DAFTAR ISI
Hal DAFTAR ISI
i
DAFTAR TABEL KATA PENGANTAR BAB I
BAB II
BAB IV
iii
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
1
B
Visi Dan Misi
3
C.
Landasan Hukum
4
D.
Maksud Dan Tujuan
6
E.
Sistimatika Penyajian
7
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
BAB III
ii
8
B. Isu-Isu Penting Penyeleggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
14
C. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kebumen
15
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
19
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
20
C. Program dan Kegiatan
21
PENUTUP
24
LAMPIRAN : 1) Renja Kecamatan Kutowinangun Hasil SIMPER 2016. 2) Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2014. 3) Notulen Musrenbangcam Tahun 2014. 4) Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2014.
DAFTAR TABEL 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015.
Hal
2. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016.
15
3. Target Kinerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016 Sesuai Target Renstra 2016 – 2021.
20
10
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016 ini dapat tersusun. Rencana kerja ini berisi prioritas program dan kegiatan Kecamatan Kutowinangun yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil evaluasi dan review kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan visi Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, yaitu “ Mewujudkan Kecamatan Kutowinangun yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan di dukung Sumber Daya Manusia yang Mumpuni, Sarana Prasarana yang Memadai dan Pelayanan yang Optimal ”, maka pada tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Dalam pelaksanaan kegiatan, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen menghadapi berbagai kendala dan hambatan, diantaranya masih terbatasnya informasi perencanaan pembangunan yang dimiliki dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Dalam penyusunan rencana kerja ini, seluruh pemangku kepentingan selalu terlibat, sehingga dokumen ini dapat diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
Kutowinangun, 16 Juni 2015 CAMAT KUTOWINANGUN
Drs. AGUS SUSANTO Pembina Tk. I NIP. 19730815 199311 1 001
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka secara organisatoris kedudukan Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyusunan Renja ini, pedoman yang utama digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kebumen serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Camat Kutowinangun Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sebagaimana Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan, untuk melaksanakan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka Camat mempunyai tugas sebagai berikut : 1. merumuskan Program Kerja Kecamatan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai kebijakan Bupati Kebumen dengan memperhatikan hasil evaluasi serta memperhatikan berbagai masukan dan aspirasi masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, Keputuasan, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menjabarkan perintah Bupati Kebumen secara rinci dan jelas dengan cara memahami isi perintah, konsultasi dan koordinasi serta mencari data pendukung agar perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik; 4. mendistribusikan tugas kepada Sekretraris Camat dan para Kepala Seksi pada Kecamatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar semua tugas dapat terselesaikan dengan baik dan lancar; 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan rapat koordinasi pendekatandan/atau metode lainnya guna tercapainya kesamaan persepsi dan langkah sehingga lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas; 6. mengadakan pembinaan kepada bawahan dengan cara memberikan arahan guna meningkatkan kinerja pegawai; 7. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan cara pembinaan pemerintahan desa serta koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait guna terselenggaranya pelayanan umum, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan cara koordinasi dengan pihak terkait guna terciptanya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif; 9. mengkkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan cara sosialisasi, monitoring dan evaluasi agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar; 10. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan cara koordinasi dengan desa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pemeliharaan fasilitas tersebut; 11. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan pemerintahan desa serta koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait guna terselenggaranya pelayanan umum, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. melaksanakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa melalui pertemuan/sosialisasi pada tingkat desa, kecamatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat; 13. melaksanakan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk terbinanya kehidupan bermasyarakat; 14. melaksanakan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil dengan cara memberikan fasilitas kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait agar kegiatan tepat sasaran dan tepat guna; 15. melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan dengan cara pembinaan pemerintahan desa serta koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait guna terselenggaranya pelayanan umum, keagrariaan dan kependudukan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 16. melaksanakan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat dengan cara pembinaan pemerintahan desa serta koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 17. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dengan memberikan pembinaan serta koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 18. mengkoordinasi penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya melalui rapat dinas untuk mensinkronkan program Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
19. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan dengan cara koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat; 20. melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan dengan cara pertemuan dengan staf, evaluasi pelaksanaan tugas-tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas secara keseluruhan; 21. memberikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara mengamati pelaksanaan tugas dan meminta laporan hasil pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepadanya agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 22. memantau pelaksanaan tugas bawahan demi keberhasilan pelaksanaan tugas; 23. memberikan penilaian pekerjaan terhadap Sekretaris Camat dan para Kepala Seksi pada kecamatan dengan cara mengisi nilai pada daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) guna mengetahui kinerja pegawai serta untuk kepentingan pengembangan karir dan administrasi kepegawaian; 24. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Kebumen untuk diketahui sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut; 25. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kebumen sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut;dan 26. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Kebumen sesuai tugas pokok dan fungsinya. B. Visi Dan Misi Karena Renja Kecamatan Tahun 2016 – 2021 belum tersusun, maka terlalu rendah transisi dimana Visi dan Misi Renstra Kecamatan Tahun 2010 – 2015 masih digunakan sebagai dasar Penyusunan Renja Tahun 2016. 1. Visi Kecamatan Kutowinangun merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan visi Kecamatan yaitu : “Mewujudkan Kecamatan Kutowinangun yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan di dukung Sumber Daya Manusia yang Mumpuni, Sarana Prasarana yang Memadai dan Pelayanan yang Optimal ” 2. Misi Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dirumuskan visi Kecamatan Kutowinangun adalah sebagai berikut : 1. meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Dan Desa. 2. menerapkan Prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik ( Good Local Governance ).
