KATA PENGANTAR
Perencanaan merupakan fondasi paling mendasar dalam menentukan arah kebijakan tepat dalam melalui pengejawantahan program dan kegiatan. Perencanan Strategis merupakan acuan bagi semua pihak, demi terciptaanya formulasi kebijakan yang menyentuh semua aspek, dimana secara garis besar proses input, output, monitoring dan outcome dapat berjalan sebagaima mestinya. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta merupakan panduan bagi tugas pokok dan fungsi seluruh elemen KPU Kabupaten Padang Lawas. Adapun penyusunan Restra ini dengan mempertimbangkan aspek perubahan keadaan lingkungan yang sudah barang tentu akan berpengaruh pada potensi, peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh KPU Padang Lawas serta stakeholder terkait dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015 – 2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta Visi Indonesia 2019 sebagaimana dimanatkan RPJMN 2015 – 2019. Berdasarkan hal-hal tersebut maka seluruh unit kerja, yang meliputi pimpinan dan staf KPU Kabupaten Padang Lawas harus melaksanakan secara lebih terencana, tepat sasaran, akuntabel serta berorientasi terhadap peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaanya dan mewujudkan keberhasilan visi Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 – 2019 yaitu menjadi “Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas, Untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil. Dokumen Renstra ini disusun sebagai acuan dalam kegiatan tahun 2015 – 2019, dalam mewujudkan KPU Kabupaten Padang Lawas sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................
i
DAFTAR ISI ...............................................................................................................
ii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................
iv
BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................................
1
1.1 KONDISI UMUM ..........................................................................................
1
1.2 PERMASALAHAN DAN POTENSI...............................................................
9
BAB II VISI DAN MISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS ..........................
BAB
12
2.1 VISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS .........................................
12
2.2 MISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS .........................................
12
2.3 SASARAN STRATEGIS ...........................................................................
13
III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
14
KERANGKA KELEMBAGAAN ........................................................... 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN PADANG
14
LAWAS ...................................................................................................... 3.2 KERANGKA REGULASI ........................................................................
20
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ...........................
23
4.1 TARGET KINERJA .................................................................................
23
4.2 KERANGKA PENDANAAN....................................................................
27
BAB V PENUTUP ...................................................................................................... LAMPIRAN 1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KPU KABUPATEN
33
PADANG LAWAS
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1
Bagan Organisasi KPU Kabupaten PADANG LAWAS Periode 2014- 7 2019...
GAMBAR 2
Struktur
Organisasi
LAWAS..............
Sekretariat
KPU
Kabupaten
PADANG 7
DAFTAR TABEL
TABEL 1
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan ......................................
TABEL 2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya .............................
TABEL 3
16
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik .........................
TABEL 4
8
19
Target Kinerja KPU Kabupaten PADANG LAWAS selama 5 Tahun (2015-2019)
23
....................................................................................................... TABEL 5
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten PADANG LAWAS selama
5
Tahun
(2015-2019) 27
............................................................................... TABEL 6
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten PADANG LAWAS selama
5
Tahun
...............................................................................
(2015-2019) 27
BAB I PENDAHULUAN
Perencanaan merupakan pemilihan dan perencanaan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijakan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dalam suatu perencanaan terdapat formulasi yang sifatnya integral dari berbagai aspek demi tercapainya sebuah tujuan. Dalam konteks penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan, perencaan baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, dirangkum dalam sebuah desain kerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) dalam jangka waktu 20 tahun kedepan. Hal ini sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan mengacu pada peraturan ini, maka setiap Kementerian/Lembaga diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang memberikan amanat kepada KPU untuk menyelanggarakan Pemilihan Umum pada tingkat Lokal dan Nasional, maka KPU Kabupaten Padang Lawas menyusun Renstra sebagaimana dimaksud. Adapun Renstra ini sendiri disusun untuk menyikapi tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi lembaga ini seiring dengan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan masyarakat khususnya dalam lingkup Kabupaten PADANG LAWAS.
1.1.
