DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA LAPORAN KHUSUS 9. Mencermati Kesiapan Indonesia Menghadapi Krisis Ekonomi Global

DAFTAR ISI

Warta anggaran | 23 Tahun 2012

LAPORAN UTAMA

5

LAPORAN KHUSUS

9

PERENCANAAN ANGGARAN 13 PNBP 26 PROFIL 30 BERITA 34 LIPUTAN 36 RENUNGAN 46 ENGLISH CORNER

48

INTERMEZO 49

LAPORAN UTAMA

POJOK FOTO

Mencermati Kesiapan Indonesia Menghadapi Krisis Ekonomi Global

51

KALEIDOSKOP 53 PERISTIWA 58

PROFILE DUTA SPAN (2) : Perlu Komitmen dan Kerjasama Yang Nyata dan SungguhSungguh Agar SPAN Dapat Berhasil

30 CRA (Change Readiness Assessment) II merupakan salah satu tools yang berbentuk survey untuk melihat kesiapan para pegawai DJA dalam menerima perubahan terkait implementasi SPAN. Partisipasi para pegawai dalam CRA II dapat dijadikan parameter untuk melihat seberapa jauh komitmen para pegawai untuk mendukung implementasi SPAN

5

Berdasarkan data historis khususnya pada triwulan III 2011, seluruh bursa saham di dunia, mengalami volatilitas yang cukup tinggi dan cenderung terkoreksi negatif tidak terkecuali Indonesia. Selama periode triwulan III 2011, Indeks Harga Saham Gabungan

LAPORAN KHUSUS

9

Penerapan Klasifikasi Dalam Penyusunan RKA-K/L Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab II Mengenai Kekuasaan Keuangan Negara, Pasal 6 mengatur bahwa “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, ...

Redaksi menerima kritik saran, pertanyaan, atau sanggahan terhadap masalah-masalah yang berkait dengan keuangan sektor publik

Salam Redaksi

Edisi 23 Tahun 2012

Apabila ditanya apa resolusi anda

itu, mulai edisi 23 tahun 2011 kami

dalam menghadapi hari yang baru di

menambahkan rubrik baru : Pojok

tahun yang baru, jawabannya pasti

Photographi. Rubrik ini akan berisi

semua ingin menjadi lebih baik dari hari

tips, triks dan pengetahuan seputar

dan tahun sebelumnya. Pun apabila

photographi serta foto-foto terbaik

kami - team Majalah Warta Anggaran -

hasil karya pegawai DJA.

ditanya tentang resolusi 2012 jawabnya

PENGARAH Direktur Jenderal Anggaran

adalah bisa memberikan informasi

PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Ditjen Anggaran

memang, tapi memang itu harus terus

REDAKTUR Meriyam Megia Shahab REDAKTUR PELAKSANA I.G.A Krisna Murti - Agus Kuswantoro Puji Wibowo - Afrizal - Triana Ambarsari Rini Ariviani - Asrukhil Imro - Mujibuddawah Eko Widyasmoro - Sunawan Agung S. - Achmad Zunaidi - Arief Masdi - Sudadi DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAPHER Dana Hadi Mujono Basuki KEUANGAN Niken Ajeng Lestari TATA USAHA DAN DISTRIBUSI Ihsan Maulana Eko Prasetyo Alamat Gedung Sutikno Slamet Lt. 11 Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3435 7505

penganggaran bagi pembacanya. Berat diupayakan agar kebijakan-kebijakan penganggaran

dapat

disampaikan

kepada sebanyak-banyaknya pihak yang membutuhkan informasi. Tahun

pembaca Warta Anggaran, kami tidak lantas berpuas diri atas apa yang telah kami perbuat di tahun 2011. Kami akan terus berupaya memperbaiki Warta Anggaran baik dari sisi desain layout maupun content. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran

tahun

dan masukan dari para pembaca

yang penuh dinamika terutama dalam

untuk mewujudkan Warta Anggaran

penyusunan

Rapat-

yang lebih bisa diterima di hati

rapat pembahasan APBN 2012 yang

para pembaca. Saran dan masukan

dilakukan Pemerintah dengan DPR

dapat disampaikan ke redaksi Warta

dilakukan secara terbuka sehingga

Anggaran : [email protected].

masyarakat

apa

Kami sangat berharap agar majalah

pembahasan

Warta Anggaran dapat dijadikan salah

APBN. Hal ini dilakukan semata-

satu referensi di bidang penganggaran.

yang

2011

Tentu untuk lebih memuaskan para

terjadi

merupakan

APBN

luas

2012.

mengetahui

dalam

mata demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Negara. Hal

penting

Akhirnya, selamat menikmati majalah Warta

Anggaran,

lainnya

adalah

para pembaca. Salam.

bagaimana penyelesaian krisis dalam UU APBN. Hal ini sebagai bukti bahwa

Hormat kami,

setiap saat Pemerintah melakukan

Redaktur

perbaikan terus menerus agar kualitas APBN semakin meningkat dari waktu ke waktu. Guna memuaskan para pembaca

4

maka kami berupaya memperbaiki kualitas

majalah

baik

dari

sisi

penampilan maupun informasi yang akan disajikan kepada pembaca. Untuk


dapat

menambah wawasan dan pengetahuan

dimasukkannya pasal yang mengatur

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1.5 maksimal 5 hal. Artikel dapat dikirim ke [email protected] Isi majalah tidak mencerminkan kebijakan Direktorat Jenderal Anggaran

semoga

LAPORAN UTAMA

Mencermati Kesiapan Indonesia Menghadapi Krisis Ekonomi Global


5

utang Amerika Serikat diturunkan dan Yunani berisiko gagal bayar..

K

di dunia khususnya dari sisi ekspor. Data perekonomian dunia terakhir menunjukkan bahwa indikasi perlambatan ekonomi di berbagai kawasan sudah tampak sejak kuartal II tahun 2011, terutama di negara-negara maju (lihat Grafik 3). Terkait dengan hal tersebut IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia (lihat Tabel 1).

Berdasarkan data historis khususnya pada triwulan III 2011, seluruh bursa saham di dunia, mengalami volatilitas yang cukup tinggi dan cenderung terkoreksi negatif tidak terkecuali Indonesia. Selama periode triwulan III 2011, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami pelemahan yang cukup tajam yaitu sebesar Sebagai negara dengan sistem 8,7% meskipun pelemahan tersebut tidak perekonomian terbuka, Indonesia seburuk pelemahan yang terjadi pada tentunya tidak dapat menghindar dari bursa saham negara-negara kawasan (lihat dampak negatif krisis perekonomian Grafik 1). Di pasar Surat Berharga Negara global mengingat perekonomian Indonesia (SBN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) saat ini sangat terkait dengan rantai juga terjadi aksi jual yang cukup besar perdangan dunia. Itulah sebabnya IMF khususnya selama bulan September 2011. turut menurunkan target pertumbuhan Tercatat pada Grafik 2. Net Foreign Buying (SBN dan SBI) ekonomi Indonesia pada tahun 2011 bulan September, 40 SBI SBN menjadi 6,2 persen dan 6,4 persen pada asing menjual 30 tahun 2012. Hal ini menjadi perhatian kepemilikannya 20 setiap negara dalam rangka mengantisipasi pada SBN 10 dampak yang ditimbulkan. Lantas sejauh sebesar Rp29,3 0 manakah kesiapan Indonesia dalam triliun dan pada -10 menghadapi ancaman krisis ekonomi ke SBI Rp13,9 triliun -20 -29.29 depan? (lihat Grafik 2). -30 -13.88 Jumlah tersebut Indonesia saat ini dinilai relatif lebih siap -40 merupakan aksi menghadapi dampak krisis ekonomi -50 jual terbesar global. Optimisme tersebut antara lain -60 Sumber: Bloomberg, diolah sepanjang dapat ditunjukkan oleh fundamental berjalannya tahun perekonomian Indonesia yang cukup 2011.Selanjutnya, dampak krisis ekonomi baik, serta ditunjang dengan kondisi perlambatan perekonomian global global juga akan menyebar ke negarapolitik yang stabil. Pemerintah juga telah sebagaimana krisis tahun pada tahun negara di berbagai kawasan melalui jalur menyiapkan langkah-langkah antisipasi 2008-2009. perdagangan. Krisis Grafik 1. Koreksi Bursa Saham Di Dunia, Juli - September 2011 Jika terjadi gejolak pada perekonomian Amerika Serikat global maka dampaknya secara langsung dan Eropa saat EU -23.1 AS -18.4 akan ditransmisikan ke suatu negara ini, diperkirakan Jepang -11.4 melalui jalur pasar keuangan. Krisis Eropa akan berdampak Italia -26.5 dan Amerika Serikat yang terjadi saat pada pelemahan Indonesia -8.7 ini telah menyebabkan pasar keuangan perekonomian global India -12.7 di seluruh negara bergejolak. Gejolak dan selanjutnya Jerman -25.4 tersebut timbul karena aksi penarikan akan mengganggu Perancis -25.1 modal oleh investor sebagai akibat per tumbuhan Cina -14.6 meningkatnya sentimen negatif pasar akan e k o n o m i -30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 risiko investasi, terutama sejak peringkat negara-negara Persen (%) Oct 11

Sep 11

Jul 11

Aug 11

Jun 11

Apr 11

May 11

Mar 11

Jan 11

Feb 11

Dec 10

Oct 10

Nov 10

Sep 10

Jul 10

Aug 10

Jun 10

Apr 10

May 10

Mar 10

Jan 10

Feb 10

(Rp triliun)

LAPORAN UTAMA Mencermati Kesiapan Indonesia Menghadapi Krisis Ekonomi

Krisis utang dan fiskal di kawasan Eropa dan Amerika Serikat yang tak kunjung terselesaikan telah memicu kekhawatiran akan kembalinya krisis perekonomian global. Memburuknya kondisi perekonomian di kawasan Eropa yang dipicu risiko gagal bayar Yunani mengakibatkan penurunan rating utang beberapa negara Eropa lainnya, bahkan berujung pada pengunduran diri beberapa kepala pemerintahan. Sementara itu, Amerika Serikat saat ini sedang menghadapi resesi ekonomi sebagai dampak permasalahan fiskal dan pelemahan di sektor industri. Berbagai analisis menyatakan bahwa berlarutlarutnya penanganan krisis di Eropa dan Amerika Serikat berpotensi menyebabkan

Sumber: CEIC, diolah (2011)

6


bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Jumlah tersebut masih berada di atas standar International Monetary Fund (IMF) yang menetapkan batas aman cadangan devisa adalah untuk 3 sampai 4 bulan. Dengan demikian, stabilitas sektor moneter diharapkan akan tetap dapat terjaga dengan baik.

negara Asia (lihat Grafik 3). Indonesia tetap harus waspada terhadap second

Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

round effect krisis Amerika dan Eropa yang

Fundamental ekonomi Indonesia pada

terutama pada saat krisis secara global

tahun 2011 memperlihatkan ketahanan

telah menyebar ke negara-negara Asia.

yang cukup baik sebagai modal utama

Pertumbuhan

dalam menghadapi krisis ke depan. Kuatnya

menjanjikan pada tahun 2011 juga

fundamental

Indonesia

didukung oleh stabilitas moneter yang

saat ini dapat ditunjukkan oleh beberapa

terkendali. Tingkat Inflasi sampai dengan

indikator terkini makro ekonomi Indonesia

bulan Oktober 2011

perekonomian

akan memukul kinerja ekspor Indonesia,

ekonomi

yang

cukup

Tabel 1 : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

relatif rendah yaitu

2011

berada pada level

Kawasan

Perkiraan Awal (Juni 2011)

Dunia Negara Maju AS Zona Eropa UK Jerman Jepang Cina Negara Berkembang Asean-5 Indonesia Malaysia Philipina Thailand Vietnam

4,3 2,2 2,5 2,0 1,3 3,2 -0,7 9,2 6,6 5,4 6,2 5,5 5,0 4,0 6,3

2012

Perkiraan Perkiraan Perkiraan Terkini Awal Terkini (Sept 2011) (Juni 2011) (Sept 2011)

Sumber: World Economic Outlook, IMF

4,0 1,6 1,5 1,6 1,1 2,7 -0,5 9,5 6,4 5,3 6,4 5,2 4,7 3,5 5,8

4,5 2,6 2,7 1,7 2,3 2,0 2,9 8,8 6,4 5,7 6,5 5,2 5,0 4,5 6,8

4,0 1,9 1,8 1,1 1,6 1,3 2,3 9,0 6,1 5,6 6,3 5,1 4,9 4,8 6,3

4,4

persen

(yoy)

tahun

2011

diperkirakan berada dibawah 5 persen. Di sisi lain, meskipun menghadapi tingginya tekanan beberapa

waktu

terakhir yang sempat melemahkan

posisi

rupiah namun nilai tukar rupiah sampai

Di tengah kekhawatiran terhadap prospek

dengan akhir Oktober masih mengalami

ekonomi dunia, ternyata pertumbuhan

apresiasi sekitar 5 persen (jika dibandingkan

ekonomi

dengan posisi akhir tahun 2010).

sampai

dengan

sebesar 5 persen. Sampai dengan triwulan III 2011, penyaluran kredit perbankan juga masih menunjukkan peningkatan sebesar 24,2 persen (yoy) yang sebagian besar ditujukan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi produktif.

eksternal

terkini.

Indonesia

Dari sisi perbankan, Indikator industri ini juga menunjukkan kondisi yang cukup baik sebagaimana tercermin pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR), Rasio Kredit Bermasalah (Non Performing Loan/NPL), dan pertumbuhan penyaluran kredit. Posisi CAR pada bulan September 2011 mencapai sekitar 16 persen atau jauh di atas standar minimal BI sebesar 8 persen. Sedangkan NPL pada periode yang sama yaitu sebesar 2,7 persen atau relatif masih cukup rendah jika dibandingkan standar maksimum BI

dan sampai dengan akhir

Indikator kinerja keuangan pemerintah relatif masih cukup sustainable. Defisit APBN cukup terkendali dibawah batas maksimum sebesar 3 persen terhadap PDB. Rasio utang pemerintah (sekitar 25% terhadap PDB) masih jauh dibawah

triwulan III mampu tumbuh 6,5 persen (yoy). Ekspor, konsumsi, dan investasi masih

Di sisi lain, berdasarkan posisi cadangan

menjadi penggerak utama pertumbuhan

devisa saat ini, otoritas moneter dinilai

ekonomi Indonesia pada tahun 2011.

masih memiliki ruang yang cukup untuk

krisis

menjaga stabilitas

ekonomi Amerika Serikat dan Eropa

nilai tukar rupiah

diperkirakan akan mulai terasa pada

ke depan. Posisi cadangan devisa Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2011 mencapai sebesar US$113,96 miliar atau cukup untuk membiayai 6,6

Namun

demikian,

dampak

tahun 2012 terutama terhadap kinerja ekspor Indonesia. Meskipun demikian, perlambatan yang terjadi diharapkan tidak terlalu drastis mengingat total porsi ekspor Indonesia khususnya non migas ke Amerika Serikat dan seluruh Uni Eropa relatif kecil yaitu sekitar 23 persen (posisi Jan – Sep 2011). Saat ini ekspor Indonesia

LAPORAN UTAMA

sebagian besar diarahkan ke negara-

Grafik 3. Ekspor Non Migas Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan (Jan-Sept 2011) Lainnya 20%

ASEAN 21%

Korea Selatan 4%

CHINA 12%

UNI EROPA 13%

USA 10%

INDIA 9%

JEPANG 11%


7

Mencermati Kesiapan Indonesia Menghadapi Krisis Ekonomi

dalam menghadapi krisis ekonomi global ke depan.

LAPORAN UTAMA Mencermati Kesiapan Indonesia Menghadapi Krisis Ekonomi

ambang batas maksimal sebesar 60% terhadap PDB. Rasio tersebut juga relatif lebih rendah di antara negara-negara di kawasan Asia. Disamping itu, tabungan pemerintah dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) cukup memadai sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit APBN apabila diperlukan (lihat Tabel 2). Langkah Antisipasi Pemerintah Ibarat pepatah “Sedia Payung Sebelum Hujan”, pemerintah sedini mungkin telah mempersiapkan kebijakan untuk

Keuangan dalam rangka menstabilisasi pasar SBN domestik. Selanjutnya, kewenangan pemerintah terkait antisipasi krisis di perluas di dalam UU APBN 2012. Pada tahun 2012, Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengambil diskresi kebijakan apabila terjadi (i) penurunan yang signifikan terhadap indikator asumsi ekonomi makro, (ii) krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional, serta (iii) kenaikan biaya utang. Diskresi kebijakan tersebut meliputi (i) efisiensi dan efektivitas belanja negara, (ii) penerbitan utang baru di atas target yang ditetapkan

Tabel 2 : Indikator Makro Ekonomi No

1 2 3 4 5

Indikator

Pertumbuhan Ekonomi (yoy) Inflasi (%) Nilai Tukar (Rp/USD) Defisit APBN (% thd PDB) Rasio Utang (% thd PDB)

mengantisipasi krisis ekonomi Amerika Serikat dan Eropa sebelum berkembang menjadi krisis global yang semakin memburuk. Dari sisi fiskal, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah kebijakan apabila terjadi keadaan darurat yang perlu mendapatkan penyelamatan dari APBN. Langkah antisipasi tersebut secara legal dituangkan di dalam UU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011 (pasal 36A) dan UU APBN Tahun Anggaran 2012 (pasal 40, 41, dan 43). Di dalam UU APBN-P 2011, pemerintah diberikan kewenangan yang bersifat diskresi dalam menghadapi kondisi sudden reversal (penarikan secara tiba-tiba) di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Kewenangan tersebut meliputi tindakan untuk menggunakan SAL oleh Menteri

8


2011 Realisasi s.d Outlook Oktober

6,5 4,6 8.610,3 2,1 25,0

6,5 4,9 8.740,0 1,7 25,0

2012

6,7 5,3 8.800,0 1,5 24,0

serta (iii) mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya, Langkah antisipasi pemerintah sebagaimana dijelaskan selanjutnya akan dituangkan secara teknis melalui Crisis Management Protocol (CMP) penanganan krisis. Kementerian Keuangan saat ini sedang menyelesaikan 3 CMP yaitu CMP di pasar Surat Berharga Negara (SBN), CMP di pasar modal, dan CMP di sisi fiskal. Secara teknis CMP ini merupakan Standard Operation Procedure (SOP) dalam mengambil langkah-langkah mitigasi jika terjadi krisis, agar tindakan pencegahan dan pemulihan dapat dieksekusi secara cepat dan efektif. Sementara itu, Pemerintah terus aktif dan intensif melakukan kerjasama dengan

berbagai negara dalam mempercepat penyelesaian krisis ekonomi global, baik itu dikawasan regional ASEAN maupun pada forum G20. Di dalam negeri, pemerintah juga siap dengan program-program infrastruktur dan perlindungan sosial dalam rangka memperkuat permintaan domestik di tengah melemahnya permintaan eksternal. Pemerintah juga dinilai memiliki kapasitas fiskal yang cukup memadai untuk memberikan stimulus fiskal tambahan di luar program regular yang telah ada, apabila dibutuhkan dalam rangka mendorong perekonomian domestik seperti pada saat krisis tahun 2009 yang lalu. Kuatnya fundamental perekonomian domestik dan kebijakan antisipasi krisis yang dipersiapkan pemerintah cukup menggambarkan optimisme kesiapan Indonesia dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global. Kesiapan tersebut tentunya perlu diikuti dengan ketepatan dan efektifitas implementasi kebijakan baik dari sisi waktu maupun instrumen yang digunakan dalam mitigasi krisis. Wisynu Wardhana dan Arif Kelana Putra Seksi Analisis Ekonomi Makro, Subdit Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara Direktorat Penyusunan APBN, DJA - Kemenkeu

LAPORAN KHUSUS

APBN Dari Kaca Mata Akademisi Wawancara dengan Dr. Kodrat Wibowo (Dosen Fakultas Ekonomi – UNPAD) “ APBN 2011 : Sudahkah Menjadi Trigger Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ? ” Untuk melengkapi topik bahasan Warta Anggaran pada edisi ini, team WARTA berkesempatan mewawancarai ekonom dari Universitas Padjadjaran – Bandung, Dr. Kodrat Wibowo. Dosen UNPAD yang merupakan alumnus University of Oklahoma, Norman, USA menyampaikan beberapa pandangannya terkait pengelolaan APBN dan kondisi perekonomian di Indonesia. Berikut beberapa pandangannya yang disampaikan kepada team WARTA (Riny, Ully dan Dhana)


9

LAPORAN KHUSUS

Menurut Anda bagaimana peranan APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional? APBN merupakan satu bagian dari sisi permintaan yang dianggap mampu memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi dengan bantuan multiplayer. Pengaruh belanja pemerintah lewat APBN masih kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya dorongan langsung tetapi juga dorongan yang tidak langsung juga yaitu multiplikasi, ada semacam percepatan. Sedikit saja Pemerintah mendorong, pertumbuhan ekonomi bisa jadi akan lebih cepat. Sebagai bagian yang tidak dapat berdiri sendiri, pola kegiatan perekonomian masyarakat yang bisa menjadi andalan perekonomian nasional dan swasta akan saling mempengaruhi. Ketika kegiatan perekonomian masyarakat agak sedikit lambat atau baru mulai bergerak, swasta tidak dapat berperan banyak. Pada saat itulah peran APBN sangat penting. Kenapa dampak APBN tidak begitu nyata terhadap kesejahteraan masyarakat? Kita harus sadar, dalam hal ini pemerintah hanyalah trigger. Dalam kacamata keilmuan, tidak ada yang namanya perekonomian atau pertumbuhan PDB hanya didorong oleh Pemerintah semata kecuali kita berbicara mengenai sistem perekonomian yang sosialis atau komunis. Sedangkan sistem ekonomi politik kita adalah demokrasi dan membutuhkan dorongan dari pihak swasta. Sebesar-besarnya uang yang digelontorkan melalui APBN tidak ada gunanya kalau tidak men-trigger perekonomian di masyarakat swasta. Memang dalam hal ini, APBN yang ada kita rasakan tidak dapat menjadi trigger secara sempurna dalam perekonomian. Apabila Program-program yang ada sifatnya masih belanja rutin dan tidak langsung mana yang bisa sampai ke swasta kecuali dalam APBN kita mayoritas ada di belanja modal,

10 Warta anggaran | 23 Tahun 2012

Di Indonesia, APBN dalam porsinya terhadap PDB tidak mungkin hanya 2025% saja sehingga peran pemerintah tidak dominan. Ini berarti bahwa kalau kita bicara mengenai belanja modal yang sedikit, peran swasta yang kita harapkan. Tetapi perlu diingat bahwa pihak swasta mempunyai motif mencari untung. Sehingga swasta tidak dapat diharapkan untuk memberikan perhatian kepada publik secara penuh dan optimal. Dalam hal ini, Pemerintah harus tahu diri, posisinya dalam APBN dan perannya sebagai trigger, sehingga Pemerintah harus mengakomodasi kegiatan swasta. Sedangkan swasta berperan langsung dalam kapasitasnya sebagai lembaga swasta dan tanggung jawab sosialnya, misalnya sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Pengaruh swasta memang kecil namun kalau kita budayakan akan menjadi pendorong yang cepat dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

bersubsidi itu untuk masyarakat miskin tetapi halangan komunikasi dari tingkat atas ke bawah tidak mudah. Pada kenyataannya, subsidi BBM malah menggelembung terus, karena budaya kita tidak bisa melihat mana barang yang menjadi haknya dan mana yang bukan haknya sehingga subsidi BBM untuk orang miskin digunakan oleh orang yang mampu. Kita harus mengerti bahwa setiap kebijakan, terutama dalam kebijakan keuangan publik, kita punya masalah mengenai free rider. Apapun kebijakannya, free rider akan timbul bahkan di negaranegara maju sekalipun apalagi Indonesia. Para free rider ini akan menyembunyikan frekuensi sebenarnya untuk kepentingan dia pribadi dengan membebankan kepada orang lain. Cara mengurangi beban subsidi ada beberapa cara, cara ekstrim yaitu dengan menghilangkan subsidi BBM secara langsung atau bertahap. Cara lain mungkin kita tetap dengan subsidi BBM tetapi dengan teknis di lapangan yang lebih bisa dikendalikan. Intinya, masalah ada di budaya kita, free rider memang tidak pernah menjadi pertimbangan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan subsidi.

