DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR LAMPIRAN

Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016

DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR .................................................. DAFTAR ISI ............................................................. DAFTAR TABEL………………………………………… DAFTAR LAMPIRAN……………………………………

i ii iv v

I.

PENDAHULUAN ................................................. 1.1. Latar Belakang .......................................... 1.2. Tujuan ........................................................ 1.3. Sasaran ..................................................... 1.4. Dasar Hukum .............................................. 1.5. Pengertian ..................................................

1 1 4 5 6 10

II. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN ........ 2.1. Jenis dan Sumber Pembiayaan Bantuan ... 2.2. Kriteria Lokasi ............................................. 2.3. Kriteria Penerima ........................................ 2.4. Mekanisme Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) ........................... 2.5. Distribusi Bantuan Sarana .......................... 2.6. Penatausahaan Aset Bantuan ....................

14 14 17 18

III. PENGELOLAAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN…… 3.1. Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil ........................................................... 3.2. Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil ....................................... Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

19 21 25 26 26 30 ii


IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .. 4.1. Monitoring dan Evaluasi ............................. 4.2. Pelaporan ...................................................

34 34 35

V. PENUTUP ...........................................................

37

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

iii


DAFTAR TABEL Hal. Tabel 1. Jenis Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016………15 Tabel 2. Contoh Sarana Pengolahan Hasil pada Unit Pengolahan Hasil (UPH) ……………. .16


iv


DAFTAR LAMPIRAN

Hal. Lampiran 1. Alokasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 ..... 40 Lampiran 2. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) .......................................... 42 Lampiran 3. Contoh Format Dokumen Surat Pernyataan Pengadaan Sarana ............................... 44 Lampiran 4. Contoh BASTB Kelompok Tani / Gapoktan ................................................

52

Lampiran 5. Contoh Surat Perjanjian Pendayagunaan Sarana................................................... 54 Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Hibah Tanah / Lahan ....................................................

58

Lampiran 7. Contoh Form Penggunaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil…….

62

Lampiran 8. Contoh Form Perbandingan Penggunaan Sarana Pascapanen Secara Tradisional Dan Mekanisasi…………………………..


63

v


I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.Salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019

adalah

kedaulatan

pangan.

Sebagai penjabaran dari RPJMN, maka pembangunan pertanian periode 2015-2019 bertujuan untuk: (1) Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, (3) Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi (4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan (5) Meningkatkan kualitas


1


kinerja aparatur Pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. Kedaulatan

pangan

diwujudkan

dari

pencapaian

swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah hasil pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam rangka pencapaian swasembada pangan, maka setiap tahun disusun sasaran produksi komoditas tanaman pangan sejalan dengan meningkatnya permintaan. Untuk tahun 2016, Pemerintah telah menetapkan sasaran produksi padi sebesar 76,23 juta ton gabah kering giling, jagung sebesar 21,35 juta ton pipilan kering dan kedelai sebesar 1,50 juta ton biji kering. Upaya

peningkatan

produksi

tanaman

pangan

khususnya padi, jagung dan kedelai masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain masih tingginya susut hasil (padi 10,43 %, jagung 5,20 %, kedelai 15,5 %) dan masih rendahnya nilai tambah produk tanaman pangan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui penerapan / penggunaan inovasi teknologi pertanian termasuk penggunaan alat mesin pertanian yang sesuai dengan


2


kondisi spesifik lokasi. Fasilitasi sarana pascapanen tahun 2016 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target penurunan susut hasil yang telah ditetapkan yaitu padi 0,18 %, jagung 0,48 % dan kedelai 0,65 %. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian danPeraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang

Organisasi dan Tata

Kerja

Kementerian

Pertanian,fungsi pascapanen, pengolahan, mutu dan standarisasi serta pemasaran dan investasi tanaman pangan menjadi tugas pokok Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP). Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat PPHTP mengalokasikan dukungan fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil untuk komoditas padi, jagung dan kedelai. Salah

satu

mengamankan

kebijakan produksi

Direktorat

PPHTP

melalui

penurunan

adalah susut

hasil,peningkatan mutu hasil dan peningkatan nilai tambah.

Penggunaan

sarana

pascapanen

dan

pengolahan hasil tanaman pangan memiliki peranan


3


penting dan strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, kualitas, nilai tambah dan daya saing. Selain itu penggunaan sarana pascapanen dapat mengatasi masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah memfasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan melalui sumber dana APBN Tahun 2016.

Untuk

mendukung

optimalisasi

kegiatan

pengelolaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan agar berjalan efektif dan efisien serta sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun

Petunjuk

Teknis

sebagai

acuan

dalam

melaksanakan kegiatan Tahun 2016. Buku

Petunjuk

Teknis

ini,

selanjutnya

segera

dijabarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan menyusun petunjuk pelaksanaan secara rinci dan lengkap, termasuk spesifikasi teknis sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan yang akan dilakukan pengadaannya didaerah.


4


1.2. Tujuan 1. Memberikan

penjelasan

secara

umum

tentang

kriteria/syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan. 2. Memperlancar penanganan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan. 3. Memudahkan dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai sasaran yang sudah ditetapkan. 4. Meningkatkan pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan. 1.3. Sasaran 1. Terpenuhinya kriteria / syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan. 2. Terlaksananya

penanganan

pascapanen

dan

pengolahan hasil tanaman pangan. 3. Terlaksananya pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai sasaran yang sudah ditetapkan. 4. Termanfaatkannya

sarana

pascapanen

dan

pengolahan hasil tanaman pangan secara optimal.