KONDISI UMUM
Pemilihan Umum (Pemilu) sendiri merupakan pijakan paling awal dan cikal bakal dalam pengisian atau suksesi kepemimpinan dalam kehidupan bernegara dalam koridor Negara Demokrasi. Adapun Pemilu dianggap cara yang paling konstitusional dibandingakn mekanisme dan cara lain yang mungkin ada dan diterapkan di beberapa Negara. Sebagai sebuah entitas Negara, Negara Kestuan Republik Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 kali dalam berbagai periode dan konstelasi politik yang menyertainya.
Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Lawas memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Adapun tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : Pasal 10 : (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi : a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara; h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK; i. membuat berita acara penghitungan suara dan serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
k. mengumumkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Terpilih sesuai dengan jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota bersangkutan dan membuat berita acaranya; l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten/Kota; m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yag terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atau ketentuan perundang-undangan; n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yeng berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p. melakukan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraaturan perundang-undangan. (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi : a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaran di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan Data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih; f. menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi; g. melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara; h. membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten/Kota; j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yag terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atau ketentuan perundang-undangan; k. melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yeng berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraaturan perundang-undangan. (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi : a. merencanakan Program, Anggaran dan Jadwal Pemilihan Biupati/Walikota; b. menyusun dan Menetaapkan Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya; e. mengoordinasikan, Penyelenggaraan
menyelenggarakan Pemilihan
dan
Bupati/Walikota
mengendalikan berdasarkan
semua
Tahapan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; f. menerima Daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
g. memutakhirakan Data Pemilih berdasarkan Data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan Data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih; h. menerima Daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; i. menetapkan Calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan; j. menetaapkan dan mengumumkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; k. membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuaat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya; m. mengumumkan Calon Bupati/Walikota Terpilih dan dibuatkan berita acaranya; n. melaporkan Hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan dan laporan adanya dugaan pelaanggaran pemilihan; p. mengenakan sanksi administratif dan/ataun menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atau ketentuan perundang-undangan; q. melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; s. melakukan evaluasi dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
t. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. (4) KPU Kabupaten/kota dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban : a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Calon Gubernur, Bupati dan Walikota secara adil dan setara; c.
menyampaikan semua informasi penyelenggaran Pemilu kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaran Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; f. mengelola, memelihara dan merawat arsip /dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Menyampaikan laporan periodik mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; i. membuat berita acara setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; j. menyampaikan data-data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota; k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l.
Melaksanaka kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dibawah ini disajikan bagan KPU Kabupaten PADANG LAWAS periode 2014- 2019 dan Sekretariat KPU Kabupaten PADANG LAWAS.
Gambar 1. Bagan Organisasi KPU Kabupaten Padang Lawas Periode 2015-2019 No
NAMA
JABATAN /DIVISI
1
SYARIFUDDIN DAULAY, S.Ag
KETUA
2
RAHMAT HABINSARAN DAULAY, S.Pd
3
RAHMAT EFENDI SIREGAR, SS
ANGGOTA/TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU ANGGOTA/LOGISTIK, KEUANGAN DAN SDM
4
AMRAN PULUNGAN, SE., MSP
5
ANGGOTA/ SOSIALISASI, DATA DAN HUPMAS INDRA SYAHBANA NASUTION, SH., MH. ANGGOTA/HUKUM DAN PENGAWASAN
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas
Personalia Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap APBN, Satpam/Sekuriti dan Pramubakti dengan total sebanyak 20 personalia. Adapun perincian jumlahnya adalah sebagai berikut : 1. PNS Daerah
: 5 orang
2. PNS Organik
: 8 orang
3. PTT APBN
: 4 orang
4. Satpam dan Pramubakti
: 3 orang
Jumlah
: 20 Orang
Adapun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik itu PNS Daerah maupun PNS Organik dirinci dalam tabel sebagai berikut ini :
Tabel.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan No.
Golongan
1.
Pendidikan
Jumlah
SD
SLTP
SLTA
D3
S1
S2
S3
I
-
-
-
-
-
-
-
0
2.
II
-
-
3
1
1
-
-
5
3.
III
-
-
1
6
-
-
7
4.