Alokasi subsidi sangat besar dan itu sangat membebani APBN kita. Strategi apa yang harus ditempuh pemerintah agar subsidi tidak berlebihan?

Meningkatkan produksi minyak nasional, untuk meningkatkan penerimaan migas. Bagaimana menurut Anda mengenai hal tersebut?

Subsidi berapapun tidak akan cukup jika subsidinya bersifat langsung untuk BBM. Kalau kita mau bicara masalah kesejahteraan, yang perlu dipikirkan yaitu subsidinya harus didorong atau dialihkan ke mana. Memang kita sadari, permasalahan mengenai subsidi tidak akan terselesaikan kalau secara sosial budaya program subsidi BBM ini didistribusikan ke masyarakat secara tidak bijak. Saya menghargai peran pemerintah yang membuat satu image bahwa BBM yang

Lifting minyak kita kan ada targetnya. Apapun yg kita punya, utamanya minyak sendiri ada 2 masalah, yaitu sebagai penerimaan dan sebagai beban subsidi. Harga minyak mentah internasional naik kita senang, karena pada awalnya penerimaan kita naik juga tetapi itu bukan sesuatu yang sekaligus kita terima. Pada saat yang sama atau setelah itu beban kita akan meningkat karena ada subsidi. Pemahaman kita adalah bagaimana cara meningkatkan produksi minyak sebesar-

akan terasa lebih berdampak langsung pada swasta.

Bagaimana Anda memandang campur tangan swasta dalam perekonomian nasional?

Bagaimana pandangan Anda soal utang luar negeri? Tidak haram sebuah negara berhutang bahkan negara yang paling maju pun punya utang banyak, contoh Amerika. Untuk menutupi defisit yang semakin besar, kita mau berusaha mencari jalan keluar yang mana? Kita punya pengalaman yang tidak baik tentang utang luar negeri, makanya kita beralih pada utang dalam negeri yaitu SBN, ORI dll. Kita bisa paham bahwa defisit itu meningkat bukan masalah ketidakmampuan kita, kadang itu suatu strategi. Jika defisitnya berkurang atau mendekati ke balance orang akan menilai kita lebih mampu. Tetapi bagi saya, kalau kita ingin maju kita harus defisit untuk mendorong semua orang seaktif dan seoptimal mungkin menutupi defisit ini. Pilihan utama memang utang, kalau kita bicara utang, misalnya utang dalam negeri, sama kah bahayanya dengan utang luar negeri? Kita melihat utang dalam negeri bisa menunjukkan bahwa tanggung jawab pembiayaan APBN diluar penerimaan dan belanja merupakan tanggung jawab masyarakat umum dimana ada opsi-opsi tertentu yang bisa dijadikan sebagai suatu alat penerimaan. Ini salah satu yang membuat Bank Indonesia agak sulit dalam mencapai target pencairan kredit investasi ke masyarakat. Umumnya, orang akan mencari portofolio yang paling aman, dengan jaminan yang

jelas sehingga investasi yang produktif lebih memilih SBN. Pada intinya, utang itu bukan merupakan masalah asal dikelola dengan baik, utamanya utang domestik yang paling bijak.

Apakah pengelolaan penerimaan perpajakan sudah optimal di mata anda? Bagi saya, yang namanya penerimaan negara itu penerimaan pajak. Itu harus menjadi merger source of revenue negara, tidak lagi tergantung SDA, minyak dan lain-lain. Di negara manapun sumbangsih masyarakat itu penting, satu rupiah pun itu adalah tanda kalau masyarakat peduli. Pajak harus didorong menjadi merger dalam APBN kita. Upaya Kementerian Keuangan sudah bagus, salah satunya adalah sensus pajak. Hal ini merupakan satu langkah strategis mengingat kita tahu siapa yang menjadi potensial wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang meningkat sampai 10 kali lipat dari 2005-2010 tetapi belum bisa dimanfaatkan. Jumlah NPWP ini coba disisir kembali dengan kemampuan wajib pajak itu membayar. Jujur saja, saya orang kampus masih bingung dalam mengisi SPT pajak, mana source of income kita yang memang bisa dipajak atau memang budaya terhadap para pihak yang mengambil atau memotong pajak kadang-kadang tidak terbiasa melaporkan kepada pembayar pajak sehingga tidak tahu berapa jumlah pajak yang dibayar. Dan yang lebih krusial penerimaan pajak beberapa tahun terakhir meningkat menuju arah yang dominan dalam penerimaan negara. Pembayar pajak yang dominan itu adalah pajak perusahaan dan mereka riskan terhadap gonjangan bisnis. Ketika mereka mengalami gulung tikar, penerimaan pajak bisa ambrol. Sedangkan pajak dari masyarakat tidak akan hilang sehingga penerimaan pajak kita potensial dari pajak individu. Kemenkeu seharusnya

menciptakan mekanisme akuntabilitas/ mekanisme penerimaan pajak sampai ke belanjanya. Secara keilmuan memang tidak tepat karena ada korespondensi pajak dan ada slot tertentu dalam penggunaan pajak. Selama ini di kita, masalah pajak itu adalah masyarakat butuh kejelasan, mereka bayar pajak untuk apa?

Beban belanja pegawai kita dalam APBN sangat tinggi sehingga salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah adalah diberlakukannya Moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Bagaimana Anda memandang hal ini? Moratorium itu merupakan langkah insidentil dan responsive. Kita sadari, ini berbahaya kalau ada anggapan masyarakat bahwa mereka harus membayar pajak demi kesejahteraan para PNS. Belanja pegawai yang kita serap itu merupakan belanja langsung yang terkait dengan kinerja. Masyarakat yang membayar terhadap kinerja kita. Kita harus memiliki PNS yang tepat dan berkualitas bukan cuma kuantitas. Bagaimana kita membina PNS yang ada baik di pusat maupun daerah kalau kita masih berhadapan dengan pemikiran masyarakat janganjangan kita memperbesar belanja pegawai untuk sesuatu yang tidak terukur. Moratorium memang langkah responsive tetapi bukan langkah yang tepat. Direktorat Jenderal Anggaran bisa mendorong tiap K/L yang mengangkat Reformasi Birokrasi untuk membuat mekanisme penilaian kinerja pegawainya sehingga matriks insentif dan disinsentif bisa dijalankan demi meningkatkan produktifitas pegawai. Saya kira bukan masalah selama memang belanja pegawainya punya output dan outcome yg terukur.


11

LAPORAN KHUSUS

besarnya. Dan itu bukan hanya tanggung jawab Kementerian Keuangan, ini juga berhubungan dengan BP Migas, kontrak dengan pihak asing yang resiko politiknya lebih besar. Dalam hal ini, janganlah berbicara tentang memproduksi dengan sebesar-besarnya. Kita harus mencari strategi lain, ketergantungan subisdi BBM ini harus kita kurangi. Hal ini bukan karena daya beli kita rendah. Memang budaya kita tidak bisa menerima kalau ada yang murah kenapa harus beli yang mahal.

LAPORAN KHUSUS

Penyerapan belanja Pemerintah selalu menjadi sorotan karena realisasi penyerapannya selalu menumpuk di akhir tahun. Apa yang menyebabkan penyerapan K/L rendah? Bulan Juni kemarin masih ada K/L penyerapannya 10%, mungkin ini salah satu kesulitan kita yaitu keluar dari framework kalender anggaran. Mekanisme pencairan bisa jadi salah satu penyebabnya. Penyerapan yang lemah sangat tergantung dari rencana program dan kegiatan yang K/L punya. Pada saat disetujui mulai dari pagu indikatif sampai definitif tidak pernah jelas kapan mulainya, apa tujuannya dan lain-lain, sehingga membuat K/L terlambat dalam penyerapan. Pada bulan Agustus ada penyerapan 30%, justru yang terserap itu adalah belanja pegawai yang paling mudah, belanja modalnya belakangan dan kegiatan yang sifatnya produktif masih sedikit. Cara paling mudah adalah mencari simpulsimpul aliran dan penyerapan dana APBN,

penyerapan yang rendah tandanya belum ada pekerjaan yang dilaksanakan. Ini sudah menjadi penyakit menahun dan menjadi kebiasaan, sampai masyarakat swastapun sudah hafal, sehingga swasta bukan bekerja berdasarkan target bulanan tetapi mereka akan selalu menunggu bulanbulan rame penyerapan. Seharusnya perlu dipikirkan bagaimana cara membuat real time penyerapan K/L sebagai rewarning system (sistem deteksi dini) untuk melihat mana yang tidak memenuhi target.

Bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan Transfer ke Daerah? Harusnya ada suatu sistem informasi yang dibangun untuk memonitor transfer ke daerah. Ada satu celah yang dapat dimanfaatkan yaitu Penguatan Peran Gubernur sebagai wakil pusat di daerah. Kalau peran Gubernur semakin kuat, dia akan mampu melakukan pengawasan uang yang mengalir ke daerah dan kedepan akan

Lahir di Bogor, 15 April 1971, Kodrat Wibowo merupakan salah satu Doktor muda yang dimiliki Universitas Padjajaran Bandung. Doktor yang mempunyai spesialisasi di bidang keuangan publik, mikroekonomi, ekonomi pembangunan dan ekonometrika, saat ini selain ditunjuk sebagai Lektor Kepala di UNPAD Bandung juga sebagai Ketua ISEI Bandung tahun 2011 - 2014. Untuk mempermudah menjalankan tugasnya tersebut, Kodrat Wibowo – yang juga alumnus UNPAD Bandung tahun 1994 jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan – saat ini tinggal di Jl. Antariksa No. 12 Arcamanik Bandung.


dibangun juga yang disebut self assessment, pengawasannya dimulai dari daerah itu sendiri. Pengawasan penganggaran tidak akan optimal kalau ada hambatan informasi yang akurat dan cepat. Jangan sampai semua terlambat, masak kita masih mengurusi penyalahan anggaran 2 tahun yang lalu. Sangat kelihatan sekali kita masih lemah dalam masalah pengawasan ini sehingga kasus keluar ketika waktu sudah lewat. Seharusnya kan namanya pengawasan itu selama anggaran berjalan. Mungkin kalau setelah anggaran berjalan itu kewenangan audit.

Terakhir, terkait dana pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja keseluruhan, apakah hal ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran? Alokasi APBN sebesar 20 % untuk dana pendidikan adalah amanat UU. Suka atau tidak, kondisi ini menyebabkan terjadinya pengkotak-kotakan atau penguncian di beberapa bidang sehingga membuat kemampuan Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran tidak fleksibel. Kita sering bicara masalah money follow function tetapi cuma sekedar cap saja, yang ada sebenarnya resource envelope. Pengalokasian anggaran seharusnya dikembalikan kepada prinsip money follow function, kecuali anggaran pendidikan yang sudah diamanatkan Undang-undang. Uang harus dialokasikan sesuai dengan apa yang sudah diatur sehingga apa yang menjadi aspirasi tidak terakomasi karena celah anggaran yang tidak dapat bergerak bebas. APBN yang kita harapkan sebagai salah satu pendorong perekonomian di sisi permintaan menjadi pendorong pertumbuhan paling minim peranannya. APBN sebagai trigger perekonomian dapat diimplimentasikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

PERENCANAAN ANGGARAN Penerapan Klasifikasi Anggaran Dalam Penyusunan RKA-K/L

Penerapan Klasifikasi Anggaran Dalam Penyusunan RKA-K/L Oleh : Indro Trikuntjoro


13

PERENCANAAN ANGGARAN Penerapan Klasifikasi Anggaran Dalam Penyusunan RKA-K/L

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah

mengetahui berapa alokasi anggaran yang

menyelenggarakan

Peraturan

dikelolanya melalui pengelompokkan alokasi

Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 101/

anggaran berdasarkan nomenklatur K/L

PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

sebagaimana TUPOKSI yang didelegasikan

tanggal 2 – 3 Nopember 2011, bertempat

Presiden. Daftar

di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat.

anggaran berasal dari APBN inilah yang kita

Acara tersebut bertujuan agar penerapan

kenal dengan istilah Bagian Anggaran (BA).

subfungsi (tercantum pada lampiran II

Tata cara penilaian suatu K/L menjadi

keuangan negara pada alokasi belanja

BA telah diatur dalam PMK Nomor 93/

negara di kelompok fungsi dimaksud. Ada 2

PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan

(dua) fungsi yang perlu mendapat perhatian

dan Penelaahan RKA KL. Saat ini, KL yang

lebih dalam penerapan penyusunan RKA-

Negara/Lembaga.

telah ditetapkan sebagai BA tersendiri

K/L: Fungsi Pelayanan Umum; dan Fungsi

berjumlah 113 Unit, tetapi yang saat ini aktif

Pendidikan. Tujuannya agar tidak salah

PMK Nomor 101/PMK.02/2011 tentang

digunakan berjumlah 80 unit.

memahami pengelompokan atas fungsi

klasifikasi

anggaran

sosialisasi

berdasarkan

PMK

baru dapat diterapkan dalam penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2012. Target utama peserta adalah para perencana di lingkungan DJA dan dari Kementerian

kelompok

pengelola

Fungsi Perlindungan Sosial. K/L pengemban suatu TUPOKSI yang secara tersurat memiliki kesesuaian dengan nomenklatur fungsi maupun subfungsi dan/atau sesuai dengan penjelasan pada PMK ini), K/L tersebut mengelola sebagian

dimaksud.

Klasifikasi Anggaran merupakan amanat Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA

klasifikasi fungsi

Fungsi Pelayanan Umum tidak identik

K/L. Klasifikasi anggaran merupakan bagian

Amanat Pasal 7 ayat (1) UU No.17 Tahun

dengan penyelenggaraan unit layanan

yang tidak terpisahkan dari implementasi

2003 menyatakan bahwa kekuasaan atas

umum yang ada pada semua kesekretariatan

pendekatan penganggaran terpadu. Pasal 5

pengelolaan keuangan negara digunakan

KL. Fungsi ini harus dilihat sebagai

ayat (2) PP No.90 Tahun 2010 menyatakan

untuk mencapai tujuan bernegara. Makna

fungsi pemerintahan yang memberikan

bahwa “RKA KL disusun secara terstruktur

tersirat dari pernyataan tersebut, alokasi

dukungan kepada penyelenggaraan fungsi

dan dirinci menurut klasifikasi anggaran,

belanja negara harus diarahkan kepada

utama lainnya. Oleh karena itu tidak

yang meliputi : (a) klasifikasi organisasi, (b)

penyelenggaraan

suatu

seharusnya alokasi belanja K/L pada

klasifikasi fungsi, (c) klasifikasi jenis belanja.”

pemerintahan dalam rangka pencapaian

unit kesekretariatan terpisah dengan unit

Berdasarkan hal tersebut, PMK No.101/

tujuan bernegara. Nomenklatur fungsi

teknis yang melaksanakan fungsi utama

PMK.02/2011 mengatur pedoman umum

dan sub fungsi (tercantum dalam lampiran

yang lain. Lebih tegasnya, tidak semua K/L

klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan

II PMK), mengacu kepada Government

melaksanakan fungsi ini.

klasifikasi jenis belanja. Uraian di bawah

Finance Statistics tahun 2001 (GFS Manual

ini menjelaskan substansi yang diatur

2001). GFS Manual 2001 disusun oleh IMF

dalam PMK dimaksud dan pemutakhiran

berdasarkan hasil kajian atas penerapan

penerapan akun belanja.

fungsi-fungsi pemerintahan di seluruh dunia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90

fungsi-fungsi

Jumlah fungsi tersebut merupakan fungsi

Klasifikasi Organisasi

minimal (dasar) pemerintahan yang pasti

Amanat Pasal 6 ayat (2) UU No.17 Tahun

fungsi tersebut terdiri dari : (1) Fungsi

2003 menyatakan bahwa Presiden selaku

Pelayanan Umum; (2) Fungsi Pertahanan;

Kepala Pemerintahan memberikan kuasa

(3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan;

pengelolaan keuangan negara, salah satunya

(4) Fungsi Ekonomi; (5) Perlindungan

kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku

Lingkungan Hidup; (6) Fungsi Perumahan

Pengguna

Barang

dan Pemukiman; (7) Fungsi Kesehatan; (8)

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang

Fungsi Pariwisata dan Budaya; (9) Fungsi

dipimpinnnya. Masing-masing K/L dapat

Agama; (10) Fungsi Pendidikan; dan (11)

Anggaran/Pengguna


ada di seluruh negara di dunia. Kesebelas

Fungsi Pendidikan merupakan amanat Pasal 49 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan

Nasional.

Batasan

pengertian pendidikan harus dipahami dengan bijak. Saat ini, batasan pengertian pendidikan masih terlalu luas, sehingga pengawasan penggunaan fungsi ini belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Kecenderungan atas penggunaan fungsi ini lebih didominasi oleh kebijakan politis dan sarana bagi KL untuk mendapat alokasi belanja negara.

belanja

Keuangan (selanjutnya disebut Dit. APK).

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Amanat Pasal 11 ayat (5) UU No.17

Dit. APK melakukan langkah berupa

Tahun 2003 menyatakan bahwa belanja

pemutakhiran beberapa akun belanja.

negara dirinci menurut organisasi, fungsi,

Tujuannya

jelas: 1)

dan jenis belanja. Klasifikasi jenis belanja

perencana)

yang

lebih diarahkan untuk tujuan manajemen

dokumen

anggaran (baca : transaksi yang bersifat kas)

persepsi sama atas penerapan akun belanja;

yang sangat penting untuk pengendalian

dan 2) penertiban penggunaan akun

anggaran

Tegasnya,

belanja dalam pengalokasian anggaran/

tujuan penerapan jenis belanja pada

belanja sesuai dengan akidah akuntansi yang

penyusunan RKA K/L: guna mewujudkan

berlaku umum. Pemutakhiran ini berkaitan

akuntabilitas transaksi sebagai bentuk

dengan dua jenis belanja: Belanja Barang

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

dan Bantuan Sosial.

dan

monitoring.

Dalam rangka penganggaran tahun 2012,

pengguna

(para

menyusun/menelah

penganggaran

mempunyai

yang berperan mencatat transaksi yang telah terjadi, menyajikan dan mengungkapkannya

Rincian Belanja Barang dalam PMK terbagi

dalam laporan keuangan.

dalam:

Jenis

belanja

yang

digunakan

dalam

penganggaran: (51) Belanja Pegawai, (52) Belanja Barang, (53) Belanja Modal, (54) Belanja Bunga Utang, (55) Belanja Subsidi, (56) Belanja Hibah, (57) Belanja Bantuan Sosial, dan (58) Belanja Lain-Lain. Sejak tahun anggaran 2011, penerapan klasifikasi jenis belanja pada dokumen RKA K/L dan DIPA menggunakan kelompok 2 (dua) digit. Namun demikian, penyusunan RKA K/L pada formulir kertas kerja tetap menggunakan kelompok 6 (digit) mengacu Bagan Akun Standar (BAS).

Pemutakhiran Penerapan Akun Belanja Pengaturan lebih lanjut penerapan jenis belanja dalam penyusunan RKA K/L mengacu pada PMK No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. PMK ini mengatur bahwa Bagan Akun Standar selanjutnya

dikelola/dikurangi/ditambah

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Belanja Barang Operasional Kelompok transaksi belanja barang ini untuk menampung semua pendanaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Satker dan umumnya bersifat internal. 2. Belanja Barang Non Operasional Kelompok transaksi belanja barang ini untuk menampung semua pendanaan dalam rangka pelaksanaan strategi pencapaian target kinerja suatu Satker dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal 3. Belanja Barang Badan Layanan Umum Kelompok transaksi belanja barang ini untuk menampung semua pendanaan operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU. 4. Belanja Barang untuk Masyarakat atau Entitas lain

barang

penunjang

kegiatan

Sedangkan pemutakhiran akun belanja untuk Bantuan Sosial diatur lebih lanjut berupa pengelompokan akun belanjanya. Perbedaan

pengaturan

akun

belanja

Bantuan Sosial yang baru dengan yang lama: 1) penetapan kriteria Resiko Sosial (Bultek KSAP No.10 Tahun 2011) yang menjadi dasar klasifikasi belanja bantuan social; dan 2) pengelompokan yang lebih spesifik mengenai Bantuan Sosial. Pengelompokan belanja Bantuan Sosial tersebut terdiri dari : 1. Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial; 2. Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial; 3. Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial; 4. Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial; 5. Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan; 6. Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana.

