitu usulan yang berasal dari keluaran kegiatan baru. Usulan SBK dari New Initiative dapat dilakukan apabila terdapat keluaran kegiatan baru (new initiative) berupa penugasan baru yang

SISTEM PENGANGGARAN sesuai dengan kriteria SBK. Usulan tersebut diajukan dengan dilengkapi Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/ TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (termasuk penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 dalam perhitungannya);

• Usulan SBK dari Baseline, yaitu usulan yang berasal dari keluaran kegiatan tahun anggaran 2011 yang bersifat berlanjut baik yang sudah di-SBK-kan maupun yang belum di SBK-kan pada tahun anggaran 2011. Usulan SBK dari Baseline diajukan dengan Rincian Anggaran Biaya dengan mengacu pada besaran prakiraan maju pada output/keluaran bersangkutan untuk tahun anggaran 2012; Dikaitkannya SBK dengan norma new initiative dan baseline dimaksudkan agar SBK yang disusun tetap mempertimbangkan ketersediaan dana yang adalah hasil dari mekanisme new initiative dan baseline. Pengaturan ini bertujuan agar SBK yang disusun dapat dipastikan digunakan dalam RKA-K/L. Upaya monitoring dan evaluasi SBK dapat dilakukan dengan membandingkan antara SBK yang ditetapkan, yang ditindaklanjuti dalam penerapannya dalam RKA-K/L, dan implementasi SBK di tahap pelaksanaan.

bersangkutan sedangkan biaya pendukung merupakan biaya yang mendukung pencapaian keluaran tersebut. Salah satu cara untuk menentukan apakah suatu komponen termasuk biaya utama adalah mengaitkan komponen dengan keluaran berkenaan, apabila komponen tersebut harus ada pada setiap tambahan volume keluaran berkenaan maka komponen tersebut dikelompokkan sebagai biaya

kegiatan yang mempunyai jumlah volume yang dapat distandarkan dari tahun ke tahun. Sedangkan SBK sebagai Indeks Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen dibagi dengan volume keluaran yang dihasilkan untuk kegiatan yang berlanjut. SBK jenis ini disusun untuk mengakomodir keluaran kegiatan yang mempunyai jumlah volume yang tidak dapat distandarkan dari tahun ke tahun, sehingga indeks biaya yang dihasilkan merupakan faktor pengali terhadap volume yang akan dicapai.

Dalam rangka penguatan konsep PBK dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, kriteria dalam penyusunan SBK TA 2012 dilakukan penyesuaian. Adapun kriteria SBK sebagai berikut : merupakan keluaran kegiatan yang dilaksanakan berlanjut, mempunyai satuan ukur dan jenis keluaran yang jelas, mempunyai komponen/tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran, bukan merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, dan bukan merupakan eks-kegiatan 0001 dan kegiatan 0002.

Selain hal-hal tersebut di atas, juga dilakukan penegasan terhadap penerapan biaya utama dan biaya pendukung. Penerapan biaya utama dan biaya pendukung dalam SBK dilakukan dengan melakukan review pemilihan suatu komponen/tahapan pada SBK. Penerapan norma biaya utama dan biaya pendukung dilakukan di level komponen/tahapan. Suatu komponen/ tahapan disebut sebagai biaya utama apabila komponen tersebut berkaitan langsung kebijakan pencapaian keluaran yang

utama. SBK TA 2012 ini juga dibagi menjadi SBK sebagai Total Biaya Keluaran dan Indeks Biaya Keluaran. SBK sebagai Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen/ tahapan untuk menghasilkan keluaran kegiatan yang berlanjut. SBK jenis ini disusun untuk mengakomodasi keluaran

Hal yang perlu disosialisasikan kepada stakeholder adalah bagaimana treatment terhadap SBK apabila dalam tahap pelaksanaan perlu disesuaikan. Atas hal tersebut, pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) K/L dan/atau BPK ternyata dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan K/L dalam membuat SBK. Hal ini disebabkan adanya pemahaman di kalangan pemeriksa bahwa SBK yang ditetapkan menjadi patokan pada saat pelaksanaan. K/L menjadi takut membuat SBK karena dapat dijadikan temuan jika ternyata dalam pelaksanaan berbeda dengan perencanaan. Dalam kasus seperti ini, perlu ditekankan bahwa standar biaya yang dikembangkan DJA adalah standar biaya dalam kerangka efisiensi perencanaan anggaran. Sehingga treatment pada waktu pelaksanaan sama dengan RKAK/L biasa.

Efisiensi merupakan salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan DJA untuk mewujudkan visi-nya yakni mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien. Semoga pengaturan pada standar biaya 2012 dapat memenuhi sebagian tugas dalam upaya efisiensi dimaksud.


35

SISTEM PENGANGGARAN

DARI “HAK BUDGET” KE “FUNGSI ANGGARAN” Oleh : Indra Tarigan


SISTEM PENGANGGARAN ada

mulanya

anggaran

negara

P (budget) digunakan untuk membiayai

pengeluaran Negara.

monarkhi (kerajaan).

Sebagai

Budget dikelola

ketentuan penjelasan terkait “hak budget” telah dihapus DPR tetaplah memiliki tiga

negara

yang

pernah

hukum

kita

dijajah

secara efisien dan berimbang, karena belum

Belanda, sistem

banyak

dikenal pinjaman luar negeri. Jika budget

dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda.

mengalami defisit maka kekurangannya

Salah satunya adalah keberadaan hak

dipungut kembali melalui pajak tambahan

budget (hak begrooting) dalam sistem

kepada rakyat.

hukum Indonesia (UUD 1945). Meskipun terdapat perbedaan prinsip utama antara

Pecahnya perang di Benua Eropa, makin

hak begrooting parlemen Belanda dan hak

dominannya monarkhi, dan pengangguran

budget DPR di Indonesia. Jika di Belanda

UU Keuangan Negara (UU No.17/2003)

UU Susunan dan Kedudukan DPR (UU No.27/2009)

• Membahas kerangka ekonomi makro;

• Mengadakan pembicaraan pendahuluan

• Membahas pokok-pokok kebijakan fiskal;

• Menyempurnakan RAPBN

• Membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran; • Membahas Rencana Kerja dan Anggaran K/L (pada pembicaraan pendahuluan)

• Membahas menetapkan alokasi anggaran K/L (unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja)

sebagai kewenangan DPR untuk membahas dan memberi persetujuan/tidak memberi persetujuan terhadap RUU APBN yang diusulkan

Presiden. Pelaksanaan

Fungsi

Anggaran DPR diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam tabel berikut :

PP tentang Penyusunan RKA-KL (PP No.90/2010)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.49/PMK.02/2011)

• Membahas Rencana Kerja Pemerintah.