IV
-
-
-
1
-
-
1
Jumlah
-
-
2
8
-
-
13
3
KPU Kabupaten Padang Lawas sebagai bagian integral dari penyelenggara Pemilihan Umum secara keseluruhan telah ambil bagian dalam penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2014 sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya. Dalam penyelenggaran Pemilu Tahun 2014 telah banyak perubahan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Tahun 2009, pada tahun 2014 salah satu aspek yang jelas berbeda adalah adanya dan mudahnya publik/masyarakat untuk mengakses informasi Kepemiluan. Hal itu dapat terwujud tentunya tidak lepas dari dikembangkannya beberapa aplikasi berbasis web/internet oleh KPU RI, yang selanjutnya didistribusikan penggunaanya kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota termasuk disini KPU Kabupaten PADANG LAWAS. Adapun aplikasi sebagaimana dimaksud adalah Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Logistik (Silog) dan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng)
1.2.PERMASALAHAN DAN POTENSI
Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Lawas selaku lembaga penyelenggara pemilu, potensi dan permasalahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kabupaten Padang Lawas sebagai sebuah entitas wilayah pesisir dengan corak budaya yang terbentuk dari berbagai macam suku sudah barang tentu merupakan potensi tersendiri. Selain itu wilayah kabupaten PADANG LAWAS yang terdiri dari kepulauan dan didominasi perairan memerlukan sebuah penanganan tersendiri. Disini dapat dilihat bahwa diperlukan suatu perlakuan tersendiri katakanlah dalam hal distribusi logistik oleh personalia KPU Kabupaten Padang Lawas maupun badan penyelenggara ad hoc pada masing-masing kecamatan hingga ke tingkat TPS. Adapun dimensi-dimensi yang akan dibahas berkaitan dengan permasalahan dan potensi mencakup Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussines Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan Dengan Stakeholder. a. Aspek Kelembagaan : Dalam hal kelembagaan KPU Kabupaten Padang Lawas telah berperan sebagaiman mestinya sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang independen, walaupun dalam pelaksanaanya terdapat berbagai hambatan :
Permasalahan : -
Perubahan peraturan yang seringkali mendadak, menimbulkan kesulitan tersendiri bagi KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakannya.
-
Beban kerja antar unit kerja yang terkadang kurang berimbang
Potensi : -
Adanya kesadaran bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas merupakan bagian integral dari KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas intervensi.
-
Reformasi birokrasi secara langsung ataupun tidak langsung memberikan angin segar guna perbaikan dan peningkatan kinerja KPU termasuk KPU Kabupaten Padang Lawas.
-
Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari seluruh lini personel KPU Kabupaten Padang Lawas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, khusunya pada saat penyelenggaraan Pemilu.
b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) c. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek terpenting dan penggerak bagi berjalannya sebuah lembaga : Permasalahan : -
Sebagian PNS di lingkup KPU Kabupaten Padang Lawas merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan ketergantungan terhadapa pemda.
-
Komposisi pegawai terkadang berubah tidak terduga karena adanya mutasi pegawai pemda yang ditarik instansi induknya
Potensi : -
Kemampuan KPU Kabupaten Padang Lawas untuk memaksimalkan potensi personalia yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan dan disiplin ilmu.
