DAFTAR ISI. Lampiran Perbandingan antara Target dan Realisasi... 14

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................... DAFTAR ISI ..................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................. BAB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Organisasi ............................ B. Aspek Strategis Organisasi ......................................................... C. Kegiatan dan Produk Organisasi .............................................. D. Struktur Organisasi ................................................................... E. Sistematika Penyajian ............................................................. BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019 ................................................

B.

BAB III

BAB IV

1. Pernyataan Visi ........................................................................ 2. Pernyataan Misi ....................................................................... 3. Tujuan ...................................................................................... 4. Indikator Kinerja Utama ............................................................ 5. Program dan Kegiatan .............................................................. Perjanjian Kinerja 2016 ..................................................................

AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Pengukuran Kinerja ........................................................... 2. Perbandingan antara Target dan Realisasi ....................... 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015 ........................................................................ 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah .................................................. 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja ...... 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............ 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja .............................................................. B. REALISASI ANGGARAN ........................................................... PENUTUP A. Simpulan ................................................................................... B. Langkah di Masa Mendatang ..................................................

Hal i ii iii 1 3 4 5 5 7 7 7 8 8 9 11

13 14 18 18 19 19 20 21 22 23

Lampiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Perjanjian Kinerja (Revisi) Capaian Kinerja Outcome Tahun 2016 Perbandingan Kinerja Outcome Tahun 2016 Capaian Kinerja Output Tahun 2016 Perbandingan Kinerja Output Tahun 2016

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan IPP Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan APD Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan AN Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan Investigasi

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan P3A Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai dengan target kinerja Tahun 2016, terdapat empat sasaran program dan dua sasaran kegiatan untuk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dengan indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output). Dalam pelaksanaannya diperoleh capaian kinerja program (outcome) dan capaian kinerja kegiatan (output) dengan rincian capaian indikator kinerja sebagai berikut: 1. Sasaran Program a. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional yakni jumlah tindak lanjut tahun 2016 dibandingkan dengan rekomendasi tahun 2016 tercapai 69,11%; b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi tercapai 100%; c. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum tercapai 138,88%; d. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten (Level 3) tercapai 0%; e. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina tercapai 96,15%; f.

Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina tercapai 100%;

g. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) tercapai 100%; h. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten (Level 3) tercapai 100%; i.

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten (Level 2) tercapai 100%;

j.

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten (Level 1) tercapai 100%;

k. Persepsi kepuasan layanan kesesmaan tercapai skala likert 7. 2. Sasaran Kegiatan a. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP tercapai 184,81%; b. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita tercapai 188,46%; c. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita tercapai 100%; d. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP tercapai 270,37%. iii

BAB I PENDAHULUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan sumber daya sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, selain itu juga sebagai umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat ditahun-tahun yang akan datang. Tugas, fungsi dan kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, aspek strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP. Tugas BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinyatakan bahwa tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan

tugas tersebut, BPKP mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran 1

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah

pusat

dan/atau

pemerintah

daerah

serta

akuntabilitas

pembiayaan keuangan negara/daerah; 3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; 4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,

dan

tata

kelola

terhadap

instansi/badan

lainnya

dan

program/kebijakan pemerintah yang strategis; 5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; 6. Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan

negara/daerah

dan

pembangunan

nasional

bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; 8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; 9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan

penugasan Pemerintah

sesuai peraturan perundang-undangan; 10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor; 11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

2

12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan 14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2016

dimaksudkan

untuk

memberikan informasi mengenai capaian kinerja dalam Tahun 2016 dikaitkan dengan proses pencapaian dan tujuan sasaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Capaian kinerja tersebut merupakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang merupakan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. B. Aspek Strategis Organisasi Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan organisasi

Keuangan BPKP

dan

sebagai

Pembangunan, merupakan

penyempurnaan

Auditor

memiliki

Presiden

yang

tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dengan penyempurnaan organisasi dan tugas tersebut, oleh Kepala BPKP ditindaklanjuti dengan kebijakan pengawasan yang diarahkan dalam empat sasaran pengawasan. Keempat sasaran pengawasan yaitu pengawasan untuk mengawal pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral dengan berbasis risiko, pengawasan untuk meningkatkan ruang fiskal baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pengawasan untuk pengamanan aset negara/daerah yang efektif, dan pengawasan untuk meningkatkan tata kelola (governance system). Pengawasan untuk mengawal pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral dengan berbasis risiko, yang berfokus pada Program Prioritas Nawacita yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kemaritiman, kedaulatan energi, ketahanan pangan, perhubungan, pariwisata dan perlindungan sosial. Pengawasan untuk meningkatkan ruang fiskal baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mencakup pengawasan untuk meningkatkan

3

penerimaan

negara/daerah,

negara/daerah,

pengawasan

pengawasan terhadap

negara/daerah, pengawasan pembiayaan

untuk

efisiensi

optimalisasi

pengeluaran

pemanfaatan

aset

keuangan negara/daerah, dan

pengawasan alokasi keuangan daerah (dana transfer). Pengawasan untuk pengamanan aset negara/daerah yang efektif untuk mengatasi debotlenecking menjadi clearing house, pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan untuk meningkatkan tata kelola (governance system) dengan pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/kantor serta peningkatan kapabilitas pengawasan intern dan sinergitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). C. Kegiatan dan Produk Organisasi Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana amanah PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, jenis kegiatan pengawasan pada tahap berikut ini: 1. Pre-emptif Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini mengurangi risiko birokrasi yang bersifat laten. 2. Preventif Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen

pemerintah.

Sasarannya

adalah

meminimalisasi

peluang

berlangsungnya moral hazard di birokrasi. 3. Represif Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan

kerugian

negara

atas

kasus-kasus

dengan

atau

tidak

diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

4

D. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

E. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Capaian kinerja (performance results) sebagai tolok ukur keberhasilan melalui analisis atas capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

ini

akan

memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian 5

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 disusun sebagai berikut: Bab I -

Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian.

Bab II -

Perencanaan Kinerja Menjelaskan muatan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2016.

Bab III-

Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

selama

Tahun

2016

sebagai

hasil

implementasi

keseluruhan kegiatan dalam periode tersebut. Bab IV-

Penutup Menjelaskan simpulan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

6

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019 1. Pernyataan Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam pernyataan visinya mengacu dan mengelaborasi visi dan misi dari BPKP Pusat. Komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi BPKP, yaitu: “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sulawesi Barat” Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Sebagai gambaran yang diimpikan Tahun 2016 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. 2. Pernyataan Misi Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Rumusan misi BPKP adalah: a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif di wilayah Sulawesi Barat; b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif di wilayah Sulawesi Barat; dan c. Mengembangkan

kapabilitas

pengawasan

intern

pemerintah

yang

profesional dan kompeten di wilayah Sulawesi Barat.

7

3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan

dalam

Masing-masing

batas tujuan

waktu

satu

dirumuskan

sampai

dengan

dengan

lima

tahun.

mempertimbangkan

keseimbangan empat perspektif yaitu dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders, manfaat kepada auditan/pengguna jasa, perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut: a. Peningkatan

kualitas

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

dan

pembangunan nasional yang bersih dan efektif di wilayah Sulawesi Barat; b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di wilayah Sulawesi Barat; c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Sulawesi Barat. 4. Indikator Kinerja Utama Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran

(ouput).

Penetapan

indikator

program

dilakukan

dengan

mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut ini: a. Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP; b. Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP; c. Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini WDP; d. Persentase

Instansi

Pemerintah

Daerah

(IPD)

yang

laporan

keuangannya memperoleh opini minimal WDP;

8

e. Persentase peningkatan penerimaan negara hasil pengawasan; f.

Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit;

g. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal/pelayanan prima; h. Persentase BUMN/D, BLU/D yang GCG atau KPI mendapat skor baik; i.

BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik;

j.

Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi;

k. IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP; l.

Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim dan penyesuaian harga;

m. Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum; n. Hasil LHI yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang; o. Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar; p. Persentasi K/L dan pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008; q. Jumlah K/L dan pemda yang telah memiliki dokumen/desain SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008; r.

Jumlah K/L/pemda yang telah memperbaiki sistem pengendalian intern;

s. Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor (JFA); t.

Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan;

u. Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan. 5. Program dan Kegiatan Program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, visi, misi yang telah ditetapkan dan perjanjian kinerja Tahun 2016, terdiri dari: a. Program

perbaikan

pengelolaan

program

prioritas

nasional

dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi dengan tiga indikator kinerja program yaitu: 1) perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional;

9

2) persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi; 3) penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada aparat

penegak hukum. b. Program

meningkatnya

kualitas penerapan

SPIP

Pemda/korporasi

dengan tiga indikator kinerja program yaitu: 1) maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3); 2) persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina; 3) presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina. c. Program

meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda dengan

empat indikator kinerja program yaitu: 1) kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2); 2) kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3); 3) kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2); 4) kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1). Ketiga program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja program di atas terbagi ke dalam empat kinerja kegiatan dengan 136 (seratus tiga puluh enam) rekomendasi. d. Program meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP dalam mencapai persepsi kepuasan layanan dengan indikator kinerja kegiatan dengan 80 (delapan puluh) laporan.

10

B. Perjanjian Kinerja 2016 Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 antara Kepala BPKP dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut: No A.

Sasaran Program/Kegiatan Sasaran Program

1.

Perbaikan

2.

3.

