DAFTAR ISI. Daftar Isi... Daftar Gambar... Daftar Lampiran

PT. SEJAHTERA ALAM ENERGY

LAPORAN TRIWULAN II (APRIL – JUNI) TAHUN 2011 Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden - Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR ISI Daftar Isi .................................................................................................................

i

Daftar Gambar .........................................................................................................

i

Daftar Lampiran .......................................................................................................

i

I.

PENDAHULUAN .................................................................................................

1

II. KEGIATAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI WKP PANAS BUMI BATURRADEN PADA TRIWULAN II (PERIODE APRIL-JUNI) TAHUN 2011 ..............................................

3

2.1. RANGKAIAN KEGIATAN TRIWULAN II (PERIODE APRIL-JUNI) TAHUN 2011 ...

3

2.1.1. PERSIAPAN (PREPARATION)............................................................

3

PROJECT MANAGEMENT ............................................................................

6

III. KESIMPULAN .....................................................................................................

9

2.2

DAFTAR GAMBAR Gambar-1

Peta Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Baturraden Provinsi Jawa Tengah ................................................................................................

Gambar-2

Schedule Rencana Kegiatan Periode April-Desember 2011 Pengembangan

Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden ....................................

4

Gambar-3

Struktur Organisasi Project Management Eksplorasi Panas Bumi Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerag Baturraden .............

8

2

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran – A

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi KWP Panas Bumi Daerah Baturraden-Provinsi Jawa Tengah (Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 541.1/27/2011)

Lampiran – B

Ringkasan Kegiatan Triwulan II – Tahun 2011 Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Baturraden-Provinsi Jawa Tengah

Lampiran – C

Dokumentasi Sosialisasi RKAB Tahun 2011 Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Baturraden-Provinsi Jawa Tengah

Lampiran – D

Rencana Pengelolaan K3LL Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Baturraden-Provinsi Jawa Tengah

hal. i



I. PENDAHULUAN Daerah Panas Bumi Baturraden Provinsi Jawa Tengah (Gambar-1) ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1557.K/30/MEM/2010, dan pada bulan September 2010 dilakukan pelelangan untuk menyeleksi perusahaan yang berhak mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden - Provinsi Jawa Tengah. Dalam proses pelelangan tersebut, PT. Trinergy dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 540/15/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan berhak mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden - Provinsi Jawa Tengah. Salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh panitia lelang adalah peserta lelang wajib membentuk badan usaha baru apabila menjadi pemenang lelang, maka PT Trinergy membentuk badan hukum baru yaitu PT. Sejahtera Alam Energy. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden diberikan kepada PT. Sejahtera Alam Energy dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 541.1/27/2011 yang ditetapkan tanggal 11 April 2011 (Lampiran A). Berdasarkan izin usaha pertambangan (IUP) ini, PT. Sejahtera Alam Energy efektif melaksanakan pengembangan panas bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden - Provinsi Jawa Tengah mulai tanggal 12 April 2011. Dalam pelaksanaan pengembangan panas bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah, PT. Sejahtera Alam Energy mengacu pada Pola Pengusahaan dan Konsep Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden serta Pembiayaan sesuai Capital Expenditure (CAPEX) yang telah disetujui pada tahap akhir proses pelelangan WKP Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah. Sesuai ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) panas bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah Nomor : 541.1/27/2011 dan sesuai Peraturan Pemerintah nomor : 59/2007, PT. Sejahtera Alam Energy menyampaikan “Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun I (periode AprilDesember 2011)” yang akan menjadi kerangka kegiatan di tahun 2011. Perkembangan kemajuan kegiatan yang tersusun di RKAB tahun 2011 dilaporkan dalam bentuk laporan triwulan. Karena IUP WKP Panas Bumi Baturraden dikeluarkan pada tanggal 11 April 2011, maka laporan triwulan PT. Sejahtera Alam Energy dimulai dari triwulan II (periode April 2011 – Juni 2011).

Page 1


Gambar-1 Peta Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Baturraden Provinsi Jawa tengah


Page 2



II. KEGIATAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI WKP PANAS BUMI BATURRADEN PADA TRIWULAN II (PERIODE APRIL – JUNI) TAHUN 2011 Seperti telah dijelaskan diatas bahwa dalam pelaksanaan pengembangan panas bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden, PT. Sejahtera Alam Energy mengacu pada Pola Pengusahaan dan Konsep Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden serta dengan Pembiayaan sesuai Capital Expenditur (CAPEX) yang telah disetujui pada tahap akhir proses pelelangan WKP Panas Bumi Daerah Baturraden – Jawa Tengah. 2.1. RANGKAIAN KEGIATAN TRIWULAN II (PERIODE APRIL-JUNI) TAHUN 2011 Rangkaian kegiatan eksplorasi panas bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden dimulai tanggal 12 April 2011. Mengacu pada jadwal kegiatan tahun 2011 (Gambar2), rangkaian kegiatan pengembangan pada triwulan II periode April–Juni 2011 (Lampiran B) adalah sebagai berikut: 2.1.1. PERSIAPAN (PREPARATION) a. Penyiapan Sarana /prasarana dan personal Sarana/prasarana dan personal ini adalah untuk operasional kantor pusat dan kantor perwakilan lapangan termasuk perangkat serta personal untuk project management. Penyiapan sarana/prasarana kantor pusat telah selesai dilaksanakan pada bulan april, sedangkan penyiapan kantor lapangan hingga periode triwulan II ini berakhir belum dapat dilaksanakan. b. Sosialisasi Sosialisasi kegiatan pengembangan panas bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden yang telah dilaksanakan pada triwulan II adalah sosialisasi kepada: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (termasuk Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan) pada tanggal 9 Juni 2011. 2. Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Instansi terkait di wilayah Banyumas termasuk KPH Banyumas Barat pada tanggal 16 Juni 2011. 3. Pemerintah Kabupaten Brebes dan instansi terkait di wilayah Brebes termasuk KPH Pekalongan Barat pada tanggal 22 Juni 2011 Dokumentasi kegiatan sosialisasi dapat dilihat di Lampiran C.