-
Setiap PNS/personalia yang ada di KPU Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan tupoksinya diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya
d. Aspek Kepemimpinan Permasalahan : Perlunya peningkatan sinergisitas antar unsur Sekretariat dan Komisioner KPU Kabupaten Padang Lawas dalam semua elemen/aspek demi tercapainya tujuan organisasi/lembaga. Potensi :
Pimpinan KPU Kabupaten Padang Lawas telah cukup mampu untuk membangun eksistensi organisasi/lembaga pada lingkup Kabupaten Padang Lawas. e. Aspek Perencanaan dan Anggaran Permasalahan : Anggaran yang tersedia belum memenuhi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini mengingat secara geografis Kabupaten Padang Lawas merupakan daerah dengan kategori yang sulit, sehingga diharapkan dalam plotting anggaran disesuaikan dengan kondisi aktual/nyata di daerah Potensi : -
Dalam hal perencanaan, KPU Kabupaten Padang Lawas telah cukup memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas
-
Terlibatnya seluruh elemen KPU Kabupaten Padang Lawas dalam proses perencanaan
f. Aspek Bussines Process dan Kebijakan Permasalahan : Adanya beberapa kendala yang mengakibatkan proses pelaksanaan kebijakan serta inovasi dalam organisasi belum sepenuhnya berjalan lancar Potensi : Kebijakan KPU Kabupaten Padang Lawas dalam merumuskan kebijakan dilakukan secara transparan dan melalui SOP yang cukup jelas untuk mengantisipasi kendala yang sewaktuwaktu dapat muncul. g. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Dukungan Teknologi Informasi Permasalahan : Wilayah Kabupaten Padang Lawas yang dikategorikan sulit berimbas pada sulitnya akses dalam hal informasi/internet. Potensi : -
KPU Kabupaten Padang Lawas melakukan peningkatan dalam hal pemenuhan infrastruktur demi terselenggaranya kerja organisasi
-
KPU Kabuapten Padang Lawas menyediakan akses LAN maupun wireless/nirkabel serta menambah bandwidth untuk mengatasi kendala dalam hal akses internet
h. Aspek Hubungan Dengan Stakeholder Permasalahan :
Perlunya peningkatan komunikasi dan sharing informasi antara KPU Kabuapten Padang Lawas dengan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas dan unsur lainnya utamanya setelah penyelenggaran Pemilukada dan Pemilu
Potensi : Salah satu indikator adanya relasi yang baik antara KPU Kabupaten Padang Lawas dengan stakeholder lainnya adalah minimnya permasalahan yang timbul menyikapi hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Padang Lawas.
BAB II VISI DAN MISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS
2.1.
VISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS
Visi merupaka konsep dan pandangan kedepan yang berakitan dengan tujuan suatu lembaga serta hal-hal yang ingin dicapai. Adapun visi dari KPU Kabupaten Padang Lawas merupaka turunan dari visi KPU RI secara umum, yaitu : “menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas, untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil” Dari visi diatas dapat kita lihat sebuah kerangka konseptual yang tegas ikhwal tujuan KPU Kabupaten Padang Lawas untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, transparan, akuntabel, dan mandiri yang dilandasi dengan mekanisme kerja yang eefektif dan efisien dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Padang Lawas. Selain itu terselenggaranya pemilu yang luber dan jurdil diharapkan juga bermuara kepada pembangunan masyarakat Indonesia umumnya dan Kabupaten Padang Lawas khususnya yang lebih baik dan memiliki kesadaran akan hak-hak politiknya.
2.2.
MISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS
Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh lembaga berkaitan dengan pelaksanaan dari Visi. Adapun upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas merupakan
gambaran nyata dan actual serta berkaitan dengan fungsi pokok dari lembaga ini sebagai penyelenggara pemilu, adalah sebagai berikut : a. Membanguan dan meningkatkan kompetensi personalia sdm yang ada di dalam lingkup kpu kabupaten PADANG LAWAS. b. Melaksanakan regulasi, baik itu berupa undang-undang, peraturan KPU dan produk regulasi lainnya secara konsekuen dan konsisten untuk kemudian dapat dijadika acuan dalam pengambilan kebijakan yang bermuara terlaksananya fungsi lembaga dengan baik. c. Peningkatan kualitas pelayan kelembagaan, utamanya pada saat pemilu ke depannya yaitu pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 serta Pemilu LegislatiF dan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. d. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilih. Merupakan bagian dari tugas KPU Kabupaten Padang Lawas untuk dapat menghadirkan pemilih yang mempunyai kesadaran politik pada periode pemilu selanjutnya. e. Selaku penyelenggara KPU Kabupaten Padang Lawas berupaya untuk meningkatkan integritasnya dalam semua aspek kepemiluan. f. Menjadikan KPU Kabupaten Padang Lawas lebih efektif, efesien, transparan dan akuntabel sebagai penyelenggara pemilu.
2.3.
