DAFTAR ISI LAMPIRAN 50. Daftar Isi

DAFTAR ISI Daftar Isi

i

Daftar Gambar

ii

Daftar Tabel

iii

Daftar Lampiran

iv

Kata Pengantar

v

BAB 1 PENDAHULUAN

1

1.1. Kondisi Umum

1

1.2 Pemasalahan dan Tantangan

6

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

17

2.1 Visi

17

2.2 Misi

17

2.3 Tujuan

17

2.4 Sasaran

18

BAB 3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

22

3.1

Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan

22

3.2

Strategi dan Kebijakan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional

24

BAB 4 PENUTUP

49

LAMPIRAN

50

i

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1

Keterkaitan antara Tujuan Kementerian Perdagangan

18

dengan Misi dan Tujuan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Gambar 2.2

Keterkaitan antara Tujuan dengan Sasaran Direktorat

21

Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Gambar 3.1

Alur Kerja Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan

24

Internasional Gambar 3.2

Struktur Organisasi Lama

43

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Baru

44

ii

DAFTAR TABEL Tabel 1-1

Negosiasi dan Kesepakatan Multilateral, Regional dan Bilateral yang telah dicapai

3

Tabel 2-1

Target Peningkatan Hasil Perundingan

19

Tabel 2-2

Target Pemenuhan AEC Scorecard

19

Tabel 2-3

Target kesepakatan yang diratifikasi

19

Tabel 2-4

Target Partisipasi Perundingan Perdagangan

20

Internasional Tabel 2-5

Target Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional di

20

Forum Internasional Tabel 2-6

Target Konsultasi publik/sosialisasi dan publikasi Kerja

20

Sama perdagangan internasional Tabel 2-7

Target Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

21

iii

DAFTAR LAMPIRAN Formulir 1

Target Pembangunan Tahun 2011-2014

50

Formulir 2

Alokasi Anggaran Baseline Tahun 2011 - 2014

53

iv

KATA PENGANTAR Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Tahun 20102014 merupakan acuan utama dalam melaksanakan program peningkatan kerja sama perdagangan internasional selama 2010-2014 dalam mendukung pencapaian Rencana Strategis Pembangunan Perdagangan 2010–2014 guna pembangunan daya saing ekonomi bangsa. Siring dengan semangat reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional telah melakukan penajaman tugas dan fungsi sehingga menyusun Rencana Strategis baru ini sesuai dengan restrukturisasi organisasi. Dalam menyusun rencana strategis ini, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional berpedoman pada RPJMN 2010−2014 yang telah dielaborasi dalam Rencana Strategis Pembangunan Perdagangan 2010-2014, dan secara aktif berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan sehingga dapat dihasilkan sebuah rencana strategis yang transparan, terpadu, dan dapat diimplementasikan, serta sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Kerja Sama Perdagangan Internasional periode 2010-2014 difokuskan untuk mendukung salah satu misi utama kementerian Perdagangan yaitu meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas melalui Trade Diplomacy. Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional memiliki 1 (satu) kegiatan prioritas nasional lainnya bidang perekonomian yaitu Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional. Selain itu, dalam rangka mendukung fokus prioritas nasional, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional juga memiliki 4 (empat) kegiatan prioritas bidang yaitu Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral, Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN, Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan Jasa, serta Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional 2010-2014 ini tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait; oleh karena itu Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional akan senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait sehingga program peningkatan kerja sama perdagangan internasional 2010-2014 dapat dilaksanakan dengan optimal. Akhir kata, semoga Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional tahun 2010-2014 dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terutama dalam mendukung tercapainya peningkatan kinerja ekspor non migas secara berkualaitas yang akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jakarta, Desember 2010 Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional

Gusmardi Bustami

v

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Dinamika perekonomian dunia dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan nasional sepanjang 2005−2009, diawali dari kenaikan harga minyak mentah, krisis keuangan global, sampai kepada bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia, turut mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dan perdagangan di dalam negeri Indonesia. Untuk menjawab setiap tantangan yang dihadapi

dan mengambil

kesempatan atas potensi yang dimiliki, maka pencapaian kondisi perdagangan Indonesia yang diharapkan di masa mendatang, adalah: a. Peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional yang semakin kuat, yang didukung oleh sinergi lintas sektor, SDM yang berintegritas

dan

memiliki

pengetahuan

yang

baik

tentang

international trade laws. Diharapkan manfaat liberalisasi perdagangan dapat dipetik secara optimum, yang terefleksi antara lain dengan meningkatnya

penyelesaian

masalah-masalah

perdagangan

internasional dan meningkatnya akses pasar. b. Peran sistem logistik dan saluran distribusi yang semakin berkembang dan meningkat, serta didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi elektronik, transportasi yang memadai, dan meningkatnya indeks

kepercayaan

berusaha

di

semua

lini

perdagangan

dan

perekonomian. c. Sistem hukum perdagangan dan law enforcement lahir dan berkembang secara positif mengikuti kecepatan dinamika bisnis, menopang eksistensi

usaha,

memberi

kepastian

usaha

serta

memperkuat

kredibilitas kebijakan perekonomian.

Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

1

1.1.1 Peran Sektor Perdagangan Dalam Perekonomian Peran sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian nasional, baik secara

kuantitas maupun

kualitas.

Secara

kualitas, semakin

pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor lainnya. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, infrastruktur terkait ekspor–impor seperti Jakarta International Container Terminal (JICT) berkapasitas 2,5 juta peti kemas twenty-foot equivalent unit per tahun, pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar tradisional-pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok, dan stabilisasi harga serta sinergi pengembangan UKM dan petani di bidang perdagangan. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Nilai tambah sektor perdagangan selama periode 2005 – 2008 menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun yaitu Rp. 293,9 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp. 363,3 Triliun pada tahun 2008. Peranan sektor perdagangan dalam PDB nasional masih tetap tinggi, yaitu 14% dari PDB nasional 2008. Pentingnya peran sektor perdagangan juga terlihat dari banyaknya jumlah tenaga kerja di sektor ini. Jumlah tenaga kerja sektor perdagangan pada tahun 2008 sebanyak 17,1 juta jiwa, nomor dua setelah sektor pertanian. Jumlah tersebut meningkat 3,64 persen dari tahun sebelumnya. Jika digabung

dengan

hotel

dan

restoran,

dimana

terdapat

transaksi

perdagangan di dalamnya, maka jumlah tenaga kerja berjumlah 21,2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,26 persen. Upaya Kementerian Perdagangan untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dinilai efektif dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat termasuk bagi usaha kecil dan menengah. Sementara itu, tenaga kerja di bidang perdagangan lebih didominasi pada Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

2

perdagangan eceran di pertokoan, warung, eceran tradisional, eceran modern, kecuali mobil dan motor. Dengan peningkatan sinergi dan koordinasi, maka 70% tenaga kerja sektor perdagangan yang terisi oleh usaha informal dapat ditingkatkan statusnya. Selain itu, integrasi strategis dengan segmen komunitas ekonomi kreatif diyakini akan membuka peluang kesempatan kerja yang signifikan. 1.1.2 Peran Kerja Sama Perdagangan Internasional dalam Pembangunan Perdagangan Peran perdagangan dalam perekonomian dunia diperkuat dengan Peran Kerja Sama Perdagangan Internasional. Peran Indonesia semakin penting dalam percaturan internasional. Hal ini disebabkan, selain karena Indonesia merupakan pasar yang besar dan tetap tumbuh positif di tengah krisis global, juga peran sentral Indonesia dalam diplomasi baik di forum multilateral maupun regional. Peran sentral ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui perdagangan internasional (ekspor dan impor) dan melalui kerja sama perdagangan dan investasi. Dalam rangka meningkatkan akses pasar, dilakukan multitrack strategy di fora multilateral, regional, dan bilateral. Melalui multitrack strategy ini, Indonesia

telah

berhasil

memperkuat

perannya

di

berbagai

fora

internasional, baik di forum WTO melalui G-20, G-33, dan NAMA 11, di forum ASEAN, ASEAN – Mitra dan Sub Regional ASEAN serta forum Bilateral. Beberapa capaian utama diplomasi perdagangan periode 2005−2009 ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 1.1 Negosiasi dan Kesepakatan Multilateral, Regional dan Bilateral yang telah dicapai:

Forum Multilateral

Negosiasi dan Kesepakatan Negosiasi Doha Development Agenda (DDA)  Dalam perundingan liberalisasi Produk Pertanian (Agriculture), Indonesia sebagai koordinator G-33 berhasil menggalang kesatuan sikap seluruh anggota G-33 untuk secara konsisten


3

Forum

Negosiasi dan Kesepakatan mempertahankan posisinya dalam mengusulkan penghapusan/ pengurangan subsidi domestik, subsidi ekspor, penurunan tarif di negara maju serta penghapusan tariff produk-produk tropis, dengan tetap melindungi kepentingan petani di negara berkembang melalui konsep Special Products (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM). Konsep SP dan SSM dimaksudkan untuk mengecualikan produk-produk pertanian tertentu dari komitmen pengurangan tariff serta menetapkan Kebijakan mekanisme perlindungan petani dalam negeri pabila terjadi lonjakan impor. Konsep ini telah berhasil dimasukkan sebagai salah satu modalitas di pilar akses pasar perundingan di bidang pertanian.  Dalam perundingan liberalisasi akses pasar produk nonpertanian (Non Agriculture Market Access-NAMA), Indonesia bersama kelompok NAMA 11 berupaya menurunkan tarif peak, tarif eskalasi barang industri di negara maju yang merupakan kepentingan produk eskpor negara-negara berkembang seperti Tekstil dan Produk Tekstil, dan Alas Kaki . Disamping itu telah diakui modalitas bagi negara berkembang untuk mengecualikan sebagian produknya dari komitmen pengurangan tarif serta tetap diperbolehkannya un-bound tarif.  Dalam perundingan liberalisasi akses pasar jasa, Indonesia telah mengambil bagian dalam Ministerial Signaling Conference yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai rencana offer negara-negara anggota dalam rangka komitmen liberalisasi perdagangan sektor jasa dalam Schedule of Commitment. Selain itu, juga telah disampaikan request Indonesia terkait Mode 4 kepada 9 negara mitra dagang. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam penyusunan Disciplines on Domestic Regulations yang merupakan salah satu mandat dalam penyelesaian Putaran Doha.  Dalam perundingan memperbaiki berbagai aturan perdagangan (Rules) dalam persetujuan WTO, Indonesia aktif memberikan kontribusi dalam proses menyempurnakan aturan perdagangan yang menyangkut Antidumping dan Subsidi Perikanan.

