DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA LAPORAN KHUSUS 29. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: Anggaran, Capaian, dan Tantangan

DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA

warta anggaran | 21 Tahun 2011 7

PERENCANAAN ANGGARAN 22 PNBP 25 LAPORAN KHUSUS

29

REFORMASI BIROKRASI

38

SISTEM PENGANGGARAN

41

BERITA 44 RESENSI BUKU

45

INTERMEZO 47 PROFILE 48 PERISTIWA 53 PENATAAN ORGANISASI DJA: Mengantisipasi Kepakan Sayap Kupu-kupu di Brazil

38 Penataan Organisasi DJA: Di wilayah manajerial, tuntutan akan keterbukaan dan akuntabilitas direspon oleh DJA dengan penguatan di bidang kepatuhan internal, manajemen risiko, dan bantuan hukum. Dibentuknya Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum merupakan bukti komitmen DJA terhadap keterbukaan dan akuntabilitas.

LAPORAN UTAMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: Anggaran, Capaian, dan Tantangan

7 Jika memang peran infrastruktur penting, tentu negara-negara yang ingin memajukan perekonomiannya akan menginvestasikan sebagian (besar) dari anggarannya untuk membangun jalan jembatan yang memfasilitasi.....

LAPORAN KHUSUS

29

Pembiayaan 2011 Mengandalkan Utang Sebagai Sumber Penerimaan Akar permasalahan berulangnya temuan BPK berupa Pungutan Tanpa Dasar Hukum bukan semata-mata terletak pada ketidakpatuhan K/L terhadap ketentuan di bidang PNBP, namun justru kekakuan ketentuan PNBP yang mengharuskan penetapan jenis dan tarif PNBP minimal dalam PP sedikit banyak turut menyebabkan.....

Redaksi menerima kritik saran, pertanyaan, atau sanggahan terhadap masalah-masalah yang berkait dengan keuangan sektor publik

Salam Redaksi

Edisi 21 Tahun 2011 PENGARAH Direktur Jenderal Anggaran PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Ditjen Anggaran

Ketika kita meminta uang kepada

Anda juga dapat juga menikmati

orang tua kita apakah kita akan

penjelasan tentang New Innitiative

meminta sesuai dengan kebutuhan

dan penyesuaian baseline. Selain itu,

ataukah lebih dari yang kita perlukan?

untuk mengetahui apa permasalahan

Setelah uang di tangan apakah kita

yang dihadapi Kementerian/Lembaga

dapat membelanjakan uang tersebut

dalam perencanaan anggaran, kami

sesuai rencana kebutuhan kita hingga

melakukan roadshow ke beberapa

uang kita habis. Kemudian, jika ternyata

K/L.

uang tersebut tidak habis apakah

REDAKTUR Kepala Bagian Ortala Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran I Kasubdit Pengembangan Sistem Penganggaran Kasubdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran II Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran III Kasubdit Data dan Dukungan Teknis PNBP

orang tua kita akan meminta kembali

REDAKTUR PELAKSANA I.G.A Krisna Murti - Agus Kuswantoro Puji Wibowo - Afrizal - Triana Ambarsari Rini Ariviani - Asrukhil Imro - Mujibuddawah Eko Widyasmoro - Sunawan Agung S. - Achmad Zunaidi - Arief Masdi - Sudadi Dyah Kusumawati - Hidayat Kusuma R.

Analogi di atas rasanya dapat

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAPHER Mulyanto - Dana Hadi Mujono Basuki - Bayu Segara KEUANGAN Ferry Iskandar - Sis Sabani Arfan Udi Winasis - Rachmat Apriansyah TATA USAHA DAN DISTRIBUSI Achmad Purwo Hardjanto - Ihsan Maulana Niken Ajeng Lestari - Eko Prasetyo Alamat Gedung Sutikno Slamet Lt. 11 Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3435 7505

uang yang tersisa. Rasanya tidak, kita hanya akan menerima nasihat bahwa kalau kita meminta uang jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan.

digunakan untuk melihat interaksi hubungan antara DJA dengan K/L. Sebagai “orang tua” yang harus menjaga sudah

anggaran selayaknya

pemerintah, DJA

dapat

membina semua K/L agar dapat merencanakan belanja nya dengan baik sehingga anggaran yang tersedia tidak menumpuk di akhir tahun. Rasanya Peraturan tentang reward and punishment kepada K/L atas penyerapan anggaran harus didukung penuh. Selain Reward and Punishment, kami juga menyajikan catatan tentang

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1.5 maksimal 5 hal. Artikel dapat dikirim ke www.wartaanggaran.yahoo.co.id Isi majalah tidak mencerminkan kebijakan Direktorat Jenderal Anggaran

4

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL yang mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004.

Warta anggaran | 21 Tahun 2011

Dalam hal PNBP, kami mencoba menyoal mengenai kepatuhan K/L dalam melaporkan PNBP nya. Semoga perencanaan anggaran K/L ke depan lebih baik lagi. Selamat menikmati sajian Majalah Warta Anggaran edisi 21.

LAPORAN UTAMA

Pembangunan Infrastruktur:

Anggaran, Capaian, dan Tantangan Oleh: Purwanto Jika memang peran infrastruktur penting, tentu negara-negara yang ingin memajukan perekonomiannya akan menginvestasikan sebagian (besar) dari anggarannya untuk membangun jalan jembatan yang memfasilitasi transportasi orang, bahan baku/mentah (raw materials), bahan antara/setengah jadi (intermediate goods), dan produk akhir (final products), dan menghubungkan antara pabrik dan daerah produksi dengan pasar; pelabuhan dan bandara untuk pengiriman barang-barang tersebut dari dan ke luar negeri (impor/ekspor) serta antar pulau (interland transportasion); jaringan listrik sejak dari pembangkitan hingga distribusi yang memungkinkan beroperasinya pabrik dan kantor, pelabuhan dan bandara; sedangkan pembangunan jaringan telekomunikasi umumnya lebih banyak dibiayai oleh sektor swasta.


5

LAPORAN UTAMA Infrastruktur adalah segala sesuatu sarana dasar yang dibutuhkan agar suatu perekonomian atau masyarakat dapat berfungsi. Dalam hal ini terdapat dua kelompok infrastruktur yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi mencakup semua struktur teknis yang mendukung perekonomian seperti jalan dan jembatan, air bersih, saluran limbah, pasokan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Fungsi infrastruktur ekonomi adalah memfasilitasi produksi dan distribusi barang dan jasa, seperti jalan yang memungkinkan pengangkutan bahan mentah ke pabrik, dan kemudian pengangkutan barang jadi ke pasar (Wikipedia). Infrastruktur ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap efisiensi usaha, terutama biaya logistik dan transportasi, serta biaya produksi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya saing, baik daya saing produk lokal/ domestik dalam berhadapan dengan produk luar negeri, maupun daya saing perekonomian dalam memperebutkan penanaman modal asing. Sementara itu infrastruktur sosial mencakup sarana kesehatan dan pendidikan. Selain itu, infrastruktur dapat pula dibedakan sebagai infrastruktur fisik dan non fisik. Infrastruktur fisik, disebut juga “hard” infrastructure adalah struktur fisik sarana dan prasarana yang dapat disentuh (tangible) seperti jalan-jembatan, pelabuhan, jaringan listrik; sedangkan infrastruktur dalam pengertian nonfisik mencakup infrastruktur yang tidak dapat disentuh (intangible) yang mendukung pembangunan dan beroperasinya infrastruktur fisik, seperti peraturan dan perundangan, sistem dan prosedur, serta mekanisme tatakelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembiayaan dan pengadaannya (Bhattacharyay 2009). Infrastruktur nonfisik juga, disebut juga sebagai “soft” infrastructure mencakup

6

sistem keuangan dan sistem hukum (Wikipedia). Pada perkembangannya kemudian, kata infrastruktur lebih sering dimaksudkan, termasuk dalam tulisan ini, sebagai infrastruktur ekonomi dan fisik. Mengingat fungsinya tersebut, peran infrastruktur dalam perekonomian sangatlah vital. Dari lintasan sejarah negaranegara yang kini disebut sebagai negara maju, serta negara-negara yang dijuluki the emerging markets dapat diambil pelajaran bahwa infrastruktur berperan fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Peran infrastruktur

yang sudah dibangun mulai 1876 semasa Dinasti Qing (Wikipedia). Berbagai hasil kajian (antara lain Aschauer 1989; World Bank 1994; Calderon dan Serven 2003; Estache 2006 dalam Sahoo, Dash, dan Nataraj 2010) membuktikan bahwa infrastruktur mempunyai peran penting dalam memajukan perekonomian, dan sebaliknya taraf perekonomian yang lebih tinggi berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur yang lebih berkualitas.

Namun demikian tulisan ini tidak mengasumsikan peran infrastruktur nonfisik dapat diabaikan. Dalam literatur mengenai pembangunan, Anggaran infrastruktur infrastruktur nonfisik juga berperan tersebut dialokasikan penting, sehingga dapat diibaratkan sebagian terbesar dalam sebagai “software”, sedangkan bentuk belanja (spending), infrastruktur fisik sebagai “hardware”, dan sebagian dalam bentuk dari sistem perekonomian. Dalam pemberian pinjaman/kredit, teori pertumbuhan, infrastruktur penyertaan modal pada nonfisik berperan dalam BUMN,serta penjaminan/ meningkatkan produktivitas tenaga kontijensi. kerja (pendidikan dan kesehatan), inovasi teknologi (pendidikan & penelitian dasar, sistem hukum, dalam perekonomian mulai populer khususnya terkait dengan hak paten/ antara lain sebagaimana terlihat dalam intellectual property), atau pembentukan sejarah Amerika Serikat saat dirintis dan kapital (sistem keuangan dan hukum, dibangunnya jaringan kereta api dan khususnya terkait dengan perlindungan telekomunikasi (pos dan telegram), pada properti dan perjanjian bisnis). Jika awal abad ke-20. infrastruktur fisik berpengaruh terhadap Melesatnya perkembangan ekonomi perekonomian jangka pendek (1-2 tahun), Jepang, Korea Selatan dan Singapura dari menengah (3-5 tahun), dan panjang (20 semula negara berkembang menjadi negara tahun atau lebih), maka infrastruktur maju, juga didukung oleh pembangunan nonfisik berpengaruh dalam jangka panjang. infrastruktur yang tidak tanggung-tanggung (WG Huff, 1995; Atkinson et al, 2009). Anggaran infrastruktur Untuk contoh paling mutakhir, pesatnya perkembangan ekonomi China juga Jika memang peran infrastruktur penting, difasilitasi oleh pembangunan jaringan tentu negara-negara yang ingin memajukan jalan-jembatan, pelabuhan, dan energi listrik perekonomiannya akan menginvestasikan secara massif di tahun 1980-an (Yoshimo sebagian (besar) dari anggarannya dan Nakahigashi 2000; Sahoo, 2010), yang untuk membangun jalan jembatan yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari memfasilitasi transportasi orang, bahan


LAPORAN UTAMA baku/mentah (raw materials), bahan antara/setengah jadi (intermediate goods), dan produk akhir (final products), dan menghubungkan antara pabrik dan daerah produksi dengan pasar; pelabuhan dan bandara untuk pengiriman barang-barang tersebut dari dan ke luar negeri (impor/ ekspor) serta antar pulau (interland transportasion); jaringan listrik sejak dari pembangkitan hingga distribusi yang memungkinkan beroperasinya pabrik dan kantor, pelabuhan dan bandara; sedangkan pembangunan jaringan telekomunikasi umumnya lebih banyak dibiayai oleh sektor swasta.

yang memadai, mereka bisa bekerjasama Dibandingkan dengan Produk Domestik dalam membangun infrastruktur, terutama Bruto (PDB), nilai dukungan tersebut setara infrastruktur yang bagi pihak swasta bisa dengan 0,9 persen dari PDB nominal 2005 mendatangkan keuntungan (profitable) (tidak disajikan dalam diagram). Dukungan dalam jangka panjang. Bentuk kerjasama anggaran tersebut diinvestasikan pada tersebut antara lain pemberian penjaminan berbagai proyek infrastruktur mencakup (guarantee, insurance), pinjaman, pembangunan dan perawatan jalanpenyertaan modal pada BUMN, atau jembatan, waduk dan berbagai bentuk public private partnership (PPP). Dalam penampungan air berikut jaringan irigasi, banyak hal, seringkali suatu infrastruktur pelabuhan kapal dan bandar udara, serta sangat dibutuhkan masyarakat dan jaringan listrik. perekonomian regional bahkan nasional, Nilai nominal dan riil dari dukungan APBN namun membutuhkan modal yang sangat tersebut meningkat setiap tahunnya, kecuali besar untuk pengadaannya sehingga sektor di tahun 2010 saat kenaikan anggaran swasta tidak berminat (terjadi apa yang infrastruktur tidak sebesar laju inflasi (lihat disebut sebagai market failure, ‘kegagalan Berbagai literatur ekonomi antara lain Diagram 2). Dalam tahun 2006, belanja pasar’), maka pemerintah dapat melakukan Rotner (1983), dan Aschauer (1989) infrastruktur naik pesat 111,6% menjadi intervensi dengan belanja APBN. dalam Yoshino & Nakahigashi (2000) Rp50,0 triliun (atau 7,5% dari Belanja Kemampuan pemerintah untuk menerima menemukan bahwa pemerintah berperan Negara, atau 1,5% dari PDB), sebagai pajak serta melakukan pinjaman domestik penting dalam mendorong pertumbuhan dampak dari penghematan subsidi energi dan internasional memungkinkannya untuk ekonomi, pengurangan pengangguran, yang sudah dilakukan pada tahun 2005. menerima pajak serta melakukan pinjaman berskala domestik dan internasional memungkinkannya untuk mendanai proyek infrastruktur dan pengentasan penduduk miskin Dalam tahun 2011, anggaran infrastruktur mendanai proyek infrastruktur berskala besar. besar. secara berkelanjutan, melalui intervensi naik 50% dari tahun sebelumnya Rp82,6 Berapa besar dana yang telah diinvestasikan Pemerintah Indonesia untuk infrastruktur? Seperti dalam bentuk belanja pembangunan Berapa besar dana yang telah diinvestasikan triliun menjadi Rp123,9 triliun (atau 10,1% disajikan dalam Diagram 1, pada tahun 2005 Pemerintah memberikan dukungan untuk infrastruktur infrastruktur. Pembangunan jalan sebesar dan Pemerintah Indonesia untuk infrastruktur? dari Belanja Negara, dan 1,8% dari PDB). Rp23,7 triliun (nilai tahun 2005), atau 4,6 persen dari total Belanja Negara 2005. jembatan non-tol, serta waduk dan sistem Seperti disajikan dalam Diagram 1, pada Dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai dukungan tersebut tersebut setara dengan 0,9 Anggaran infrastruktur dialokasikan irigasi (pertanian) merupakan contoh tahun Pemerintah persen dari PDB 2005 nominal 2005 (tidak memberikan disajikan dalam diagram). Dukungan anggaran tersebut sebagian terbesar dalam bentuk belanja diinvestasikan pada berbagai proyek infrastruktur utama dari infrastruktur sebagai barang dukungan untuk infrastruktur sebesarmencakup pembangunan dan perawatan jalan‐ (spending), dan sebagian dalam bentuk jembatan, waduk triliun dan berbagai bentuk penampungan public (public goods) yang pemakaiannya Rp23,7 (nilai tahun 2005), atau 4,6 air berikut jaringan irigasi, pelabuhan kapal pemberian pinjaman/kredit, penyertaan dan bandar udara, serta jaringan listrik. tidak dikenai biaya dan semua orang bisa persen dari total Belanja Negara 2005. Diagram 1 menggunakannya (non-excludable). Sementara infrastruktur seperti jalan Anggaran Infrastruktur, tol, telepon, listrik, gas, dan internet, Nominal, triliun Rp (skala kiri), yang penggunanya harus membayar dan % thdp Belanja Negara (skala kanan) dengan tarif tertentu (excludable), 14.0 140.0 123.9 pengadaan dan pengelolaannya 12.0 120.0 10.1 dapat dilakukan sepenuhnya oleh 82.6 10.0 100.0 8.4 7.5 7.1 7.1 sektor swasta. Sektor swasta dapat 8.0 80.0 78.9 melakukan investasi dalam proyek 4.6 7.8 6.0 60.0 70.0 infrastruktur yang menjanjikan profit 4.0 40.0 54.0 50.0 berkelanjutan, dengan dana dari 2.0 20.0 23.7 berbagai sumber seperti modal ‐ ‐ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 sendiri, pinjaman, atau patungan. Anggaran Infrastruktur (triliun) % thdp Belanja Negara (skala kanan) Dalam situasi di mana pemerintah dan sektor swasta masing-masing tidak memiliki anggaran atau modal Sumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, DJA‐KemKeuangan, 22 Februari 2011

Nilai nominal dan riil dari dukungan APBN tersebut meningkat setiap tahunnya, kecuali di tahun 2010 saat kenaikan anggaran infrastruktur tidak sebesar laju inflasi (lihat Diagram 2). Dalam tahun Warta anggaran | 21 Tahun 2011 2006, belanja infrastruktur naik pesat 111,6% menjadi Rp50,0 triliun (atau 7,5% dari Belanja Negara, atau 1,5% dari PDB), sebagai dampak dari penghematan subsidi energi yang sudah dilakukan pada tahun 2005. Dalam tahun 2011, anggaran infrastruktur naik 50% dari tahun sebelumnya Rp82,6

7

LAPORAN UTAMA Diagram 2

public private partnership (PPP).