SASARAN STRATEGIS Adapun sasaran strategis yang dituju oleh KPU Kabupaten Padang Lawas secara umum
merupakan sasaran stretegis KPU Republik Indonesia, yang tertaung dalam RPJM ke-3. Adapun sasaran pokonya adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegaakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan), dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas sakip). Selain itu tujuan strategis KPU Kabupaten Padang Lawas secara lebih spesifisk dan sektoral adalah terselenggaranya Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dan Pemilukada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dengan baik, dengan indikator/tolok ukur dan sasaran strategis sebagai berikut :
a. Meningkatnya persentase pemilih b. Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan c. Meningkatnya persentase penggunaan hak pilih oleh kaum disable d. Meningkatkan kualitas daftar pemilih melalui peningkatan kerja kelembagaan, mulai dari KPU Kabupaten Padang Lawas, PPK, PPS hingga ppdp/pantarlih. e. Meningkatkan kualitas proses distribusi logistik agar lebih tepat waktu dan tepat jumlah, hal ini perlu dicermati mengingat kondisi geografis Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari kepulauan dan perariran.
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS Startegi dapat dilihat sebagai pendekatan menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas yang terikat oleh dimensi waktu. Dalam hal arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas pada dasarnya merupakan turunan dari strategi yang dirumuskan oleh KPU RI secara umum namun dirumuskan secara sektoral dan lebih khusus dalam lingkup kewenangan KPU Kabupaten Padang Lawas. Adapun perspektif utama dalam perumusan arah strategi dan kebijakan tersebut mencakup tiga hal utama, yaitu : a. Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan; b. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga; dan c. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder).
Hal paling mendasar dari ketiga perspektif ini adalah Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Lawas sebagai leading sector pelaksaan Pemilu di lingkup Kabupaten Padang Lawas dapat memperkuat perannya di mata masyarakat baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu Persepktif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga merupakan mekanisme teknis yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan tugas pokok kelembagaan demi menjaga visi dan misi KPU Kabupaten Padang Lawas agar dapat berjalan secara semestinya. Selanjutnya perspektif pemangku kepentingan (stakeholder), merupakan kemampuan KPU Kabupaten Padang Lawas dalam meramu kebijakan dengan lembaga lainnya baik itu stakeholder internal seperti Panwaslu dan DKPP serta Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas dan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan kelembagaan ataupun demi terlaksananya proses pesta demokrasi dengan baik. KPU Kabupaten PADANG LAWAS dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 mencanangkan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen KPU Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut : a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program ini mempunyai sasaran tercapainya fasilitasi lembaga riset kepemiluan, terlaksanannya Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Suamtera Utara, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas.
-
Tersedianya dokumen melalui mekanisme kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder terkait, yaitu Disukcapil Kabupaten Padang Lawas dalam hal penyediaan Data Kependudukan secara lebih akurat.
-
Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, distribusi serta inventarisasi Logistik Kebutuhan Pemilu.
-
Menyelenggarakan dukungan operasional bagi pemeliharaan kantor
-
Menyelenggarakan pembinaan SDM Pelayanan dan Adminsitrasi Kepegawaian pada lingkup kantor KPU Kabupaten Padang Lawas.
-
Meningkatnya transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup kantor KPU Kabupaten Padang Lawas. Tabel 2 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No.
Kegiatan
Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Lingkungan Kabupaten Lawas
Terselesaikannya Prosentase penyelesaian permasalahan pengelolaan permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada keuangan satker KPU Kabupaten Padang Lawas di KPU Padang Tersusunnya laporan penggunaan anggaran (e-LPPA) pertanggungjawaban yang tepat waktu dan valid penggunaan anggaran
Layanan Perkantoran
Persentase pengelolan perbendaharaan, Serta Sistem Akuntansi Pelaporan Pembayaran Gaji dan
2
Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya Data, Dokumentasi, Koordinasi Pengadaan, Logistik Pemilu Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik
Pembinaan Persentase pola pengelolaan Pengelolaan logistik pemilu di KPU Kabupaten Padang Lawas
Terlaksananya informasi logistik Pemilu dan Pilkada
Terfasilitasinya Logistik Pemilu
sistem Jumlah laporan sistem (Silog) informasi logistik Pemilu dan Pilkada
Pengadaan Tersedianya fasilitas ULP pada kantor sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas
Tersedianya data inventarisasi Persentase ketersediaan data logistik pemilu inventaris logistik eks Pemilu dan Pilkada
3
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan kerja dan anggaran.
