DAFTAR ISI. Kata Pengantar...i Bab I Pendahuluan...i A. Latar Belakang B. Permasalahan...5 Bab II Pembahasan...7

Afnila : Perkembangan Partai Politik di Indonesia, 2005

USU Repository © 2006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

.......................................................................... ....i

Bab I Pendahuluan

......................................................................... .....i

A. Latar Belakang B. Permasalahan

.......................................................................... ....5

Bab II Pembahasan

.......................................................................... ....7

A. Sejarah lahirnya partai politik di Indonesia ..........................................7 B. Kepartaian Secara Umum . ......................................................................8 C. Sistem Kepartaian di Indonesia ...............................................................13 Bab III Penutup .............................................................................................15 Daftar Kepustakaan

..............................................................................17



BAB II PENDAHULUAN

A. latar Belakang Eforia reformasi membawa konsekuensi menjamurnya kelahiran partai politik baru di Indonesia. Hal ini merupakan ekspresi kebebasan warga negara yang pada masa orde baru ditekan. Tekanan ini dirasakan semenjak tahun 1971 dengan kemenangan Golkar pada pemilihan umum tahun 1971. Pemerintah pada masa itu yang notabene adalah Golkar melebur sebelas partai politik peserta pemilihan umum tahun 1971 kedalam tiga golongan besar, yaitu golongan nasionalis, golongan spritual dan golongan karya. Pada kenyataannya pengelompokan ini didukung oleh partai-partai pada masa itu, sehingga partai politik masing-masing memfungsikan diri kedalam golongannya masing-masing, kecuali beberapa partai yang tidak mau dilebur dalam golongan spritual tetapi lebih memilih untuk meleburkan diri ke dalam partai nasionalis. Pengelompokkan ini menjadi alat bagi pemerintah, untuk melahirkan hagemoni baru dan kondisi ini terus berlanjut sampai dengan pemilihan umum terakhir masa orde baru tahun 1997. Partai politik pada dasarnya adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dimana melalui partai politik maupun organisasi massa menjadi sarana/alat bagi warga negara untuk menyarnpaikan aspirasi dan kehendaknya. Oleh karena itu partai politik memiliki peranan yang demikian penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Khusus di Indonesia peranan ini semakin penting

1



mengingat bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama, adat istiadat. Sehingga partai politik mutlak dibutuhkan peranannya untuk menjamin tiap-tiap warga negara menyampaikan kehendak dan aspirasinya. Oleh karena itu pembentukan partai politik pada dasarnya adalah merupakan implementasi dari kehendak warga negara untuk berkumpul berserikat, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan scperti yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Partai politik merupakan komponen yanng penting dalam sistem politik demokrasi, dengan demikian penataan kepartaian harus mampu bertumpu pada kaedah-kaedah kedaulatan rakyat, yaitu memberi kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan.1 Demikian pentingnya keberadaan partai politik sehingga partai politik sering disebut sebagai salah satu atribut negara demokrasi modern. Partai politik adalah alat yang pernah didesain oleh manusia dan paling ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Demikian pentingnya peranan partai politik sehingga muncul pomeo dalam masyarakat “politisi modern tanpa partai politik sama dengan ikan yang berada di luar air.” Hak warga negara untuk memilih pemerintahannya melalui pemilihan umum yang priodik yang bebas dan adil diakui sebagai hak demokrasi yang paling mendasar. Perlindungan terhadap hak ini merupakan pengakuan atas hak untuk memilih dan kebutuhan akan suatu sistem yang pemilihan umum yang inklusif. Hak

1

http://www.pikiraan-rakyat.com/cetak/0702/29/0312.html. Melalui Partai Politik, Rakyat dapat

Mewujudkan Haknya. 2

Richaard M. Merelman dalam Maurice Duverger, Partai-Partai Politik dan Kelompok-

Kelompok Penekan Terjemahan Laila Hasyim, Jakarta, 1981, Hal. V.