5


1.4. Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya

Republik

Tanaman

Indonesia

Tahun

(Lembaran 1992

Negara

Nomor

46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang

Perimbangan

Keuangan

Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha

Budidaya

Republik

Tanaman

Indonesia

Tahun

(Lembaran 2010

Negara

Nomor

24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

2013

tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


6


6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.06 / 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

dan

Pemindahtanganan

Barang-

Barang Milik Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 / PMK.06 / 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 / PMK.06 / 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 / PMK.05 / 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran


7


Bantuan

Pemerintah

Pada

Kementerian

Negara/Lembaga; 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing; 14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman; 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 58 / Permentan / OT.140 / 8 / 2007 tentang Pelaksanaan Sistim Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian; 16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

35/Permentan/OT.140/7/2008

tentang

Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian

Asal

Tumbuhan

Yang

Baik

(Good

Manufacturing Practices); 17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 / Permentan / HK.140 / 4 / 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009


tentang

Pedoman

8


Penanganan

Pascapanen Hasil Pertanian Asal

Tanaman (Good Handling Practices); 18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 / Permentan / OT.010 / 8 / 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62 / Permentan / RC.130 / 12 / 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan

Penyaluran

Bantuan

Pemerintah

Lingkup

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016; 20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 63 / Permentan / RC.130 / 12 / 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016; 21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember

2015

Gubernur

Dalam

tentang

Penugasan

Pelaksanaan


Kepada

Kegiatan

dan

9


Tanggung

Jawab

Pengelolaan

Dana

Tugas

Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016;

1.5. Pengertian 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Masyarakat

kepada atau

Perseorangan, Lembaga

Kelompok

Pemerintah/Non

Pemerintah. 2. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan

berlaku

dimaksudkan

secara untuk

nasional.

meningkatkan

Standardisasi perlindungan

kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat baik untuk keselamatan, keamanan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu

kelancaran perdagangan

dan

mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. 3. Laporan uji (Test Report) adalah keterangan hasil pengujian dari uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban


10


berkesinambungan,uji pelayanan dan uji kesesuaian terhadap alat dan mesin pertanian. 4. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah suatu unit atau institusi yang tidak memihak atau netral yang telah diakreditasi untuk melakukan penandaan SNI. 5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa. 7. e-Procurement

(Pengadaan

Secara

Elektronik)

adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan

menggunakan

teknologi

informasi

dan

transaksi secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8. e-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara eletronik


11


dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. 9. e-Catalogue (Katalog Elektronik) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah. 10. e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 11. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 13. Pengguna

Barang

adalah

pejabat

pemegang

kewenangan penggunaan BMN. 14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna

Barang

dalam

mengelola

dan

menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.


12


15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara (BMN); 16. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 17. Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda adalah belanja barang yang diserahkan kepada

masyarakat/pemda

pengeluaran

anggaran

diserahkan

kepada

dikaitkan

dengan

yang

belanja

merupakan

Negara

untuk

masyarakat/pemda

yang

tugas

dan

fungsi

strategis

pencapaian kinerja suatu satuan kinerja dan tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria belanja sosial.


13


II. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN 2.1. Jenis dan Sumber Pembiayaan 1. Jenis Sarana Jenis sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan secara rinci tertera pada Tabel 1 dan Tabel 2. Untuk Unit Pengolahan Hasil (UPH) jagung dan kedelai apabila sarana yang dibutuhkan tidak tertera

pada

Tabel

2

tersebut,

maka

dapat

menyesuaikan dengan kebutuhan poktan/gapoktan. Jenis sarana pascapanen dan UPH Jagung/Kedelai yang menggunakan mesin (engine) minimal memiliki laporan

uji/Test

Report

atau

Sertifikat

Produk

Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPTSNI) yang masih berlaku dari lembaga pengujian alsintan yang sudah terakreditasi 2. Sumber Pembiayaan Sumber

pembiayaan

untuk

pengadaan

dan

penyaluran sarana adalah dari APBN pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi di masing-masing Satker Dinas Pertanian Provinsi.


14


Tabel 1. Jenis Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 No.

Jenis Sarana

Volume

1.

Combine Harvester Kecil (Daya Motor 7,0 kW - 11,0 kW)

6224 unit

2.

Combine Harvester Sedang (Daya Motor 11,1 kW - 31,0 kW)

2872 unit

3.

Combine Harvester Besar (Daya Motor 31,1 kW - 65,0 kW)

4.

Power Thresher Padi (kapasitas minimal 500 kg/jam) dengan kelengkapan 2 unit terpal ukuran minimal 6 x 6 m

2916 unit

5.

Corn Sheller (kapasitas 1-3 ton/jam) dengan kelengkapan 2 unit terpal ukuran minimal 6 x 6 m

6240 unit

6.

Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung

60 paket

7.

Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kedelai

30 paket

8.

Power Thresher Multiguna (kapasitas minimal 450 kg/jam) dengan kelengkapan 2 unit terpal ukuran minimal 6 x 6 m

9.

Destoner/pemisah batu (kapasitas 4-5 ton/jam)

10. Polisher (kapasitas 500 - 700 kg/jam) 11. Corn Combine Harvester (minimal Daya Motor 45 kw)

340 unit

6500 unit 2 unit 22 unit 180 unit

12. Vertical Dryer Padi Kapasitas 30 ton/proses

2 unit

13. Vertical Dryer Padi Kapasitas 6 ton/proses

3 unit

14. Vertical Dryer Jagung Kapasitas 6 ton/proses

5 unit

15. Sarana Pengangkut Hasil Pertanian Roda 3 ( mesin minimal 200 cc)


700 unit

15


Tabel 2. Contoh Sarana Pengolahan Hasil Pada Unit Pengolahan Hasil (UPH) No. 1

2

Komoditas Jagung

Kedelai

Produk Olahan

Peralatan

Pati Jagung

1 2 3 4 5 6 7

Bak Alat Alat Alat Alat Alat Alat

Tepung Jagung

1 2 3 4

Alat Penepung Pengayak Timbangan Alat Pengemas

Marning

1 2 3 4 5 6

Bak Perendaman Alat Perebus Jagung Stainless Alat Penggorengan Alat Pengemas Keranjang Baskom