Regional

ASEAN: Untuk mewujudkan AEC 2015 di bidang ekonomi, ASEAN sepakat untuk mengimplementasikan “ASEAN Economic Community Blueprint”, yang ditandatangani pada tahun 2007 dan diimplementasikan mulai tahun 2008 yang memuat berbagai agreements, protocols, MoUs dan MRAs di bidang perdagangan barang (ATIGA), jasa (AFAS), investasi (ACIA) dan lain – lain. ASEAN – Mitra: Disahkannya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-


4

Forum

Negosiasi dan Kesepakatan Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZ-FTA), ASEAN – India Free Trade Agreement (AIFTA), ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) dan Draft ASEANCanada TIFA, sementara masih berlangsung perundingan ASEAN dengan India dan Jepang di bidang jasa dan investasi. Selain itu telah diselesaikan pula kajian mengenai East Asia Free Trade Agreement (EAS-EAFTA) dan Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA), penyelenggaraan East Asia Summit dan forum ASEAN + 3, pembicaraan penjajagan dengan the Southern Common Market (MERCOSUR) dan the Gulf Cooperation Council (GCC), penyelenggaraan Asia – Europe Meeting (ASEM), perundingan ASEAN – EU FTA (dihentikan sementara sejak tahun 2009) dan penyelenggaraan Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC). Sub-Regional :Penyelenggaraan KTT Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMTGT), dan KTT Brunei-Indonesia-MalaysiaPhilippines East Asian Growth (BIMP-EGA) APEC: Berbagai kesepakatan yang meskipun tidak mengikat secara hukum (legally binding) namun perlu diikuti/dilaksanakan Indonesia. Diantaranya adalah Supply-chain Conectivity Frameworks Environmental Goods and Services Work Programme, APEC Principles on Trade in Services, dan lain – lain.

Bilateral

JSG Indonesia – Tunisia, Indonesia – Turki, Indonesia – UE, Indonesia – Mesir, Indonesia – Maroko, Indonesia – Aljazair, Indonesia – UAE. JSG Indonesia-Australia, Indonesia-India, dan Indonesia-EFTA telah selesai dan menghasilkan rekomendasi pembentukan ke arah FTA antara Indonesia dengan negara-negara mitra dimaksud. Konsultasi pra-negosiasi Indonesia – EFTA Comprehensive Partnership Agreement, Indonesia – Australia CEPA, Indonesia – Pakistan, Indonesia – Iran, Indonesia – India dan Indonesia – Chile. IJEPA, perjanjian bilateral FTA pertama bagi Indonesia. Implementasi IJEPA dibidang:  Liberalisasi perdagangan dan investasi dengan menghapus/ mengurangi hambatan perdagangan (bea masuk) dan investasi (perbaikan dan kepastian hukum);  Fasilitasi perdagangan dan investasi mencakup kerja sama standarisasi, bea cukai, pelabuhan dan jasa perdagangan. Upaya bersama memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan investor/ pebisnis Jepang;  Capacity building yang merupakan mekanisme kerja sama peningkatan daya saing produsen Indonesia.


5

1.2.

Permasalahan dan Tantangan

1.2.1. Permasalahan Sektor

perdagangan

perekonomian nasional

dalam

melaksanakan

perannya

di

bidang

menghadapi beberapa permasalahan sebagai

tantangan yang perlu ditanggapi dan ditindaklanjuti. Permasalahan perdagangan internasional muncul dari lingkungan eksternal dan internal. Permasalahan eksternal mencakup antara lain tindakan atau kebijakan negara mitra dagang yang menghambat akses pasar ekspor Indonesia, adanya peningkatan penerapan hambatan non-tarif lainnya; serta meningkatnya blok-blok kerja sama pasar bebas. Adapun masalah perdagangan

internasional

yang muncul dari

lingkungan

internal

mencakup antara lain kurang tersosialisainya hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional di kalangan para pembuat kebijakan nasional dan belum memadainya jumlah sumber daya manusia yang mampu mengamankan kebijakan nasional di bidang investasi dan perdagangan. Selain itu, pemanfaatan hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional oleh dunia usaha juga dirasakan belum optimal. Akses dan pengamanan pasar luar negeri masih terkendala oleh beberapa aspek seperti stagnannya Doha-Round WTO, kapasitas kelembagaan pengamanan

perdagangan

luar

negeri

yang

belum

memadai,

kecenderungan negara-negara menerapkan tindakan nontarif, dan permasalahan - permasalahan spesifik lainnya sesuai forum masingmasing antara lain: a. Stagnasi Doha-Round WTO Stagnasi Doha-Round WTO terutama ditandai adanya masih terdapatnya perbedaan di beberapa isu

pokok dan bersifat politis di tiga isu

perundingan utama yaitu: (1) Pertanian ; (2) Non Pertanian (NonAgricultural Market Access); dan (3) Jasa (Services), utamanya terkait dengan isu penerapan prinsip Less than full reciprocity bagi Negara


6

berkembang.

Selain itu terdapat beberapa isu lainnya seperti: rules,

trade facilitation, trade and environment, trade related intelectual properties dan trade and development yang dianggap belum cukup untuk menampung kepentingan negara berkembang. Masih terdapatnya perbedaan posisi antara negara maju dan negara berkembang di hampir setiap isu perundingan, sangat menyulitkan untuk dapat segera menyepakati seluruh modalitas perundingan, karena prinsip penyelesaiaan seluruh isu putaran Doha berisfat single undertaking. Indonesia berkepentingan di semua isu. Secara khusus untuk bidang pertanian, Indonesia memperjuangkan terbentuknya Special Product (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) di forum WTO. Isu SP dan SSM tersebut

berkaitan

langsung

dengan

pengentasan

kemiskinan,

pembangunan pedesaan, dan ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyusun aturan tentang Special Products (SP) dan Special Safegaurds Mechanism (SSM) agar kepentingan petani Indonesia terlindungi dari serbuan impor produk pertanian dari negara mitra dagang. Selain itu, bersama-sama dengan Negara lainnya Indonesia juga memperjuangkan penurunan subsidi domestik dan penghapusan subsidi ekspor, serta pembukaan akses pasar produk-produk ekspor Negara berkembang di pasar Negara maju. Proses Penyelesaian Putaran Doha Development Agenda WTO ini merupakan masalah yang harus ditangani secara optimal. b.

Kecenderungan Peningkatan Hambatan Non-tarif

Selain itu, permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia

di

pasar

global

adalah

kecenderungan

negara-negara

meningkatkan hambatan nontarif seiring dengan menurunnya hambatan tarif dan kecenderungan semakin banyaknya tuduhan dumping, subsidi dan safeguards dari negara mitra dagang akibat dari krisis global di bidang ekonomi. Aspek kualitas dan standar produk Indonesia, terutama


7

yang terkait dengan isu lingkungan dan kesehatan, merupakan hambatan nontarif yang sering dihadapi terutama untuk produk pertanian dan perikanan. Sebagai bagian upaya dari penetrasi ekspor terutama pada pasar nontradisional, maka pemanfataan berbagai skema perdagangan seperti imbal dagang sebagai alternatif pola perdagangan perlu lebih dioptimalkan. c.

Peningkatan Integrasi Ekonomi ASEAN, ASEAN - Mitra dan Sub- Regional

Perekonomian Negara-negara Anggota ASEAN sesungguhnya tidak bersifat complementer. Oleh sebab itu, implementasi penuh CEPT-AFTA mulai 1 Januari 2010 justru semakin meningkatkan persaingan di antara sesama Negara Anggota ASEAN. Persaingan di kawasan ini juga semakin meningkat dengan diimplementasikannya kesepakatan FTA antara ASEAN dengan negara Mitra ASEAN. Kondisi ini pada akhirnya akan mengarah pada proses regional division of labour dimana negara anggota yang paling efisien dalam memproduksi suatu barang akan mengungguli pesaingnya sesama anggota ASEAN. Dalam konteks ini maka peningkatan daya saing dan kapasitas nasional merupakan kunci untuk dapat memenangkan persaingan tidak saja dalam lingkup intra-ASEAN tetapi juga dengan negara Mitra ASEAN. Sementara itu, permasalahan juga dihadapi dalam pengembangan kerjasama sub-regional BIMP-EAGA dan IMT-GT, terutama dengan lemahnya koordinasi antara Pusat dan Daerah, antar Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah dan dunia usaha. Permasalahan lain yang cukup mendasar sifatnya adalah kurangnya komitmen untuk mengimplementasikan berbagai kesepakatan internal dan eksternal ASEAN serta subregional antara lain untuk menyesuaikan berbagai kebijakan dan peraturan yang ada dengan kesepakatankesepakatan

yang

telah

dicapai.

Koordinasi

kebijakan

dan

implementasinya di Tanah Air juga merupakan masalah tersendiri karena berpengaruh langsung pada tingkat daya saing perekonomian nasional yang relatif lemah saat ini dibanding beberapa negara anggota ASEAN. Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

8

d. Permasalahan pada Kerja Sama Perdagangan Bilateral

Kerja sama perdagangan bilateral lazimnya dilaksanakan antara dua Negara yang mempunyai hubungan diplomatic untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara, ke dua pihak tersebut menandatangai suatu persetujuan atau Agreement yang nantinya akan menjadi payung bagi semua bentuk kerjasama bilateral. Dalam menjalin kerja sama bilateral, Indonesia perlu memperhatikan potensi dan keadaan perekonomian dari Negara mitra dagang tersebut. Dalam rangka peningkatan akses pasar ke Negara mitra dagangan perlu adanya klasifikasi Negara mitra dagang menjadi tiga bagian yaitu: Pasar tradisional, Pasar Nontradisional, Pasar Alternatif. Namun demikian, dalam melakukan kerjasama perdagangan bilateral dengan negara mitra masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu masalah internal dan eksternal dalam perdagangan bilateral. Permasalahan internal antara lain adalah a) infrastruktur yang belum memadai; b) ketenagakerjaan yang belum terpecahkan; c) masalah penyelundupan dan kepastian hukum; d) belum berkembangnya industri pendukung yang kompetitif; e) kurangnya nilai tambah bagi produk SDA; f) kurang bersaingnya mutu produk Indonesia; g) regulasi domestik yang masih menghambat iklim usaha dan berpotensi mendorong high cost economy; h) rendahnya daya saing beberapa produk Industri Kecil dan Menengah (IKM); i) ketergantungan impor bahan baku bagi industri tekstil dan produk tekstil; dan j) eksportir yang merasa kurang dihargai. Permasalahan eksternal antara lain adalah a) persaingan global yang semakin tajam terutama dengan China, Vietnam, Malaysia dan Thailand; b) hambatan non tarif (non tariff barrier) semakin meningkat diterapkan oleh negara-negara maju; c) munculnya blok-blok perdagangan dunia oleh negara- negara maju seperti AFTA, NAFTA, APEC, MEE yang cenderung lebih bersifat proteksionisme. Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

9

e. Permasalahan pada kerja sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya

Permasalahan

kerja

sama

ekonomi,

khususnya

perdagangan

dan

investasi, di kawasan Asia-Pasifik pada fora Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) semakin mengarah pada usaha meningkatkan komitmen untuk mengarahkan APEC menjadi fora yang bersifat binding dan mandatory melalui usulan kawasan perdagangan bebas Asia-Pasifik (Free Trade Area on the Asia-Pacific – FTAAP) dan kesepakatan kerja sama

ekonomi

Trans-Pasifik

(Trans

Pacific

Strategic

Economic

Partnership Agreement – TPP). Arah pembahasan ini untuk sementara masih belum dapat diterima dimana penyelesaian tujuan APEC yang terdapat dalam Bogor Goals yaitu untuk mencapai perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia-Pasifik masih terus berlanjut, antara lain penialaian pencapaian bagi ekonomi berkembang di tahun 2020, dan pekerjaan rumah bagi ekonomi maju pasca penilaian di tahun 2010. Selain itu, kebijakan perdagangan Indonesia yang berfokus pada upaya penyelesaian perundingan putaran Doha di fora WTO masih menjadi prioritas Indonesia dalam pelaksanaan kerja sama perdagangan. Selain pengarahan APEC menjadi fora yang bersifat binding dan mandatory , pembahasan-pembahasan kerja sama perdagangan di APEC di bidang akses dan fasilitasi perdagangan dan investasi yang tercermin antara lain melalui proposal-proposal inisiatif, guidelines, program kerja, dan sebagainya cenderung mengarah kepada pembukaan akses pasar bagi ekonomi maju, sementara agenda peningkatkan kapasitas dan kekuatan bagi ekonomi berkembang dalam menyikapi terbukanya pasar domestic maupun upaya peningkatan akses pasar relative bersifat umum dan tidak spesifik. Selain kerja sama ekonomi di tingkat regional seperti APEC, dilakukan pula kerja sama ekonomi melalui organisasi komoditi internasional. Kerja sama komoditi, secara umum bertujuan untuk meningkatkan kerja sama


10

antar produsen seperti pada Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), Asian and Pacific Coconut Community (APCC), International Pepper Community (IPC), International Tripartite Rubber Council (ITRC) atau antar produsen dan konsumen seperti International Coffee Organization (ICO), International Cocoa Organization (ICCO), dalam hal budidaya, pemasaran dan bantuan teknis yang semuanya ditujukan untuk peningkatan taraf hidup petani. Fungsi organisasi komoditi internasional tetap diarahkan untuk menstabilkan harga komoditi dan keseimbangan supply-demand. Kerja sama komoditi dibahas dalam pertemuan tahunan maupun pertemuan komite-komite. Melalui organisasi komoditi internasional tersebut, setiap Negara dapat mengajukan proposal-proposal yang dapat mengarah pada kemudahan akses pasar, bantuan teknis dalam budidaya atau penanganan produksi serta asistensi terkait penyediaan dan pengolahan data. Diperlukan inisiatif dari Negara anggota untuk dapat mengajukan dan memperjuangkan agar proposal-proposal tersebut dapat disetujui dan diimplementasikan. Disamping itu, mengingat dalam kerja sama

komoditi penyediaan data

sangat

penting untuk menjaga

keseimbangan supply-demand dan stabilitas harga maka perlu ditata kembali konsistensi dan validitas data komoditi Indonesia. 1.2.2. Tantangan Kerja sama perdagangan Internasional di Indonesia menghadapi tantangan terkait dengan lingkungan eksternal berupa kondisi makro perekonomian internasional yang secara langsung berpengaruh terhadap jalannya perundingan. Untuk periode 2010 – 2014, Diplomasi perdagangan akan dititikberatkan pada Negara Brazil, Rusia, India, dan RRT. Isu lingkungan juga perlu ditangani dengan diplomasi perdagangan yang baik mengingat hal tersebut akan menjadi pertimbangan kebijakan impor dunia. Tantangan internal lima tahun ke depan adalah penanganan perundingan perdagangan internasional. Konsolidasi penyusunan posisi runding dalam TIMNAS PPI perlu mendapat perhatian khusus terutama penyusunan data Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

11

base kepentingan nasional sesuai dengan yang diemban oleh masing – masing instansi. Di bidang implementasi kesepakatan kerja sama perdagangan internasional terdapat tantangan pengamanan kebijakan terkait bidang perdagangan yang diterbitkan oleh Instansi selain Kementerian

Perdagangan.

Berdasarkan

pengalaman

tahun

tahun

sebelumnya, tantangan berat yang harus dihadapi oleh Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah pengamanan kebijakan nasional terkait perdagangan. Isu yang sering menjadi masalah adalah belum adanya komitmen

kuat

instansi

terkait

untuk

menjadikan

kesepakatan

persetujuan perdagangan sebagai rujukan pembuatan kebijakan terkait bidang perdagangan. Selain itu, masing – masing forum akan memiliki tantangan spesifik antara lain: a. Pemanfaatan Integrasi Ekonomi ASEAN, ASEAN - Mitra dan Sub- Regional

Perkembangan kerja sama dalam lingkup ASEAN, ASEAN–Mitra dan subregional

menuntut

kemampuan

Indonesia

tidak

saja

untuk

ikut

membentuk arah kerja sama di dalam forum-forum tersebut, tetapi juga memetik manfaat yang sebesar-besarnya dari kerja sama dimaksud bagi sebesar-besarnya kepentingan Indonesia. Hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa kerja sama dalam forum ASEAN, ASEAN-Mitra dan subreginal tidak terjadi dalam sebuah vacuum tetapi secara dinamik dipengaruhi oleh lingkungan strategisnya. Pengembangan East Asian Summit dengan bergabungnya Amerika Serikat dan Rusia, pembahasan pembentukan Free Trade Area of the Asia-Pacific, serta perkembangan Pacific Four Strategic Economic Partnership atau P4 menuju Trans Pacific Strategic Economic Partnership atau TPP, merupakan beberapa contoh dari tingginya dinamika kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan ini. Indonesia perlu memanfaatkan momentum pertumbuhan kerja sama regional ini secara maksimal. Hal ini dapat diwujudkan apabila berbagai permasalahan

di

Tanah

Air

dapat

diperbaiki

terutama

dengan

memperbaiki koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang


12

sejalan dengan proses integrasi ekonomi regional. Koordinasi kebijakan juga sangat diperlukan dalam konteks perumusan posisi runding agar Indonesia dapat menentukan tidak saja posisi “defensive” tetapi juga posisi “offensive” yang dapat semakin membuka akses pasar Indonesia di ASEAN dan negara mitra ASEAN. b. Tantangan kerja sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya

Pembahasan APEC menjadi fora yang bersifat binding dan mandatory dan pembahasan-pembahasan kerja sama yang mengarah kepada pembukaan akses pasar serta peningkatan kapasitas dan asistensi teknis yang bersifat umum,

merupakan

tantangan

yang

harus

dihadapi

dengan

memaksimalkan peran diplomasi perdagangan guna menjaga kepentingan Indonesia. Pembahasan-pembahasan konektifitas, perdagangan barang dan jasa terkait lingkungan, hambatan non tariff, dan fasilitasi perdagangan yang mencakup behind, at, dan across the border, perlu dikawal dengan baik sehingga tidak keluar dari koridor kerja sama APEC dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia. Selain itu, tantangan yang juga perlu mendapat perhatian serius adalah pertemuan penyelenggaraan APEC tahun 2013di Indonesia. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pencitraan Indonesia di mata internasional, memaksimalkan pemanfaatan skim-skim capacity building, serta memperoleh dukungan bagi program kerja nasional di berbagai bidang khususnya untuk meningkatkan domestic connectivity. Dengan

mengemukanya

masalah

kesehatan,

keselamatan

dan

perlindungan terhadap lingkungan, kebijakan diplomasi perdagangan dalam kerangka kerja sama komoditi semakin dititikberatkan pada peningkatan mutu dan pemenuhan standar komoditi. Guna meningkatkan ekspor, sebagai organisasi komoditi antar produsen, Indonesia bersama-sama Negara anggota lainnya perlu bekerja sama untuk memperluas pasar terutama pasar non tradisional bagi pemasaran


13

produk-produk bahan mentah dan produk olahan/bernilai tambah. Keberadaan organisasi komoditi internasional tersebut harus dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan Negara produsen. Untuk

periode

2011-2012,

Indonesia

akan

menjadi

tuan

rumah

pelaksanaan Sidang IPC, ITRC dan ANRPC. Hal ini dapat dijadikan momentum untuk menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai Negara produsen kedua terbesar dunia khususnya lada dan karet alam. Tantangan ke depan adalah agar diplomasi perdagangan yang diterapkan dalam organisasi komoditi internasional dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan Indonesia. Indonesia harus semakin dapat memanfaatkan organisasi komoditi internasional tersebut untuk dapat memperoleh program-program kerjasama, proyek-proyek teknis dan peningkatan kapasitas. Kebijakan yang diberlakukan oleh negara mitra dagang, yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang-barang impor disebut proteksi. Proteksi dalam perdagangan internasional terdiri atas kebijakan tarif, kebijakan non tarif, larangan impor, subsidi, dan dumping. c. Tantangan kerja sama perdagangan bilateral

Kebijakan perdagangan yang diberlakukan di negara mitra dagang berpengaruh

terhadap

perdagangan

bilateral.

Kebijakan

tersebut

beragam bentuknya dari pengenaan tariff sampai hambatan non-tariff. Kedua bentuk kebijakan perdagangan tersebut diberlakukan oleh negaranegara

pengimpor

Pengenaan

tarif,

dengan

berbagai

peraturan

teknis

macam untuk

maksud alasan

dan

tujuan.

keamanan

dan

pemberlakuan standar teknis merupakan bentuk-bentuk hambatan teknis perdagangan yang paling umum diberlakukan oleh negara-negara maju dalam mengimport produk.


14

Negara-negara berkembang yang merupakan penyedia utama juga memberlakukan hambatan perdagangan yang membatasi atau mengatur ekspor. Bentuk hambatan perdagangan yang paling umum diberlakukan adalah pengenaan pajak eksport dengan maksud untuk memperoleh pemasukan bagi pemerintah. Bentuk tantangan perdagangan non-tariff yang biasa diberlakukan oleh negara-negara maju (pasar tradisional) berupa : issue lingkungan RED, kesehatan manusia dan lingkungan REACH, lingkungan FLEGT, Lacey Act, REDD, lingkungan IUU Fishing, tuduhan dumping, standar produk (pre to post production), sanitary phytosanitary

(Lalat buah, kandungan

pewarna), peraturan untuk alasan kesehatan dan keamanan (health and safety regulations), pengendalian untuk perlindungan species (species protection controls) melalui penerapan CITES, pemberlakuan standar mutu dan standar teknis (quality and technical standards), dan kebijakan dan kendali oleh Pemerintah Untuk pasar non tradisional tantangan yang dihadapi antara lain; tarif bea masuk

yang

masih

tinggi,

legalisasi

dokumen

ekspor,

prosedur

kepabeanan yang memiliki prosedur yang sulit, trade financing, pelarangan impor, tuduhan dumping, visa kunjungan, transportasi, dan kebijakan investasi di mitra dagang. d. Tantangan kerja sama perdagangan multilateral Para pemimpin dunia di berbagai forum internasional seperti G20 dan APEC Leaders meeting telah memberikan sinyal komitmen politik yang kuat untuk penyelesaian Doha Development Agenda (DDA – WTO) dan menyadari penuh bahwa pada tahun 2011 adalah tahun penting untuk mencapai penyelesaian tersebut. Penyelesaian DDA-WTO sangat diharapkan terutama oleh Negara-negara berkembang, mengingat apabila DDA-WTO gagal akan menimbulkan dampak-dampak seperti: a). Proliferasi bilateral dan regional FTA akan membawa kepada:


15

i) “Trade diversion” karena akses pasar hanya terbatas pada anggota FTA, dan ii) Menuntut pengerahan sumber daya optimal di bidang negosiasi. b). Negara berkembang akan dirugikan karena ketimpangan hasil Uruguay Round tidak akan bias diatasi secara proporsional. c). Prinsip

“MFN, S & D Treatment, Transparansi, less

reciprocity”

tidak

akan

diberlakukan

dan

dengan

then full demikian

berpotensi mengakibatkan diskriminasi perdagangan tertutama bagi Negara berkembang. Sehingga dengan penyelesaian DDA-WTO, peraturan yang diciptakan diharapkan akan memberi negara berkembang akses lebih besar dan akan menjadikan perdagangan sebagai satu jalan mengatasi kemiskinan dengan cara negara maju memberi akses pasar kepada negara berkembang. Oleh sebab itu Negara-negara berkembang harus menghadapi tantangan untuk terus berperan aktif dan konstruktif dalam setiap negosiasi, baik substansi maupun prosesnya yang merupakan syarat mutlak jika tidak ingin”kalah” dalam diplomasi perdagangan multilateral. Sebab, sekali suatu isu disepakati, hal itu akan mengikat (binding) san dan sangat sukar untuk mengubahnya. Dengan demikian, tantangan utama bagi Indonesia dalam kerja sama perdagangan multilateral mencakup tiga hal, yakni : a.