Sementara itu, dukungan pemerintah dalam bentuk investasi juga terlihat semakin besar. 120.0 Investasi tersebut dilaksanakan dalam 100.0 bentuk suntikan modal untuk PT Sarana 80.0 Multi Infrastruktur (PT SMI), yang khusus 50.0 60.0 didirikan dalam tahun 2009 dalam rangka 34.7 29.8 40.0 mempercepat pembangunan infrastruktur 12.6 serta bersinergi dengan pihak ketiga, 20.0 7.8 4.7 17.1 11.1 7.0 6.6 6.6 5.3 baik swasta, pemerintah daerah, BUMN, 2.8 0.0 maupun organisasi multilateral. PT SMI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 merupakan suatu holding company dan Kenaikan Angg. Infrastruktur (%) Inflasi (yoy) Kenaikan Anggaran Infrastruktur & Inflasi telah mendirikan anak perusahaan yaitu 111.6 120.0 PT Indonesia Infrastructure Finance (PT pada tersebut BUMN,serta penjaminan/ pemerintah dalam bentuk penjaminan Anggaran modal infrastruktur dialokasikan sebagian terbesar dalam bentuk belanja &(spending), IIF) pada tahun 2010, berpatungan dengan 100.0 kontijensi. Sebagaimana disajikan dalam kontijensi penyertaan (land capping,modal kontijensi dan sebagian dalam bentuk pemberian pinjaman/kredit, pada PLN BUMN,serta ADB, International Finance Corporation penjaminan/kontijensi. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 1, anggaran infrastruktur dalam bentuk 80.0 PDAM), investasi pemerintah, serta Tabel 1, anggaran infrastruktur dalam dan (IFC), dan DEG-Badan Investasi dan belanja (spending ) adalah sebesar Rp115,1 triliun, atau 93% dari total anggaran infrastruktur dalam bentuk belanja (spending) adalah sebesar pinjaman dan kredit. Dengan penjaminan, 50.0 60.0 Jerman. PT IIF merupakan tahun 2011 (APBN) sebesar Rp123,8 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja infrastruktur Pembangunan yang Rp115,1 triliun, atau 93% dari total anggaran dana akan34.7 dikeluarkan hanya jika resiko 29.8service 40.0kementerian/lembaga seperti public dikelola oleh kementerian/lembaga , dan belanja non perusahaan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dalam tahun 2011 (APBN) yang telah diperhitungkan (kenaikan harga obligation (PSO) kepada PT KAI dan PT Pelni, DAK Infrastruktur, dan Tambahan Otonomi Khusus 12.6 infrastruktur. 20.0 BUMN 7.8 benar4.7 17.1 gagal bayar/default) sebesar Rp123,8 triliun. Belanja tersebut tanah, Infrastruktur, pengembangan Sabang dan Batam. Dalam Diagram 3 disajikan perkembangan total 11.1 7.0 6.6 6.6 5.3 2.8 Selain mencakup kementerian/lembaga, belanja infrastruktur yang benar terjadi.Tabel Guna 2 mengelola penjaminan 0.0 dalam belanja infrastruktur sementara ditampilkan data lebih rinci itu, dukungan untuk pembangunan 2005 2006 mendirikan 2007 2009 2010dilakukan 2011 pemerintah juga dikelola oleh kementerian/lembaga , dan ini, pemerintah telah PT2008 infrastruktur mengenai anggaran infrastruktur di luar belanja kementerian/lembaga. dengan membentuk suatu unit di belanja non kementerian/lembaga seperti Penjamin Infrastruktur Indonesia/Indonesia Kenaikan Angg. Infrastruktur (%) Inflasi (yoy) Tabel 1 Kementerian Keuangan, yaitu Pusat public service obligation (PSO) kepada PT Infrastructure Guarantee Funda (PT PII/IIGF) Komponen Anggaran Infrastruktur Investasi Pemerintah (PIP) pada tahun KAI dan PT Pelni, DAK Infrastruktur, dan yang fungsinya adalah menangani proses (triliun rupiah) Anggaran infrastruktur tersebut dialokasikan sebagian terbesar dalam bentuk belanja (spending), 2007 dan sejak tahun 2009 telah berstatus Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur, penjaminan bagi kewajiban finanasial sektor dan pinjaman/kredit, penyertaan modal pada BUMN,serta 2005 sebagian 2006 dalam 2007 bentuk 2008 pemberian 2009 2010 2011 sebagai instansi badan layanan umum pengembangan Sabang dan Batam. Dalam publik (kementerian, BUMN, dan pemda) APBN penjaminan/kontijensi. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 1, anggaran infrastruktur dalam bentuk Diagram 3 disajikan perkembangan kontrak konsesi Belanja Infrastruktur: 23,5totalspending 47,8dalam) adalah sebesar Rp115,1 triliun, atau 93% dari total anggaran infrastruktur dalam 51,7 68,0kerjasama 76,2 atau 65,4 115,1 (BLU). PIP juga berfungsi sebagai pengelola belanja ( ‐ belanja Belanja K/L 21,4 42,2 45,1 65,7 105,1 Rekening Induk Dana Investasi dan penilai infrastruktur kementerian/lembaga, dengan sektor59,4 swasta. PTtriliun. PII 57,6 diharapkan tahun 2011 (APBN) sebesar Rp123,8 Belanja tersebut mencakup belanja infrastruktur yang ‐ Belanja Non K/L 2,2 5,6 6,6 8,6 10,6 7,8 9,9 kelayakan, manajemen resiko, divestasi, sementara dalam Tabel 2 ditampilkan data dapat menunjang masuknya pendanaan dari oleh , dan 13,8 belanja non Pemberian Pinjaman/Kredit dikelola 0,1 2,3 kementerian/lembaga 2,3 1,8 1,3 5,3 kementerian/lembaga seperti public service pengembangan instrumen, Otonomi pengendalian, lebih rinci mengenai anggaran infrastruktur swasta untuk pembangunan infrastruktur di obligation (PSO) kepada PT KAI dan PT Pelni, DAK Infrastruktur, dan Tambahan Khusus Penyertaan Modal ‐ ‐ ‐ 1,0 1,0 2,0 1,5 pembiayaan, dan masalah hukum dan di luar belanja kementerian/lembaga. Indonesia melalui peningkatan kelayakan Infrastruktur, Batam. Dalam Penjaminan & Kontijensi ‐ ‐ pengembangan ‐ 0,3 Sabang 0,4 dan 1,4 1,9 Diagram 3 disajikan perkembangan total Anggaran Infrastruktur 23,7 infrastruktur 50,0 78,9 proyek-proyek 82,6 123,8 perjanjian investasi Pemerintah Pusat.rinci belanja sementara dalam Tabel 2 ditampilkan data lebih kredit54,0 kementerian/lembaga, dan 71,0 kualitas Dalam Diagram 3 terlihat bahwa Catatan: 2005‐2010 adalah data realisasi; sumber Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, DJ, diolah. mengenai anggaran infrastruktur di luar belanja kementerian/lembaga. Dengan fungsi tersebut, PIP melakukan infrastruktur yang menggunakan skim Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Tabel 1 Dalam Diagram 3 terlihat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Komponen Anggaran Infrastruktur dan Kementerian ESDM dan Kementerian ESDM merupakan tiga kementerian yang menerima alokasi anggaran belanja (triliun rupiah) merupakan tiga dengan kementerian infrastruktur terbesar, total yang pagu 90,7 persen dari total pagu belanja infrastruktur menerima alokasi anggaran kementerian/lembaga dalam tahun belanja 2011. Dalam peran dana alokasi 2006 khusus 2007 (DAK) 2008 2009 2010 2011 Tabel 2, terlihat 2005 infrastruktur yang semakin besar. Selain infrastruktur terbesar, dengan totalitu, menarik pula untuk dicermati, dukungan pemerintah APBN dalam bentuk penjaminan & kontijensi ( land capping , kontijensi PLN dan PDAM), investasi 23,5 47,8 51,7 68,0 76,2 65,4 115,1 pagu 90,7 persen dari total pagu Belanja Infrastruktur: ‐ Belanja K/L 21,4 42,2 45,1 59,4 65,7 57,6 105,1 belanja infrastruktur kementerian/ 4 ‐ Belanja Non K/L 2,2 5,6 6,6 8,6 10,6 7,8 9,9 lembaga dalam tahun 2011. Dalam Pemberian Pinjaman/Kredit 0,1 2,3 2,3 1,8 1,3 13,8 5,3 Tabel 2, terlihat peran dana alokasi Penyertaan Modal ‐ ‐ ‐ 1,0 1,0 2,0 1,5 khusus (DAK) infrastruktur yang Penjaminan & Kontijensi ‐ ‐ ‐ 0,3 0,4 1,4 1,9 Anggaran Infrastruktur 23,7 50,0 54,0 71,0 78,9 82,6 123,8 semakin besar. Selain itu, menarik Catatan: 2005‐2010 adalah data realisasi; sumber Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, DJ, diolah. pula untuk dicermati, dukungan Kenaikan Anggaran Infrastruktur & Inflasi 111.6

8

Dalam Diagram Warta anggaran | 21 Tahun 2011 3 terlihat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM merupakan tiga kementerian yang menerima alokasi anggaran belanja infrastruktur terbesar, dengan total pagu 90,7 persen dari total pagu belanja infrastruktur

berfungsi sebagai pengelola Rekening Induk Dana Investasi dan penilai kelayakan, manajemen resiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat. Dengan fungsi tersebut, PIP melakukan penilaian kelayakan terhadap proyek‐proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Selain itu, PIP juga dapat melakukan investasi selain di sektor infrastruktur. Diagram 3

2011 (APBN)

57.96

32.11 22.11 15.42

15.30 5.53

3.45 2.20

0.81 2.76 0.91 0.24

1.29 0.64

1.16 0.51

‐ 0.29

Sumber: Buku Saku APBN, Feb 2011

penilaian kelayakan terhadap proyekproyek infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Selain itu, PIP juga dapat melakukan investasi selain di sektor infrastruktur. Dibandingkan dengan anggaran fungsi pendidikan yang sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara, anggaran infrastruktur dalam tahun 2011 adalah sekitar setengah dari belanja fungsi pendidikan.

Capaian Pembangunan Infrastruktur Selain besaran anggaran, yang juga penting adalah desain (grand design) dari program dan kegiatan yang didanai dengan alokasi anggaran tersebut. Hal ini mengingat besaran dana yang sama dapat digunakan untuk berbagai alternatif program dan kegiatan. Hanya ketika program dan kegiatan yang dipilih adalah yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasasaran,

Tabel 2 Anggaran Infrastruktur Non‐Belanja K/L (triliun Rp)

barulah dapat dinyatakan bahwa anggaran yang besar tersebut telah digunakan secara bertanggungjawab (accountable). Merupakan sebuah pertanyaan yang menarik untuk dikaji, apakah belanja infrastruktur dalam APBN telah digunakan untuk mendanai program/kegiatan/proyek infrastruktur yang paling efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing?

Anggaran Infrastruktur dalam Bentuk Belanja K/L (triliun Rp) 2010 (Real)

2010 (Real)

2011 (APBN)

1

Resiko kenaikan harga tanah (land capping)

0,35

0,89

2

Investasi Pemerintah

3,61

4,57

3

PMN

2,00

1,50

4

PSO

0,37

1,88

5

Kredit rumah (KPRSH & Rusunami)

0,42

0,70

6

DAK

4,49

6,05

7

Tambahan Otonomi

1,40

1,40

8

Dana Kontijensi PLN

1,00

0,89

9

Dana Kontijensi PDAM

‐

0,15

10 Pinjaman ke PLN

7,50

‐

11 Dana bergulir pengadaan tanah

2,30

‐

12 Pengembangan Kawasan Free Trade Sabang

0,42

0,39

13 Pengembangan Otoritas Batam

0,14

0,14

‐

0,16

14

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)

Total Non Belanja K/L (Triliun Rp)

25,01 18,72

Sumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, DJA Edisi Februari 2011

LAPORAN UTAMA

Dalam Tabel 3, disajikan stok beberapa infrastruktur di Indonesia sampai dengan 2010. Jalan nasional yang telah dibangun mencapai 38.569,49 km, sedangkan 5 panjang rel kereta api mencapai 4.818,9 km. Pertanyaan yang menarik terkait dengan data ini antara lain adalah berapa kilometerkah yang dianggap memadai? Ini penting untuk memperoleh makna dari panjang jalan atau panjang rel KA yang telah dibangun tersebut. Dibandingkan dengan panjang pantai Indonesia sejauh 95.181 Km (PBB, 2008), berarti panjang jalan nasional tersebut adalah sekitar 40 persen dari jalan yang perlu dibangun agar seluruh wilayah/pulau mempunyai akses jalan (asumsi: pulau-pulau yang terlalu kecil untuk dibangun jalan tidak diperhitungkan). Namun, apakah pembandingan/rasio seperti demikian dapat digunakan untuk mengukur kecukupan penyediaan jalan? Adakah standar mengenai kecukupan infrastruktur di suatu negara? Untunglah, Bank Dunia telah mengembangkan Indikator Pembangunan Dunia (World Development Indicators/WDI) untuk membandingkan tingkat pembangunan antarnegara. Beberapa indikator diantaranya berkaitan dengan infrastruktur, salah satu diantaranya yang terkait dengan jalan adalah road density, yaitu rasio antara total panjang jaringan jalan (road network) terhadap luas wilayah (km jalan per km persegi luas wilayah). Jaringan jalan tersebut mencakup jalan nasional, propinsi,

Dibandingkan dengan anggaran fungsi pendidikan yang sekurang‐kurangnya 20% dari belanja negara, anggaran infrastruktur dalam tahun 2011 adalah sekitar setengah dari belanja Wartafungsi anggaran pendidikan.

Capaian Pembangunan Infrastruktur

| 21 Tahun 2011

9

telah dibangun tersebut. Dibandingkan dengan panjang pantai Indonesia sejauh 95.181 Km Tabel 3 Beberapa Capaian Pembangunan Infrastruktur 008), berarti panjang jalan nasional tersebut adalah sekitar 40 persen dari jalan yang perlu Infrastruktur Capaian s/d 2009 n agar seluruh wilayah/pulau mempunyai akses jalan (asumsi: pulau‐pulau yang terlalu kecil Jalan nasional 38.569,49 Km LAPORAN UTAMA bangun jalan tidak diperhitungkan).

Jembatan 17.964 Buah k a p i t a berbagai model/skim kerjasama. Pemerintah Panjang rel KA 4.818,90 Km Tabel 3 ( k w h / juga telah membentuk beberapa wahana Bandar udara 190 Buah Beberapa Capaian Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan 644 Buah c a p i t a ) . untuk mempercepat (debotlenecking) Infrastruktur Capaian s/d 2009 (Lihat pembangunan infrastruktur, seperti PT SMI Jalan nasional 38.569,49 Sumber: Kompas Km Diagram 4, dan PT IIF dan PT PII. Lembaga-lembaga Jembatan 17.964 Buah Namun, apakah pembandingan/rasio seperti demikian dapat digunakan untuk menguk 5, 6mengenai dan 7). keuangan internasional dan negaradi seperti Panjang rel KA 4.818,90 Km penyediaan jalan? Adakah standar kecukupan infrastruktur suatu negara China juga telah banyak yang berminat Bandar udara Bank Dunia 190 telah Buah mengembangkan Indikator Pembangunan Dunia (World untuk memberikan bantuan antarnegara. pendanaan dan Beber Pelabuhan 644untuk Buah membandingkan tingkat Indicators/WDI) pembangunan teknis dalam pembangunan infrastruktur di Sumber: Kompas diantaranya berkaitan dengan infrastruktur, salah satu diantaranya yang terkait denga Indonesia. Kesulitannya justrunetwork dalam hal road density, yaitu rasio antara total panjang jaringan jalan (road ) terhadap kabupaten/kota dan pedesaan. apakah pembandingan/rasio seperti demikian dapat digunakan untuk mengukur kecukupan (km jalan per km persegi luas wilayah). Jaringan tersebut mencakup jalan nasio regulasijalan dan implementasinya. Tabel standar terlihat, dalam hal kepadatan/ aan jalan? Dari Adakah mengenai kecukupan Tantangan infrastruktur di suatu negara? Untunglah, kabupaten/kota dan pedesaan. kerapatan jalan dibandingkanIndikator luas wilayahPembangunan Dunia (World Development Dunia telah mengembangkan Sejak krisis Tabel 4 (daratan), Indonesia menduduki ranking pembangunan ke rs/WDI) untuk membandingkan tingkat antarnegara. Beberapa indikator ekonomi 1998, Ranking Kepadatan Jalan (Road Density/RD) 91 (dari 134 negara), dengan RD sebesar nya berkaitan dengan infrastruktur, salah satu diantaranya yang terkait dengan jalan adalah pembangunan 2 20rasio km jalan per kmtotal wilayah. Hal ini memang nsity, yaitu antara panjang jaringan jalan ( road network ) terhadap luas wilayah Road Density infrastruktur Ranking Negara dipengaruhi oleh luas wilayah daratan (km/km2 ) n per km persegi luas wilayah). Jaringan jalan tersebut jalan nasional, propinsi, b e r k u mencakup rang 8 Singapore 471,68 Indonesia yang jauh lebih luas dibandingkan en/kota dan pedesaan. drastis dan 57 Phillipine 67 dengan negara-negara tetangga di Asia hingga kinipun 58 Brunei 63 Tabel 4 Tenggara. Dengan wilayah daratan yang berjalan lambat, 64 Vietnam 48,61 Ranking Kepadatan Jalan (Road Density/RD) lebih luas tentu perlu dibangun jalan yang terlebih bila 71 China 36,02 lebih panjang, dan tentunya diperlukan d i bRoad Density andingkan 72 Thailand 35,24 anggaran Ranking yang lebih Negara besar. Sebagai 87 Cambodia 22 d e (km/km n g a 2n ) perbandingan, China (mainland China) dari Wikipedia). Selain beberapa indikator berkaitan dengan jalan raya, seperti rasio panjang jalan 91 Indonesia 20 negar a-negar a 8 Singapore 471,68 dengan luas wilayah daratan 9.596.960yang diaspal dibandingkan keseluruhan jalan, dalam WDI juga disiapkan data mengenai infrastruktur km2 Sumber: World Development Indicators‐Infrastructure s e k a w a s a n . 67 57 Phillipine lain seperti ketersediaan air bersih di perkotaan dan pedesaan (diukur dengan persentase penduduk atau sekitar lima kali luas daratan Indonesia M eterlihat, n a r i k n y dalam a , 63 hal kepadatan/kerapatan jalan dibandingkan luas wilay 58 Brunei Dari Tabel yang mempunyai akses ke air bersih seperti PAM maupun sumber lain seperti sumur penduduk, 1.919.440 km2, memiliki RD sebesar 36,02 persoalannya bukan pada ketersediaan 64 Vietnam Indonesia 48,61 Menurut Wakildengan Presiden Boediono menduduki ranking ke 91 (dari negara), RD sebesar 20 km sumur bor, dan penampungan air); kuantitas lalu 134 lintas petikemas dari pelabuhan ke transportasi km. Sedangkan India, dengan luas wilayah dana, karena saat ini justru telah tersedia 71 China wilayah. 36,02 daratan Hal dan sebaliknya/ Container Port Traffic (diukur dalam jumlah petikemas setara ukuran 20 ja ini memang dipengaruhi oleh luas wilayah daratan yang (Tempo, 10/3/2011) ada tiga Indonesia faktor yang sekitar 1,5 kali luas Indonesia, memiliki berbagai alternatif kaki), atau konsumsi listrik per kapita (kwh/capita). (Lihat Diagram 4, 5, 6 dan 7). 72 Thailand dibandingkan dengan negara‐negara tetangga di Asia Tenggara. Dengan wilayah darat 35,24pembiayaan, baik dari menyebabkan kemacetan pembangunan RD yang jauh lebih besar yaitu 1.001 km/ pasar22 modal/obligasi, dan panjang, luas tentu perbankan, perlu dibangun jalan yang lebih dan tentunya diperlukan anggar 87 Cambodia infrastruktur. Pertama, masalah pembebasan km2; menduduki ranking ke-3 di dunia kerjasama bilateral20 serta multilateral, serta besar. Sebagai perbandingan, China (mainland China) dengan luas wilayah 91 Indonesia lahan, yang tidak mudah dilakukan karenadaratan 9 dalam hal RD (sumber data luas wilayah 2 atau sekitar lima kali luas daratan Indonesia Diagram 4 1.919.440 km , memiliki RD sebes Sumber: World Development Indicators‐Infrastructure dari Wikipedia). Selain beberapa Sedangkan indikator India, dengan luas wilayah sekitar 1,5 kali luas Indonesia, memiliki RD ya 2 berkaitan dengan jalan raya, seperti rasio jalan dibandingkan bel terlihat, dalam hal kepadatan/kerapatan luas wilayah (daratan), besar yaitu 1.001 km/km ; menduduki ranking ke‐3 di dunia dalam hal RD (sumber dat Persentase Penduduk Kota yang Memiliki Akses panjang jalan yang diaspal ia menduduki ranking ke 91 (dari dibandingkan 134 negara), dengan RD sebesar 20 km ke Sarana Air Bersih jalan per km2 keseluruhandipengaruhi jalan, dalamoleh WDI juga Hal ini memang luas wilayah daratan Indonesia yang jauh lebih luas 100 disiapkan data mengenai infrastruktur lain ngkan dengan negara‐negara tetangga di Asia Tenggara. Dengan wilayah daratan yang lebih seperti ketersediaan air bersih perkotaan dan tentunya tu perlu dibangun jalan yang lebih dipanjang, diperlukan anggaran yang lebih 95 dan pedesaan (diukur dengan persentase ebagai perbandingan, China (mainland China) dengan luas wilayah daratan 9.596.960 km2 92 90 2 yang mempunyai akses ke1.919.440 air kitar lima penduduk kali luas daratan Indonesia km , memiliki RD sebesar 36,02 89 90 km. bersih seperti PAM maupun sumber lain an India, dengan luas wilayah sekitar 1,5 kali luas Indonesia, memiliki RD yang jauh lebih 85 seperti sumur penduduk, sumur bor, dan itu 1.001 km/km2; menduduki ranking ke‐3 di dunia dalam hal RD (sumber data luas wilayah penampungan air); kuantitas lalu lintas 80 7 petikemas dari pelabuhan ke transportasi 1990 2000 2008 daratan dan sebaliknya/Container Port Traffic Indonesia Malaysia Thailand China East Asia & Pacific * Lower middle income (diukur dalam jumlah petikemas setara ukuran 20 kaki), atau konsumsi listrik per Sumber: World Development Indicators

10


Diagram 5 Persentase Penduduk Desa yang Memiliki Akses ke Sarana Air Bersih

1990 Indonesia China

2000

2008

Malaysia East Asia & Pacific *

Thailand Lower middle income

LAPORAN UTAMA

Sumber: World Development Indicators

Diagram 5

listrik 10.000 MW, untuk sekedar menyebut beberapa contoh.

Persentase Penduduk Desa yang Memiliki Akses ke Sarana Air Bersih

Dalam tahun 2011 ini, dukungan swasta, BUMN, lembaga keuangan internasional dan beberapa negara sahabat (G to G) 71 telah menyatakan siap untuk memberikan dukungan pendanaan, dan tentunya tenaga ahli. Namun apakah Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan tersebut, tentu 2008 tergantung apakah Indonesia mampu Thailand mengatasi kendala-kendala yang disebut Lower middle income Diagram 6 Wakil Presiden tersebut di atas.