• Persetujuan revisi anggaran.

• Membahas inisiatif baru

• Pemblokiran (menetapkan/ membuka blokir)

• Membahas hasil pemeriksaan BPK • Menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal

• Mengajukan usul yang dapat merubah penerimaan/pengeluaran RUU APBN

• Menentukan prioritas anggaran

• Tidak menyetujui RUU APBN

Pengawasan. Fungsi Anggaran didefinisikan

• Membahas laporan keuangan negara

• Membahas RUU tentang APBN

• Menyetujui rincian APBN sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

fungsi yakni fungsi Legislasi, Anggaran, dan

• Menetapkan pendapatan negara • Membahas RUU APBN • Membahas laporan realisasi APBN • Membahas prognosis APBN • Membahas penjelasan atas RUU tentang pertanggungjawaban APBN

akibat krisis industri menyebabkan defisit

hak begrooting parlemen bertujuan untuk

Di samping itu, masih terdapat praktek

budget semakin besar sehingga rakyat

membatasi pengeluaran negara, hak budget

pelaksanaan fungsi anggaran DPR yang

makin dibebani pajak-pajak tambahan.

DPR di Indonesia ditafsirkan sebagai hak

didasarkan

Mengatasi hal ini, parlemen di negara-

menerima atau menolak rancangan APBN

(konvensi), antara lain persetujuan pencairan

negara Eropa memutuskan membatasi

yang diajukan pemerintah, walaupun dalam

kredit ekspor dan persetujuan penggunaan

pengeluaran negara untuk biaya perang

pelaksanaan hak budget DPR di Indonesia,

alokasi anggaran BA BUN (BA.999) untuk

atau memperbesar

sistem monarkhi.

tidak pernah terjadi rancangan APBN

beberapa aktifitas tertentu yang dilakukan

Sejak saat itu dikenalah hak parlemen

yang ditolak. Pelaksanaan hak budget lebih

oleh pemerintah.

untuk membatasi pengeluaran negara yang

dititikberatkan pada proses formal yaitu

kemudian dikenal sebagai “Hak Budget”.

terkait penetapan RUU APBN.

Hak

budget

merupakan

kebijakan/kebiasaan

Jika dibandingkan antara “Hak Budget” dan “Fungsi Anggaran”, maka terlihat bahwa

pelaksanaan

fungsi pengawasan parlemen terhadap

pada

Meski dalam amandemen UUD 1945

fungsi anggaran memberikan peranan yang


37

SISTEM PENGANGGARAN lebih luas pada DPR. Saat ini kewenangan

yaitu, yang pertama ketentuan bahwa

pemerintah yang berdampak luas pada

DPR tidak hanya membatasi belanja

2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran

kehidupan masyarakat. Ide pembatasan

pemerintah,

menentukan

dimulai DPR telah mengambil keputusan

kewenangan wakil rakyat pada negara

sumber penerimaan dan aktivitas-aktivitas

terhadap RUU APBN yang diusulkan

yang berazaskan berkedaulatan rakyat

apa yang boleh dilakukan pemerintah

pemerintah. Kedua, bahwa revisi anggaran

tentu saja akan menjadi perdebatan

dalam rencana kerjanya.

dapat

untuk

sengit, namun setidaknya dapat diambil

persetujuan DPR sampai

kesepakatan antara pemerintah dan

Sebagai

tetapi

juga

representasi

rakyat,

fungsi

anggaran telah menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia lebih baik.

diajukan

mendapat

pemerintah

batas waktu tahun anggaran berakhir.

DPR sehingga fungsi anggaran DPR tidak menjadi kontra-produktif.

Namun, untuk fungsi anggaran lainnya

Rakyat melalui wakilnya di DPR dapat melaksanakan pengawasan kebijakan

terhadap pemerintah.

Di lain pihak pemerintah terlindungi dari keinginan untuk bersikap sewenangwenang. Pengalaman sejarah memberikan bahwa

pelajaran

ketika

pemerintah

kekuasaan di

bidang

anggaran tidak dibatasi maka hasrat

untuk

berperilaku

korup

mendapat

ruang

yang lebih luas (power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely…Sir Lord Acton). Penganggaran yang semula

executive

Peraturan Pemerintah Nomor 90

Jika dibandingkan antara “Hak Budget” dan “Fungsi Anggaran”, maka terlihat bahwa fungsi anggaran memberikan peranan yang lebih luas pada DPR. Saat ini kewenangan DPR tidak hanya membatasi belanja pemerintah, tetapi juga menentukan sumber penerimaan dan aktivitasaktivitas apa yang boleh dilakukan pemerintah dalam rencana kerjanya.

telah bergeser menjadi legislative heavy

yang

di mana posisi DPR menjadi lebih kuat

UU APBN (pencairan dana blokir,

daripada pemerintah.

persetujuan alokasi BA BUN), belum

bukannya tanpa kelemahan. Masalah yang paling umum yakni proses pengganggaran menjadi lebih lamban. Saat ini, sangat sulit menetapkan batasan dari pelaksanaan fungsi anggaran DPR. Pembatasan yang diberikan adalah pembatasan waktu

RKA-KL

mulai

dilaksanakan

pasca

penetapan

ditemukan batasan yang jelas dalam ketentuan perundang-undangan. Tanpa pembatasan

fungsi

anggaran

secara

tegas, dikhawatirkan dapat membuat proses pembahasan APBN menjadi perdebatan panjang dan tidak fokus pada isu-isu strategis dari kebijakan


mengatur

pembatasan fungsi anggaran hanya untuk konsultasi inisiatif baru. Akan tetapi jika mempertimbangkan hirarki

perundang-undangan

dan teori-teori ketatanegaraan terkait

“supremasi

parlemen”,

timbul kekhawatiran DPR tidak mengindahkannya

dan

tetap

menghendaki fungsi anggarannya sesuai

Undang-undang

dilaksanakan sepenuhnya. Dengan

memahami

bahwa

APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut

heavy

Akan tetapi, fungsi anggaran yang luas

Tahun 2010 tentang Penyusunan

keputusan

politik,

maka proses pendewasaan politik juga menjadi harapan bahwa DPR dengan fungsi anggaran yang dimilikinya dapat lebih berperan dalam mengawal APBN. Pada akhirnya APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.