Target Jumlah Satuan

Indikator Kinerja Program

1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengelolaan program pengendalian intern prioritas nasional dan pengelolaan program nasional pengelolaan 2 Persentase tindak lanjut keuangan rekomendasi tata kelola, . negara/korporasi manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi

%

45

%

100

3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

%

60

Meningkatnya kualitas 1 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) penerapan SPIP 2 Persentase BUMD yang Pemda/korporasi kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

%

10

%

52

3 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

%

58

1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

%

100

2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

%

0


%

83,33


%

16,67

Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi

79

Rekomendasi

27

Meningkatnya kapabilitas pengawasan

intern

Pemda

Sasaran Kegiatan

1.

Indikator Kinerja

1 Rekomendasi pengawasan Perwakilan BPKP Tersedianya informasi 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita hasil pengawasan 3 Rekomendasi Pengawasan pada Perwakilan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita BPKP 4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP

26 4

11

B.

Sasaran Program

1

Meningkatnya kualitas 1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) pelayanan dukungan teknis

Skala

7

Laporan

80

dalam

pengawasan BPKP Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya

1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan dukungan manajemen BPKP dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam

mencapai

kepuasan layanan

Rincian perencanaan kinerja sebagaimana dalam lampiran 1.

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja tahun 2016 dilakukan sesuai dengan cara perhitungan IKU sebagai berikut: IKU

Cara menghitung

Sasaran Strategis/Program Perbaikan tata kelola, manajemen Jumlah perbaikan hasil tindak lanjut risiko,

dan

pengendalian

intern dibandingkan

dengan

jumlah

program rekomendasi/saran/rencana tindak

pengelolaan nasional/strategis Persentase rekomendasi

tindak peningkatan

lanjut Jumlah perbaikan hasil tindak lanjut kinerja dibandingkan

korporasi Penyerahan

temuan/saran

evaluasi/audit kinerja hasil

pengawasan Jumlah laporan yang diserahkan ke

keinvestigasian kepada APH

APH dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan

Maturitas SPIP Level 3

Jumlah Pemda yang mencapai level 3

SPIP

dibandingkan

dengan

populasi Pemda yang menjadi mitra kerja Persentase BUMD yang kinerjanya Jumlah

BUMD

minimal berpredikat baik dari BUMD mendapatkan yang dibina

yang

skor

kinerjanya

minimal

baik

dibandingkan dengan jumlah BUMD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan

Persentase BLUD yang kinerjanya Jumlah minimal baik dari BLUD yang dibina

BLUD

mendapatkan

yang

skor

kinerjanya

minimal

baik

dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan

13

Persentase kapabilitas

meningkatnya Realisasi x 100% Rencana pengawasan intern

Pemerintah Provinsi (Level 2) Persentase kapabilitas


Pemerintah Kabupaten (Level 3) Persentase kapabilitas


Pemerintah Kabupaten (Level 2) Persentase kapabilitas

meningkatnya pengawasan

intern

(Rencana-(Realisasi-Rencana))x100% Rencana

Pemerintah Kabupaten (Level 1)

2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Sasaran Program Perbaikan

Perbaikan tata kelola, manajemen pengelolaan program risiko, dan prioritas nasional dan pengendalian intern pengelolaan pengelolaan program nasional keuangan Persentase tindak Negara/korporasi lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

45 %

31,10 %

69,11

100 %

100 %

100

60 %

83,33 %

138,88

14

Meningkatnya kualitas Maturitas SPIP Pemerintah penerapan SPIP Kabupaten/Kota Pemda/korporasi (Level 3)

10 %

0%

0

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

52 %

50 %

96,15

Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

58 %

58 %

100

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

100 %

100 %

100

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

0%

0%

100


83,33 %

83,33 %

100


16,67 %

16,67 %

100

79

146

184,81

Rekomendasi

Rekomendasi

26

49

Rekomendasi

Rekomendasi

4

4

Rekomendasi

Rekomendasi

27

73

Rekomendasi

Rekomendasi

Meningkatnya kapabilitas pengawasan

intern

Pemda

Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi Rekomendasi pengawasan hasil pengawasan Perwakilan BPKP pada perwakilan Rekomendasi BPKP Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP

188,46

100,00

270,37

15

Sasaran Program Meningkatnya kualitas Persepsi kepuasan

Skala 7

Skala 7

100

80

80

100

Laporan

Laporan

pelayanan dukungan layanan teknis

dalam kesesmaan (skala

pengawasan BPKP

likert 1 – 10)

Sasaran Kegiatan Tersedianya

Jumlah

layanan

dukungan manajemen dukungan dan

pelaksanaan manajemen

tugas teknis lainnya Perwakilan BPKP dalam

mencapai

kepuasan layanan

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Tahun 2016 secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2016. Kinerja program (outcome) yang tidak mencapai target yaitu: 1) Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional karena: - Kurang aktifnya penanggungjawab/pejabat/pihak yang terkait; - Kurangnya

perhatian

atasan

langsung

dari

penanggungjawab/pejabat/pihak terkait; - Pejabat/pihak yang terkait sudah dimutasikan atau tidak aktif lagi. Rencana tindak yang dilakukan dalam rangka perbaikan target kinerja program (outcome) perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional adalah dengan melakukan upaya peningkatan tindak lanjut pada Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, dan Mamuju Utara.

16

2) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Level 3 0% karena: - Pimpinan dan pejabat

pemerintah daerah kurang memahami akan

pentingnya penyelenggaraan SPIP sebagai alat/tool dalam mengawal pencapaian tujuan organisasi. - Sinkronisasi

rencana

pembangunan

antara

pusat

dan

daerah

khususnya mengenai program/kegiatan penyelenggaraan SPIP belum dituangkan dalam RPJMD. Rencana tindak yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan target kinerja program (outcome) maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Level 3 yaitu: - Menyurat kepada Gubernur dan Bupati se Provinsi Sulawesi Barat perihal atensi penetapan target indikator pembangunan bidang aparatur negara dan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar Gubernur dan Bupati se Provinsi Sulawesi Barat menyelaraskan RPJMD dengan RPJM. - Menyurat kepada Gubernur dan Bupati se Provinsi Sulawesi Barat perihal atensi efektivitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah agar Gubernur dan Bupati se Provinsi Sulawesi Barat membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. 3) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina karena: - Jumlah utang kepada Pemerintah Pusat yang besar. - Perusahaan baru berdiri. Rincian realisasi pencapaian masing-masing indikator kinerja program (outcome) dan kinerja kegiatan (output) sebagaimana dalam lampiran 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11.

17

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015 Berdasarkan jumlah Penugasan Pengawasan (PP), perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015 sebagai berikut: Jumlah PP No

Bidang/ Bagian

1

Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

2

Peningkatan (Penurunan)

Peningkatan/ penurunan (%)

(8)

8,42

Tahun 2016 87

Tahun 2015 95

Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

109

145

(36)

24,83

3

Akuntan Negara (AN)

29

38

(9)

23,68

4

Investigasi

42

42

-

-

5

Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A) Tata Usaha (TU)

5

7

(2)

28,57

80

62

18

29,03

Jumlah

352

389

(37)

9,51

6

Rincian perbandingan kinerja program (outcome) dan kinerja kegiatan (output) sebagaimana dalam lampiran 3 dan 5. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Perwakilan BPKP 2015 sampai dengan 2019. Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2016 dengan target Tahun 2016 sebagai berikut: Jumlah PP No

Bidang/ Bagian

Capaian Tahun 2016

Target Tahun 2016

Capaian (%)

1

Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

87

87

100,00

2

Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

109

109

100,00

3

Akuntan Negara (AN)

29

29

100,00

4

Investigasi

42

42

100,00

5

Program Pelaporan Pembinaan APIP (P3A) Tata Usaha (TU)

5

5

100,00

80

80

100,00

352

352

100,00

6

Jumlah

dan

18

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja Keberhasilan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016, didukung antara lain: a. Tingkat

akseptabilitas dan

kepercayaan Pemerintah

Provinsi dan

Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat yang semakin tinggi terhadap produk-produk layanan yang ditawarkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat,

terutama

terkait

dengan

tatakelola

keuangan

daerah/desa. b. Jumlah

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

yang

kompeten

dalam

melaksanakan kegiatan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat secara bertahap dan berkelanjutan membekali para pegawai dengan berbagai pendidikan dan pelatihan keahlian/substantif (SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, SIMDA Desa/Siskeudes, Audit Investigasi, Audit Forensik, FCP, GCG, SIA BLUD, SIA PDAM, PBJ, Audit Lintas Sektoral, SIM HP, Kapabilitas APIP, Probity Audit) serta pelatihan lainnya yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi. c. Tersedianya sarana dan prasarana bangunan kantor yang cukup representatif dalam menunjang suasana kerja yang baik. d. Intensifnya koordinasi baik formal maupun informal dengan penyidik dan pemerintah daerah sehingga banyak permintaan penugasan. e. Kerja sama yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP. 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam rangka mencapai efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun pelaksanaan penugasan pengawasan di satu wilayah kabupaten berusaha mensinergikan PP antar bidang pengawasan. Dengan pola demikian diperoleh gambaran efisiensi sebagai berikut: a. Jumlah anggaran pengawasan sebesar Rp1.879.383.000,00 dan jumlah rencana penugasan pengawasan 144 PP atau Rp13.051.270,00/PP. Dibandingkan dengan realisasi jumlah penugasan pengawasan sebanyak 272 PP sehingga

anggaran per PP adalah sebesar

Rp6.909.496,00.

Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp6.141.774,00/PP.