Tantangan dalam memperjuangkan kepentingan offensive dan defensive di dalam kerangka penyelesaian DDA-WTO;

b.

Bagaimana mensosialisikan kepada seluruh warga Indonesia agar dapat memanfaatkan kesempatan akses pasar secara optimal dan,

c.

Memperkuat pengamanan perdagangan dalam negeri terhadap kepentingan negara anggota WTO lainnya.


16

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 2.1 Visi Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan panjang yang selaras dengan Kementerian Perdagangan, maka visi Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional tahun 2010-2014 yang ditetapkan sesuai dengan visi Kementerian Perdagangan yaitu: “Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan” 2.2 Misi Dalam

proses

mendukung

misi

Kementerian

Perdagangan

yaitu

”Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas” dan mewujudkan 2 (dua) tujuan Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional mengemban misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan akses pasar ekspor melalui diplomasi perdagangan; 2. Mengamankan kebijakan perdagangan nasional di forum internasional. 2.3 Tujuan Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, maka tujuan program peningkatan Kerja Sama perdagangan internasional yang ingin dicapai adalah: 1. Peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan barang dan jasa di berbagai fora internasional (Multilateral, ASEAN, Bilateral, APEC, dan Organisasi Internasional Lainnya) guna meningkatkan pembukaan akses pasar. 2. Pengamanan kebijakan perdagangan nasional di fora internasional. 3. Peningkatan layanan Informasi hasil diplomasi perdagangan guna meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil perundingan. Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

17

4. Peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya guna mendukung terwujudnya good governance dalam rangka peningkatan kerja sama perdagangan internasional.

Gambar 2.1. Keterkaitan antara Tujuan Kementerian Perdagangan dengan Misi dan Tujuan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional

2.4 Sasaran Sasaran merupakan indikator kinerja Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan

Internasional

dalam

pencapaian

tujuan

yang

telah

ditetapkan. Selama periode 2010-2014, sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah: 1. Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka peningkatan akses pasar ekspor a. Target yang ingin dicapai pada periode 2010−2014 adalah hasil perundingan dan kerja sama Perdagangan Internasional sebanyak 140 (seratus empat puluh) hasil perundingan di tahun 2010 dan diharapkan dapat dicapai sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) hasil perundingan di tahun 2014. Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

18

Tabel 2-1 Target Peningkatan Hasil Perundingan Indikator

Target

Jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional

2010

2011

2012

2013

2014

140

197

221

241

258

b. Target yang ingin dicapai pada akhir periode 2010−2014 adalah pemenuhan Asean Economic Community (AEC) Scorecard dari 70% di tahun 2010 diharapkan dapat menjadi 90% di tahun 2014 Tabel 2-2 Target Pemenuhan AEC Scorecard Target Indikator

Presentase Pemenuhan Asean Economic Community (AEC) Scorecard

c. Target

yang

ingin

dicapai

2010

2011

2012

2013

2014

70%

87%

89%

90%

90%

pada

periode

2010−2014

adalah

kesepakatan kerja sama perdagangan yang diratifikasi sebanyak 7 (tujuh) kesepakatan di tahun 2010 dan sebanyak

2 (dua)

kesepakatan di tahun 2014. Tabel 2-3 Target Kesepakatan yang Diratifikasi Target Indikator

Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan yang diratifikasi

d. Target

yang

ingin

dicapai

2010

2011

2012

2013

2014

7

8

7

2

2

pada

periode

2010−2014

adalah

peningkatan partisipasi perundingan Perdagangan Internasional sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) perundingan di tahun 2010 dan sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) perundingan di tahun 2014.


19

Tabel 2-4 Target Partisipasi Perundingan Perdagangan Internasional Target Indikator Jumlah partisipasi perundingan Perdagangan Internasional

2010

2011

2012

2013

2014

174

243

267

295

317

2. Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka pengamanan kebijakan perdagangan RI di forum internasional Target yang ingin dipertahankan pada periode 2010−2014 untuk persentase isu kebijakan perdagangan RI yang dapat diklarifikasi di berbagai fora internasional adalah 100%. Tabel 2-5 Target Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional di Forum Internasional Target Indikator Persentase isu kebijakan perdagangan RI yang dapat diklarifikasi di berbagai fora internasional

2010

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

3. Meningkatnya kualitas layanan Informasi hasil dan proses diplomasi perdagangan internasional. Tabel 2-6 Target layanan Informasi hasil dan proses diplomasi perdagangan internasional Indikator

Target 2010

Persentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional (sample dunia usaha pada sosialisasi Ditjen KPI) Jumlah pengakses website Ditjen KPI

1.0 Juta

2011

2012

2013

2014

50%

55%

60%

65%

1.4 Juta

1.6 Juta

1.9 Juta

2.1 Juta

a. Target yang ingin dicapai pada periode 2010−2014 adalah persentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional (sample dunia usaha pada sosialisasi Ditjen KPI) Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

20

dengan rata-rata 50% di tahun 2010 dan menjadi 65% di tahun 2014. b. Target yang ingin dicapai pada periode 2010−2014 adalah meningkatnya pengunjung website Ditjen KPI sebanyak 1 Juta pengunjung website di tahun 2010 dan sebanyak 2.1 juta di tahun 2014. 4. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam rangka peningkatan kerja sama perdagangan internasional

Gambar 2.2. Keterkaitan antara Tujuan dengan Sasasaran Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional


21

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam melakukan diplomasi perdagangan lima tahun ke depan, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional mengacu pada kebijakan perdagangan luar negeri sesuai prioritas nasional yaitu ”Peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk ekspor ”. 3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan Pembangunan perdagangan dalam lima tahun ke depan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010−2014, serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan

dalam

negeri

untuk

menjaga

kestabilan

harga

dan

ketersediaan barang di dalam negeri serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Secara umum arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan didasari oleh Visi dan Misi Presiden, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kabinet Indonesia Bersatu II memiliki 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 8 (delapan) Prioritas Nasional lainnya di Bidang Perekonomian. Dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional tersebut, Kementerian Perdagangan akan mendukung pelaksanan 2 (dua) program prioritas tersebut yaitu: (1) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (2) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Sedangkan untuk Prioritas Nasional lainnya di Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan akan melaksanakan program “Peningkatan Peran

dan

Kemampuan

Republik

Indonesia

dalam

Diplomasi

Perdagangan Internasional”.


22

Fokus Prioritas Pembangunan Perdagangan Luar Negeri untuk tahun 2010 – 2014 yang terkait dengan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional: 1. Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor yang didukung oleh kegiatan prioritas: a. Peningkatan

Peran

dan

Kemampuan

Diplomasi

Perdagangan

Internasional (Kegiatan Prioritas Nasional Lainnya di bidang Perekonomian dan Bidang); b. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral (Kegiatan Prioritas Bidang); c.

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN (Kegiatan Prioritas Bidang).

2. Peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor, yang didukung oleh kegiatan prioritas: a. Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan Jasa (Kegiatan Prioritas Bidang). Arah kebijakan dalam lima tahun ke depan adalah mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor non migas termasuk jasa sesuai target pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2010 - 2014 dengan menitikberatkan pada peningkatan diplomasi perdagangan (trade diplomacy) dalam hal pembukaan akses pasar. Arah kebijakan kerja sama perdagangan internasional yang sesuai dengan Pokok Pikiran pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2010 – 2014 adalah pengembangan kebijakan dan diplomasi perdagangan dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional (terutama yang terkait dengan peningkatan akses pasar serta pengamanan kebijakan perdagangan nasional di forum internasional), integritas wilayah dan pengamanan kekayaan SDA nasional.


23

3.2 Strategi dan Kebijakan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kepentingan

Indonesia

dalam

perdagangan

internasional

harus

diperjuangkan melalui berbagai fora internasional dengan strategi multitrack. Strategi ini diterapkan agar berbagai kesempatan atau peluang yang

ada

dapat

dimanfaatkan

untuk

memajukan

kepentingan

perdagangan Indonesia secara efektif. Langkah–langkah yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah: 1. Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam forum multilateral dan regional. 2. Peningkatan kemitraan ekonomi dan perdagangan bilateral yang strategis. 3. Pengamanan kebijakan perdagangan nasional di berbagai fora internasional. Strategi

multi-track

tersebut

dilaksanakan

melalui

peningkatan

keterkaitan kerja di antara berbagai elemen kunci dalam pelaksanaan diplomasi perdagangan, yang dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 3.1 Alur Kerja Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional


24

Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional akan senantiasa meningkatkan peran diplomasi Indonesia di dunia internasional dengan memperhatikan masukan dari seluruh pihak yang terkait baik dunia usaha, akademisi, LSM, instansi terkait, pemerintah daerah, dan perwakilan perdagangan RI di luar negeri. Perwakilan perdagangan RI di luar negeri merupakan ujung tombak Kementerian Perdagangan di negara akreditasi yang perlu dioptimalkan. Perwakilan ini dapat menggali informasi dan data yang diperlukan untuk memperkuat posisi runding Indonesia. Posisi – posisi negara mitra dagang dapat diketahui lebih dini dari perwakilan tersebut sehingga Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional mampu memiliki dasar informasi yang lebih kuat untuk menyusun posisi Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyusun posisi Indonesia

dilakukan

perdagangan.

untuk

Pemberdayaan

mencapai

keberhasilan

masyarakat

juga

dalam

dilakukan

diplomasi

agar

semua

pemangku kepentingan memiliki satu pandangan dalam menggambarkan kepentingan Indonesia di forum internasional. Hal tersebut dilakukan agar hasil kerja sama perdagangan internasional dapat dimanfaatkan secara optimal. Posisi dan strategi perundingan perdagangan internasional harus dirumuskan dan diperjuangkan berdasarkan kepentingan nasional secara komperehensif, terpadu dan terkoordinasi sehingga secara optimal mampu mendukung rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya meningkatkan

dan

mempertahankan

akses

pasar

internasional

guna

meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas sesuai target Kementerian Perdagangan. Hasil – hasil kerja sama perdagangan internasional selain dapat membuka akses pasar juga dapat mengamankan kebijakan perdagangan nasional serta mendapatkan capacity building dan technical assistance sesuai kepentingan nasional. Kebijakan – kebijakan perdagangan yang dibuat oleh Indonesia harus dapat dipertahankan di berbagai fora internasional sehingga tidak