2 Afnila : Perkembangan Partai Politik di Indonesia, 2005


ini hanya akan berarti bila ada jaminan bahwa pemilihan umum berjalan transparan dan para pemilih harus dapat memilih di antara partai-partai politik yang mampu menawarkan kepada rakyat pilihan-pilihan program kerja yang akan dilaksanaakannya.3 Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan untuk meperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara dan untuk membentuk pemerintahan. Partai politik juga memiliki fungsi sebagai pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara rill akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia serta menjamin terciptanya stabilitas nasional. Oleh karena itu pemilihan umum merupakan saalah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sehingga pemilihan umum harus diselenggarakan secara lebih berkualitas dan dengan partisipasi yang besar dari seluruh warga negara. Pemilihan umum juga harus mampu menjadi jaminan berjalannya sistem perwakilan, akuntabilitas dan legitimasi. Dalam tata kehidupan di dunia modern dewasa ini, penyelenggaraan pemilihan umum telah menjadi agenda ritual politik.

3

IDEA, Penilaian Demokrasi di Indonesia, Pengembangan Kapasitas Seri 8,

Internasional IDEA, 2000. hal.58.

3



Dengan demikian yang menjadi persoalan adalah bagaimana partai politik mampu menarik partisipasi masyarakat untuk ikut memilih dalam pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia sudah menjadi rutinitas politik dimulai sejak tahun 1955 dan terakhir tahun 1999 dan akan segera dilaksanakan pemilihan umum pada tahun 2004. Pemilihan umum pertama tahun 1955 mengunakan sistem multi partai dengan suasana persaingan yang ketat, pemilihan umum ini diikuti oleh lebih dari lima belas partai politik dan organisasi pemilihan umum 4. Tetapi tidak ada satu partai politikpun yang memperoleh suara dominan sehingga kabinet menghadapi tekanan yang besar. Pada akhirnya kabinet silih berganti dalam waktu singkat. Pemilihan umum dengan sistem kepartaian yanng multi partai kemudian dipraktekkan kembali pada pemilihan umum tahun 1999. Dengan diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik. Besarnya jumlah kontestan pemilihan umum ini disebabkan oleh eforia reformasi yang pada saat itu sedang terjadi. Eforia reformasi dengan kebebasan melahirkan menjamurnya partai politik baru diakibatkan semenjak kemenangan Golkar pada pemilihan umum tahun 1971 pemerintah melakukan penciutan jumlah partai politik kedalam tiga aliran yaitu nasionalisme, spritual dan kekaryaan. Pada akhirnya pengelompokkan ini menjadi alat bagi golkar untuk mendominasi kekuasaan. Hal ini membawa Indonesia kedalam era baru, dengan hadirnya hagemonic party system5. Golkar menjadi penentu agenda politik

4

Affan Gafar, Javanese Voters, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1992, h. 1.

5

Ibid h. 38.

4



di seluruh daerah mulai dari penentuan undang-undang pemilihan umum, reorganisasi partai politik dan menajemen organisasi masa. Pada akhimya melahirkan hagemoni golkar terhadap kehidupan politik Indonsia Era reformasi telah membawa peluang bagi Indonesia untuk memasuki era baru untuk menegakkan demokrasi dan memperbaharui sistem dan kelembagaan politiknya yang kearah yang lebih baik, lebih demokratis. Salah satu aspek yang perlu direformasi adalah kelembagaan dari lembaga perwakilan rakyat untuk meningkatan fungsi DPR. Oleh karena pengisian keanggotaan lembaga perwakilan dilakukan melalui pemilihan umum walaupun ada juga yang melalui pengangkatan maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang tentang pemilihan umum dan sistem kepartaian yang seharusnya dipakai di negara kita. Namun untuk memperoleh sistem yang ideal bagi Indonesia harus melalui perjalanan yanng panjang tidak cukup dengan dokumen-dokumen tetapi membutuhkan penelitian terhadap budaya politik dan tingkah laku masyarakat dalam politik.