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
Terpeliharanya jaringan LAN Persentase pelaksanaan KPU Kabupaten Padang Lawas Pemeliharaan dan minotring jaringan LAN KPU Kabupaten Padang Lawas Tersusunnya LAKIP tahun Jumlah laporan akuntabilitas 2015 dan penyusunan PK kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2016 Tersedianya dokumen jumlah dokumen pemutakhiran pemutakhiran data pemilih data pemilih Terlaksananya Bimtek Sistem Jumlah sistem Aplikasi kepemiluan Kepemiluan 4
Pembinaan Daya
Aplikasi
Sumber Terlaksananya Diklat Teknis Presentase pejabat struktural yang dilantik/diambil sumpah Manusia, dan Diklat Struktural dilingkungan Sekretariat KPU Kab.
Pelayanan Administrasi
dan
Padang Lawas Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis/struktural di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Padang Lawas I
Tingkat Ketepatan proses Pergantian Antar Waktu pelaksanaan pergantian antar Anggota KPU Kabupaten waktu (PAW) Anggota KPU Padang Lawas Kabupaten 5
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Padang Lawas
Meningkatnya akuntabilitas Persentase pengadministrasian penatausahaan Barang Milik BMN KPU Kabupaten Padang Lawas ke dalam aplikasi SIMAK Negara Terwujudnya pengelolaan Jumlah Laporan persediaan Barang Milik Negara (Stock asset berdasarkan stock opname) opname Meningkatnya pengelolaan Persentase jumlah arsip yang dan penerapan kearsipan dikelola sesuai dengan sesuai kaidah kearsipan penerapan kaidah kearsipan
6
7
Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan
Meningkatnya pelayanan ketatusahaan, perlengkapan dan kerumahtanggan sekretatiat Kpu Kabupaten Padang Lawas
Persentase pelayanan ketatusahaan, perlengkapan dan kerumahtanggan sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas
Terevaluasinya LAKIP KPU Kabupaten Padang Lawas oleh KPU Provinsi Sumatera Utara
Persentase keberhasilan KPU Kabupaten Padang Lawas menyajikan LAKIP sesuai standar yang ada
Terlaksananya supervisin Reviu Laporan keuangan KPU Kabupaten Padang Lawas oleh KPU Provinsi Sumatera Utara Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L
Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
Advokasi Hukum
dan
Proses penganggaran KPU Kabupaten Padang Lawas yang efektif dan efisien
Sengketa Advokasi dan Bantuan Hukum
Penyuluhan Peraturan Perundang=Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Tersusunnya LAKIP dan Pemeriksaan di Laporan Keuangan Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
8
Persentase keberhasilan dalam menyajikan LAKIP dan Laporan Keuangan
b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dengan sasaran program yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan keputusan KPU Kabupaten
Padang
Lawas
dengan
mempedomani
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum,
peraturan dan
perundang-udangan, penyuluhannya,
dan
terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu, arah kebijakan ini mencakup : -
Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait,
pendokumentasian informasi
hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya -
Memfasilitasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu.
Tabel 3 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 7
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukuman
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
Persentase penyiapan bahan kajian /dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
Meningkatnya pelayanan administrasi kepemiluan
Terlaksananya pengelolaan produk hukum
dokumen
Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang terakhir
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/So sialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
8
Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kuota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
3.2.
KERANGKA REGULASI Regulasi ataupun produk hukum berupa undang-undang, Peraturan KPU dan produk hukum
lainnya merupakan kerangka acuan yang digunakan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas daalam
membuat keputusan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun peraturan kpu yang dipedomani oleh KPU Kabupaten Padang Lawas secara garis besar terbagi dua jenis, yaitu : a. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan b. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu (non-tahapan Pemilu) Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019 regulasi yng diperlukan antara lain : a. Peraturan yang mengatur Tahapan Pemilu ▪
Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) : -
Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
-
Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
-
Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
-
Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
-
Para Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
-
Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
-
Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
-
Norma standar,
pendistribusian
dan
kebutuhan
perlengkapan penyelenggraaan
pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; -
Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Presiden;
-
Rekapitulasi perolehan
suara
dalam
Pemilu
Legislatif
Presiden Serta Penetapan Calon Terpilih; ▪
Pemilihan Gubernur dan Bupati :
dan
Pemilu
-
Tahapan program dan jadwal Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati secara serentak;
-
Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati secara serentak;
-
Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
-
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati;
-
Para Kampanye Pemilihn Pemilihan Gubernur dan Bupati;
-
Sosialisasi dan partisapasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
-
Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
-
Norma standar,
pendistribusian
dan
kebutuhan
perlengkapan penyelenggaraan
Pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati; -
Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
-
Rekapitulasi perolehan
suara
dalam Pemilihan Gubernur dan bupati s e r t a
penetapan calon terpilih; b. Terkait dengan dukungan Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu (non-tahapan Pemlu) : -
Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
-
Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban;
-
Peraturan tentang kepegawaian;
-
Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara; -
Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas; Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas. -
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1.