25

melanggar ketentuan perdagangan internasional. Dengan terjalinnya kerja sama perdagangan internasional dengan negara mitra dagang, Indonesia dapat menegosiasikan capacity building dan technical assistance dari negara tersebut sebagai salah satu dari kerja sama yang disepakati. Perdagangan

jasa

yang

saat

ini

kerap

menjadi

perhatian

karena

pertumbuhannya yang semakin meningkat merupakan salah satu kegiatan baru yang diemban oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan dimana Ditjen KPI akan berpartisipasi aktif dalam perundingan perdagangan jasa untuk meningkatkan keberagaman produk ekspor. Mengingat bertambahnya hambatan perdagangan di dunia, maka diplomasi perdagangan sangat diperlukan. Produk – produk ekspor tertentu antara lain CPO dan coklat lebih membutuhkan diplomasi dibandingkan dengan produk lainnya. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional akan memberikan perhatian khusus pada produk-produk yang lebih memerlukan pendekatan diplomasi tersebut. Sesuai dengan amanah dari Rencana Strategis Kementerian Perdagangan, diplomasi perdagangan juga akan menitikberatkan pada peningkatan diversifikasi tujuan ekspor. Peran diplomasi perdagangan Indonesia dengan negara non utama (pasar non tradisional) perlu ditingkatkan sehingga mampu menurunkan kebergantungan pasar ekspor Indonesia kepada negara – negara utama (pasar tradisional). Indonesia yang tetap mengalami pertumbuhan ekonomi walau dilanda krisis karena berkurangnya ketergantungan pasar Indonesia terhadap negara utama merupakan pengalaman dan pembelajaran penting bagi Indonesia. Untuk itu, diplomasi perdagangan ke negara-negara non utama menjadi fokus perhatian Ditjen KPI. Brazil, Rusia, India, dan Cina yang dikenal dengan singkatan BRIC merupakan empat negara yang pertumbuhan ekonominya pesat. Menurut Goldman Sachs, pada tahun 2050, gabungan ekonomi ke-empat negara tersebut akan


26

mengalahkan negara-negara terkaya di dunia saat ini. Oleh sebab itu, Ditjen KPI akan melakukan pendekatan diplomasi ke negara BRIC tersebut untuk dapat mengambil peluang lebih dini dalam perubahan ekonomi di masa mendatang. 3.2.1 Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah ”Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional”. Arah pelaksanaan Program tersebut: 1. Peningkatan

peran

internasional melalui perdagangan runding

dan

kemampuan

peningkatan partisipasi

internasional,

Indonesia

diplomasi

penyusunan,

dalam

dan

perundingan

perdagangan

pada perundingan peningkatan

posisi

internasional

dan

penyelenggaraan sidang-sidang di dalam negeri pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral; 2. Peningkatan kerja sama di bidang perdagangan jasa melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan peningkatan partisipasi pada perundingan-perundingan bidang jasa; 3. Peningkatan kerja sama dan perundingan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan fora kerja sama multilateral, ASEAN, APEC, Organisasi Internasional Lainnya dan bilateral, termasuk perjanjian perdagangan Lintas Batas; 4. Peningkatan tatakelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam rangka peningkatan kerja

sama

perdagangan

internasional

guna

mewujudkan

good

governance. Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional selanjutnya terbagi ke dalam 7 (tujuh) kegiatan: 1.

Peningkatan

peran

dan

kemampuan

diplomasi

perdagangan

internasional; 2.

Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan Jasa;


27

3.

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Multilateral;

4.

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN;

5.

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral;

6.

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya;

7.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka indikator kinerja program untuk periode 2010-2014 adalah sesuai dengan target yang ditetapkan untuk mencapai sasaran. 3.2.1.1

Peningkatan

peran

dan

kemampuan

diplomasi

perdagangan

internasional Alur pikir pembangunan ekonomi yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan Bidang Ekonomi pada RPJMN 2010-2014 (dalam hal ini Kementerian Perdagangan) merupakan salah satu penanggungjawab kegiatan prioritas nasional lainnya di bidang perekonomian. Salah satu kegiatan prioritas nasional yang terdapat pada Direktorat Jenderal Kerja Sama

Perdagangan

Internasional

adalah

Peningkatan

Peran

dan

Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional di berbagai fora internasional. Hal ini dilakukan melalui peningkatan partisipasi aktif di berbagai forum internasional yang mampu meningkatkan hasil perundingan sesuai dengan

kepentingan

nasional

terutama

bagi

peningkatan

dan

pengamanan akses pasar. Sasaran ini mendukung misi Kementerian Perdagangan yaitu “Meningkatkan Kinerja Ekspor Non Migas Secara Berkualitas”. Hal ini bisa ditunjukkan dengan dukungan peningkatan posisi strategis diplomasi Indonesia di bidang perdagangan. Kemampuan diplomasi perdagangan internasional tersebut diharapkan dapat meningkat sehingga Indonesia dapat menjadi “pemeran sentral”


28

dalam

percaturan

kerja

sama

dan

perundingan

perdagangan

internasional. Strategi kerja sama perdagangan internasional diselenggarakan melalui jalur kerja sama perundingan di berbagai fora internasional. Dalam rangka memperkuat hal tersebut, dibentuklah Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional yang diketuai oleh Menteri Perdagangan. Adapun Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional (TIMNAS PPI) dimaksud mempunyai tugas untuk: a. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap perundingan perdagangan internasional baik dalam forum multilateral, regional maupun bilateral berdasarkan kepentingan nasional; b. Menganalisa substansi, proses, hasil, dampak dan aspek lain perundingan perdagangan internasional yang akan dibahas dalam suatu perundingan perdagangan internasional terhadap kepentingan nasional; c. Mempersiapkan

dan

merumuskan

posisi

dan

strategi

suatu

perundingan perdagangan internasional berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi sehingga secara maksimal mampu

mengamankan

rencana,

program

dan

pelaksanaan

pembangunan nasional, khususnya guna meningkatkan akses pasar internasional mapun pertumbuhan ekonomi nasional; d. Merundingkan dan memperjuangkan posisi dan strategi berdasarkan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam setiap perundingan perdagangan internasional; dan e. Melakukan

sosialisasi

perkembangan

dan

hasil

perundingan

perdagangan internasional kepada instansi/lembaga terkait dan masyarakat baik melalui forum koordinasi, lokakarya, seminar maupun publikasi di media cetak dan elektronik. Optimalisasi dari Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional perlu diselenggarakan sehingga dapat disusun pemikiran strategis kerja Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

29

sama perdagangan internasional baik jangka pendek maupun jangka menengah yang terpadu dengan kepentingan nasional. Layanan Informasi hasil dan proses diplomasi perdagangan perlu dibenahi sehingga pemanfaatan hasil-hasil diplomasi perdagangan internasional juga dapat meningkat. Dengan meningkatnya pemanfaatan masyarakat tersebut khususnya pelaku usaha, maka peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional dapat lebih berkontribusi dalam peningkatan ekspor non migas. Berdasarkan hal-hal di atas, maka indikator kinerja kegiatan untuk periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Hasil-hasil perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MoU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) 2. Jumlah

partisipasi

aktif

pada

perundingan

perdagangan

internasional; 3. Jumlah penyusunan posisi runding; 4. Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri; 5. Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional; 6. Jumlah Publikasi kerja sama perdagangan internasional yang diterbitkan. 3.2.1.2

Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan Jasa

Sebagaimana diketahui, perundingan perdagangan di bidang jasa akan dimulai

kembali

sesuai

kesepakatan

dalam

perundingan

Putaran

Uruguay. Selain itu, sebagai anggota WTO, Indonesia selaku anggota WTO berkewajiban antara lain notifikasi di bidang perdagangan jasa untuk disampaikan kepada Sekretariat WTO. Perundingan/negosiasi

bidang

Perdagangan

Jasa

diberbagai

fora

perundingan seperti pada Putaran Uruguay tidak terlepas dari fakta yang menunjukkan bahwa sektor perdagangan jasa pertumbuhannya sangat cepat dibanding dengan sektor perdagangan barang sehingga berdampak Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

30

dalam

peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

yang

pada

akhirnya

berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Berbagai studi menunjukkan bahwa semakin besar peran sektor jasa dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara maka negara tersebut akan semakin makmur. Oleh karena itu, perkembangan perdagangan jasa sudah menjadi salah satu pilar utama dalam agenda perundingan internasional (multilateral, regional dan bilateral). Menyadari pentingnya sektor jasa yang efisien dan kompetitif, banyak negara dewasa ini melakukan liberalisasi perdagangan jasa baik secara unilateral maupun plurilateral (kerjasama regional dan multilateral). Liberalisasi perdagangan jasa pada dasarnya mencakup langkah-langkah memperluas akses pasar atau mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap penyedia jasa asing. Sehubungan dengan banyaknya hambatan perdagangan jasa berakar dari regulasi – regulasi ekonomi domestik, liberalisasi perdagangan jasa memerlukan dukungan langkah-langkah deregulasi ekonomi. Untuk itu, Kementerian Perdagangan yang merupakan 'lead ministry' di bidang perdagangan jasa memiliki kegiatan khusus yang menangani perundingan dan kerja sama perdagangan jasa. Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan Jasa menitikberatkan pada 12 sektor jasa yaitu (1) jasa bisnis; (2) jasa komunikasi; (3) jasa konstruksi dan teknik; (4) jasa distribusi; (5) jasa pendidikan; (6) jasa lingkungan; (7) jasa keuangan; (8) jasa kesehatan; (9) jasa pariwisata; (10) jasa rekreasi; budaya dan olahraga; (11) jasa transportasi; dan (12) jasa lainnya kecuali jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Penekanan pada 12 (dua belas) sektor jasa ini dilakukan sejalan dengan fokus

perdagangan

luar

negeri

Rencana

Strategis

Pembangunan

Perdagangan Tahun 2010 – 2014 yaitu peningkatan keberagaman produk ekspor.


31

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kerja sama di Bidang Perdagangan Jasa dengan indikator kinerja kegiatan untuk periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan jasa di berbagai fora internasional; 2. Posisi runding yang disusun; 3. Hasil perundingan dan kerja sama perdagangan jasa. 3.2.1.2.1 Peningkatan perundingan dan kerja sama multilateral Dalam kerangka kerja sama perdagangan multilateral, Ditjen KPI secara aktif akan terus meningkatkan peran dan kemampuan diplomasi untuk meningkatkan akses pasar dan mengamankan kebijakan perdagangan nasional baik melalui perundingan World Trade Organization (WTO) maupun

perundingan

Doha

Development

Agenda

(DDA).