BERITA

Peristiwa

Promosi dan Mutasi, One Minute Awareness, Workshop Sistem Penganggaran dan Change Management Warta anggaran | 22 Tahun 2011

39

BERITA Dinamisasi Organisasi, Mutasi dan Promosi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

pejabat eselon Ii dan eselon III DJA

Dalam kesempatan ini, Dirjen Anggaran

turut menyaksikan acara pelantikan

juga menyinggung mengenai “calo

tersebut.

anggaran” di lingkungan DJA. Dalam penelaahan (RKA-KL) yang sedang

melakukan mutasi dan promosi jajaran

Seiring berjalannya waktu, akan banyak

pejabat eselon III dan IV. Mutasi dan

perubahan-perubahan

promosi

pergerakan

Dirjen Anggaran mengharapkan setiap

dinamis dari SDM DJA ,dalam rangka

Direktorat di DJA mampu mengikuti

memenuhi kebutuhan organisasi karena

dan

memenuhi

adanya dinamika-dinamika perubahan.

atas

perubahan

Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran

meningkatkan potensi SDM yang sudah

Akhirnya,

dari para pegawai DJA apabila tiba-

ada.

mengemban amanah bagi para pejabat

tiba dimutasi maupun promosi. Semua

“Kita harus memelihara fungsi dari DJA

pegawai harus siap menjalankan setiap

sesuai dengan dinamika kebutuhan

tugas yang diberikan oleh Kementerian

yang

Keuangan.

kebutuhan-kebutuhan atas perubahan

merupakan

ada, harus

yang

terjadi.

tuntutan-tuntutan tersebut

bisa

dengan

memenuhi

yang terjadi. Sehingga dituntut adanya Hal

tersebut

Anggaran,

disampaikan

Herry

Purnomo

Dirjen saat

melantik 33 pejabat eselon III dan eselon IV. Pelantikan dilakukan di Ruang Rapat Direktur Jenderal Anggaran Lantai 4, Gedung Soetikno Slamet. Para

satu pergerakan yang dinamis dari SDM kita”, sambung Dirjen Anggaran. Antara lain adanya wacana mutasi antar unit eselon II dan antar unit eselon I. SDM DJA harus siap dan mampu menghadapi tugas dimanapun ditempatkan.


berlangsung, dihimbau agar petugas penelaah

DJA

tidak

menerima

‘gratifikasi’ dalam bentuk apapun karena KPK selalu mengawasi gerak-gerik para pegawai DJA. kami

ucapkan

selamat

yang dilantik.

One Minute Awareness Bagi Pegawai DJA Dalam rangka meningkatkan integritas pegawai DJA, pada tanggal 28 Juli 2011 bertempat di Auditorium Dhanapala dilaksanakan Training Integritas dan Motivasi. Pembicara utama training adalah Nanang Qosim Yusuf, yang telah dikenal sebagai master trainer dan

BERITA Angka dasar (baseline) merupakan bagian dari alokasi anggaran yang terdapat dalam dokumen RKA-K/L. Untuk

menghasilkan

suatu

angka

dasar yang sesuai dengan dokumen perencanaan, angka dasar tersebut perlu di-review. Bentuk review tersebut berupa perbaikan dan penyesuaian dengan beberapa parameter. Dalam rangka meningkatkan kualitas prakiraan belanja angka dasar TA. 2012, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan acara workshop penulis buku yang sukses.

seluruh pegawai DJA yang mengikuti training untuk merenung dan mencari

Training dibuka oleh Dirjen Anggaran, Herry Purnomo. Dalam sambutannya beliau menekankan bahwa integritas harus dimiliki oleh setiap pegawai karena DJA memiliki peran yang sangat penting dalam proses penganggaran.

Nanang Qosim Yusuf, atau lebih akrab

one minute awareness dalam dirinya masing-masing.

Setelah

renungan,

beberapa pegawai DJA berbagi kisah bagaimana menemukan satu menit yang mengubah hidup mereka.

Reviu Angka Dasar (Baseline) Tahun Anggaran 2012, tanggal 21-24 Juni 2011, bertempat di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan. Penyelenggaran workshop tersebut merupakan hasil kerjasama

Kementerian

Keuangan

RI dengan Government Partnership Fund/Australian-Indonesia Partnership

Workshop Tinjauan (Baseline)

(GPF). Peserta

workshop

berasal

dari seluruh perwakilan K/L, terutama perencana pada masing-masing Unit

dipanggil Naqoy, menyampaikan materi training selama 2 jam. Menurut Naqoy, kita tidak boleh puas dengan keadaan “good”, tapi harus berusaha untuk mencapai “great”. Selanjutnya Naqoy melatih bagaimana menemukan sesuatu yang mendorong seseorang menuju kesuksesan. Naqoy mengatakan bahwa kesuksesan seseorang ditentukan hanya dalam satu menit yang dapat mengubah hidup. Inilah yang disebutnya sebagai One Minute Awareness (OMA). One minute awareness ini berbeda-beda bagi tiap orang. Pada akhir sesi, Naqoy mengajak


41

BERITA Eselon I. Masing-masing K/L yang

Pemaparan mengenai

terbagi dalam 3 kelompok mendapat

SPAN disampaikan oleh

kesempatan melaksanakan workshop

Kepala

setengah hari. Tujuan workshop adalah

Tr a n s f o r m a s i

pemberian

Teknologi

Informasi,

penerapan konsep anggaran bergulir

Direktorat

Jenderal

(rolling budget) kepada Kementerian

Perbendaharaan. SPAN

Negara/Lembaga (K/L).

merupakan

pemahaman

mengenai

keuangan negara yang

Penganggaran, Rakhmat (hari pertama

mengintegrasikan

dan kedua) dan oleh Sekretaris

seluruh

Direktorat Jenderal Anggaran, Ari (hari

ketiga)

dari

Direktur Jenderal Anggaran. Workshop

program

tersebut

Partnership Fund/Australian-Indonesia

dan

terciptanya

krusial dalam rangka pengelolaan APBN

sinergi

yaitu pembicaraan dan pendahuluan

yang baik di antara Setjen, Ditjen

APBN 2012, Laporan semester I dan

Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran

APBN-P 2011, Penyusunan RAPBN

maka

2012, dan

Penganggaran

Penyampaian

Laporan

”Change Management sebagai Upaya

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Negara.