19

b. Jumlah Hari Pengawasan (HP) adalah 11.613 hari dan jumlah rencana penugasan pengawasan 144 PP atau 80 HP/PP. Dibandingkan dengan realisasi jumlah penugasan pengawasan sebanyak 272 PP sehingga hari pengawasan per PP adalah 43 hari. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 38 hari /PP. 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dalam Tahun 2016, sebagai berikut: 1) Rekomendasi pengawasan Perwakilan BPKP 146 PP (85 PP PKPT dan 61 PP Non PKPT) dari target 79 rekomendasi; 2) Rekomendasi pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita 49 PP (28 PP PKPT dan 21 PP Non PKPT) dari target 26 rekomendasi; 3) Rekomendasi pengawasan regional bidang otonomi daerah nawacita 4 PP PKPT dari target 4 rekomendasi; 4) Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP 73 PP (27 PP PKPT dan 46 PP Non PKPT) dari target 27 rekomendasi.

20

B. REALISASI ANGGARAN Realisasi anggaran Tahun 2016 sejumlah Rp12.247.609.015,00 atau mencapai 96,39% dari rencana sejumlah Rp12.706,208.000,00 dengan rincian sebagai berikut: No

Nama Kegiatan

1.

Pelaksanaan pengawasan intern

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1.879.383.000,00

1.814.139.474,00 96,53

10.325.004.000,00

9.932.035.719,00 96,19

501.821.000,00

501.433.822,00 99,92

12.706.208.000,00

12.247.609.015,00 96,39

akuntabilitas

keuangan

Negara

dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP 2.

Pembinaan

administrasi

dan

pengelolaan

perlengkapan

serta

pembayaran gaji/tunjangan BPKP 3.

Fasilitas

dukungan

manajemen

perwakilan

BPKP Jumlah

Realisasi anggaran tidak mencapai 100% disebabkan oleh: a. Adanya pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan terkait program pemerintah

pusat

untuk

penghematan

belanja

pemerintah

sebesar

Rp125.000.000,00 b. Adanya mutasi pegawai dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sehingga belanja pegawai tidak terserap sebesar Rp332.946.011,00 c. Sisa penghematan perjalanan dinas pegawai sebesar Rp652.974,00 Selain dana yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP juga ditunjang oleh dana mitra kerja dari Pemerintah

Daerah

di

Lingkungan

Provinsi

Sulawesi

Barat

sebesar

Rp422.176.119,00.

21

BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN Target kinerja dalam perjanjian kinerja untuk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah ditetapkan empat sasaran program (outcome) dan dua sasaran kegiatan (output) dalam Tahun 2016. Keempat sasaran program dilaksanakan untuk mencapai 11 (sebelas) indikator kinerja program (outcome), yang mana kesebelas indikator program didukung dengan lima indikator kinerja kegiatan (output) yang meliputi 136 (seratus tiga puluh enam) rekomendasi dan 80 (delapan puluh) laporan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 11 (sebelas) sasaran program (outcome) dan 5 sasaran kinerja (output) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan rincian sasaran sebagai berikut: 1. Sasaran Program a. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional tercapai 69,11%; b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi tercapai 100%; c. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum tercapai 138,88%; d. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) tercapai 0%; e. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina tercapai 48,08%; f. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina tercapai 100%; g. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) tercapai 100%; h. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) tercapai 100%; i. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) tercapai 100%; j. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) tercapai 100%; k. Persepsi kepuasan layanan kesesmaan tercapai skala likert 7. 2. Sasaran Kegiatan a. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP tercapai 184,81%; b. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita tercapai 188,46%;

22

c. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita tercapai 100%; d. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP tercapai 270,37%. B. LANGKAH DI MASA MENDATANG Dalam rangka optimalisasi kinerja dimasa mendatang perlu dilakukan langkahlangkah sebagai berikut: 1) Mengoptimalkan peningkatan kompetensi para Pejabat Fungsional Auditor (PFA) melalui Pendidikan dan Pelatihan terutama kemampuan dan peran tertentu dalam menunjang tugas pokok dan fungsi untuk selanjutnya mendorong optimalisasi Program Pelatihan Mandiri (PPM). 2) Merancang perencanaan penugasan yang lebih realistis dikaitkan dengan alokasi dana pengawasan sehingga hasilnya dapat lebih optimal. 3) Sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan secara lintas bidang/bagian. 4) Melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) telah disiapkan Klinik Simda Desa/Siskeudes dengan seperangkat sarana pelatihan

dan ruangan di Kantor Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat. Klinik ini akan digunakan untuk pelatihan dan merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para aparat pengelola keuangan desa se-Provinsi Sulawesi Barat. 5) Dalam setiap penugasan dilakukan perpaduan antara para Pejabat Fungsional Auditor (PFA), sehingga dalam penugasan dapat saling mengisi dan melengkapi serta terciptanya transfer knowledge antar personil. 6) Menjalin

kerjasama

dan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Daerah

Provinsi/Kabupaten, terutama terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam PKPT, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan.

23

BADAN PENGAWASANI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SARAT JalanAbdul Malik Pattana Endeng, Mamuju 91512 Teleport (0426) 21088, 21434. Faksimile (0426) 21137

E-mait sulawesi.barat@bpkp,goJd

aeRJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 roanajemen pemerintahan yang efe.k.tif,transparan, dan hasil, karoi yang bertanda tangan di bawah ini: ······~~~j~e~bowO Kepala.Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

ArdanAdiperdana KepalaBPKP disebut pihak kedua. roewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai tangka mencapai targetkinerja jangka menengah sepertl oUletapKclnr:1,,,",,,,.rn dokumen perencanaan. Kebemasilan dan kegagafan ~tlcalpa.~mtcilrgletkiih,erjate~.ebu1 menjadltanggung jawab karoi. tCl~!.I~cln supervisj yang diperlukan sertaekan melakukan evaluasi ini dan mengambll tindakan yang dipedukan be!natlan::aaclO dan sanksi,

Arq~h}Ad,t~rc.1ana

Nip 195906'6197911 1 001

3. IMEmi~IQk<~tnJ,a kapabilitas pengawasan intern Pemda

ISW-Iariln Kegiatan

1. IT"!.......dianva informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP

I~.ni""'k,.t"""klJalitas pelayanan dukungan tekni$ dalam loenaCilwasan BPKP

mencapai kepuasan (ayanan

1l)81SanlnKeglatan IT" ......l'Iia'rtv" dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

2

Persentase tiA(lak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intem Pet)gelolaan kprporasi

MatUritas SPIP Pemerintah Kabupatenlkota (level 3)

3 Penye"llan hasjl ~rigliwasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum 4

Kapabilitas Kapabilitas Kapabilitas Kapabilitas

APIP APIP APIP APIP

Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah

%

%

.A,

%

10 52 58

60

100

4S

-"%

%

16,67

79

100 0 83,33

Rekomendasi

4

26

%

Rekomendasi

% .A,

Rekomendasi

.Provinsi (Level 2) KabupatenIKota (Level 3) KabupatenJKota (Level 2) KabupatenlKota (Level 1)

5 Petset;rtase BUMO YClngkinef.ianya·Il)inimal.j)er:predikat bail< dati SUMO yang dibina 6 Presentase StuD yang kinerjanya minimal baik dati BLUD yang dibina 7

8 9 10

Rekomeridasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

Iinclikaitor Klnerja Kegiatan

Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita

1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan SPKP

3.

27

2.

7

Rekomendasi

skala

80

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Kinerja Program

Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)

laporan

4

1.

1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Ilnclikaltor Kinerja Kegiatan

Page 10f2

...•..... •.........

~e~~~!1.·p,~~., ~~~P~y~raarj·~IP

.1(~1~~n Inte.." AlIUmBbllitas KeWilnganNegara dan Rp.

2.0D7.238.0oo,OO

Anggaran

11269.910.000,00

1. Rp.

Peflengkapan serta

2. Peqjbio$iln Adfi'liniStrasl$In Pe~elolaan Pembayaran GIlIjiITunjanganBPKP 501.821:.000,00 13;778.969.000,00

Re.

Rp.

Jurhlah

,

3. FasI.litas Dukungan Manajemen Perwakilan SPKP

KflPSla BPKP,

Lampiran 2

CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional 2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi 3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

45%

31%

69,11%

100%

100%

100

60%

83,33%

138,88

4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

10%

0%

0

5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

52%

50%

96,15

6 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BLUD yang dibina

58%

58%

100


100%

100%

100


0%

0%

0


83,33%

83,33%

100


16,67%

16,67%

100

11 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1 -10)

Skala 7

Skala 7

100

Lampiran 3

PERBANDINGAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT No

Indikator Kinerja

1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional 2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi 3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum 4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

Capaian Tahun 2016 Tahun 2015

Peningkatan/ Penurunan

30%

N/A

-

100%

N/A

-

83,33%

N/A

-

0%

N/A

-

25%

N/A

-

6 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BLUD yang dibina

58%

N/A

-


100%

N/A

-


0%

N/A

-


83,33%

N/A

-


16,67%

N/A

-

11 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1 -10)

Skala 7

N/A

-

Lampiran 4

CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT No 1

2

3

4

5

Indikator Kinerja

Rekomendasi/PP Target Realisasi

% Capaian

Rekomendasi pengawasan Perwakilan BPKP

79

147

186,08

Rekomendasi pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

26

48

184,62


4

4

100

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP

27

73

200

Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

80

80

100

Lampiran 5

PERBANDINGAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT No 1

Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2016 Tahun 2015

Peningkatan/ Penurunan

Rekomendasi pengawasan Perwakilan BPKP

147

N/A

-

Rekomendasi pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

48

N/A

-


4

N/A

-

4


73

N/A

-

5

Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

80

62

-

2

3

Lampiran 6

REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REKOMENDASI PENGAWASAN PERWAKILAN BPKP, PENGAWASAN BPKP NAWACITA, PENGAWASAN REGIONAL BIDANG OTONOMI DAERAH NAWACITA DAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN SPIP KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (IPP) No