100 75 50

62

67

1990

2000

25 0

Indonesia China

Malaysia East Asia & Pacific *

antara lain akibat dari iklim demokratis dan desentralisasi yang membuat proses pembebasan lahan ikut terhambat. Kedua, anggaran infrastruktur publik saat ini lebih terfokus pada perawatan. Hal ini menggambarkan adanya masalah dalam pemanfaatan anggaran. Faktor terakhir adalah kelemahan koordinasi di kalangan pemerintah. Koordinasi ini menjadi penting dan mendesak mengingat beberapa pembangunan infrastruktur melintasi lebih dari satu kabupaten dan bahkan lebih dari satu propinsi, yang tentunya memerlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah, dan juga antarkementerian lembaga. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah (i) menyiapkan rancangan undang-undang mengenai pembebasan lahan yang akan segera dibahas bersama DPR, (ii) memperbaiki koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pencairan, (iii) memperbaiki/menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan ditetapkannya Perpres 54/2010; (iv) mendesain dan memprioritaskan proyek infrastruktur yang strategis antara lain Domestic Connectivity, pengintegrasian pengelolaan transportasi Jabodetabek, pembangunan rel kereta api JakartaBandara Soekarno-Hatta, dan perluasan pelabuhan Tanjung Priok, dan pembangunan

Diagram 6 Jumlah Lalu Lintas Kontainer Pelabuhan/ Container Port Traffic 8 (TEUs) di 5 Negara Asean Jumlah Lalu Lintas Kontainer Pelabuhan/ Container Port Traffic 30,250,000 (TEUs) di 5 Negara Asean 25,866,400

30,250,000 25,250,000

25,866,400

25,250,000 20,250,000

15,843,486

20,250,000 15,250,000

15,843,486

15,250,000 10,250,000 10,250,000 5,250,000 5,250,000 250,000

3,797,948

3,797,948 2000 250,000 Indonesia Thailand 2000 Indonesia Thailand

5,503,176

6,394,190

5,503,176

6,394,190

2005 Malaysia 2005 Malaysia

Vietnam Vietnam

2009 Singapura 2009 Singapura

TEUs: twenty‐feet Equivalent Units

TEUs: twenty‐feet Equivalent Units

Diagram 7 Diagram 7

Konsumsi Listrik (Kwh/capita) Konsumsi Listrik (Kwh/capita)

4000

3,489.9

4000 3000

3,489.9 2,455.2

3000 2000

2,455.2

2000 1000

799.3

1000 0 0

591.2 799.3 1980

1990

Indonesia 1970 1980 Vietnam Indonesia Lower & middle income Vietnam Lower & middle income

1970

Malaysia 1990 China Malaysia China

2000

591.2 2008

Thailand 2000 2008 East Asia & Pacific * Thailand East Asia & Pacific *


11 9

LAPORAN UTAMA

Inisiatif Baru Oleh Achmad Zunaidi

Jenis inisiatif baru yang terakhir adalah percepatan pencapaian target. Inisiatif baru jenis ini merupakan penambahan target baru yang menambah output pada tahun yang direncanakan karena percepatan pencapaian target (yang diambil dari target tahun yang akan datang, bisa 1 atau 2 tahun).

12 Warta anggaran | 21 Tahun 2011

LAPORAN UTAMA (on top), dari realokasi anggaran, atau Jenis yang kedua adalah penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun kombinasi keduanya. Tambahan anggaran volume target. Penambahan volume 2010 tetang RKA-K/L mendefinisikan Inisiatif (on top) merupakan tambahan alokasi target yang menyebabkan dibutuhkan Baru sebagai usulan tambahan rencana yang dapat berupa Rupiah Murni, Pinjaman penambahan anggaran yang diakibatkan kinerja selain yang telah dicantumkan dalam atau Hibah. Penambahan anggaran ini akan oleh perubahan kebijakan, baik kebijakan prakiraan maju, baik berupa program, menyebabkan bertambahnya anggaran yang ada pada kegiatan prioritas nasional, kegiatan, keluaran, dan/atau komponen. baseline. prioritas bidang, atau prioritas K/L. Selanjutnya definisi tersebut dijabarkan Misal Kementerian Pekerjaan Umum lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sumber pendanaan yang berasal dari melaksanakan pembangunan jalan pada Perencanaan Pembangunan Nasional/ realokasi anggaran didapat dari realokasi tahun 2011 sepanjang 50 km dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan tahun yang direncanakan atau realokasi volume prakiraan maju: tahun 2012 Nasional Nomor 1 tahun 2011 tentang antar tahun. Realokasi tahun yang sepanjang 100 km; dan tahun 2013 Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru: “Inisiatif direncanakan merupakan realokasi dengan sepanjang 150 km. Saat penyusunan Baru adalah kebijakan baru atau perubahan mengambil anggaran dari program/ anggaran tahun 2012, ada perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan kegiatan lain pada tahun yang direncanakan, kebijakan yang menyebabkan perubahan adanya konsekuensi anggaran, baik pada tanpa mengubah total anggaran tahun (mengalami penambahan) volume target anggaran baseline maupun anggaran direncanakan. Syaratnya target program/ menjadi 120 km. Penambahan volume ke depan. Inisiatif baru dapat berupa kegiatan yang direalokasi tidak boleh sebanyak 20 km (semula 100 km menjadi penambahan program (priority focus)/ berubah. Sedangkan realokasi antar tahun 120 km) diklasifikasikan sebagai inisiatif outcome/kegiatan/output baru, penambahan dilakukan dengan mengambil anggaran baru yang diajukan oleh Kementerian volume target, atau percepatan pencapaian program yang sama di tahun selanjutnya. Pekerjaan target.” perubahan angka dasar (baseline). Misalnya Y pada Umum. Tahun 2011 memiliki 3 Unit Eselon Namun syaratnya adalah targetKementerian jangka I dan melaksanakan 3 program (Program A, B, dan C). Pada tahun 2012yang terjadi reorganisasi menengah tidak berubah. Pendanaan ini Jenis inisiatif baru terakhir adalah pada Adanya mekanisme Inisiatif Baru Kementerian digunakan A yang berakibat adanyausulan penambahan (satu) Unit Eselon Itarget. dengan melaksanakan untuk mendanai Inisiatif 1percepatan pencapaian Inisiatif baru merupakan penguatan penerapan suatu program baru (Program D). Program D ini diklasifikasikan sebagai inisiatif baru Baru jenis Percepatan Pencapaian Target. jenis ini merupakan penambahan (sebelumnya target pendekatan KPJM. KPJM adalah pendekatan ada) termasuk kegiatan dan output yang dihasilkanbaru padayang tahun 2012. output pada tahun menambah yang digunakan oleh pembuat tidak kebijakan direncanakan karena percepatan dimaksudkan untuk memotret implikasi Jenis yang kedua adalah penambahan volumeyang target. Penambahan volume target yang pencapaian target (yang diambil dari baik kebijakan yang disusun dan ditetapkan saat menyebabkan dibutuhkan penambahan anggaran yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan, Ruang Lingkup Inisiatif Baru tahunbidang, yang akan 1 Misal ini terhadap besaran anggaran kebijakan yang akan yang ada pada kegiatan prioritas nasional, target prioritas atau datang, prioritasbisaK/L. Ruang lingkup baru pembangunan dapat atau 2jalan tahun). Penambahan target output 50 km ditimbulkan pada tahun-tahun Kementerian anggaran Pekerjaan Umuminisiatif melaksanakan pada tahun 2011 sepanjang dikelompokkan menjadi tiga jenis. yang disebabkan olehtahun perubahan berikutnya. Untuk sebuah kebijakan akan dengan volume prakiraan maju: tahun 2012Jenis sepanjang 100 km; dan 2013 kebijakan sepanjangbaik 150 km. pertama adalah program baru, kegiatan untuk kegiatan yang prioritas nasional, prioritas dihitung anggaran beserta perhitungan Saat penyusunan anggaran tahun 2012, ada perubahan kebijakan menyebabkan perubahan baru, atau output baru. target Inisiatif baru jenis120 bidang maupun prioritas namun20 km biaya prakiraan maju-nya dalam jangka penambahan) (mengalami volume menjadi km. Penambahan volumeK/L, sebanyak dapat terjadi apabila ada kebijakan baru percepatan pencapaian target tidak boleh oleh waktu 3 tahun ke depan. Angka(semula prakiraan 100 inikm menjadi 120 km) diklasifikasikan sebagai inisiatif baru yang diajukan atau perubahan kebijakan yang sedang mengubah pagu anggaran baseline jangka maju tersebut merupakan angka dasar Kementerian Pekerjaan Umum. berlangsung (existing) yang berakibat menengah. Sebagai contoh, Kementerian (baseline) dalam rangka pengalokasian Jenis inisiatif baru yang terakhir adalah percepatan pencapaian target. Inisiatif baru jenis ini perubahan angka dasar (baseline). Misalnya Pendidikan Nasional memberikan Bantuan anggaran tahun yang direncanakan. Angka merupakan penambahan target baru yang menambah output pada tahun yang direncanakan karena Kementerian Y pada Tahun 2011 memiliki 3 Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun dasar tersebut selanjutnya disesuikan percepatan pencapaian target (yang diambil dari target tahun yang akan datang, bisa 1 atau 2 tahun). Unit Eselon I dan melaksanakan 3 program 2011 kepada 1000 siswa dengan volume dengan parameter. Angka dasar yang telah Penambahan target output disebabkan oleh perubahan kebijakan baik untuk kegiatan prioritas (Program A, B, dan C). Pada tahun 2012 prakiraan maju: Tahun 2012 sebanyak 1200 disesuaikan tersebut ditambah dengan nasional, prioritas maupunpada prioritas K/L, namun percepatan pencapaian target tidak boleh terjadi bidang reorganisasi Kementerian siswa; dan Tahun 2013 sebanyak 1500 inisiatif baru menjadi anggaran tahun yang mengubah pagu anggaran jangka menengah. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan A yang berakibatbaseline adanya penambahan 1 siswa (baseline 2011-2014 sebanyak 5000 direncanakan. Jika tidak ada kebijakan Nasional memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun 2011 kepada 1000 siswa (satu) Unit Eselon I dengan melaksanakan siswa). Saat penyusunan anggaran tahun baru, maka prakiraan maju tersebut akan dengan volume prakiraan maju: Tahun 2012 sebanyak 1200 siswa; Tahun 2013 sebanyak 1500 suatu program baru (Program D). Program 2012 terjadi dan perubahan kebijakan yang ditetapkan sebagai alokasi anggaran K/L siswa (baseline 2011-2014 sebanyak siswa). penyusunan anggaran 2012 terjadi D ini diklasifikasikan sebagai5000 inisiatif baru Saat mengharuskan percepatantahun pencapaian pada tahun berikutnya. perubahan kebijakan yang mengharuskan percepatan pencapaian target pemberian BOS (sebelumnya tidak ada) termasuk kegiatan target pemberian BOS dengan perubahandengan perubahan berikut: Mekanisme Inisiatif Baru mengatur tata sebagai dan output yang dihasilkan pada tahun sebagai berikut: cara apabila ada kebijakan baru yang belum 2012. masuk dalam perencanaan yang ada. Tahun Setiap K/L dapat mengajukan inisiatif 2011 2012 2013 2014 Uraian baru sesuai dengan ketersediaan (Sebelumnya) (Tahun yang (Prakiraan Maju 1) (Prakiraan Maju 2) direncanakan ruang fiskal untuk mendanai 1.000 1.200 1.500 1.300 inisiatif baru tersebut. Ketersediaan Target BOS (lama) dana untuk Inisiatif Baru dapat Target BOS (baru) 1.000 1.500 1.700 800 bersumber dari tambahan anggaran (jadi matriks) Selain hal tersebut di atas, perubahan lain yang bukan merupakan inisiatif baru, adalah :


13

1. Penyesuaian anggaran terhadap parameter ekonomi antara lain berupa penyesuaian terhadap inflasi, kurs; 2. Penyesuaian anggaran terhadap parameter non-ekonomi, seperti perubahan SBU dan SBK

3. Menetapkan output mana yang bersifat on-going/non-on-going; 4. Menetapkan Komponen Input mana yang dibutuhkan untuk menghasilkan output; 5. Menetapkan Komponen Input mana yang bersifat on-going/non-on-going. LAPORAN UTAMA (jadi matriks) Selain hal tersebut di atas, perubahan lain yang bukan merupakan inisiatif baru, adalah :

Inisiatif Baru dan Anggaran Tahun 2012

Perhitungan Inisiatif Baru

Alokasi

Inisiatif baru dapat dihitung setelah penyesuaian baseline dilakukan sehingga 1. Penyesuaian anggaran terhadap ruang fiskal diketahui. Penghitungan parameter ekonomi antara lain berupa anggaran untuk Inisiatifterhadap Baru inflasi, dan kurs; Alokasi Anggaran Tahuninisiatif 2012 baru harus penyesuaian memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Usulan angka inisiatif baru yang sudah mendapatkan persetujuan selanjutnya ditambahkan kedalam angka baseline yang telah disesuaikan sebelumnya. Angka gabungan merupakan angka atau jumlah 2. Penyesuaian Usulan anggaran angka terhadap inisiatif baru yang sudah persetujuan ditambahkan alokasi selanjutnya anggaran untuk suatu program 1. Mengacu pada mendapatkan tujuan dari proposal parameter tahun 2012. Gambaran penghitungan kedalam non-ekonomi, angka baselineseperti yang telah disesuaikan sebelumnya. Angka gabungan merupakan angka atau yang diajukan. Tujuan yang terdapat perubahan SBU dan SBK selama tidak menjadi angka gabungan atau alokasi dalam proposaltahun mengacu atauGambaran harus jumlah total alokasi untuk suatu program 2012. penghitungan menjadi angka mengubah paguanggaran K/L dan tetap anggaran tahun 2012, sebagai berikut: sesuai dengan Arahberikut: Kebijakan dan gabungan anggaran tahun 2012, sebagai menjaga outputatau danalokasi outcome yang Prioritas Pembangunan Nasional sudah ditetapkan; yang ditetapkan Presiden (di awal 2012 2013 2014 Tahun tahun berjalan). Tujuan tersebut juga 3. Perubahan target tanpa mengubah menginformasikan mengenai rincian 1,00 1,04 1,08

Indeks

Uraian

Baru (B) / Lama (L)

Tahun Awal

Tahun Akhir

Sifat Biaya

Indeks

Biaya

2012 Tahun yang direncanakan

2013 PM 1

2014 PM 2

3.140

3.584

7.617

10

10

10

10

1.000

1.040

1.080

1.125

10

12

14

2.000

2.400

2.800

100

104

108

2011 sebelumnya

Program Kegiatan Output 1 Volume Output Tanpa Sub-output Komponen 1

L

2011

utama

Ya

100

Output 2 Volume Output Tanpa Sub-output Komponen 1

B

2012

utama

tdk

200

Komponen 2

B

2012

pendukung

ya

100

anggaran yang telah ditetapkan (diluar prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas K/L), seperti perubahan target program dan kegiatan non-prioritas; 4. Penambahan target yang disebabkan tidak tercapainya target tahun sebelumnya, sehingga target tahun ini ditambahkan, tapi total pagu anggaran unit kerja tidak berubah, seperti Luncuran (carried over) target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya; 5. Jenis-jenis perubahan anggaran lainnya.

kebijakan/

informasi kinerja dan rincian anggaran secara jelas, spesifik, dan terukur; 2. Menetapkan output mana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan jumlah volumenya; 3. Menetapkan output mana yang bersifat on-going/non-on-going; 4. Menetapkan Komponen Input mana yang dibutuhkan untuk menghasilkan output; 5. Menetapkan Komponen Input mana yang bersifat on-going/non-on-going.


-

3

LAPORAN UTAMA

Perbaikan Dan Penyesuaian Angka Dasar Oleh: M. Rifki, Dit. SP

Penyesuaian Angka Dasar merupakan proses menjadikan Angka Dasar yang disusun tahun sebelumnya (misal tahun 2011) sesuai dengan asumsiasumsi atau parameter yang akan terjadi pada tahun yang direncanakan (misal tahun 2012). Warta anggaran | 21 Tahun 2011

15

LAPORAN UTAMA Penerapan pendekatan Penganggaran

Indikatif dari tahun anggaran yang

disesuaikan ditambah dengan angka

Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka

direncanakan

alokasi anggaran usulan inisiatif baru

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

menyusun anggaran.

akan menjadi alokasi anggaran tahun

secara penuh merupakan komitmen

Angka Dasar yang dihasilkan ketika

yang direncanakan. Gambaran utuh

Pemerintah

dilaksanakan

menyusun anggaran tahun sebelumnya

hubungan antara angka prakiraan

Kementerian Negara dan Lembaga

(misal tahun 2011) kemungkinan masih

maju, penyesuaian angka dasar, inisiatif

(K/L) sejak tahun 2011. Penerapan PBK

memiliki beberapa kesalahan sehingga

baru, dan alokasi anggaran tahun yang

memberikan kerangka dasar dalam

perlu

direncanakan sebagaimana diagram di

penyusunan anggaran yang berdasarkan

anggaran tahun yang direncanakan

kinerja yang akan dihasilkan oleh K/L.

(tahun 2012). Perbaikan tersebut juga

Implementasinya diwujudkan dalam

meliputi perubahan-perubahan asumsi

hasil

dan

pada tahun yang direncanakan yang

kegiatan K/L. Keluaran (Output) yang

berbeda dengan tahun sebelumnya dan

dihasilkan dari pelaksanaan program

menyebabkan angka dasar tersebut

dan kegiatan yang dilaksanakan K/L

juga perlu disesuaikan.

akan diproyeksikan menjadi Prakiraan

Angka

Maju.

angka

awal ketika akan menyusun

yang

restrukturisasi

program

Prakiraan Maju didefinisikan sebagai

yang

diperbaiki

anggaran

dibuat

saat

Dasar

ketika

penyusunan

merupakan

berdasarkan proyeksi

bawah ini.

Perbaikan Angka Dasar Penyempurnaan KPJM (Angka Dasar) harus dilakukan untuk memberikan dasar (benchmark) yang jelas dalam penyusunan anggaran tahun berkenaan. Tahap awal dari penyempurnaan Angka Dasar adalah memperbaiki Angka

perhitungan kebutuhan dana untuk

KPJM. Keakuratan dari angka dasar

tahun anggaran berikutnya dari tahun

akan menunjukkan secara jelas ruang

Dasar tersebut. Kesalahan-kesalahan

yang direncanakan. Fungsinya adalah

fiskal untuk tiap tahun anggaran yang

angka dasar awal harus di perbaiki

untuk

kesinambungan

selanjutnya digunakan untuk pendanaan

program dan kegiatan yang telah

Inisiatif Baru (New Initiative). Inisiatif Baru

dipertanggungjawabkan (reliable).

disetujui dan menjadi dasar penyusunan

adalah usulan tambahan rencana kinerja

Alasan utama untuk memperbaiki

anggaran

berikutnya. Total

selain yang telah dicantumkan dalam

angka dasar adalah kurang tepatnya

keseluruhan Prakiraan Maju suatu K/L

prakiraan maju, yang berupa program,

K/L dalam mengklasifikasikan “berhenti”

akan menjadi indikasi pagu awal K/L

kegiatan, keluaran, dan/atau komponen.

atau “berlanjut” untuk Output atau

untuk tahun berikutnya yang disebut

Inisiatif Baru merupakan mekanisme

komponen,

juga dengan Angka Dasar (baseline).

yang dilaksanakan untuk menguatkan

komponen “utama” atau “pendukung”,

Angka Dasar merupakan indikasi pagu

pelaksanaan KPJM. Mekanisme Inisiatif

atau ketika mencantumkan Volume

prakiraan maju dari kegiatan-kegiatan

Baru dilaksanakan oleh K/L untuk

Output pada Prakiraan Maju.

yang

kegiatan-

melaksanakan kebijakan baru yang

kegiatan tahun jamak berdasarkan

belum masuk dalam kebijakan yang

kebijakan yang telah ditetapkan dan

telah ada.

menjadi

Penggabungan angka dasar yang telah

memastikan

tahun

berulang

acuan

dan/atau

penyusunan

Pagu


yang mungkin terjadi disaat menetapkan

sehingga menunjukan angka yang dapat

mengklasifikasikan

Kesalahan pada Angka Dasar akan berdampak sangat besar dalam prakiraan maju ditahun berikutnya terutama kesalahan dalam pencantuman Volume

LAPORAN UTAMA Output

atau

pembiayaan

oleh

donor

belum

lainnya, dan tidak ada persetujuan untuk meneruskan pembiayaan tersebut; atau

3. Kegiatan yang didanai dari BA 999. dimasukkan ke Prakiraan Maju

atau

O u t p u t Output, contoh: kegiatan suatu K/L pada

salah diklasifikasikan sebagai “berhenti”.

yang

direncanakan akan dilaksanakan 100

tersebut

teknis sehingga Volume Output pada Prakiraan Maju tercantum 10.000. Hal ini akan terjadi peningkatan Angka Dasar yang sangat signifikan, untuk itu perlu dilakukan perbaikan Angka Dasar.

diklasifikasikan

sebagai

output

berhenti menjadi output berlanjut namun hal ini akan mengurangi ruang fiskal K/L dalam mengajukan

2. Lakukan pengecekan satker mana

100.000 dan untuk tahun berikutnya Output lagi namun terjadi kesalahan

mereklasifikasi output yang telah

inisiatif baru.

tahun 2011 menghasilkan Output 100 dengan biaya per Output Rp.