3. memberdayakan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur dasar yang mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 4. menyediakan akses Informasi yang mendukung Pelayanan Publik kepada Masyarakat. 5. peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Publik. C. Kebijakan Dalam penyelenggaraan perencanaan Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mendukung perwujudan perekonomian Kebumen yang mandiri dan berdaya saing tinggi, Kecamatan Kutowinangun menetapkan kebijakan prioritas sebagai berikut : 1. peningkatan pelayanan satu pintu untuk mendukung pelayanan administrasi terpadu kecamatan. 2. peningkatan kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi melalui penyerapan aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan acuan. 3. peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. 4. peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan terlaksananya tim reaksi cepat. 5. peningkatan kapasitas kelembagaan dengan peningkatan kebutuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta perangkat pendukungnya. D. Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun ini, peraturan yang dipergunankan sebagai landasan hukum, adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96); E. Maksud Tujuan Renja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2016 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan untuk mencapai harmonisasi dan merupakan acuan resmi bagi Kecamatan Kutowinangun. Sedangkan Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Kutowinangun adalah sebagai berikut ; 1. menyediakan satu acuan resmi bagi Kecamatan Kutowinangun, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan. 2. memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kutowinangun dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 3. memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kutowinangun untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan. 4. menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Kutowinangun.
F. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB
BAB
BAB
BAB
I.
PENDAHULUAN Bab ini berisi Latar Belakang, Visi Misi, Kebijakan, Landasan Hukum, Maksud Tujuan, dan Sistematika Penulisan. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTOWINANGUN TAHUN LALU Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kutowinangun Tahun Lalu, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutowinangun, Review Terhadap Rencana awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kebumen. III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini berisi Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutowinangun, Program dan Kegiatan. IV. PENUTUP Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan.
LAMPIRAN : Renja Kecamatan Kutowinangun (Hasil Entry Melalui SIMPER)
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015 A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 Kinerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2015 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran Tahun 2015 sebagai berikut : 1. meningkatnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Perkantoran Kecamatan Kutowinangun. Capaian indikatornya tercukupinya penyediaan jasa kebutuhan Administrasi Perkantoran tahun 2015 sehingga Capaian kinerja 100% (seratus persen). 2. meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kecamatan Kutowinangun. Capaian indikatornya terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 (dua) buah Laptop, 1 (satu) unit Printer, mebeleur 7 (tujuh) buah kursi rapat, 2 (dua) buah Meja Kerja, 13 (tiga belas) unit Pagar Halaman Kantor dan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sehingga target kinerjanya 100% (seratus persen). 3. terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Indikatornya tersusunnya 1 (satu) Dokumen Renstra, Rencana Kerja, Lakip Kecamatan Kutowinangun sehingga target kinerjanya 100% (seratus persen). 4. terlaksananya Pembinaan Anggota Linmas di Kecamatan Kutowinangun indikatornya terlatihnya anggota linmas sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang sehingga taget kinerjanya 100% (seratus persen). 5. pelaksanaan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Capaian Indikatornya tersusunya Database dan Profil Desa meliputi 2 (dua) Buku Profil Kecamatan dan 19 (sembilan belas) Buku Profil Desa. sehingga target kinerjanya 100 % (seratus persen). 6. terlaksananya Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Indikatornya tersusunnya Data Kemiskinan Kecamatan Kutowinangun sehingga target kinerjanya 100 % (seratus persen). 7. terlaksananya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di Kecamatan Kutowinangun Indikatornya terbinanya Organisasi Karangtaruna sebanyak 40 (empat puluh) orang sehingga target kinerjanya 100% (seratus persen). 8. fasilitasi dan monitoring APBDes di 19 (sembilan belas) Desa. Capaian Indikatornya terlaksananya Fasilitasi APBDesa dan 3 ( tiga ) kali monitoring APBDes di 19 (sembilan belas) Desa sehingga capaian kinerja 100 % (seratus persen).
9. terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikatornya terlaksananya Pembinaan Adminstrasi Desa bagi Perangkat Desa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Perangkat sehingga target kinerjanya 100 % (seratus persen). 10. terlaksananya Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Capaian Indikatornya terlaksananya Pembinaan PKK di Desa se-Kecamatan Kutowinangun sehingga target kinerjanya 100% (seratus persen). 11. terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kutowinangun tahun 2015 dan terlaksananya Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa se Kecamatan tahun 2015. Capaian indikatornya : a. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan diikuti sekitar 134 (seratus tiga puluh empat) orang dengan melibatkan seluruh Kepala Desa, BPD, KPMD, PKK, Unsur Perempuan, unsur Tokoh Masyarakat. b. fasilitasi dan monitoring kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 19 ( sembilan belas desa ) Desa yang di ikuti Perwakilan Dusun, unsur BPD, LKMD, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat. 12. terlaksananya Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD) Capaian Indikatornya tersusunnya Dokumen Inventarisasi Proyek Masuk Desa di Kecamatan Kutowinangun sehingga target kinerjanya 100% (seratus persen). Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam tabel 1 (satu).
B. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, capaian kinerja selama kurun waktu 2016-2021 serta proyeksi lima tahun mendatang, digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak dan harus diselesaikan oleh Kecamatan Kutowinangun, antara lain ; 1. tuntutan penerapan clean govermment dan good govermance; 2. manajemen paten belum optimal; 3. implementasi pelaksanaan undang-undang desa belum optimal; 4. upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal; 5. kurang profesionalnya aparatur pemerintah; 6. lemahnya penegakan disiplin pegawai; 7. masih terjadinya ketimpangan tugas dan fungsi organisasi; 8. belum diterapkan system pembinaan pegawai yang efektif dan terpadu. Isu-isu strategis seperti di atas ada baiknya juga apabila di tanggapi secara positif, dalam arti menjadi suatu tantangan untuk memperbaiki diri sendiri, baik dari segi aturan maupun dari segi penegakan hukumnya. Terlepas dari isu-isu strategis apabila dilihat dari hasil yang telah dicapai dan tentunya hal ini tidak lepas dari tugas dan fungsi camat, sebenarnya hal ini dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja kecamatan kutowinangun yaitu perwujudan dari tanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Tupoksi. C. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Peview terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh satuan kerja perangkat terkait dengan prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang ada. Adapun review terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah, adalah sebagaimana Tabel 2 (dua).
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional Kecamatan Kutowinangun merupakan Lembaga Perangkat Daerah hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka secara organisatoris kedudukan kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat Kutowinangun bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris daerah. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2010, Agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif, diperlukan koordinasi yang lebih baik dan lebih berkualitas dari para pemangku kebijakan, baik dari unsur pemerintah Daerah maupun Desa. Program Prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan, antara lain: 1. Posisi Kecamatan bagi suatu Kabupaten/Kota menjadi dasar dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Paten. Paten Memudahkan dan Mendekatkan Pelayanan Publik pada masyarakat pengguna layanan. Untuk itu kemampuan kelembagaan Kecamatan sebagai Pelayanan Kegiatan Paten harus didukung dengan kebijakan manajemen kemampuan Personil dan Sumber Daya yang mendukung Pelaksanaan Paten itu sendiri diantaranya Sarana Prasarana Standar Operasional Prosedur Paten. Selain itu kewenangan Pengaturan Kedudukan Camat dalam menjalankan Paten harus ada dan jelas. 2. Isu Penting Undang-Undang Desa menjadi substansi pokok ini dalam kerangka Pembangunan di Desa, Potensi Pembangunan, Perencanaan Pembangunan serta strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menjadi perhatian. Rumusan Visi dan Misi Pemerintah Desa harus sesuai dan mampu mengarahkan pada Desa yang berdaya dan Masyarakat yang mandiri. 3. Isu Kemiskinan menjadi Isu Penting bagi Kesuksesan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Beberapa hal yang menyebabkan atau menjadi faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Upaya yang dilakukan selama ini dalam menuntaskan Kemiskinan perlu untuk di Pikirkan dan diperhatikan.