Penulis adalah : Kepala Seksi Klasifikasi Anggaran

Kelompok transaksi belanja barang ini untuk menampung pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. Termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok transaksi


15

PERENCANAAN ANGGARAN

c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Penerapan Klasifikasi Anggaran Dalam Penyusunan RKA-K/L

Klasifikasi Jenis Belanja


DJA Sukses “Naik Kelas” :

Urgensi Dari Perumusan Arah, Proses, Prasyarat, Dan Identifikasi Peluang Serta Tantangannya Oleh : Purwiyanto

Untuk suatu unit kerja yang mempunyai tugas rutin, proses kenaikan kelas bukanlah menjadi hal yang biasa. Hal ini dikarenakan platform unsur-unsurnya belum tentu secara khusus disiapkan untuk selalu naik kelas. Tentu berbeda dengan para siswa yang memang platformnya adalah naik kelas dan lulus. Meskipun terkait dan bisa didukung dengan baiknya kualitas pelaksanaan tugas rutin, tetapi kenaikan kelas bukanlah tugas rutin itu sendiri. Oleh karena itu, kenaikan kelas harus dikerjakan sejalan tetapi di luar tugas rutin, sehingga memerlukan upaya lebih keras.


ditafsirkan bahwa untuk mempunyai kinerja

NAIK KELAS

pagu penggunaannya

yang sama pada tingkat tertentu, kita harus

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo

Konsekuensi logis dari perkembangan

berkali-kali menekankan agar Direktorat

berbagai aspek pengelolaan anggaran negara

Jenderal Anggaran (DJA) meningkatkan

tersebut, adalah meningkatnya tanggung

kemampuan

jawab

nya

sebagai

pengelola

serta tantangan dan risiko yang

anggaran negara. DJA diharapkan mampu

harus dihadapi oleh DJA dalam pelaksanaan

meningkatkan perannya sehingga dapat

tugas, saat ini dan di masa depan. Dengan

“naik kelas” dari hanya sekedar budget

melihat trend perkembangan BPP dan

administrator menjadi budget analyst.

PNBP dalam periode 2005-2011 tersebut,

Sebagai salah satu unit kerja pengelola keuangan negara, DJA mengemban tugas dan fungsi yang semakin berkembang

maka dalam lima tahun mendatang, volume anggaran yang harus dikelola oleh DJA bisa

selalu bekerja secara lebih, dalam arti lebih keras, lebih cerdas, dan lebih baik. Naik kelas bagi DJA memang perlu diupayakan dengan sukses. Konsekuensinya, terdapat beberapa substansi penting yang perlu dipersiapkan dalam mencapai kesuksesan tersebut. Penulis

belanja

negara

maupun pendapatan negara. Di sisi belanja, perkembangan tersebut

menyangkut

banyak

aspek, baik volume anggarannya, kementerian

negara/

lembaga

(K/L) yang menjadi stakeholdernya, variasi

komponen

maupun

jenis

belanjanya,

dan

jumlah

program/kegiatannya. Dalam tahun

hal yang kiranya diperlukan bagi persiapan kenaikan kelas tersebut.

mencapai dua kali dari kondisi tahun 2011 ARAH NAIK KELAS

Di sisi pendapatan negara, yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tugas DJA antara lain merumuskan kebijakan dan regulasi PNBP, perencanaan pagu penggunaan PNBP, dan monitoring serta evaluasi pengelolaan PNBP.

2011, secara nominal belanja pemerintah pusat (BPP) telah berkembang pesat sehingga mencapai sekitar 2,5 kali lipat dari kondisinya dalam tahun 2005. Perkembangan tersebut sejalan dengan pertumbuhan

rata-rata

belanja pemerintah pusat yang mencapai 16,7 persen per tahun. Selain itu, PNBP yang menjadi tanggung jawab DJA secara nominal juga mengalami perkembangan pesat

sehingga

dalam

tahun

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab

II

Mengenai

Keuangan

Kekuasaan

Negara,

Pasal

6

mengatur bahwa “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara

sebagai

bagian

dari

kekuasaan pemerintahan,

dan

Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku

negara yang ditangani khususnya belanja

tercapainya

menyumbangkan

pikiran untuk menyampaikan beberapa

dari waktu ke waktu, baik dalam pengelolaan

bermaksud

2011

volumenya telah mencapai hampir dua kali lipat dari volumenya dalam tahun 2005. Perkembangan PNBP juga menyangkut banyak aspek, seperti volume pendapatan,

yang berarti sekitar empat atau lima kali

pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah

dari kondisinya dalam tahun 2005.

dalam

Untuk siap

mensikapi memperbaiki

kondisi

tersebut,

kebijakan,

regulasi,

administrasi, serta manajemen pelaksanaan tugas agar kinerja DJA dalam pengelolaan anggaran negara di masa depan tidak mengalami

penurunan,

atau

bahkan

diharapkan menjadi jauh lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi tersebut sejalan dengan salah satu pendapat penting dalam teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa “untuk berada di tempat yang sama, kita harus selalu berlari lebih cepat”. Konsep tersebut kurang lebih dapat

yang

kepemilikan dipisahkan”.

kekayaan

negara

Selanjutnya,

dalam

Pasal 7 diatur bahwa “Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara”, dan “Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, setiap tahun disusun APBN dan APBD. APBN yang merupakan wujud pengelolaan keuangan negara dan terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan


17


jenis/ sumber pendapatan, tarif PNBP, serta

DJA Sukses “Naik Kelas”: Urgensi Dari Perumusan Arah, Proses, Prasyarat, Dan Identifikasi Peluang Serta Tantangannya

LATAR BELAKANG PERLUNYA

PERENCANAAN ANGGARAN DJA Sukses “Naik Kelas”: Urgensi Dari Perumusan Arah, Proses, Prasyarat, Dan Identifikasi Peluang Serta Tantangannya

dalam menghimpun pendapatan negara. Secara teori, fungsi pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan bernegara seperti disebut dalam undangundang tersebut terdiri dari fungsi non ekonomi yang merupakan fungsi dasar pemerintahan dan fungsi ekonomi. Fungsi nonekonomi meliputi fungsi-pemerintah untuk

menyelenggarakan

pertahanan

dan keamanan, peradilan, serta pelayanan umum. Sementara itu, fungsi ekonomi yang meliputi fungsi-fungsi untuk

membantu

(1) alokasi

mengalokasikan

sumber-sumber daya ekonomi secara efisien, (2) distribusi untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, dan (3) stabilisasi untuk mengatasi masalah atau mencapai berbagai tujuan kinerja ekonomi makro. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJA mempunyai tugas, baik di bidang belanja negara maupun di bidang pendapatan negara. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya, DJA harus mampu berperan dalam mencapai tujuan bernegara

(menciptakan

kesejahteraan

masyarakat) sebaik mungkin melalui alokasi belanja negara secara efektif, efisien, dan berkualitas,

sekaligus

mengumpulkan

pendapatan negara (PNBP) secara optimal. Kondisi ideal dari tugas pengelolaan belanja negara antara lain adalah (1) perencanaan program/kegiatan yang sesuai kebutuhan, (2) alokasi anggaran yang efektif dan efisien, (3) pelaksanaan anggaran yang sesuai jadwal dan memenuhi kriteria good governance, serta (4) tercapainya output dan outcome yang direncanakan. Sehubungan

dengan

itu,

pelaksanaan

tugas DJA dalam mengalokasikan belanja negara (khususnya belanja pemerintah pusat) secara efektif, efisien dan berkualitas

antara lain mencakup tugas-tugas terkait

para stakeholder PNBP. Tolok ukur dari naik

dengan (1) perumusan kebijakan dan

kelas tersebut, adalah meningkatnya akurasi

regulasi di bidang belanja negara, (2)

perencanaan yang dihasilkan, yang antara

pengalokasian anggaran belanja negara, dan

lain ditunjukkan oleh tercapainya realisasi

(3) monitoring serta evaluasi pelaksanaan

PNBP secara optimal dan tepat waktu.

anggaran. Dalam pelaksanaan tugas-tugas

Perlu ditambahkan, bahwa pengertian

tersebut, belanja negara harus memenuhi

optimal tersebut berarti sesuai dengan

kriteria efektif, efisien, dan berkualitas.

potensi yang ada, dengan tetap menjaga

Selanjutnya,

perkembangan objeknya.

penggunaan

anggaran

belanja negara secara efektif, efisien, dan berkualitas tersebut dapat dicapai melalui perencanaan anggaran yang akurat, serta proses pelaksanaan anggaran yang tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat hasil. Oleh karena itu, kondisi naik kelas bagi DJA terkait dengan hal tersebut adalah meningkatnya kemampuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas belanja negara, khususnya belanja Pemerintah Pusat. Tolok ukur dari naik kelas tersebut, selain meningkatnya akurasi perencanaan yang antara lain ditunjukkan oleh

tercapainya

realisasi

anggaran

(penyerapan) secara tepat waktu dan jumlah, juga ditunjukkan oleh tercapainya output dan outcome dari kegiatan yang direncanakan dan anggaran yang digunakan. Di

sisi

pendapatan

negara,

Selain DJA, dalam pelaksanaan proses pengelolaan anggaran juga melibatkan stakeholder lain, baik intern maupun ekstern Kementerian Keuangan. Dalam menjalani proses tersebut, tidak jarang diperlukan

pembahasan

sehingga

diperlukan kemampuan untuk menjelaskan dan kekuatan tawar (bargaining power) yang tinggi. Secara filosofis, kemampuan untuk menjelaskan dan kekuatan tawar tersebut terkait dengan tingkat kompetensi organisasi dan SDM yang ditugaskan. Dalam hal ini, terminologi naik kelas bagi DJA kenaikan kemampuan untuk menjelaskan dan mempunyai posisi tawar yang kuat dalam berbagai pembahasan dan negosiasi di bidang pengelolaan anggaran dengan berbagai stakeholder.

yaitu

penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tugas

DJA

antara

lain

merumuskan

PROSES NAIK KELAS

kebijakan dan regulasi PNBP, perencanaan

Untuk suatu unit kerja yang mempunyai

pagu penggunaan PNBP, dan monitoring

tugas rutin, proses kenaikan kelas bukanlah

serta evaluasi pengelolaan PNBP. Dalam

menjadi hal yang biasa. Hal ini dikarenakan

hal ini, kondisi naik kelas bagi DJA

platform unsur-unsurnya belum tentu secara

adalah meningkatnya kemampuan untuk

khusus disiapkan untuk selalu naik kelas.

mengumpulkan pendapatan negara secara

Tentu berbeda dengan para siswa yang

optimal, dalam arti melakukan perencanaan

memang platformnya adalah naik kelas dan

yang akurat, pengumpulan pendapatan yang

lulus. Meskipun terkait dan bisa didukung

optimal, dan mengelolanya sesuai dengan

dengan baiknya kualitas pelaksanaan tugas

prinsip-prinsip good corporate governance

rutin, tetapi kenaikan kelas bukanlah tugas

(GCG), sekaligus meningkatkan kinerja dari

rutin itu sendiri. Oleh karena itu, kenaikan


administratif, realisasi penerimaan, potensi,

tugas rutin, sehingga memerlukan upaya

(4) mempersiapkan rencana kerja dari

tarif, objek, subjek, kondisi sektor ekonomi

lebih keras.

implementasinya, payung hukum dan

terkait, benchmark di negara lain), belanja

regulasi, serta anggaran dan fasilitas (5)

(langkah kebijakan, langkah administratif,

implementasi pencapaian, yang dilakukan

realisasi belanja negara, Volume input dan

secara intensif, dan (6) monitoring,

unit cost, ouput, outcome, benchmark di

evaluasi, pelaporan, dan penyempurnaan

negara lain), (6) model yang akurat dan

terkait semua proses yang direncanakan

selalu dievaluasi serta disempurnakan

dan dijalani.

(perencanaan,

Untuk mencapai kenaikan kelas yang berkualitas, hal penting yang harus dimiliki oleh SDM DJA adalah platform seperti siswa berprestasi yang merasa harus naik kelas bahkan menduduki ranking tinggi, atau platform militer yang harus siap untuk menang dalam bertempur dan berperang dalam mempertahankan negara, atau para atlet yang harus menjadi juara dan mempertahankan kejuaraannya, atau bahkan memecahkan rekor. Untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai suatu tujuan strategis tertentu, proses atau tahap-tahap pencapaian merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan tersebut.

Oleh

karena

itu,

proses

pencapaian tersebut harus dirumuskan dengan matang, rinci,

disepakati, dan

dipahami, serta kemudian digunakan secara disiplin dan ditinjau ulang serta disempurnakan untuk menjalani langkah pencapaian tujuan tersebut. Proses atau tahap yang diperlukan untuk naik kelas bagi DJA antara lain adalah (1) menyesuaikan pola pikir, sikap, perilaku, dan orientasi SDM dengan platform untuk naik kelas, antara lain menyadari bahwa tantangan tugas DJA akan semakin berat di masa depan, dan bila tidak disiapkan dari sekarang untuk menghadapinya maka tantangan tersebut akan menjadi masalah yang lebih kompleks di masa depan, (2) menyusun titik tujuan dari kenaikan kelas, strategi pencapaian, sekaligus organisasi atau task force sebagai PIC dari upaya untuk naik kelas (3) mengidentifikasi kondisi existing DJA, khususnya identifikasi permasalahan

yang

bisa

diselesaikan

perk

real,

structural

change, analisis dampak ekonomi makro),

PRASYARAT NAIK KELAS

(7)

aturan

yang

representatif

yang

Prasyarat naik kelas secara berkualitas

memperhitungkan

adalah hal-hal yang harus ada agar

benefit dan costnya (primer, sekunder, dan

DJA bisa naik kelas secara berkualitas.

tertier), dampak dan respon stakeholder

Ketiadaan salah satu atau beberapa

yg tidak distortif, (8) teknologi informasi

prasyarat tersebut akan menyebabkan

yang representatif, (9) networking yang

tidak naik kelas, atau naik kelas tetapi

terkelola dengan baik sehingga dapat

tidak berkualitas. Sehubungan dengan

menjamin kelangsungan penyediaan dana,

itu, prasyarat yang harus tersedia dalam

data/informasi, dan teknologi sesuai waktu,

rangka naik kelas secara berkualitas

jumlah dan kualitas yang diperlukan, serta

antara lain adalah (1) kesepahaman

dukungan lain yang diperlukan. Selanjutnya,

dan kesediaan dari semua pemangku

mengingat tugas DJA di bidang keuangan

kepentingan DJA tentang perlunya naik

negara ini merupakan tugas yang selalu

kelas tersebut, serta kesadaran tentang

bekaitan dengan dinamika yang tinggi dari

dampak

(2)

objek tugas tersebut, maka sikap antisipatif

pengetahuan tentang posisi riil saat ini

dan inovatif terhadapi perubahan tugas dan

dan posisi kelas baru yang ingin dicapai,

faktor penentunya, baik secara kuantitas

(3) PIC yang kredibel untuk menjadi agen

maupun secara kualitas, (10) dilaksanakan

pencapaian (mengelola) kenaikan kelas,

tanpa menganggu kegiatan rutin DJA, atau

(3) arah dan strategi yang jelas, terukur,

bahwa diupayakan untuk bersinergi, (11)

konsisten, dan kontinyu, (4) SDM di tingkat

anggaran dan fasilitas yang diperlukan.

biaya

dan

manfaatnya

implementasinya,

analis dan teknis yang mempunyai disiplin keahlian yang memadai untuk berpikir

PELUANG

dan bekerja multidimensi serta dikelola

UNTUK NAIK KELAS

dan dikembangkan dengan baik dari semua aspek, baik recruitment, pembinaan, remunerasi/insentif, opportunity, maupun reward and punishment, (5) database yang memadai dalam arti valid, lengkap, tersedia secara kontinyu dan real time menyangkut pendapatan (langkah kebijakan, langkah

DAN TANTANGAN

Proses pengelolaan keuangan negara, baik di sisi pendapatan maupun di sisi belanja negara melibatkan banyak pemangku kepentingan, sejak dari tahap perencanaan, penentuan alokasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta upaya perbaikan dan penyempurnaannya. Dalam kesehariannya,


19


dan potensi yang bisa dikembangkan,


kelas harus dikerjakan sejalan tetapi di luar

PERENCANAAN ANGGARAN DJA Sukses “Naik Kelas”: Urgensi Dari Perumusan Arah, Proses, Prasyarat, Dan Identifikasi Peluang Serta Tantangannya

masing-masing stakeholder

tersebut

dapat mempunyai posisi yang berbeda, bahkan tidak jarang nampak berlawanan, dengan posisi DJA.

informasi juga sangat membantu dalam

kebijakan dan pengambilan keputusan

melaksanakan pengelolaan anggaran.

dalam pengelolaan anggaran. Tantangan

Sementara itu, tidak sedikit tantangan yang

dihadapi

dalam

pengelolaan

Sesuai dengan konsep-konsep ekonomi

keuangan negara. Salah satunya adalah

seperti kelangkaan (scarcity),

hukum

adanya kelangkaan, yang antara lain

pemerintah

tercermin pada tingginya permintaan

(The Law of Increasing State Activity –

anggaran yang harus dipenuhi, sedangkan

Adolf Wagner), hukum

anggaran yang tersedia sangat terbatas,

selalu

naiknya

peran

permintaan

yang

nampaknya

prioritas yang semestinya, karena bisa terabaikan kalau tugas rutinnya banyak ditambah lagi dengan tugas ad hoc yang sering datang dengan waktu dan volume yang tidak terduga.

equilibrium, prinsip dinamika ekonomi,

pada keperluan

dan konsep-konsep penting lainnya, maka

secara akurat. Hal tersebut menimbulkan

PENUTUP

pembahasan anggaran pendapatan dan

keperluan akan tingginya kompetensi

Kesimpulan

belanja sering menjadi penuh tantangan

untuk menyusun prioritas, membahas,

karena berkaitan dengan aksi dan reaksi

dan menegosiasi alokasi anggaran, baik

disusunnya prioritas

Dari pembahasan yang dilakukan dalam

para pemangku kepentingan. Di

Prasyarat kenaikan kelas DJA mencakup (i) kesepahaman dan kesediaan dari semua pemangku kepentingan untuk naik kelas, dan menanggung dampak biaya dan manfaatnya

sisi lain, banyak juga peluang yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan tugas yang ada. Berbagai dapat

peluang

yang

dimanfaatkan

untuk

memperlancar

pelaksanaan

tugas DJA antara lain adalah terdapatnya undang-undang

regulasi

yang

representatif, kondisi SDM, organisasi, dan manajemen yang memadai secara kuantitas dan kualitas, serta tingginya kesadaran dari stakeholder mengenai terdapatnya

kepentingan

bersama

dalam rangka membangun negara untuk mensejahterakan masyarakat. Peluang lainnya adalah adanya kesadaran saling memerlukan

dari

para

stakeholder

dalam proses pengelolaan anggaran dan keuangan negara

bagian

dapat

disampaikan

sebelumnya, beberapa

kesimpulan sebagai berikut : 1.

Untuk naik kelas, DJA

mendefinisikan (i) arah dari kenaikan kelas yang ingin dicapai, (ii) proses dari kenaikan kelas yang akan ditempuh, (iii) prasyarat dari kenaikan kelas yang diperlukan, dan (iv) mengidentifikasi peluang

berbagai dan

diatasi

mendudukkan upaya naik kelas pada

sehingga

konsekuensi

sulit

adalah sulitnya menjaga konsistensi utk

dan penawaran, game theory, general

menimbulkan

paling

dan kesadaran

sebagai abdi negara dan masyarakat yang harus melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik. Selain daripada itu, perkembangan ilmu, teknologi, dan


dan tantangan dari kenaikan

internal pemerintah yang dengan K/L, maupun antara pemerintah dengan

kelas,

lembaga negara lainnya seperti DPR

2. Arah

dan DPD. Selain itu,

terdapat aspek

dari

kenaikan

kelas

DJA

mencakup (i) di sisi belanja negara

governance dalam pengelolaan anggaran

adalah

yang berpotensi menimbulkan dampak

untuk

urusan dengan auditor (BPKP dan BPK)

efektivitas, dan kualitas belanja negara,

dan lembaga pemberantas korupsi (KPK,),

khususnya belanja Pemerintah Pusat,

serta berbagai pendapat masyarakat dan

(ii) di sisi pendapatan negara adalah

lembaga swadaya masyarakat (LSM).

meningkatnya

Tantangan lainnya adalah kondisi SDM

mengumpulkan pendapatan negara

yang lebih suka berada pada posisi status

secara optimal sesuai dengan prinsip-

quo dan sulit diajak untuk naik kelas, SDM

prinsip good corporate governance

yang berfikir parsial (partial equilibrium),

(GCG), (iii) di sisi koordinasi adalah

dan

mempertimbangkan

naiknya kekuatan tawar dalam berbagai

reaksi stakeholder lain dalam perumusan

pembahasan dan negosiasi dalam

tidak

mau

meningkatnya

kemampuan

memperbaiki

kemampuan

efisiensi,

untuk

3. Proses dari kenaikan kelas DJA mencakup (i) menyesuaikan pola

dengan tugas rutin, dan (xii) anggaran serta fasilitas yang diperlukan.