K/L memiliki kesempatan untuk

menyebabkan

masalah

Perbaikan kesalahan klasifikasi “utama” dan “pendukung”

Setelah pengecekan dan pemeriksaan sehingga

kesalahan-kesalahan

yang

Reklasifikasi

terhadap

komponen

terjadi pada Angka Dasar dapat

input dari “komponen input utama”

diidentifikasi maka, perbaikan Angka

menjadi “komponen input pendukung”

Dasar dapat dilakukan.

akan memberikan dampak terhadap angka dasar awal yang telah disusun.

Langkah-langkah yang dilakukan K/L

Perbaikan kesalahan klasifikasi “berhenti”

Karakteristik

untuk

atau “berlanjut”

pendukung” harus diindeks dan tidak

menelusuri

kesalahan

atau

kekurangtepatan Angka Dasar sebagai berikut: 1. Pengecekan program/kegiatan

Angka prakiraan maju (misal tahun 2012)

yang ditetapkan tahun

sebelumnya, lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pagu program/ kegiatan tahun 2011 (misalnya

Untuk dapat memperbaiki kesalahan karena

salah

mengklasifikasikan

“berhenti” atau “berlanjut”, harus diketahui terlebih dahulu Output atau komponen input mana yang harus diklasifikasikan “berhenti”

tersebut mungkin akibat kesalahan memasukkan Volume Output; b. Jika nilainya jauh lebih rendah, hal ini dapat diakibatkan karena Volume

input

terkait langsung dengan perubahan Volume Output.

Jika hal tersebut

diubah menjadi “komponen input utama” yang berkarakteristik terkait langsung dengan Volume Output (tidak diindeks) atau sebaliknya tentu akan merubah struktur anggaran (tahapan proses pencapaian Output). K/L bisa

Klasifikasi berhenti diberikan kepada:

melakukan reklasifikasi ini sepanjang tidak menambah pagu anggaran.

dengan deviasi 10%) a. Jika nilainya jauh lebih besar, hal

“komponen

1. Proyek jangka pendek atau proyek dengan waktu yang terbatas, seperti pembangunan gedung baru;

Perbaikan

kesalahan

dalam

pencantuman Volume Output

2. Proyek yang didanai oleh Hutang

Beberapa

K/L

mungkin

telah


17

LAPORAN UTAMA besar atau lebih kecil dari yang seharusnya

direncanakan.

Dalam

Ketika

penyesuaian

dilakukan

asumsi

parameter

dengan

memperbaiki Angka Dasar, K/L dapat

inflasi

memperbaiki pencantuman Volume

baru

untuk

Pemberian yang

Angka

2. Penyesuaian

disusun tahun sebelumnya (misal tahun

ekonomi.

Lingkup

secara

manual

oleh

perencana.

Selain

(tahun 2014). Penyesuaian tersebut

yang

pegawai

disesuaikan

dengan

perubahan database kepegawaian. b. Penambahan atau pengurangan target Volume Output.

meliputi :

Selain diakibatkan oleh pemberian sanksi, juga

pengurangan dapat

terjadi

anggaran jika

K/L

melakukan optimalisasi. Dalam hal pengurangan anggaran tersebut merupakan hasil optimalisasi K/L dapat mengajukan inisiatif baru

a. Penyesuaian perhitungan belanja

Prakiraan Maju baru untuk 2 (dua) tahun dari tahun yang direncanakan

ekonomi

adalah:

penyesuaian parameter, penyesuaian Angka Dasar juga meliputi penyusunan

parameter

yang harus dilakukan penyesuaian

yang secara otomatis dilakukan oleh disesuaikan

non-

kebijakan pemerintah atau K/L.

disesuaikan yaitu parameter ekonomi

yang

parameter

parameter yang berkaitan dengan

tahun 2012). Parameter yang perlu

ekonomi

anggaran

mengurangi target Volume Output

Parameter ekonomi merupakan

pada tahun yang direncanakan (misal

sistem aplikasi dan parameter non-

yang

yang direncanakan.

proses menjadikan Angka Dasar yang

atau parameter yang akan terjadi

2011

dikarenakan oleh sanksi tidak boleh

Penyesuaian Angka Dasar merupakan

2011) sesuai dengan asumsi-asumsi

ditahun

Pengurangan

oleh sistem aplikasi.

Dasar

sepenuhnya

di tahun 2012 (Angka Dasar).

secara otomatis akan dilakukan

Penyesuaian

tidak

K/L

pengurangan pada prakiraan maju

Penyesuaian parameter ekonomi

(RKP).

kepada

akan memberikan efek terhadap

atau penurunan asumsi inflasi.

Rencana Kerja Pemerintah

yang

anggaran

berkurang sesuai dengan kenaikan

dengan Volume Output yang tercantum

sanksi

Maju.

akan mengakibatkan pengurangan

pengeluaran dapat meningkat atau

Volume Output dapat dibandingkan

Prakiraan

melaksanakan anggaran tahun 2010

menyusun

anggaran tahun 2012 prakiraan

Output tersebut. Pengecekan terhadap

dalam

berdasarkan

tahun 2012 menjadi lebih tepat.

mencantumkan Volume Output lebih

yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengajuannya. d. Pengurangan target volume dan anggaran. Pengurangan Volume Output dan

K/L dapat menaikan Volume Output

anggaran

dapat

untuk setiap kegiatan tapi tanpa

dalam evaluasi tahun sebelumnya

menambah anggaran, sedangkan

Volume

Output

dilakukan yang

jika

menjadi

untuk penguragan target Volume

target tidak mampu dicapai oleh

1. Penyesuaian parameter ekonomi

Output hanya boleh untuk Output

K/L atau K/L melakukan prioritas

yang merupakan non-prioritas atau

ulang pembiayaan untuk Output

prioritas K/L

baru, atau menaikkan target Output

Setiap

tahun

prakiraan

inflasi

berbeda dari tahun sebelumnya, oleh karena itu perlu dilakukan update terhadap asumsi inflasi yang akan digunakan pada tahun yang

c. Pengurangan anggaran.

direncanakan (misal tahuan 2012). Asumsi inflasi digunakan sebagai parameter

penyesuaian

agar

pengeluaran yang direncanakan di


Sesuai peraturan Menteri Keuangan tentang penerapan Penghargaan dan sanksi tahun 2011 secara langsung

akan

mempengaruhi

Angka Dasar yang telah disusun

lainnya. Pengurangan Volume Output dan anggaran hanya dapat dilakukan untuk kegiatan non-prioritas atau prioritas K/L. e. Realokasi anggaran dan target Output serta pagu K/L.

Output dalam melakukan penyesuaian sepanjang dalam pagu anggaran yang tetap. Realokasi dapat dilakukan antar program, kegiatan, output dan satker termasuk antar lokasi. Batasan yang diberikan adalah realokasi tidak dapat dilakukan dari priotas nasional atau prioritas bidang ke non-prioritas atau prioritas K/L. f.

Dalam melaksanakan KPJM K/L diberikan

fleksibelitas

dalam

melakukan realokasi target Output dalam

melakukan

penyesuaian

tetap.

Realokasi

dapat

dilakukan antar program, kegiatan, output dan satker termasuk antar lokasi. Batasan yang diberikan adalah

realokasi

Dalam

melakukan penyesuaian Dasar utama dari penerapanAngka KPJM

tidak

LAPORAN UTAMA

Dasar, K/L diberikan fleksibilitas penyesuaian angka dasar, dan

untuk inisiatif

memindahkan Volume Output ke tahun anggaran berikutnya sesuai dengan pertimbangan-

adalah rolling budget. Sebagai

baru, di bawah ini disajikan tabel

bagian dari penyusunan anggaran

ringkasan:

pertimbangan pencapaian Output tersebut. Memindah target Volume Output ke masa depan tidak diikuti dengan carried over anggarannya.

setiap tahun maka prakiraan maju

g. Membuat prakiraan maju baru.

sepanjang dalam pagu anggaran yang

Memindahkan target Volume Output ke masa depan.

yang baru harus ditambahkan

Tabel Perbandingan Perbaikan Angka

Angka Dasar, dan Dasar utama dari penerapan KPJM adalah rolling Dasar, budget.Penyesuaian Sebagai bagian dari penyusunan dalam Dasarprakiraan yang telah anggaran setiapAngka tahun maka maju yang baru harus Inisiatif Baru ditambahkan dalam Angka disusun Dasar yang telahsebelumnya. disusun sebelumnya. Contoh: Contoh: Tahun

dapat

Anggaran

dilakukan dari priotas nasional atau

2011 TA xx.xxx

2012 PM 1 xx.xxx

2013 PM 2 xx.xxx

prioritas bidang ke non-prioritas atau prioritas K/L. f. Memindahkan

Tahun

target

Angka

melakukan Dasar,

2012 TA xx.xxx

2013 PM 1 xx.xxx

2014 PM 2 xx.xxx

Output ke masa depan. Dalam

Anggaran

Volume

2011 Realisasi xx.xxx

Penyesuaian Angka dasar yang dilakukan oleh K/L dilakukan dengan jangka waktu 3 (tiga) kali

penyesuaian dalam

K/L

Angka dasarpagu yangangggaran, dan pagu definitif. Hal ini sejalan setahun yaituPenyesuaian sebelum pagu indikatif,

dilakukan olehInisiatif K/L dilakukan dengan diberikan dengan waktu pengajuan Baru.

fleksibilitas untuk memindahkan

jangka waktu 3 (tiga) kali dalam setahun

Volume Output ke tahun anggaran

yaitu sebelum pagu indikatif, pagu

berikutnya

dengan

angggaran, dan pagu definitif. Hal ini

per timbangan-per timbangan

sejalan dengan waktu pengajuan Inisiatif

pencapaian

Baru.

sesuai Output

tersebut.

5

Memindah target Volume Output ke masa depan tidak diikuti dengan carried over anggarannya. g. Membuat prakiraan maju baru. No.

Ringkasan Dalam rangka memperjelas hubungan antara

Perbaikan Angka Dasar

perbaikan

angka

dasar,

Penyesuaian Angka Dasar Prioitas Nasional, Bidang

Non-prioritas, Prioritas K/L

Inisiatif Baru

Kesalahan klasifikasi Output dan Komponen input “berhenti” atau “Berlanjut”. Kesalahan klasifikasi Komponen Input “utama” atau “Pendukung”.

Inflasi, Kurs

Inflasi, Kurs

Program baru

Realokasi anggaran dalam pagu prioritas

Perubahan Volume Output

Kegiatan baru

Kesalahan pencantuman Volume Output.

Pengurangan anggaran

Pengurangan anggaran

Output Baru

4.

Menaikkan Volume Output

Pengurangan Volume Output dan anggaran

Outcome Baru

5.

Memindahkan Volume Output ke masa depan

Realokasi anggaran dalam pagu K/L

Penambahan target Volume Output

6.

Membuat prakiraan maju baru

Memindahkan Volume Output ke masa depan

Percepatan pencapaian target

1. 2. 3.

7.

Membuat prakiraan maju baru


19

PERENCANAAN ANGGARAN

PP Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-K/L Edy Sudarto : Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran Di akhir tahun 2010 telah terbit PP Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan RKA-K/L sebagai pengganti PP Nomor 21 Tahun 2004. PP Nomor 90 Tahun 2010 tersebut pada prinsipnya mengatur mekanisme dan business process perencanaan dan penganggaran yang merupakan hulu dari

sistem pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, di lingkungan para pengelola keuangan tersebut timbul beragam pendapat dan pandangan terhadap lahirnya PP 90 tahun 2010, sebagian menanti kehadirannya dan sebagian lagi lebih menunggu rencana operasionalisasi


ketentuan tersebut sembari mereka-reka perubahan apa yang akan mempengaruhi pola kerjanya yang selama ini telah dijalani. Ibarat pepatah “tak kenal maka tak sayang”, maka tulisan ini dimaksudkan untuk mencoba mengenal sedikit beberapa materi yang termuat dalam PP 90 Tahun

PERENCANAAN ANGGARAN 2010 tersebut. Dan sebagaimana lazimnya bahwa setiap orang mempunyai perspektif dan kacamata yang berbeda dalam melihat sesuatu yang baru, tergantung dari arah mana dia berdiri. Kebetulan Penulis saat ini dalam posisi yang tidak terlibat langsung dalam proses penanganan RKA-K/L dan hanya sedikit mengetahui beberapa hal terkait mekanisme penganggaran.

Pengertian RKA-K/L Dalam PP Nomor 21 Tahun 2004, RKA-K/L diartikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Sementara, dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 pengertian RKA-K/L diubah menjadi dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran kementerian/ lembaga. Perubahan ini sepintas terkesan biasa dan normatif, namun sepertinya PP Nomor 90Tahun 2010 mencoba melakukan inisiasi efisiensi melalui perubahan dari sisi administrasi. Seperti diketahui bersama bahwa saat ini beragam jenis, bentuk, dan variasi dokumen yang dibuat oleh lementerian/lembaga yang apabila dicermati lebih seksama, pada prinsipnya memuat hal yang sama. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) masing-masing memuat hal yang secara prinsip sama yaitu suatu rencana kinerja suatu Kementerian/Lembaga dalam satu tahun berikut anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja tersebut. Berbagai macam dokumen tersebut mempunyai implikasi dibutuhkannya cost dalam penyusunannya, baik uang, waktu, bahan, dan tenaga. Selain itu, masingmasing dokumen tersebut diikuti dengan

berbagai aplikasi software sehingga dalam suatu satker dapat dimungkinkan terdapat paling sedikit 3 (tiga) aplikasi yang masingmasing mempunyai perbedaan-perbedaan meskipun output-nya sama. Aplikasi itupun tentu membutuhkan cost, baik dari sisi pembuatannya maupun bagi satker yang kemungkinan mempunyai jumlah pegawai yang terbatas. PP Nomor 90 Tahun 2010 yang memaknai RKA-K/L sebagai suatu dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga semoga dapat menjadi pintu masuk bagi integrasi berbagai dokumen yang secara prinsip mengandung muatan yang sama sehingga dapat menciptakan efisiensi pengelolaan anggaran pada tahap yang paling awal. Yang perlu digarisbawahi adalah pengintegrasian dokumen anggaran tersebut tidak serta merta akan menghilangkan fungsi bawaan dari jenisjenis dokumen sebelumnya. Pada tahap perencanaan, RKA-K/L berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN). Pada tahap selanjutnya, RKA-K/L juga berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan APBN apabila seluruh isinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada tahapan yang

lain, RKA-K/L juga menjadi bahan dalam melakukan audit, pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi serta bahan dalam menyusun pertanggungjawaban APBN. Secara teori, satu dokumen dengan beragam fungsi akan dapat menciptakan efisiensi tanpa mengurangi aspek akuntabilitasnya dan tentu perubahan ke arah tersebut perlu dijadikan sebagai bahan diskusi lebih lanjut dalam rangka perbaikan dalam pengelolaan APBN.

Proses Bisnis Penyusunan RKAK/L Menurut Penulis, secara prinsip tidak ada perubahan siklus penyusunan RKA-K/L dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 apabila dibandingkan dengan PP Nomor 21 Tahun 2004. Perubahan justru terdapat pada content pada setiap siklus penyusunan RKAK/L dimaksud. Perbandingan pengaturan proses bisnis penyusunan RKA-K/L dalam kedua peraturan pemerintah di atas dapat dipetakan sebagaimana dalam Gambar 1. Dari pemetaan pada Gambar 1 tersebut, terlihat bahwa dalam proses penyusunan RKA-K/L perlu adanya pengklasifikasian antara kebijakan berjalan dan kebijakan baru yang akan diusulkan pada tahun yang

Gambar 1

Dari pemetaan pada Gambar 1 tersebut, terlihat bahwa dalam proses penyusunan RKA-K/L perlu adanya pengklasifikasian antara berjalan dan Warta anggaran | 21kebijakan Tahun 2011 kebijakan baru yang akan diusulkan pada tahun yang direncanakan. Berdasarkan best practice, pengklasifikasian dimaksud sangat penting dan dapat menciptakan peluang

21

PERENCANAAN ANGGARAN direncanakan. Berdasarkan best practice, pengklasifikasian dimaksud sangat penting dan dapat menciptakan peluang efisiensi waktu dalam proses penyusunan RKAK/L karena dalam setiap pembahasan, baik dalam proses pembahasan di internal Pemerintah maupun antara Pemerintah dan DPR, akan difokuskan pada usulan kebijakan baru. Namun demikian, pengaturan baru mengenai pengklasifikasi yang terdapat dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 tersebut perlu dielaborasi lebih detail sehingga dapat mudah dipahami dan diterapkan oleh para pemangku kepentingan. Ketentuan lain dalam proses bisnis ini adalah dalam hal penelahaan RKAK/L antara Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan serta Bappenas yang pengaturannya dibuat lebih berbobot. Dalam PP Nomor 21 Tahun 2004, penelahaan RKA-K/L dipersepsikan sebagai kegiatan yang lebih bersifat administratif karena hanya fakus pada kesesuaian RKAK/L dengan pagu yang telah ditetapkan. Sementara, dalam PP Nomor 90 Tahun 2010, penelaahan merupakan kegiatan dalam rangka menilai kelayakan anggaran atas kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat ditampung dalam RKA-K/L. Perubahan di atas sangat bagus namun tetap memerlukan pengaturan yang lebih detail mengenai mekanisme dan metode dalam menguji kelayakan dimaksud.

Bagian Anggaran Umum Negara

Bendahara

Salah satu ketentuan baru yang diatur dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 adalah mengenai mekanisme penyusunan anggaran Bandahara Umum Negara, atau yang lebih dikenal dengan BA-BUN. Pada intinya, pasal-pasal yang mengatur mengenai BA-BUN dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 ini mengadopsi pasalpasal sebelumnya dalam PP dimaksud yang mengatur RKA-K/L untuk Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, dimana ada ketentuan penetapan pagu indikasi, penetapan alokasi, sampai dengan

penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran. Perbedaan utama dibanding mekanisme yang berlaku dalam penyusunan RKA-K/L untuk BA K/L adalah adanya pejabat yang menjalankan fungsi sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) serta adanya ketentuan penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran yang dapat diterbitkan pada tahun anggaran berjalan. Seluruh ketentuan yang menyangkut BABUN tersebut pada hakekatnya merupakan pengukuhan atas apa yang telah berjalan selama ini, misalnya fungsi PPA yang selama ini telah dijalankan oleh beberapa pejabat unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan. Meskipun secara mekanisme mengadopsi pengaturan yang berlaku bagi penyusunan RKA-K/L, namun RKA BUN tetap memiliki karakteristik khusus sehingga dalam pengaturan pelaksanaan teknis nanti perlu memperhatikan karakteristik khusus tersebut. Itulah mengapa PP Nomor 90 Tahun 2010 ini memberikan waktu 2 (dua) tahun bagi penerapan pasal-pasal terkait BA.

Evaluasi Kinerja Penganggaran Pengaturan mengenai evaluasi kinerja penganggaran juga semakin dikembangkan dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 dibanding dengan PP Nomor 21 Tahun 2004. Sebagaimana dipahami bersama bahwa salah satu elemen penting dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja adalah adanya evaluasi kinerja penganggaran. Evaluasi kinerja penganggaran pada hakekatnya mengandung pengertian “melihat ke belakang untuk menentukan langkah terbaik ke depan”. Oleh karena itu, PP Nomor 90 Tahun 2010 telah mengatur beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi yang antara lain meliputi tingkat keluaran, capaian hasil, tingkat efisiensi, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, dan penyerapan anggaran. Tentu indikatorindikator tersebut dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan pengukuran kinerja


penganggaran suatu instansi. PP Nomor 90Tahun 2010 ini telah mengatur bahwa hasil dari evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan penetapan alokasi anggaran setiap Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, kualitas hasil evaluasi sangat menentukan kualitas anggaran yang akan ditetapkan nanti. Mengingat evaluasi kinerja penganggaran ini mutlak dibutuhkan di berbagai tingkatan, mulai tingkat makro sampai dengan mikro dan mulai tingkat nasional sampai dengan tingkat satker, maka harus ada kesamaan mekanisme, parameter, ukuran, dan metode. Oleh karena itu, PP Nomor 90 Tahun 2010 mengamanatkan agar Menteri Keuangan perlu menyusun norma dan pedoman dalam melaksanakan evaluasi kinerja penganggaran tersebut.