B. Identifikasi Masalah Persaingan yang tidak sehat antara partai-partai politik pada dekade belakangan im menjadi indikasi terjadinya konsentrasi kekuatan politik yang berada di tangan satu partai politik. Konsetrasi kekuasaan pada satu partai politik seperti yang terjadi pada masa orde baru membawa implikasi buruk yang mempengaruhi

5



partisipasi warga negara dan masyarakat dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum. Hal ini disebabkan tidak adanya persaingan yang berarti di antara partai politik. Warga negara dan masyarakat sudah dapat memperkirakan partai mana yang akan pasti memenangkan pemilihan umum. Akibat adanya pembatasan jumlah partai politik yang menjadi konstestan pada pemilihan umum maka membatasi partai politik untuk ikut dalam pemilihan umum. Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana perkembangan partai politik di Indonesia

6



BAB II PEMBAHASAN

A. Sejarah lahirnya partai politik di Indonesia Pada tanggal 20 Mei 1908 untuk pertama kalinya di Indonesia berdiri sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Kelahiran Budi Utomo merupakan tonggak awalnya lahirnya organisasi modern di Indonesia, Oleh sebab itu kelahiran Budi Utomo diabadikan sebagai tonggak kebangkitan nasional. Lahirnya budi Utomo pada awalnya adalah disebabkan oleh kondisi Indonesia pada masa itu yang berada dalam masa jajahan Belanda. Dimana rakyat berada dalam kondisi menderita dan bodoh. Hanya sebagian pemuda dan pelajar yang menikmati pendidikan tetapi sebagian kecil pemuda yang menikmati pendidikan itu mulai menyadari kondisi kemelaratan yang dihadapi bangsanya. Sehingga mereka mendirikan perkumpulan Budi Utomo yanng pada awalnya ditujukan untuk memajukan rakyat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.6 Kelahiran Budi Utomo kemudian disusul oleh lahirnya organisasi-organisasi nasional lainnya seperti Sarekat Islam, Indischeche Partij, Muhammadiyah, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia dan lain-lain. Sarekat Islam gerakanya lebih dititikberatkan dalam bidang nenajukan gerakan perekonomian rakyat dan keIslaman sesuai dengan nama Sarekat Islam. Namun

6

Slamet Muljana, Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan, Balai Pustaka, Jakarta, 1968,

h.114.



berbeda dengan Budi Utomo, Sarekat Islam gerakannya lebih bersifat revolusioner dan nasionalistis. Muhammadiyah mengikrarkan diri bukan sebagai partai politik walaupun ada kaitannya dengan organisasi politik Islam. Tujuan utama didirikannya Muhammadiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan adalah untak mengembalikan umat Islam kepada sumber AI-Quran dan Hadist. Disamping untuk menggugah umat Islam untuk berjuang dan beramal melalui organisasi ini. 7 Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 partai politik mengalami kevakuman, partai politik tidak seperti tahun 1920-1930an yang begitu bergairah menjalankan fungsinya. Kondisi ini disebabkan pemerintahan Jepang pada masa itu tidak mengizinkan partai politik melaksanakan kegiatan-kegiatan politik. Pemerintah Jepang lebih memfokuskan diri mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan mengeksploitasi rakyat Indonesia untuk kerja paksa atau yang lebih dikenal dengan romusa. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 1 Agustus 1945 maka dimulailah babak baru bagi Bangsa Indonesia untuk merumuskan cita-cita dan dasar negara. Dalam rangka merumuskan dasar negara terjadi perdebatan yang sengit antara partai-partai politik yang ada, hal ini disebabkan adanya perbedaan ideologi dari masing-masing partai politik yang lahir sebelum Indonesia merdeka.

7

M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut,

Rajawali Press, Jakarta, 1983. h.19-20.



Pada tahun 1945 dengan keluarnya Maklumat Pemerintah No. X tanggal 14 Oktober 1945, Pemerintah pada masa itu menganjurkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik.8 Berdasarkan maklumat ini kemudian berdiri partai-partai politik baik melanjutkan partai yang telah ada sebelum kemerdekaan maupun partai-partai baru yang belum ada sebelumnya. Jumlah partai politik sejak terbitnya maklumat pemerintah diklasifikasikan sebagai berikut :9 A. Dasar Ketuhanan 1. Masjumi 2. Partai Sjarikat Islam Indonesia 3. Pergerakan Tarbiah Islamiah 1. Partai Kristen Indonsia (Parkindo) 2. Partai Katolik. B. Dasar Kebangsaan I. Partai Nasional Indonesia (PNI) 2. Persatuan Indonesia Raya (PIR) 3. Partai Indonesia Raya (Parindra) 4. Partai Pakyat Indonesia (PRI) 5. Partai Demokrasi Rakyat (banteng) 6. Partai Rakyat Nasional (PRN) 7. Partai Wanita Rakyat (PWR) 8. Partai Kebangsaan Indonesia (Parki) 9. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) 10. Sarekat Kerakyatan Indonesia (SKI) 11. Ikatan Nasional Indonesia (INI) 12. Partai Rakyat Jelata (PRJ) 13. Partai Tani Indonesia (PTI) 14. Wanita Demokrat Indonesia (WDI).