REKOMENDASI

pikir, sikap, perilaku, dan orientasi

5. Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk

SDM dengan platform untuk naik

memperlancar pelaksanaan tugas DJA

kelas, (ii) menyusun titik tujuan dari

antara lain adalah (i) undang-undang

kenaikan kelas, strategi pencapaian,

dan regulasi yang representatif, (ii)

sekaligus organisasi atau task force

SDM dan organisasi yang memadai,

sebagai PIC dari upaya untuk naik

(iii) tingginya kesadaran mengenai

kelas (iii) mengidentifikasi kondisi

terdapatnya kepentingan bersama

existing DJA, khususnya identifikasi

untuk mensejahterakan masyarakat,

pertama kali adalah menunjuk PIC

permasalahan yang bisa diselesaikan

(iv)

yang representatif sebagai agen dari

dan potensi yang bisa dikembangkan,

memerlukan, (v) kesadaran sebagai

(iv) mempersiapkan rencana kerja

abdi negara dan masyarakat, dan (vi)

dari implementasinya, payung hukum

perkembangan ilmu, teknologi, dan

dan regulasi, serta anggaran dan

informasi. Sementara itu tantangan

strategi pencapaian upaya tersebut,

fasilitas (v) implementasi pencapaian,

yang dihadapi dalam pengelolaan

seperti mengidentifikasi arah, proses,

yang dilakukan secara intensif, dan (vi)

keuangan negara adalah (i) kelangkaan

monitoring, evaluasi, pelaporan, dan

anggaran, (ii) aspek governance dalam

penyempurnaan terkait semua proses

pengelolaan anggaran yang berpotensi

yang direncanakan dan dijalani.

menimbulkan dampak urusan dengan

dan tantangan yang ada. PIC yang

auditor (BPKP dan BPK) dan lembaga

ditunjuk memerlukan beberapa syarat,

pemberantas korupsi (KPK,), (iii)

yaitu (1)

4. Prasyarat

kenaikan

kelas

DJA

mencakup (i) kesepahaman dan kesediaan dari semua pemangku kepentingan untuk naik kelas, dan menanggung

dampak

biaya

dan

manfaatnya (ii) pengetahuan tentang posisi riil saat ini dan posisi kelas baru yang ingin dicapai, (iii) PIC yang kredibel untuk menjadi agen, (iv) arah dan strategi yang jelas, terukur, konsisten, dan

kontinyu,

(v) SDM di tingkat analis dan teknis yang mempunyai disiplin keahlian yang memadai (vi) database yang memadai, (vii) model yang akurat dan selalu dievaluasi serta disempurnakan,

adanya

kesadaran

saling

berbagai pendapat masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Dalam rangka mencapai harapan untuk naik kelas bagi DJA, hal utama yang dapat penulis sarankan untuk ditempuh

upaya kenaikan kelas tersebut yang diberi

tugas

untuk

merumuskan

prasyarat yang diperlukan, langkah solusi untuk memanfaatkan peluang

paham mengenai proses

bisnis DJA termasuk, siklus tugas,

(iv) kondisi sebagian SDM yang

peta dan profil stakeholder, berbagai

lebih suka berada pada posisi status

masalah yang akan untuk diselesaikan,

quo dan sulit diajak untuk naik kelas,

potensi pengembangan yang akan

SDM yang berfikir parsial (parsial equilibrium), mau

dan

tidak

mampu/

mempertimbangkan

reaksi

diunggulkan, kekuatan SDM, dan (2) mampu meluangkan waktu khusus

stakeholder lain dalam perumusan

untuk menangani tugas kenaikan kelas

kebijakan dan pengambilan keputusan

tersebut, (3) mampu berkoordinasi

dalam pengelolaan anggaran, (e) tidak

terjaganya

konsistensi

utk

mendudukkan upaya naik kelas pada prioritas yang semestinya,.

dengan berbagai stakeholder DJA, dan

(4)

mempunyai

kemampuan

manajemen yang memadai. Selain

(viii) aturan yang representatif, (ix)

(Penulis adalah Tenaga Pengkaji Bidang

itu, program kenaikan kelas tersebut

teknologi informasi yang representatif,

PNBP)

harus

(x)

networking

yang

terkelola


menganggu atau bahkan bersinergi

segera

diluncurkan

untuk

ditindaklanjuti.

dengan baik, (xi) dilaksanakan tanpa


21


pengelolaan anggaran

PNBP

REVISI UU NOMOR 20 TAHUN 1997:

QUO VADIS PNBP? Oleh : Arief Masdi


Tahun 1998 yang diawali R eformasi dengan reformasi di bidang politik

pemerintah diharuskan untuk bersikap

penegakan hukum (law enforcement) di

responsif terhadap tuntutan masyarakat.

bidang PNBP juga menjadi pendorong

pada akhirnya merambah ke bidang

Penguatan

ketidakpatuhan Instansi Pemerintah dalam

ekonomi, sosial dan hukum, termasuk di

hubungannya

dalamnya reformasi di bidang pengelolaan

mewarnai

keuangan negara. Pasca reformasi Tahun

perundang-undangan

1998, undang-undang yang mengatur

1998. Secara sosiologis, materi muatan

tentang keuangan negara, perbendaharaan

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun

negara, pemeriksaan keuangan negara,

1997 yang terkait hubungan negara,

perpajakan, kepabeanan telah mengalami

pemerintah dan masyarakat perlu ditinjau

perubahan atau revisi. Namun, ada satu

kembali.

dengan

dalam

pemerintah

pembentukan pasca

peraturan reformasi

PNBP Riwayatmu Dulu

undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Sebelum Undang-undang Nomor 20

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tahun 1997 ditetapkan, kondisi ekonomi

Undang-undang yang di bidang keuangan negara khususnya pendapatan negara yang ditetapkan pada masa orde baru atau sebelum reformasi Tahun 1998. Undangundang Nomor 20 Tahun 1997 masih mengacu pada Indische Comptabiliteitswet (Staatblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968. Padahal saat ini, Indische Comptabiliteitswet telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara yuridis, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 sudah waktunya untuk direvisi. Reformasi juga membawa perubahan signifikan di bidang sosial, termasuk sosiologi

pembentukan

perundang-undangan.

peraturan

Undang-undang

Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP ditetapkan pada masa/rezim pemerintah yang represif. Kondisi tersebut, sangat berbeda

dengan

saat

ini

dimana

PNBP

yang baik. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP ternyata mampu menjadi alat penertiban dan penegakan hukum dalam pengelolaan PNBP. Undang-undang Nomor 20 Tahun hukuman (punishment) yang cukup tegas

dari perhatian publik yaitu Undang-

tentang PNBP merupakan salah satu

pengelolaan

1997 tentang PNBP mengatur konsep

Undang-undang yang sepertinya luput

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997

menyelenggarakan

Indonesia sedang membutuhkan sumber pembiayaan

selain

penerimaan

dari

perpajakan. Saat itu, potensi penerimaan negara lain yang paling menjanjikan dengan potensi penerimaan cukup besar adalah PNBP. Permasalahan saat itu, adalah belum adanya Undang-undang yang melandasi penyelenggaraan dan pemungutan PNBP. Padahal, kelompok PNBP yang ada

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar dan pejabat pengelola PNBP pada

Instansi

Pemerintah. Hukuman

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 dapat berupa hukuman administrasi berupa denda dan sanksi pidana penjara. Konsep hukuman dalam pengelolaan PNBP ini ternyata membawa pengaruh cukup signifikan terhadap ketertiban dan kepatuhan Instansi Pemerintah dalam melaporkan dan menyetor PNBP.

pada Instansi Pemerintah (Kementerian/

Penegakan hukum dalam pengelolaan

Lembaga) cukup banyak, antara lain PNBP

PNBP yang diusung Undang-undang

dari pemanfaatan sumber daya alam,

Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP

dari hasil pengelolaan dana Pemerintah,

saat itu, tidak serta merta diterima oleh

dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan

semua Instansi Pemerintah. Beberapa

negara yang dipisahkan, dari kegiatan

Instansi Pemerintah resisten dan berusaha

pelayanan yang dilaksanakan pemerintah,

bertahan

dari putusan pengadilan dan pengenaan

sarat dengan moral hazard. Kondisi ini

denda administrasi dan dari hibah yang

menghasilkan bentuk ‘kompromi’ dalam

merupakan hak pemerintah.

pengelolaan

Kondisi kekosongan peraturan perundangundangan saat itu, menimbulkan moral hazard pada Instansi Pemerintah yang melaksanakan

pemungutan

PNBP.

Banyak Instansi Pemerintah yang enggan untuk

melaporkan

dan

menyetor

PNBP ke Kas Negara. Tidak adanya

PNBP

masyarakat

dengan

earmarked. PNBP,

pola

PNBP

yang

lama

yang

dinamakan

Dalam konsep Earmarked

Instansi

Pemerintah

berikan

kewenangan dapat menggunakan PNBP yang

dipungut/dihasilkannya,

untuk

membiayai kegiatan tertentu dengan persetujuan Menteri Keuangan. Konsep earmarked dalam Undang-undang


23

REVISI UU NOMOR 20 TAHUN 1997: QUO VADIS PNBP?

posisi

PNBP

Nomor 20 Tahun 1997, nampaknya


Dalam

disambut

Instansi

Keuangan Negara. Kemudian disusul

terdapat beberapa substansi pokok yang

Pemerintah. Banyak Instansi Pemerintah

dengan lahirnya Undang-undang Nomor

akan disesuaikan dan diadaptasi ke dalam

yang

dan

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

konsep revisi Undang-undang Nomor

menyetorkan hasil pungutan PNBP ke Kas

Negara dan Undang-undang Nomor

20 Tahun 1997 tentang PNBP. Substansi

Negara. Jumlah penerimaan negara yang

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

tersebut, antara lain penyesuaian dan

dikelola off budget pun semakin berkurang

Pengelolaan

penegasan konsep ruang lingkup PNBP

dan sedikit. Instansi Pemerintah mulai rajin

Keuangan Negara.

cukup

baik

kemudian

oleh

melaporkan


melaporkan PNBP yang dipungut dengan harapan nantinya dapat menggunakan kembali PNBP tersebut untuk membiayai kegiatan Instansi mereka sendiri. Pengesahan

Undang-undang

dan

Jawab

negara membawa perubahan mendasar dalam

sistem

pengelolaan

keuangan

mendasar

dalam


20 Tahun 1997 tentang PNBP yang

didalamnya

mengatur

dengan tegas tentang hukuman (punishment) PNBP

dan

penggunaan

(earmarked),

meningkatkan

mampu

realisasi

PNBP

cukup signifikan. Data realisasi PNBP menunjukkan, pada Tahun Anggaran

1996/1997

realisasi

PNBP mencapai Rp 30,29 Triliun meningkat menjadi sebesar Rp

PNBP

saat

ini,

termasuk definisi dan kelompok PNBP;

Paket Undang-undang di bidang keuangan

negara. Perubahan Nomor

Tanggung

pengelolaan

kewenangan

Menteri

dan

Menteri/Pimpinan

Lembaga;

konsep

penetapan

dan

konsep

jenis

tarif;

penyetoran, pemungutan dan penagihan; konsep

pemeriksaan,

keberatan

Munculnya konflik kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga ataupun antar Menteri/Pimpinan Lembaga terkait pengelolaan PNBP, seperti penetapan jenis dan tarif PNBP dan penggunaan PNBP

dan

pengembalian,

keringanan;

konsep

penggunaan (earmarked); konsep pembinaan

dan

konsep

pelaporan

pengawasan; dan

pertanggungjawaban; dan konsep pemberian sanksi administrasi dan pidana. Substansi pokok tersebut telah menjadi bahan kajian bersama antara Kementerian Keuangan dan para stakeholder PNBP, guna menemukan

41,34 Triliun pada Tahun Anggaran

Keuangan

bentuk

konsep

1997/1998. Peningkatan realisasi PNBP

tentang Keuangan Negara, antara lain

terbaik pengelolaan PNBP ke depan.

terus berlanjut pada Tahun Anggaran

ruang lingkup keuangan negara termasuk

Sebagai contoh, dalam Undang-undang

1998/1999

sumber dan lingkup pendapatan negara;

Nomor 20 Tahun 1997, PNBP didefinisikan

sebesar Rp 55,64 Triliun. Sementara itu,

penegasan

Menteri

secara residual seperti keranjang sampah

pada Tahun Anggaran 1999/2000 mampu

dan

Lembaga;

sekaligus sangat lentur. PNBP didefinisikan

mencapai sebesar Rp 91,52 Triliun.

penekanan

penyetoran,

sebagai seluruh penerimaan Pemerintah

dimana

PNBP

mencapai

kewenangan

Menteri/Pimpinan konsep

pencatatan, pengelolaan, pelaporan dan

Pusat yang tidak berasal dari penerimaan

PNBP Mau Kemana?

pertanggungjawaban yang harus dikelola

perpajakan. Definisi PNBP yang keranjang

Kondisi yang melingkupi lahirnya Undang-

secara profesional, akuntabel, kredibel

sampah tersebut, misalnya dapat direvisi


dan transparan. Perubahan-perubahan

dengan memasukkan kelompok PNBP

PNBP empat belas tahun yang lalu

konsep mendasar di bidang pengelolaan

dalam definisi tersebut, sehingga menjadi

berbeda dengan kondisi saat ini atau

keuangan negara tersebut, menjadi salah

penerimaan yang berasal dari pemanfaatan

pasca reformasi Tahun 1998. Gelombang

satu amanah yang juga harus dijalankan

SDA, pengelolaan kekeyaan negara dan

reformasi di bidang keuangan negara

dalam pengelolaan keuangan negara

penerimaan berasal dari pelayanan yang

ditandai dengan digantikannya Indische

termasuk PNBP.

diselenggarakan oleh negara.

Compabiliteitswet (ICW) oleh Undang-


Masalah kewenangan Menteri Keuangan


dan Cukai yang relevan sebagai

dan Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang

tentang PNBP adalah penggunaan PNBP

pembanding bagi UU PNBP;

pengelolaan PNBP juga menjadi isu pokok

(earmarked). Sebagian ahli keuangan

dalam revisi Undang-undang Nomor 20

menganggap konsep earmarked tidak

Tahun 1997. Dalam Undang-undang

efisien dan memperpanjang administrasi,

Nomor 20 Tahun 1997, Menteri Keuangan

sedangkan

diberikan kewenangan delegatif untuk

lain

menunjuk Instansi Pemerintah untuk

merupakan jawaban atas kelemahan

menagih dan atau memungut PNBP yang

penganggaran

terutang. Sementara itu dalam Undang-

mampu memberikan kepastian dalam

undang Nomor 17 Tahun 2003, Menteri/

mengalokasikan dana, khususnya kepada

Pimpinan Lembaga memiliki kewenangan

unit-unit yang menjalankan pelayanan

atributif untuk melaksanakan pemungutan

publik.

konsep

umum

keuangan

5. Melakukan studi pustaka antara terkait

earmarked

bechmarking pengelolaan PNBP di

yang

tidak

Jika dilihat, dalam pengelolaan PNBP saat

Prolegnas 2010-2014

ini, dibutuhkan pemberian kewenangan

Saat ini revisi Undang-undang Nomor

atributif kepada Menteri Keuangan dan

20 Tahun 1997 tentang PNBP telah

Menteri/Pimpinan Lembaga yang lebih luas

masuk dalam Proglam Legislasi Nasional

dan tegas guna menyelesaikan berbagai

(Prolegnas) DPR RI Tahun 2010-2014,

permasalahan yang ada dibandingkan

dimana

kewenangan yang dimiliki saat ini.

Keuangan) selaku inisiator. Permasalahan-

Menteri

Keuangan

dengan

Menteri/

Pimpinan Lembaga ataupun antar Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait pengelolaan PNBP, seperti penetapan jenis dan tarif PNBP dan penggunaan PNBP, juga menjadi isu pokok yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997. Beberapa ahli hukum memberikan usulan

bahwa

permasalahan

konflik

kewenangan, dapat diselesaikan dengan mengembalikan

kepada

kewenangan

Presiden. Selain itu, dapat juga dengan memberikan kewenangan atributif kepada Menteri atau Pejabat setingkat Menteri untuk menyelesaikan konflik kewenangan tersebut. Permasalahan lain yang sering menjadi bahan perdebatan dalam kajian revisi

6. Menyebarkan

kuesioner

menampung terkait

masukan

untuk

stakeholders

penyelenggaraan

dan

pengelolaan PNBP pada Kementreian/ Lembaga;

PNBP dan menyetorkannya ke kas negara.

Munculnya konflik kewenangan antara

negara lain;

pemerintah

7. Melakukan focus group discussion.

(Kementerian

permasalahan dalam pengelolaan PNBP tersebut telah menjadi bahan bahan kajian di Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran) selaku unit yang mengkoordinir penyusunan draft naskah akademik dan draft RUU revisi Undangundang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Kementerian Keuangan (Direktorat

Pada dasarnya, tantangan besar yang di

bidang

pengelolaan

Keuangan

Negara khususnya pengelolaan PNBP merupakan tantangan Kementerian Keuangan

(Direktorat

Jenderal

Anggaran) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, revisi atas

Undang-undang

Nomor

20

Tahun 1997 tentang PNBP merupakan pintu

masuk

konstitusional

sekaligus

perangkat

untuk

menjawab

tantangan tersebut.

Jenderal Anggaran), saat ini sedang melakukan

kajian

dengan

berbagai

pendekatan awal. Pendekatan awal yang saat ini sedang dilakukan antara lain : 1. Melakukan

identifikasi

Penulis adalah : Kepala Seksi pada Direktorat PNBP

ketentuan

dalam UU PNBP yang perlu direvisi; 2. Melakukan identifikasi ketentuan dalam UU PNBP terkait Paket UU Keuangan Negara; 3. Melakukan identifikasi ketentuan dalam UU Perpajakan dan UU Kepabeanan


25

PNBP

mengatakan

pakar

dalam Undang-Undang Sektoral;


sebagian

4. Melakukan identifikasi ketentuan PNBP

PNBP

Askolani, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Mengapa Dan Bagaimana Revisi UU No. 20 Tahun 1997 Tentang PNBP

Oleh : Robby Martaputra dan Embun


Reporter Warta Anggaran berkesempatan mewawancarai Askolani, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak selaku Ketua Tim Perumus dan Penyusun revisi UU 20/1997. Meski baru 5 bulan terakhir

memimpin Direktorat PNBP, sebenarnya PNBP bukan merupakan hal yang baru bagi pria kelahiran kota pempek pada 45 tahun silam ini. Sebelumnya Askolani menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal selama 2,5 tahun setelah sempat menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Penerimaan Bukan Pajak

Revisi atas UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP saat ini telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2010-2014. Sebenarnya, apakah yang melatarbelakangi dilakukannya revisi atas UU No. 20 Tahun 1997 tersebut? Apabila kita lihat dari jangka waktunya, UU PNBP ini memang sudah berlaku cukup lama, hampir 14 tahun. Dari hasil evaluasi kita, memang ditemukan cukup banyak hal yang harus disesuaikan dengan perkembangan situasi aktual dan tantangan-tantangan di masa depan. Selain itu, dari sisi hukum sudah banyak perkembangan yang terjadi, seperti Amandemen UUD 1945, diterbitkannya Paket UU Keuangan Negara, lahirnya “Undang-Undang MD3” dan UU 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Seluruh ketentuan perundangan tersebut bersifat dinamis, dan bersentuhan dengan basis UU 20/1997 tentang PNBP yang berkenaan dengan penerimaan SDA, laba BUMN, dan kementerian/lembaga, sehingga dalam perjalanannya banyak hal yang harus dibenahi atau diperbaiki. Revisi adalah langkah yang paling tepat untuk mengharmonisasikan dan menyesuaikan regulasi PNBP serta dalam rangka

mengantisipasi kebijakan PNBP ke depan. UU 20/1997 tentang PNBP telah diterapkan selama hampir 14 tahun. Permasalahan apakah yang mengemuka di dalam pelaksanaannya sepanjang waktu tersebut? Tantangan yang kami evaluasi sepanjang 14 tahun pengelolaan PNBP berdasarkan UU 20/1997 ini setidaknya ada empat, yaitu: (1) mengoptimalkan potensi-potensi PNBP, (2) mendukung kebijakan fiskal yang sustainsble, (3) peningkatan kinerja BUMN, dan (4) peningkatan kualitas pelayanan kementerian/lembaga. Memang tidak semua pelayanan umum harus dikenakan biaya atau tarif, namun demikian kita tetap harus memegang prinsip kewajaran dan keadilan. Apabila dikenakan tarif pelayanan dan pengelolaan potensi PNBP tentunya harus tetap berpegang kepada prinsipprinsip tersebut. Aspek-aspek apa sajakah yang menjadi titik fokus dalam revisi UU 20/1997 ini? Fokus pertama adalah manajemen pengelolaan PNBP yang baik, yaitu mengatur bagaimana hubungan antara fungsi Kementerian Keuangan sebagai Chief Financial Officer dengan kementerian/lembaga, atau hubungan antara Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian/lembaga dalam menjalankan kebijakan publik. Selanjutnya mengupayakan agar seluruh lembaga pemerintah dapat bekerja dengan prinsip good goverannce, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, kita juga meninjau kembali mekanisme penganggaran PNBP, penyetoran, dan pertanggungjawabannya, termasuk juga mengenai tarif dan sanksi atas keterlambatan penyetoran. Di dalam merancang revisi UU PNBP ini kami akan melihat bagaimana pengalaman di masa lalu, kondisi sekarang ini, dan juga mengantisipasi tantangan ke depannya. Salah satu isu pokok yang menjadi


27

PNBP

selama periode Oktober – Desember 2008. Pada periode pernah bekerja di berbagai unit yang mengelola kebijakan belanja negara di Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan serta Badan Kebijakan Fiskal. Dengan pengalaman bekerja selama hampir 20 tahun di berbagai instansi yang berbeda tersebut, tampaknya lokomotif revisi UU PNBP kali ini berada di tangan “masinis” yang tepat. Berikut adalah petikan hasil wawancara dengan Askolani selama 30 menit di pagi yang terasa singkat, padat, namun ringan tersebut.


etelah lebih dari satu dasawarsa dijadikan sebagai landasan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), UU No. 20 Tahun 1997 akhirnya harus melalui tahap revisi. Proses tersebut diperkuat dengan telah masuknya revisi UU 20/1997 sebagai salah satu Program Legislasi Nasional 2010-2014. Mengetahui mengapa dan bagaimana proses revisi ini berlangsung merupakan kepentingan banyak stakeholders baik di lingkungan intern Kementerian Keuangan maupun ekstern seperti kementerian/lembaga, BUMN, Pemda, dan masyarakat pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri, peranan PNBP sebagai salah satu penerimaan negara di luar pajak dan hibah semakin meningkat sejalan perkembangan waktu. Hal ini terlihat dari pertumbuhan realisasi PNBP yang signifikan selama sepuluh tahun terakhir, sebagaimana tampak pada grafik berikut ini:

S

PNBP Askolani, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Mengapa Dan Bagaimana Revisi UU No. 20 Tahun 1997 Tentang PNBP

perhatian para stakeholder dalam pengelolaan PNBP adalah earmarking. Kemana arah kebijakan mengenai earmarking dalam revisi UU yang akan disusun ini, apakah tetap sama seperti yang telah berjalan atau akan ada perubahan yang signifikan? Apabila yang dimaksudkan di sini adalah mekanisme penggunaan kembali PNBP, sebenarnya ini adalah mengenai insentif, yang salah satu bentuknya bisa berupa izin untuk menggunakan kembali sebagian PNBP. Kami menekankan bahwa pada prinsipnya apabila sebagian PNBP digunakan kembali maka penggunannya harus betul-betul tepat, yaitu dalam rangka mendukung tugas-tugas pokok kementerian/lembaga dalam rangka pelayanan publik dan juga untuk menghasilkan PNBP yang optimal. Terkait dengan aspek pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PNBP, apakah nantinya akan ada perubahan yang substantif apabila dibandingkan dengan praktik yang telah berjalan saat ini? Memang hal tersebut merupakan salah satu dari beberapa isu yang akan kami coba untuk menguraikan dan mencarikan regulasi yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada sepanjang proses revisi UU PNBP ini, seperti misalnya ada PNBP yang tidak disetorkan, tidak dilaporkan, disetorkan tapi terlambat, atau disetorkan namun jumlahnya tidak tepat, khususnya pada PNBP SDA yang tergantung pada volatilitas nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan variabelvariabel lainnya. Usaha perbaikan dapat dilakukan dengan adanya peningkatan pada fungsi pengawasan. Namun demikian, fungsi pengawasan yang baik hanya dapat terlaksana apabila didahului dengan adanya regulasi yang tepat. Apabila regulasi sudah tepat dan dilaksanakan secara konsisten, baru kita bisa melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.