Page 3


Gambar-2 Schedule Rencana Kegiatan Periode April – Desember 2011 Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden


Page 4



c. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum (IUKU) Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU) adalah bagian dari perizinan untuk kegiatan pengembangan panas bumi pada WKP Panas Bumi Daerah Baturraden. Proses IUKU ini mengacu pada peraturan menteri ESDM nomor 0010 Tahun 2005 yang diawali dengan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum Sementara (IUKUS). Pada periode triwulan II PT. Sejahtera Alam Energy telah menyampaikan permohonan izin IUKUS kepada menteri ESDM melalui surat no. 025/DIRSAE/V/2011 pada tanggal 18 Mei 2011 dengan tembusan kepada Dirjen Ketenagalistrikan. Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, melalui surat No. 4526/21/630.2/2011 tanggal 17 Juni 2011, Dirjen Ketenagalistrikan meminta PT. Sejahtera Alam Energy memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan IUKUS, salah satunya adalah adanya rekomendasi dari PT. PLN (Persero). Oleh karena itu, pada tanggal 27 Juni 2011 PT. Sejahtera Alam Energy menyampaikan permohonan rekomendasi penerbitan IUKUS kepada PT. PLN Persero melalui surat no. 080/DU-SAE/VI/2011. Hingga periode triwulan II berakhir, belum ada surat balasan dari PT. PLN (persero) d. Land Acquisition Dalam rangka proses pembebasan lahan (land acquisition) yang diperlukan untuk infrastruktur diperlukan perizinan penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan perizinan penggunaan jalan / lahan di area perkebunan teh PTPN IX Kaligua dan lain-lain sesuai peraturan yang berlaku. 1. Perizinan penggunaan lahan di area kawasan hutan Proses perizinan penggunaan kawasan hutan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 24/2010 yang ditetapkan pada bulan Februari 2010 dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.18/Menhut-II/2011 yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2011. Untuk perizinan ini diperlukan rekomendasi dari Bupati Pemerintah Kabupaten dan Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal EBTKE. Beberapa kegiatan terkait izin pinjam pakai lahan kawasan hutan yang telah dilakukan PT. Sejahtera Alam Energy pada periode Triwulan II antara lain : a) Melakukan presentasi di Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Juni 2011 dan di Kabupaten Brebes pada tanggal 22 Juni 2011 sebagai salah satu proses untuk mendapatkan rekomendasi Page 5



Bupati. Presentasi di kedua kabupaten tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi. b) Menyampaikan Surat No. 072/DU-SAE/VI/2011 perihal Pertimbangan Teknis Untuk Izin Pinjam Pakai Lahan Kawasan Hutan. Surat tersebut disampaikan kepada Dirjen EBTKE pada tanggal 20 Juni 2011. c) Menyampaikan Surat No. 073/DU-SAE/VI/2011 perihal Rekomendasi Izin Penggunaan Kawasan Hutan. Surat tersebut disampaikan kepada Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 2011. 2. Perizinan penggunaan jalan dan atau lahan di area perkebunan teh PTPN IX Kaligua mengikuti peraturan yang berlaku di PTPN IX. Pada periode triwulan II tahun 2011 PT. Sejahtera Alam Energy menyampaikan surat No. 077/DU-SAE/VI/2011 perihal Izin Penggunaan Jalan atau Lahan Pada Area Perkebunan PTPN IX Kaligua, untuk Jalan Akses Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden Provinsi Jawa Tengah. Surat tersebut disampaikan kepada Direktur Utama PTPN IX pada tanggal 22 Juni 2011. 2.2. PROJECT MANAGEMENT a. Struktur Organisasi Rangkaian kegiatan pada triwulan II (periode April-Juni 2011) ini ditangani oleh management seperti pada struktur organisasi Gambar-3 meliputi: Board of Commisaris (BOC)

: 2 orang

Board of Director (BOD)

: 3 orang

Secretary

: 1 orang

Advisor

: 2 orang

General Manager (GM) Secretary/Administration Head of Accounting/Finance Accounting /Finance staff Support Manager

: 1 orang : 1 orang : 1 orang : 2 orang : 1 orang

Adminstration

: 1 orang

IT support

: 1 orang

Logistic/Purchasing

: 1 orang Page 6



HRD/PR

: 1 orang

Legal/Permit

: 1 orang

General Assisstant

: 1 orang

Engineering Manager

: 1 orang

Administration

: 1 orang

Civil Engineer

: 1 orang

Mekanichal Engineer

: 0 orang

Electrical Engineer

: 0 orang

Yunior Engineer

: 1 orang

Resource Manager

: 1 orang

Administration

: 1 orang

Reservoir Engineer

: 1 orang

Drilling Engineer

: 1 orang

Site Coordinator/HSE Officer Site Assisstant

: 1 orang : 1 orang

Jumlah personnel project management untuk Triwulan II (periode AprilJuni 2011) sebanyak = 30 orang b. Rencana Pengelolaan K3LL Kegiatan pengelolaan K3LL pada periode Triwulan II meliputi penyusunan draft dokumen rencana pengelolaan K3LL (Lampiran D).