Penutup Selain mengatur ketentuan yang telah disebutkan di atas, PP Nomor 90 Tahun 2010 ini juga memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai perubahan RKA-K/L dalam pelaksanaan APBN dan sistem informasi yang terintegrasi. Meskipun PP Nomor 90 Tahun 2010 memuat lebih banyak pengaturan dibanding PP Nomor 21 Tahun 2004, namun efektivitas pengaturan tersebut akan dilihat dari penerapannya. Penetapan PP Nomor 90 Tahun 2010 bagaimanapun merupakan upaya menuju penyempurnaan dan perbaikan bagi pengelolaan keuangan negara, khususnya dibidang penganggaran. Namun demikian, PP dimaksud baru sebuah landasan hukum dan norma umum. Langkah penting berikutnya adalah bagaimana mengoperasionalkan PP tersebut sehingga terwujud tujuan dari ditetapkan PP sebagaimana tertuang dalam Penjelasannya, yaitu meningkatkan kualitas belanja (quality of spending). Untuk itu, pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah ditetapkannya berbagai petunjuk operasional atas norma umum sebagaimana telah diamanatkan di beberapa pasal dalam PP Nomor 90 Tahun 2010.

LAPORAN UTAMA

PNBP

Menyoal Ketidakpatuhan Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan PNBP Oleh: Supriyadi & Wahyu Indrawan Akar permasalahan berulangnya temuan BPK berupa Pungutan Tanpa Dasar Hukum bukan semata-mata terletak pada ketidakpatuhan K/L terhadap ketentuan di bidang PNBP, namun justru kekakuan ketentuan PNBP yang mengharuskan penetapan jenis dan tarif PNBP minimal dalam PP sedikit banyak turut menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut. Pendelegasian wewenang penetapan jenis dan tarif PNBP kepada Menteri sebagai alternatif solusi perlu dipertimbangkan, tetapi tetap perlu kajian lebih lanjut. Apabila berdasarkan hasil kajian ternyata pendelegasian wewenang penetapan jenis dan tarif PNBP tersebut lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya, maka revisi UU PNBP perlu dilakukan.


23

PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, didefinisikan sebagai seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi penerimaan negara. Selama lima tahun terakhir (2006-2010) rata-rata kontribusi PNBP bagi penerimaan negara sekitar 30%. Pada tahun 2010 penerimaan PNBP sekitar Rp270 triliun atau sebesar 27% dari total penerimaan negara, dengan komposisi sebagaimana grafik sebagai berikut dibawah ini.

Penerimaan Sumber DayaAlam (SDA) Migas dan Dividen merupakan PNBP pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan. Penerimaan SDA Non Migas terutama dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kehutanan. Sementara

Tahun 2007 2008

2009

Kementerian/ Lembaga. Berbeda dengan penerimaan pajak yang hanya dikelola oleh satu kementerian yaitu Kementerian Keuangan dalam hal ini dikelola oleh Ditjen Pajak, PNBP dikelola oleh banyak Kementerian atau Lembaga, terutama untuk penerimaan PNBP Lainnya. Saat ini, PNBP dikelola oleh lebih dari 3000 satker dengan jenis dari tarif PNBP sangat beragam yang jumlahnya lebih dari 15.000 jenis. Oleh karena itu, wajar apabila penertiban pengelolaan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.

Temuan BPK terkait PNBP Hasil pemeriksaan BPK dari tahun ke tahun menunjukkan temuan yang sama yaitu tingginya Pungutan Tanpa Dasar Hukum atau Terlambat Setor, dan belum ada kecenderungan turun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jenis Temuan

Jumlah K/L

Nilai Temuan

11

Rp286,41 miliar

10

Rp76,38 miliar

11

Rp730,99 miliar

(i) Pungutan Tanpa Dasar Hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN

13

Rp186,47 miliar

(ii) PNBP Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara

18

Rp794,90 miliar

(i) Pungutan Tanpa Dasar Hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN (ii) PNBP Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara Pungutan Tanpa Dasar Hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN

itu, penerimaan PNBP Lainnya seperti penjualan aset, sewa aset, jasa, pendidikan, dan bunga pengelolaannya tersebar pada

Berdasarkan tabel diatas, apabila dibandingkan dengan total penerimaan PNBP tentu nilainya tidak begitu signifikan


karena berada dibawah kisaran 1% (sebagai contoh dalam LKPP TA 2009 Penerimaan PNBP mencapai Rp227.174,42 Milyar). Namun, yang mengkhawatirkan adalah peningkatan temuan dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah K/L maupun nilai nominal. Penyebab terjadinya temuan adalah a. Pungutan Tanpa Dasar Hukum Sesuai Pasal 2 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP diatur bahwa Jenis PNBP dan Tarif atas Jenis PNBP harus ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP). Dari sisi kepastian hukum tentunya penetapan jenis dan tarif PNBP minimal dengan PP tersebut akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan menteri, namun tidak dipungkiri proses pembentukan PP dimaksud sering membutuhkan waktu cukup panjang dan energi yang cukup besar serta biaya yang tidak sedikit. Sebagai gambaran PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (PP No 71 Tahun 2009), Kementerian Kesehatan (PP No 13 Tahun 2009), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (PP No 41 Tahun 2010) membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 2 tahun. Bahkan, untuk RPP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Keuangan sendiri sudah lebih dari 3 tahun tetapi sampai dengan saat ini belum juga selesai. Beberapa Kementerian lain juga mengalami hal serupa seperti RPP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM dan Kementerian Pekerjaan Umum. Meskipun ada juga yang bisa selesai lebih cepat seperti PP Jenis dan Tarif PNBP pada Badan Pertanahan Nasional (PP No 13 Tahun 2010) yang diselesaikan kurang dalam 1 tahun, tetapi perlu dicatat PP tersebut menjadi Program Prioritas dari Pemerintah (Program 100 Hari Presiden). Waktu, energi, dan biaya yang cukup

PNBP banyak dalam pembentukan PP tersebut pada gilirannya membuat keengganan bagi K/L untuk mengusulkan jenis PNBP baru atau mengusulkan perubahan atas jenis dan tarif yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Hal inilah yang pada akhirnya sering menyebabkan beberapa satker pengelola PNBP pada K/L melakukan pungutan PNBP tanpa dasar hukum yaitu dengan memungut jenis PNBP baru hanya dengan peraturan dibawah PP atau memungut jenis PNBP yang sebagaimana tercantum di PP namun dengan tarif tidak sesuai di PP. Sebagai contoh kasus, berdasarkan PP No 47 Tahun 2004 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Agama, antara lain ditetapkan bahwa tarif untuk Nikah sebesar Rp 30.000. Namun banyak KUA yang tidak menerapkan tarif tersebut karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini (dirasa terlalu murah). Oleh karena itu, merebak di beberapa daerah munculah yang namanya tarif “nikah bedolan” yang bisa diartikan sebagai biaya tambahan untuk transportasi dan uang lelah untuk penghulu/ pembantu penghulu yang menikahkan pasangan pengantin di luar kantor dan biasanya di luar hari kerja, dengan besaran tarif bervariasi, bahkan di kota Bandung ada yang tarifnya hingga Rp 500.000.

yang besaran tarifnya sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku (bahan kimia) yang digunakan untuk pengujian, dimana harga bahan kimia tersebut sangat fluktuatif. Melihat permasalahan tersebut di atas, maka waktu untuk penyelesaian PP jelas menjadi salah satu kunci permasalahan. Dengan demikian, sepenuhnya menyalahkan Kementerian/Lembaga sebagai biang permasalahan pungutan tanpa dasar hukum menjadi tidak fair. Tentunya, hal tersebut juga tidak bisa dijadikan pembenaran bagi Kementerian/Lembaga untuk tidak menunda atau menempatkan jenis dan tarif PNBP pada PP, mengingat ketentuan yang

harus dimasukkan dalam APBN dan dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penerimaan kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Tiga undang-undang tersebut di atas secara tegas melarang K/L menggunakan langsung penerimaan negara untuk membiayai kegiatan operasionalnya, namun mengapa masih banyak K/L pengelola PNBP yang berani melanggar 3 undang-undang tersebut. Hal ini tentunya perlu analisis lebih dalam terhadap temuan BPK tersebut. Dari temuan BPK berupa penggunaan langsung tersebut sebagian besar merupakan penggunaan langsung dari penerimaan sewa ruangan atau gedung. Seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan langsung penerimaan sewa Wisma Karya Jasa Ciloto atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan langsung penerimaan dari Pengelolaan guest house. Penerimaan sewa tersebut antara lain untuk membiayai pembayaran listrik, gaji karyawan, pemeliharaan gedung dan bangunan serta untuk kesejahteraan anggota. Selain itu, terjadi juga terhadap penggunaan langsung terhadap penerimaan jasa penelitian, seperti di Kementerian ESDM yang menggunakan langsung terhadap penerimaan jasa Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Teknologi Mineral dan Batubara.

Sebagai gambaran PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (PP No 71 Tahun 2009), Kementerian Kesehatan (PP No 13 Tahun 2009)

Selain itu, PP juga dipandang kurang mampu mengakomodir adanya jenis PNBP yang tarifnya memiliki karakter khusus seperti tarif mudah berubah dan tarif dalam bentuk kontrak. Sebagai contoh kasus, PP Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Kesehatan, yang mengatur sekitar 500 jenis dan tarif PNBP, ditetapkan tanggal 16 Januari 2009, tetapi Kementerian Kesehatan pada tanggal 13 Juli 2010 telah mengusulkan kembali perubahan atas PP dimaksud mengingat banyak jenis tarifnya yang mempunyai karakter mudah berubah, seperti tarif jasa pengujian laboratorium

masih berlaku saat ini menetapkan bahwa jenis dan tarif PNBP minimal harus dengan PP. Namun demikian, perlu dilakukan kajian mengenai pendelegasian wewenang penetapan jenis dan tarif PNBP kepada peraturan yang lebih rendah seperti peraturan menteri sebagai alternatif solusi atas permasalahan di atas.

b. PNBP dikelola di luar APBN

(Penggunaan Langsung) Sesuai Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP antara lain diatur bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Pasal 3 Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan

Dari kasus di atas, tentunya permasalahan alokasi dana yang cukup menjadi kunci penting untuk penyelesaian masalah tersebut. Namun, hal tersebut mengapa bisa terjadi pada PNBP yang menerapkan earmarking, dimana penerimaan bisa digunakan kembali oleh Satker penghasil PNBP setelah tentunya terlebih dahulu harus disetor ke Kas Negara. Setelah diteliti,


25

PNBP ternyata earmarking hanya diterapkan untuk penerimaan PNBP fungsional, sementara untuk penerimaan sewa yang merupakan penerimaan bersifat umum tidak bisa diearmark atau digunakan kembali oleh K/L penghasil PNBP. Faktor lainnya penyebab penggunaan langsung adalah adanya pembatasan waktu pengajuan revisi anggaran hanya sampai dengan pertengahan bulan Oktober. Ketentuan ini membuat dilema bagi Kementerian/Lembaga khususnya pada saat ada permintaan pelayanan di bulan November dan Desember. Dilema terjadi mengingat pelayanan dimaksud harus tetap diberikan sedangkan di sisi lain hal ini akan mengakibatkan adanya kelebihan realisasi penerimaan PNBP tetapi biaya pelayanan tidak bisa dicairkan mengingat DIPA sudah tidak bisa dilakukan revisi lagi. Untuk mengatasi hal ini, sebagian satuan kerja mengambil jalan pintas menggunakan secara langsung seluruh penerimaan untuk membiayai kegiatan pelayanan dimaksud, dimana jalan pintas ini tidak sesuai dengan ketentuan dan pada akhirnya menjadi temuan oleh aparat pengawas fungsional (BPK).

menyatakan bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Penerimaan Negara yang ditampung pada rekening penerimaan

kemudian disetorkan ke Kas Negara. Seperti temuan BPK yang lain, temuan ini terjadi juga tidak sepenuhnya karena kesalahan atau kealpaan Bendahara Penerima K/L. Jenis PNBP yang jumlahnya mencapai puluhan ribu tentu juga diiringi dengan beragamnya karakteristik PNBP. Hal ini berdampak juga terhadap penyetoran masing-masing jenis PNBP tersebut. Kendala waktu dan biaya mungkin tidak terlalu mengganggu untuk Satuan Kerja yang berdomisili di daerah perkotaan. Namun, hal ini akan menjadi berbeda bagi Satuan Kerja yang berdomisili di daerah terpencil. Sebagai

Faktor lainnya penyebab penggunaan langsung adalah adanya pembatasan waktu pengajuan revisi anggaran hanya sampai dengan pertengahan bulan Oktober. Ketentuan ini membuat dilema bagi Kementerian/ Lembaga khususnya pada saat ada permintaan pelayanan di bulan November dan Desember.

c. PNBP Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara Ketidaktertiban atau “pelanggaran” berikutnya dalam pengelolaan PNBP berupa keterlambatan dalam penyetoran PNBP. Keterlambatan disini diartikan suatu dana PNBP yang telah diterima oleh Bendahara Penerima dari masyarakat tetapi tidak segera disetorkan ke Kas Negara secara tepat waktu. Kriteria yang digunakan oleh auditor yang dalam hal ini BPK adalah ketentuan perundangan di bidang PNBP dan Keuangan Negara, yaitu Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang

setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara. Berdasarkan ketentuan di atas, seluruh jenis PNBP tanpa kecuali harus disetor langsung ke Kas Negara atau maksimal satu hari di rekening Bendahara dan selanjutnya harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara. Ketentuan inilah yang mengakibatkan munculnya temuan BPK berupa PNBP terlambat setor ke Kas Negara. Hal ini terjadi karena Bendahara Penerima Kementerian/Lembaga umumnya menampung terlebih dahulu setoran PNBP dari Wajib Bayar/masyarakat baru


contoh, agar lebih mudah ilustrasinya kita gunakan lagi kasus PNBP berupa biaya nikah pada Kementerian Agama sebesar Rp 30.000, apabila dalam suatu hari atau bahkan dalam suatu minggu di suatu kecamatan terpencil di Kepulauan Aru hanya terjadi satu kali peristiwa pernikahan dan harus disetorkan langsung pada satu hari berikutnya, maka petugas Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar daripada PNBP akan yang disetorkan ke Kas Negara karena Bank Persepsi tidak tersedia di seluruh Kecamatan atau bahkan Bank Persepsi terletak di pulau lain yang terpisah laut.

Kasus ini tidak dimaksudkan sebagai dasar pembenaran untuk menunda penyetoran PNBP ke Kas Negara secara umum, tetapi seyogianya dijadikan salah satu pertimbangan dalam penentuan batas waktu penyetoran. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang beragam untuk jenis PNBP yang beragam pula.

PNBP

LAPORAN KHUSUS

Pembiayaan 2011, Mengandalkan Utang Sebagai Sumber Penerimaan Oleh Agus Kuswantoro Sebagai konsekuensi kebijakan APBN yang defisit, Pemerintah harus berusaha mencari sumber penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup “financing gap” tersebut. Namun, besaran pembiayan defisit tersebut terlihat semakin menurun dibandingkan defisit tahun sebelumnya, dalam APBN-P 2010 ditetapkan besaran defisit adalah sebesar 2,1 persen terhadap PDB, sedangkan pada tahun 2011 dalam

APBN ditetapkan besaran defisit adalah sebesar 1,8 persen terhadap PDB. Pada APBN 2011,Total Pendapatan Negara dan hibah mencapai Rp1.104,9 triliun, sedangkan total belanja Negara mencapai Rp1.229,6 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp124,7 triliun. Untuk menutup besaran tersebut akan ditutup dari sumber non utang dan utang. Untuk jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut.

Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman: Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman terhadap APBN pada tahun-tahun sebelumnya diklasifikasikan ke dalam RDI. Perubahan klasifikasi ini dimaksudkan untuk perbaikan sistem dan penertiban rekening


27

LAPORAN KHUSUS PEMBIAYAAN, 2010-2011 (miliar rupiah)

2010

Keterangan

I.

APBN-P

% thd PDB

2011

Real 31 Des (Rev II)

% thd APBN-P

% thd PDB

APBN

Pembiayaan Nonutang

25,402.8

0.4

3,910.9

15.4

(2,387.9)

A.

Perbankan Dalam Negeri

45,477.1

0.7

21,477.9

47.2

12,657.2

0.2

1. Rekening Dana Investasi

5,504.2

0.1

4,130.0

75.0

6,803.4

0.1 0.0

2. Rekening Pembangunan Hutan 3. Saldo Anggaran Lebih 4. Rek.KUN untuk Pemb. Kredit Invest. Pem. B.

Non Perbankan Dalam Negeri

625.0

0.0

0.0

0.0

0.0

39,347.9

0.6

17,347.9

44.1

5,000.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

853.9

0.0

(20,074.2)

(0.3)

(17,567.0)

87.5

(15,045.2)

(0.2)

1. Privatisasi

1,200.0

0.0

2,098.7

174.9

340.0

0.0

2. Hasil Pengelolaan Aset

1,200.0

0.0

1,133.4

94.5

583.1

0.0

3. Dana Investasi Pemerintah dan PMN

(12,924.2)

(0.2)

(12,299.1)

95.2

(13,932.3)

(0.2)

4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

(1,000.0)

(0.0)

(1,000.0)

100.0

(1,000.0)

(0.0)

5. Kewajiban Penjaminan

(1,050.0)

(0.0)

0.0

(1,036.0)

(0.0)

6. Pinjaman kepada PT PLN

(7,500.0)

(0.1)

II. Pembiayaan Utang A.

(0.0)

108,344.8

Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

(155.5)

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 2. Penerusan Pinjaman

1.7

0.0 (7,500.0) 85,633.7

(0.0)

(5,837.9)

100.0

0.0

79.0

127,044.4

3,753.2

(609.5)

0.0 1.8 (0.0)

70,777.1

1.1

50,616.6

71.5

58,933.0

0.8

(16,796.6)

(0.3)

(5,822.0)

34.7

(11,724.8)

(0.2) (0.7)

3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN

(54,136.0)

(0.9)

(50,632.5)

93.5

(47,817.7)

B.

Surat Berharga Negara (neto)

107,500.4

1.7

91,113.8

84.8

126,653.9

1.8

C.