Saat ini cukup banyak UU Sektoral yang juga mengatur pengelolaan di bidang PNBP. Berkenaan dengan hal tersebut, strategi apa yang digunakan untuk mengharmonisasikan pengaturan pengelolaan PNBP dalam revisi UU PNBP dengan UU sektoral yang telah ada tersebut? Bagaimana caranya? Tehadap UU Sektoral, pada satu sisi dengan adanya Amandemen UU 1945 tentunya terjadi banyak perubahan yang menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian, selain juga karena adanya Paket UU Keuangan Negara. Harmonisasi itu penting, terutama harmonisasi kesetaraan, yaitu menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang serupa, dan harmonisasi dalam segi hukum. Dengan adanya harmonisasi, diupayakan tidak muncul adanya berbagai polemik setelah proses revisi UU PNBP 20/1997 ini selesai. Sebenarnya apakah yang menjadi tujuan/sasaran

Pemerintah

ke

depan setelah revisi atas UU PNBP selesai dan UU yang baru tersebut diberlakukan? Harapan kita adalah: pertama, bagaimana PNBP dapat dikelola secara baik, adil dan sesuai dengan fungsinya, baik itu merupakan fungsi lembaga

pelayanan maupun

pada fungsi

kementerian/ penerimaan

sumber daya alam migas dan nonmigas, serta laba BUMN. Kedua, dengan adanya revisi UU PNBP ini kita dapat menyikapi dan menemukan penyelesaian atas berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBP selama ini. Ketiga, tentunya revisi ditujukan agar ketentuan perundangan yang baru

tersebut dapat diimpementasikan dengan baik dan mendukung fungsi governance. Bagaimana

perkembangan

proses

revisi UU 20/1997 sampai dengan saat ini? Sebelum

menjelaskan

mengenai

perkembangannya, pertama-tama akan

menjelaskan

tahapnya.

Revisi

mengenai UU

saya tahap-

PNBP

yang

dilaksanakan pada tahun 2011 ini tentunya harus

sejalan

ketentuan

dengan

perundangan,

perkembangan sebagaimana

diketahui bahwa UU 10/2004 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-

Undangan baru saja digantikan dengan UU 12/2011. Selain pentahapan, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah time table yang kita susun dengan mengikuti regulasi tersebut, bahwa pada akhir tahun ini 2011 kami merencanakan finalisasi draft Naskah Akademik.

Apabila Naskah Akademik

telah selesai, proses akan dilanjutkan ke penyusunan isi draft revisi UU PNBP tersebut. Dijadwalkan bahwa draft revisi UU PNBP akan dibahas dan diputuskan di Pimpinan pada tahun 2012. Apabila dapat disepakati Pimpinan, maka draft RUU akan diajukan untuk dibahas di DPR pada tahun 2013. Seperti diketahui, revisi UU 20/1997 telah termasuk dalam Program Legislasi Nasional sampai dengan tahun 2014. Dengan demikian untuk menunjang mekanisme di time table tersebut, sejak tahap penyusunan draft Naskah Akademik kami selalu memfasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari pihak akademisi, praktisi hukum, sampai dengan instansi pemerintah. Komunikasi tersebut dibuat dalam bentuk diskusi, rapat,

CATATAN: 1. Paket UU Keuangan Negara terdiri dari UU17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan, dan UU 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. “UU MD3” dimaksudkan dengan UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

atau forum yang terkait dengan masingmasing

fungsi

misalnya

pengelolaan

sumber daya alam, laba BUMN, dan kementerian/lembaga. Tentunya seluruh tahap komunikasi ini harus disusun secara diperoleh masukan yang utuh dalam proses revisi UU PNBP, khususnya dalam mengembangkan draft Naskah Akademik dalam waktu yang dekat ini. Sesuai ketentuan, ketika pemerintah akan menetapkan tarif atas suatu layanan yang masuk dalam kategori PNBP maka harus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), namun demikian pada pratiknya ternyata ada beberapa pungutan yang tidak melalui proses penetapan dalam PP, contohnya tarif pendidikan di perguruan tinggi negeri. Bagaimana Pemerintah menyikapi hal ini dengan revisi UU PNBP? Apa strateginya ke depan supaya sesuai dengan ketentuan? Benar adanya bahwa persoalan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri merupakan salah satu dari berbagai tantangan yang perlu disikapi dalam pengelolaan mengupayakan

PNBP

saat

untuk

ini.

Kami

menemukan

solusi penyelesaian yang baik supaya di masa depan tidak timbul berbagai permasalahan. Lebih jauh lagi, karena hal ini juga terkait dengan fungsi badan layanan umum (BLU), maka sebaiknya diupayakan adanya harmonisasi dengan unit pengelola BLU dan juga unit yang menangani masalah pengelolaan aset, karena sebagaimana diketahui bahwa ketentuannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah. Dengan

demikian, kami

berharap hal-hal yang diatur di dalam revisi UU 20/1997 ini tidak lagi bersifat parsial namun sudah menyeluruh dan

DATA PRIBADI Nama Lengkap Tempat /Tanggal Lahir Status/Jumlah Anak Strata II Master of Art

: Askolani, SE. MA : Palembang 11 Juni 1966 : Kawin / 2 : Univ. of Colorado at Denver, USA (Economics)

komprehensif. Koresponden : Robby dan Embun


29


PNBP

sistematis dan terukur, sehingga dapat

PROFILE

PROFILE DUTA SPAN (2) :

Perlu Komitmen dan Kerjasama Yang Nyata dan Sungguh-Sungguh Agar SPAN Dapat Berhasil

Photo bersama para Duta SPAN Koordinator (DSK) dan Duta SPAN Unit (DSU) dengan sekretaris DJA, Dirjen Anggaran dan DIrektur SP pada saat acara sosialisasi SPAN di DJA tanggal 26 September 2011 Dari ki-ka : Aang Prabudi S. (Dit.Angg.I DSK), Aang Pugarista M. (Dit. Angg III-DSK), Mujono B. (Sekretaris-DSK) Alfian Mujiwardhani (Dit. PAPBN-DSU), Ari Wahyuni (Sekretaris Ditjen Anggaran), Herry Purnomo (Dirjen Anggaran), Masria H. Simandjuntak (Dit. Angg I-DSU), Rakhmat (Direktur SP), Dede Solihin (Dit. Angg.II-DSU), Kelik Umar Sumaji (Dit. Angg.III-DSU) dan Seprina Hasan Effendi (Dit.PNBP-DSU).


2000 hingga pertengahan 2005 berkarier

Desa Perigi Lama, Pondok Aren, Kota

di Kanwil III DJA Padang Sumatera Barat,

berbentuk survey untuk melihat kesiapan

Tangerang Selatan, tepatnya 3 km sebelum

dan baru mulai 2005 kembali ke Jakarta

para pegawai DJA dalam menerima

masuk kawasan JPG (Jaringan Pipa Gas)

bergabung di DJAPK dan sekarang

perubahan terkait implementasi SPAN.

suatu tempat dimana para pencinta

berubah menjadi DJA ‘versi’ baru.

Partisipasi para pegawai dalam CRA II

sepeda gunung dan komunitas bike to work

dapat dijadikan parameter untuk melihat

biasa berkumpul.

seberapa jauh komitmen para pegawai untuk mendukung implementasi SPAN Lahir di sebuah desa dan kecamatan terpencil, kecamatan Pituruh, sebuah kecamatan paling barat dari Kabupaten Purworejo langsung

Jateng dengan

yang

berbatasan

wilayah

Kabupaten

Kebumen atau tepatnya 25 km dari pusat kota Kabupaten Purworejo

Propinsi

Jawa Tengah, hampir 41 tahun yang silam. Uniknya, menurut catatan Surat Tanda Kenal Lahir yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah desa, Ayah lima anak ini (Fadhilah Izzatul Mar’ah, Muhammad Hanif S.Q., Rayyan Sayyidil Dzaki, Hiliya Nasywa dan Hana Syakira) pernah

tercatat lahir di kota Rembang Jateng. Namun, dengan alasan untuk kemudahan

Keterlibatannya dalam Project SPAN dimulai sekitar awal tahun 2011 (setahun

Ada cerita menarik yang terjadi disekitar

setelah mutasi ke Setditjen

tahun 2010 mengenai tempat tinggalnya.

yaitu tatkala ditunjuk sebagai salah satu

Bermula dari perbuatan seseorang yang

anggota team Change Management and

tidak bertanggungjawab di kantornya.

Communication (CMC) DJA untuk stream

Menurut informasi yang diterimanya,

Organisasi. Karena kesibukkan anggota

selama beberapa hari rumahnya di ‘satroni’

lainnya dalam team CMC SPAN DJA, maka

oleh beberapa orang untuk melihat lebih

dia sering mewakili rapat-rapat mingguan

dekat kondisi rumahnya. Orang tersebut

Project SPAN. Alhasil, dia semakin intens

seakan tidak percaya bahwa ada seorang

terlibat dalam Project SPAN, terlebih-lebih

pegawai DJA yang tinggal di kawasan

setelah dirinya juga ditunjuk sebagai salah

kampung seperti itu. Mungkin karena

satu Duta SPAN Koordinator di DJA.

secara kebetulan akses jalan maupun

Pada medio Nopember 2011, disela-

lokasi kampung tersebut berhimpitan

sela kesibukannya berkesempatan untuk

langsung dengan kawasan Bintaro (Sektor

menyampaikan beberapa pandangannya

9) maka mereka berusaha selama hampir seminggu

untuk

memastikan

Anggaran)

mengenai persiapan implementasi SPAN

apakah

kepada Warta Anggaran, dan berikut

kondisi tersebut nyata atau tidak.

petikan wawancaranya dengan Warta

pengurusan surat-surat kependudukan di

“ Kawasan tempat saya tinggal itu mirip

kelak kemudian hari, dalam akta kelahiran

dengan kawasan dekat kampus STAN

akhirnya dicatat lahir di kota Purworejo.

Jurangmangu era tahun 90-an, seperti di

Peranan

Meskipun begitu, pria ini mengaku pernah

sekitar Jalan Jengkol atau kawasan orang

persiapan implementasi SPAN.

tinggal dan sekolah di Rembang hingga

kampung Betawi pada umumnya. Empang

tahun 1977, saat dimana akhirnya ayahnya

lele untuk menampung air limbah rumah

memutuskan untuk berdinas di Komando

tangga masih banyak terdapat di sekitar

Rayon Militer (Koramil) Pituruh.

rumah saya meski lokasinya dekat dengan

Raut wajahnya sekilas, bila orang belum mengenal, sering mengira bahwa pria ini

Anggaran. Duta

SPAN

Sekedar untuk mengingatkan kembali bahwa sebagai tindak lanjut dari UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

komplek Bintaro Permata, “ begitu dia mendiskripsikan tentang tempat tinggalnya.

Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

berasal dari Sumatera. Barangkali karena

Kariernya sebagai PNS di Kementerian

Tanggung

raut

Keuangan diawali

maka digulirkanlah program

wajahnya

yang

mengisyaratkan

dalam

di Pusat Pengolahan

Jawab

Keuangan

Negara GFMRAP

ketegasan, senang to the point. Namun,

Data dan Informasi Anggaran (PPDIA)

(Government Financial Management and

begitu mendengar namanya, maka jelas

Bandung selepas dari Prodip III Keuangan

Revenue Administrative Project)

bahwa pria ini asli orang Jawa Tengah.

Spesialisasi Anggaran (sekarang istilah

didukung oleh Bank Dunia sebagai

MUJONO, begitu teman-teman kantor

Prodip III Keuangan sudah tidak ada lagi,

upaya untuk mereformasi pengelolaan

atau mitra kerjanya biasa memanggilnya.

melebur kedalam

STAN) tahun 1992

keuangan pemerintah Indonesia. Salah

Pemilik

hingga tahun 2000 yaitu saat mutasi besar-

satu komponen dari GFMRAP adalah PFM

besaran alumni STAN-Prodip. Mulai tahun

(Public Financial Management ) dengan

nama

lengkap

MUJONO

BASUKI yang berzodiak Piscess, tinggal


yang

31

PROFILE

di perkampungan orang Betawi di wilayah

PROFILE DUTA SPAN (2) : Perlu Komitmen dan Kerjasama Yang Nyata dan Sungguh-Sungguh Agar SPAN Dapat Berhasil

(Change Readiness Assessment) C RA II merupakan salah satu tools yang

tujuan

untuk

efektifitas,

bisnis internal dan IT saja namun juga akan

Perbendaharaan, maka guna membantu

pertanggungjawaban

berdampak pada perubahan peran pegawai

tugas dari team CMC SPAN

dari pengeluaran pemerintah. Salah satu

pada unit yang terkena dampak langsung

program

inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut

dari SPAN, misalnya kalau di DJA adalah

tingkat pusat dan Duta SPAN Unit yang

adalah modernisasi penganggaran dan

para pegawai di lingkungan Direktorat

ada di masing-masing KPPN/Unit Eselon III.

pelaksanaan perbendaharaan (Modernize

Anggaran I, II dan III serta sebagian pegawai

Budget & Treasury Operation).

di unit Direktorat PNBP dan Direktorat


PROFILE

keterbukaan

memperkuat and

Selanjutnya, untuk mewujudkan hal itu maka

Penyusunan APBN yang dalam tugasnya nanti

berhubungan/

menggunakan akses data elektronik APBN. Untuk itu, diperlukan kesiapan para

pegawai

untuk

menghadapi itu semua. Disinilah

titik

kritis

persiapan implementasi SPAN yaitu diperolehnya komitmen yang sungguhsungguh

dari

para

pegawai untuk menerima dan menjalankan SPAN.

DJA (juga Pusintek) tidak seluas Ditjen Perbendaharaan yang mempunyai kantor daerah di setiap propinsi, namun karena tidak ada unit khusus yang menangani project SPAN dan anggota team CMC SPAN melekat di Sekretariat Ditjen yaitu Bagian OTL dan Bagian Kepegawaian maka keberadaan Duta SPAN (Koordinator dan Unit) masih tetap diperlukan. Hanya bedanya dengan Pusintek jika Duta SPAN Koordinator diambil alih langsung oleh team CMC SPAN Pusintek dan Duta SPAN Unit mewakili bagian/unit eselon III maka di DJA dari 3 DSK hanya 1 DSK yang

serta untuk Duta SPAN Unit mewakili unit

manusia

itu

digulirkanlah Program RPPN (Reformasi

berubah. Disisi lain komitmen manusia

Penganggaran

Perbendaharaan

pada perubahan dapat diperoleh bila

Negara) dengan beberapa produknya

kebutuhan pribadi mereka dapat dipenuhi

antara lain : SPAN, SAKTI, Bussiness Process,

dan perubahan itu memberikan solusi atau

Change Management dan Service Desk.

manfaat bagi kebutuhan praktis mereka.

Anggaran, Ditjen Perbendaharaan dan

Anggaran ? Meski cakupan organisasi

bahwa

mengapa mereka harus

implementasi harus dilaksanakan di Ditjen

Ditjen

2 sisanya dipilih melalui seleksi wawancara

dan menerima alasan

milik Kementerian Keuangan yang

dengan

banyak hal, secara umum

bila mereka mengerti

itu

bagaimana

sekaligus mewakili team CMC sedangkan

?

akan bersedia berubah

Dengan demikian jelas bahwa SPAN

Duta SPAN Koordinator di

Dalam

Mengapa

dan

Lalu

dibuatlah

eselon II. Apakah

seorang

Duta

SPAN

wajib

menguasai secara detail proses bisnis dan IT yang digunakan ? Mengutip, pernyataan Sanker -perwakilan Bank Dunia di Project SPAN- bahwa Duta SPAN bukanlah seorang salesman yang menjual produk dagangan, yang selalu mengatakan bahwa produknya adalah produk nomer 1, tapi

Untuk itulah maka keberadaan CMC

peran Duta SPAN dalam project SPAN

sangat diperlukan untuk memfasilitasi

adalah membantu team CMC SPAN

dan

mengkomunikasikan

dalam

yang

diperlukan

segala

hal

menjelaskan

cakupan

project

memdapatkan

SPAN, manfaat yang akan diperoleh dan

komitmen para pegawai selaku yang akan

perubahan-perubahan apa yang bakal

menjalankan SPAN. Namun, karena luasnya

terjadi bila SPAN berjalan. Dengan demikian

cakupan organisasi dan banyaknya pegawai

jelas, bahwa peranan Duta SPAN baik di

yang

penjelasan

DJA, DJPB dan Pusintek adalah membantu

Dampak dari implementasi SPAN nantinya

mengenai SPAN dan dipersiapkan untuk

CMC SPAN di Unit Eselon I masing-masing

tidak hanya terjadi perubahan pada proses

menerima perubahan, khususnya di Ditjen

dalam mengkomunikasikan tentang SPAN

Pusintek. Manfaat SPAN nantinya selain untuk ke-2 unit eselon I tersebut dan Pusintek juga akan dirasakan oleh seluruh satker di Kementerian Negara/lembaga.


harus

guna

mendapatkan

baik secara formal (terlibat langsung dalam

apapun) dan tetap memperhatikan hak-hak

jajaran pimpinan di DJA terhadap SPAN.

acara

keluarga,” begitu kilahnya.

Dan pada TA 2012 alokasi dana kegiatan

SPAN) maupun secara informal (melalui obrolan ringan/santai baik di kantin, diperjalanan maupun ditempat-tempat lain

Komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh pihak terkait

yang memungkinkan, menyebarkan leaflet

Dalam sebuah organisasi, setiap perubahan

dsb). Selain itu juga untuk memberikan

(kearah yang lebih baik) yang diharapkan

informasi/umpan

CMC

selalu mengalami hambatan dan kendala.

mengenai keluhan, harapan dan keinginan

Masalah klasik yang selalu terjadi adalah

dari para pegawai terkait issue SPAN.

masalah dana dan koordinasi. Menurutnya,

balik

kepada

Namun, idealnya memang seorang Duta SPAN perlu mengetahui cakupan SPAN yang lebih luas, tidak hanya pada sejarah/ latar belakang SPAN serta manfaatnya saja, tapi juga mengetahui secara benar tentang perubahan proses bisnis yang akan

hambatan dan kendala tersebut dapat dicari jalan keluarnya jika setiap pihak saling berkomitmen

dan bekerjasama

yang sungguh-sungguh untuk menerima

SPAN dalam mengkomunikasikan SPAN

CMC, BPI dan IT masih perlu ditingkatkan

kepada para pegawai bisa lebih optimal.

lagi. Dikatakannya : “Hingga saat ini antara

Untuk itu, setiap perkembangan/perubahan

team CMC, BPI dan IT terkesan masih

proses bisnis internal (dengan segala

jalan

implikasinya) dan IT yang terjadi secepatnya

perkembangan business process dan IT

dapat disampaikan kepada Duta SPAN,

seringkali tidak ter-update atau tidak

dengan demikian diharapkan keraguan

diketahui oleh team CMC. Padahal didalam

para

CMC-lah

Suami dari Neneng Kuswati (yang Asli Garut alias ASGAR) merupakan satu dari sedikit pegawai di DJA yang menyenangi

dari seluruh pihak, maka dalam rencana kerja CMC SPAN telah dirumuskan tentang perlunya team koordinasi yang diberi nama KIS (Komite Implementasi SPAN) baik di DJA, DJPB maupun Pusintek. Adapun bentuk ataupun struktur KIS diserahkan kepada masing-masing unit eselon I.

Pusintek telah dibentuk team koordinasi

SPAN di DJA, maka koordinasi antara team

implimentasi SPAN dapat dieleminir.

rangka mendapatkan komitmen dukungan

kebijakan yang telah diputuskan.

nantinya. Sehingga fungsi dan peranan Duta

keberhasilan

Untuk meningkatkan koordinasi dan dalam

“ Baik di Ditjen Perbendaharaan maupun

Terkait dengan persiapan implementasi

terhadap

user hyperion sekitar 500 pegawai.”.

dan mendukung pelaksanaan dari semua

terjadi dan peranan IT dalam project SPAN

pegawai

SPAN adalah untuk kegiatan training end

sendiri-sendiri.

seluruh

implementasi

Kemajuan

kegiatan

SPAN

atau

persiapan

direncanakan

terutama terkait dengan training untuk para pegawai” Terkait alokasi dana untuk kegiatan

kegiatan memancing di laut selain olahraga

persiapan implementasi

badminton setiap Jumat pagi

dan juga

juga masih menjadi kendala. “ Menurut

travelling. Mengenai hobbi memancingnya ini,

yang saya ketahui, setidaknya untuk team

dia mengatakan bahwa yang menarik dari

CMC SPAN DJA, pada tahun anggaran

memancing adalah lebih kepada rasa sensasi

2011

saat menarik bearings untuk mengalahkan

khusus dialokasikan untuk kegiatan SPAN.

ikan yang menyambar umpan. Bagi sebagian

Demikian pula untuk tahun anggaran 2012

orang lainnya sering mengatakan bahwa

juga belum dialokasikan. Dari beberapa

memancing merupakan pekerjaan yang

kegiatan SPAN yang berhasil dilaksanakan

sia-sia. “Ahh.. itu mah karena mereka gak

di TA 2011 hanya 1 kegiatan yang dananya

suka memancing aja. Menurut saya, yang

khusus dialokasikan untuk itu yaitu kegiatan

terpenting adalah jangan melalaikan untuk

team

tetap ibadah (tetap sholat dalam kondisi

memperoleh komitmen dukungan dari

SPAN di DJA

tidak tersedia dana yang secara

building

yang

ditujukan

PROFILE

tentang

dalam rangka persiapan implementasi SPAN,

namun

berbeda

strukturnya

teamnya. Jika di Ditjen Perbendaharaan dibentuk KISS (Komite Implementasi SPAN dan SAKTI) pada setiap unit eselon III di daerah dan 1 KISS ditingkat pusat maka di Pusintek menggunakan struktur team koordinasi yang sudah ada. Nach, untuk DJA saya berharap sebelum bulan April 2012 sudah berhasil dibentuk KIS guna meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara team BPI, IT dan CMC serta unitunit terkait lainnya.” Menaruh keinginan dan harapan yang tinggi kepada para pegawai untuk menerima dan mendukung implementasi SPAN, tidak akan tercapai secara maksimal jika kurang atau tidak disertai dengan komitmen dukungan dan kerjasama yang sungguh-sungguh dari semua unit atau pihak yang berkompeten, disamping koordinasi yang bagus diantara unit-unit yang terlibat langsung dalam implementasi SPAN. Salam Transformasi !!! (WA – MB)

untuk


33


sosialisasi, diskusi/FGD

BERITA

Menko Perekonomian

Memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian RAPBN 2012 Saat ini pembahasan dan penyelesaian RAPBN 2012 memasuki tahap krusial, yaitu alokasi pemanfaatan anggaran hasil optimalisasi pembahasan RAPBN 2012. Tercapainya tambahan anggaran hasil optimalisasi tersebut bukan merupakan penggelembungan anggaran atau maksudmaksud lain, namun merupakan pelaksanaan tugas konstitusi oleh Pemerintah dan DPR. Pemerintah dan DPR tetap menjaga governance proses penyusunan dan pembahasan RAPBN 2012, sehingga terjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi proses penyelesaian RAPBN 2012. Untuk itu, pada tanggal 17 Oktober 2011 diadakan rapat koordinasi Penyelesaian RUU APBN 2012 di auditorium Dhanapala Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga dan diisi dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo.