Grits Jagung

1 2 3 4 5

Bak Alat Alat Alat Alat

Tepung Instan Jagung

1 2 3 4

Alat Pembuat Brondong Penepung (discmill ) Alat Pengayak 80 Mesh Alat Pengemas

Tortila

1 2 3 4 5 6 7 8

Bak Pencuci/Perendaman Panci Perebus Alat Peniris/Spinner Alat Penggiling/Blender Alat Pemipih Alat Pengering/Oven Alat Penggoreng Alat Pengemas

Bubuk Kedelai

1 2 3 4 5 6 7

Pengupas Kulit Kedelai Alat Perebus Alat Pengering Mesin Penggiling Pengayak Pencampur Pengemas

Sari Kedelai

1 2 3 4 5

Panci Blender (alat penggiling) Kain Saring Kompor Alat Pengemas

Tempe

1 2 3

Rak Pengupas Kedelai Sealer

Tahu

1 2

Mesin Pemecah Kedelai Mesin Giling Kedelai

Kecap

1 2 3 4

Bak Alat Alat Alat

Perendaman Perebus Peniris/Spinner Penyaring

Keripik Tempe

1 2 3 4 5

Alat Alat Alat Alat Alat

Pengiris Penggiling Penggoreng Peniris/Spinner Pengemas


Perendaman Pemisah Lembaga Penggiling Pengayak Pengemas Press Manual Pengering

Perendaman Pengering Penggiling Pengayak Pengemas

16


2.2. Kriteria Lokasi Kriteria lokasi mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Memenuhi persyaratan teknis untuk operasional sarana

pascapanen

atau

pengolahan

hasil

disesuaikan kondisi spesifikasi lokasi. 2. Memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan sarana sejenis di wilayah tersebut dengan prioritas tingkat kejenuhan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan yang masih rendah. 3. Mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, diutamakan untuk kegiatan ekstensifikasi dan Peningkatan Indeks Pertanaman Padi, Jagung dan Kedelai. 4. Lokasi dryer padi sebaiknya lebih diprioritaskan pada lokasi yang terintegrasi dengan unit penggilingan padi yang sudah ada dan masih aktif 5. Khusus sarana pengangkut hasil pertanian roda-3 untuk mendukung kegiatan Seribu Desa Mandiri Benih.


17


2.3. Kriteria Penerima Penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan adalah Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Masyarakat dan Pemerintah Daerah

dengan

persyaratan sebagai berikut: 2.3.1.Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Masyarakat 1. Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Masyarakat yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenangdan direkomendasikan oleh Dinas Pertanian. 2. Bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan bantuan, bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan sarana pascapanen atau pengolahan

hasil

tanaman

pangan

yang

diterimanya dengan baik. 3. Bersedia memanfaatkan dan mengelola sarana pascapanen atau pengolahan hasil tanaman pangan

untuk

mendukung

upaya

khusus

peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, serta peningkatan nilai tambah.


18


4. Penerima bantuan sarana pascapanen pada tahun 2015 tidak boleh menerima kembali bantuan yang sama pada tahun 2016.

2.3.2. Pemerintah Daerah 1. Bersedia mengelola bantuan sarana dalam bentuk

Brigade

yang

memiliki

keabsahan

(pengukuhan) dari instansi yang berwenang. 2. Bersedia menyediakan gudang penyimpanan sarana. 3. Bersedia memobilisasi sarana. 4. Bersedia mengalokasikan dana APBD untuk biaya pemeliharaan sarana. 2.4. Mekanisme Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) 1. Calon penerima sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan mengajukan usulan/proposal kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan

usulan

CPCL

kepada

Dinas

Pertanian Provinsi.


19


2. Usulan CPCL tersebut diseleksi oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pimpinan unit kerja yang mengelola kegiatan sarana tersebut selaku KPA. 3. Tim verifikasi melakukan seleksi CPCL berupa seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis. 4. Usulan CPCL selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). SK penetapan CPCL tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, C.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. 5. Hasil CPCL yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian penyaluran

Provinsi bantuan

tersebut sarana

merupakan kepada

dasar

penerima

bantuan. 6. CPCL bantuan sarana pascapanen bisa sama dengan CPCL di kegiatan ekstensifikasi (PAT, cetak sawah) peningkatan Indeks Pertanaman, sepanjang belum pernah menerima sarana pascapanen sejenis.


20


7. Pengadaan sarana pascapanen atau pengolahan hasil

menggunakan

sistem

e-purchasing

atau

e-catalog. Sedangkan untuk pengadaan sarana pascapanen atau pengolahan hasil tanaman pangan yang belum tercantum dalam e-purchasing atau e-catalog, dilakukan dengan metode pelelangan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Spesifikasi

teknis

sarana

pascapanen

atau

pengolahan hasil tanaman pangan secara rinci/detail ditentukan oleh masing-masing Provinsi sesuai spesifik lokasi atau kebutuhan daerah, dan tetap memperhatikan aspek kualitas sarana dalam rangka meningkatkan kinerja sarana dan kualitas hasil.

2.5. Distribusi Sarana Pendistribusian sarana sebagaimana pada lampiran 1 mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut: 1. Bantuan sarana didistribusikan sampai ke titik bagi sesuai kesepakatan dalam dokumen kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Sarana.