TARGET KINERJA Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi
dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PADANG LAWAS dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4 Target Kinerja KPU Kabupaten PADANG LAWAS selama 5 Tahun (2015-2019) No
1
Kegiatan
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
Sasaran Program/ Kegiatan Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan
Indikator Kinerja
Target Kinerja 2015
Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker
75%
2016 76%
2017 77%
2018 78%
2019 80%
Lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas
2
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusia n, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik
KPU Kabupaten Padang Lawas
Tersusunnya laporan pertanggungjawaba n penggunaan anggaran
penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
1 Lapora n
1 Lapora n
1 Lapora n
1 Lapora n
1 Laporan
Layanan Perkantoran
Persentase pengelolan perbendaharaan, Serta Sistem Akuntansi Pelaporan Pembayaran Gaji dan
100%
100%
100%
100%
100%
Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu
Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di KPU Kabupaten Padang Lawas
70%
80%
100%
0%
0%
Terlaksananya sistem informasi logistik (Silog) Pemilu dan Pilkada
Jumlah sistem logistik Pilkada
laporan informasi Pemilu dan
1 Lapora n
1 Lapora n
1 Lapora n
1 Lapora n
1 Laporan
Terfasilitasinya Pengadaan Logistik Pemilu
Tersedianya fasilitas ULP pada kantor sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas
1 Layana n Pengad aan
1 Layana n Pengad aan
1 Layana n Pengad aan
1 Layana n Pengad aan
1 Layanan Pengada an
Tersedianya inventarisasi logistik
data
Persentase ketersediaan data inventaris logistik eks Pemilu dan Pilkada
70%
80%
100%
0%
0%
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan kerja dan anggaran.
1 Dokum en
1 Dokum en
1 Dokum en
1 Dokum en
1 Dokume n
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
75%
77.50%
77.50%
77.50%
77.50%
pemilu
3
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
4
5
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi
Penyelenggara an Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Padang Lawas
Terpeliharanya jaringan LAN KPU Kabupaten Padang Lawas
Persentase pelaksanaan Pemeliharaan dan minotring jaringan LAN KPU Kabupaten Padang Lawas
85%
85%
86%
87%
88%
Tersusunnya LAKIP tahun 2015 dan penyusunan PK tahun 2016
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja
60%
65%
65%
75%
75%
Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih
jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih
1 Dokum en
1 Dokum en
1 Dokum en
1 Dokum en
1 Dokume n
Terlaksananya Bimtek Sistem Aplikasi kepemiluan
Jumlah sistem Aplikasi Kepemiluan
1 Aplikas i
1 Aplikas i
1 Aplikas i
3 Aplikas i
3 Aplikasi
Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural
Presentase pejabat struktural yang dilantik/diambil sumpah dilingkungan Sekretariat KPU Kab. Padang Lawas
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis/struktural di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Padang Lawas
100%
100%
100%
100%
100%
Tingkat Ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten
Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas
0
85%
85%
85%
85%
Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara
Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Padang Lawas ke dalam aplikasi SIMAK
60%
75%
80%
100%
100%
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (Stock opname)
Jumlah Laporan persediaan asset berdasarkan stock opname
1 Lapora n
1 Lapora n
1 Lapora n
1 Lapora n
1 Laporan
Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan
Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
50%
60%
70%
80%
90%
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Superv isi/Publikasi/S osialisasi Penyelenggara an Pemilu dan Pendidikan Pemilih
6
4.2.