Acara dibuka dengan laporan Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo yang menyampaikan laporan progress pembahasan dan penyelesaian RUU APBN 2012 dengan DPR. “Jangan memaksakan sesuatu karena ada bagian dari optimalisasi, kalau belum siap jangan dipaksakan apalagi dengan proyek yang tidak nyambung” demikian pesan Hatta Rajasa ketika menyampaikan arahannya. Selanjutnya Hatta Rajasa meminta kepada seluruh K/L untuk mencari terobosanterobosan baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan tapi tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi, jangan hanya melakukan bussiness as usual. Dana optimalisasi bukanlah akal-akalan tapi merupakan proses yang akuntabel dan dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Menteri Keuangan, Agus Mar-

towardojo menyampaikan Pokok-pokok Hasil Pembahasan RAPBN 2012 dan penyelesaiannya . Menteri Keuangan menyampaikan bahwa dalam menyusun RKA-Kl Dalam menyusun RKA K/L Tahun 2012, harus memperhatikan (i) Tugas, Fungsi dan kewenangan masing-masing, (ii) Mengkaji ulang pembangunan gedung baru dan menundanya apabila tidak sangat mendesak, (iii); Dalam mengalokasikan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang‐undangan, (iv) Kementerian Negara/Lembaga yang menyelenggarakan sekolah/ lembaga pendidikan agar mencantumkan dalam klasifikasi fungsi pendidikan, dan (v) Dalam pengalokasian bantuan belanja sosial, dapat langsung diberikan kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan guna melindungi terjadinya dari resiko sosial. (RA)

BERITA

Menteri Keuangan

Mengapresiasi Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran

M

enteri

Martowardojo kepada

Agus

Desember 2011 bertempat di ballroom

sudah

berpesan

Dhanapala Kementerian Keuangan, tur-

Kementerian Keuangan dan selalu

jajaran

ut hadir pula Wakil Menteri Keuangan I,

berusaha

Anny Ratnawati.

profesionalisme dan bersinergi dalam

Keuangan, seluruh

Direktorat Jenderal Anggaran agar kita berpegang pada visi yang benar, kegiatan yang fokus, dan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan organisasi. “ Saudara-saudara perform exceeding expectation” apresiasi Agus, atas capaian kinerja Ditjen Anggaran selama tahun 2011.

Dalam laporannya Herry Purnomo menyampaikan bahwa proses pembahasan RUU APBN telah mengalami kemajuan yang sangat baik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Semua rapat-rapat kerja dalam pembahasan berbagai substansi APBN 2012

Hal tersebut dikatakan setelah Direk-

telah dilakukan secara terbuka, dan da-

tur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo

pat diakses oleh semua pihak. Hal ter-

menyampaikan laporan singkat atas

sebut juga mendapatkan apresiasi dari

capaian-capaian Ditjen Anggaran se-

Agus Martowardojo.

melaksanakan meningkatkan

nilai-nilai integritas,

melaksanakan tugas. Selain itu juga berusaha terbaik

memberikan kepada

pelayanan

masyarakat

dan

mencari terobosan-terobosan baru untuk mencapai nilai kesempurnaan. Secara simbolik, Menteri Keuangan menyematkan

pin

Nilai-nilai

Kementerian Keuangan kepada Dirjen Anggaran dan diikuti oleh seluruh pegawai DItjen Anggaran. Hal yang menarik dalam acara rapat kerja adalah para pejabat eselon II

panjang tahun 2011 dihadapan + 800 pegawai Ditjen Anggaran dalam acara

Selain

itu, Herry

Purnomo

Rapat Kerja Direktorat Jenderal Angga-

menyampaikan

ran yang diselenggarakan pada Kamis, 1

jajaran Direktorat Jenderal Anggaran

bahwa

juga

Ditjen Anggaran menjadi petugas

seluruh

yang melayani seluruh pegawai untuk melakukan registrasi.


35

LIPUTAN

Liputan Rapim DJA Tahun 2011 Oleh : Hisyami Adib


Dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Ditjen Anggaran di audotarium Dhanapala, 1 Desember 2010 yang lalu, Menteri Keuangan berkali-kali menyebut dua kata tersebut. Nampaknya beliau hendak menyampaikan pesan bahwa DJA sebagai salah satu unit vital di lingkungan Kementerian Keuangan telah bekerja dengan baik dalam melakukan tugasnya sebagai pengelola keuangan negara dan hal tersebut sangat diperhatikan oleh beliau. Namun begitu, beliau meminta agar segenap jajaran Direktorat Jenderal Anggaran tidak berpuas hati cukup sampai disini, atau yang disebut oleh beliau sebagai mental “Campers”. Dalam analoginya, Agus Martowardojo menjelaskan bahwa yang disebut dengan Campers adalah sikap mental yang puas dengan apa yang telah dicapai sekarang dan tidak tertantang untuk meraih hasil yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Beliau meminta agar seluruh warga DJA agar memiliki sikap mental Climbers yang selalu tertantang untuk mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya dengan berbekalkan evaluasi atas yang telah dilakukan dan perencanaan matang sebelum melakukan pendakian kembali. Nampaknya tantangan Menteri Keuangan

Setelah rangkaian rapat-rapat komisi yang melelahkan tersebut dirampungkan, masing-masing komisi memberikan

penting, yang pada saat ini merupakan penyumbang kedua terbesar penerimaan negara setelah pajak. Namun perlu diingat, bahwa total penerimaan tersebut masih sangat bergantung pada harga minyak dunia dan total lifting minyak, sehingga sifatnya sangat fluktuatif, kemudian yang perlu dipahami juga bahwa PNBP juga sebagai unit pengelola subsidi BBM dan listrik yang menyedot hampir 11% dari total belanja APBN yang oleh beliau dianggap masih belum efisien dalam pengelolaannya akan menjadi target perbaikan kedepan meski bukan menjadi tugas utama dari direktorat PNBP. Menurutnya, perbaikan tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan komunikasi secara efektif dan

Rapim DJA tahun 2011 yang dilaksanakan di Bali tersebut mendapat atensi dari pimpinan puncak Kemenkeu. Meskipun Menteri Keuangan berhalangan hadir, namun kehadiran Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati,

secara

konsisten

memberikan

peringatan kepada kementerian ESDM sebagai pengelola utama kebijakan energi nasional tentang betapa

krusialnya

perbaikan-

perbaikan ini harus dilakukan. Selain itu, dia melihat masih banyak peraturan-peraturan

PNBP

yang masih menggunakan nama unit lama (non-DJA), sehingga dipandang perlu untuk merevisi

kesimpulan dan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua Komisinya pada saat Rapat Pimpinan DJA yang berlangsung di Tanah Lot, Bali pada tanggal 7 s.d 9 Desember 2011. Reformasi PNBP merupakan tema utama presentasi Komisi yang disampaikan langsung oleh Askolani, Direktur PNBP. Ada 2 (dua) issue yang muncul dari Komisi I ini yaitu pertama, usaha meningkatkan penerimaan PNBP dan kedua, memperbaiki pengelolaan PNBP. Issue tersebut sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa peran PNBP dalam penerimaan negara adalah sangat

peraturan-peraturan agar sejalan dengan kebijakan dan tupoksi DJA yang baru. Sesi presentasi yang kedua disampaikan oleh Direktur Anggaran I, Parluhutan Hutahean, mewakili

Komisi

III

yang

membahas mengenai proses penyusunan RAPBN 2013. Komisi III

Beberapa rekomendasi

antara lain DJA perlu me-

revitalisasi perannya sebagai unit yang bertanggungjawab

dalam

menyusun

APBN. Untuk itu beberapa hal yang perlu dilaksanakan : Melakukan penetapan prioritas anggaran dan

alokasi

anggaran

belanja


K/L

37

LIPUTAN

menjawab, cobalah bawa kembali ingatan anda ke beberapa (puluh) tahun silam, ketika anda masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah, dan tanyakan pertanyaan yang sama. Momen kenaikan kelas adalah momen-momen yang penuh detail-detail nostalgia mulai dari berapa nilai raport anda (ada angka merahnya kah?), ketegangan ketika orangtua mengambilkan raport itu untuk kita, dan masih banyak lagi lainnya.

tersebut disambut hangat oleh segenap warga DJA. Hal itu terlihat pada rapatrapat koordinasi yang langsung digelar selepas acara pembukaan rapat kerja tersebut. Rapat koordinasi yang dihadiri sebagian pejabat eselon III dan eselon IV perwakilan masing-masing unit eselon II serta seluruh pejabat eselon II terbagi dalam 3 komisi yang fokus membahas mengenai Revitalisasi PNBP Dalam Rangka Mendukung Peningkatan PNBP dan Perbaikan Pengelolaan PNBP, Penyusunan RAPBN 2013, Monitoring dan Evaluasi.

Liputan Rapim DJA Tahun

aik Kelas, apa arti 2 kata tersebut

N untuk anda sekarang? Sebelum anda

LIPUTAN

(discretionary dan non discretionary), baik

memerlukan persetujuan DPR maupun

Memperbaiki standar biaya yang mencakup

sendiri maupun bersama-sama dengan

revisi oleh K/L) yang masih tinggi, sistem

standarisasi kegiatan, standarisasi biaya

Bappenas.

alokasi dan penelaahan yang belum

dan metode perhitungan biaya sebagai

mengalami perubahan, hingga tendensi

instrumen

trend penyerapan yang rendah di awal

perencanaan anggaran

Memfokuskan pada fungsi perencanaan dan penganggaran yang bersifat strategis, sedangkan revisi

mengenai

anggaran

yang

masalah-masalah bersifat

teknis

administrasi penganggaran diusulkan untuk dialihkan ke Ditjen Perbendaharaan.

tahun dan menumpuk di akhir tahun. Untuk mengatasi hal tersebut dalam kesimpulan dan rekomendasinya, ditegaskan bahwa pelaksanaan tusi DJA harus disempurnakan sesuai

dengan

tuntutan

peraturan

pokok

dalam

efisiensi

Peningkatan analisa dan penilaian data perencanaan anggaran melalui mekanisme monitoring

dan

evaluasi

yang

akan

menghasilkan rekomendasi .

Sesi terakhir presentasi dalam Rapim DJA

perundang-undangan. DJA perlu mengubah

Rapim DJA tahun 2011 yang dilaksanakan

tersebut disampaikan Direktur Sistem

mekanisme pelaksanaan tugas fungsinya,

di Bali tersebut mendapat atensi dari

Penganggaran, Rakhmat, mewakili Komisi

yang selama ini lebih berperan sebagai

pimpinan puncak Kemenkeu. Meskipun

II yang membahas mengenai Monitoring

budget administrator ditingkatkan menjadi

Menteri

dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA

budget analyst.

namun kehadiran Wakil Menteri Keuangan,

K/L. Menurutnya, saat ini masih terdapat berbagai permasalahan dalam melakukan proses Monitoring dan Evaluasi baik

Beberapa rekomendasi Komisi II antara lain :

Keuangan

berhalangan

hadir,

Anny Ratnawati, dalam Rapim tersebut seolah

mengobati

kekecewaan

para

peserta Rapim. Dalam arahannya, Anny

yang bersifat internal maupun eksternal.

Memperbaiki sistem penganggaran berbasis

Ratnawati menegaskan bahwa DJA tidak

Permasalahan tersebut bervariasi mulai

kinerja

cukup hanya sekedar harus naik kelas,

dari frekuensi revisi (baik revisi yang

efektifitas kinerja KL .


dalam

rangka

meningkatkan

namun DJA harus naik kelas dengan ‘gelar’

summa cum-laude, naik kelas dengan

mempertimbangkan aspek kemampuan

penelaahan RKA K/L tanpa tatap muka,

predikat ‘sangat memuaskan’. Maksudnya,

SDM

organisasi,

namun menurutnya sistem online bukan

proses kenaikan kelas ini hanya sekedar

diantaranya dapat dilaksanakan

dengan

berarti tidak ada tatap muka sama sekali

menaikkan level kinerja, namun juga harus

target dan tahapan yang lebih terencana

dengan K/L

merubah paradigma dalam membahas,

agar hasilnya juga lebih maksimal.

pembinaan kepada K/L

untuk Kemenkeu saja tapi juga untuk seluruh negara (Kementerian / Lembaga). Lebih jauh, Anny Ratnawati,

memuji

langkah-langkah yang di lakukan oleh DJA dalam merubah paradigma sebagai Budget Administror menjadi Budget Analyst dan mendukung keinginan tersebut yang disebutnya sebagai salah satu cara untuk naik kelas secara summa cum-laude.

Langkah

lain

yang

dapat ditempuh adalah melalui peningkatan capacity building dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis proses. Rapim DJA 2012 yang berlangsung

Lebih lanjut, dikatakannya bahwa terkait dengan peraturan perundang-undangan, akan sangat bermanfaat sekali jika ada semacam tahapan dalam mengevaluasi (kajian)

situasi

di

lapangan

terlebih

dahulu sehingga dapat diketahui sejauh

seperti misalnya terkait yang tidak bisa

dilakukan secara online. Untuk keberhasilan sistem penelaahan RKA K/L on line perlu didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Namun apapun segala detail yang terjadi, perasaan

optimis

dalam

menyambut

tantangan yang ada di depan terasa

Terkait dengan penelaahan RKA K/L, dia menyatakan setuju dengan sistem penelaahan RKA K/L on line atau penelaahan RKA K/L tanpa tatap muka, namun menurutnya sistem online bukan berarti tidak ada tatap muka sama sekali dengan K/L

sangat kental dalam acara tersebut. Selayaknya beberapa (puluh) tahun lalu ketika masih duduk di bangku sekolah, ternyata persoalan naik kelas masih menjadi persoalan yang tidak sederhana, sering membuat kita harap-harap cemas dan masih membutuhkan usaha yang keras dalam mewujudkannya, apalagi jika kali ini taruhannya bukan sekedar

di Bali selama tiga hari ini

hadiah atau hukuman dari orangtua

mengambil tema “Implementasi

kita, akan tetapi nasib dari ratusan

Reformasi Penganggaran Yang Dilandasi

mana persoalan yang dihadapi oleh

juta rakyat Indonesia yang menggantungkan

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan” selain

para

terkait

harap mereka pada kita selaku pengelola

berisi paparan tentang hasil kesimpulan dan

peraturan perundang-undangan yang baru.

anggaran. Tantangan dan tentangan pasti

rekomendasi dari Raker DJA sebelumnya,

Dengan demikian, diharapkan peraturan

akan kita temui, namun dengan niat ikhlas

juga berisi kegiatan Team Building untuk

tersebut mampu menjawab tuntas segala

karena Allah SWT dan tekad yang kukuh

menumbuhkan soliditas antar pejabat

permasalahan yang dihadapi.

serta diiringi doa, pasti kita akan bisa naik

di seluruh unit eselon II yang ada di DJA. Arahan-arahan yang diberikan baik oleh Dirjen Anggaran maupun Wakil Menkeu mendapat tanggapan beragam dari para peserta Rapim.

John David

Siburian, Kasubdit Penerimaan K/L II Dit. PNBP, berpendapat bahwa ide-ide yang dipaparkan dalam rapim tersebut sangat jelas arahnya dan relatif dapat dilaksanakan. Namun, dia juga memberi catatan bahwa dalam segi pelaksanaannya seyogianya tetap

pemangku

kepentingan

Senada dengan itu, Wawan Sunarjo, Kasubdit Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Dit. HPP,

berpendapat bahwa

peningkatan kualitas SDM dan perubahan proses bisnis menjadi salah satu faktor kunci dalam perubahan pola pikir dari budget

administrator

menjadi

budget

anayst. Terkait dengan penelaahan RKA K/L, dia menyatakan

setuju dengan

LIPUTAN

sistem penganggaran yang tidak hanya

kemampuan

kelas dengan predikat Summa Cum Laude dan pada akhirnya kita akan bisa mengulang senyum kebahagiaan yang sama seperti (puluhan) tahun lalu, bedanya kali ini yang tersenyum bukan hanya kita sendiri, tapi ratusan juta rakyat Indonesia yang menggantungkan asa mereka pada kerja keras kita semua warga DJA.. Semoga….!

sistem penelaahan RKA K/L on line atau


39

Liputan Rapim DJA Tahun

membaca dan membicarakan mengenai

dan

LIPUTAN Berdiri (ki-ka) : Hery Arif (Dit.P-APBN), Sardi (Setditjen), Sutarsono (Dit.Angg.I), Hartanto (Dit.SP), Jauhar R.Y. (Dit.SP), Rice K. (Dit.P-APBN), Diah Dian Utami (Dit.PNBP), Handojo (Dit.Angg.III), Winarto (Dit.Angg.III).Herry Syafardi (Dit.PNBP), Agus Slamet R. (Dit. HPP), A.Ikhsan (dit. Angg.I), Agus Budi S.(Dit Angg.II), Sunandar (Dit.HPP), Wisnu T. (Dit.Angg.II) Duduk (ki-ka) : Agus Hermanto (Kapusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan), Herry Purnomo (Dirjen Anggaran), Ari Wahyuni (Sesditjen Anggaran)

Managerial Skill Workshop For Potential Leader

Direktorat Jenderal Anggaran


kandidat yang telah ditetapkan oleh Bagian Kepegawaian berdasar kriteria tertentu, diantaranya tingkat kehadiran dan tidak terkena hukuman disiplin pegawai. Setelah terpilih masing‐masing unit eselon III, 1 pasangan calon pegawai berprestasi (terdiri atas pejabat eselon IV dan pelaksana tersebut) kemudian dilakukan seleksi antar unit eselon III pada unit eselon II yangbersangkutan, selanjutnya ditetapkan nominasi calon pegawai yang BPPK berikan, tetapi inilah yang bisa ada awal bulan desember, tepatnya pada mewakili unit eselon II masing-masing. berprestasi peringkat 1 s.d peringkat 3 dan untuk kemudian dipilih 1 pasangan pegawai BPPK lakukan untuk saat ini” demikian kata tanggal 6 sampai 8 Desember 2011, Akhirnya, pada awal Desember 2011 berprestasi oleh Direktur/Sesditjen mewakili unit eselon II masing‐masing. Agus Hermanto. Dijelaskannya, selama Ditjen Anggaran bekerja sama dengan terpilih 16 (enam belas) pegawai Akhirnya, pada awal Desember 2011 terpilih 16 (enam belas) pegawai berprestasi Ditjen workshop diharapkan dapat merubah Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berprestasi Ditjen Anggatan yaitu : Anggatan yaitu : BPPK Kemenkeu, mengadakan workshop Pejabat Eselon IV Pelaksana yang diperuntukkan para pegawai Unit Eselon II berprestasi (saat ini masih diperuntukkan

Sekretariat Ditjen

Indrasworo Bagus A.

Sardi

bagi pejabat eselon IV dan pelaksana) dari

Direktorat Anggaran I

Achmad Ikhsan

Sutarsono

Direktorat Anggaran II

Agus Budi S.

Wisnu Trianggana

Direktorat Anggaran III

Winarto

Handojo Wibowo

Workshop yang bertajuk “Managerial Skill

Direktorat Penyusunan APBN

Rice Krisnawati

Hery Arif

Workshop For Potential Leader” ini didesain

Direktorat PNBP

Diah Dian Utami

Herry Syafardi

berupa kegiatan-kegiatan pelatihan yang

Direktorat Sistem Penganggaran

Jauhar Rafid Y.

Hartanto

tidak melelahkan tetapi namun tetap tidak menghilangkan esensinya untuk membekali

Direktorat HPP

Agus Slamet R.

Sunandar

masing-masing unit eselon II di lingkungan DJA.

setiap peserta dengan soft competency, yang bermanfaat tidak hanya kepada peserta, namun juga untuk unit eselon II maupun untuk Ditjen Anggaran. Selain tentu saja dimaksudkan untuk memberikan reward atas prestasi kerja yang telah peserta berikan untuk DJA.

Menurut

Kapusdiklat

Anggaran

dan

mindset, mempunyai prakarsa, disiplin yang

Perbendaharaan, Agus Hermanto, bahwa

tinggi, serta bagaimana berkomunikasi

secara umum workshop tersebut didesain

secara efektif.

berupa kegiatan-kegiatan tidak melelahkan, sifatnya fun namun tetap mempunyai manfaat. Sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan acara tersebut, lebih lanjut Agus Hermanto mengatakan bahwa

Proses pemilihan pegawai berprestasi

kegiatan tersebut merupakan pilot project

di DJA awalnya dimulai dari seleksi dari

dari pemilihan pegawai berprestasi yang

setiap unit eselon III, dimana setiap pegawai

diselenggarakan di lingkungan Kementerian

diwajibkan untuk mengisi kuisioner untuk

Keuangan. Harapannya kedepan kegiatan-

memilih calon pegawai berprestasi 1 (satu)

kegiatan semacam ini bisa dikembangkan

pejabat eselon IV dan 1 (satu) orang

oleh unit-unit lain selain Ditjen Anggaran.

pelaksana, dari beberapa kandidat yang

Selain sebagai reward bagi pegawai yang

telah ditetapkan oleh Bagian Kepegawaian

mempunyai

berdasar kriteria tertentu, diantaranya

sebagai motivasi agar para pegawai bisa

tingkat kehadiran dan tidak terkena

meningkatkan disiplin dan berkinerja yang

hukuman disiplin pegawai.

baik sesuai dengan nilai-nilai keuangan.

Setelah terpilih masing-masing unit eselon

Selama 3 hari para peserta diberikan

III, 1 pasangan calon pegawai berprestasi

materi pelatihan

(terdiri atas pejabat eselon IV dan

kompetensi berupa komunikasi efektif,

pelaksana tersebut) kemudian dilakukan

cara pengambilan keputusan serta game-

seleksi antar unit eselon III pada unit eselon

game kerjasama untuk meciptakan sinergi

II yangbersangkutan, selanjutnya ditetapkan

diantara para peserta. Pemateri dalam

nominasi

berprestasi

workshop ini bukan berasal dari pihak

peringkat 3 dan untuk

BPPK saja, akan tetapi berasal dari pihak

kemudian dipilih 1 pasangan pegawai

luar BPPK yang berkompeten dibidangnya.

berprestasi

“BPPK tidak mengatakan ini yang terbaik

calon

peringkat 1 s.d

pegawai

oleh

Direktur/Sesditjen

kinerja

baik, juga

dapat

Adalah suatu kehormatan dan bentuk dukungan atas penyelenggaraan workshop tersebut,

Direktur

Jenderal

Anggaran, Herry Purnomo, dan Sekretaris Ditjen Anggaran, Ary Wahyuni, berkenan hadir

dan

pada

acara

memberikan

sambutan

penutupan

workshop.