21


2. Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dari penyedia kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pertanian. Format BAP-STHP tersebut sebagaimana tercantum pada Lampiran 2. 3. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Pernyataan bersedia menerima bantuan sarana yang ditandatangani

oleh

Kepala

Dinas

atas

nama

Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana Lampiran 3. 4. Surat BAP-STHP dan Surat Pernyataan sebagaimana tersebut pada butir 3) dan butir4) digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia. 5. Penyerahan bantuan sarana kepada Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Masyarakat dengan Berita Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran 5 menjadi tanggung

jawab

Kepala

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota. Berita Acara tersebut disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan tembusan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Cq. Direktorat


22


Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, segera setelah penyerahan sarana. 6. Penyerahan bantuan sarana tersebut agar dilengkapi dokumentasi foto saat penyerahan sarana, baik dari Penyedia

kepada

Dinas

Pertanian

Provinsi

/

Kabupaten serta Dinas Kepada Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Masyarakat. 7. Sarana yang didistribusikan harus dalam keadaan baik, baru, terakit sempurna, lengkap dan dilakukan uji coba (running test). 8. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sarana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan, maka Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat merelokasi sarana tersebut ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan. Apabila diperlukan relokasi antar Kabupaten/Kota, maka menjadi

kewenangan

Kepala

Dinas

Pertanian

dryer),

sebelum

Provinsi. 9. Sarana

pengering

(vertical

didistribusikan terlebih dahulu disiapkan bangunan dryer sesuai dengan anggaran yang tersedia. Ukuran


23


bangunan dryer disesuaikan dengan dimensi sarana dryer dan kelengkapannya; 10. Untuk

sarana

dryer,

pihak

penyedia

barang

diharuskan untuk melakukan pemasangan instalasi dan

merakit

komponen

dryer

hingga

siap

dioperasikan; 11. Penyedia barang menjamin bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan teknis, baik kuantitas maupun kualitasnya dan memperhatikan jaminan layanan purna jual dan suku cadang; 12. Penyedia barang diharuskan melaksanakan pelatihan operasional sarana pascapanen, agar operator dapat memahami penggunaan dan pemeliharaan sarana tersebut; 13. Setiap sarana bantuan diberi tanda dengan grafir/plat nama

(name

plate)

terbuat

dari

plat

yang

pemasangannya dirivet secara rapi, sehingga tidak mudah untuk dihilangkan dan ditempatkan dibagian sarana

yang

mudah

terlihat.

Plat

nama

mencantumkan sumber pendanaan kegiatan dan tahun pengadaan. Selain itu perlu juga dicantumkan kontak person produsen (nama dan nomor telepon)


24


yang mudah dihubungi bila terjadi kerusakan. Tata letak name plate dan kontak person penyedia barang ditentukan oleh penyedia barang.

2.6. Penatausahaan Aset Bantuan Mekanisme

penatausahaan

aset

dari

bantuan

Pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat (MAK 526) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun

2007

tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang-Barang Milik Negara.


25


III.

PENGELOLAAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN

3.1. Penanganan Hasil

Pascapanen

dan

Pengolahan

Penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik dan benar (Good Handling Practices/GHP) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara baik dan benar, dimulai dari panen sampai dengan siap dikonsumsi dan/atau diolah, meliputi : pengumpulan, perontokan,

pembersihan,

pengeringan,

pengupasan,

pengemasan,

sortasi,

penyimpanan

dan

pengangkutan. Pengolahan

Hasil

Manufacturing

Pertanian

Practices/

Yang GMP)

Baik

(Good

merupakan

serangkaian kegiatan yang baik untuk memproduksi suatu produk olahan antara lain mencakup lokasi, bangunan,

ruang

dan

sarana

pabrik,

proses

pengolahan, peralatan pengolahan, penyimpanan dan distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan pekerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut diupayakan untuk dapat mencegah terjadinya kontaminasi/pencemaran oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

26


mikro organisme, benda/bahaya fisik dan senyawa kimia yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia dan masyarakat serta menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Pengelolaan

pascapanen

dan

pengolahan

hasil

tanaman pangan merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan penanganan

pascapanen

dan

pengolahan

hasil

tanaman pangan, serta penggunaan sumberdaya dalam mencapai tujuan yang tidak terlepas dari aspek sumberdaya manusia. Pengelolaan yang baik adalah sebagai pondasi bagi pengembangan setiap organisasi dan unsur yang terlibat langsung meliputi : perencanaan (planning), pengorganisasian

(organizing),

pelaksanaan

(actuating), dan pengawasan (controlling). Pengelolaan tanaman

pascapanen

pangan

dan

diarahkan

pengolahan

pada

upaya

hasil untuk

mewujudkan pengembangan dari hulu hingga industri hilir pada kawasan yang diarahkan untuk mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

27


produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (final product) agar terjadi peningkatan nilai tambah dan memiliki daya saing produk. Untuk itu dibutuhkan adanya dukungan Pemerintah berupa fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan tanaman pangan, sehingga produk tanaman pangan yang dijual tidak hanya dalam bentuk segar namun sudah dalam bentuk produk olahan. Oleh sebab itu, produk olahan tersebut perlu dilakukan standarisasi produk

akhir

terutama

untuk

komoditas

yang

mempunyai prospek di pasar luar negeri. Pengembangan unit pengolahan pertanian yang akan dilaksanakan saat ini melalui pendekatan sistem agribisnis.

Pendekatan

agribisnis

dalam

pengembangan kawasan komoditi tanaman pangan bermakna bahwa kegiatan pertanian pada suatu kawasan agar lebih berorientasi pada keuntungan usaha tani. Pendekatan agribisnis mensyaratkan adanya keterpaduan antar pemangku kepentingan pertanian yang terdiri dari kalangan bisnis atau usaha, masyarakat dan Pemerintah.


28


Salah satu indikator dan kriteria keberhasilan di tingkat kawasan

pertanian

tanaman

pangan

adalah

meningkatnya aktivitas penanganan pascapanen dan pengolahan

hasil

serta

Keberadaan

aktivitas

nilai

usaha

tambah

produk.

pascapanen

dan

pengolahan hasil mencerminkan bahwa kawasan pertanian telah ada dan terintegrasi dalam sistem dan usaha agribisnis mulai hulu sampai hilir. Peningkatan aktivitas

pascapanen

dan

pengolahan

akan

meningkatkan efisiensi kerja, kualitas dan nilai tambah dari produk yang dihasilkan dan dapat diukur dari bertambahnya

volume

komoditas

yang

diolah,

bertambahnya jumlah dan jenis usaha pascapanen dan pengolahan produk, meningkatnya penggunaan alat dan mesin pascapanen dan pengolahan. Pengembangan

agroindustri

tanaman

pangan

merupakan suatu sistem yang terintegrasi mulai dari aspek

budidaya

(on-farm),

pascapanen

hingga

pengolahan (off-farm) dan pemasaran. Semua aspek tersebut dilakukan dalam suatu aktivitas yang saling terkait antara seluruh komponen pendukung mulai dari