Peningkatan Integritas Pegawai dan

2010.

Dalam

Pelayanan

Kedua,

tema

Untuk

suksesnya

dan Sean O’Grady dari Government

Demikian

dengan

pelaporan.

dengan pembicara Achmad Zunaidi

DJA”.

perencanaan

sampai

dipandu oleh Ernest Patria Raihan,

Raker Ditjen Anggaran: Change Management

proses

penganggaran, dimulai

mewakili

Partnership.

sistem

informasi manajemen

Workshop dibuka oleh Direktur Sistem

Wahyuni

Subdirektorat

dalam

proses

dibentuklah Tim dan

Reformasi

Perbendaharaan

kesempatan

ini

pula,

reformasi

Dirjen Anggaran ikut menyaksikan

Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh

birokrasi

Keuangan,

penandatangan Pakta Integritas oleh

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di

untuk reformasi penganggaran sesuai

para pejabat dan pegawai DJA. Pakta

Auditorium Dhanapala, Jakarta pada

dengan amanat UU Nomor 17/2003

Integritas

31 Mei 2011. Acara ini dipimpin oleh

tentang Keuangan Negara, reformasi

pernyataan untuk selalu menjaga citra

Direktur Jenderal Anggaran, Herry

dengan penyusunan anggaran yang

baik dan kredibilitas. Para pegawai

Purnomo dan diikuti oleh seluruh

mengacu kepada kerangka pengeluaran

dalam melaksanakan tugasnya harus

pegawai di lingkungan DJA.

jangka menengah, anggaran berbasis

menjunjung nilai-nilai integritas dan

Dalam arahannya, Dirjen Anggaran

kinerja dan anggaran terpadu. Proses

profesionalisme.

mengatakan bahwa terdapat dua hal

reformasi tersebut dilaksanakan dengan

penting yang perlu mendapat perhatian

pengembangan sistem terpadu yaitu

dari DJA . Pertama, DJA akan memasuki

membentuk Sistem Perbendaharaan

tahap pekerjaan yg sangat vital dan

dan Anggaran Negara (SPAN).


Kementerian

secara

umum

memuat

RESENSI BUKU

CrackingZone Judul : Cracking Zone Penulis : Rhenald Kasali Ukuran : 18 x 24 cm Tebal : 356 Halaman Penerbit : Gramedia Pustaka utama Crack yang berarti celah, patahan, letusan atau retak terjadi akibat tumbukan atau tabrakan dari dua lempeng besar dan timbulah letusan. Ada sekelompok orang yang mampu melihat kesempatan itu, memanfaatkannya dan berhasil menerobos celah itu. Namun sebagian besar lainnya, yang menganut asas wait and see, tidak melihat celah itu sehingga tetap berada di zona yang lama. Perubahan telah terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia di abad 21 ini, namun sebagian besar orang menyangkalnya karena bagi kita perubahan membawa dampak yang merisaukan, menakutkan dan capek. Capek akibat tuntutan harus bekerja lebih keras, lebih panjang dan lebih cerdas. Perubahan ini membuat sebagian besar dari kita tidak siap dan diramalkan 90% dari perusahaan-perusahaan yang sekarang eksis akan hilang dalam 10 tahun ke depan. Medan yang dilewati penuh jebakan: cracking. Terputus-putus, membentuk jurang-jurang yang dalam. Hasil pemikiran dan penelitian berjudul Craking Zone ini merupakan buku ke-19 yang ditulis oleh Prof. Rhenald Kasali Ph.D. Beliau menunjukkan kepada kita beberapa fakta yang cukup membuat terkejut mengenai kondisi positif yang akan terjadi dalam masyarakat Indonesia, yaitu: terjadinya perekonomian Indonesia Baru dengan income/capita US$ 3.000 pada akhir 2010 dan dikelilingi oleh kelas menengah baru Asia yang tumbuh progresif. Menurut ADB (2010), antara tahun 20022008, terdapat 102 juta orang Indonesia (46% dari jumlah penduduk) berhasil naik

kelas, bergabung menjadi kelas menengah dengan pengeluaran per-hari US$2 s/d US$8 hanya untuk konsumsi. Cracking zone membawa budaya birokratis menjadi lebih humanis, efektif, dan efisien. Pada era ini, kecepatan (speed) menjadi kata kunci sehingga proses yang berteletele sudah tidak zamannya lagi. Sebuah berita sekecil apapun bisa tersebar dengan cepat melalui internet, apalagi berita besar atau kontroversial yang menarik perhatian publik. Masyarakat sudah menjadi peliput berita yang dikenal dengan istilah citizen journalism yang secara perlahan-lahan “mengambil alih pekerjaan wartawan”.