-.

C. Dasar Maxisme 1. Partai Komunis Indonesia (PKI) 2. Partai Sosialis Indonesia 8

Bandingkan Soehino, Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara, Liberti Jogjakarta, 1993. h.

8-13. 9

Menteri Penerangan Republik Indonsia, Kepartaian di Indonesia, tanpa tahun dan kota). h.7



3. Partai Buruh 4. Partai Buruh 5. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) D. Partai lain-lain 1. Partai demokrat Tionghoa (PDTI) 2. Partai Indo Nasional Menjelang dilaksanakannya pemilihan umum tahun 1955 persaingan di antara partai politik demikian hebatnya.

10

Periode ini diisi dengan kampanye besar-besaran dari

partai-partai politik untuk memenangkan pemilihan umum yang akan pertama kali dilaksanakan di Indonesia.

B. Sistem Kepartaian Secara Umum Maurice Duverger membagi pola hubungan antara sistem politik dengan sistem kepartaian menjadi enam model hubungan,yaitu :11 a. Sistem pemilihan umum dalam beberapa hal tertentu akan menentukan sistem kepartaian b. keduanya memiliki hubungan timbal balik. c. sistem pemilihan umum tidak berpengaruh langsung terhadap sistem kepartaian, melainkan melalui variable antara (intervening variable) yang

10

Herbert Feith menyatakan bahwa masa itu merupakan masa pertentangan sosial yang sangat sengit

(Herbert Feith dalam Pemikiran Politik dan Perubahan Sosial dari Karl R. Popper hingga Peter L. Berger, Akademika Presindo, Jakarta, 1985) 11

Ipong Azhar, Benarkah DPR Mandul, Pemilu, Partai Politik dan DPR Masa Orde Baru,

Biografi, Bandung, 1997, h. 33-34.



disebut faktor X. Keterlibatan militer di dunia politik terbukti berkorelasi posistif dengan kemerosotan demokrasi. 12 d. Terdapat hubungan pengaruh timbal balik dari sistem kepartaian terhadap perilaku variable antara atau faktor X yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi perkembangan sistem pemilihan umum. e. Perilaku variable antara yang mempengaruhi sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian. f. Sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian dihubungkan dengan suatu hasil output bagi sistem politik.

Hubungan-hubungan tesebut memunculkan sistem kepartaian yang dianut oleh suatu negara dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi atau pemilihan umum pada suatu negara. Secara umum ada tiga tipe sistem kepartaian didunia, yaitu: 13

a. Sistem Satu Partai (one party system) Sistem ini biasanya dijumpai di negara-negara yang menganut faham komunisme atau negara diktator yang tidak menginginkan adanya peranan dari golongan oposisi. Sehingga tidak akan ada partai politik yang akan mengawasi jalannya pemerintahan. 12

Keterlibatan militer dalam dunia politik Indonesia dimulai dari pemikiran Jendral A.H. Nasution

dengan pemikiran Dwifungsi ABRI, disatu sisi ABRI sebagai kekuatan pertahanan nasional disisi lain ABRI sebagai kekuatan pendukung politik. Pada era orde baru dwifungsi ABRI ini dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa sebagai kekuatan politik yang mendukung segala keputusan politik pemerintah. Namun hagemoni militer dan peran sosial politik ABRI pada akhirnya mengalami penolakan oleh rakyat. 13

Sukarna, Perbandingan Sistem Politik, Citra Aditya, Bandung, 1990, h. 89.