Upaya

memperoleh hasil maksimal dalam rangka pengamanan kepentingan nasional bidang perdagangan di forum multilateral terutama di WTO menjadi dasar utama pertimbangan Indonesia berpartisipasi dalam meja perundingan maupun forum diskusi. Kepentingan untuk megamankan hak – hak Indonesia dalam setiap kesepakatan multilateral menjadi pedoman dasar perundingan. Indonesia akan terus melakukan pendekatan baik formal maupun informal dengan negara-negara kunci untuk memajukan perundingan DDA-WTO yang fokus pada 7 isu yaitu Pertanian, Non Pertanian, Jasa, Rules,

Hak

atas

Kekayaan

Intelektual,

Fasilitasi

Perdagangan,

Perdagangan dan Lingkungan melalui strategi offensif dan defensif. Strategi offensif adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ekspor Indonesia melalui perjuangan akses pasar untuk produk-produk Indonesia, sedangkan strategi defensif adalah langkahlangkah yang dilakukan dalam rangka mengamankan produk-produk Indonesia dari hambatan perdagangan yang bertentangan dengan prinsipprinsip perdagangan yang adil.


32

Ditjen KPI juga selalu mengedepankan sikap aktif dan konstruktif dalam mendorong kemajuan perundingan WTO. Dalam perundingan WTO, Indonesia selalu mendorong diselesaikannya putaran perundingan Doha (Doha Round) yang telah berlangsung sejak tahun 2001. Indonesia dianggap sebagai salah satu

key player yang mewakili Negara

Berkembang dalam berbagai isu perundingan. Hal ini dapat dilihat dari peran aktif Indonesia di berbagai groupings yang memperjuangkan kepentingan Negara Berkembang pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Groupings tersebut antara lain adalah: G-33 (sebagai koordinator)

yang

memperjuangkan

Negara-negara

anggota

yang

tergabung didalamnya pada perundingan bidang pertanian di forum WTO, G-20, Cairns Group, dan NAMA-11. Indonesia termasuk pihak yang selalu berkomitmen mencegah kebijakan proteksionis serta mendukung proses transparansi di WTO melalui kegiatan monitoring. Terkait hal ini, Ditjen KPI telah menyampaikan sejumlah informasi kebijakan perdagangan dan yang terkait perdagangan kepada Trade Policy Review Body (TPRB) WTO. Ditjen KPI juga aktif menjawab berbagai pertanyaan negara anggota maupun Sekretariat WTO mengenai kebijakan perdagangan Indonesia. Ditjen KPI juga aktif memperjuangkan kepentingan nasional atas dampak kebijakan negara lain seperti penanganan kasus kebijakan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act AS yang melarang rokok kretek Indonesia di pasar AS. Meskipun Perundingan Putaran Doha saat ini tengah mengalami penundaan untuk sementara waktu, tetapi Indonesia tetap akan konsisten memperjuangkan posisi dan kepentingan nasional dalam perundingan Doha Development Agenda (DDA) yang meliputi bidangbidang: Pertanian, Akses Pasar Barang Non-Pertanian (NAMA), Jasa, HKI dan Kesehatan Masyarakat (Public Health), Rules, Fasilitasi Perdagangan, Perdagangan dan Lingkungan; Pembangunan dan Perlakuan Khusus dan Berbeda (S&D Treatment).


33

Indonesia juga memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan sistem perdagangan multilateral khususnya mekanisme penyelesaian sengketa guna pencapaian kepentingan perdagangan. Keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan kasus – kasus sengketa dagang didukung oleh kerja sama yang erat antara pemerintah dan pengusaha. Keberhasilan Indonesia memenangkan kasus anti-dumping untuk Certain Paper Products seyogyanya dapat dijadikan model di masa mendatang untuk mengatasi masalah tuduhan dumping dan subsidi, ancaman safeguard, dan masalah lainnya yang dapat mengancam kelancaran ekspor dari Indonesia. Dalam memperkuat peran WTO, perlu ditingkatkan kegiatan monitoring untuk mencegah proteksionisme. Selain itu, proses aksesi juga perlu ditingkatkan terutama untuk negara berkembang. Isu lain pada WTO yang perlu perhatian adalah isu-isu yang diangkat oleh negara berkembang seperti aid for trade, duty free quota free, cotton, serta memberikan kesempatan akses pasar yang lebih luas kepada negaranegara berkembang dan LDCs, termasuk pemberian bantuan teknis. Selain itu, perlu ada penguatan kerja sama antar WTO dan lembaga internasional lainnya. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya hasil kerja sama dan perundingan perdagangan multilateral dengan indikator kinerja kegiatan untuk periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1.

Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama multilateral;

2.

Jumlah

pertanyaan/

tanggapan/keberatan

terkait

kebijakan

perdagangan RI dari luar Negeri yang dapat diklarifikasi di forum WTO; 3.

Hasil perundingan kerja sama perdagangan multilateral (termasuk respon terhadap pengamanan kebijakan perdagangan/ deklarasi/ ratifikasi);


34

4.

Jumlah

posisi

runding

yang

disusun

(proposal/point

of

intervention/posisi runding/rekomendasi); 5. 3.2.1.3

Jumlah penanganan isu-isu perdagangan multilateral. Peningkatan Perundingan dan Kerja Sama ASEAN

Sejak tahun 2008 kerjasama ASEAN dilaksanakan berlandaskan ASEAN Charter yang membawa konsekuensi bahwa kerja sama ASEAN memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bersamaan dengan berlakunya ASEAN Charter maka pilar ekonomi kerjasama ASEAN juga menerapkan ASEAN Economic Blueprint (AEC) 2015 Blueprint, yaitu sebuah cetak-biru yang terdiri dari 4 empat) pilar utama, yakni a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan yang berdaya-saing; (c) pembangunan ekonomi yang merata; dan (d) integrasi ke dalam perekonomian dunia. Implementasi yang efektif dan tepat waktu dari AEC Blueprint merupakan prasyarat bagi ASEAN untuk tetap memainkan peran kunci dalam perkembangan proses integrasi ekonomi regional sesuai prinsip ASEAN Centrality yang diamanatkan oleh ASEAN Charter. Dalam hal ini, Indonesia sangat berkepentingan untuk menjaga ASEAN Centrality apabila arsitektur perekonomian regional ingin dikembangkan searah dengan kepentingan strategik Indonesia di kawasan ini. Lebih jauh, dan sebagai negara yang memainkan peran kunci di ASEAN, Indonesia harus dapat meningkatkan perannya dalam setiap perundingan, baik di internal ASEAN, eksternal ASEAN maupun dalam kerjasama sub-regional dan antar kawasan. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya hasil kerja sama dan perundingan ASEAN dengan indikator kinerja kegiatan untuk periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Pemenuhan ASEAN Economy Community Scorecard; 2. Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, serta Antar dan Sub Regional;


35

3. Hasil perundingan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, serta Antar dan Sub Regional (termasuk guidance of principal/Summary of Discussion/Deklarasi); 4. Jumlah posisi runding yang disusun; 5. Jumlah penanganan isu-isu perJumlah kesepakatan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, serta Antar dan Sub Regional yang diratifikasidagangan ASEAN; 6. Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, serta Antar dan Sub Regional yang diratifikasi. 3.2.1.4

Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Bilateral

Lima tahun ke depan, hubungan kerja sama perdagangan bilateral akan ditekankan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi melalui penghapusan hambatan tariff dan non tariff dan perjuangan kerja sama bantuan teknis dan capacity building. Upaya diversifikasi tujuan pasar dengan mempertahankan pasar utama dan meningkatkan pasar non utama dilakukan melalui pendekatan bilateral dengan mengadakan pembahasan masalah-masalah perdagangan kedua negara dan business forum. Berbagai perundingan internasional dalam forum bilateral berkembang sangat

cepat

dan

memiliki

dampak

yang

signifikan

terhadap

pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus berperan aktif dalam setiap perundingan tersebut, guna melindungi kepentingan ekonomi Indonesia di bidang perdagangan dan investasi. Pendekatan

diplomasi

perdagangan

dilakukan

melalui

forum

negosiasi/non negosiasi dengan pendekatan kerja sama bilateral yang berorientasi pada penjajagan pengembangan Economic Partnership Agreement (IJEPA, IE-CEPA, IA-CEPA), Joint Study towards the Feasibility of Free Trade Agreements (Turki, Mesir, Tunisia), Joint Committee (Afrika Selatan), Bilateral Consultations (Joint Commission,


36

Working Group on Trade and Investment RI-EU, RI-Russia, bilateral commodity meeting, issue/sectoral meeting), Economic Partnership Agreement (EPA), dan forum pertemuan yang regular/terstruktur ataupun tidak terstruktur. Untuk mendukung perundingan disusun posisi runding atas masukan dari stakeholder dan instansi terkait melalui; pertemuan teknis dengan instansi

terkait,

menyusun

hambatan

tarif

dan

non

tarif,

isu

perundingan, posisi Indonesia sesuai dengan subyek yang dirundingkan, strategi perundingan dalam menghadapi mitra runding, Schedule Commitment Indonesia sesuai dengan isu yang dirundingkan; dan menyusun komoditi potensial Indonesia di negara-negara mitra dagang. Kegiatan akan dicapai melalui forum; joint commission meeting, Joint study group dalam rangka kerja sama perdagangan yang lebih comprehensive, Joint Trade Committee, bilateral meeting, trade mission, secara reguler, forum Tourism, Trade and Investment (TTI), upaya peningkatan kerja sama capacity building khususnya di bidang industri kreatif untuk produk-produk yang berkembang (mebel, tekstil, perhiasan, aksesori rumah); peningkatan capacity building dalam memproduksi produk yang sustainable (ramah lingkungan) misalnya untuk produk-produk pertanian dan kehutanan, dan meningkatkan produk ekspor bernilai tambah tinggi terutama untuk produk-produk yang berbasis pada sumber daya alam serta memanfaatkan teknologi tingkat menengah. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya hasil kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral dengan indikator kinerja kegiatan untuk periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Posisi Runding yang disusun; (Pra Negosiasi); 2. Partisipasi

aktif

dalam

Perundingan

Perdagangan

Bilateral;

(Negosiasi)


37

3. Hasil Perundingan Perdagangan Bilateral (MRA, MoU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report, Report Discussion, Agreed Conclusion); 4. Jumlah

kesepakatan

kerja

sama

perdagangan

bilateral

yang

diratifikasi; 5. Jumlah konsultasi publik dalam rangka pengamanan kebijakan perdagangan nasional. 3.2.1.5

Peningkatan Kerja Sama Perdagangan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya

APEC, yang terdiri atas 21 ekonomi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.7 milyar orang, jumlah GDP dengan persentase 55 % dari total dunia, dan mewakili 43% nilai perdagangan dunia, merupakan forum yang strategis

dan

menjadi

salah

satu

wadah

kerja

sama

ekonomi

internasional yang cukup berpengaruh. Sejalan dengan usianya yang telah mencapai 20 tahun lebih, APEC telah berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi masing-masing anggota dan terhadap ekonomi global. Kawasan ini telah berkembang menjadi wilayah ekonomi yang dinamis dengan pertumbuhan output rata-rata 7% per tahun dibanding kawasan di luarnya sebesar 5%. Selain tercapainya sebagian agenda internal (yakni pencapaian Bogor Goals oleh ekonomi maju pada tahun 2010), maka faktor eksternal seperti

krisis

ekonomi

global,

dinamika

globalisasi

ekonomi,

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pertumbuhan dan perubahan pola perdagangan, lahirnya berbagai Preferential Trade Agreements (PTAs) atau Free Trade Agreements (FTAs) telah melahirkan kesadaran bahwa APEC pada abad ke-21 ini akan—dan sepantasnya— berbeda dari APEC pada saat terbentuknya di tahun 1989. Di tengah bermunculannya pemahaman inilah, Indonesia mempersiapkan diri untuk memegang tampuk kepemimpinan APEC pada tahun 2013.