29


hulu (kontinuitas pasokan bahan baku) sampai hilir (pengolahan dan akses pemasaran). Pada saat ini penanganan pascapanen maupun pengolahan hasil tanaman pangan masih belum dilaksanakan secara optimal, sehingga membutuhkan adanya sentuhan dan perbaikan teknologi dengan turut memperhatikan segi efektivitas, efisiensi, mutu dan pasar. Untuk mendukung perbaikan teknologi tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan melalui dana APBN tahun 2016 telah mengalokasikan fasilitasi sarana pascapanen dan fasilitasi sarana pengolahan hasil sebanyak 22.304 unit. 3.2. Pengelolaan Sarana Pengolahan Hasil

Pascapanen

dan

Pengelolaan pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan agar dapat berjalan secara optimal harus memperhatikan beberapa aspek penting

yaitu

aspek

operasional

sarananya,

manajemen, maupun struktur kelembagaannya.


30


Pengelolaan pemanfaatan bantuan sarana adalah sebagai berikut : 1. Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Masyarakat a. Kelompok tani/ Gapoktan/ UPJA/ Masyarakat harus mempunyai struktur organisasi yang dilengkapi uraian tugas dan fungsi secara jelas dan disepakati semua anggota. b. Kepemilikan alat dan sarana adalah milik Kelompok

tani/Gapoktan/UPJA/Masyarakat

(bukan milik perorangan) dan dioperasionalkan oleh

Kelompok

tani/Gapoktan/UPJA/

Masyarakat. c. Mekanisme dan tata hubungan kerja antar anggota

Kelompok

tani/Gapoktan/

UPJA/

Masyarakat disusun secara partisipatif. d. Proses

pengambilan

keputusan

dilakukan

secara musyawarah/mufakat dan dituangkan dalam berita acara atau risalah rapat yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh unsur pembina atau instansi terkait. e. Anggota

melakukan

pengembangan

pengawasan

usaha

Kelompok

terhadap tani

Gapoktan / UPJA / Masyarakat. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

31

/


f. Pengembangan Kelompok tani / Gapoktan / UPJA / Masyarakat terbangunnya

diarahkan untuk menuju

lembaga

ekonomi

seperti

koperasi atau unit usaha berbadan hukum lainnya. g. Bersedia untuk mendukung panen serempak dan percepatan panen 2. Pemerintah Daerah a. Brigade

agar

dilengkapi

dengan

struktur

organisasi pengelolaan brigade. b. Pengelolaan brigade harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. c. Pengelolaan brigade dilaksanakan oleh Dinas Pertanian

bersama-sama

dengan

Instansi

Terkait untuk mendukung kelancaran penerapan panen serempak dalam rangka pelayanan kepada

petani/kelompok

tani

yang

membutuhkan layanan penggunaan sarana panen dengan mempertimbangkan keberadaan sarana didaerah tersebut. d. Operasional pemanfaatan sarana dibebankan kepada

pengguna

jasa

(Kelompok

tani/Gapoktan/UPJA/ Masyarakat).


32


e. Brigade wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan sarana secara regular, sehingga kondisi sarana selalu terawat dengan baik. Hasil akhir yang diharapkan dengan dilakukannya pengelolaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan adalah : 1. Penerima bantuan sarana mampu mengoptimalkan pemanfaatan

sarana

dalam

penanganan

pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi kelompok untuk pengembangan usaha. 2. Penerima bantuan sarana mampu mengatur arus kas dan berorientasi profit oriented. 3. Penerima

bantuan

sarana

mengembangkan

kapasitas organisasi dan skala usaha kelompok. 4. Penerima bantuan sarana memiliki kesadaran dalam meminimalkan susut hasil tanaman pangan. 5. Penerima

bantuan

sarana

sudah

berorientasi

peningkatan nilai tambah dan daya saing.


33


IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 4.1. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan

terhadap

pemanfaatan

sarana

dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi agar bantuan sarana dapat berdayaguna dan berhasil guna. Untuk itu diperlukan pengawalan terhadap Kelompok tani/ Gapoktan / UPJA / Masyarakat penerima bantuan sarana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui kondisi sarana, perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan, serta untuk mendapatkan masukan langsung dari pengguna terhadap sarana yang diterima. Masukan yang diperoleh digunakan untuk acuan dalam penentuan kebijakan selanjutnya.


34


4.2. Pelaporan Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penerima bantuan, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi sampai Pusat. Penerima bantuan

sarana pascapanen tanaman

pangan melaporkan kinerja penggunaan sarana setiap m u sim t a n a m , sedangkan untuk Kelompok tani / Gapoktan / UPJA / Masyarakat

penerima

bantuan sarana pengolahan menyampaikan laporan kinerja, kondisi sarana pengolahan dan perkembangan usahanya 1 (satu) kali setiap tahun. Laporan ditujukan pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan sarana tersebut di lapangan. Laporan dari penerima bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dibuat rekapitulasinya oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke Dinas

Pertanian

Provinsi. Laporan dari Dinas

Pertanian Provinsi selanjutnya disampaikan kepada Direktur

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian dengan alamat:


35


Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan - Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jalan Ragunan Nomor 15 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520 Telp : (021) 7806090 Fax : (021) 78832318 e-mail : [email protected] Pelaporan ini merupakan masukan penting bagi perencanaan pengembangan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan pada masa mendatang,

sehingga

keterlambatan

maupun

kelalaian dalam pembuatan laporan tersebut akan menjadi evaluasi kinerja dan pertimbangan dalam kebijakan pemberian bantuan selanjutnya.