Jumlah REKOMENDASI Nama Jumlah PP

A PKPT 1 Rekomendasi

Pengawasan Perwakilan BPKP

27

LAPORAN Nomor

Tanggal

31 LR-04/PW32/2/2016 LR-07/PW32/2/2016

14/01/2016 25/01/2016

Perihal Pendampingan Penyusunan LK pada Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan PR Thn 2015 di Prov. Sulbar Pendampingan Penyusunan LK pada Satuan Kerja Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan PR Thn 2015 di Prov. Sulbar

LHM-23/PW32/2/2016

11/02/2016

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B12) Pada Dinas Sosial dan Kanwil Kemenag Prov. Sulbar

LAI-19/PW32/2/2016

10/02/2016

Audit Dukungan atas Kegiatan Rural Settlement Infratrukture and Kabupaten Strategic Area Development (RSIKD/RISE II) Loan JICA No. IP-564 TA 2015 Kab. Mamuju Utara

LAI-031/PW32/2/2016

29/02/2016

Audit Dukungan atas Kegiatan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RSIKD/RISE II) Loan JICANo. IP-564 TA 2015 Kab. Mamuju

LR-14/PW32/2/2016

03/02/2016

Pendampingan Penyusunan LK Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI Thn 2015 Prov. Sulbar

LAI-094/PW32/2/2016

18/04/2016

Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan IBRD-7866 ID Prov. Sulbar TA 2015

LAI-084/PW32/2/2016

12/04/2016

Audit atas Laporan Keuangan Loan TF-094792 Third Water Supply and Sanitation for Low Income mmunities Project (WSLIC-3)/(PAMSIMAS) pada Dinas PU Kab. Majene TA 2015

LAI-086/PW32/2/2016

12/04/2016

Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Loan TF-09472 Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat TA 2015

LAI-082/PW32/2/2016

12/04/2016

Audit atas Laporan Keuangan Loan TF-094792 Third Water Supply and Sanitation for Low Income mmunities Project (WSLIC-3)/(PAMSIMAS) pada Dinas PU Kab. Polewali Mandar TA 2015

LAI-087/PW32/2/2016

12/04/2016

Kompilasi atas Laporan Keuangan Second Water Resource and Irrigation Sector Management Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Bappeda Prov. Sulbar sbg PPMU TA yang berakhir 31 Des 2015

LAI-081/PW32/2/2016

12/04/2016

Audit Atas LK Second Water Resource and Irrigation Sector Manegement Project (WISMP II) Loan IBRD 8027-ID Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Mamuju TA yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015

LAI-085/PW32/2/2016

12/04/2016

Audit atas LK Second Water Resource and Irrigation Sector Manegement Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Majene TA yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015

LAI-080/PW32/2/2016

12/04/2016

Audit atas Laporan Keuangan Second Water Resource and Irrigation Sector Management Project (WISMP II) Loan IBRD 8027-ID pada Bappeda Kab. Polewali Mandar TA yg berakhir 31 Des 2015

LAI-039/PW32/2/2016

21/03/2016

Audit Keuangan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Kabupaten Mamuju Tahun 2015

LAI-032/PW32/2/2016

29/02/2016

Audit Keuangan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015

LR-09/PW32/2/2016

26/01/2016

Pendampingan Penyusunan LK Satuan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulbar Tahun 2015

LHM-20/PW32/2/2016

11/02/2016

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B12) pada Kegiatan Calon Lokasi Peluasan Sawah Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Majene dan Kegiatan Perluasan Lahan Kering Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene

LHM-135/PW32/2/2016

26/05/2016

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B04) pada Provinsi Sulawesi Barat

LLWAS-174/PW32/2/2016

27/06/2016

Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 pada Kabupaten Majene

LHM-201/PW32/2/2016

03/08/2016

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B06) pada BNN Prov. Sulbar

LAO-214/PW32/2/2016

15/08/2016

LHM-208/PW32/2/2016

05/08/2016

LAK-259/PW32/2/2016

19/10/2016

Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2015 pada BKKBN Provinsi Sulawesi Barat

LHM-207/PW32/2/2016

05/08/2016

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B06) Bidang Ketahanan Pangan pada Provinsi Sulawesi Barat

LHM-274/PW32/2/2016

01/11/2016

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B09) pada BNN Provinsi Sulawesi Barat

LHM-270/PW32/2/2016

31/10/2016

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B09) pada BNN Provinsi Sulawesi Barat

LATT-271/PW32/2/2016

27/10/2016

Audit Aset Bermasalah/Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2016 pada Universitas Sulawesi Barat

LHM-284/PW32/2/2016

09/11/2016


Joint Audit Dana Penguatan Kelembagaan (DPK) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015 pada Kabupaten Mamuju Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B06) pada Dinas Sosial dan Bulog Sub Divre Provinsi Sulawesi Barat



2 Rekomendasi

17

LAPORAN Nomor

Tanggal 02/11/2016

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B09) pada Kantor Wilayan BPN Provinsi Sulawesi Barat

LHM-276/PW32/2/2016

02/11/2016

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B09) pada Balai Pengelolaan Daerah Aliras Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa

LHV-38/PW32/2/2016

21/03/2016

Verifikasi Tunggakan TPG PNS dan Non PNS Tahun 2013 Sampai dengan Tahun 2015 Kemenag Kab. Mamuju Utara

LHV-042/PW32/2/2016

22/03/2016

Verifikasi Tunggakan TPG PNS dan NonPNS Tahun 2013 Sampai dengan Tahun 2015 Kemenag Kab. Mamuju

LAK-132/PW32/2/2016

26/05/2016

Audit Kinerja atas Program JKN Periode Tahun 2015 pada Dinkes, RSUD dan BPJS Kab. Polewali Mandar

LAP-125/PW32/2/2016

12/05/2016

Audit Kinerja atas Program JKN periode Tahun 2015 pada Dinkes, RSUD dan BPJS Kab. Majene

LHM-135/PW32/2/2016

26/05/2016


LHM-192/PW32/2/2016

22/07/2016

Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2016 di Kabupaten Majene (Triwulan I dan II)

LAK-245/PW32/2/2016

28/09/2016

Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap Kegiatan Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pedesaan di Kabupaten Majene

LAK-246/PW32/2/2016

03/10/2016

Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap Kegiatan Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pedesaan di Kabupaten Polewali Mandar

LAK-258/PW32/2/2016

18/10/2016

LAK-260/PW32/2/2016

19/10/2016

LHM-299/PW32/2/2016

24/11/2016

Monitoring Bansos dan Banpem Kemendikbud TA 2016 TA 2016 Kab. Mamuju

LPM-312/PW32/2/2016

05/12/2016

Monitoring Bansos dan Banpem Kemendikbud TA 2016 TA 2016 Kab. Polman

S-1296/PW32/2/2016

11/11/2016

Evaluasi Program Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat

LHM-296/PW32/2/2016

22/11/2016

Pengawasan Program Lintas Sektoral Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

LHM-300/PW32/2/2016

28/11/2016

Verifikasi Program Hibah Sanitasi Tahun 2016 pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR

s-1459/PW32/2/2016

19/12/2016

Audit Operasional Pengentasan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabupaten Mamuju Tengah

LAK-337/PW32/2/2016

19/12/2016

Audit Kinerja Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat

LHV-341/PW32/2/2016

21/12/2016

Verifikasi Pembayaran Kontrak Tunda Bayar dan Pembayaran Tunggakan akibat Self Blocking DIPA Tahun 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat

S-488/PW32/2/2016

22/04/2016

Audit Operasional Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Belang-Belang TA 2015

LR-28/PW32/2/2016

16/02/2016

Pendampingan Reviu Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2015 Prov. Sulbar

LAI-083/PW32/2/2016

12/04/2016

Audit Dukungan Atas LK Second Water Resource and Irrigation Sector Manegement Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulbar TA yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015

LAI-40/PW32/2/2016

21/03/2016

Audit Keuangan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015

LHM-22/PW32/2/2016

11/02/2016

Monitoring Pelakanaan Pekerjaan Listrik Pedesaan, Penyambungan dan Instalasi Listrik Gratis pada Satuan Kerja Listrik Pedesaan Prov. Sulbar (B12)

LHM-35/PW32/2/2016

02/03/2016

Monitoring dan Evaluasi Pelelengan Sebelum Terbitnya Dokumen Anggaran (Tender Pra DIPA ) Belanja Modal dan Barang APBN Tahun 2016 pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian PU dan PR di Provinsi Sulawesi Barat

LR-08/PW32/2/2016

25/01/2016

Reviu LK TA 2015 di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulbar

LR-12/PW32/2/2016

01/02/2016

Pendampingan Penyusunan LK TA 2015 Pada Satker di Lingkungan Kementerian Pertanian Prov. Sulbar

LHM-21/PW32/2/2016

11/02/2016

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B12) pada Universitas Sulbar

LHR-111/PW32/2/2016

29/04/2016

Reviu Usulan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017

18

Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

Perihal

LHM-275/PW32/2/2016

Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene

3 Rekomendasi

Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Jumlah A B NON PKPT 1 Rekomendasi

Pengawasan Perwakilan BPKP

1

1

45

50

0

16



2 Rekomendasi

0

0 45

Tanggal

37 87

Perihal

LPM-136/PW32/2/2016

26/05/2016

Pemantauan Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB Tahun Ajaran 2015/2016

LR-150/PW32/2/2016

06/06/2016

Reviu Pertanggungjawaban Dana Hibah Panwaslu

LHR-235/PW32/2/2016

15/09/2016

Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat

LHR-301/PW32/2016

28/11/2016

Reviu Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Penanggulangan Siaga Darurat Bencana Banjir Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016