Page 7


Gambar-3. Struktur Organisasi Project Management Eksplorasi Panas Bumi Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturaden


Page 8



III. KESIMPULAN 1. Berdasarkan izin usaha pertambangan (IUP) sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor : 541.1/27/2011 tertanggal 11 April 2011, PT. Sejahtera Alam Energy melaksanakan Program Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden efektif mulai tanggal 12 April 2011. 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya pengembangan panas bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden mengacu pada Program dan Capital Budget untuk tahap eksplorasi dan tahap eksploitasi (phase-I 110 MW, phase-II 77 MW dan Phase-III 44 MW). 3. Kegiatan diawali dengan program kegiatan Tahun I (periode April – Desember 2011) yaitu rangkaian kegiatan eksplorasi meliputi persiapan, rangkaian proses land acquisition dan infrastructure engineering. 4. Anggaran biaya kegiatan Tahun I (periode April–Desember 2011) mengacu pada Capital Budget untuk tahap eksplorasi dan tahap eksploitasi (phase-I). 5. Progres kegiatan Triwulan II Tahun 2011 adalah: a. Persiapan internal meliputi rekrutmen karyawan, mempersiapkan kantor Jakarta, dan Penyusunan RKAB. b. Mempersiapkan syarat teknis dan syarat administrasi untuk mendapatkan Izin Pinjam Pakai Lahan Kawasan Hutan c. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUKU Sementara. d. Mempersiapkan data-data pendukung untuk UKL/UPL. e. Sosialisasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan Pemerintah Kabupaten Brebes. 6. Rencana Periode Triwulan II Tahun 2011 adalah melanjutkan proses perizinan, UKL/UPL, kegiatan sosialisasi dan K3LL.

Page 9

Lampiran - A Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden-Provinsi Jawa Tengah

(Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 541.1/27/2011)



Page 1



Page 2



Page 3



Page 4



Page 5



Page 6



Page 7



Page 8



Page 9



Page 10



Page 11

Lampiran - B Ringkasan Kegiatan Triwulan II – Tahun 2011

Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Baturraden-Provinsi Jawa Tengah



Lampiran B RINGKASAN KEGIATAN TRIWULAN II (APRIL - JUNI) TAHUN 2011 Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah

PROGRAM KERJA

Internal Perusahaan

Perijinan dan Rekomendasi

UKL/UPL

K3LL

Sosialisasi

TAHUN 2011 Triwulan I

Tidak Ada Kegiatan

Tidak Ada Kegiatan

Tidak Ada Kegiatan Tidak Ada Kegiatan

Tidak Ada Kegiatan

Triwulan II

Triwulan III

 Rekrutmen Personil  Set Up Office – Jakarta  RKAB  IUP No. : 541.1/27/2011  Persyaratan Permohonan IUKU Sementara  Permohonan Rekomendasi Bupati Kab. Banyumas dan Brebes

 Rekrutmen Personil  Set Up Office Baturraden

 Persiapan data Pendukung  Pelatihan Internal K3LL  Persiapan UKL/UPL  RKAB 2011 di Kab. Banyumas  RKAB 2011 di Kab. Brebes

 Pembuatan Laporan Triwulan Administrasi

Tidak Ada Kegiatan

 Permohonan Izin Pinjam Pakai Lahan Kawasan Hutan  Permohonan izin penggunaan jalan dan lahan PTPN IX Kaligua  IUKU Sementara  Melanjutkan Proses UKL/UPL  Pelatihan Internal K3LL  Persiapan UKL/UPL RKAB 2011 ke Kab. Tegal, Purbalingga dan Pemalang  RKAB di beberapa kecamatan di Kab. Banyumas dan Kab. Brebes Pembuatan Laporan Triwulan

Perijinan Koordinasi dengan DESDM dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banyumas, Brebes, Tegal, Purbalingga dan Pemalang serta Instansi-Instansi terkait.

Page 12



APRIL 2011 1. Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 541.1/27/2011 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Daerah Baturraden Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga – Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) pada tanggal 11 April 2011. 2. Membuat Program Rencana Kerja Eksplorasi Tahun 2011 Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah. 3. Rekrutmen personil untuk di lapangan Baturraden – Provinsi Jawa Tengah. 4. Persyaratan proses perijinan pinjam pakai lahan.

MEI 2011 1. Main Office (Struktur Organisasi Perusahaan, Set Up Office dan Rekrutmen Personil). 2. Mengajukan Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. 3. Persyaratan proses perijinan pinjam pakai lahan. 4. Pembuatan RKAB 2011 5. Persiapan UKL / UPL

JUNI 2011 1. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2011. 2. Persiapan UKL / UPL 3. Mengajukan Permohonan Rekomendasi Pinjam Pakai Lahan Kawasan Hutan Lindung dan Produksi kepada; - Gubernur Provinsi Jawa Tengah - Bupati Kabupaten Banyumas - Bupati Kabupaten Brebes 4. Sosialisasi Rencana Kerja PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) Tahun 2011 di Pemerintahan; - Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 Juni 2011 - Kabupaten Brebes pada Tanggal 22 Juni 2011. 5. Pengajuan Permohonan untuk pencairan dana PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) yang akan digunakan untuk biaya kegiatan operasional (sesuai dengan jadwal aktivitas yang ada di Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. SAE) yang ada pada Bank Jateng Cabang Jakarta. 6. Mengajukan Permohonan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara ke Direktur Utama PT. PLN (Persero) dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Page 13

Lampiran - C Dokumentasi Sosialisasi RKAB Tahun 2011




DOKUMENTASI SOSIALISASI RENCANA KERJA TAHUN 2011 DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah Periode Triwulan II Tahun 2011

Page 14



DOKUMENTASI SOSIALISASI RENCANA KERJA TAHUN 2011 DI KABUPATEN BANYUMAS – PROVINSI JAWA TENGAH Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah Periode Triwulan I Tahun 2011

Pembukaan Acara Sosialisasi oleh Wakil Bupati Kabupaten Banyumas

Paparan Sosialisasi Rencana Kerja Tahun 2011 oleh PT. Sejahtera Alam Energy (SAE)

Peserta Acara Sosialisasi Rencana Kerja PT. Sejahtera Alam Energy Tahun 2011 di Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh Instansi terkait yang berada di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Banyumas

Page 15



DAFTAR HADIR Acara Hari, Tanggal Tempat

: Sosialisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Sejahtera Alam Energy Tahun 2011 : Kamis, 16 Juni 2011 : Ruang Rapat Wakil Bupati Banyumas