Dalam sambutannya, Dirjen Anggaran mengatakan “Dalam memimpin Organisasi, tantangannya adalah perubahan. Hal inilah yang harus bisa dicermati, perubahan apa saja yang harus dilakukan DJA, dan dalam mengendalikan

perubahan

diperlukan

orang-orang yang handal”. Lebih

kepemimpinan, self

dimana

lanjut

Dirjen

Anggaran

mengharapkan kepada para peserta adalah pada saat kembali ke unit organisasi nantinya bisa menjalankan tugas lebih baik dan bisa memberikan motivasi kepada pegawai yang lain. “Jadilah agent of change dengan visi yang jelas yaitu bagaimana cara menyikapi

kebutuhan-kebutuhan

yang

ada di DJA,” begitu pesan kunci Dirjen Anggaran dalam akhir sambutannya. ***


41

Managerial Skill Workshop For Potential Leader Direktorat Jenderal Anggaran

LIPUTAN

P

LIPUTAN

Profil Kantor Pelayanan Kepala KPPN Denpasar :

Salah satu Kuncinya adalah SDM yang berkualitas Oleh : Faisal, Sammy dan Ully

Rapi, bersih dan tertib adalah gambaran yang mucul ketika pertama kali menginjakkan kaki di pelataran parkir gedung KPPN Denpasar. Dan kesan baik itu makin terlihat nyata ketika memasuki kantor yang beralamat di Komplek Gedung Keuangan Negara Jalan Dr. Kusuma Atmaja Denpasar, Bali. Baik para customer yang sedang menanti giliran maupun yang telah selesai mengurus keperluannya nampak puas dengan layanan yang diberikan.


ejak beberapa tahun yang lalu,

Bali. Baik para customer yang sedang

di FO melakukan pengujian atas

masing-masing unit eselon I di

menanti giliran maupun yang telah

tagihan/SPM

selesai

keperluannya

tidak tertutup kemungkinan di middle

seakan berlomba untuk membuat

nampak puas dengan layanan yang

(proses selanjutnya-red) ada pengujian

produk

diberikan.

lagi. Jika di FO bagus pengujiannya,

lingkungan

Kementerian

pelayanan

Keuangan

unggulan

di

lingkungan unitnya, tak terkecuali di

mengurus

produk unggulannya yang diberi nama Pusat Layanan DJA. Pada proses

Mulai dicanangkan KPPN Percontohan,

perjalanan

Pusat

(prinsip) pertama adalah satker sebagai

Layanan DJA, sebelumnya, pada awal

stakeholder hanya berhubungan satu

tahun 2011 telah diadakan kunjungan

pihak yaitu di FO (front office). Secara

ke kantor pelayanan KPPN Yogyakarta.

(seperti mekanisme) “ban berjalan”,

Menjelang akhir tahun 2011, team

dokumen

Warta Anggaran/WA (Sammy, Ully

dengan sendirinya (hingga ke bagian

dan Faisal) berkesempatan melakukan

pencairan).

2012 akan meluncurkan salah satu

pembentukan

kunjungan ke kantor pelayanan KPPN Denpasar yang pada tahun 2011 terpilih sebagai Juara II untuk kategori kantor pelayanan percontohan tingkat Ditjen Perbendaharaan. Selain melihat suasana pelayanan yang diberikan, team WA juga berkesempatan untuk mewancarai Kepala KPPN Denpasar, Moch. Chomnur Susanto, diselasela kesibukannya menjelang akhir tahun anggaran. Berikut adalah petikan

mereka

akan

banyak pengembalian dokumen.

mengalir

mucul

ketika

pertama

kali

menginjakkan kaki di pelataran parkir gedung KPPN Denpasar. Dan kesan baik itu makin terlihat nyata ketika memasuki kantor yang beralamat di Komplek Gedung Keuangan Negara Jalan Dr. Kusuma Atmaja Denpasar,

Dulu, saat kita masih bernama KPKN, proses kerjanya masih manual, tidak ada arsip data komputer (ADK). Jadi berkas harus rapi dan tebal. Berkas seharusnya terlebih dahulu masuk

Kedua adalah kita buat SOP untuk

umumnya bendaharawan satker masuk

mengurangi interaksi antara satker

ke ruangan seksi perbendaharaan

yang dilayani dengan staff-staff di

dengan

KPPN, sehingga diharapkan satker tidak

bukti

merasa di ‘pingpong’, dari satu meja

berinteraksi secara langsung (tatap

kerja ke meja kerja yang lain. SOP itu

muka)

bertujuan agar bendaharawan satker

maupun

yakin bahwa tagihan/dokumen (SPM)

secara langsung itulah yang ditengarai

yang disampaikannya itu apakah bisa

terjadi proses kolusi. Memang, dahulu

disetujui/dibayar menjadi SP2D atau

KPKN dikenal tidak bersih karena

tidak.

secara hukum. Kami memang punya

membawa pengeluaran

baik

berkas

(SPPD,

lainnya)

dengan

pelaksananya.

kepala

dan

seksi

Pertemuan

dan

kewenangan penuh (secara hukum/

(KPPN) non percontohan semuanya

peraturan) untuk menguji tagihan

sama SOP-nya. Bedanya, jika di KPPN

yang diajukan oleh bendaharawan

percontohan itu sudah mempunyai unit

satker. Dan kolusi terjadi karena antara

FO yang merupakan kunci pelayanan

pegawai KPPN dan bendaharawan

yang kita berikan. Pembayaran (SPM)

satker saling mempunyai kepentingan.

bisa

tidak

Oleh karena itu, SOP Layanan Unggulan

tergantung oleh FO, karena petugas

1 Jam (One Stop Service) dibuat untuk

Antara yang

Bagaimana dengan konsep pelayanan “One Stop Service” yang ada di sini ?

ke loket penerimaan SPP, namun

wawancaranya. Rapi, bersih dan tertib adalah gambaran

diajukan, meski

(maka) di middle tidak (akan) begitu

Bagaimana konsep pelayanan yang diberikan oleh KPPN Denpasar saat ini ?

Ditjen Anggaran yang pada tahun

yang

KPPN

percontohan

dilakukan/disetujui

atau

mengurangi proses tatap muka antara


43

LIPUTAN

S

pegawai KPPN dengan bendaharawan

terjadi dengan bendaharawan/pegawai

satker dan cukup terjadi di FO.

dari satker yang bersangkutan yang

Profil Kantor Pelayanan Kepala KPPN Denpasar: “(Salah satu) Kuncinya adalah SDM yang berkualitas”

LIPUTAN

Berikutnya

adalah

adanya

penyederhanaan dokumen. Dahulu, berkas

kontrak

secara

lengkap

harus disertakan ke KPKN pada saat mengajukan SPM. Namun sekarang berkas yang diajukan ke KPPN lebih sederhana. Satker cukup mengirimkan ringkasan kontraknya atau hanya SPTBnya saja dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK).

Dan ADK inilah

yang berjalan dari FO sampai ke Bank. Singkatnya, interaksi tatap muka cuma


telah didaftarkan ke KPPN yang dapat

Apa yang dimaksud dengan “Layanan Unggulan 1 Jam” ?

berinteraksi dengan pegawai KPPN

Pertama dari segi aplikasi sudah ada

dan itu hanya terjadi di FO. Pegawai

alat kontrolnya, dokumen masuk jam

KPPN yang ada di

back office tidak

berapa dan keluar jam berapa.“Layanan bisa melakukan editing terhadap data

Unggulan 1 jam” merupakan salah satu

itu atau tidak bisa melakukan rekayasa.

IKU dari KPPN Denpasar jadi tidak bisa

Dalam hal ini kami hanya menguji

di tawar-tawar lagi. Bisa dikatakan klien

secara formal dan substantif dan jika

yang datang ke KPPN akan dilayani

itu sudah beres/selesai bendaharawan

dalam 1 jam atau bahkan kurang dari

satker bisa pulang.

1 jam tergantung dari banyaknya keperluan,

tapi

mohon

dipahami

bahwa yang dimaksud pelayanan 1 Jam disini adalah 1 jam terhitung mulai dari

berkas diterima sampai selesai proses.

dilonggarkan sampai pegawai yang

atau ada permasalahan di lapangan

Semua KPPN yang ada, sekitar 177

berumur 50 thn.

akan dibahas di GKM agar tercapai

KPPN

SOP

Yang terpenting dari hasil seleksi

percontohan, yang awalnya hanya ada

tersebut adalah merubah pola pikir

pada beberapa daerah. Belum seluruh

pegawai dan hal itu tidak semudah

KPPN mengadopsi SOP Percontohan

membalikkan telapak tangan.

kesatuan/kesamaan

cara

pandang

antara pegawai dan pimpinan. Jangan sampai

kepala

KPPN

mengatakan

‘A’ tetapi FO mengatakan ‘C’. Melalui GKM itulah kita samakan pendapat

atau belum seluruhnya KPPN yang ada

Bagaimana kiat-kiat dalam memberikan pelayanan prima?

dan kita samakan apa yang ingin kita

KPPN di tingkat provinsi merupakan

Untuk memberikan pelayanan prima

satu sarana yang kami pakai untuk

KPPN

diperlukan

memperoleh komitmen dari setiap

merupakan KPPN Percontohan. Secara bertahap seluruh KPPN akan mengarah kesana. Secara secara keseluruhan

Percontohan.

Walaupun

standarisasi

capai, kendala apa yang dihadapi dan apa yang harus kita perbaiki. Itu salah

pelayanan

belum menjadi KPPN percontohan

mulai dari proses bisnisnya bahkan

pada dasarnya seluruh KPPN telah

juga

bentuk/format

mengadopsi SOP percontohan yaitu

yang

diharuskan

menjadikan “Layanan Unggulan1 Jam”

stakeholder. Selain itu juga kita harus

menjadi produk unggulan KPPN.

menginformasikan secara cepat dan

pegawai dan (juga) pimpinan.

dokumen dibuat

oleh

tepat setiap ada perubahan peraturan

Apa saja hambatan dalam melakukan perubahan?

kepada stakeholder. Jadi harus ada

Awalnya

menjadi lebih baik. Itulah yang selalu

KPPN

standar baku dan ada komitmen, komitmen dari semua orang untuk

percontohan

diterapkan sekitar tahun 2007, yang

ditekankan

pada waktu itu para pegawai di bagian

kami pada saat penerapan KPPN

FO

percontohan.

di

seleksi/assessment

terlebih

oleh

para

pimpinan

dahulu. Seleksinya tidak hanya meliputi tentang teori pencairan dana, tapi juga integritas masing-masing pegawai yang akan ditempatkan di bagian

Bagaimana proses pembentukan komitmen ?

FO. Awalnya, yang boleh mengikuti

Beberapa

seleksi umurnya juga dibatasi. Namun

untuk memperoleh komitmen dari

kemudian, karena banyaknya manfaat/

pegawai, diantaranya melalui kegiatan

keuntungan

dari

GKM (Gugus Kendali Mutu). GKM

Percontohan

merupakan sarana untuk berinteraksi

dibentuknya

yang

dirasakan

KPPN

hal

dapat

dilakukan

KPPN

antara pimpinan dengan lini yang ada di

Percontohan yang dibentuk, maka saat

bawah guna menyatukan/menyamakan

ini pegawai yang bisa mengikuti seleksi

pendapat. Jika ada peraturan baru

serta

semakin

banyaknya


45

LIPUTAN

mengadopsi

Profil Profil Kantor Kantor Pelayanan Pelayanan Kepala Kepala KPPN KPPN Denpasar: Denpasar: “(Salah “(Salah satu) satu) Kuncinya Kuncinya adalah adalah SDM SDM yang yang berkualitas” berkualitas”

sudah

Kepatuhan dan kepatutan Oleh : Asrukhil Imro


Di sebuah tempat parkir hotel berbintang di Jakarta, turunlah seseorang dari sebuah mobil dengan gagah, berbusana batik merah, terlihat mewah. Kebetulan kami melihat mobil yang ditumpangi. Ada sesuatu yang menarik dari mobil keren warna hitam yakni nomornya yang luar biasa, B 5241 DL. Bagi sebagian orang, nomor memiliki arti tersendiri. Dan nomor ini memiliki arti tersendiri bagi pemiliknya. Hingga orang lain ingin tahu artinya. Ketika tiba di loby, kami berpapasan dengannya dan bertegur sapa. Kami sampaikan pujian atas mobil keren dan penampilan menawan. Dia pun senang atas pujian tersebut, dengan senyum lebar dan penuh kebanggaan, dia menceritakan banyak hal tentang pekerjaanya, prestasinya dan pencapainnya yang membuat iri pendengarnya. Tentu yang menarik adalah kisah nomor mobilnya. “Agar kacang tidak lupa akan kulitnya,” begitulah kalimat yang keluar dari mulutnya. Kami tambah penasaran. Dengan tersipu malu dia menceritakan kalau mobil tersebut diperoleh dari hasil perjalanan dinas dan penugasan dari kantor. Woow…pantaslah nomor mobilnya mencerminkan nomor akun belanja perjalanan dinas dan DL adalah Dinas Luar. Mungkinkah perjalanan dinas bisa membuat orang kaya? Berbicara perjalanan dinas, tidak bisa lepas dari aturan PMK Nomor 45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK tersebut, mengatur komponen perjalanan dinas yang terdiri dari uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal; biaya transpor pegawai; dan

biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya. Dan apabila Anda sebagai pejabat eselon I dan II akan mendapatkan uang representative. Serta fasilitas lain berupa sewa kendaraan dalam kota untuk Pejabat Negara. Selain aturan perjalanan dinas ada batasan lain berupa standar biaya yang mengatur besaran biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dinas. Misalkan orang akan melakukan perjalanan dinas ke Semarang selama tiga hari dan menggunakan angkutan udara, maka yang bersangkutan akan mendapatkan uang harian selama tiga hari dikalikan tarif, uang transport yang meliputi tiket pesawat, airport tax, dan uang taksi serta biaya penginapan. Uang harian lebih bersifat lumpsum sedangkan uang transport dan biaya penginapan bersifat at cost. Gabungan keduanya diharapkan memberikan keleluasaan dan kenyamanan dalam melakukan perjalanan dinas. Ini sesuai dengan semangat dari aturan perjalanan dinas memberikan keleluasaan dan kepercayaan kepada pegawai yang melakukan perjalanan. Uang harian yang bersifat lumpsum sehingga membuat nyaman karena berapapun jumlah uang terpakai maka uang yang akan dipertanggungjawabkan tetaplah sebesar yang diterima. Berbeda dengan uang transport dan biaya penginapan yang bersifat at cost yaitu sesuai jumlah pengeluaran riil yang terjadi dan dibuktikan dengan tiket dan kuitansi. Apabila uang perjalanan dinas lebih dikembalikan ke kas negara.

peraturan perjalanan dinas. Tetapi ada rambu-rambu lain yaitu kepatutan. Sebagai contoh uang taksi pergi-pulang bandara yang dipertanggungjawabkan (SPJ) dengan daftar pengeluaran riil. Dalam buku Standar Biaya jumlahnya cukup lumayan besar untuk tarif Jakarta, apakah seandainya yang bersangkutan pergi-pulang menggunakan bus bandara yang lebih murah harus di SPJ kan dengan menggunakan taksi? Keleluasan dan kepercayaan dalam melakukan perjalanan dinas sepatutnya di jaga dengan membuktikan hasil terbaik dan tentunya dengan bukti pengeluaran yang asli. Bukti pengeluaran palsu atau asli tapi palsu sungguh bukan hanya tidak patut tetapi sangat menjijikan. Mencederai kepercayaan, melukai integritas, merobek rasa keadilan, dan mengkhianati rakyat pembayar pajak. Teringat salah satu episode terbaik dalam sejarah. Yakni ketika Khalifah Umar bin Abdul Azis menerima putranya di malam hari. “Urusan apakah yang hendak kau bicarakan, urusan pribadi atau negara? Kalau urusan pribadi, lampu ini akan aku matikan sebab lampu ini dibiayai dari negara. Tetapi kalau urusan negara silakan,” begitu Umar menyampaikan. Aku menangis tersungkur ditengah malam, mohon ampun. Imro

Melakukan perjalanan dinas bukanlah semata mematuhi rambu-rambu


47

ENGLSIH CORNER

The 360-Degree Review By Eko Widyasmoro

I’m going to let you in on a little secret. Ready? Well, here it is: starting in 2012, we’re going to do the 360. If the name does not ring any bell at all, try ‘multi-rater review’, ‘multi-source feedback’, or ‘multi-source assessment’. I’m sure by now you have a pretty decent picture of what 360-degree is. Basically, it’s a method of performance review in which you are assessed, not only by your supervisor, but also two of your peers and a couple of subordinates. So, now, your take-home pay depends on the mercy of five people, instead of one. If you have to blame anyone, blame the Germans. They were the one who started this method in the first place. During the World War II, the German felt that they weren’t getting good enough performance reviews to start a proper, all-out war. Hence, they started ordering their soldiers to rate their officers and peers. Everyone reviewed everyone. Despite their eventual loss, the 360 system gained favorable attention. The first documented use of surveys to accomplish 360-degree feedback was in the 1950s, by the Esso Research and Engineering Company. With the invention of typewriter, which provided much needed anonymity, the usage grew even more. In 1990s, it was estimated that more


than one-third of the total companies in the United States incorporated the 360-degree review in their performance management scheme. A decade later, it is claimed that 90% of the Fortune 500 firms were doing it. In 2011, it knocked at our door. I can see bitter resentments coming. First, the Balanced Scorecard, and then we have Performance Contract, and then the PMK 190 Staff Evaluation, and now this?!? Will we ever stop adopting management fads?, you might ask. First of all it’s not a fad. It CAN work. Secondly, no, we’re not going to stop adopting new methods. It’s part of our quest for excellence. It’s our way of creating a better and fairer work system. Remember how we complain about our supervisors being subjective during our evaluation? The 360 is one remedy for this situation. Also, our current performance review system just doesn’t really cut it. I’m looking at you, DP3. Back to being subjective. In the old days, your performance is how your supervisor sees it. No matter how hard you think you have worked, if your supervisor thinks you’re lazy slob who spends most of his time downloading Ayu Tingting’s latest clips, you can kiss your next raise goodbye. This time around, you have the opinion of

your peers and your subordinates to back you up.That is, unless these guys also think that you’re a first-class procrastinator who is addicted to the internet and cute dangdut singers. If that is the case, then you probably are. The good thing about the 360 is, among many others, that it improves the overall quality of performance feedback. It introduces a fairer atmosphere in the workplace by making sure that your performance is rated accordingly and that your fate is not entirely decided by one man’s opinion. In our 360 scheme, you even get to nominate your rater. However, from the administrative point of view the 360 degree -review is a nightmare. On the average, one person will be evaluated by four people. In DJA, that translates into around 3200 results to read and file. Every six months. Don’t worry too much, though. I’ve heard that Secretariat General is developing an application for that purpose. All we have to do is point and click. So, the question at this point is not whether the 360-degree will work. It has been decided. The real question is how we are going to make it work. We can start by making an honest appraisal.

How an Economy Grows and Why It Crashes (Hardcover) Hisyami Adib.A | Pustakawan DJA

“If NASA engineers had evidenced had the same level of forecasting skill as our top economists, the Cassini mission (salah satu misi luar angkasa NASA-pen)would have had a very different outcome. Not only the satellite have missed its orbit, but in all likelihood the rocket would have turned downward on lift-off, bored through the Earth’s crust, and exploded somewhere deep in the magma.” Pernyataan yang terdengar sinis dan kontroversial tersebut terpampang di halaman “Introduction” dari buku How an Economy Grows and Why it Crashes karya Schiff bersaudara, yaitu Peter dan Andrew Schiff. Bukan tanpa alasan mereka mengawali buku mereka dengan pernyataan tersebut, karena pada dasarnya pernyataan tersebut adalah inti dari seluruh buku setebal 233 halaman tersebut. Buku ini menceritakan tentang 3 orang sahabat-Able, Baker, and Charlie- yang terdampar di sebuah pulau dan tidak memiliki sumberdaya apapun untuk bertahan hidup kecuali perairan sekitar mereka yang – untungnya- berlimpah dengan ikan. Akan tetapi mereka tidak memiliki peralatan apapun untuk menangkap ikan kecuali dengan tangan, dan oleh karena tingkat kesulitannya yang tinggi waktu mereka seharian hanya cukup untuk menangkap 1 ekor ikan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama satu hari. Suatu hari Able memiliki ide untuk membuat semacam alat penangkap ikan agar dapat menangkap ikan dengan lebih banyak dan akhirnya memiliki simpanan ikan. Dengan menggunakan bahan2 sederhana yang ada, dia

akhirnya memutuskan untuk menggunakan waktunya seharian untuk membuat jala dengan konsekuensi kehilangan kesempatan untuk menangkap ikan dan harus menahan lapar. Teman2nya (Baker dan Charlie) menertawakan idenya tersebut dan menyebut rencana Able itu sebagai rencana yang bodoh dan mereka juga mengancam tidak akan membantu Able jika ternyata dia gagal dan akhirnya kelaparan. Tapi ejekan itu berhenti ketika Able menunjukkan keberhasilannya menangkap ikan 2 kali lebih banyak. Setelah melihat keberhasilan Able, kedua temannya ingin meminjam jala tersebut, namun oleh Able permintaan tersebut ditolak mengingat semua ejekan yang dia dapatkan dan juga resiko rusaknya jala jika dipinjamkan. Oleh karena itu, dia menawarkan untuk meminjamkan ikan persediaannya (hasil tangkapan dengan jala) agar mereka berdua bisa memiliki waktu untuk membuat jala mereka sendiri tanpa harus kelaparan seperti dia dulu. Tapi sebagai imbalannya mereka harus mengembalikan 2 ekor ikan tiap 1 ekor ikan yang mereka pinjam. Ceritapun berlanjut dengan cerita tentang perkembangan sistem perekonomian yang makin lama semakin canggih, tapi apakah semakin canggih berarti meningkat juga kesejahteraan? Pertanyaan inilah yang akan dijawab pada kisah-kisah lain di buku ini. Secara umum, buku ini menerangkan tentang sistem perekonomian, khususnya di Amerika secara sederhana dan cenderung komikal sehingga mudah untuk dipahami orang awam yang tidak pernah mengerti mengenai sistem perekonomian.Konsep-konsep perekonomian makro seperti pengaruh ekspor impor, simpanan masyarakat, inflasi, rasio suku bunga,

efek kredit konsumsi juga dijelaskan dengan penuh humor. Meski begitu kisah di buku ini memuat kejadian-kejadian yang nyata terjadi, misalnya “The Great Recession” di AS, “DotCom Bubble burst” yang terjadi di era tahun 2000an, hingga fakta bahwa selama ini, tiap tahun Amerika Serikat memiliki defisit anggaran hampir sebesar anggaran Indonesia dan mereka ternyata bertahan karena adanya utang dari negara lain. Terlepas dari reputasi Peter dan Andrew Schiff sebagai pakar ekonomi dan keuangan yang terkemuka di AS dan pengalaman mereka selama ini, buku ini memiliki sedikit kekurangan yaitu banyaknya “Economic Insight” alias opini pribadi yang bertebaran di buku ini. Akan tetapi meskipun begitu, buku ini tetap memenuhi janjinya seperti yang tertera di halaman kover belakang, “The story may appear simple on the surface but it will leave you with a powerful understanding of How an Economy Grows and Why it Crashes.”