36


V. PENUTUP Dukungan terhadap ketersediaan sarana pa scapanen da n pen golahan ha sil tanam an panga n di lokasi sentra-sentra tanaman pangan sebagai salah satu upaya khusus untuk mendukung tercapainya sasaran peningkatan produksi tanaman pangan dan kesejahteraan masyarakat tani. Dengan adanya dukungan sarana tersebut akan diperoleh efisiensi waktu, efisiensi jumlah tenaga kerja, efisiensi biaya usaha tani, meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaatau instansi terkait dalam

pendampingan,

pengawalan

dan pengawasan

pengelolaan sarana kepada Kelompok tani / Gapoktan / UPJA

/

Masyarakat,

sehingga

in vesta si

sa rana

t erseb ut da pat men do ron g pen ge lolaan sa ra na pa scapan en pa n gan

d an

pen go la han

hasil

tanaman

ke arah mandiri, serta menjadi perintis

berkembangnya kelembagaan dan sarana diwilayahnya masing - masing. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

37


Bantuan sarana ini diharapkan dapat membantu Kelompok tani / Gapoktan / UPJA / Masyarakat

agar tahapan

pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan menjadi efisien dan dapat menurunkan susut hasil, serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan seluruh anggotanya.


38


LAMPIRAN


39


Lampiran 2. Contoh Format Berita Acara Pemeriksanaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) KOP DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN (BAP-STHP) BANTUAN ....... (JENIS SARANA) KEGIATAN BANTUAN SARANA TAHUN 2016 Nomor : Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan ...... tahun dua ribu enam belas, kami yang bertandatangan dibawah ini : PIHAK PERTAMA :

Nama : .................. Jabatan : .................. Alamat : ..................

PIHAK KEDUA

Nama : .................. Jabatan : .................. Alamat : ..................

:

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA berupa ......... (jenis sarana), sesuai Perjanjian (kontrak) Nomor: ............... tanggal ............. 2016, dengan rincian sebagai berikut : No.

Nama/Jenis Barang

Merk/Tipe

Jumlah Barang

1. 2. 3.


42


Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik, baru, dan lengkap sesuai dengan spesifikasi terlampir, serta telah dilakukan uji coba (running test). Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA **) Yang Menerima,

PIHAK PERTAMA *) Yang Menyerahkan,

(........................... ) NIP.

( ............................. )

Mengetahui : ***)

( ........................... ) NIP. Keterangan : *) : Pihak Penyedia Barang **) : Petugas Penerima ........ (Jenis sarana) Kabupaten/Kota ***) : Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk


43


Lampiran 3. Contoh Format Dokumen Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Sarana KOP SURAT DINAS PERTANIAN PROVINSI ......, ............. 2016 Nomor : Lampiran : 2 berkas Hal : Penyampaian Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Yth. Kepala Dinas ................ Kabupaten/Kota ................... di Tempat Sehubungan telah selesainya pendistribusian bantuan sarana ........... (jenis dan merk sarana), kegiatan Pengadaan Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA. 2016, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bantuan sarana tersebut merupakan pos belanja barang yang menggunakan AKUN 526 yaitu belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah. 2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), maka sarana tersebut akan dihibahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah. 3. Untuk proses usulan penghibahan ke Pengelola Barang Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dipersyaratkan adanya Surat Pernyataan bersedia menerima hibah, selanjutnya kami mohon kesediaannya agar dapat menandatangani surat pernyataan sebagaimana lampiran 1 dan 2.


44


4. Surat Pernyataan dibuat diatas kertas kop Dinas Pertanian, ditandatangani dan distempel. 5. Surat pernyataan asli dan lampirannya agar dapat dikirimkan kepada kami melalui pos dengan alamat : Dinas Pertanian Provinsi …………… Jalan …………….

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas …..…..… Provinsi …………..

( ………………. ….. ) NIP. Tembusan : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan 2. Bupati ………….……. 3. Direktur PPHTP, Ditjen. Tanaman Pangan


45


Contoh Lampiran 1.Surat Pernyataan untuk barang yang diserahkan Ke Kelompoktani/Gapoktan/ UPJA/Mayarakat SURAT PERNYATAAN KOP SATKER DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA Nomor : ........................................ Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : ........................... NIP : ........................... Pangkat/Golongan : ......... / ............... Jabatan : Kepala Dinas ........................ selaku SKPD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah pada Kantor Dinas Pertanian ............... dengan jenis barang sebagai berikut : Jenis Barang / Volume

No

AKUN

Nilai (Rp)

1.

Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat 1) Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat 1) Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat 1)

2.

3.

Ket

Keterangan

:

1) Pemerintah Daerah menyerahkan Sarana kepada Poktan/Gapoktan/UPJA dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)


46


Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........., ................ 2016 a.n Bupati Kepala Dinas,

( ........................... ) NIP.


47


Contoh. Lampiran 2. Surat Pernyataan Untuk Barang Yang Diserahkan Ke Kelompoktani/Gapoktan/ UPJA/Masyarakat LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN Nomor : KABUPATEN INSTANSI No

Nama kelompok Penerima

: :

................... ..................

Nama Barang

Kode Barang

Merk

Tipe

Jumlah (unit)

Harga Perolehan (Rp)

Tahun Perolehan

Kondisi B

RR

Lokasi RB

Keterangan : - B = Baik - RR = Rusak Ringan - RB = Rusak Berat

..........., ................ 2016 a.n Bupati Kepala Dinas, ( ........................... ) NIP.


48


Contoh. Lampiran 1. Surat Pernyataan Untuk Barang Yang Diserahkan Ke Pemda Sebagai ASET PEMDA SURAT PERNYATAAN KOP SATKER DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA Nomor : ........................................ Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : ........................... NIP : ........................... Pangkat/Golongan : ......... / ............... Jabatan : Kepala Dinas ........................ selaku SKPD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah pada Kantor Dinas Pertanian ............... dengan jenis barang sebagai berikut : No

Jenis Barang / Volume

AKUN

Nilai (Rp)

1.