11



Lebih tepat disebutkan dengan sistem satu partai maka partai politik tersebut merupakan legitimasi dan dukungan terhadap kekuasaan dan pemerintahan.

b. sistem dua Partai (two Party System) Biasanya sistem ini dipraktekan di negara-negara yang menganut faham liberal yang menganut sistem pemilihan umum dengan mekanisme pemilihan distrik. Negara yang mempraktekkan sistem ini adalah Amerika serikat dan Inggris. Sistem dua partai sesuai dengan sistem pemilihan distrik disebabkan dalam pemilihan umum sistem distrik wilayah negara dibagi kedalam beberapa distrik yang disesuaikan dengan jumlah anggota badan perwakilan politik. Jadi dari setiap distrik hanya satu wakil rakyat, yaitu yang berasal dari partai politik yang memenangkan suara di distrik masing-masing. Oleh kurena hanya dua partai politik peserta pemilu maka partai yang kalah otomatis menjadi partai oposisi yang akan kritis mengawasi dan mengamati jalannya pemerintahan.

C. Sistem Banyak Partai (multy parties system) Sistem ini dipraktekkan oleh negara-negara yang menganut faham liberal yang mempergunakan sistem pemilihan umum dengan sistem proposional. Adapun negara yang mempraktekkan sistem ini adalah Prancis, Belanda dan lain-lain. Pada sistem ini partai oposisi sangat berperan dalam mejatuhkan pemerintahan. Hal ini disebabkan dalam sistem multi partai secara umum tidak ada satu partai politik yang

12



memperoleh suara mayoritas, sehingga pemerintahan tidak didukung oleh mayoritas partai, tetapi oleh kumpulan atau koalisi partai-partai politik. Dalam sistem multi partai adakalanya terbentuk pemerintahan minoritas, disebabkan tidak adanya partai politik yang mau berkoalisi dengan partai yang memperoleh suara terbanyak untuk membentuk pemerintahan koalisi. Hal ini yang menyebabkan pemerintah mudah goyah dan kurang berperan. Pemerintah dalam membuat RUU dan kebijakan lain yang diajukan keparlemen umumnya akan mendapat tantangan dari parlemen.14

C. Sistem Kepartaian di Indonesia Sejak awal kemerdekaan sistem politik kepartaian yang dipergunakan di Indonesia mengalami berbagai perkembangan. Ditahun awal kemerdekaan dengan lahirnya maklumat pemerintah No.X tanggal 14 Oktobcr 1945 menjadi dasar bagi terbentuknva sistem multi partai di Indonesia. Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara untuk mendirikan partai politik untuk ikut serta pada pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 1955. Bila ditelusuri bahwa keluarnya maklumat no. X ini memiliki tujuan politis selain untuk menggugah rakyat untuk ikut pemilihan umum juga untuk memberikan bukti kepada dunia bahwa Negara Indonesia bukanlah negara yang dipimpin oleh diktator seperti yang dituduhkan. Tetapi Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi.

14

Sukarna, Op-Cit. h. 103.

13



Dalam perjalanan kepartaian Indonesia sistem multi partai yang dipergunakan pada pemilihan umum 1955 mengalami pergeseran. Melalui Perpres No. 13 Tahun 1959 melalui konsep Nasakom dibentuk front nasional yang menjurus kepada pertama, disquised one party system. Kedua, organisasi masa dan golongan karya representation melalui Penpres No. 2 Tahun 1959 dan Penpres No. 12 Tahun 1959.

15

Namun kedua sistem ini mengalami

kegagalan. Kemudian pada pemilihan umum tahun 1971, Indonesia mempergunakan sistem multi partai dengan jumlah peserta pemilihan umum yang lebih sedikit dibanding dengan jumlah peserta pemilihan umum tahun 1955, yaitu hanya 9 (sembilan) partai. Setelah kemenangan Golkar pada pemilihan umum 1971 ini pemerintah pada masa itu menyederhakanan kembali sistem multi partai yang dipergunakan Indonesia, menjadi tiga partai saja. Masing-masing partai memfungsikan diri ke dalam kelompok-kelompok yang ditetapkan pemerintah, yaitu pertama, kelompok nasionalis (terdiri dari PNI, IPKI, MURBA ,PARKINDO,PARTAI KATOLIK dan diberi nama Partai Demokrat Pembangunan). Kedua, Kelompok spritual berasal dari NU, Parmusi, PSII dan PERTI dan diberi nama Kelompok Persatuan. Ketiga, kelompok kekaryaan yang menjadi cikal bakal lahirnya Golkar. Pada perjalannya kedua partai ini tidak diberikan untuk memainkan peranannya dalam percaturan politik Indonesia.