Judul : How an Economy Grows and Why it Crashes (Hard Cover) Penulis : Peter D. Schiff & Andrew J. Schiff Penerbit : John Wiley & Sons, Inc.

Mengapa Menjadikan Fotografi sebagai hobi ? Definisi hobi menurut Wikipedia adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Kata Hobi merupakan sebuah kata serapan dari Bahasa Inggris “Hobby”. Hobi adalah bagian dari hidup setiap manusia modern. Hidup kita akan lebih berwarna, semangat, segar dan bisa mengurangi kebosanan dalam aktivitas hidup kita sehari-hari.

atau ide. Disinilah otak kiri dan otak kanan digunakan dalam hobby memotret kita.

Setiap orang pasti mempunyai hobi. Ada ratusan atau bahkan jutaan hobi yang dilakukan oleh tiap orang, misalnya ada hobi bersepeda, mendaki gunung, travelling, memelihara binatang, memasak, otomotif, dll. Dari sekian banyak hobi tersebut, ada satu hobi yang bisa dilakukan secara bersama-sama/simultan dengan hobi yang lain, yaitu fotografi. Selain itu beberapa hal di bawah ini mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi anda untuk menjadikan fotografi sebagai hobi.

 Kita bisa memilih obyek dan jenis

 Setelah beberapa tahun menekuni hobi fotografi, ternyata fotografi adalah hobi yang sangat menyenang, unik, kreatif, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, sehingga tidak membosankan. Dikatakan unik, karena foto dapat dinikmati oleh siapa saja dengan bebas, bahkan kadang rasa yang ditawarkan oleh fotografer diterima berbeda oleh penikmat foto. Bisa dibilang kreatif, karena fotografi memberikan kemerdekaan/kebebasan kepada kita untuk berkreasi tanpa batas, sejauh imajinasi dan otak kita dapat berkolaborasi secara kreatif.

 Kegiatan

fotografi juga bisa membantu kita untuk menyeimbangkan fungsi otak, karena fotografi secara umum dibagi dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu satu kegiatan penggalian ide, perencanaan serta konsep di mana rasa dan “sense of art” tersebut muncul. Kegiatan lainnya adalah kegiatan teknis mengoperasikan kamera yang penuh perhitungan agar bisa mendapatkan visual atau gambar apa yang telah dipesankan pada kegiatan konsep

ini. Baik itu literatur yang bersifat offline maupun online, akan sangat berguna.

 Fotografi selalu berkembang setiap masa, sisi dinamis dari fotografi yang selalu berkembang pada setiap jaman, baik dari sisi perkembangan teknologi dan dari sisi trend dan taste gambar (dari jaman analog/film dengan kamar gelap sampai jaman digital dengan software pengolah foto). fotografi apa yang kita suka (model, “human interest”, landscape/alam, jurnalistik, travelling, still life, makro dll) dengan menggunakan banyak pilihan alat (kamera analog film, kamera pocket, medium format, large format, panorama, range finder, DSLR, dll). Masing-masing pengertian/definisi dari jenis fotografi tersebut akan saya jelaskan dalam artikel berikutnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan Sama dengan hobi-hobi yang lain, untuk memulai hobi fotografi perlu dipersiapkan atau diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kamera dan aksesorinya. Modal dasar untuk memulai hobi fotografi tentu saja adalah sebuah kamera, apapun jenisnya. Setiap jenis kamera mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi bukan ingin mengecilkan arti kamera jenis lain, sebuah kamera DSLR (Digital Single Lens Reflex) lebih dapat mengakomodasi semua kebutuhan yang diperlukan untuk belajar fotografi secara lebih optimal. 2. Baca semua hal tentang fotografi Membaca semua literatur yang berkaitan dengan fotografi akan membuka wawasan tentang hobi yang sedang anda tekuni

3. Belajar sendiri/otodidak atau kursus Saya mempelajari fotografi secara otodidak, sebab cara belajar ‘ trial and error ‘ yang selama ini saya lakukan, tampaknya lebih ada hasilnya bagi saya. Dewasa ini bermacam tempat kursus fotografi banyak bermunculan. Ada tempat kursus yang dimiliki oleh fotografer terkenal sampai ke forum-forum di internet atau komunitas. Di tempat kursus hanya dititikberatkan pada penguasaan dasar-dasar ilmu fotografi. Biasanya tempat kursus mengajarkan mulai dari tingkat basic, advance, maupun intermediate. Tapi pada akhirnya, anda juga harus mempunyai gaya/style sendiri. Bergabung dengan komunitas atau milis fotografi akan sangat membantu proses pembelajaran anda. Selain itu mengikuti “hunting bareng” juga akan membantu anda mendapatkan ilmu/teknis fotografi yang baru. 4. Mengikuti kontes atau lomba foto Ikutilah lomba-lomba foto yang sering diadakan oleh komunitas, majalah ataupun di kelompok kecil di mana anda terlibat, belum perlu mengikuti lomba foto bertaraf nasional apalagi internasional, sebagai ajang untuk mengasah kreatifitas visual juga sebagai ajang pengakuan terhadap hasil karya anda jika terpilih. Hal ini akan memacu semangat kita untuk terus memperdalam ilmu fotografi. 5. Jangan membatasi diri Ketika sedang belajar fotografi sebaiknya anda tidak membatasi diri dengan hanya mempelajari satu jenis fotografi saja, misalnya; hanya jenis landscape/pemandangan saja. Praktekkan berbagai macam jenis fotografi


51

POJOK FOTO

Penulis : Fr. Edy Santoso | Adalah staf pada Direktorat Anggaran III penghobi serius fotografi

POJOK FOTO City Scape | by Wirawan Seti ‘Adji’ | Lokasi : Menteng Jakarta Pusat Foto diambil dari lantai 4 sebuah gedung di Menteng Jakarta Pusat. Sudah lama saya ingin memotret kota Jakarta pada waktu malam, kebetulan pada waktu itu dapat spot yang bagus, maka jadilah foto ini, walaupun kondisi saat itu langit sedang mendung.

EOS 60D, Lensa Canon 17-40mm, F/4 L Series, ISO 400, Diafragma F/9, Exposure 5 detik

yang anda sudah pelajari. Misalnya; fotografi makro, model, children, still life, dengan bermacam jenis angle dan pencahayaan. Dengan demikian wawasan fotografi anda semakin luas dan memudahkan ketika anda ingin memilih jenis fotografi apakah yang ingin anda focus dan untuk ditekuni. 6. Latihan Ilmu fotografi terdiri dari sebagian kecil terdiri dari teori dan lebih banyak pada praktek. Jadi semakin sering dan semakin tekun anda mempraktekkan teori fotografi yang telah anda pelajari semakin cepat pula anda menguasai segala aspek berkenaan dengan fotografi. Sebagai penutup, apabila anda serius dengan hobi ini, ternyata fotografi juga bisa mendatangkan penghasilan yang lumayan. Kreatifitas dan keuletan anda bisa membuat hobi ini menjadi bisnis yang menguntungkan. Hampir setiap kegiatan pasti membutuhkan fotografi sebagai media dokumentasinya.

Mulai edisi nomor 23 Warta Anggaran (WA) menambah rubrik baru : Pojok Photografi yang diasuh oleh Fransiskus Edy Santoso (Edy ‘ Singo’) Redaksi menerima pertanyaan dan foto-foto

Jalan Masih Panjang | By Edy ‘Singo’ |

hasil karya Anda. Kirimkan foto hasil karya

Lokasi : Pulau Rinca, Manggarai Barat NTT

terbaik Anda, disertai data teknis, lokasi dan

Foto ini saya ambil waktu trip dalam rangka promosi Pulau Komodo menjadi salah satu dari Tujuh Keajaiban Alam Dunia. Sedikit dinaikan saturasinya untuk mendapatkan warna yang lebih matang.

narasi singkat ke email : [email protected]

EOS 5D , Lensa Tamron 28-75mm F/2.8, ISO 200 , Diafragma F/11 , Exposure 1/200 dtk , Kompensasi +1 Stop

Jenderal Kementerian Keuangan, Anis Said Basalamah. Sosialisasi mengenai tata cara pelaporan LHKPN disampaikan oleh wakil dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi. Narasumber dari KPK menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir LHKPN, yaitu formulir LHKPN Model KPK-A bagi yang wajib LHKPN yang baru pertama kali menyampaikan, dan formulir LHKPN Model KPK-B bagi wajib LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN Model KPK-A.

SERTIJAB DIRJEN ANGGARAN Kamis, 17 Februari 2011, bertempat di Ruang Rapat Direktur Jenderal Anggaran dilakukan serah terima jabatan Direktur Jenderal Anggaran dari Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara K.A. Badaruddin selaku plh. Direktur Jenderal Anggaran kepada Herry Purnomo yang telah dilantik menjadi Direktur Jenderal Anggaran. Acara serah terima yang dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran ini berlangsung secara sederhana dan khidmat. Herry Purnomo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran menggantikan Anny Ratnawati yang telah diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

PENANDATANGANAN PEJABAT ESELON II

KONTRAK

KINERJA

Pada hari Rabu, 16 Maret 2011, bertempat di Ruang Rapat Direktur Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet Lantai 4, dilaksanakan Penandatanganan Kontrak Kinerja Eselon II. Acara tersebut dihadiri Direktur Jenderal Anggaran, para pejabat eselon II, serta para pejabat eselon III dan IV di lingkungan DJA. Dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Pejabat Eselon II di lingkungan DJA menandatangani kontrak kinerja masing-masing. Dirjen Anggaran, Herry Purnomo menghimbau agar komitmen yang telah ditandatangani diperhatikan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dirjen Anggaran mengingatkan kepada para pejabat eselon II untuk menjaga capaian kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

SOSIALISASI LHKPN Kamis, 10 Maret 2011, bertempat di Ruang Rapat Kresna Lantai P5 Gedung Sutikno Slamet diselenggarakan sosialisasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Peserta sosialisasi adalah para wajib LHKPN di lingkungan Ditjen Anggaran yang berjumlah kurang lebih 150 orang. Acara dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana DJA, Meriyam Megia Shahab. Dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai KMK Nomor 38/KMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan narasumber Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat

SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN Senin, 28 Maret 2011 dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri


53

KALEIDOSKOP 2011

Kaleidoskop

KALEIDOSKOP 2011

Kaleidoskop Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 bertempat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan. Sosialisasi diikuti oleh para pegawai Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian/Lembaga. Pemaparan PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran disampaikan oleh Made Arya Wijaya, Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran. Pada dasarnya, revisi anggaran bertujuan untuk antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja, dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berwenang dalam penetapan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022. Pengajuan revisi anggaran untuk APBN TA 2011 selambatlambatnya 14 Oktober 2011, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran. Sedangkan untuk Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya 28 Oktober 2011

WORKSHOP REVIEW ANGGARAN 2012

BASELINE

TAHUN

DJA menyelenggarakan acara workshop Reviu Angka Dasar (Baseline) Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 21-24 Juni 2011 bertempat di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan. Peserta workshop berasal dari K/L yang berbeda-beda agar lebih banyak pihak yang mendapatkan pemahaman yang baik tentang Baseline. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari prakiraan belanja pada angka dasar tahun 2012 dan 2013. Workshop dibuka oleh Direktur Sistem Penganggaran, Rakhmat dan Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Ari Wahyuni. Workshop dipandu oleh Ernest Patria Raihan, dengan pembicara Achmad Zunaidi dan Sean O’Grady dari Government Partnership Fund/Australian-Indonesia Partnership.


SOSIALISASI PETUNJUK PENYUSUNAN RKAK/L Direktur Jenderal Anggaran menghimbau seluruh K/L untuk menghindari calo anggaran dan tidak memberi gratifikasi kepada petugas DJA dalam penyusunan dan penelaahan RKA-KL 2012. Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. Sosialisasi dilakukan tanggal 5-6 Juli 2011 bertempat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan. Sosialisasi dilakukan dalam rangka persiapan kegiatan penelaahan RKA-KL antara DJA dengan seluruh KL yang akan dilaksanakan pada tanggal 6-25 Juli 2011. Sosialisasi disampaikan kepada petugas penelaah, baik dari DJA maupun dari K/L. Sebelum dilakukan paparan oleh para pejabat DJA, Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati memberikan pesan bahwa tahun ini merupakan (tahun pertama pelaksanaan) Performance Based Budgetting sehingga orientasi alokasi anggaran belanja harus berdasarkan outcome dan output. Wamenkeu juga berharap agar terjalin komunikasi yang baik antara DJA dengan komisi terkait di DPR-RI agar proses penganggaran yang telah ditetapkan dapat berjalan lancar. Paparan sosialisasi disampaikan oleh Direktur Sistem Penganggaran dan Kasubdit Transformasi Penganggaran mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL. PMK ini merupakan pedoman dalam rangka pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah secara penuh. Pada sesi terakhir disampaikan paparan mengenai Sistem Aplikasi RKA-KL oleh tim Aplikasi Sistem Penganggaran.

:

ONE

MINUTE

Dalam rangka meningkatkan integritas pegawai DJA, pada tanggal 28 Juli 2011 bertempat di Auditorium Dhanapala dilaksanakan Training Integritas dan Motivasi, dengan pembicara utama training adalah Nanang Qosim Yusuf, yang telah dikenal sebagai master trainer dan penulis buku yang sukses. Nanang Qosim Yusuf, atau lebih akrab dipanggil Naqoy, menyampaikan materi training selama 2 jam. Dalam acara ini, peserta diajarkan untuk tidak boleh puas dengan keadaan good, tapi harus berusaha untuk mencapai great serta dilatih bagaimana menemukan sesuatu yang mendorong seseorang menuju kesuksesan. Naqoy mengatakan bahwa kesuksesan seseorang ditentukan hanya dalam satu menit yang dapat mengubah hidup. Inilah yang disebutnya sebagai One Minute Awareness (OMA). One minute awareness ini berbeda-beda bagi tiap orang. Pada akhir sesi, Naqoy mengajak seluruh pegawai DJA yang mengikuti training untuk merenung dan mencari one minute awareness dalam dirinya masing-masing.

SOSIALISASI SPAN Pengelolaan anggaran negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan harapan dari seluruh masyarakat. Mewujudkan hal tersebut merupakan tugas berat yang harus dilaksanakan oleh DJA sebagai perencana anggaran. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan dibangunnya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN Project dibangun melalui penyempurnaan proses bisnis yang didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi. Itulah inti dari sambutan Dirjen Anggaran, Herry Purnomo, kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DJA pada acara Sosialisasi SPAN (Senin/26 September 2011) yang mengambil tema : “Menuju Pengelolaan Anggaran Negara Yang Efisien, Efektif, Transparan, dan Akuntabel Melalui Penyempurnaan Proses Bisnis dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Yang Terintegrasi”. SPAN bukan merupakan urusan Ditjen Perbendaharaan saja, namun SPAN adalah milik semua unit eselon I di Kementerian

Keuangan. Manfaat SPAN akan dirasakan tidak hanya bagi unit Eselon I di Kementerian Keuangan saja, tapi akan dirasakan juga oleh Kementerian/Lembaga serta stakeholder lainnya di bidang perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporannya.

PELATIHAN JURNALISTIK Pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan selama dua hari, 11-12 Oktober 2011 di Jakarta dan diikuti oleh 25 orang pegawai DJA yang memiliki minat dan kemampuan untuk berkecimpung dalam media kehumasan DJA, bertujuan untuk menciptakan pengelola-pengelola media kehumasan baik media cetak dan media elektronik DJA yang dapat menjadi “corong” DJA dalam menyampaikan setiap kebijakan penganggaran kepada publik. Kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo dengan didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Ari Wahyuni. Sebagai narasumber, DJA mendatangkan para pakar jurnalistik yang sangat berpengalaman di media cetak maupun media elektronik, yaitu Head of Corporate Communication Media Televisi Indonesia, Adjie S. Soera Atmadjie dan Produser Seputar Indonesia Pagi, Winarto.

RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN RUU APBN 2012 Pada tanggal 17 Oktober 2011 diadakan rapat koordinasi


55

KALEIDOSKOP 2011

CAPACITY BUILDING AWARENESS

KALEIDOSKOP 2011

Kaleidoskop Penyelesaian RUU APBN 2012 di auditorium Dhanapala Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga dan diisi dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Acara dibuka dengan laporan Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo yang menyampaikan laporan progress pembahasan dan penyelesaian RUU APBN 2012 dengan DPR. Dalam arahannya, Hatta Rajasa meminta kepada seluruh K/L untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan tapi tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi, jangan hanya melakukan bussiness as usual. Dana optimalisasi bukanlah akal-akalan tapi merupakan proses yang akuntabel dan dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat.

SOSIALISASI KEUANGAN

NILAI-NILAI

PENELAAHAN RKA-K/L (PAGU DEFINITIF) Sejak tanggal 7 November 2011, ratusan petugas penelaah dari berbagai satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga (K/L) setiap harinya akan memadati komplek Kementerian Keuangan di Jl. Dr. Wahidin No. I untuk melakukan pembahasan akhir alokasi anggaran 2012 dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Selama dua minggu kedepan, Gedung Sutikno Slamet telah disiapkan menjadi tempat penelaahan bagi Direktorat Anggaran III bersama mitra kerjanya (kementerian/lembaga bidang polhukam), sedangkan Gedung Radius Prawiro diperuntukan bagi Direktorat Anggaran I dengan mitra kerjanya (kementerian/lembaga bidang perekonomian), dan Aula Gedung R.M. Notohamiprodjo disiapkan untuk Direktorat Anggaran II dan mitra kerjanya (kementerian/ lembaga bidang kesra).

KEMENTERIAN

Kegiatan Sosialisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang diselenggarakan di komplek Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, pada hari Sabtu, 22 Oktober 2011 berlangsung cukup semarak dan penuh semangat. Kegiatan sosialisasi diawali dengan senam bersama Menteri Keuangan dan seluruh pegawai yang hadir. Dalam kesempatan itu Menteri Keuangan memperkenalkan seluruh para pejabat eselon I termasuk Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dan Mahendra Siregar yang baru saja dilantik. Acara inti sosialisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan diselingi dengan penampilan dari enam unit eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta Direktorat Jenderal Anggaran yang dikomandani oleh Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo.


PELANTIKAN LINTAS ESELON I Bertempat di Ruang Rapat Direktur Jenderal Anggaran, Senin, 21 November 2011, secara resmi Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo melantik Langgeng Suwito, S.E., M.Com sebagai Kasubdit Standar Biaya, dan Gede Ginarya, S.Sos. sebagai Kasubdit Teknologi dan Informasi Penganggaran. Selain dihadiri oleh para pejabat eselon II dan pejabat eselon III, hadir pula dalam acara pelantikan tersebut, mantan pejabat eselon III di Ditjen Anggaran, Afrizal dan Nuritawati, yang akan dilantik sebagai pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal

SOSIALISASI LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT ATAS UU APBN TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENCIPTAAN NILAI LEBIH PELAKSANAAN APBN T.A. 2012 Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini sangat tepat dan berguna bagi kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN T.A. 2012, demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo dalam sambutannya pada acara Sosialisasi LangkahLangkah Tindak Lanjut Atas UU APBN Tahun 2012 Dalam Rangka Penciptaan Nilai Lebih Pelaksanaan APBN T.A. 2012, yang bertempat di Auditorium Dhanapala pada Selasa, 29 November 2011. Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo tentang hal-hal terkait dengan arah kebijakan dan tindak lanjut hasil pembahasan APBN 2012 dan hasil penelaahan RKA-K/L 2012, disambung dengan presentasi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto, yang membawakan materi tentang Overview Penyerapan APBN TA 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA 2012.

KALEIDOSKOP 2011

Perbendaharaan. ”Mutasi antar unit eselon I ini adalah hal yang wajar dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi. Sebelumnya Ditjen Anggaran juga telah melantik pejabat eselon II yang berasal dari luar Ditjen Anggaran”, demikian disampaikan Herry Purnomo dalam sambutannya. ”Kedepan, pelaksanaan mutasi lintas unit eselon I tidak hanya sampai pada level eselon III saja. Namun bisa juga dilaksanakan sampai dengan level eselon IV, karena kebutuhan dan perkembangan organisasi yang cukup dinamis. Terlebih lagi dengan adanya implementasi SPAN, yang akan merubah pelaksanaan pekerjaan yang semula bersifat manual menjadi bersifat otomatis. Hal ini tentunya akan menuntut perubahan mindset dari para pejabat di lingkungan Ditjen Anggaran”, tambah Herry Purnomo.

RAKER DJA Menteri Keuangan, Agus Martowardojo berpesan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Anggaran agar kita berpegang pada visi yang benar, kegiatan yang fokus, dan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan organisasi. ”Saudara-saudara perform exceeding expectation” apresiasi Agus, atas capaian kinerja Ditjen Anggaran selama tahun 2011. Hal tersebut dikatakan setelah Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo menyampaikan laporan singkat atas capaian-capaian Ditjen Anggaran sepanjang tahun 2011 dihadapan + 800 pegawai Ditjen Anggaran dalam acara Rapat Kerja Ditjen Anggaran yang diselenggarakan pada Kamis, 1 Desember 2011 bertempat di ballroom Dhanapala Kementerian Keuangan, turut hadir pula Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati. Dalam laporannya Herry Purnomo menyampaikan bahwa salah satu capaian penting Ditjen Anggaran adalah pelaksanaan pembahasan RAPBN 2012 dengan DPR secara transparan. Upaya tersebut juga mendapatkan apresiasi Menteri Keuangan. Selain berisi Laporan Dirjen Anggaran dan arahan Menteri Keuangan, rapat kerja juga diisi dengan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Dirjen Anggaran juga menyampaikan bahwa seluruh jajaran DJA sudah melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan selalu berusaha meningkatkan integritas, profesionalisme dan bersinergi dalam melaksanakan tugas. Selain itu juga berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mencari terobosan-terobosan baru untuk mencapai nilai kesempurnaan. Secara simbolik, Menteri Keuangan menyematkan pin Nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada Dirjen Anggaran dan diikuti oleh seluruh pegawai DItjen Anggaran.


57

Foto Peristiwa

Raker bali, 8 des 2011

Sosialisasi SPAN

Sosialisasi Dalam Rangka Menciptakan Penciptaan Nilai Lebih

Pembukaan Raker Jakarta, 1 des 2011

Penelaahan RKAKL TA 2012

Penelaahan RKAKL Ta 2012

Rapat Komisi Pada Raker Jakarta, 1 Des 201

DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA LAPORAN KHUSUS 9. Mencermati Kesiapan Indonesia Menghadapi Krisis Ekonomi Global

Recommend Documents