Saat ini teknologi digital dipercaya membawa dampak yang cukup signifikan dalam menciptakan perubahan dan membentuk generasi C yang menurut penelitinya, Dan Pankraz, bisa berarti content, connected, digital creative, cocreation, customize, curiousity, cyborg dan chameleon (bunglon). Gen C dengan kisaran umur 7-35 tahun, dapat menjadi bunglon yang cepat berubah akibat terekspos terus menerus oleh jaringan informasi sehingga saat rambut seseorang dicat berwarna coklat, maka ia pun berbaju coklat, sepatu coklat, tas coklat. Persis seperti bunglon. Ada tiga karakter buku ini yang terasa sekali saat dibaca. Pertama, buku ini bukan hanya buku biasa tentang sebuah ide yang tercetus di kepala penulisnya. Buku ini juga lahir dari riset mendalam yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh sebuah tim— bukan hanya Rhenald Kasali seorang. Teknik penulisan buku ini sama seperti teknik yang digunakan oleh Jim Collins dalam buku klasik manajemen, Good to Great.

dibaca lebih dari satu kali dan tetap saja memberikan sesuatu yang baru saat dibaca kembali. Terdapat banyak tabel, grafik, foto, serta image untuk memberikan gambaran jelas mengenai apa yang sedang dibahas. Ketiga, buku ini menyajikan banyak sekali pengalaman para cracker leader. Sebuah aksi cracker leadership dibahas dalam berbagai sudut pandang yang memberikan kekayaan referensi tentang crackership bagi para pembacanya. Membaca buku ini, pembaca bukan hanya seperti membaca sebuah buku konseptual, tetapi seolah-olah dibawa untuk mengalami langsung saat-saat dimana para cracker leader itu melakukan aksinya. Dengan demikian, pembaca dapat melihat terobosan cracker leadership itu dari berbagai sudut pandang—mulai dari sudut pandang seorang CEO, seorang pengamat, seorang karyawan perusahaan, dan seorang konsumen. Cara belajar yang menarik, bukan? Selamat membaca dan menjadi seorang Cracker!

terinspirasi

Note : Telah tersedia di Perpustakaan Direktorat Jenderal Anggaran

Kedua, buku ini kaya dengan data dan informasi yang spesifik. Pembaca akan menemukan bahwa buku ini dapat


43

ENGLISH CORNER

Fear of the Unknown When you think about it, it’s rather curious that ghosts only come out at night. You can check out any folklore in the world and you will find that visually unpleasant entities like vampires, werewolves, and genderuwos only show up after dark. What’s the deal with that? One explanation contends that it has something to do with our need to safeguard the continuity of our species. You see, the human’s main sensory equipment, our vision, is not so darkness-friendly. We tend to trip and stumble in the dark while our maneating adversaries like lions and tigers watch with glee. So, the theory goes, early humans decided to come up with folklores about terrifying creatures of the dark


to keep us indoors at night. As if the actual predatorsare not scary enough. Our evolutionary instinct tells us to stay in a well-lighted place after dark or risk being eaten by god-knows-what. It’s not that we’re scared of monsters. Our folklores are rich with tales of man conquering beasts with two heads or more. Ask the Greeks. We’re just scared of monsters we can’t see. What I have written so far can be summed up in the words of HP Lovecraft: the oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown. In the presence of something that they don’t know, mankind’s first reaction is to fear it. Now, the reason I bring this up on this fine morning is this:according to

a recent Change Readiness Survey, a significant majorityof DJA employees feel that they don’t have what it takes to run SPAN. I’ll let that sink for a moment. SPAN, short for State Budgeting and Treasury System, is a system that enables the integration of budget planning and budget execution processes. It links our business processes with those of our Treasury brethrens’. Technologically speaking,it involves an integration of both of our IT systems.At face value, it’s brand new application system the need to be mastered. It may sound quite demanding. However, let’s look at the fact that DJA has a plethora of applications of its own. We have applications for anything from mailing system to RKAKL, the

ENGLISH CORNER backbone of our system. To carry out our simplest task, i.e. typing, we use Microsoft Word. In general, most of our 800 plus employees know their way around computer and various application. So why is it that we feel inadequate when it comes to SPAN? One possible answer is ‘fear of the unknown’. We don’t know enough about SPAN to feel comfortable with it. From the scant information that we get, we visually picture SPAN as a highly complicated maze of applications that are prone to crashes and security breaches when, really, it’s not. It’s just another set of application designed for better quality budget planning and execution. So how do we fix this? How do we get rid of this fear. According to a popular psychology site, mastering your fear begins with admitting that you are, in fact, afraid. In the context of SPAN, we must accept that we DO worry about SPAN. Not because we don’t have what it takes to run it. Rather, because we don’t know enough about it. There are many, many ways to rectify that situation. You can go to SPAN’s website and satisfy your curiousity. Or browse through SPAN newsletter: Kabar SPAN. Alternately, you can also attend SPAN’s workshops and socializations. Like the great general Sun Tzu said: the more you know about your enemy, the easier it is to kill it. The more you know about SPAN, the less fear you have about it. Hence, you’ll get more comfortable with it. Next, you have to recognize the root cause of your fear. Why is it that your fear vampires? Well, probably because vampires don’t go out at night to make friends or do their laundry. They’re out to suck your blood dry. By now we have

enough scientific evidence to support the hypothesis that human minus blood equals death. And nobody particularly enjoy dying. So there you have it. That’s why we’re afraid of vampires. In the case of SPAN, according to observation the root cause of employees’ fears is that they may became redundant. An employe of a certain KPPN revealed that SPAN would eliminate the only job that he knows: filing, sorting, and copying Satker’s proposal. If SPAN is implementated, he would lose his job. Recognizing your fear allows you to see how to conquer it. If you know that the root cause of your fear is because you don’t have the skill to do things other than what you do now, your alternative would be to upgrade your self. Learn new skills, and aim for a new position. SPAN implementation recognizes this requirements. Prior to the roll out, there will be a series of trainings to help employees run SPAN. There is absolutely no reason why you should be redundant when SPAN is implemented. So there you are. The vampire is out in the open. In your hands you have a bunch of onion and a wooden stake. Now go out there and kill it! 1. Recognize your fears. By realizing that you’re fearful, you’re more likely to get to the bottom of what the fear is. • You may also have a fear of facing your fears. The best way to conquer this fear is to accept the truth behind what’s causing you to experience limited happiness in life. • You might come to understand

that you’re afraid of failing or taking chances. You may even be fearful because you simply don’t have confidence in yourself. • Regardless of the issue at hand, it’s important that you recognize your fear and attempt to define what it is that makes you terrified of the unknown. The key here is not to dwell on your fear, but rather to understand precisely what it is you’re worried about. 2. Determine the underlying root of your fears. How can you identify the cause of your fears? An insightful look at your life might reveal the answer. By recognizing what causes your fears, it’s likely you can overcome them with great success! 3. Face your fears. Once you’ve accepted your fear and identified the root cause, you’re ready to conquer it! The best method to do this is to face it head on. • Make a decision to purposely tackle your fears by indulging yourself in activities that push you outside of your comfort zone. For example, put yourself in a place where you’re safe, yet uncomfortable, or respectfully confront someone from your past. In the end, you’ll find that you can successfully overcome your fears, one by one! Overcoming your fear of the unknown is a difficult undertaking. However, if you take the time to engage in these three steps, you’ll discover a renewed peace and happiness within your heart! As you work to unlock the chains that bind you to your fears, you’ll enjoy a freedom that you’ve never felt before.