Page 16



DAFTAR HADIR SOSIALISASI RENCANA EKSPLORASI PENGEMBANGAN PANAS BUMI WKP PANAS BUMI BATURADEN Hari/Tanggal Waktu Tempat

: Rabu, 22 Juni 2011 : Pukul 08.00 WIB - Selesai : Ruang Rapat Sekda Kab. Brebes

Page 18



DOKUMENTASI SOSIALISASI RENCANA KERJA TAHUN 2011 DI KABUPATEN BREBES – PROVINSI JAWA TENGAH Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah Periode Triwulan I Tahun 2011

Pembukaan Acara Sosialisasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes

Paparan Sosialisasi Rencana Kerja Tahun 2011 oleh PT. Sejahtera Alam Energy (SAE)

Peserta Acara Sosialisasi Rencana Kerja PT. Sejahtera Alam Energy Tahun 2011 yang dihadiri oleh Instansi – Intansi terkait yang berada di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Brebes

Page 17

Lampiran - D Rencana Pengelolaan K3LL




RENCANA PENGELOLAAN K3LL Pengembangan Panas Bumi WKP Panas Bumi Daerah Baturraden – Provinsi Jawa Tengah Pada periode Triwulan II Tahun 2011, pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL) PT. SAE masih merupakan persiapan dan penyusunan rencana pengelolaan K3LL. Semua program disusun berdasarkan konsep pengelolaan K3LL yang ada pada dokumen lelang WKP Panas Bumi Baturraden seperti uraian uraian berikut 1. Managemen K3LL 1.1.

Struktur Organisasi K3LL Srategi PT. Sejahtera Alam Energy dalam mengelola K3LL adalah terpadu dalam kegiatan Operasi Pengembangan Panas bumi. Ini dapat terwujud jika struktur organisasi K3LL melekat dengan struktur organisasi operasi pengembangan, dimana pimpinan tertinggi harus merangkap sebagai Kepala Teknik Tambang. Pada Struktur Organisasi K3LL dibawah ini (Gambar-1), pimpinan tertinggi dilapangan adalah General Manager juga merangkap sebagai Kepala Teknik Tambang yang berfungsi sebagai pimpinan tertinggi dalam pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di lapangan.

Gambar-1. Struktur Organisasi K3LL

Page 19



Job Description untuk level Manager dalam mengelola K3LL secara garis besar adalah sebagai berikut: 1. General Manager sebagai Kepala Teknik Tambang: • Bersama Direksi, membuat prosedur pengelolaan K3LL di lapangan yang efektif dan efisien. • Memastikan Prosedur pengelolaan K3LL dilaksanakan. • Melakukan Pengawasan, Penilaian dan Evaluasi Prosedur K3LL. • Menyediakan dan Peralatan K3LL yang memadai. 2. Safety Officer: • Mengetahui dan mengerti Peraturan dan Perundang-undangan K3LL. • Mengetahui dan mengerti program dan kebijaksanaan pengelolaan K3LL. • Terlibat dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi prosedur K3LL. • Memastikan Prosedur Kerja aman dilaksanakan. • Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan K3LL. • Memberikan program Induksi dan Pelatihan K3LL. • Melakukan Inspeksi K3LL lapangan secara berkala. • Melakukan Insvestigasi kecelakaan/incident. • Mengkoordinir Internal & Eksternal Audit K3LL. 3. Para Manager: • Terlibat dalam perencanaan, pengawasan,pelatihan, investigasi, inspeksi dan evaluasi Prosedur K3LL di daerah kontrolnya. • Mengetahui dan mengerti program dan kebijaksanaan pengelolaan K3LL. • Memberikan komitmen dan keteladanan K3LL. • Sebagai anggota Internal Audit K3LL. • Bertanggung jawab Pengelolaan K3LL di daerah kontrolnya. 4. Komite K3LL: • Ada dua level komite : 1) Central Komite K3LL, dengan anggota komite terdiri dari semua para manager lapangan dipimpin oleh Kepala Teknik yang merangkap sebagai pimpinanan tertinggi kegiatan di lapangan. 2) Sub Komite K3LL, dengan anggota para supervisor dipimpin oleh Manager dibagian di bawah kontrolnya. • Membantu Kepala Teknik Tambang untuk menentukan Kebijakan Pengelolaan K3LL. • Melakukan pertemuan rutin untuk membahas dan mengevaluasi pengelolaan K3LL.

Page 20



1.2.

Sistem Managemen K3LL Sistem Managemen K3LL PT. Sejahtera Alam Energy (Gambar-2) dalam mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja terpadu dalam Operasi Pengembangan akan selalu dinamis dalam melakukan evaluasi dan review Prosedur K3LL dalam rangka mencapai hasil yang optimal dari waktu ke waktu. Dengan adanya team Komite K3LL yang terpadu dan melibatkan semua level Manager dari setiap bagian yang ada dalam Operasi Pengembangan, maka secara berkala dilakukan Evaluasi dan Review Prosedur K3LL perusahaan. Selain itu dengan struktur K3LL yang terpadu dalam operasi pengembangan panas bumi, dalam melakukan evaluasi dan review prosedur K3LL, secara otomatis akan melibatkan level tertinggi sampai managemen terendah sehingga terjadi dua arah informasi yang efektif dan efisien dalam mengoptimalkan evaluasi dan review dari prosedur K3LL.

Gambar-2. Sistem Managemen K3LL

A. Komitmen/Policy PT. Sejahtera Alam Energy: • Alokasi Sumber Daya • Meyakinkan Pelaksanaan Prosedur K3LL • Prioritas K3LL sama dengan Operasi Pengembangan B. Perencanaan yang terukur : • Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Page 21



• Pelatihan dan Perlengkapan K3LL • Objective : mencegah kecelakan/incident dalam rangka mengoptimalkan Operasi Pengembangan Panas bumi • Target indikatur adalah Zero Accident dan Zero Incident C. Implementasi : • Klasifikasi Personal Operasi Pengembangan Panas bumi • Indentifikasi,penilaian dan pengendalian risiko • Audit Performance pengelolaan K3LL • Evaluasi Sistem pengelolaan K3LL D. Cheking dan Correction Action : • Parameter Kerja. • Evaluasi Performance K3LL secara berkala setiap 3 bulan. • Review Management secara berkala minimal setiap 1 tahun sekali 1.3.