LHR-206/PW32/2/2016

09/11/2016

Reviu Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Penanggulangan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Abrasi Pantai Kabupaten Majene Tahun 2016

LATT-289/PW32/2/2016

09/11/2016

Audit Tujuan Tertentu pada Universitas Sulawesi Barat

LHV-288/PW32/2016

09/11/2016

Verifikasi Pekerjaan Tanggap Darurat Bencana Alam Kab. Mamuju Utara

LHV-41/PW32/2/2016

22/03/2016

Verifikasi Tunggakan TPG PNS dan Non PNS Tahun 2013 s.d Tahun 2015 pada Kemenag Kab. Polewali Mandar

LHV-71/PW32/2/2016

07/04/2016

Kompilasi Verifikasi TPG PNS dan Non PNS Tahun 2013 s.d Tahun 2015 pada Kanwil Kemenag Prov. Sulbar Tahun 2015

LHV-50/PW32/2/2016

30/03/2016

Verifikasi Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 pada Kementerian Agama Kab. Mamasa

S-134/PW32/2/2016

26/05/2016

Kompilasi Audit Kinerja atas Program JKN periode Tahun 2015 pada Dinkes, RSUD dan BPJS Provinsi Sulawesi Barat

LHV-159/PW32/2/2016

20/06/2016

LHV-160/PW32/2/2016

20/06/2016

LLWAS-172/PW32/2/2016

27/06/2016

Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 pada Kabupaten Mamasa

LLWAS-171/PW32/2/2016

27/06/2016

Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 pada Kabupaten Mamuju Tengah

LLWAS-173/PW32/2/2016

27/06/2016

Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 pada Kabupaten Mamuju Utara

LHM-200/PW32/2/2016

01/08/2016

Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Barat (Triwulan I dan II)

LLWAS-189/PW32/2/2016

20/07/2016

Kompilasi Hasil Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat

S-1125/PW32/2/2016

05/10/2016

LHM-287/PW32/2/2016

09/11/2016

Monitoring & Evaluasi Program Ketahanan Pangan untuk Triwulan III Tahun 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene

LAK-267/PW32/2/2016

26/10/2016

Kompilasi Laporan Hasil Audit Kinerja Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015

LHM-294/PW32/2/2016

21/11/2016

Monitoring & Evaluasi Program Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Barat

LHM-285/PW32/2/2016

09/11/2016

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B09) pada Provinsi Sulawesi Barat (Unsulbar)

LHA-325/PW32/2/2016

08/12/2016

Audit Pengelolaan Kepesertaan JKN pada Kab. Mamuju Utara

LHA-328/PW32/2/2017

07/12/2016

Audit Pengelolaan Kepesertaan JKN pada Kab. Polewali Mandar

LHA-331/PW32/2/2018

08/12/2016

Audit Pengelolaan Kepesertaan JKN pada Kab. Mamasa

LHV-334/PW32/2/2016

19/12/2016

Verifikasi dan Validasi Lanjutan Volume Pekerjaan dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Sungai Lariang Kabupaten Mamuju Utara

LAP-343/PW32/2/2016

21/12/2016

Kompilasi Hasil Validasi JKN Prov. Sulawesi Barat

21

Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

Jumlah B Jumlah A + B

LAPORAN Nomor

Verifikasi Fisik atas Tunggakan Tahun 2015 Tahun 2015 Dalam Rangka Revisi DIPA Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2016 Kab. Mamuju Utara Verifikasi Fisik atas Tunggakan Tahun 2015 Tahun 2015 Dalam Rangka Revisi DIPA Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2016 Kab. Mamuju Tengah

Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap Kegiatan Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pedesaan di Kabupaten Mamuju

Lampiran 7

REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REKOMENDASI PENGAWASAN PERWAKILAN BPKP, PENGAWASAN BPKP NAWACITA, PENGAWASAN REGIONAL BIDANG OTONOMI DAERAH NAWACITA DAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN SPIP KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH (APD) No A 1

REKOMENDASI Jumlah PP Nama Jumlah PKPT Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

24

LAPORAN Nomor

25

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

7

8

Perihal

LHE-24/PW32/3/2016

15 Februari 2016

Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah daerah Semester II Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa

LHA-107/PW32/3/2016

25 April 2016

Kegiatan Verifikasi Advance Payment Atas Penyaluran DAK Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi sulawesi barat tahun 2016

LAP-57/PW32/3/2016

31 Maret 2016

Verifikasi DAK Reimbursement bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA) tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi barat

LAP-49/PW32/3/2016

29 Maret 2016

Verifikasi DAK Reimbursement bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA) tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju

LHP-48/PW32/3/2016

24 Maret 2016

Verifikasi DAK bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA) tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

LAP-45/PW32/3/2016

24 Maret 2016

Verifikasi DAK Reimbursement bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA) tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Majene

LAP-58/PW32/3/2016

1 April 2016

Verifikasi DAK Reimbursement bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA) tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

LAP-62/PW32/3/2016

1 April 2016

Verifikasi DAK bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA) tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa

186/PW32/3/2016

20 Juli 2016

Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, kabupaten Mamuju Utara.

185/PW32/3/2016

20 Juli 2016

Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2015

LHE-167/PW32/3/2016

24 Juni 2016

Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015

LHE-127/PW32/3/2016

12 Mei 2016

Pengawasan Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Program Penanggulangan Penyakit Menular kabupaten Mamuju Utara TA 2015

LBA-121/PW32/3/2016

10 Mei 2016

Pendampingan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2015

INT-1/PW32/3/2016

11 Oktober 2016

LHE-194/PW32/3/2016

27 Juli 2016

Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapaan Anggaran serta penyaluran dan penggunaan dana desa triwulan III Tahun 2016 Evaluasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan Silpa Dana Desa tahun 2015 pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah

LHE-195/PW32/3/2016

27 Juli 2016

Evaluasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan Silpa Dana Desa tahun 2015 pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju

LBA-225/PW32/3/2016

2 September 2016

Bimbingan Teknis Reviu RKA Kabupaten Majene

LLWAS-332/PW32/3/2016

9 Desember 2016

Pendataan dan Evaluasi atas Kawasan/Bangunan Fisik Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan di Kabupaten Majene

LHE-315/PW32/3/2016

5 Desember 2016

Pengawasan terhadap Current Issue Pengelolaan Keuangan Desa pada Kabupaten Mamuju

LAP-190/PW32/3/2016

21 Juli 2016

Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Penyelnggaraan Kerja Sama Daerah Kab. Mamasa

LEV-237/PW32/3/2016

15 Sept 2016

Kegiatan Pengawasan lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Pengelolaan Pinjaman Daerah Provinsi Sulawesi Barat

23 Des 2016

Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Bidang kesehatan pelayanan dasar TA 2015 dan TA 2016 di Kabupaten Mamasa

LAP-345/PW32/3/2016

22 Desember 2016

Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Bidang kesehatan pelayanan rujukan TA 2015 dan TA 2016 di Kabupaten Mamasa

LHE-102/PW32/3/2016

20 April 2016

Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2015 Sampai dengan 31 Maret 2016 di Desa Sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Utara

LAP-110/PW32/3/2016

27 April 2016

Kompilasi Verifikasi DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 Se Pemerintah Prov. Sulawesi Barat

LAP-165/PW32/3/2016

24 Juni 2016

Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Provinsi Sulawesi barat tahun Anggaran 2015

LAP-166/PW32/3/2016

24 Juni 2016

Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015

LAP-142/PW32/3/2016

3 Juni 2016

Audit kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015

LAP-352/PW32/3/2016

2

Tanggal

2

No


7

8

REKOMENDASI Jumlah PP Nama Jumlah

3


1

1

3


15

15

Jumlah A B 1

NON PKPT Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

47

49

0

21

LAPORAN Nomor

Tanggal

Perihal

LAK-216/PW32/3/2016

18 Agustus 2016

Audit kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara

LAP-193/PW32/3/2016

25 Juli 2016

Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Mamasa TA 2015

LHR-233/PW32/3/2016

7 Septemberb2016

Reviu Proses Lelang atas Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat

LEV-278/PW32/3/2016

2 November 2016

Evaluasi terhadap Program Lintas Sektoral Program Pemberdayaan Pasar Tradisional Kabupaten Mamuju Utara

LAK-169/PW32/3/2016

27 Juni 2016

Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015

LKI-238/PW32/3/2016

19 September 2016

LBA-112/PW32/3/2016

29 April 2016

LBA-151/PW32/3/2016

7 Juni 2016

LBA-153/PW32/3/2016

8 Juni 2016

Piloting Imlementasi Aplikasi SISKEUDES di Desa Saloadak Kecamatan Tobadak kabupaten Mamuju Tengah

ND-52/PW32/3/2016

21 Desember 2016

Pendampingan Riviu LKPD Provinsi Sulawesi Barat

LBINSPIP116/PW32/3/2016

4 Mei 2016


12 Mei 2016


11 Mei 2016


8 Juni 2016

Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

LEV-290/PW32/3/2016

14 November 2016

Melaksanakan Kegiatan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2015

LBINAPIP218/PW32/6/2016

29 Agustus 2016

Melaksanakan bimbingan teknis kapabilitas APIP Kabupaten Mamuju Tengah

LBA-188/PW32/3/2016

20 Juli 2016

Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Mamasa dan Program Pelatihan Mandiri

LBA-298/PW32/3/2016

23 November 2016

Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunaan Rencana Aksi atas Hasil Audit BPK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