15

Moeljarto Thjokrowinoto, Beberapa Pokok Pikiran Kepartaian di Indonesia,

Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1968. h.8

14



Sistem multi partai sederhana ini mulai diterapkan di Indonesia sejak pemilihan umum tahun 1977 dan bertahan terus sampai pemilihan umum tahun 1997 yang merupakan pemilihan umum terakhir pada rezim orde baru. Pemilihan umum tahun 1999 masa masa reformasi, Indonesia kembali mengunakan sistem multi partai yang sebenarnya tidak ada batasan jumlah kontestan peserta pemilihan umum. Sehingga pada masa itu jumlah peserta pemilihan umum mencapai angka 48 partai politik. Dengan melahirkan lima partai pemenang pemilihan umum yaitu urutan pertama Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, PPP, PKB dan PAN. Dengan asumsi bahwa tidak ada satu partai politikpun yang muncul sebagai partai yang dominan.

15



BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN Untuk memperoleh partai politik yang kuat dan stabil ternyata membutuhkan pengorbanan yang besar dari partai-partai politik itu sendiri. Berkaca dari sejarah kehidupan partai politik di Indonesia dapat dilihat bahwa sistem politik dan partai politik yang kuat di peroleh dari sedikitnya jumlah partai politik yang ada, sebagaimana terjadi di masa orde baru. Pemerintah orde baru ketika itu memgembalikan partai-partai politik yang sedemikian banyak kedalam tiga kelompok dan golongan, yaitu berdasarkan nasionalis, agama dan golongan. Oleh karena itu masing-masing partai politik melakukan peleburan atau fusi kedalam kelompok atau golongannya masing-masing. Sehingga yang ada pada masa orde baru hanya tiga Partai politik. Dengan demikian kiranya eforia lahirnya partai politik di masa reformasi ini bukanlah merupakan jawaban bagi stabilitas politik dan demokrasi Indonesia. Indonesia. Jumlah partai yang besar, ternyata bukan merupakan jaminan bagi penguatan stabilitas politik dan kuatnya partai politik

16



Daftar Kepustakaan

Affan Gaffar, Javanese Voters, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1992 littp://www.pikiraan-rakyat.com/cetak/0702/29/0312.htm. Melalui

Partai

Politik,

Rakyat dapat Mewujudkan Haknya. Herbert Felt dalam Pemikiran Politik dan Perubahan Sosial dari Karl R. Popper hingga Peter L. Berger, Akademika Presindo, Jakarta, 1985 Ipong Azhar, Benarkah DPR Mandul, Pemilu, Partai Politik dan DPR Masa Orde Baru, Biografi, Bandung, 1997 IDEA, Penilaian Demokrasi di Indonesia, Pengembangan Kapasitas Seri 8, Internasional IDEA, 2000 M. Rush Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut, Rajawali Press, Jakarta, 1983 Moeljarto Thjokrowinoto, Beberapa Pokok Pikiran Kepartaian di Indonesia, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1968 Menten Penerangan Republik Indonsia, Kepartaian di Indonesia, tanpa tahun dan kota). Richaard M. Merelman dalam Maurice Duverger, Partai-Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan Terjemahan Laila Hasyim, Jakarta, 1981 Soehino, Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara, Liberti Jogjakarta, 1593. Slamet Muljana, Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan, Balai Pustaka, Jakarta, 1968, Sukarna, Perbandingan Sistem Politik, Citra Aditya, Bandung, 1990,



DAFTAR ISI. Kata Pengantar...i Bab I Pendahuluan...i A. Latar Belakang B. Permasalahan...5 Bab II Pembahasan...7

Recommend Documents