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016 mempunyai tujuan dan sasaran untuk memberikan gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tabel 3 (tiga). Target Kinerja Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016 sesuai target Renstra 2016-2021 Target Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian No Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome)/ RKPD Program/ Kegiatan Kegiatan (Output) 2016 1. Program Pelayanan Terlaksananya 100 % Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana 100 % dan Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 3. Program Pengembangan Tersusunnya 100 % Data/Informasi Data/Informasi dokumen perencanaan 4. Program Perencanaan Meningkatnya peran 100 % Pembangunan Daerah serta kualitas perencanaan pembangunan daerah 5. Program Pelayanan dan Tersusunnya Data 100 % rehabilitasi Kesejahteraan Kemiskinan Sosial 6. Program Peningkatan Peran Terlaksananya 100 % Serta Kepemudaan Pembinaan Kepemudaan 7. Program Pengembangan Meningkatnya kesadaran 100 % Wawasan Kebangsaan masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa 8. Program Peningkatan System Terfasilitasinya 100 % Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan PATEN Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 9. Program Peningkatan Terfasilitasinya Pemilihan 100 % Keberdayaan Masyarakat Kepala Desa/Perangkat Perdesaan Desa 10. Program Peningkatan Terlaksananya Partisipasi 100 % Partisipasi Masyarakat Dalam Masyarakat Dalam Membangun Desa Membangun Desa 11. Program Peningkatan Peran Meningkatnya Peran 100 % Perempuan di Pedesaan Perempuan di Pedesaan 12. Program Pengembangan Data/ Berkembangnya data/ 100 % Informasi/ Statistik Daerah informasi/ statistik daerah
C. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi Kecamatan Kutowinangun yaitu “ Mewujudkan Kecamatan Kutowinangun yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan di dukung Sumber Daya Manusia yang Mumpuni, Sarana Prasarana yang Memadai dan Pelayanan yang Optimal ”. Secara garis besar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016 mencakup 12 (dua belas) program 29 ( dua puluh sembilan ) kegiatan, sebagai berikut :
Program Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi a. Penyediaan Jasa Surat Perkantoran Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasionala d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan i. Penyediaan Komponen Instlasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan k. Penyediaan Makanan dan Minuman l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan n. Pengadaan Mebeleur Prasarana Aparatur o. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor p. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3. Program Data/Informasi Penyusunan Perencanaan
Pengembangan q. Penyusunan dan Kebutuhan Pengumpulan data/infromasi Dokumen kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
4. Program Pengembangan Informasi/ Statistik
Data/ r.
Penyusunan Data Base dan Profil Desa/ Kecamatan.
5. Program Peningkatan Sistem s. Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pelayanan Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kebijakan KDH
6. Program Pelayanan dan t. Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi TKP2KDes/Kel.
7. Program Peningkatan Peran Serta u. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kepemudaan v. Pembinaan sosial masyarakat. 8. Program Peningkatan Partisipasi w. Fasilitasi APBDes Masyarakat dalam Membangun x. Fasilitasi Desa pembangunan.
program
9. Program Pengembangan Wawasan y. Peningkatan kesadaran Kebangsaan masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 10. Program Peningkatan Partisipasi z. Pembinaan TP PKK Kecamatan Masyarakat Dalam Membangun dan Desa Binaan. Desa 11. Program Peningkatan Keberdayaan aa. Fasilitasi Pemilihan Kepala Masyarakat Perdesaan Desa/Perangkat Desa. 12. Program Perencanaan bb. Penyelenggaraan Musrenbang Pembangunan Daerah cc. Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD).
BAB IV PENUTUP Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, yang menjabarkan secara ringkas program dan kegiatan dalam upaya menerjemahkan visi dan misi yang diemban. Semoga dengan tersusunnya dokumen rencana kerja ini, kegiatan yang direncanakan dan di prioritaskan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan memberi manfaat bagi semua pihak. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016 ini. Tentu saja banyak hal yang masih perlu disempurnakan, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak terkait.
CAMAT KUTOWINANGUN,
AGUS SUSANTO