Parameter Kerja A. Kategori Kecelakaan : • Kecelakaan Kerja (non reportable) • Kecelakaan Tambang (reportable) B. Klasifikasi Kecelakaan Tambang : • Benar benar terjadi • Cidera pada pekerja tambang atau yang diberi izin • Akibat kegiatan usaha pengembangan pada jam kerja dalam daerah WKP C. Penggolongan Cidera : • Cidera Ringan: 1 s/d 3 minggu tidak dapat kerja • Cidera Berat: - lebih dari 3 minggu tidak dapat kerja - Cacat tetap - Cidera retak tulang, persendian lepas , pingsan - Kurang oksigen • Mati: Mati 24 jam atau kurang setelah terjadi kecelakaan D. Buku Tambang : • Diharuskan ada pada setiap tambang • Disahkan oleh Kapit

Page 22



• Diberi nomor • Media komunikasi antara Pit dan Kepala Teknik Tambang • Disimpan di kantor tambang • Duplikatnya di Kapit E. Pedoman Managemen : • Managemen menentukan standard target kerja tahunan • Parameter Kerja K3LL ; - Kecelakaan Tambang - Insiden Lingkungan - Penyakit karena kerja - Kerugian Property dan Produksi karena Kecelakaan Tambang - Evaluasi Peningkatan Kinerja dilakukan setiap 3 bulan F. Metoda Pengukuran Kinerja K3LL • Tingkat Kekerapan Kerja : = Jumlah cedera x 1.000.000 Jumlah jam kerja • Tingkat Keparahan cedera : = Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 Jumlah jam kerja 1.4.

Implementasi Elemen Sistem Managemen • Kepemimpinan • Inspeksi dan Audit K3LL • Pelatihan dan Kompetensi • Penerimaan Dan Penempatan Personal • Komunikasi • Managemen Perubahan • Identifikasi Sumber bahaya dan Penilaian Risiko • Pertemuan Tinjauan Managemen K3LL • Evaluasi Program K3LL • Peraturan dan Prosedur Kerja • Pengendalian Pembelian • Alat Pelindung Diri

Page 23



• Kesiapsiagaan Darurat • Laporan dan Investigasi kecelakaan • Analisa Kecelakaan /in siden • Promosi K3LL • Perlindungan lingkungan hidup • Pengendalian kontraktor. 2. Peraturan dan Perundang-undangan K3LL- Panasbumi Dengan adanya peraturan dan undang-undang yang terintegrasi dan komprehensif mengenai pengembangan panas bumi, maka PT. Sejahtera Alam Energy berupaya menerapkan peraturan perundangan yang ada dan mencari solusi mengenai hal-hal yang mungkin timbul dalam kerangka hukum yang ada melalui konsultasi dengan instansi-instansi pemerintah yang berwenang. PT. Sejahtera Alam Energy berupaya melakukan proses konsultasi dengan pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam menyusun Rencana Pengembangan Panas bumi. PT. Sejahtera Alam Energy, dalam rangka membuat Prosedur Pengelolaan K3LL akan menggunakan Peraturan dan Perundang-undangan K3LL sebagai rangka sikap pentaatan perusahaan dalam segi hukum dalam mengelola kegiatan operasi pengembangan panas bumi. Daftar Peraturan dan Perundang-undangan seperti tercantum pada Tabel-1. 2.1.

Pengangkatan Kepala Teknik Tambang Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.555.K/26/M.PE/1995 tentang Kelamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum: • Kegiatan eksplorasi atau eksploitasi baru dapat dimulai setelah Kuasa Pertambangan memiliki Kepala Teknik Tambang yang mendapat pengesahan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. • Pengusaha dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang untuk mengangkat lebih dari seorang Kepala Teknik Tambang apabila dianggap perlu atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala Pelaksana Ispeksi Tambang. • Pengusaha dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang untuk mengangkat satu atau lebih Wakil Kepala Teknik Tambang apabila dianggap perlu atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala Pelaksana Ispeksi Tambang. Persyaratan Kepala Teknik Tambang untuk kegiatan Pengembangan Panas bumi, berdasarkan bobot kepekaan dan besarnya terhadap Kecelakaan dan Kesehatan Kerja serta Kecelakaan Lingkungan, adalah harus memenuhi klasifikasi Kepala Teknik Kelas I: • Warga Negara Indonesia: - Lulusan Sarjana Muda/DIII, Sarjana yang telah memiliki kursus Kepala Teknik Tambang dengan pengalaman bekerja di tambang sekurang-kurangnya 10 tahun.

Page 24



• Warga Negara Asing (tenaga ahli asing): - Memiliki mining manager certifícate yang telah diakreditasi oleh Panitia Pengesahan Kepala Teknik Tambang, atau - Membuat dan mempresentasikan makalah yang ditetapkan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Tabel-1. Daftar Peraturan dan Perundang-undangan berkaitan dengan Pengembangan Panas Bumi No

Kelompok

1

Keselamatan & Kesehatan Kerja

Menteri Pertambangan & Energi

Kepmen No. 555.K/26/M.PE/1995

1995

Keselamatan & Kesehatan Kerja Pertambangan Umum

2

Keselamatan & Kesehatan Kerja

OSHAS Project Group

OSHAS Projevt Group 2007

2007

Occupational Health and Safety Management System - Requirement

3 K3LL Panas Bumi

Peraturan Pemerintah

PP.59/2007

2007 Kegiatan Usaha Panas Bumi

Lindungan Lingkungan Lindungan 5 Lingkungan

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Permen No. 11 Tahun 2006 KaBapedal No. 09 Tahun 2000