38

Indonesia tidak saja merupakan salah satu founding fathers kerja sama APEC

tetapi

dalam

perjalanan

sejarahnya

ikut

mendorong

dan

memperkuat forum ini sebagai sebuah “miniature” hubungan UtaraSelatan di bidang ekonomi. Partisipasi Indonesia ini didasari kesadaran akan

pentingnya

mengantisipasi

proses

globalisasi

ekonomi

dan

mengambil manfaat serta mengamankan kepentingan nasional di tengah perubahan tata perekonomian dan perdagangan dunia yang cenderung semakin cepat ini. Tidak heran, Indonesia juga memberi nilai strategis bagi terciptanya hubungan erat dan dialogis antara pemerintah dengan kalangan bisnis dan masyarakat, baik dalam proses pengembangan kebijakan, pengembangan kapasitas melalui pemanfaatan proyek-proyek “capacity building” APEC,

serta

kegiatan-kegiatan

memungkinkan

untuk

memproyeksikan

Indonesia

promosi

yang

kepentingan-

kepentingannya dan mengamankan posisinya dalam tata hubungan ekonomi internasional. Dapat diperikarakan bahwa tahun 2013 akan menjadi momentum penting bagi kerja sama APEC. Pada saat itu, bukan hanya pembahasan FTAAP dan TPP sudah berkembang jauh, tetapi juga kemungkinan besar Perundingan Putaran Doha sudah dapat diselesaikan. Keadaan ini akan menciptakan tantangan baru bagi APEC: menjadikan WTO sebagai platform umum APEC dan pada saat bersamaan menjaga relevansi APEC dalam normal track dan memfasilitasi pembahasan FTAAP dan TPP bagi ekonomi yang berminat melalui fast track. Indonesia termasuk dalam lima besar produsen komoditi dunia meliputi karet alam, kopi, lada, kelapa, kelapa sawit dan kakao. Organisasi komoditi

internasional

merupakan

forum

strategis

untuk

dapat

memperjuangkan kepentingan komoditi Indonesia melalui perundinganperundingan internasional. Guna tetap eksis sebagai Negara produsen terbesar, perlu diidentifikasi hal-hal penting yang dibutuhkan masingmasing komoditi agar dapat disusun proposal proyek yang tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.


39

Diplomasi perdagangan internasional melalui perundingan-perundingan pada

organisasi

komoditi

internasional

diharapkan

mampu

memperjuangkan dan melindungi kepentingan Indonesia. Perundingan terkait kegiatan dan program kerja organisasi komodit internasional difokuskan pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penyusunan proposal proyek, memperluas penelitan dan pengembangan, penyusunan standar mutu, penciptaan suatu mekanisme agar harga komoditi dapat stabil pada tingkat yang menguntungkan produsen, yang semuanya diharapkan pula mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan posisi tawar Indonesia, pada khususnya dan Negara produsen pada umumnya dalam perdagangan komoditi global. Partisipasi dalam perundingan komoditi internasional sangat penting agar kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan komoditi internasional sejalan dengan kebijakan perdagangan nasional Indonesia. Indonesia

bersama

negara

berkembang

lainnya

secara

konsisten

mendukung kerja sama komoditi internasional serta memberikan inisiatif-inisiatif pembentukan forum-forum dan pengaturan-pengaturan baru di bidang komoditi. Keikutsertaan Indonesia dalam forum antara eksportir dan importir perlu ditingkatkan, sebab dengan bertemunya kedua

belah

pihak

maka

dapat

diupayakan

terciptanya

kondisi

perdagangan komoditi dunia yang lebih baik dan saling menguntungkan. Forum eksportir dan importir dapat juga sebagai forum untuk melakukan lobby-lobby dan transaksi-transaksi perdagangan. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya hasil kerja sama dan perundingan APEC dan Organisasi Internasional lainnya dengan indikator kinerja kegiatan untuk periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya. 2. Hasil perundingan kerja sama APEC dan Organisasi internasional. 3. Posisi runding yang disusun; Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

40

4. Jumlah kesepakatan kerja sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya yang diratifikasi. 3.2.1.6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen KPI

Dukungan manajemen dan dukungan teknis merupakan penunjang utama kelancaran terselenggaranya kegiatan pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan tata kelola yang baik pada pelaksanaan dukungan tersebut. Sejalan dengan reformasi birokrasi, penerapan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan dukungan tersebut harus terus dikembangkan dan diimplementasikan. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya tersebut diharapkan dapat melaksanakan: a. Peningkatan Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perencanaan dengan berlandaskan pada prinsip penyerapan anggaran berbasis kinerja antara lain dengan melakukan penerapan sistem BSC dan peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam perencanaan program dan kegiatan tersebut, perlu ditentukan indikator kinerja masing – masing kegiatan sehingga tiap kegiatan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. b. Peningkatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan merupakan kegiatan yang harus diperkuat. Evaluasi dapat menunjukkan kinerja suatu organisasi sehingga dapat menunjukkan tercapai atau tidaknya target – target yang telah diterapkan. Laporan disusun tiap bulan, triwulan, dan tahunan untuk menunjukkan hasil – hasil yang telah dicapai dalam hal kerja sama perdagangan internasional. Dengan meningkatnya kualitas laporan, maka data base tentang hasil dan proses perundingan pun akan menguat. Hal ini

mempermudah

Direktorat

Jenderal

Kerja

Sama

Perdagangan

Internasional ketika melakukan konsultasi publik dengan masyarakat. c. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sarana Ditjen KPI Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

41

Sumber Daya Manusia dan Sarana merupakan faktor utama dalam terselenggaranya kelancaran kegiatan pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan Sarana sehingga mampu menyelenggarakan kegiatan dengan optimal. d. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Tertib administrasi keuangan merupakan salah satu penerapan dari pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, peningkatan pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan. Sistem informasi dapat mendukung pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih trasparan

dan

akuntabel

sehingga

menciptakan

wilayah

tertib

administrasi. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan teknis dan administratif kepada Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional dengan indikator kinerja kegiatan untuk periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Persentase realisasi kegiatan dan penganggaran Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional sesuai perencanaan; 2. Persentase pelaksanaan pembinaan kepegawaian terdiri dari tingkat kehadiran, presentasi keikutsertaan pada diklat struktural wajib, dan presentase SDM berdasarkan tingkat akademis; 3. Jumlah laporan kegiatan Ditjen KPI (laporan tahunan, bulanan, dan triwulan) 4. Jumlah laporan pelaksanaan kinerja (LAK Ditjen KPI dan Setditjen KPI); 5. Jumlah Dokumen Perencanaan Ditjen KPI (Kontrak Kinerja, Rencana Kinerja, dan RKA-K/L). 6. Persentase Pemutakhiran Informasi pada Website Ditjen KPI (Hasil Perundingan)


42

3.2.2 Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Sesuai

dengan

DAG/PE/3/2005

Peraturan tentang

Menteri

Kedudukan,

Perdagangan Tugas

dan

Nomor Fungsi,

01/MSusunan

Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama perdagangan internasional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional terdiri dari 6 (enam) unit setingkat Eselon II yaitu 5 (lima) unit teknis setingkat Eselon II dan 1 (satu) unit Sekretariat Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional

Sekretariat Direktorat

Direktorat Kerjasama Multilateral

Direktorat Kerjasama Regional

Direktorat Kerjasama Bilateral I

Direktorat Kerjasama Bilateral II

Direktorat Pengamanan Perdagangan

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Sebelum Restrukturisasi Seiring dengan semangat reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional mengusulkan penajaman tugas dan fungsi dengan pembentukan struktur organisasi yang baru. Pada tahun 2010 diselenggarakan restrukturisasi organisasi yang ditandai dengan keluarnya Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 yang menggantikan Permendag Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.


43

DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT KERJA SAMA MULTILATERAL

DIREKTORAT KERJA SAMA ASEAN

DIREKTORAT KERJA SAMA APEC DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA

DIREKTORAT KERJA SAMA BILATERAL

DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Sesudah Restrukturisasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama perdagangan internasional; b. pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

kerja

sama

perdagangan

internasional; c.

penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur. dan kriteria di bidang kerja sama perdagangan internasional;

d. pemberian

bimbingan

teknis dan evaluasi

pelaksanaan

kebijakan di bidang kerja sama perdagangan internasional; dan e. pelaksanaan

administrasi

Direktorat

Jenderal

Kerja

Sama

Perdagangan Internasional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional terdiri dari unsur: 1.

Pemimpin, yaitu Dirjen Kerja Sama Perdangangan Internasional mempunyai tugas memimpin, merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan

standarisasi

teknis

di

bidang

Kerja

Sama

Perdagangan Internasional;


44

2.

Pembantu

Pemimpin,

yaitu

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis lainnya kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional; 3.

Pelaksana, yaitu Direktorat- direktorat Teknis yaitu: a. Direktorat Kerja Sama Multilateral, yang mempunyai tugas merumuskan

serta

melaksanakan

tugas

kebijakan

dan

standarisasi teknis di bidang Kerja Sama Multilateral; b. Direktorat

Kerja

merumuskan

Sama

serta

ASEAN,

yang

melaksanakan

mempunyai

tugas

kebijakan

tugas dan

standarisasi teknis di bidang Kerja Sama ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional; c. Direktorat Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya,

yang

mempunyai

tugas

merumuskan

serta

melaksanakan tugas kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya; d. Direktorat Kerja Sama Bilateral, yang mempunyai tugas merumuskan

serta

melaksanakan

tugas

kebijakan

dan

standarisasi teknis di bidang Kerja Sama Bilateral; e. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan tugas kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Kerja Sama Perdagangan Jasa. Dengan adanya berbagai tantangan dan tuntutan akan perubahan tersebut, serta dalam pencapaian target sasaran strategis Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, maka organisasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional ke depan dikelompokkan dan melaksanakan serta mengembang fungsi-fungsi sebagai berikut: Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

45

1.

Peningkatan

peran

dan

kemampuan

di

bidang

diplomasi

perdagangan internasional sehingga mampu menjadi pemeran sentral dalam berbagai forum multilateral dan regional, serta dapat meningkatkan kemitraan strategis pada forum bilateral. 2.

Perundingan perdagangan jasa semakin berkembang, oleh sebab itu Kerja Sama di bidang perdagangan jasa perlu ditingkatkan. Peningkatan Kerja Sama di bidang perdagangan jasa tersebut dapat meningkatkan akses pasar jasa Indonesia. Peluang pasar jasa harus dimanfaatkan secara optimal.

3.

Kerja Sama Perdagangan Internasional di fora Multilateral penting dan bermanfaat untuk dilakukan karena posisi tawar terbaik Indonesia

diperhatikan

dunia

dan

dapat

membuka

serta

memanfaatkan akses pasar ke seluruh dunia dibandingkan dengan hanya melalui satu negara atau wilayah. Selain itu, WTO dapat menjadi sistem yang terbaik untuk memastikan “perdagangan yang adil (fair trade)”. 4.