Pinjaman Dalam Negeri

1,000.0

0.0

357.7

35.8

1,000.0

0.0

133,747.7

2.1

89,544.6

67.0

124,656.5

1.8

Total Pembiayaan Anggaran

yang dikelola oleh Pemerintah, khususnya yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Oleh karena itu, mulai tahun 2011 pengembalian dari debitur tidak lagi melalui rekening RDI tetapi langsung disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam APBN 2011 adalah sebesar Rp6,8 triliun dimana didalamnya termasuk adanya konversi piutang penerusan pinjaman pada PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) sebesar Rp1,4 triliun. Rekening KUN untuk pembiayaan kredit investasi pemerintah: Penerimaan ini bersifat in-out, yaitu in pada rekening KUN untuk pembiayaan kredit investasi pemerintah, dan out pada investasi pemerintah untuk pembiayaan kredit investasi pemerintah. Target setoran adalah sebesar Rp853,9 miliar. Saldo anggaran lebih (SAL): Penggunaan SAL antara lain ditujukan untuk mengurangi idle cash sehubungan besarnya posisi SAL yang terdapat dalam Rekening Pemerintah. Target SAL yang digunakan

dalam APBN 2011 adalah sebesar Rp5,0 triliun. Privatisasi: Kebijakan privatisasi dalam APBN 2011 adalah privatisasi ditujukan untuk memperbaiki kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, serta perkembangan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global. Target privatisasi APBN 2011 ditetapkan tidak terlalu besar yaitu hanya Rp340,0 miliar, karena privatisasi tidak ditujukan untuk menutup defisit. Hasil pengelolaan asset (HPA): Hasil pengelolaan Aset berasal dari penerimaan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) dan PT PPA. Penerimaan DJKN berasal dari aset eks bank dalam likuidasi (BDL), aset eks PT PPA. aset eks BPPN, dan hak tagih terhadap PT DI (sebagai akibat dari konversi utang menjadi PMN). Penerimaan PT PPA berasal dari percepatan pelunasan Multi Years Bond (MYB) PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI). Adapun target HPA pada tahun


2011 adalah sebesar Rp583,1 miliar. Namun, HPA ini sudah tidak dapat menjadi andalan penerimaan pembiayaan berhubung aset yang dikelola makin menurun baik kualitas maupun kuantitasnya. Sumber utang yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun 2011 adalah berasal dari surat berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, dan penarikan pinjaman luar negeri. Dalam mengelola utang tersebut, terdapat kebijakan umum pengelolaan utang yaitu: mengoptimalkan potensi utang domestik melalui penerbitan SBN dan PDN; melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko minimal; pengadaan PLN dilakukan untuk pembiayaan kegiatan prioritas yang memberikan terms and conditions yang wajar, dan tanpa agenda politik dari kreditur; mempertahankan kebijakan pengurangan PLN dalam periode jangka menengah; meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas

LAPORAN KHUSUS pasar modal, untuk mendorong financial deepening; meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating. Surat berharga negara (SBN): Setelah penerimaan dari HPA menurun, Pemerintah selalu mengandalkan penerbitan SBN sebagai sandaran dalam menutup defisit dan membiayai pengeluaran pembiayaan. Pada APBN 2011, target penerbitan SBN (neto) adalah sebesar Rp126,7 triliun, yang nantinya akan ditutup dari SBN dalam negeri dan SBN internasional. Pinjaman dalam negeri (PDN): Pinjaman dalam negeri merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang relatif baru, yaitu mulai tahun 2010. Pinjaman ini berasal dari bank pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengadaan alat utama sistem pertahanan pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri.Target penerimaan PDN pada APBN 2011 adalah sebesar Rp1,0 triliun. Penarikan pinjaman luar negeri (PLN): Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan hanya untuk pembiayaan kegiatan prioritas dan dalam rangka budget support. Sumber pembiayaan PLN ini berasal dari lender baik multilateral, bilateral, maupun lembaga keuangan komersial. Sedangkan prioritas pengadaan utang diarahkan bagi (i) lender yang memberikan terms and condition yang favorable (wajar), (ii) tidak adanya agenda politik tertentu, dan (iii) ketersediaan sumber pinjaman yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatannya. Penarikan PLN ini dibedakan menjadi pinjaman program (untuk budget support) dan pinjaman proyek (earmark dengan kegiatan pada K/L). Pada APBN 2011, target pinjaman program adalah sebesar Rp19,8 triliun sedangkan pinjaman proyek sebesar Rp39,1 triliun. Dalam pinjaman proyek tersebut termasuk penerimaan penerusan pinjaman sebesar

Rp11,7 triliun. Selain penerimaan, pada pembiayaan juga terdapat pengeluaran pembiayaan baik pada non utang maupun utang. Pengeluaran Pembiayaan yang terdapat pada non utang meliputi Dana investasi pemerintah & penyertaan modal Negara (PMN), dana pengembangan pendidikan nasional, serta kewajiban penjaminan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang terdapat pada utang yaitu berupa penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok Utang LN. Dana investasi pemerintah & penyertaan modal Negara (PMN): Pembiayaan dalam bentuk dana investasi Pemerintah & PMN bersifat cash outflow atau berupa pengeluaran pembiayaan, serta bersifat ad-hoc tergantung pada kebijakan Pemerintah. Pengeluaran dana untuk investasi Pemerintah dan PMN dalam APBN 2011, dialokasikan sebesar Rp13,9 triliun yang digunakan untuk: (a) Investasi Pemerintah Rp1,9 triliun, (b) PMN sebesar Rp7,1 triliun, yang dirinci PMN kepada BUMN Rp6,4 triliun dan organisasi/lembaga keuangan internasional Rp721,5 miliar, dan (d) dana bergulir Rp4,9 triliun, yang terdiri dari LPDB KUKM Rp250,0 miliar, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rp3.571,6 miliar, dan Geothermal Rp1.126,5 miliar. Dana pengembangan pendidikan nasional: Dana pengembangan pendidikan nasional merupakan bagian dari anggaran pendidikan nasional secara keseluruhan, yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Dalam APBN 2011, alokasi anggaran untuk dana pengembangan pendidikan nasional dialokasikan sebesar Rp1,0 triliun.

maupun PDAM terhadap kreditur sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada APBN 2011, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana kewajiban penjaminan sebesar Rp1.036,0 triliun, yang terdiri dari untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp889,0 miliar dan PDAM sebesar Rp147,0 miliar. Penerusan pinjaman: Merupakan PLN atau PDN yang diterima Pemerintah Pusat dan diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah atau BUMN. Penerusan pinjaman ini bersifat in-out, yaitu in pada pinjaman proyek dan out pada penerusan pinjaman. Sedangkan pada APBN 2011, alokasi penerusan pinjaman adalah sebesar Rp11,7 triliun. Pembayaran cicilan pokok Utang LN: Salah satu kewajiban pembayaran apabila Pemerintah menarik PLN adalah pembayaran cicilan pokok kepada lender. Pada APBN 2011, alokasi pembayaran ini adalah sebesar Rp47,8 triliun. Sedangkan kebijakan Pemerintah adalah selalu berupaya untuk membayar kewajiban ini tepat waktu. Kesimpulan: Sumber utama penerimaan pembiayaan adalah berasal dari utang, dalam perencanaan utang tersebut selalu mempertimbangkan “fiscal sustainability“ sehingga tambahan utang tersebut tidak membebani APBN dimasa mendatang. Salah satu indikator yang dipercaya adalah debt to GDP ratio yang semakin menurun, yaitu dari 47% pada tahun 2005 menjadi 26% pada tahun 2011. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, PMN merupakan pengeluaran terbesar serta diharapkan penggunaannya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Referensi: Disarikan dari Nota Keuangan dan APBN 2011

Kewajiban penjaminan: Dana ini ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar PT PLN (persero)


29

REFORMASI BIROKRASI

Penataan Organisasi DJA: Mengantisipasi Kepakan Sayap Kupu-kupu di Brazil Oleh Eko Widyasmoro

Di wilayah manajerial, tuntutan akan keterbukaan dan akuntabilitas direspon oleh DJA dengan penguatan di bidang kepatuhan internal, manajemen risiko, dan bantuan hukum. Dibentuknya Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum merupakan bukti komitmen DJA terhadap keterbukaan dan akuntabilitas.


REFORMASI BIROKRASI Pada tahun 1972, Edward Lorenz, seorang ahli meteorologi, menyampaikan pidatonya yang terkenal dengan judul ‘Apakah kepakan sayap seekor kupu-kupu di Brazil dapat menyebabkan badai di Texas?’. Pertanyaan bersayap ini tentu saja mengandung makna bahwa dalam suatu sistem yang kompleks, dalam hal ini cuaca, perubahan kecil di suatu tempat dapat memicu perubahan besar di tempat lain. Jika di lihat secara seksama, sepertinya kita akan sepakat bahwa Direktorat Jenderal Anggaran merupakan bagian dari suatu sistem yang luar biasa kompleks yang dinamakan keuangan negara. Dalam sistem ini setiap perubahan berpotensi membawa dampak yang hebat. Contoh sederhana misalnya pergolakan di kawasan Timur Tengah berdampak kepada perubahan harga minyak yang memicu perubahan asumsi ekonomi makro di APBN kita, demikian seterusnya sehingga seorang Kepala Puskesmas di pedalaman Mamuju akhirnya hanya menerima 6 box Parasetamol dari 10 yang dia ajukan.

pemicu berubahnya struktur organisasi. Faktor politik dalam hal ini diantaranya adalah terbitnya peraturan maupun inisiatif tentang Reformasi Birokrasi, Reformasi Penganggaran dan program-program seperti Program Legislasi Nasional. Dari segi ekonomi, organisasi DJA dihadapkan kepada mengemukanya isu-isu strategis nasional dan kebijakan yang berdampak kepada APBN seperti Sistem Jaminan Sosial Nasional, pembangunan infrastruktur, perubahan iklim, dan, secara internal, efesiensi operasional DJA sendiri. Perkembangan teknologi menuntut DJA untuk melakukan integrasi Teknologi

harus disahkan, sebuah direktorat baru pun dibentuk. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran bertugas menyelaraskan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh DJA maupun instansi-instansi lain dengan peraturan yang telah ada dan kaidah-kaidah penganggaran yang telah disepakati. Terdiri dari empat subdirektorat, wilayah kerja direktorat baru ini mencakup harmonisasi peraturan penganggaran yang terkait kementerian dan lembaga, harmonisasi peraturan jaminan sosial, harmonisasi peraturan PNBP, dan harmonisasi penganggaran remunerasi. Keempat bidang tersebut merupakan wilayah yang terus berkembang dan perlu perhatian khusus. Diharapkan dengan ditangani secara tersendiri, keamanan APBN menjadi semakin terjaga dan remunerasi aparatur negara kedepan dapat mengacu pada pola yang lebih rasional dan berkeadilan.

Penataan ulang juga dilakukan di Direktorat PNBP. Pendekatan struktur organisasi yang semula menggunakan pendekatan jenis penerimaan PNBP, yaitu kementerian dari nonkementerian dianggap tidak sesuai lagi.

Dari kaca mata organisasi, lingkungan yang sangat dinamis menuntut suatu desain organisasi yang responsif. Responsif dalam arti tidak membentengi dirinya terhadap serbuan perubahan, melainkan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan, untuk tetap berkinerja prima di tengah dinamika. Selain sebagai upaya untuk mengejawantahkan core values DJA, semangat untuk tetap responsif merupakan hal penting yang mendasari penataan organisasi di Direktorat Jenderal Anggaran. Sejak awal perancangannya, piranti yang digunakan untuk mendiagnosa kebutuhan akan perubahan adalah metode PETS yang dikembangkan oleh Johnson dan Scholes. Metode ini memetakan faktor-faktor Politik, Ekonomi,Teknologi, dan Sosial yang menjadi

Informasi ke dalam mekanisme kerja DJA, baik dalam proses bisnisnya sendiri maupun ketika bisnis proses tersebut berkaitan erat dengan organisasi lain. Dan yang tak kalah pentingnya adalah faktor sosial. Tuntutan publik akan keterbukaan dan akuntabilitas merupakan suatu faktor pemicu yang tidak dapat diabaikan. DJA perlu didesain sedemikan rupa setiap kebijakan dirumuskan dalam suatu proses yang transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mempertimbangkan faktorfaktor di atas DJA menata kembali organisasinya. Untuk mengantisipasi Sistem Jaminan Sosial Nasional, isu Remunerasi dan Program Legislasi Nasional 2010-2014 yang didalamnya terdapat 247 RUU yang

Masih dengan semangat untuk mengantisipasi perkembangan, DJA membenahi kembali sistem monitoring dan evaluasi yang selama ini melekat ke dalam tugasnya. Sebelum penataan, monitoring dan evaluasi penganggaran kurang optimal karena belum adanya kerangka yang dapat dijadikan acuan dan tingginya beban kerja unit teknis. Akibatnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi cenderung terfragmentasi dan hasilnya belum dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan dengan membentuk suatu unit eselon III di bawah Direktorat Sistem Penganggaran, yaitu Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran. Tugas unit ini adalah mempersiapkan kerangka kerja monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh unit-unit teknis sekaligus mengolah hasilnya sehingga dapat dijadikan referensi bagi pimpinan DJA maupun unit-unit teknis tersebut. Hasil kajian unit ini diharapkan


31

REFORMASI BIROKRASI mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana kementerian dan lembaga mampu secara optimal memanfaatkan anggaran yang dimiliki untuk menghasilkan output yang direncanakan. Hal ini menjadi penting karena dalam implementasi penganggaran berbasis kinerja, posisi DJA ke depan tidak hanya berkutat dengan ‘posting dan costing’ melainkan juga sebagai unit yang mampu menganalisis output kementerian dan lembaga. Dari sisi perencanaan anggaran, perkembangan sistem penganggaran dan perubahan struktur APBN membawa dampak langsung kepada DJA. Kini, DJA dituntut juga untuk menangani bidang anggaran strategis nasional, antara lain perubahan iklim, pengembangan alutsista, dan ketahanan pangan. Belum lagi ditambah dengan bertambahnya beban kerja di bidang belanja negara akibat penerapan belanja prioritas, serta kewajiban yang terkait dengan dampak implementasi sistem jaminan sosial nasional terhadap APBN. Mencermati perkembangan tersebut, DJA memutuskan untuk menata ulang pembagian tugas di Direktorat Penyusunan APBN dan merombak strukturnya untuk menyesuaikan dengan postur APBN. Dalam struktur yang baru, belanja negara ditangani oleh tiga subdirektorat sementara demi efisiensi tugas yang terkait dengan pendapatan negara digabung ke dalam subdirektorat yang menangani asumsi ekonomi makro. Di tingkat eselon IV, pembagian tugas dan pemberian nomenklatur dilakukan sehingga setiap seksi merupakan cerminan dari aspek tertentu dalam postur APBN. Semua ini dilakukan untuk memastikan agar DJA dapat memberikan respon yang cepat dan akurat terhadap setiap pergerakan APBN. Penataan ulang juga dilakukan di Direktorat PNBP. Pendekatan struktur organisasi yang semula menggunakan pendekatan jenis penerimaan PNBP, yaitu kementerian dari non-kementerian

dianggap tidak sesuai lagi. Kini tugas pengelolaan penerimaan PNBP terkait kementerian dan lembaga dibagi habis oleh dua subdirektorat. Hal ini untuk membagi beban kerja agar lebih seimbang, meningkatkan efisiensi operasional dan memudahkan koordinasi dengan mitra kerja.

dan akuntabilitas. Bagian ini bertugas antara lain melakukan internalisasi kode etik di lingkungan DJA mengingat pengembangan sistem dan manusia yang melaksanakan sistem tersebut harus berjalan seiring. Peningkatan integritas pegawai dan akuntabilitas proses merupakan salah satu tanggungjawab bagian baru ini.

Hal serupa juga dilakukan untuk mempertajam tugas dan fungsi DJA di bidang pengembangan sistem penganggaran. Nomenklatur pengembangan sistem penganggaran disesuaikan menjadi transformasi sistem penganggaran, dalam hal ini Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran, Direktorat Sistem Penganggaran. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi titik tolak perubahan pola pikir DJA dari upaya pengembangan sistem menjadi upaya transformasi sistem sehingga nuansa implementasinya menjadi semakin kuat.

Tugas yang lain mencakup pengembangan dan implementasi manajemen resiko untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas DJA secara umum. Hal lain yang tak kalah penting adalah untuk memberikan pertimbangan dari sisi hukum kepada pimpinan DJA agar setiap keputusan yang diambil, terutama yang menyangkut wilayah abu-abu (grey area), mempunyai landasan yang kuat. Unit ini juga akan memberikan dukungan kepada pagawai dan pejabat DJA ketika dihadapkan kepada permasalahan hukum akibat pelaksanaan tugas.

Sebagai salah satu core product DJA, Standar Biaya juga menjadi pusat perhatian dalam upaya penataan organisasi DJA. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi selama ini seperti belum memadainya standar biaya masukan baik jumlah maupun besarannya serta belum tersedianya suatu norma atau pedoman yang mengatur metodologi pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik maupun jenis kegiatan yang ada di masing-masing Kementerian /Lembaga adalah tantangan besar bagi DJA. Untuk menjawabnya, DJA menata ulang Subdirektorat Standar Biaya agar kementerian dan lembaga dapat mendapatkan layanan yang lebih customized. Lebih jauh lagi, DJA membentuk Seksi Riset dan Pengembangan Standar Biaya untuk mengantisipasi perkembanganperkembangan di masa depan. Di wilayah manajerial, tuntutan akan keterbukaan dan akuntabilitas direspon oleh DJA dengan penguatan di bidang kepatuhan internal, manajemen risiko, dan bantuan hukum. Dibentuknya Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum merupakan bukti komitmen DJA terhadap keterbukaan


Bisa dikatakan, pada tahun 2010 yang lalu DJA melakukan suatu perombakan struktur yang cukup signifikan. Hampir di semua lini terjadi perubahan. Namun dari semua ini, benang merah yang dapat ditarik adalah DJA berupaya untuk selalu responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Lebih jauh lagi, jika dicermati, maka dapat dilihat upaya-upaya DJA dalam mengantisipasi perubahan itu sendiri, misalnya perubahan struktur di Direktorat Penyusunan APBN dan pembentukan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Dan tentu saja, semua itu dilakukan agar DJA dapat memberikan layanan yang terbaik kepada segenap pemangku kepentingan dan mitra kerjanya. Sedemikian sehingga walaupun seribu kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Brazil, sang Kepala Puskesmas di pedalaman Mamuju tetap menerima 10 boks Parasetamol.

PERENCANAAN ANGGARAN

SISTEM PENGANGGARAN

Implementasi Reward and Punishment pada Tahun Anggaran 2011 Oleh: Jati Wibowo, Dit. SP Meski evaluasi atas penyerapan anggaran selama ini telah dilakukan, namun terkesan tidak ada tindak lanjut dari hasil evaluasi itu sendiri. Seiring dengan pelaksanaan reformasi penganggaran di Indonesia, ada keinginan kuat Pemerintah untuk mengaitkan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran dengan besaran alokasi anggaran tahun berikutnya. Semangat tersebut tercermin pada UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P TA 2010 dan UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011. Kedua

UU tersebut memayungi mekanisme penambahan dan pengurangan pagu anggaran sebagai akibat dari hasil kinerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atas pelaksanaan anggaran belanja Tahun 2010. Mekanisme tersebut lazim dikenal dengan istilah reward and punishment system. Implementasi pemberian penghargaan (reward) pada tahun 2011 ini diilhami oleh amanat Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P TA 2010, yang menyatakan bahwa hasil optimalisasi

pada TA 2010 dapat digunakan pada TA 2011. Sedangkan implementasi pengenaan sanksi (punishment) pada TA 2011 ini merupakan penjabaran dari amanat Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011, yang menyebutkan adanya mekanisme pemotongan pagu belanja K/L pada TA 2011 yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja TA 2010 diatur oleh Pemerintah. Dari Amanat Kedua UU tersebut, pada Triwulan pertama 2011 ini Menteri


33

SISTEM PENGANGGARAN Keuangan Telah Menerbitkan PMK No 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 pada TA 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada TA 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja TA 2010. KMK tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 2 Maret 2011.

Penghargaan (Reward)

Syarat yang harus dipenuhi:

Mengingat TA 2010 belum mengenal anggaran berbasis kinerja, maka tingkat penyerapan anggaran selama TA 2010 yang menjadi satu-satunya parameter dalam PMK reward and punishment tersebut. Dari tingkat penyerapan anggaran, yang menjadi fokus penilaian ada dua hal yaitu sisa anggaran yang merupakan Hasil Optimalisasi dan sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. tidak

dipenuhinya kriteria-kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dari anggaran belanja Tahun Anggaran 2010;

2. tidak diikutinya peraturan perundangan di bidang pengadaan pemerintah;

barang/jasa

1. mempunyai Hasil Optimalisasi di

1. terdapat sisa anggaran yang tidak

Tahun Anggaran 2010 dan belum digunakan pada Tahun Anggaran 2010; dan 2. hasil perhitungan dari Hasil Optimalisasi setelah dikurangi sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menghasilkan nilai positif.

disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. hasil perhitungan dari sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah dikurangi Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran 2010, menghasilkan nilai positif.

Wujudnya dapat berupa:

1. tambahan alokasi anggaran pada Pemotongan pagu belanja pada Tahun 2. 3. 4.

Untuk memudahkan dalam memahami substansi PMK reward and punishment, disajikan tabel sebagai berikut: Sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, adapun kriteria alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

5.

Tahun Anggaran 2011; prioritas dalam mendapatkan dana atas Inisiatif Baru (new initiative) yang diajukan; prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan; pemberian piagam penghargaan (award) kepada menteri/ pimpinan lembaga atau kepala satuan kerja; dan/ atau publikasi ke mass media.

4. tidak mencantumkan penjelasan atas laporan yang disampaikan.

maksimal tambahan dana yang diberikan yaitu sama dengan Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada Tahun Anggaran 2010.

maksimal sebesar anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 yang tidak terserap dan tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peruntukan tambahan dana tersebut digunakan untuk Inisiatif Baru (new initiative) atau untuk penambahan volume keluaran yang sama

Tidak diatur

Pembebanan diberikan kepada satuan kerja yang memberikan kontribusi terhadap perolehan penghargaan (reward) yang bersangkutan.

Sedangkan hal-hal yang bukan termasuk alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan alias yang termasuk alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diantaranya yaitu:

1. alokasi anggaran yang bersumber

Anggaran 2011.

Tambahan (Pengurangan) Pagu

3. keterlambatan

penunjukan kepala satuan kerja dan/atau pelaksana kegiatan; dan/atau

Sanksi (Punishment)

1. Sanksi

(punishment) dibebankan kepada satuan kerja yang menyebabkan pengurangan pagu K/L yang bersangkutan. 2. Pembebanan sanksi (punishment) kepada satuan kerja tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan nasional dan menurunkan pelayanan kepada publik.