45

RENUNGAN

Memberi Arti Lebih Dalam Pelayanan Senyummu membuat dunia tersenyum. Pernahkah kau menyadari betapa pentingnya senyummu buat kedamaian dunia. Mungkin ini berlebihan. Tapi sungguh begitulah adanya. Betapa senyum dari bibir merahmu yang memamerkan gigi cantikmu membuat semua orang menjadi tenang hatinya. Mencipta suasana gairah untuk bekerja melebihi kata-kata motivasi dari Mario Teguh. Jangan pernah menyepelekan hal kecil, seperti memberi senyum. Senyum bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Tidak perlu modal. Hanya hati ikhlas akan melahirkan senyum tulus. Senyum kepada orang lain hakekatnya adalah senyum kepada diri kita sendiri. Bukankah orang yang menerima senyum akan membalas dengan senyum pula? Begitulah perbuatan baik, akan kembali kepada pelakunya. Untuk itulah kita dianjurkan selalu berbuat baik, dengan menolong orang lain dan membuat orang lain bahagia, sehingga perbuatan ini akan membawa satu kamma-vipaka (akibat) yang baik dan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan kamma yang lebih baik lagi. Lemparkanlah batu ke dalam sebuah kolam yang tenang hingga terdengar percikan air dan terlihat lingkaranlingkaran gelombang. Perhatikanlah bagaimana lingkaran ini makin lama makin melebar, sehingga menjadi begitu lebar dan halus yang tidak dapat lagi dilihat oleh mata kita. Ini bukan berarti bahwa gerak tadi telah selesai, sebab bilamana gerak gelombang yang halus itu mencapai tepi kolam, ia akan dipantulkan kembali sampai mencapai tempat bekas di mana batu tadi dijatuhkan.

Demikian pula dalam kehidupan di kantor seperti pemberian pelayanan kepada stakeholder DJA, harus ada kebaikan dan kesempurnaan di dalamnya. Pemberian pelayanan bukanlah semata menjalankan kewajiban sebagai pegawai, pemberian pelayanan bukanlah semata melakukan SOP. Tetapi ada profesionalisme dengan cita rasa humanisme. Sehingga pelayanan tidak garing dan basa-basi yang tidak perlu. Tetapi orang merasa nyaman ketika datang ke kantor DJA. Betapa kita merasa senang diperlakukan baik dan diorangkan. Bukankah kita akan merasa tidak nyaman ketika antri menunggu pelayanan tanpa tegur sapa? Bukankah kita merasa jengah menunggu pelayanan ditempat yang tidak nyaman, tanpa hiburan dan konsumsi?

Untuk mewujudkan harapan tersebut, DJA harus bekerja dengan kreatif agar bisa memberikan pelayanan terbaiknya dalam pengelolaan anggaran dan PNBP. Salah satu ide kreatif untuk mewujudkan profesionalisme pelayanan anggaran adalah dengan membentuk Pusat Layanan DJA. Gagasan cemerlang ini tentulah harus segera direalisasikan untuk mewujudkan kesempurnaan layanan DJA. Konsep Pusat Layanan DJA berarti seluruh layanan DJA terkait dengan layanan perencanaan anggaran dan PNBP akan terpusat. Untuk memberikan layanan terpusat perlu sinergi antar direktorat yang terlibat dalam layanan tersebut seperti Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III, Direktorat PNBP dan Sekretariat Ditjen.

Perubahan dalam mengelola dan mengorganisasi pelayanan DJA perlu dilakukan. Untuk mengimbangi perubahan peraturan dan perkembangan teknologi informasi. Sejak diberlakukan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang diikuti dengan pemberian remunerasi kepada para pegawai telah menyebabkan peningkatan ekspektasi publik kepada Kementerian Keuangan terkait dengan profesionalisme pelayanan yang diberikan.

Pusat Layanan DJA harus menawarkan layanan yang berbeda dengan yang sebelumnya dan mampu memberikan solusi atas permasalahan perencanaan anggaran dan PNBP yang dihadapi oleh stakeholder DJA. Untuk itu Pusat Layanan DJA harus didesain sedemikian rupa agar stakeholder DJA dapat memperoleh layanan yang paripurna. Desain Pusat Layanan DJA harus meliputi tata ruang, SOP, dan SDM. Front desk sebagai muka DJA dalam berhubungan dengan pihak lain bukan hanya menampilkan wajah yang rupawan, luwes, namun harus memiliki integritas tinggi dalam menjaga norma dan aturan yang berlaku.

Harapan tersebut tentulah wajar. Publik ingin tahu efektivitas dan efisiensi keberhasilan reformasi birokrasi yang telah dijalankan Kementerian Keuangan. Mereka ingin tahu apa yang telah dikerjakan dan bagaimana hasil dari semua itu. Apakah ada perubahan dalam sikap dan perilaku pegawai? Dan bagaimana dampak terhadap pelayanan yang diberikan kepada publik?


Layanan excellent tentu akan memudahkan dan menyenangkan stakeholder DJA, bukankah salah satu kebaikan dari hasil puasa ramadhan adalah memudahkan dan menyenangkan urusan orang lain? Selamat hari raya Idul Fitri 1432.

Kuesioner Pembaca Warta Anggaran Warta anggaran | 22 Tahun 2011

47

KUESIONER pembaca WARTA anggaran Yth, Pembaca setia Dalam rangka perbaikan kualitas WARTA anggaran , kami mengharapkan masukkan Bapak/Ibu/Saudara/i melalui pengisian kuesioner ini.