Kerja Sama perdagangan ASEAN merupakan hal yang prioritas, mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diimplementasikan pada Tahun 2015. Hal ini menjadi perhatian khusus Indonesia. Ditjen KPI yang menangani pilar ekonomi akan kerap melakukan meningkatkan perannya pada kerja sama ASEAN.

5.

Lambatnya kemajuan perundingan WTO membuat perdagangan regional semakin berkembang. Perdagangan Regional saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik salah satunya adalah dengan adanya Kerja

Sama

perdagangan

APEC.

Peningkatan

Kerja

Sama

perdagangan APEC perlu diselenggarakan untuk dapat menangkap peluang – peluang yang ada dari kekuatan suatu kawasan. Selain itu, kerja sama dengan organisasi internasional lainnya seperti badan-badan dunia dan organisasi komoditi perlu dilakukan sehingga Indonesia mampu mengoptimalkan peluang-peluang yang ada. Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal KPI 2010 - 2014

46

6.

Hubungan perdagangan dalam forum bilateral dengan negara mitra dagang secara aktif diselenggarakan oleh Indonesia. Kemitraan strategis antar dua negara yang mampu memberikan keuntungan di dua belah pihak perlu diselenggarakan dengan maksimal.

7.

Fungsi Penunjang untuk memberikan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam rangka peningkatan tata kelola yang baik berdasarkan konsep good governance.

Disamping itu, seiring dengan perkembangan, tantangan, dan tuntutan perubahan, baik eksternal maupun internal, maka untuk dapat menjalankan tugas yang diemban dan sasaran yang ditetapkan, organisasi dan tatalaksana Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional sudah sepatutnya harus mengalami perubahan menuju pemerintahan yang baik (good governance). Penyempurnaan fungsi kelembagaan berfokus pada 5 (lima) hal, yaitu: (1) penyempurnaan proses bisnis; (2) implementasi Balanced Scorecard; (3) restrukturisasi program; (4) penguatan sistem pelaporan; dan (5) pemantapan pengelolaan keuangan. Penyempurnaan proses bisnis diarahkan untuk menghasilkan proses bisnis yang akuntabel dan transparan serta berkinerja kepada stakeholder internal dan eksternal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. Dalam penyempurnaan proses bisnis ini dilakukan penyusunan

Standard

Operating Procedure (SOP) dan penyempurnaan manajemen pelayanan. Implementasi Balanced Scorecard, yang sudah mulai dirintis sejak tahun 2007 akan lebih ditingkatkan untuk membangun sistem informasi manajemen yang lebih efektif. Fungsi BSC sebagai alat untuk mengukur kinerja aparat menjadi sangat penting dalam upaya pemantapan sistem manajemen

perencanaan,

monitoring,

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan kebijakan, program, pencapaian sasaran, dan target yang ditetapkan.


47

Sementara itu, upaya pemangkasan jalur birokrasi dan perbaikan sistem manajerial dilakukan dengan merestrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. Hasil restrukturisasi merupakan dasar RPJMN tahun 2010−2014, yang mengacu pada penerapan anggaran berbasis kinerja. Sehingga, pada periode

dimaksud,

Direktorat

Jenderal

Kerja

Sama

Perdagangan

Internasional bergerak bersama seluruh unit yang terdapat pada Kementerian Perdagangan untuk semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur. Terkait dengan sistem pelaporan dan akuntabilitas instansi, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional dalam meningkatkan kinerja

yang

baik

harus

senantiasa

didukung

oleh

kemampuan

pengelolaan keuangan yang akuntabel dan professional. Pencapaian peringkat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” merupakan hal yang harus dapat diraih dalam kurun waktu 5 (tahun) tahun mendatang.


48

BAB IV PENUTUP Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Tahun 2010 – 2014 memberikan dukungan bagi tercapainya visi dan misi kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014, serta merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Rencana Strategis ini merupakan landasan bagi peningkatan pengembangan Kerja Sama Perdagangan Internasional melalui penetapan arah pembangunan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh instansi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perdagangan yang telah ditetapkan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


49

Formulir 1

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERDAGANGAN UNIT: DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PROGRAM/ KEGIATAN (1) PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SASARAN OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT

(9) %

221

241

258

hasil perundingan

243

267

295

317

perundingan

7

8

7

2

2

proses ratifikasi

100

100

100

100

100

%

50

55

60

65

%

1.400.000

1.600.000

1.900.000

2.100.000

Pengunjung

90

92

94

95

%

2. Persentase pelaksanaan pembinaan kepegawaian 3. Jumlah laporan kegiatan Ditjen KPI (laporan tahunan, bulanan, dan triwulan)

85

85

86

87

%

17

17

17

17

Laporan

4. Jumlah laporan pelaksanaan kinerja

2

2

2

2

LAK

5. Jumlah Dokumen Perencanaan Ditjen KPI yang disusun 6. Persentase Pemutakhiran Informasi pada Website Ditjen KPI (Hasil Perundingan)

3

3

3

3

Dokumen

100

100

100

100

%

34

35

37

38

2. Partisipasi aktif pada perundingan perdagangan internasional

54

55

60

61

perundingan

3. Jumlah posisi runding yang disusun

54

55

59

61

posisi runding

4. Kesepakatan kerja sama perdagangan yang diratifikasi

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PENINGKATAN PERAN DAN KEMAMPUAN DIPLOMASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka pengamanan kebijakan perdagangan nasional di forum internasional

5. Persentase isu kebijakan perdagangan RI yang dapat diklarifikasi di berbagai fora internasional

Meningkatnya kualitas layanan Informasi hasil dan proses diplomasi perdagangan internasional

6. Persentase pemahaman terhadap hasil kerja sama dan kesepakatan perdagangan internasional (sample dunia usaha pada sosialisasi Ditjen KPI) 7. Jumlah pengunjung website Ditjen KPI

Meningkatnya pelayanan teknis dan 1. Persentase realisasi kegiatan dan administratif kepada Ditjen Kerja Sama penganggaran Ditjen Kerja Sama Perdagangan Perdagangan Internasional Internasional sesuai perencanaan

Meningkatnya peningkatan peran dan 1. Hasil-hasil perundingan Perdagangan kemampuan diplomasi perdagangan di Internasional berbagai fora internasional

140

197

174

Satuan 2014 (8) 90

3. Partisipasi aktif pada perundingan perdagangan internasional

2011 (5) 87

TARGET INDIKATOR 2012 (6) 89

2013 (7) 90

(2) (3) Meningkatnya kerja sama 1. Pemenuhan ASEAN Economy Community perdagangan internasional dalam Scorecard rangka peningkatan akses pasar ekspor 2. Hasil-hasil perundingan Perdagangan Internasional (Agreement, MRA, MoU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report, respon terhadap pengamanan kebijakan perdagangan, guidance of principal, dan summary of discussion, protocol)

2010 (4) 70

1.000.000

UNIT PENANGGUNGJAWAB (10) DIREKTORAT JENDERAL KPI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

hasil perundingan SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Formulir 1


PROGRAM/ KEGIATAN (1)

PENINGKATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN JASA

PENINGKATAN KERJA SAMA DAN PERUNDINGAN MULTILATERAL

PENINGKATAN KERJA SAMA DAN PERUNDINGAN ASEAN



(2)

(3) 4. Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri

Meningkatnya kerja sama di Bidang Perdagangan Jasa

2011 (5) 22


Satuan 2013 (7) 20

2014 (8) 15

(9) kegiatan

5. Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional

8

9

9

9

kegiatan

6. Jumlah Publikasi kerja sama perdagangan internasional yang diterbitkan

10

15

16

17

publikasi

1. Hasil perundingan bidang jasa di forum internasional 2. Partisipasi aktif pada perundingan perdagangan jasa

12

14

16

18

30

30

35

40


30

30

35

40

20

25

28

31

25

30

35

40

perundingan

7

7

7

7

isu

25

30

35

40

5. Jumlah pertanyaan/tanggapan/ keberatan terkait kebijakan perdagangan RI dari luar negeri yang dapat diklarifikasi

5

5

5

5

proposal/ point of intervention/ posisi runding/ rekomendasi Klarifikasi

1. Pemenuhan ASEAN Economy Community Scorecard

87

89

90

90

%

2. Hasil perundingan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional serta perdagangan lintas batas dengan negara anggota ASEAN (termasuk guidance of principal/Summary of Discussion/Deklarasi) 3. Partisipasi aktif dalam perundingan kerja

60

70

75

80

hasil perundingan

60

70

75

80

perundingan


60

70

75

80

posisi runding

5. Jumlah penanganan isu-isu perdagangan ASEAN

3

3

3

3

isu

Meningkatnya hasil kerja sama dan 1. Hasil perundingan kerja sama perdagangan perundingan perdagangan multilateral multilateral (termasuk respon terhadap pengamanan kebijakan perdagangan/ deklarasi/ratifikasi) 2. Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama multilateral 3. Jumlah penanganan isu-isu perdagangan multilateral 4. Jumlah posisi runding yang disusun (proposal/point of intervention/posisi runding/rekomendasi)

Meningkatnya hasil kerja sama dan perundingan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog,Antar dan Sub Regional, serta perdagangan lintas batas dengan negara anggota ASEAN

2010 (4)

UNIT PENANGGUNGJAWAB (10)

hasil perundingan DIREKTORAT PERUNDINGAN perundingan PERDAGANGAN JASA posisi runding hasil perundingan DIREKTORAT KERJA SAMA MULTILATERAL

sama ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional, serta perdagangan lintas batas dengan negara anggota ASEAN

DIREKTORAT KERJA SAMA ASEAN

Formulir 1


PROGRAM/ KEGIATAN (1)

PENINGKATAN KERJA SAMA DAN PERUNDINGAN APEC DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA

PENINGKATAN KERJA SAMA DAN PERUNDINGAN BILATERAL



(2)

(3) 6. Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional, serta perdagangan lintas batas dengan negara anggota ASEAN yang diratifikasi 1. Hasil perundingan kerja sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya

Meningkatnya hasil kerja sama dan perundingan APEC dan Organisasi Internasional lainnya

Meningkatnya hasil kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral

2010 (4)

2011 (5) 5


Satuan 2013 (7)

2014 (8) -

-

(9) proses ratifikasi

24

27

30

31

2. Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya 3. Jumlah posisi runding yang disusun

24

27

30

31

perundingan

24

27

30

31

posisi runding

4. Jumlah kesepakatan kerja sama APEC dan Organisasi Internasional lainnya yang diratifikasi

2

1

1. Hasil perundingan kerja sama perdagangan bilateral

47

50

55

60

2. Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama bilateral 3. Jumlah posisi runding yang disusun

50

55

60

65

50

55

60

65

posisi runding

4. Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral yang diratifikasi 5. Jumlah konsultasi publik dalam rangka pengamanan kebijakan perdagangan nasional

1

4

2

2

proses ratifikasi

5

10

10

10

kegiatan

Note: Nomenklatur Outcome dan indikator outcome diambil dari dokumen Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kemdag 2011-2014

-

UNIT PENANGGUNGJAWAB (10)

hasil perundingan DIREKTORAT KERJA SAMA APEC DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA

-

proses ratifikasi

hasil perundingan DIREKTORAT KERJA SAMA BILATERAL perundingan

DAFTAR ISI LAMPIRAN 50. Daftar Isi

Recommend Documents