Lindungan 6 Lingkungan

Mentri Negara Lingkungan Hidup

Kepmen LH No. 12 Tahun 2007

Lindungan 7 Lingkungan


Permen LH No. 13 Tahun 2007

Pemerintah Indonesia

PP. No. 82 Tahun 2001



1999 Kegiatan Wajib UKL dan UPL


UU No. 7 Tahun 2004

2004 Sumber Air



2007

Baku Mutu bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi


UU No. 32 Tahun 2009

2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4

Lindungan Lingkungan Lindungan 9 Lingkungan Lindungan 10 Lingkungan 8

11

Lindungan Lingkungan

Lindungan Lingkungan Lindungan 13 Lingkungan Lindungan 14 Lingkungan 12

Dikeluarkan Oleh

Kepala Bapedal

Menteri ESDM Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor Peraturan

Permen No. 18 Tahun 2008 Kepmen LH No. 86 Tahun 2002 Kepres No. 32 Tahun 1999

Tahun

2006

Tentang

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL

2000 Pedoman Penyusunan AMDAL Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau 2007 kegiatan yang tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Persyaratan dan Tatacara Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu 2007 Minyak dan Gas Serta Panas Bumi dengan cara Injeksi Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 2001 Pencemaran Air

2008 Reklamasi dan Penutupan Tambang 2002 Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL

15 Kehutanan

Presiden

1999 Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

16 Kehutanan

Menteri Kehutanan

Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011

2011 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

17 Kawasan Kehutanan


PP No. 24 Tahun 2010

2010 Penggunaan Kawasan Hutan

Page 25



2.2.

Pembuatan AMDAL dan / atau UKL/UPL Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, beberapa point yang menjadi catatan penting seperti terurai di bawah ini: 1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Untuk Kegiatan Pengembangan Panas bumi adalah yang lebih besar dari 55 MW yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap air, udara, flora, fauna, sosial dan budaya masyarakat disekitarnya. 2) Dalam hal skala/besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini akan tetapi atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka Bupati atau Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 3) Bupati atau Walikota atau Gubernur dan/atau masyarakat dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, untuk ditetapkan sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 4) Menteri Negara Lingkungan Hidup mempertimbangkan penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam no.(3) 5) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat berkurang dalam hal : a. Dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau b. Dalam kenyataannya jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. 6) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud No.5 pada huruf a dan huruf b tidak diwajibkan dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 7) Dalam menentukan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2), Menteri wajib mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan pendapat para ahli. 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Page 26



9) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 10) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan perlu dicermati adalah KepBapedal No. 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. Tahapan dalam Penyusunan AMDAL meliputi: 1. Penyusunan Kerangka Acuan (KA) a. Pengertian Kerangka Acuan adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun AMDAL dan Komisi AMDAL. b. Fungsi pedoman penyusunan KA-ANDAL Pedoman penyusunan KA-ANDAL digunakan sebagai dasar bagi penyusunan KAANDAL baik KA-ANDAL kegiatan tunggal, KA-ANDAL kegiatan terpadu/ multisektor maupun KA-ANDAL kegiatan dalam kawasan. c. Tujuan dan fungsi KA-ANDAL - Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL; - Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. - Sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan penyusun studi AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan; - Sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL. 2. Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (Andal) a. Pengertian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan (PP Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 1). b. Fungsi pedoman penyusunan dokumen ANDAL Pedoman penyusunan ANDAL digunakan sebagai dasar penyusunan ANDAL baik ANDAL kegiatan tunggal, ANDAL kegiatan terpadu / multisektor maupun ANDAL kegiatan dalam kawasan. 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lungkungan ( RKL) a. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup

Page 27



Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. b. Kedalaman rencana pengelolaan lingkungan hidup Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip prinsip, kriteria atau persyaratan untuk pencegahan/penanggulangan/ pengendalian dampak. Bila dipandang perlu dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang "basic design" untuk pencegahan/penanggulangan/ pengendalian dampak. c. Kedalaman rencana pengelolaan lingkungan hidup Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan hidup harus diuraikan secara jelas, sistematis. d. Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup Untuk menangani dampak besar dan penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini kita kenal seperti: teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi. 4. Penyusunan Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL ) a. Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomenafenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional; tergantung pada skala keacuhan terhadap masalah yang dihadapi. Disamping skala keacuhan, ada 2 (dua) kata kunci yang membedakan pemantauan dengan pengamatan secara acak atau sesaat, yakni merupakan kegiatan yang bersifat berorientasi pada data sistematik, berulang dan terencana. b. Kedalaman rencana pemantauan lingkungan hidup Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup, yakni: - Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak besar dan penting. Dengan demikian tidak seluruh komponen lingkungan hidup yang harus dipantau. Hal-hal yang dipandang tidak penting atau tidak relevan tidak perlu di pantau; - Keterkaitan yang akan dijalin antara dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Aspekaspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak besar dan penting yang dinyatakan dalam ANDAL, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan dalam dokumen RKL;

Page 28



- Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinilai/diuji efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan; - Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Walau aspekaspek yang akan dipantau telah dibatasi pada hal-hal yang penting saja (seperti diuraikanpada butir (a) sampai (c )), namun biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan; - Rancangan pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakup: 1) Jenis data yang dikumpulkan; 2) Lokasi pemantauan; 3) Frekuensi dan jangka waktu pemantauan; 4) Metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data); 5) Metode analisis data. 5. Ringkasan Eksekutif. 2.3.