Data Responden Nama : Jabatan : Alamat Kantor/ : Email

Demikian, terima kasih. Direktorat Jenderal Anggaran menjamin kerahasiaan identitas dan segala sesuatu yang berkaitan dengan responden dalam kuesioner ini.

Berikanlah tanda (√ ) pada kolom di sisi kanan setiap pertanyaan sesuai pilihan jawaban Anda.  Sangat setuju  Setuju 1. Setujukah Anda bahwa materi yang disajikan dalam WARTA anggaran menambah wawasan Anda tentang penganggaran?

 Tidak Setuju

 Sangat Tidak Setuju

2.

Bagaimana pendapat Anda mengenai kualitas materi dalam WARTA anggaran?

 Sangat Baik

 Baik

 Kurang

 Sangat Kurang

3.

Bagaimana pendapat Anda tentang tampilan WARTA anggaran?

 Sangat menarik

Menarik

 Tidak Menarik

 Sangat Tidak Menarik

4.

Bagaimana pendapat Anda tentang gaya bahasa yang yang digunakan dalam penulisan WARTA anggaran?

 Sangat menarik

Menarik

 Tidak Menarik

 Sangat Tidak Menarik

5.

Rubrik mana yang Anda sukai dalam WARTA anggaran ? (pilihan boleh lebih dari satu)

 Laporan utama  Laporan khusus  Perencanaan anggaran

6

Apakah ada rubrik lain yang perlu ditampilkan dalam WARTA anggaran?

 Tidak  Ya, sebutkan ________________________________

7.

Faktor apakah yang paling mempengaruhi kepuasan Anda sebagai pembaca WARTA anggaran? Urutkan berdasarkan faktor yang paling mempengaruhi Anda dimulai dari angka 1 untuk yang paling mempengaruhi sampai angka 5

 Variasi topik  Kualitas isi  Layout yang menarik  Artikel yang up to date  Gaya bahasa

8.

 Reformasi birokrasi  PNBP  Resensi buku  Lainnya, sebutkan ______________

Menurut pendapat Anda, apakah frekuensi penerbitan  Sudah memadai WARTA anggaran (4x setahun) sudah cukup  Belum, menurut Anda berapa kali penerbitan dalam setahun? memadai? (............ kali ) 9. Menurut pendapat Anda, apakah jumlah WARTA  Sudah memadai anggaran yang didistribusikan sudah sesuai dengan  Belum, berapa banyak jumlahyang dibutuhkan? kebutuhan instansi Anda? (........... buah dalam satu kali penerbitan) 10 Tuliskan saran dan kritik Anda untuk perbaikan WARTA anggaran. . _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

Untuk perbaikan majalah ini, diharapkan partisipasi Anda dengan mengirimkan lembar kuesioner yang telah diisi melalui : 1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran Gd. Sutikno Slamet Lt.11 Jl Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Fax.(021)3505118 (UP: ORTALA DJA) 2. Email: [email protected]

Bagi 10 pengirim pertama akan mendapatkan hadiah menarik , berupa uang tunai sebesar Rp 100.000


49

Bacaan untuk Semua… Berapa kali anda ke perpustakaan bulan lalu? Jika pertanyaan ini di lontarkan kepada anda mungkin jawabannya bisa diprediksi, 10 kali? 3 kali? Atau bahkan tidak sama sekali. Hal tersebut amat mudah untuk dikatakan sebelumnya karena jika kita melihat satu dasawarsa ke belakang, nampaknya peran perpustakaan telah tergantikan dengan teknologi internet yang seolah telah membuat dunia menjadi tak berbatas dalam dimensi ruang dan waktu. Apakah benar begitu? Ternyata tidak sesederhana itu, setidaknya untuk sebagian orang yang merasa bahwa perpustakaan dapat memberikan manfaat yang besar pada kebutuhan mereka dalam kegiatan pengembangan diri, terutama dari segi intelektual. Dan memang untuk perpustakaan didirikan.

tujuan

itulah

Dengan semangat peningkatan kualitas SDM yang dimiliki, Direktorat Jenderal Anggaran telah memulai sebuah langkah penting dengan mendirikan perpustakaan yang saat ini telah memiliki sekitar 9000an koleksi buku dari berbagai subjek yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para penggunanya, koleksi buku teks akademis (terutama dari bidang Ilmu Sosial Ekonomi), koleksi buku fiksi hingga koleksi buku-buku persiapan untuk mengikuti ujian-ujian TOEFL, IELTS, GRE dll. Dan mungkin tidak banyak pengguna yang mengetahui bahwa selain layanan sirkulasi (peminjaman) buku, perpustakaan DJA juga menawarkan beberapa fasilitas lain demi meningkatkan tingkat utilitas dan minat para staf DJA dalam memanfaatkan unit perpustakaan ini, antara lain yaitu Layanan Referensi dan Layanan Kompilasi Informasi. Selain kedua layanan tersebut, perpustakaan DJA juga menawarkan


fasilitas OPAC (Online Public Access Catalogue) yang sementara baru bisa diakses dari perpustakaan dan dalam proses pemasangan ke Intranet DJA demi kenyamanan pengguna dalam mencari koleksi yang dibutuhkan. Mulai tertarik? Tidak perlu khawatir dengan segala bayangan ‘tetek bengek’ administratif yang rumit untuk mendaftar karena setiap orang yang datang ke perpustakaan akan diterima dengan senang hati. Jadi tak perlu ragu, mampir ke perpustakaan, pilihlah buku yang anda sukai dan mulailah membaca. Karena bacaan untuk semua..