LME-293/PW32/3/2016

21 November 2016

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut dari hasil Koordinasi Supervisi Pencegahan/Pemberantasan Korupsi Kabupaten Majene Tahun 2016

LME-297/PW32/3/2016

23 November 2016

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut dari hasil Koordinasi Supervisi Pencegahan/Pemberantasan Korupsi KabupatenMamuju Utara Tahun 2016


18 Agustus 2016

Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Prov. Sulbar

LAP-45/PW32/3/2016

24 Maret 2016

Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kab. Majene

LAP-348/PW32/3/2016

22 Desember 2016

Melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK TA 2015 dan 2016 di Kabupaten Mamasa

LAP-336/PW32/3/2016

19 Desember 2016

Melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Bidang Infrastruktural Irigasi TA 2015 dan 2016 di Kabupaten Mamasa

LAP-350/PW32/3/2016

22 Desember 2016

Melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Bidang Pendidikan SD TA 2015 dan 2016 di Kabupaten Mamasa

LAP-351/PW32/3/2016

22 Desember 2016

Melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2015 dan 2016 di Kabupaten Mamasa

LAP-335/PW32/3/2016

19 Desember 2016

Melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Bidang Infrtastruktural JalanTA 2015 dan 2016 di Kabupaten Mamasa

LAP-353/PW32/3/2016

Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Asistensi/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi SIMDA Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Penggunaan Aplikasi SISKEUDES/SIMDA Desa bagi Aparatur Kabupaten Tahun 2016

Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa

Melakukan Kegiatan KompilasI Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Tahun 23 Desember 2016 Anggaran 2015 dan 2016

LAP-51/PW32/3/2016

31 Maret 2016

Verifikasi DAK Reimbusement Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemkab. Mamuju Utara

LHE-101/PW32/3/2016

20 April 2016

Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa TA 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 di Kayu Calla

No

2



0

LAPORAN Nomor

Tanggal

Perihal Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Slipa Dana Desa Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Majene

LHE-197/PW32/3/2016

27 Juli 2016

LHE-264/PW32/3/2016

26 Oktober 2016

LHE-265/PW32/3/2016

26 Oktober 2016

LHE-262/PW32/3/2016

25 Oktober 2016

LHE-263/PW32/3/2016

25 Oktober 2016

LLWAS-316/PW32/3/2016

5 Desember 2016

LLWAS-310/PW32/3/2016

5 Desember 2016

Pendataan dan Evaluasi atas Kawasan/Bangunan Fisik Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan di Kabuapten Mamuju

LLWAS-320/PW32/3/2016

5 Desember 2016

Pendataan dan Evaluasi atas Kawasan/Bangunan Fisik Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan di Kabupaten Polewali Mandar

LLWAS-318/PW32/3/2016

5 Desember 2016

Pendataan dan Evaluasi atas Kawasan/Bangunan Fisik Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan di Kabupaten Mamuju Tengah

LLWAS-323/PW32/3/2016

6 Desember 2016

Pendataan atas Kawasan/Bangunan Fisik Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan di Kabupaten Mamuju Utara

LLWAS-324/PW32/3/2016

6 Desember 2016

Hasil evaluasi atas Kawasan/Bangunan Fisik Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan di Kabupaten Mamuju Utara

LLWAS-311/PW32/3/2016

5 Desember 2016

Pendataan dan Evaluasi atas Kawasan/Bangunan Fisik Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan di Kabupaten Mamasa

LBA-43/PW32/3/2016

22 Maret 2016

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015

LBA-52/PW32/3/2016

31 Maret 2016

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015

LHE-44/PW32/3/2016

22 Maret 2016

Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

LHE-26/PW32/3/22016

16 Februari 2016

Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

LHE-25/PW32/3/2016

16 Februari 2016

Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

LBA-52/PW32/3/2016

31 Maret 2016

Perpanjangan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

LBA-52/PW32/3/2016

31 Maret 2016

Perpanjangan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

LBA-115/PW32/3/2016

4 Mei 2016

Tenaga Pendamping dalam Pemutakhiran Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0,7 pada Kabupaten Mamuju

LBA-118/PW32/3/2016

4 Mei 2016

Narasumber Pelatihan Kantor Sendiri tentang Pengelolaan Keuangan Desa

LBA-119/PW32/3/2016

4 Mei 2016

Pembahasan Finalisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat Berbasis Akrual TA 2015

LHR-104/PW32/3/2016

25 April 2016

Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang Jasa TA 2016

LBA-113/PW32/3/2016

29 April 2016

Perpanjangan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi SIMDA pada Pemerintah Kab. Mamuju Utara

LBA-145/PW32/3/2016

6 Juni 2016

Pelatihan Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SISKEUDES bagi Tenaga Ahli Desa,Pendamping Kecamatan dan Aparat Desa

LBA-137/PW32/3/2016

31 Mei 2016

Narasumber dalam Pelatihan Aplikasi SISKEUDES pada Desa seKabupaten Majene

39

Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Triwulan III dan Silpa Dana Desa Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Majene Desa Buttu Baruga Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Triwulan III dan Silpa Dana Desa Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Majene Desa Palipi Soreang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Triwulan III dan Silpa Dana Desa Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Desa Maummi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Triwulan III dan Silpa Dana Desa Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Desa Dakka Pendataan dan Evaluasi atas Kawasan/Bangunan Fisik Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan

LDIKT-187/PW32/3/2016 20 Juli 2016

Diklat Penatausahaan Barang Milik Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara

S-1469/PW32/3/2016

22 Desember 2016

Fasilitator Pemisahan Data Base Aset melalui Aplikasi SIMDA BMD pada Kab. Mamuju

LBA-206/PW32/3/2016

5 Agustus 2016

Tenaga Pendamping dalam Updating Aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.5 pada Kabupaten Mamuju Utara

LBA-205/PW32/3/2016

5 Agustus 2016

Pendampingan Reviu RPJMD Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

No


LAPORAN Nomor

Tanggal

Perihal

LBA-212/PW32/3/2016

15 Agustus 2016

Narasumber Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara

LBA-213/PW32/3/2016

15 Agustus 2016

Narasumber Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Kabupaten Mamuju Utara

ND-53/PW32/3/2016

22 Desember 2016

Pendampingan Revisi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

ND-54/PW32/3/2016

22 Desember 2016

LBA-217/PW32/3/2016

18 Agustus 2016

Pendampingan Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa

LGIAT-224/PW32/3/2016

31 Agustus 2016

Narasumber Pelatihan Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SISKEUDES pada Desa se-Kabupaten Mamuju Utara

LBA-236/PW32/3/2016

15 September 2016

Narasumber Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

LGIAT-248/PW32/3/2016

4 Oktober 2016

LEV-253/PW32/3/2016

7 Oktober 2016

Kompilasi Laporan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda Berbasis Akrual se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015

LGIAT-256/PW32/3/2016

17 Oktober 2016

Pendampingan Lanjutan Penatausahaan BMD Kabupaten Polewali Mandar

LDIKT-268/PW32/3/2016

26 Oktober 2016

Diklat Pengelolaan Aset Daerah bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan di Kabupaten Mamuju

LGIAT-248/PW32/3/2016

31 Oktober 2016

LAPIN-367/PW32.1/2016

22 Desember 2016

LGIAT-295/PW32/3/2016

22 November 2016

Melaksanakan Pendampingan Lanjutan Penatausahaan BMD Kabupaten Polewali Mandar

LGIAT-314/PW32/3/2016

5 Desember 2016

Rekonsiliasi Data Hasil Re-inventarisasi BMD pada Kabupaten Polewali Mandar

S-1470/PW32/3/2016

22 Desember 2016

Narasumber Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA BMD pada Kabupaten Polewali Mandar

LBA-313/PW32/3/2016

5 Desember 2016

Pendampingan Update dan Maintenance Aplikasi SIMDA pada Provinsi Sulawesi Barat

LGIAT-333/PW32/3/2016

16 Desember 2016

Narasumber Penyusunan Laporan Aset Kabupaten Mamuju Utara

LGIAT-342/PW32/3/2016

21 Desember 2016

Melakukan Narasumber Penghapusan UPB pada SIMDA BMD pada Kabupaten Mamuju

LBA-338/PW32/3/2016

21 Desember 2016

LBA-339/PW32/3/2016

21 Desember 2016

Pendampingan Revisi Kebijakan Akuntansi Kabupaten Mamuju Utara

Jumlah B

0

60

Jumlah A+B

47

109

Pendampingan Penatausahaan BMD Kabupaten Polewali Mandar

Pendampingan Penatausahaan BMD Kabupaten Polewali Mandar Menjadi Narasumber dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan Aplikasi Simda Keuangan Wersi 2.07

Pendampingan Reviu RKA SKPD TA 2017 Pendampingan dan Narasumber pada Wokshop penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD Tahun Anggaran 2016

Lampiran 8

REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REKOMENDASI PENGAWASAN PERWAKILAN BPKP, PENGAWASAN BPKP NAWACITA, PENGAWASAN REGIONAL BIDANG OTONOMI DAERAH NAWACITA DAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN SPIP KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN AKUNTAN NEGARA (AN) REKOMENDASI Nama

No.