Pengecualian Tidak diatur


Sanksi (punishment) tidak diberikan apabila K/L mampu mencapai seluruh target kinerjanya.

SISTEM PENGANGGARAN dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU), Rupiah Murni Pendamping;

tanggal 31 Maret 2011”, maka dari tanggal tersebut, mekanisme ini dihitung mundur sehingga menghasilkan jadwal pelaksanaan penilaian reward and punishment sebagai berikut:

penyusunan mekanisme evaluasi kinerja yang berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Payung hukum pelaksanaannya jelas, yaitu Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Sedangkan

Uraian Kegiatan

Periode Waktu

K/L menyampaikan laporan realisasi anggaran beserta ADK kepada DJA Catatan: Jika K/L tidak mencantumkan penjelasan, sisa anggaran belanja tersebut dikategorikan sebagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paling lambat 11 Maret 2011

DJA melakukan penilaian atas laporan tersebut


Menteri Keuangan menetapkan KMK atas Reward and Punishment


Penyesuaian RKA Satker dan DIPA Satker Catatan: Harus memperhatikan realisasi DIPA Satker berkenaan sehingga tidak mengakibatkan pagu minus, dengan melampirkan data realisasi yang diketahui oleh KPPN setempat.

Paling lambat 30 April 2011

Sebagai gambaran sederhana tata cara penilaian atas pelaksanaan anggaran belanja K/L, berikut disampaikan contoh perhitungannya.

2. alokasi anggaran yang penggunaannya harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu; atau

Kondisi

Pagu

(1)

(2)

Realisasi Sisa Anggaran (3)

HO

(4) = (2) – (3)

Non HO SAYTD SAYDD

(5)

(6)

Reward/ (Punishment)

Keterangan

(8)=(5)-(6)

(9)

(7)

variabel yang digunakan tidak lagi hanya menitikberatkan pada penyerapan anggaran, namun mempertimbangkan aspek lain yaitu minimal harus memperhitungkan tingkat keluaran (output), capaian hasil

Kondisi 1

178

158

20

20

0

0

20

Reward = 20 M

Kondisi 2

178

158

20

12

6

2

6

Reward = 6 M

Kondisi 3

178

158

20

5

11

4

(6)

Kondisi

Pagu

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) – (3)

(5)

(6)

Kondisi 4

178

158

20

5

Kondisi 5

178

158

20

10

Realisasi Sisa Anggaran

3. akibat keadaan kahar (force majeure) antara lain meliputi bencana alam, terjadi konflik/berpotensi terjadi konflik sosial, dan cuaca. Dengan mempertimbangkan amanat pasal 20 ayat (3) uu No 10 tahun 2010 tentang APBN 2011 yang menyatakan bahwa “pengurangan pagu kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lambat

HO

Non HO

Reward/ (Punishment)

Keterangan

(7)

(8)=(5)-(6)

(9)

10

5

(5)

10

0

0

SAYTD SAYDD

Keterangan: HO

Punishment = 6 M

: Hasil Optimalisasi

SAYDD : Sisa Anggaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan SAYTDD : Sisa Anggaran Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Alhasil, PMK tersebut merupakan langkah awal pelaksanaan evaluasi kinerja penganggaran. Kedepan, akan dilakukan

Punishment = 5 M No Reward No Punishment

(outcome), tingkat efisiensi, dan konsistensi antara perencanaan dan impelementasi. Diharapkan dengan menjadikan hasil dari evaluasi atas pelaksanaan anggaran K/L sebagai pertimbangan dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya, K/L terdorong untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penganggaran.


35

Serah Terima Jabatan Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan pada tanggal 16 Februari 2011 secara resmi telah melantik Herry Purnomo sebagai Direktur Jenderal Anggaran, menggantikan Anny Ratnawaty yang kini menjabat Wakil Menteri Keuangan. Herry Purnomo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sebelum secara resmi dijabat oleh Herry Purnomo, jabatan Direktur Jenderal Anggaran telah diserah terimakan oleh Anny Ratnawaty kepada Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran. Kiagus Ahmad Badaruddin menjalankan tugasnya dari 27 Januari 2011 hingga 16 Februari 2011. Serah terima jabatan dari Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran kepada Herry Purnomo dilakukan sehari setelah pelantikannya sebagai Direktur Jenderal Anggaran oleh Menteri Keuangan, bertempat di Ruang Rapat Direktur Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet.


RESENSI BUKU

Resensi Buku The Shallows: How the internet is changing the way we think, read and remember Penulis Nicholas Carr Oleh Agus Kuswantoro Internet bukan merupakan hal yang

Carr sendiri yaitu, dia adalah penulis

dalam menjadi yang dangkal, serta web

asing bagi kita, kalau kita sedang ingin

buku The Big Switch: Rewiring the

menyebabkan ketidaktahuan menyebar

mencari tahu tentang hal tertentu,

World, from Edison to Google, seorang

kemana-mana.

maka kita ketik kata kunci tentang apa

kontributor pada New York Times,

yang kita cari dengan menggunakan

Guardian, Fiancial Times, dan Wired,

Internet telah membuat informasi

search engine seperti Google, Mozilla

serta sebelumnya sebagai executive

menyebar secara luas. Pada waktu yang

Firefox, Internet Explorer, Opera, dll maka

editor di Harvard Business Review.

bersamaan telah mengubah cara kita membaca dan cara kita memperhatikan

akan muncul websites yang membahas tentang hal yang kita cari tersebut. Itu merupakan salah satu manfaat dengan adanya Internet tersebut, bayangkan apabila kita harus mencari hal tersebut di perpustakaan, berapa hari waktu yang kita perlukan? Menurut Nicholas Carr,

ternyata

internet

tersebut

membawa dampak yang kurang baik terhadap otak kita, ini yang diulas dalam buku Carr tersebut. Sedangkan latar belakang dari Nicholas

Dalam buku tersebut, Nicholas Carr menggambarkan paling

baru

hasil untuk

riset

yang

menunjukkan

bahwa internet secara harafiah telah mengubah saluran otak kita, yang hanya menginduksi pemahaman yang dangkal (superficial). Sebagai konsekuensinya, banyak perubahan yang sangat besar dalam cara hidup kita dan komunikasi, mengingat dan sosialisasi. Terdapat pergeseran cara berpikir dari yang

sesuatu. Thesis utama pada pekerjaan ini adalah membuat kita menjadi makluk yang lebih dangkal. Berdasarkan kata

Carr “kita

ingin

diinterupsi

karena tiap interupsi membawa ke kita informasi yang sangat berharga. Dan kita sering bertanya ke internet agar tetap menginterupsi kita bahkan dalam frekuensi yang lebih dan cara yang berbeda. Kita mau menerima untuk kehilangan konsentrasi dan focus, bagian dari perhatian kita dan pecahan


37

RESENSI BUKU dari pikiran kita, sebagai balasan dari

pikiran dengan lebih mendasarkan

bukunya yaitu:

informasi yang kita terima”. Hal ini

pada kemungkinan dan konsekuensi

• greater access to knowledge is not

menyebabkan bahwa kekuatan kita

daripada mendasarkan sekilas atas hal

the same as greater knowledge,

untuk konsentrasi dan kontemplasi

yang menarik dalam arus digital. Selain

• an ever-increasing plethora of facts

semakin jarang kita gunakan. Hal ini

itu, karena beberapa aspek kehidupan,

berarti, kita menjadi tidak terlalu

sering yang sangat berarti dan berharga

memperhatikan apa yang kita lihat dan

mensyaratkan waktu dan kedalaman

baca, tetapi hanya melihat sesuatu yang

yang lebih. Dalam dunia digital membuat

baru yang menarik dan mengganggu

hal itu terpecah menjadi potongan-

kita. Berdasarkan Carr transformation,

potongan, dimana kita tidak mempunyai

Kesimpulan:

hal seperti itu sangat merugikan

waktu untuk memperhentikannya dan

Buku tersebut sangat bermanfaat bagi

struktur otak yang sebenarnya. Dan

berpikir, serta kita tidak mengetahui

kita, bahkan menurut Chris Anderson,

Carr menggunakan riset otak cognitive

“true self awareness’ dalam kontek yang

pengarang The Long Tail, The Shallows

untuk

sebenarnya.

merupakan one of the most insightful

menunjukkan

penggunaan

internet

bagaimana yang

sangat

& data is not the same as wisdom, • breadth of knowledge is not the same as depth of knowledge, dan • multitasking is not the same as complexity.

thinkers about technology’s impact on the

berlebihan akan mengubah bentuk dari

Carr berpendapat bahwa dengan

world. Namun, apakah dengan adanya

struktur otak kita.

membaca

mengembangkan

internet menyebabkan kerugian yang

struktur

syaraf.

jauh lebih besar daripada keuntungan

bercerita

yang kita terima? Hal ini mungkin

bentuk Riset

yang

oleh

dari

Carr

Membaca

suatu

memungkinkan kita untuk mulai bicara

menjadi

masalah, dari perjalanan hidup telah

dengan kita sendiri, untuk kontemplasi

saya yakin sebagian besar dari kita

dikumpulkan ingatan sedikit demi

berdasarkan realitas dengan cara lebih

sependapat bahwa banyak keuntungan

sedikit, dan otak mempertahankan

mendalam. Selain itu, Carr menyatakan

yang kita terima dengan adanya internet

jumlah tertentu yang dilihat selama

bahwa bookman mind lebih merupakan

tersebut. Namun terdapat sesuatu yang

hidup, yang dapat diubah bentuknya,

deeper mind dibandingkan electronic

tidak boleh kita lupakan, yaitu membaca

dan dapat mengubah bagaimana kita

mind.

buku, agar kemampuan otak cognitive

menggambarkan

ditulis

lain

akan

adanya

dengan

berpikir, serta dapat digunakan untuk

pertanyaan

kita.

Tetapi

kita tidak menghilang. Semoga kita tidak

yang bagus atau yang jahat. Jadi, jika otak

Selanjutnya, Carr menyatakan bahwa

dilatih untuk merespon dalam waktu

berdasarkan penelitian, orang yang

yang lebih cepat dalam dunia digital,

sering menghabiskan waktu di taman

itu akan merubah bentuk tentang

akan menyebabkan hasil tes cognitive-

pengalaman dunia secara keseluruhan.

nya meningkat, dibandingkan orang yang berjalan dikota. Sehingga dapat

Carr menyatakan bahwa hal ini sangat

disimpulkan

berbeda apabila dibandingkan dengan

waktu di alam terbuka (back to nature)

membaca buku. Pikiran tertuju pada

merupakan cara yang paling baik dalam

buku daripada mencari beberapa kata

upaya agar cognitive dapat berfungsi

kunci kata dan paragraph. Pikiran yang

secara efektif.

bahwa

menghabiskan

tenang dan mendalam, menggali ide

Selain

secara utuh, dan terus berkembang.

mengutarakan pendapatnya tentang

Hal ini menyebabkan kematangan

internet yang mendasari penulisan


Product Details •

Paperback: 276 pages

•

Publisher:

Atlantic

Books

London (2010) •

Language: English

•

Hardback ISBN: 978 I 84887 225 7

•

Trade Paperback ISBN: 978 I 84887 226 4

berkembang melalui kontemplasi yang itu,

pernah mengabaikan hal tersebut.

Nicholas

Carr

juga

•

Product Dimensions: 9.3 x 6.2 x 1.1 inches

RENUNGAN

PENDEKAR TAKO Oleh : Satya Susanto

Bila kita menyaksikan film-film Kungfu Shaolin, gerakan-gerakan indah nan dahsyat diperagakan saat menghadapi lawan. Dan hebatnya, mereka biasanya tangan kosong, tanpa membawa senjata. Kalaupun bersenjata, maka senjatanya hanya sebuah tongkat yang sebenarnya tidak mematikan. Aura yang terpancar dari setiap gerakannya adalah keanggunan. Aura yang terpancar dari wajahnya adalah wibawa dan kearifan. Tidak mau menyakiti, tidak mau curang meski dalam perang. Selalu menjura pada siapa saja meski pada lawan sekalipun juga. Keindahan Kungfu Shaolin tiba-tiba terbayang saat Bapak Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan arahan kepada pegawai DJA pada Rapat Pimpinan yang lalu. Beliau berpesan agar pegawai DJA siap menjadi Pendekar Tako. Pendekar Tangan Kosong. Yaitu pendekar yang datang melayani bangsa dengan tangan kosong, dan pulangpun tetap bertangan kosong. Tidak datang dengan senjata dan tidak pula pulang membawa hasil jarahannya. Pesan itu memicu angan. Membangkitkan khayalan liar yang menari-nari di udara. Membayangkan pegawai DJA yang sedang memperagakan jurus-jurus yang bernama

“ketentuan dan peraturan”. Berdiri tegak diatas kuda-kuda yang bernama “Moralitas dan integritas”. Membayangkan pegawai DJA, pendekarpendekar Keuangan Negara, meliuk-liuk menyelamatkan uang rakyat dari tindakan oknum yang tercela. Gerakannya begitu indah, jumawa, sehingga tidak ada hati yang terluka. Sehingga mampu menyadarkan oknum yang berniat berbuat dusta pada negara. Ya, peran DJA sangat strategis untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Dengan seluruh kemampuan kanuragan, dengan penguasaan pada jurus “ketentuan dan peraturan”, dengan kokohnya kuda-kuda “moralitas dan integritas”, pegawai DJA bak pendekar Shaolin yang amanat menjaga uang rakyat. Bak pendekar Shaolin yang menjaga biara kedamaian. Menjaga biara kemakmuran. Menjaga biara kesejahteraan bersama. Dengan keahliannya menari-nari membela Ibu Pertiwi, pendekar Shaolin yang Tako, yang kalaupun bersenjata, hanyalah dengan sebuah pena, meliuk-liuk diatas kertas Rencana Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL), menorehkan goresan disana sini bukan untuk kepentingan pribadi. Mencorat-coret disana sini hanya untuk kepentingan Ibu Pertiwi. Gerakannya indah. Penuh hormat dan sahaja. Tidak ada mitra kerja yang merasa dizalimi. Lewat gerakan indahnya mitra kerja menjadi mengerti. Lewat aura yang terpancar dari seluruh tubuhnya, mitra kerja menjadi sadar akan prioritas negara. Sehingga

sang Pendekar Tako tidak pernah membinasakan asa. Dikagumi karena jurus-jurusnya. Dihormati karena kudakudanya. Khayalan ini semakin liar, membayangkan pembangunan pesat bak cendana dimusim hujan. Membayangkan rakyat jelata tersenyum bahagia. Membayangkan orang papa mulai bisa tertawa. Karena mereka merasakan pembelaan yang nyata. Karena mereka merasakan alokasi anggaran yang berpihak kepadanya. Pendekar Tako terus meliuk-liuk indah. Berpijak pada kokohnya kuda-kuda yang bernama “integritas-moralitas”. Mengabaikan goresan luka yang terkadang menimpa jiwanya. Setiap gerakannya menebarkan kemakmuran. Setiap coretan penanya menggambarkan pembelaan negara. Sepak terjangnya menutup ruang-ruang hampa. Ruangruang hampa yang biasanya dipenuhi hawa kolusi, hawa korupsi. Arahan Bapak Direktur Jenderal Anggaran menggelorakan jiwa. Membakar asa.Ayo kawan-kawan DJA, olah terus kemampuan kanuragan kita. Belajar, belajar dan terus belajar meningkatkan kapasitas, integritas dan moralitas kita. Karena kita adalah Sang Pendekar Tako. Sang Pendekar Tangan Kosong yang menjaga keuangan negara. Ciiiiaaaaattttt.


39

PROFIL

Wawancara Dengan Dirjen Anggaran Herry Purnomo

Change Management Untuk Dja Lebih Baik Warta anggaran | 21 Tahun 2011

41

PROFIL Sebagai orang nomor satu di DJA, Herry Purnomo sangatlah sibuk. Kesibukanya sebagai Dirjen Anggaran dalam mengelola keuangan negara khususnya APBN dan belanja pemerintah pusat menyita banyak energinya. Untuk mengisi kembali energi yang hilang, Bapak dari tiga orang cucu ini menyeimbangkan hidupnya dengan kegiatan lain di luar kantor. Salah satunya adalah bermain golf bersama temantemannya. Bagi beliau bermain golf adalah bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari rutinitas kantor, mengisi paru-parunya dengan udara segar dan menikmati alam terbuka. Selain itu, waktu liburnya beliau khususkan untuk keluarga dan bermain dengan cucu-cucunya yang lucu. Ditengah kesibukannya, beliau berkenan menerima redaktur Majalah Warta Anggaran untuk wawancara khusus, berikut petikannya. Sesuai dengan PMK No. 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJA mengalami perubahan struktur organisasi. Bagaimana Bapak melihat peran strategis DJA sebagai pengelola anggaran dengan struktur baru tersebut? Pertama yang ingin saya katakan bahwa reorganisasi ini sudah dipikirkan secara intens oleh pimpinan sebelumnya yaitu Ibu Anny Ratnawati untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan di masa datang untuk tugas dan fungsi yang ditangani oleh DJA. Salah satu hal yang harus saya apresiasi adalah terbentuknya satu direktorat baru yaitu Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran (Dit. HPP) yang fokus terhadap harmonisasi peraturan terkait dengan penganggaran. Kalau saya coba merangkum dengan kalimat adalah karena banyaknya peraturan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) baik dalam bentuk UU, PP, Perpres yang sedikit banyak mengganggu atau melanggar kaidah atau prinsip-prinsip penganggaran. Peran direktorat HPP menjadi penting untuk menjaga hal ini. Contohnya, banyak UU yang tidak mengindahkan kaidah penganggaran karena dalam UU tersebut

mencantumkan persentase tertentu dari APBN untuk membiayai bidang tertentu diluar yang ditetapkan dalam UUD yakni 20 persen untuk pendidikan. Dalam perkembangannya, saya mengikuti ada beberapa UU yang sudah ditetapkan dan mencantumkan persentase tertentu untuk membiayai bidang tertentu karena kita tidak dilibatkan dalam proses pembahasan. Terakhir RUU Desa minta sekian persen dari UU. Nah, saya kira ini yang menjadi DJA dengan direktorat baru ini menjadi strategis yaitu mewakili pemerintah untuk menjaga agar jangan sampai keluar suatu peraturan yang mengkapling-kapling APBN. Karena kalau penyusunan peraturan tidak diharmonisasi dengan prinsip-prinsip atau kaidah APBN bisa jebol APBN kita. Apalagi kalau kita melihat postur APBN, space yang tersedia untuk pemerintah bisa bergerak, katakanlah untuk membangun infrastruktur sangat kecil. Sebagian postur APBN kita untuk membayar utang, sebagain besar sudah dikapling untuk DAU dan pendidikan. Padahal ada hal-hal lain yang masih banyak perlu perhatian, apa jadinya kalau banyak UU atau Peraturan yang mengklaim atau mengkaplingkan diri dalam APBN . Oleh karena itu, saya sangat mendukung dan mempunyai banyak harapan bahwa direktorat baru ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan dari dibentuknya direktorat ini. Bagaiamana menurut Bapak fungsi Dit HPP dan DSP untuk mengantisipasi perkembangan sistem penganggaran? Saya melihat unit di dalam DJA ada unit DSP dan Dit HPP. Saya ingin menterjemahkan Dit HPP fokus kepada peraturan-peraturan sedangkan sistem penganggaran menjadi tugas DSP. DSP berbicara tentang bisnis proses atau desain sistem penganggaran yang akan kita buat, menjaga dan mengembangkan sistem pengangaran yang ada kemudian mengembangkannya dengan kaidah-kaidah sistem penganggaran yang akan kita pakai. Misanya dalam sistem penganggaran kita mulai menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja sesuai amanat UU Nomor 17/2003. Demikian pula dalam merencanakan anggaran yang


tahunan juga harus memperhatikan MTEF tiga tahu ke depan. Tugas mendesain dan menyempurnakan adalah DSP. sedangkan untuk menyusun bisnis proses dan aturan main bekerja sama dengan Dit. HPP. Jadi ada pembagian tugas, Dengan demikian dua direktiorat ini dalam mengembangkan sistem penganggaran harus berkolaborasi. Termasuk dalam sistem penganggaran adalah pengembangan Infomasi Teknologi (IT)-nya karena sekarang kecenderunganya adalah proses bisnis harus didukung atau diwadahi dengan IT.