2.

3.

Keterangan Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat 1) Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat 1) Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat 1)

Ket : 1) Sarana menjadi aset Pemerintah Daerah


49


Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........., ................ 2016 a.n Bupati Kepala Dinas,

( ........................... ) NIP.


50


Contoh lampiran 2.Surat Pernyataan Untuk Barang Yang Diserahkan Ke Pemda Sebagai ASET PEMDA (BRIGADE) LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN Nomor : KABUPATEN : ................... ESELON I : Ditjen Tanaman Pangan KEMENTERIAN: Pertanian NO

NAMA BARANG

KODE BARANG

MERK

TIPE

JUMLAH (UNIT)

HARGA PEROLEHAN (RP)

TAHUN PEROLEHAN

KONDISI B

RR

LOKASI RB

Keterangan : - B = Baik - RR = Rusak Ringan - RB = Rusak Berat

..........., ................ 2016 a.n Bupati Kepala Dinas, ( ........................... ) NIP. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 51


Lampiran 4. Contoh BASTB KelompokTani/Gapoktan BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor : ...................................... Pada hari ini.......... tanggal ............ bulan................tahun 2016, yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama : .................................................. Jabatan : .................................................. Alamat : .................................................. ..................................... (ditulis lengkap) Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (pihak yang menyerahkan) 2. Nama Jabatan Alamat

: : :

.................................................. Ketua Kelompoktani/Gapoktan .................... .................................................. ...................................... (ditulis lengkap) Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (pihak yang menerima)

Dengan ini PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan berupa : No.

Nama Barang

Merk


Jumlah Barang

52


2. PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi terlampir, serta telah dilakukan uji coba (running test) untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, serta menyatakan sanggup melakukan pemeliharaan terhadap sarana tersebut. 3. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengoperasikan sarana tersebut sesuai ketentuan, maka PIHAK KEDUA bersedia atas pengalihan sarana tersebut kepada poktan/gapoktan lainnya di wilayah setempat atau di wilayah lainnya oleh PIHAK PERTAMA. Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

PIHAK KEDUA Ketua Poktan/ Gapoktan

( ............................. ) NIP.

( .............................)

Mengetahui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/ Atasan Langsung Penerima Barang,

( ............................... ) NIP. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

53


Lampiran 5. Contoh Surat Perjanjian Pendayagunaan Sarana SURAT PERJANJIAN PENDAYAGUNAAN BANTUAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PADI/JAGUNG/KEDELAI *) Pada hari ini.......... tanggal ............ bulan................tahun ........, yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama : .................................................. Jabatan : .................................................. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ............ Alamat : .............................................................. ..................................... (ditulis lengkap) Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama Jabatan

: ............................................................. : Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani ....................... Alamat : ............................................................. ......................................(ditulis lengkap) Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pendayagunaan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan dari dana APBN Tahun Anggaran 2016 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut : I. Sarana yang didayagunakan adalah : 1. a. Nama sarana : ........................... b. Merk : .......................... Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

54


c. Kapasitas d. Jumlah e. Kondisi sarana 2. a. Nama sarana b. Merk c. Kapasitas d. Jumlah e. Kondisi sarana

: .......................... : ................ (unit) : Baik dan siap operasional : ........................... : .......................... : .......................... : ................(unit) : Baik dan siap operasional

II. PIHAK PERTAMA berkewajiban : - Melakukan pendampingan, bimbingan teknis dan manajemen, pembinaan, monitoring dan supervisi kepada PIHAK KEDUA. III. PIHAK KEDUA akan mendayagunakan dan mengembangkan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan tersebut dengan cara : 1. Bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan bantuan, bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan sarana yang diterimanya dengan baik; 2. Bersedia memanfaatkan dan mengelola sarana untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan penguatan modal kelompok; 3. Memiliki komitmen menyediakan biaya operasional kegiatan usaha sarana tersebut; 4. Kelompok penerima memanfaatkan bantuan bersedia menjalin kerjasama/kemitraan atau berintegrasi dengan unit pengelola alsintan/UPJA dalam atau di luar kelompok;


55


5. Bersedia untuk dipindahkan ke lokasi lain jika poktan/gapoktan tidak mampu memanfaatkan bantuan sarana yang diterima (tidak operasional lagi); 6. Khusus penerima bantuan sarana pengering (dryer) harus mampu menyediakan lahan untuk menempatkan dryer tersebut yang dikukuhkan dengan surat pernyataan hibah atau hak guna pakai. 7. Dapat menyisihkan dana hasil usaha pelayanan sarana tersebut ke dalam kas kelompok untuk perbaikan dan menambah sarana yang dibutuhkan secara swadana dalam jangka waktu tertentu; 8. Menyiapkan dan menyampaikan laporan setiap 1 (satu) musim sekali mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dan dilaporkan kepada Pihak Pertama (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota), dan selanjutnya Pihak Pertama akan melaporkan secara berjenjang ke Provinsi dan Pusat. IV. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya dan memanfaatkan sarana tersebut 1 (satu) tahun sejak sarana tersebut siap dioperasionalkan, maka bantuan sarana tersebut dapat dipindahkan oleh PIHAK PERTAMA atas persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi dan akan diberikan ke poktan/gapoktan lain yang mau dan mampu serta bertanggung jawab dalam mengelola bantuan sarana tersebut. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi dan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan sebelumnya.


56


Perjanjian kerjasama ini berlaku selama umur ekonomis sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan tersebut sejak ditandatangani, dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup. Demikian perjanjian pendayagunaan bantuan sarana ini dibuat dan ditandatangani oleh : PIHAK PERTAMA Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

( ............................. ) NIP.


( ............................)