A. PKPT 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Jumlah

Jumlah PP

8

9

LAPORAN Nomor

Tanggal

Perihal

LEV-132/PW32/4/2016

26/05/2016

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Manakarra Kab. Mamuju untuk Tahun Buku yang berakhir per 31 Desember 2015

LEV-131/PW32/4/2016

26/05/2016

Evaluasi Kinerja PDAM Kab. Majene Untuk Tahun Buku yang berakhir per 31 Desember 2015

LEV-130/PW32/4/2016

26/05/2016

Evaluasi Kinerja PDAM Wai Tipalayo Kab. Polewali Mandar Tahun Buku yang berakhir per 31 Desember 2015

LEV-139/PW32/4/2016

31/05/2016

Kompilasi Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Se Provinsi Sulawesi Barat Untuk Tahun Buku yang berakhir per 31 Desember 2015

LEV-243/PW32/4/2016

28/09/2016

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PDAM Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar

LEV-255/PW32/4/2016

13/10/2016 Evaluasi Kinerja Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene

LEV-261/PW32/4/2016

Diagnostic Assessment GCG PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PDAM Tirta 24/10/2016 Manakarra Kabupaten Mamuju

LR-303/PW32/4/2016

Reviu atas Hasil Inventarisasi dan Clearance Aset Tetap Pada Perum 29/11/2016 BULOG Sub Divre Mamuju dan Polewali Mandar

LGCG-269/PW32/4/2016 27/10/2016


1

1

LEV-175/PW32/4/2016

29/06/2016 Evaluasi Kinerja BLUD pada RSUD Kab. Majene Tahun 2015

Rekomendasi Pengawasan 3 Regional Bidang Otonomi Daerah

1

1

LEV-234/PW32/4/2016

08/09/2016 Evaluasi Operasional pada PDAM Kabupaten Mamasa

12

12

LBA-29/PW32/4/2016

25/02/2016

2

4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP

LBA-30/PW32/4/2016

Jumlah A B. NON PKPT 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP

22

23

0

3

0

3

LBA-53/PW32/4/2016

31/03/2016

Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) di Puskesmas Pamboang Kabupaten Majene

LBA-54/PW32/4/2016

31/03/2016

Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) di Puskesmas Lembang Kabupaten Majene

LBA-69/PW32/4/2016

Asistensi Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan 07/04/2016 Minimal (SPM), dan Rencana Strategi Bisnis (RSB) pada RSUD Kabupaten Mamuju

LBA-222/PW32/4/2016

30/08/2016 Bimtek SPI BUMD pada PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju

LBA-221/PW32/4/2016

30/08/2016

LS-223/PW32/4/2016

31/08/2016 Sosialisasi Manajemen Aset pada PDAM Kabupaten Mamasa

LBA-305/PW32/4/2016

29/11/2016

Bimtek Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola, Dokumen SPM, dan Dokumen RSB pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat

LBA-291/PW32/4/2016

14/11/2016

Bimtek Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (SIA BLUD) pada RSUD Kabupaten Majene

LR-304/PW32/4/2016

29/11/2016

Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum pada Kabupaten Polewali Mandar

LBA-306/PW32/4/2016

29/11/2016

Bimtek Implementasi Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Pada PDAM Kabupaten Mamasa

LAP-226/PW32/4/2016

06/09/2016 Reviu atas Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 dalam Program Ketahanan Pangan Nasional di Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero)

LR-229/PW32/4/2016

06/09/2016 Reviu atas Peran PT. Pupuk Indonesia (Persero) dalam Program Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Barat

LAP-230/PW32/4/2016

06/09/2016 Reviu atas Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih pada PT. Pertani Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 dalam Program Ketahanan Pangan Nasional di Provinsi Sulawesi Barat 22 /12/2016 Bimtek administrasi keuangan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene 22 /12/2016 Penyusunan profil BUMD dan BLUD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat

LBA-346/PW32/4/2016 ND-66/PW32.4/2016 ND-67/PW32.4/2016


0 22

6 29

Asistensi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Lembang Asistensi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal 25/02/2016 di Puskesmas Pamboang

Bimtek Penyusunan Code of Corporate Governance (CoCG) pada PDAM Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar

30 /12/2016 Monitoring tindak lanjut PDAM Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar, Majene dan Mamuju

Lampiran 9

REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REKOMENDASI PENGAWASAN PERWAKILAN BPKP, PENGAWASAN BPKP NAWACITA, PENGAWASAN REGIONAL BIDANG OTONOMI DAERAH NAWACITA DAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN SPIP KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN INVESTIGASI No

Jumlah Rekomendasi Nama Jumlah PP

A. PKPT 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

20

20

Laporan Nomor ND-02/PW32.5/2016 LKA-03/PW32/5/2016 LKA-27/PW32/5/2016 LEHKP-155/PW32/5/2016 ND-06/PW32.5/2016 LKA-78/PW32/5/2016 LKA-79/PW32/5/2016 LKA-92/PW32/5/2016 SR-106/PW32/5/2016 ND-05/PW32.5/2016 ND-07/PW32.5/2016 LAINV-231/PW32/5/2016 LKA-141/PW32/5/2016 SR-220/PW32/5/2016 SR-327/PW32/5/2016 SR-277/PW32/5/2016 LS-126/PW32/5/2016 LGIAT-24/PW32.5/2016 LS-310/PW32/5/2016 ...

2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Jumlah A B. NON PKPT 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

1

1

21

21

0

21 LAINV-128/PW32/5/2016

12/05/2016

ND-18/PW32.5/2016 ND-25/PW32.5/2016 ND-26/PW32.5/2016

Audit Investigasi PNPM MP3KI Mamasa (Carry over) 05/04/2016 Audit PKKN Pelabuhan Palipi (Carry over) Audit Investigasi Masjid Madaniah Pasangkayu (Carry 21/11/2016 over) 06/12/2016 Audit Investigasi Stadion Pasangkayu (Carry over) 01/06/2016 PKA Sidang SPP Campalagian tdw Ayu & Haisa 20/06/2016 PKA Sidang DED & Masterplan PPN Palipi Koordinasi Hasil Pengawasan ke Polres Majene, 01/07/2016 Polman, dan Mamasa Koordinasi Hasil Pengawasan ke Kejari Majene, 01/07/2016 Polman, dan Mamasa Koordinasi Hasil Pengawasan ke Polres Mamuju dan 29/06/2016 Mamuju Utara Koordinasi Hasil Pengawasan ke Kejari Mamuju dan 29/06/2016 Pasangkayu 28/09/2016 PKA Penyidik PKKPM-PIE Kab. Polman PKA Penyidik Badan Ketahanan Pangan Prov. Sulbar 18/10/2016 Th 2013 18/10/2016 PKA Penyidik Dana GU Matra (2) 22/11/2016 PKA Penyidik PKKPM-PIE Tahun 2015 22/11/2016 PKA Penyidik Korporasi PPN Palipi T.A. 2012

LKA-282/PW32/5/2016

09/11/2016

LAINV-325/PW32/5/2016 LKA-140/PW32/5/2016 LKA-158/PW32/5/2016 ND-10/PW32.5/2016 ND-11/PW32.5/2016 ND-08/PW32.5/2016 ND-09/PW32.5/2016 ND-16/PW32.5/2016 ND-19/PW32.5/2016

ND-20/PW32.5/2016 LKA-307/PW32/5/2016 SR-362/PW32/5/2016 LAP-349/PW32/5/2016 LAP-354/PW32/5/2016 21 42

13/01/2016 PKA Penyidik Polres Mamasa Kawasan Wisata 13/01/2016 PKA Sidang Kawasan Wisata Mamasa 16/02/2016 PKA Sidang Alkes RSUD Sulbar Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) 08/06/2016 Hibah Lahan Bandara 13/06/2016 PKA Penyidik Alkes Sulbar tsk Fery 12/04/2016 PKA Sidang BOS SDN 32 Kunyi 12/04/2016 PKA Sidang BOS SDN 01 Polewali 15/04/2016 PKA Sidang Bibit Kakao Sambung Pucuk 25/04/2016 Audt PKKN DED & Masterplan PPN Palipi T.A. 2011 21/04/2016 PKA Penyidik Pembangunan PPN Palipi 13/06/2016 PKA Penyidik DED PPN Palipi 06/09/2016 Audit Investigasi Perluasan Lahan Pertanian Disbun Prov. Sulbar Th 2013 02/06/2016 PKA Sidang Kebun Bibit Rakyat Mamuju 30/08/2016 Audit PKKN PKKM-PIE T.A. 2015 di Kec. Tutar Kab. Polman 06/12/2016 Audit PKKN Gedung Kemenag Kab. Polman 02/11/2016 Audit PKKN Pompa Hydram Majene 12/05/2016 Sosialisasi Program Anti Korupsi di Mamasa 22/11/2016 Forum Investigasi Tahun 2016 di Bandung 05/12/2016 Sosialisasi FCP di BPM-PTSP Majene Audit PKKN Dana APBDes Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara TA 2015 25/04/2016 Evaluasi/Kajian Hasil Pengawasan Bansos

LAINV-292/PW32/5/2016

0 21

Perihal

LKI-105/PW32/5/2016

SR-68/PW32/5/2016


Tanggal

PKA Sidang PPN Palipi tdw. Hayat Manggazali, dkk 18/10/2016 PKA Penyidik Dana GU Matra 05/12/2016 29/12/2016 22/12/2016 23/12/2016

PKA Sidang Alkes RSUD Sulbar tdw. Dominggus S. PKA Penyidik Pompa Hydram Majene DA FCP di BPM-PTSP Kab. Majene Bimtek FCP di BPM-PTSP Kab. Majene

Lampiran 10

REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN REKOMENDASI PENGAWASAN PERWAKILAN BPKP, PENGAWASAN BPKP NAWACITA, PENGAWASAN REGIONAL BIDANG OTONOMI DAERAH NAWACITA DAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN SPIP KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PROGRAM PELAPORAN DAN PEMBINAAN APIP (P3A) No

Rekomendasi Nama

A. PKPT 1. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Jumlah A B. NON PKPT 1. Rekomendasi Perbaikan penyelenggaraan SPIP