Terkait dengan SPAN, Bapak berulang kali mengatakan bahwa DJA harus mempunyai peran yang lebih banyak dalam implemtasi SPAN, selama ini peran DJA agak tertinggal dibandingkan dengan DJPB dalam implemetasi SPAN. Apa yang harus dilakukan oleh DJAl dalam mengejar ketertinggalan dalam SPAN? Kita harus menyadari, memahami, dan mempunyai rasa memiliki bahwa justru DJA harus memainkan peran yang sangat penting dalam SPAN karena produk yang dihasilkan oleh DJA menjadi dasar bagi Ditjen Perbendaharaan (DJPB) dan satker dalam bekerja kemudian. Kalau kita tidak mengisi dengan benar, peran dalam SPAN atau katakanlah, ya… sudahlah kita tidak ikutan SPAN. Berarti DJPB dan satker tidak bisa melakukan apa-apa. Karena produk DJA menjadi dasar sistem SPAN yang menjadi landasan bagi DJPB dan satker untuk bekerja dalam sistem SPAN. Produk DJA adalah RKA-KL yang merupakan wujud operasional dari penyusunan APBN. RKA-KL ini menjadi tanggung jawab DJA, kalau RKA-KL ini tidak bisa disediakan dengan benar dan tepat waktu, DJPB tidak bisa memulai dengan menerbitkan DIPA. Penerbitan, pencairan DIPA, pertanggungjawaban DIPA, dan revisi DIPA akan difasilitasi dengan sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi bukan hanya menyangkut sisi pelaksanaan, which is menjadi tanggung jawab DJPB. Tetapi dimulai dari awal yaitu perencanaan anggaran yaitu penyusunan RKA-KL. Jadi

PROFIL posisi DJA itu paling depan. Oleh karena itu, saya mendorong. Memang agak ketinggalan penyiapannya, tetapi kita sudah memulai langkah dengan duduk bersama di Rapimtas Yogya. Saya mendorong bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Nah, kembali saya mengajak teman-teman untuk mengajak ketertinggalan. Apa yang harus dilakukan teman-teman DJA? Menyelesaikan bisnis proses dari sisi segmentasi SPAN yang menjadi tanggung jawab DJA yaitu agar bisa menjamin tersedianya RKA-KL yang kredibel agar dapat menjadi dasar penerbitan DIPA kemudian menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh satker sampai dengan pembukuannya, pertanggungjawabannya, dan cash management. Kita harus segera menyelesaikan bisnis proses yang telah disepakati di Yogya.

Mereka yang mengerjakan tetapi ternyata dalam waktu tiga tahun tidak selesai karena mereka tidak tahu bisnis prosesnya. Dari pengalaman ini saya selalu mengatakan bisnis proses selalu kita susun dahulu. Demikian pula pada saat SPAN awal, pada waktu itu saya sebagai Dirjen Perbendaharaan, pihak World Bank mengejar-ngejar saya untuk segera melaksanakan SPAN. Saya bilang apa yang harus segera dilaksanakan. Padahal menurut kita tidak. Setelah melalui diskusi dan Rapim dengan Menteri Keuangan ternyata tidak. Karena yang harus diselesaikan adalah bisnis prosesnya. Bisnis proses selesai baru kemudian kita masukan ke dalam IT sistem. Jadi yang harus dicermati teman-teman DJA, bisnis proses harus kita selesaikan.

Sebenarnya saya melihat sudah ada rasa memiliki dan memahami atas sesuatu yang akan kita bangun tetapi masih kurang. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman untuk menyelesaikan bisnis proses dari sisi DJA, ada sekitar tujuh butir. Paling tidak ada tiga hal, pertama dari sisi perencanaan anggaran murni yaitu penyusunan RAPBN 2012, ada bisnis prosesnya. Kedua, sisi pelaksanaan anggaran ada dua menyangkut penyusunan R-APBNP kalau sekarang RAPBNP 2011 dan menyangkut revisi. Dari sisi pelaksanaan DJA ada kaitannya karena revisi di DJA. Kemudian yang akan kita kembangkan adalah monev. Jadi saya kira ada empat segmentasi bisnis proses yang harus segera diselesaikan DJA.

Bagaimana rencana pengembangan RKA-KL Online oleh DJA dengan keterkaitannya dengan SPAN?

Bisnis proses ini kita sepakati bersama, kemudian kita terjemahkan ke dalam sistem IT memakai hyperion. Kita harus bekerja keras karena deadline-nya bulan Mei 2011. Karena prinsip buat saya dalam membangun IT, kita sendiri yang harus menyusun bisnis prosesnya sedangkan konsultan hanya membantu, mereka tidak tahu. Seperti pengalaman Australia pada saat membangun IT SPAN, Mereka punya pengalaman buruk. Kenapa? Kata mereka, pada waktu membangun sistem terpadu ini kami serahkan ke orang IT, diborongin, kita tidak mau tahulah… pokoknya kita tunjuk.

Kita membayangkan ke depan sistem penganggaran harusnya bottom up yang dimulai dari ujungnya adalah satker. Sekarangkan ditengah-tengah, karena kita berhubungan dengan K/L padahal yang kita minta penyusunannya dari satker-satker. Makanya fasilitasinya dimulai dari satker.

Saya mendukung pengembangan RKAKL Online apalagi diintegrasikan dengan SPAN. RKA-KL Online adalah sarana untuk perencanaan anggaran K/L. Penyusunan anggaran K/L adalah domain dari DJA. Dalam perkembangannya, karena program SPAN dikembangkan sistem yang terintergrasi ke dalam satker, maka untuk kepraktisan, pendanaan, dan pengembangan sistem yang terintegrasi di satker maka kita sepakat untuk pengembangan RKA-KL Online oleh tim SPAN yang mengembangkan aplikasi dan bisnis proses di satker.

Walaupun pengembangnya ada di tim SPAN tetapi tanggung jawab pengembangan bisnis proses ada di DJA. Karena teman-teman DJPB tidak tahu bisnis prosesnya RKA-KL itu. Ini tetap menjadi tanggung jawab DJA, disinilah kita berkolaborasi. Pengembangan

IT masuk ke dalam pengembangan IT satker yang namanya SAKTI tetapi pengembangan bisnis proses ada di DJA. Jadi yang ingin saya katakan disini adalah kita tidak kehilangan tanggung jawab atau kehilangan pekerjaan terkait dengan pengembangan RKA-KL Online. Ini yang perlu kita sadari, sekarang jamannya kolaborasi. Dari segi kepraktisan dan efisiensi kita sepakati kontraktornya satu, kita tidak perlu repot lagi mencari kontraktor. Kita menggunakan kontraktor yang mengembangkan SAKTI. Inilah yang saya sebut simbiosis mutualistis, kita tidak bisa hidup menyendiri. Kemudian ke depan, RKA-KL Online sebagai sarana dalam rangka melakukan penyusunan anggaran. Pertama orang menyusun RKA-KL dari satker-satker, saya ingat waktu di daerah satker-satker menyusun RKA-KL disampaikan ke K/L, kemudian K/L yang akan membahas dengan DJA. Saya mencoba menterjemahkan ide dari Ibu Anny Ratnawati, RKA-KL Online dikembangkan lebih jauh lagi dalam arti melalui RKA-KL Online suatu hari nanti penelahaan RKA-KL tidak saling bertemu. Orang tidak perlu berbondong-bondong datang ke DJA membawa berkas. Dengan dikembangknnya RKA-KL Online ini, kita memakai sarana modern, orang menelaah di kantor masing-masing saja. Demikian pula DJA baik di Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III bekerja dibelakang komputer. Semua indeks harga dan semua parameter dimasukkan ke dalam data base komputer. Kita bermain dalam sarana komputer. Saya ingin mewujudkan RKAKL Online itu seperti itu. Tidak hanya memasukan data ke komputer atau membawa soft copy data. Kalau seperti itu dari dulu juga sudah ada. Bukan sekedar transfer data, karena kalau seperti itu jamannya saya masih menjadi Kasubdit sudah ada. Padahal ketika itu diinginkan waktu pembahasan sudah di depan komputer, meskipun aplikasi komputer belum secanggih saat ini. Karena sistem belum


43

PROFIL mendukung makanya transfer data berupa soft copy ke komputer kemudian di tayangkan dan pembahasannya masih bertemu. Satker membawa hardcopy kemudian dicoret-coret. Setelah dicoretcoret baru diedit dalam komputer. Itu memang lebih cepat dibandingkan mengetik tetapi ke depan tentu bukan seperti ini yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu kesiapan kita untuk mengubah paradigma dan mindset. Kalau selama ini kita menunggu-nunggu tamu datang saat penelaahan dengan segala “implikasinya” sehingga Ibu Anny Ratnawati harus memasng CCTV untuk memonitor. Apakah seperti itu kelakuan kita…?

Nantinya tidak ada lagi yang seperti itu. Kita harus melakukan transformasi atau reformasi yang meliputi tiga hal. Pertama, perbaikan bisnis proses. Kedua, pengembangan IT dan ketiga changes management meliputi perubahan sikap dan peningkatan kapasitas. Yang berat adalah ketiga yakni merubah mentalitas kita dan satker. Peranan PNBP dalam penerimaan negara semakin penting. Bagaimana upaya yang akan dilakukan Bapak untuk meningkatkan peran PNBP dalam penerimaan negara?

Ide brilliant dari pimpinan yang lama untuk membentuk satu tenaga pengkaji PNBP dengan Eselon II/b. Hal ini menunjukan bahwa ke depan PNBP akan menjadi primadona penerimaan APBN. Tentu akan menjadi tantangan buat kita semua, bagaimana mengembangkan Direktorat PNBP dan tenaga pengkaji untuk bisa menggali potensi-potensi PNBP agar bisa diwujudkan menjadi realitas penerimaan APBN. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan ada sisi PNBP SDA yang harus didorong peningkatannya. Karena untuk PNBP SDA migas sudah jelas penanganannya meskipun tertatih-tatih untuk peningkatnnya. Sisi

lain yang harus didorong adalah PNBP SDA non migas seperti batubara dan hasil tambang lain seperti nikel. Peran DJA adalah dalam peningkatan dari segi kebijakan karena DJA tidak operasional. Bagaimana konsep yang dirumuskan oleh DJA dari segi kebijakan dan pengaturan inilah yang diharapkan oleh K/L dan stakeholder. Seperti batubara, eksekutor ada di kementerian lain, sedangkan peran DJA adalah bagaimana membuat desain-desain kebijakan agar PNBP dari sektor ini bisa ditingkatkan. Terkait dengan temuan BPK atas pengelolaan PNBP oleh K/L, harus


diupayakan untuk ditertibkan agar tidak menjadi temuan kembali. Fungsi DJA adalah kebijakan dan mendorong, bagaimana K/L bisa mematuhi ketentuan yang ada. Nah, di sini kita berfungsi sebagai regulator. Kitalah yang memproses regulasi PNBP K/L. Bagaiman K/L menyetorkan PNBP nya, dan agar sumber-sumber PNBP K/L di landasi peraturan serta bagaimana DJA memonitor laporan PNBP K/L. Bagaimana Bapak melihat SDM DJA saat ini? Apa harapan Bapak terhadap pengembangan SDM DJA? Saya melihat SDM DJA dalam menangani reformasi penganggaran berdasarkan UU Nomor 17/20003 dan UU Nomor 1/2004

sudah kelihatan profesionalismenya. Saya berinteraksi langsung dengan para direktur dan para kasubdit. Berdasarkan pengamatan saya, penguasaan mereka terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya sudah bagus. Demikian pula penguasaan terhadap peraturan juga bagus artinya dalam setiap pengajuan penyelesaian masalah selalu dipertimbangkan landasan hukumnya sehingga jalan keluar yang diusulkan cukup kuat. Ini menunjukan sikap profesionalisme. Tantangan ke depan tentu akan terus berkembang karena kita belum sepenuhnya menjalankan anggaran berbasis kinerja. Dari sisi peran, selama ini kita baru menjaga sisi keuangannya atau lebih kecil lagi sisi SBU

PROFIL dan SBK. Padahal berdasarkan anggaran berbasis kinerja kita juga harus menguasai program-program dari masing-masing K/L dalam penyusunan anggaran serta dalam berinteraksi dengan K/L. Dengan memahami program-program K/L maka akan ketahuan kinerja yang akan menjadi target. Tanpa memahami program-program dan kebijakan K/L, kita tidak akan bisa membuat judgment atas target kinerja, output, dan outcame yang akan dicapai. Dengan demikian, dalam rangka untuk mengantisipasi tuntutan perubahan dalam rangka implementasi PBB dan MTEF, kita perlu peningkatan kapasitas seluruh jajaran. Bukan hanya pelaksana tetapi juga para direktur, kasubdit, kasie bahkan saya juga harus meng- improve diri untuk menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan perubahan. Dalam rangka perubahan ini, saya berharap dari Sekretaris Ditjen Anggaran dan para direktur untuk bersama-sama merumuskan konsep capacity building keseluruh jajaran dengan segmentasi untuk eselon II, III, IV, dan pelaksana. Dan yang lebih penting lagi untuk fresh graduate kita harus menyiapkan konsep capacity building yang baik dan terarah buat mereka karena kader masa depan kita adalah anak-anak muda ini. Karena saya terus terang masuk DJA dulu menggelundung begitu saja, didiamkan begitu saja. Kamu mau belajar apa dan menjadi apa terserah. Nah, saya tidak ingin pengalaman itu kita wariskan. Saya sudah melihat di sini sudah dipersiapkan pembekalan untuk anak-anak baru. Di depan tentu harus ada programprogram yang terarah untuk menyiapkan kader-kader masa depan. Karena saya sendiri tinggal dua tahun lagi pensiun, demikian pula para direktur juga ada yang tinggal dua sampai tiga tahun lagi pensiun. Nah, yang muda-muda inilah yang akan menggantikan kita. Mereka harus diberikan bekal. Apa filosofi Bapak dalam menjalani kehidupan ini?

Saya tidak mempunyai filosofi khusus. Palingpaling saya mengatakan bahwa saya rasakan hidup itu menggelundung saja, pasrah, lepas tetapi tetap berusaha yang terbaik. Tidak tahu bagaimana harus merumuskannya. Tetapi saya merasa hidup mengalir saja. Kalau dalam bekerja saya bekerja sebaikbaiknya, amanah yang diberikan pimpinan saya laksanakan sebaik mungkin dengan dilandasi kejujuran dan keikhlasan karena saya yakin manusia diminta untuk berusaha dan berdoa kemudian hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita serahkan kepada yang gawe urip, Allah SWT. Saya tidak begitu ngoyo karena menurut saya, hidup sudah mempunyai bagiannya masing-masing. Dalam arti kata kita harus berbuat yang terbaik. Do the best and lets God take the rest. Apa yang melatarbelakangi hubungan personal Bapak dengan staf dalam suasana yang lebih informal dalam Rapimtas di Yogyakarta? Karena saya merasakan bekerja terusmenerus dalam ruangan seperti ini dengan pakaian formal, sudah terlalu terkungkung oleh batasan-batasan formal. Kita biasa melakukan rapat ruangan tertutup, antar meja jaraknya jauh, pakaiannya formal, duduknya pun harus formal. Untuk mencari penyegaran agar materi rapat yang berat menjadi kelihatan ringan sehingga diharapkan pemahamanpun menjadi lebih enak. Maka kita ajak keluar, biar ada suasana lain. Pakaian pun bebas, pokoknya santailah. Secara psikologis akan mempengaruhi kita dalam bersikap dan dalam memahami sesuatu. Karena tidak mempunyai tekanan dan beban sehingga dalam menerima penjelasanpun akan menjadi santai dan enak. Suasana hubungan atasan dan bawahanpun cair. Saya salut dengan teman-teman masih bisa menjaga unggah-ungguh dan saya juga dalam berinteraksi dengan siapapun tidak membedakan diri. Saya sebagai Dirjen Anggaran dan kamu sebagai pelaksana mencoba membaur, karena jabatan kan hanya sarana saja. Kembali ke filosofi saya, walau bagaimanapun seorang dirjen tidak

dapat melaksanakan tugas sendirian tetapi sangat tergantung dan dibantu oleh temanteman yang lain. Siapa tokoh idola Bapak? Sebagai seorang muslim tokoh idola saya adalah satu yaitu Kanjeng Nabi Muhamad SAW. Saya tidak akan mengidolakan orang lain karena mengkultuskan orang kan tidak boleh. Nabi Muhamad bagi saya dan orangorang muslin yang lain adalah He is the best dari sudut apapun kita melihatnya. Dari sudut akhlaqnya, leadership-nya, hubungan dengan orang lain tanpa membedabedakan hubungan dengan orang lain, bahkan hubungan dengan non muslim juga luar biasa. Di tengah kesibukan Bapak, bagaimana Bapak menyeimbangkan hidup antara pekerjaan, hobi dan keluarga? Saya sudah tidak mempunyai hobi khusus. Saya paling-paling mencoba untuk bisa menikmati udara segar kalau hari libur sambil jalan menikmati pemandangan indah di lapangan golf. Di lapangan kita bisa melepakan unek-unek, bahkan teriakpun bisa walaupun rule-nya katanya tidak boleh teriak-teriak. He he he….saya berusaha untuk rileks di lapangan atau di alam terbuka meskipun permainan golf saya tidak bagus. Tetapi saya harus mengisi sesuatu diluar dan berinteraksi dengan teman-teman. Saya kalau main golf tidak dengan teman-teman kantor, tetapi dengan grup khusus tanpa ada vested interest. Saya juga menghindari bermain dengan orang yang punya kepentingan. Selain itu saya juga berinteraksi dengan keluarga, anak dan cucu, karena waktunya sudah terbatas sekali dari hari Senin sampai dengan Jumat bekerja sampai malam kadang-kadang sampai pagi. Hari Sabtu dan Minggu kita manfaatkan untuk mencari udara segar dan berkumpul dengan keluarga, anak dan cucu. Rini Ariviani F dan Asrukhil Imro. Fotografer Dana Hadi


45

PERISTIWA

SOSIALISASI PMK REVISI Bertempat di Auditorium Dhanapala, Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 kepada Kementerian Negara/Lembaga. Pada dasarnya, revisi anggaran bertujuan untuk antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja, dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur bahwa revisi dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap kebutuhan biaya operasional satuan kerja, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan, pembayaran berbagai tunggakan, kegiatan multiyears dan paket pekerjaan yang sudah dikontrakkan atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus. Selain itu, revisi dapat pula dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran kegiatan prioritas nasional dan mengurangi spesifikasi keluaran (output).

PENELAAHAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak kini menjadi salah satu andalan sumber pendapatan bagi negara selain dari pendapatan perpajakan. Sebagai salah satu andalan pendapatan bagi negara untuk membantu membiayai jalannya roda pemerintahan, diperlukan perhatian yang lebih dari semua pihak dalam menentukan besaran target PNBP dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Dari dana PNBP yang terkumpul tersebut, tidak semuanya dapat dipakai oleh Kementerian/Lembaga bersangkutan, hal ini harus sesuai dengan prinsip penggunaan PNBP yang bersifat earmark.

PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA PEJABAT ESELON II DJA Diharapkan keseriusan dan kesungguhan dari para Pejabat Eselon II untuk memenuhi target-target yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja yang baru ditandatangani ini, demikian pesan singkat Direktur Jenderal Anggaran pada acara penadatanganan kontrak kinerja Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Kontrak kinerja ini dibuat sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal Anggaran dalam mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang telah memasuki tahun keempat sejak digulirkan pada tahun 2007. Pada acara yang dihadiri pula oleh para Pejabat Eselon III tersebut, Direktur Jenderal Anggaran menghimbau kepada seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran untuk menghilangkan “kebiasaankebiasaan” pada masa lalu demi peningkatan citra Direktorat Jenderal Anggaran yang lebih baik di mata para stakeholder.

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Seluruh jajaran pejabat Direktorat Jenderal Anggaran diharapkan terus meningkatkan capacity masing-masing sehingga dapat mengubah mindset tentang DJA tidak hanya sebagai budget administrator tetapi juga sebagai budget analyst. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Anggaran, Herry Purnomo dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan DJA (24/03). Sebanyak 51 orang pejabat dilantik, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KM.1/UP/11/2011 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan. Satu orang pejabat eselon III berotasi ke unit eselon III lain dan 12 orang pejabat eselon IV mendapat promosi menjadi eselon III. Selanjutnya, pada kesempatan yang sama juga dilantik 10 orang pejabat eselon IV yang berotasi ke unit eselon IV lainnya dalam rangka agenda rutin mutasi organisasi di Lingkungan DJA dan 28 orang pejabat mendapat promosi menjadi eselon IV.

Pada tanggal 1 s.d. 3 April yang lalu, dilaksanakan Rapat Pimpinan DJA di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Anggaran beserta para pejabat eselon II dan pejabat eselon III melakukan kunjungan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta dan KPPN Yogyakarta.

DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA LAPORAN KHUSUS 29. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: Anggaran, Capaian, dan Tantangan

Recommend Documents