Mengetahui Dinas Pertanian Provinsi,

( ............................... ) NIP. *) coret yang tidak perlu


57


Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Hibah Tanah/Lahan SURAT PERNYATAAN HIBAH ATAU HAK GUNA PAKAI TANAH/LAHAN UNTUK PENEMPATAN BANGUNAN/REHABILITASI BANGUNAN SARANA PENGERING (DRYER) / RMU Hari ini ............ tanggal ........ bulan ............... tahun ........yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama : ................................................. Jabatan : ................................................. ................................................. Alamat : ................................................. ................................... (ditulis lengkap) Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama Jabatan

: ................................................. : Ketua Kelompok tani/Gabungan Kelompok tani*)....................................... Alamat : ................................................. ...................................(ditulis lengkap) Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa dengan ini saya (PIHAK PERTAMA) menghibahkan/ memberikan Hak Guna Pakai*) tanah/lahan hak milik saya seluas ± ........... m² (p x l = ....... m x ......m) yang terletak di RT/RW............ Dusun …………. Desa ........................ Kecamatan .................. Kabupaten/Kota ................... di Provinsi .................., kepada Penerima Hibah atau Hak Guna Pakai


58


(PIHAK KEDUA) yang akan digunakan untuk penempatan bangunan sarana pengering (dryer) atau RMU. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan : .................... 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : .................... 3. Sebelah Timur berbatasan dengan : .................... 4. Sebelah Barat berbatasan dengan : .................... I. PIHAK PERTAMA sebagai penghibah atau yang memberikan Hak Guna Pakai tanah/lahan : 1. Menghibahkan/menyerahkan hak guna pakai tanah/lahannya untuk digunakan sebagai tempat bangunan (dryer atau RMU) dan berjanji tidak akan menuntut PIHAK KEDUA di kemudian hari atas penggunaan tanah/lahan tersebut diatas selama perjanjian berlangsung; 2. Mengawasi PIHAK KEDUA dalam menggunakan tanah/lahan tersebut sebagaimana mestinya agar tidak beralih fungsi; 3. Berhak menegur PIHAK KEDUA apabila tidak menggunakan tanah/lahan tersebut sesuai perjanjian. II.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : 1. Memanfaatkan tanah/lahan tersebut sebagai tempat untuk mendirikan bangunan sarana pengering (dryer) atau RMU dengan ukuran bangunan mengikuti ketentuan; 2. Mengembalikan hibah/hak guna pakai lahan jika masa perjanjian telah berakhir.

III. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka bantuan sarana pengering Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

59


(dryer) atau RMU tersebut akan ditarik oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan akan direlokasi ke poktan/gapoktan lain dan tanah/lahan yang telah dihibahkan atau sebagai hak guna pakai dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan luas tanah/lahan yang diberikan semula tanpa menuntut dan meminta ganti rugi dalam bentuk apapun dan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan sebelumnya dan mengganti bangunan sarana (dryer atau RMU) tersebut yang telah didirikan di lokasi yang baru. Surat Perjanjian ini dibuat di depan kedua belah pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, yaitu dari 1 (satu) orang dari masing masingmasing pihak dan 1 (satu) orang Pejabat/Aparat Desa setempat, yaitu : No. Nama Alamat Tandatangan 1. ..................... ................................. .......................... 2. ..................... ................................. .......................... 2. ..................... ................................. .......................... Perjanjian kerjasama ini berlaku minimal selama 10 (sepuluh) tahun atau selama umur ekonomis sarana tersebut (untuk Hak Guna Pakai) atau selama organisasi gapoktan/poktan ada terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani, dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup. Demikian surat pernyataan hibah atau hak guna pakai dari penggunaan tanah/lahan ini untuk penempatan bangunan sarana (dryer afau RMU) yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

60


keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Dan apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris pihak pertama, maka sepenuhnya PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab. PIHAK PERTAMA

( ............................. )


( ............................)

*) coret yang tidak perlu


61


Lampiran 7 CONTOH FORM PENGGUNAAN SARANA PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL

Provinsi : Kabupaten/Kota : 1. Nama Poktan/Gapoktan 2. Alamat 3. Nama Ketua 4. Nomor Handphone 5. Bantuan Tahun Anggaran Jenis Bantuan Sarana

Jumlah (Unit)

1

2

: : : : :

Jml Hari Penggunaa Hasil Total Kebutuhan Bahan Bakar Upah Total Biaya Jml Dana Kerja n Sarana Penyew aan Jenis Bahan Jumlah Operator/Ha Peraw atan Kas Yg Operasional Berapa Kali Sarana Bakar ( Pemakaian ri Kerja atau Sarana/Mus Dihasilkan Sarana/Mus Panen (Rp/Musim Bensin, Bahan 1 kali im Panen Dari 3 4 5 6 7 8 9 10


Dana Kas Sisa Dana Telah Kas Sampai Digunakan Saat ini (Rp) Untuk ** 11 12

62

Petunjuk Teknis Pengelolaan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 Ket: *) Sarana disesuaikan dengan komoditi dapat lebih dari 1 jenis dan disebutkan sarananya Lampiran 8 CONTOH PERBANDINGAN PENGGUNAAN SARANA PASCAPANEN SECARA TRADISIONAL DAN MEKANISASI PROVINSI

:

KABUPATEN

:

KECAMATAN

:

DESA

:

JENIS BANTUAN SARANA

:

POKTAN/GAPOKTAN/UPJA/…… :

PERBANDINGAN PENGGUNAAN SARANA TRADISIONAL DAN BANTUAN SARANA DALAM …….. (*) BIAYA OPERASIONAL (Rp) KEBUTUHAN

TRADISIONAL

BANTUAN SARANA

WAKTU (HARI) TRADISIONAL

BANTUAN SARANA

TENAGA MANUSIA (ORANG) TRADISIONAL

BANTUAN SARANA

UPAH KERJA : BAHAN BAKAR : LAIN-LAIN : JUMLAH :

Ket :

(*) Diisi sesuai penggunaan sarana dalam 1 ha atau 1 ton atau 1 kali proses, disesuaikan jenis sarana yang digunakan Jumlah hari panen dalam 1 musim panen : …….. hari


63

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR LAMPIRAN

Recommend Documents