PROFIL

Menuju Minimum Essential Force (MEF)


51

PROFIL Presiden RI memberikan perhatian serius terhadap alokasi anggaran sektor pertahanan. Hal itu ditandai dengan tingginya alokasi anggaran untuk sektor pertahanan pada RAPBN tahun 2012 yaitu sebesar 61,9 Triliun. Pengalokasian anggaran yang tinggi diiringi harapan agar sektor pertahanan dapat mempercepat realisasi minimum essential force (MEF). Berikut petikan wawancara dengan Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsda TNI Bonggas S Silaen. Reformasi penganggaran yang kita galakkan dengan diterbitkannya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menggunakan 3 pilar penganggaran ( Unified budget, MTEF dan Anggaran Berbasis Kinerja), apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan dalam pengalokasian anggaran ? Kalau secara umum memang dengan adanya UU Nomor 17 itu sudah mengakomodir (cukup baik), contohnya untuk Unified Budget dan anggaran berbasis kinerja telah mengakomodir proses penganggaran, kalau nantinya ada perkembangan situasi tinggal menyesuaikan saja. Untuk pelaksanaanya di tahun 2011 ini, semua instansi harus menerapkan Unified Budget. Adakah hambatan? Tidak ada hambatan tetapi masih ada kultur yang lama. Ada beberapa pelaksana anggaran, masih berpikiran untuk menunggu persyaratanpersyaratan lain atau secara birokratis.

Padahal dalam anggaran dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga program yang ada dapat dikerjakan dengan cepat.Tetapi tetap harus berada dalam rambu-rambu yang sudah diatur. Contoh: di Kementerian kami masih ada otorisasi, karena kami membawahi beberapa unit yaitu TNI AU, AD, AL dan Polri. Mereka dapat bekerja kalau sudah ada surat keterangan mendahului otorisasi.Tapi memang masih ada hal-hal yang perlu kita upayakan percepatannya, misalnya program yang di danai dari kredit ekspor. Program ini paling sering memakan waktu yang lama terutama dalam lalu lintas surat menyurat baik dengan Menteri Pertahanan, Bappenas, Menteri Keuangan, maupun DPR, bahkan bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan . Sehingga barang yang kita pesan waktu itu teknologi maju, ketika datang teknologinya sudah ketinggalan. Kendala seperti inilah yang sedang kami coba untuk cari solusinya. Dalam kaitannya dengan alutsista, seperti apakah kebutuhan alutsista di Kemhan ? Pengadaan alutsista yang cukup besar berlangsung pada awal tahun 80an. Setelah itu perkembangannya tidak terlalu signifikan sampai dengan jaman reformasi. Karena kebutuhan rakyat banyak, subsidi juga banyak, TNI akhirnya mengurangi anggaran untuk alutsista. Baru pada tahun 2010 kita berani mengajukan anggaran yang lebih besar. Disusunlah baseline dari kebutuhan minimum, kebutuhan itu seharusnya 150 triliun (kira-kira). Dalam RPJM sudah terakomodir sebesar 100 triliun, kurangnya adalah yang kita susun dalam program MEF dalam 5 tahun,


mulai dari 2010 dan sudah terealisasi 7 triliun. Tahun 2011 kita ajukan 11 triliun, yang masuk dalam DIPA 2 triliun. Disamping itu kita diberikan pinjaman dalam negeri (PDN) 1 triliun dibagi dalam 5 unit (TNI, AU,AD, AL, POLRI). Ini untuk meningkatkan alutsista dari produk dalam negeri, dana yang ada khusus untuk membeli alutsista yang diproduksi dalam negeri. Dengan luas wilayah Indonesia, komposisi sektor pertahanan (alutsista) yang ideal untuk mempertahankan kedaulatan RI? Kita baru menuju ke arah minimal, melihat luas wilayah laut kita seharusnya lebih dari 300 unit yang kita butuhkan tetapi kita baru punya 120-150 unit. Padahal sumber daya kita paling banyak di laut, baik itu migas maupun hasil laut, sehingga belum bisa sepenuhnya kita awasi dan jaga karena armada kita masih kurang. Bagaimana postur pertahanan Indonesia ke depan? Saat ini kita sedang menyusun postur pertahanan ke depan. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden untuk ditinjau lagi apakah (postur pertahanan yang ada. Red) perlu diperbaiki, apakah perlu direformasi doktrinnya lagi. Kalau tidak salah presiden memberi waktu 6 bulan (untuk menyelesaikannya). Bagaimana kualifikasi SDM yang diperlukan pada sektor pertahanan? Di semua instansi SDM kita masih harus ditingkatkan. Hal ini mutlak

PROFIL dilakukan. Apabila masih menggunakan pola lama maka kita akan ketinggalan jaman. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh SDM-nya. Di Kemhan dan TNI telah terpola, sekarang tinggal konsistensi dalam peningkatan SDM. Penghematan penganggaran di Kemhan? Kalau kita berbicara penghemat, secara terstruktur dari awal pun TNI dan Kemhan sudah melaksanakan sejak dulu. Tetapi secara nasional baru

dicanangkan tahun 2011 ini. Kita tinggal mengefisienkan karena kita sudah melaksanakan, kita tinggal melanjutkan. Kita ‘sudah sangat terbiasa’ dengan penghematan. Bagaimana me-manage pegawai Ditjen Perencanaan Pertahanan?

Membuka jalur komunikasi. Saya tidak membatasi orang berkomunikasi dengan saya. Kalau komunikasi kita buntu apa yang dapat kita kerjakan? Komunikasi antara atasan dengan bawahan dapat dilakukan melalui handphone baik itu melalui telepon maupun sms. Dengan menggunakan tata bahasa yang benar, komunikasi instan ini dapat digunakan karena lebih efesien dan efektif. Kita harus membuka diri masalah komunikasi dengan siapa pun.

sehingga kekuatan kita bisa sebanding dengan kekuatan negara-negara tetangga. Dengan catatan kebutuhan rakyat diprioritaskan dulu. (RA, RW) Fotografer : Dana Hadi

Apakah saran untuk sistem penganggaran kita ? Meningkatkan anggaran di pos-pos tertentu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat dan pertahanan negara. Kalau bisa pola minimum essential force kami terlaksana,


53

FOTO PERISTIWA

Workshop Reviu Angka Dasar (Baseline) Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 21-24 Juni 2011 bertempat di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan.


Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L tanggal 5-6 Juli 2011 bertempat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.

Pada tanggal 3 Mei 2010 bertempat di Gedung Dhanapala, dilaksanakan Sosialisasi PMK Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

DAFTAR ISI. LAPORAN UTAMA PENELAAHAN RKA-KL 2012 Serba-serbi, Berita dan Pendapat Penelaah LAPORAN KHUSUS 23. Duta SPAN Koordinator (DSK)

Recommend Documents