Jumlah B Jumlah A+B

Jumlah

Jumlah PP

1

1

1

1

0

4

0 1

4 5

Laporan Nomor LBINAPIP-47/PW32/6/2016

Tanggal 24 Maret 2016

Perihal Peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Mamasa

LBINAPIP-129/PW32/6/2016 16 Mei 2016

Bimtek peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Polewali Mandar

LBINAPIP-161/PW32/6/2016 20 Juni 2016

Re-Self kapabilitas APIP Provinsi Sulawesi Barat

LBINAPIP-273/PW32/6/2016 1 Nopember 2016

Bimtek peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Mamuju Utara

LBINAPIP-283/PW32/6/2016 9 Nopember 2016

Bimtek peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Polewali Mandar

Lampiran 11

REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERWAKILAN BPKP No Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Laporan Nomor

Tanggal

Perihal

80 1

LGIAT-16/PW32/6/2016 10 Feb. 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d Januari 2016

1

LGIAT-36/PW32/6/2016 7 Maret 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d Februari 2016

1

LGIAT-65/PW32/6/2016 5 April 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d Maret 2016

1

LGIAT-114/PW32/6/2016 2 Mei 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d April 2016

1

LGIAT-156/PW32/6/2016 9 Juni 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d Mei 2016

1

LGIAT-164/PW32/6/2016 22 Juni 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d Juni 2016

1

LGIAT-203/PW32/6/2016 5 Agust 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d Juli 2016

1

LGIAT-228/PW32/6/2016 6 Sept. 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d Agustus 2016

1

LGIAT-249/PW32/6/2016 5 Okt 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d September 2016

1

LGIAT-281/PW32/6/2016 9 Nov 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d Oktober 2016

1

LGIAT-309/PW32/6/2016 5 Des 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d November 2016

1

LGIAT-358/PW32/6/2016 29 Des 2016

Laporan Target dan Realisasi output s.d Desember 2016

1

LRKT-18/PW32/6/2016

10 Feb 2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKT bulan Januari 2016

1

LRKT-37/PW32/6/2016

8 Maret 2016 Laporan Monitoring pelaksanaan RKT bulan Februari 2016

1

LRKT-75/PW32/6/2016

8 April 2016

1

LRKT-122/PW32/6/2016 10 Mei 2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKT bulan April 2016

1

LRKT-157/PW32/6/2016 10 Juni 2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKT bulan Mei 2016

1

LKIN-177/PW32/6/2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKT bulan Juni 2016

1

LRKT-210 /PW32/6/2016 8 Agust 2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKTbulan Juli RKT 2016

1

LRKT-232/PW32/6/2016 6 Sept 2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKTbulan Agustus 2016

1

LKIN-254/PW32/6/2016

1

LRKT-280/PW32/6/2016 9 Nov 2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKT bulan September 2016 Laporan Monitoring pelaksanaan RKT bulan Oktober 2016

1

LRKT-326/PW32/6/2016 6 Des. 2016

1

LRKT-326/PW32/6/2016 6 Des. 2016

1

LKIN-74/PW32/6/2016

08 April 2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKT Triwulan I Tahun 2016

1

LKIN-177/PW32/6/2016

27 Juni 2016

1

LKIN-254/PW32/6/2016

11 Okt 2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKT Triwulan II Tahun 2016 Laporan Monitoring pelaksanaan RKT Triwulan III Tahun 2016

1

LKIN-360/PW32/6/2016

29 Des 2016

1

LPPM-67/PW32/6/2016

5 April 2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKT Triwulan IV Tahun 2016 Laporan Pelaksanaan PPM Triwulan I Tahun 2016

1

LPPM-67/PW32/6/2016

5 April 2016

Laporan Pelaksanaan PPM Triwulan II Tahun 2016

1

LPPM-244/PW32/6/2016 28 Sept 2016 Laporan Pelaksanaan PPM Triwulan III Tahun 2016

1

LPPM-340/PW32/6/2016 21 Des 2016

Laporan Pelaksanaan PPM Triwulan IV Tahun 2016

1

LHUM-70/PW32/6/2016

07 April 2016

Laporan Kehumasan Triwulan I Tahun 2016

1

LHUM-163/PW32/6/2016 27 Juni 2016

Laporan Kehumasan Triwulan II Tahun 2016

1

LHUM-241/PW32/6/2016 27 Sept 2016

Laporan Kehumasan Triwulan III Tahun 2016

1

LHUM-356/PW32/6/2016 29 Des 2016

Laporan Kehumasan Triwulan IV Tahun 2016

1

LTL-83/PW32/6/2016

4 April 2016

1

LTL-91/PW32/6/2016

14 April 2016

1

LTL-317/PW32/6/2016

5 Des 2016

1

LTL-73/PW32/6/2016

8 April 2016

1

LGIAT-405/PW32/6/2015 31 Des. 2016

Laporan Tindak Lanjut Pemerintah Kab. Mamuju Tahun 2016 Laporan Tindak Lanjut Pemerintah Kab. Mamasa Tahun 2016 Laporan Tindak Lanjut Pemerintah Kab. Polman Tahun 2016 Laporan Tindak Lanjut Pemerintah Kab. Majene Tahun 2016 Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Triwulan IV (PP 39 2006) Tahun 2015

27 Juni 2016

11 Okt 2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKT bulan Maret 2016

Laporan Monitoring pelaksanaan RKT bulan November 2016 Laporan Monitoring pelaksanaan RKT bulan Desember 2016

No Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah

Jumlah

Laporan

1

Nomor Tanggal LGIAT-72/PW32/6/2016 8 April 2016

1

LGIAT-184/PW32/6/2016 18 Juli 2016

1

LGIAT-250/PW32/6/2016 5 Okt 2016

1

LKE-93/PW32/1/2016

15 April 2016

Perihal Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I (PP 39 2006) Tahun 2016 Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Triwulan II (PP 39 2006) Tahun 2016 Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III (PP 39 2006) Tahun 2016 Laporan Keuangan (Audited) Tahun 2015

1

LAP-88/PW32/1/2016

12 April 2016

Laporan bulanan realisasi anggaran bulan Januari 2016

1

LAP-89/PW32/1/2016

12 April 2016

Laporan bulanan realisasi anggaran bulan Februari 2016

1

LAP-77/PW32/1/2016

11 April 2016

Laporan bulanan realisasi anggaran bulan Maret 2016

1

LAP-529/PW32/1/2016

04 Mei 2016

Laporan bulanan realisasi anggaran bulan April 2016

1

LAP-152/PW32/1/2016

08 Juni 2016

Laporan bulanan realisasi anggaran bulan Mei 2016

1

LAP-182/PW32/1/2016

14 Juli 2016

Laporan bulanan realisasi anggaran bulan Juni 2016

1

LAP-894/PW32/1/2016

3 Agust 2016

Laporan bulanan realisasi anggaran bulan Juli 2016

1

LAP-1034/PW32/1/2016 7 Sept 2016

Laporan bulanan realisasi anggaran bulan Agustus 2016

1

LAP-251/PW32/1/2016

6 Okt 2016

Laporan bulanan realisasi anggaran bulan September 2016

1

LAP-279/PW32/1/2016

9 Nov 2016

Laporan bulanan realisasi anggaran bulan Oktober 2016

1

LAP-330/PW32/1/2016

8 Des 2016

Laporan bulanan realisasi anggaran bulan November 2016

1

KEU-183/PW32/1/2016

14 Juli 2016

Laporan keuangan Semester I Tahun 2016

1

S-1116/PW32/1/2016

4 Okt 2016

Reviu data dukung RKAKL Tahun 2016

1

S-1327/PW32/1/2016

21 Nov 2016

Reviu data dukung RKAKL/pagu/anggaran Tahun 2016

1

S-112/PW32/1/2016

18 Jan 2016

Laporan GDN bulan Januari 2016

1

S-265/PW32/1/2016

18 Feb 2016


1

S-349/PW32/1/2016

17 Maret 2016 Laporan GDN bulan Januari 2016

1

S-470/PW32/1/2016

19 April 2016


1

S-578/PW32/1/2016

17 Mei 2016


1

S-693/PW32/1/2016

16 Juni 2016


1

S-810/PW32/1/2016

20 Juli 2016


1

S-948/PW32/1/2016

16 Agust 2016 Laporan GDN bulan Januari 2016

1

S-1075/PW32/1/2016

19 Sept 2016


1

S-1182/PW32/1/2016

19 Okt 2016


1

S-1316/PW32/1/2016

18 Nov 2016


1

S-1457/PW32/1/2016

19 Des 2016


1

S-1101/PW32/1/2016

26 Sept 2016

1

LBMN-138/PW32/1/2016 25 Jan 2016

Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sarana Prasarana Tahunan Laporan BMN Tahun 2015

1

LBMN-815/PW32/1/2016 21 Juli 2016

Laporan BMN Semester I 2016

1

S-896/PW32/1/2016

4 Agust 2016

Laporan Kearsipan Triwulan II 2016

1

S-252/PW32/1/206

6 Okt 2016

Laporan Kearsipan Triwulan IV 2016

1

S-277/PW32/1/2016

30 Sept 2016 Laporan Sub Bagian Kepegawaian (Laporan Mutasi)

1

S-1468/PW32/1/2016

22 Des. 2016

Program Budaya Organisasi Tahun 2016 (Budaya Kerja)

1

S-385/PW32/1/2016

23 Des 2016

Laporan Penyelenggaraan SPIP

1

LAP-347/PW32/1/2016

22 Des 2016

Laporan Kearsipan

80

DAFTAR ISI. Lampiran Perbandingan antara Target dan Realisasi... 14

Recommend Documents