Izin Penggunaan Kawasan Hutan Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, beberapa point penting seperti terurai di bawah ini. 1. Penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan di dalam: a. kawasan hutan produksi; dan/atau b. kawasan hutan lindung. 2. Penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan diatur dengan peraturan Menteri. 4. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan: a. religi; b. pertambangan; c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; h. fasilitas umum; i. industri terkait kehutanan; j. pertahanan dan keamanan; k. prasarana penunjang keselamatan umum; atau

Page 29



l. penampungan sementara korban bencana alam. 5. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dilakukan dengan ketentuan: a. dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan: 1) penambangan dengan pola pertambangan terbuka 2) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; b. dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: 1. turunnya permukaan tanah; 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; 3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penambangan bawah tanah pada hutan lindung diatur dengan Peraturan Presiden. Izin Penggunaan Kawasan Hutan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, beberapa point penting seperti terurai di bawah ini. 1) Izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dilakukan dengan: a. izin pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi lahan : 1) ratio 1:1 untuk nonkomersial; 2) ratio 1:2 untuk komersial; dan b. Izin pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam angka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan : 1. penggunaan untuk nonkomersial dikenakan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1; 2. penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai paling sedikit dengan ratio 1:1; c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk: 1. kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika; 2. kegiatan survei dan eksplorasi. 3. Dalam hal kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pengambilan contoh ruah sebagai uji coba tambang untuk kepentingan kelayakan ekonomi, dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a atau huruf b angka 2. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai ratio lahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a dan ratio penanaman dalam rangka rehabilitasi

Page 30



5. 6. 7. 8.

daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b angka 2 diatur dengan peraturan Menteri. Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan. Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang diatur dengan peraturan Menteri. Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. 2.4.

Izin Penggunaan Air 1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat 2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 3. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. 4. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air. 5. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. 6. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 7. Penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. 8. Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya airtetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. 9. Hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya. 10.Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi. 11.Hak guna pakai air memerlukan izin apabila: a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air; b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Page 31



12.Izin sebagaimana dimaksud diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 13.Hak guna pakai air meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. 14.Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 15.Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 16.Persetujuan sebagaimana dimaksud dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi. 17.Ketentuan mengenai hak guna air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 18.Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi: a. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara; c. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional; d. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan sumber daya air; e. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air; menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 2.5.

Pembuatan Rencana Community Development Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Panas bumi diamanatkan dalam PP No.59 Tahun 2007 sebagai berikut : 1. Pemegang IUP pada tahap Eksploitasi wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. 2. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara: a. menggunakan tenaga kerja, jasa dan produk lokal sesuai dengan kompetensi/spesifikasi yang dibutuhkan; b. membantu pelayanan sosial masyarakat; c. membantu peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan masyarakat; dan/atau d. membantu pengembangan sarana dan prasarana. Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat Pemegang IUP

Page 32



berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota setempat 3. Rencana Kerja Pengelolaan K3LL Rencana Kerja dari PT Trinergi dalam mengelola K3LL adalah sebagai berikut: 3.1.

Penyiapan Personil yang terdidik dan terlatih • General Manager Sesuai dengan peraturan dari ESDM bahwa pimpinan tertinggi operasi panas bumi di lapangan harus berfungsi juga sebagai Kepala Teknik Tambang, pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk itu General Manager harus kompeten sebagai Kepala Teknik Tambang dengan persyaratan sudah mempunyai sertifikat kursus Pengawas Operasional Utama selain seorang sarjana tambang atau sarjana teknik yang telah mempunyai pengalaman kerja di operasi penngembangan minimal 10 tahun. Untuk menjadi kompeten sebagai Kepala Teknik Tambang maka yang bersangkutan diharuskan memberikan presentasi Kepala Teknik Tambang didepan penguji dari ESDM sebagai persyaratan pengangkatan Kepala Teknik Tambang Operasi Pengembangan Panas bumi. • Deputy Field Manager Untuk mengantisipasi Kepala Teknik Tambang berhalangan tidak ada di tempat, maka diperlukan seorang Wakil Kepala Teknik Tambang. Untuk posisi tersebut yang tepat adalah posisi Deputy Field Manager. Untuk mempunyai kompetensi sebagai Wakil KTT, maka yang bersangkutan harus mengikuti kursus Pengawas Operational Pertama dan Madya • K3LL Oficer Persyaratan sebagai K3LL Officer selain sebagai Sarjana Teknik yang bersangkutan harus mengikuti kusus Adinintrasi K3LL, Kursus Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan kursus Managemen Lingkungan. • Pada tahap Konstruksi dan Operasi Pemboran, semua staff PT. Trinergi dan Out Sourcing akan diberikan pelatihan dalam : - Fire Fighting , - First Aid, - Evacuation, - Penanggulangan gas beracun H 2 S.

3.2.

Pembuatan AMDAL dan atau UKL/UPL Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal dan Kep Bapedal No. Kep-056 tahun 1994, yaitu mengenai Prakiraan Dampak Penting sebagai dasar penentuan sistim/metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan apakah harus dilakukan pembuatan AMDAL atau tidak wajib AMDAL. Dengan kata lain cukup dengan pembuatan UKL/UPL. Sesuai dengan dua perundang-undangan diatas sebagai dasar penentuan ukuran Prakiraan Dampak Penting adalah :

Page 33



1) Jumlah manusia yang terkena dampak. 2) Luas wilayah persebaran dampak. 3) Intensitas dampak. 4) Lamanya dampak berlangsung 5) Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan kena dampak. 6) Sifat kumulatif 7) Berbaliknya atau tidak berbaliknya dampak. Pemilihan Pembuatan AMDAL atau Penyusunan UKL/UPL, perlu dilakukan pada tahap Eksplorasi (terutama Pemboran Sumur Eksplorasi) maupun tahap Eksploitasi (terutama Pemboran Sumur Eksploitasi). Kondisi di lapangan menjadi point penting dalam menentukan perlu tidaknya pembuatan AMDAL atau cukup dengan penyusunan UKL/UPL. 3.2.1. Tahap Eksplorasi (Pemboran Sumur Eksplorasi) Kondisi dan situasi dilapangan menunjukan hal-hal berikut: 1) Jalan menuju tapak kegiatan/proyek melalui daerah perkampungan yang tidak padat, tetapi jalan masuk terakhir ± 3 km menuju daerah tapak proyek pada jalan perkebunan akan digunakan untuk jalan akses ke tapak proyek dan atau penyiapan tapak proyek itu sendiri, maka diperkirakan hanya sedikit lahan masyarakat yang diperlukan untuk dibebaskan yaitu sebagian jalan sempit yang harus diperlebar untuk memudahkan alat angkut peralatan alat-alat berat. Dengan demikian jumlah manusia yang terlibat dan luas sebaran dampak akan cukup kecil. Dengan kondisi seperti ini dampaknya dikatagorikan dampak Negatif Tidak Penting. 2) Intensitas kegiatan dampak hanya akan terjadi terutama pada periode penyiapan infrastruktur saja yang akan berdampak pada lingkungan masyarakat yang lamanya ± 3 bulan, jadi relatif tidak lama, sehingga dapat dikategorikan dampak negatif tidak penting. 3) Operasi pemboran Eksplorasi dan Uji Sumur akan menghasilkan limbah padat, cair dan udara/gas. Untuk itu akan dilakukan pengelolaan limbah–limbah tersebut diatas dengan cara memasang peralatan pengolaan lingkungan terpadu pada peralatan dan atau menjadi bagian dari operasi pemboran dan uji sumur, sehingga komponen lingkungan yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak dan dampak yang bersifat berbalik akan dapat dicegah/tereliminir. KepMenNLH No.11 Tahun 2006 mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal dapat berkurang dalam hal : a. dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau b. dalam kenyataannya jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian dampaknya dapat dikatagorikan dampak negatif tidak penting. 4) Jika melihat sisi lain, dengan ada kegiatan Pemboran Eksplorasi dan Uji Sumur, jika dikelola denga baik dan benar dapat mempunyai potensi besar menambah

Page 34



lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan usaha ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya. Dengan dasar ini kegiatan proyek Tahap Design Eksplorasi Pemboran Sumur dapat dikatagorikan sebagai dampak Penting Positif. Melihat kondisi diatas dan membandingkannya dengan kriteria ukuran Prakiraan Dampak penting, dapat disimpulkan jumlah manusia yang terkena dampak dan luas wilayah persebaran dampak, diperkirakan akan merupakan dampak Negatif Tidak Penting, Disisi lain dengan ada kegiatan proyek ini mempunyai dampak Positif Penting. Dengan demikian pada Tahap Eksplorasi (Pemboran Sumur Eksplorasi tidak perlu dilakukan AMDAL melainkan cukup dengan pembuatan UKL dan UPL. 3.2.2. Tahap Eksploitasi Dalam periode ini akan dilakukan kegiatan : 1. Pembuatan Dokumen AMDAL Pada tahap Eksploitasi Pengembangan Panas bumi, kegiatan proyek meliputi pemboran produksi yang lebih banyak dibandingkan dengan pada tahap pemboran eksplorasi, ditambah dengan pemasangan pipa-pipa produksi/injeksi serta pembuatan PLTP yang akan memerlukan lahan, konstruksi Infrastruktur dan penggunaan pekerja lebih banyak, maka kegiatan tahap ini diperkirakan akan menimbulkan dampak penting yang lebih besar dibandingkan pada tahap Eksplorasi. Untuk itu dalam tahap periode Pengembangan Panas bumi sudah dipastikan akan diperlukan pembuatan AMDAL. Pembuatan AMDAL pada tahap Eksploitasi adalah kelanjutan dari pembuatan UKL/UPL pada tahap Eksplorasi, maka sebagian besar Studi Rona awal, Dampak Penting Komponen Lingkungan, Kerangka Acuan (KA ), Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), telah dilakukan pada UKL/UPL tahap Eksplorasi, sehingga pada tahap ini hanya akan berfokus pada komponen lingkungan, KA, ANDAL dan RKL/RPL dari kegiatan Eksploitasi. 2. Pembuatan Rencana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Target Program dan Pengembangan masyarakat adalah : a. Masyarakat yang ada di WKP dan sekitarnya mendapat informasi dan paham tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi. b. Terbentuknya satu kelompok usaha bersama. c. Terselenggaranya pelatihan usaha yang akan dibuat kedalam 3 kategori: menggali ide usaha, memulai usaha dan mengembangkan usaha. d. Terdistribusikannya paket beasiswa untuk anak yang rawan putus sekolah. e. Masyarakat mendapatkan informasi dan pemeriksaan kesehatan gratis serta pelatihan pola hidup sehat dengan memanfaatkan tanaman obat keluarga dan pengobatan alternatif.

Page 35



3. Rencana Manajemen Konservasi Uraian kegiatan rencana manajemen konservasi : - Monitoring dan pengelolaan reservoir (Reservoir Management) - Menjaga kestabilan pasokan uap dengan cara menempatkan sumur injeksi secara tepat. - Menjaga kelestarian lingkungan, terutama pada daerah recharge. - Pemboran makeup wells. 3.3.

Perizinan Pengelolaan Lingkungan Perizinan dan atau persetujuan yang harus diproses adalah : 1. Izin Penggunaan Kawasan Hutan dari dinas Kehutanan. Hal ini diperlukan terutama Area Prospek WKP Panas bumi Baturaden terletak sebagian besar (98%) dalam kawasan hutan lindung. 2. Izin Penggunaan air dari Dinas terkait, hal ini perlu dilakukan karena operasi penambangan panas bumi akan memerlukan air operasi yang kemungkinannya diambil dari sungai perairan umum. 3. Untuk Tahap Operasi Pengembangan Panas Bumi, maka akan dilakukan proses Izin dan atau Persetujuan dalam: - Pengelolaan limbah cair - Pembuangan limbah cair - Pengelolaan B3 - Perizinan/Serifikasi Peralatan Operasi Penambangan Panas bumi.

3.4.

Pengelolaan K3LL Pengelolaan K3LL berkala yang secara rutin tahunan akan dilakukan. Untuk tahun pertama pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pemantauan lingkungan 2. Inspeksi K3LL oleh pihak internal dan Dinas Pertambangan 3. Audit K3LL oleh pihak internal dan Dinas Pertambangan 4. Bulan Kampanye K3LL nasional

Page 36

DAFTAR ISI. Daftar Isi... Daftar Gambar... Daftar Lampiran

Recommend Documents