Meningkatnya pelayanan ketatusahaan, perlengkapan dan kerumahtanggan sekretatiat Kpu Kabupaten Padang Lawas
Persentase pelayanan ketatusahaan, perlengkapan dan kerumahtanggan sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas
90%
90%
90%
90%
90%
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
60%
80%
80%
80%
80%
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Dokum en
1 Dokum en
1 Dokum en
1 Dokum en
1 Dokume n
Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih
70%
70%
90%
90%
90%
Prosentase penyampaian informasi publikasi sosialisasi Pemilu Pemilukada
0
1 Lapora n
0
0
0
dan serta pada dan
KERANGKA PENDANAAN Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu
tahun 2015 – 2019 secara garis besar terbagi dalam tiga jenis, yaitu :
Tabel 5 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Padang Lawas selama 5 Tahun (20152019)
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
2017
2018
2019
Jumlah
076.01.01
076.01.06
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik TOTAL
1.255.915
1.877.435
55.555
33.882
1.311.470
1.911.470
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Padang Lawas selama 5 Tahun (20152019)
Program/ Kegiatan
076.01.01
3355
3356
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
1.255.915
1.877.435
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Longkungan KPU Kab. PADANG LAWAS
831.989
1.410.949
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan
10.245
15.115
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2017
2018
2019
Jumlah
Pra Sarana Pemilu 3357
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
33.440
58.426
3358
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
3.740
2.600
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kab. Padang Lawas
375.021
382.797
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
1.480
7.548
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
55.555
33.882
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
3.560
11.240
Pedoman, Petunjuk Teknis dan bimbingan Teknis/Supervisi/Publikas i/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
51.995
22.642
1.311.470
1.911.317
3360
3361
076.01.06
3363
3364
TOTAL
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
2017
2018
2019
Jumlah
076.01.01
3355
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Longkungan KPU Kab. PADANG LAWAS
1.255.915
1.877.435
831.989
1.410.949
30.698
23.432
14.051
18.355
787.240
1.369.162
10.245
15.115
10.245
800
0
300
0
7.015
0
7.000
Sasaran Kegiatan (Output)1
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan Sasaran Kegiatan (Output)2
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Sasaran Kegiatan (Output)3
Layanan Perkantoran 3356
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Sasaran Kegiatan (Output)1
Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu
Sasaran Kegiatan (Output)2
Terlaksananya sistem informasi logistik (Silog) Pemilu dan Pilkada Sasaran Kegiatan (Output)3
Terfasilitasinya Pengadaan Logistik Pemilu Sasaran Kegiatan (Output)4
Tersedianya data inventarisasi logistik
pemilu
3357
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
33.440
58.426
26.660
30.301
6.780
2.200
0
3.220
0
20.345
Bimtek Aplikasi
0
2.360
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
3.740
2.600
2.160
1.100
1.580
1.500
0
0
375.021
382.797
Sasaran Kegiatan (Output)1
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Sasaran Kegiatan (Output)2
Terpeliharanya jaringan LAN KPU Kabupaten PADANG LAWAS Sasaran Kegiatan (Output)3
Tersusunnya LAKIP tahun 2015 dan penyusunan PK tahun 2016 Sasaran Kegiatan (Output)4
Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih Sasaran Kegiatan (Output)5
Terlaksananya Sistem kepemiluan 3358
Sasaran Kegiatan (Output)1
Terlaksananya Teknis dan Struktural
Diklat Diklat
Sasaran Kegiatan (Output)2
Tingkat Ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sasaran Kegiatan (Output)3
Bimtek bagi penyelenggara Pemilu 3360
Penyelenggaraan Operasional
dan
Pemeliharaan Perkantoran KPU Kab. Padang Lawas Sasaran Kegiatan (Output)1
Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Milik Negara
16.692
14.421
1.950
1.535
Barang
Sasaran Kegiatan (Output)2
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (Stock opname) Sasaran Kegiatan (Output)3
Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan
2.550
10.136
Sasaran Kegiatan (Output)4
Meningkatnya pelayanan ketatusahaan, perlengkapan dan kerumahtanggan sekretatiat Kpu Kabupaten PADANG LAWAS 3361
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
353.829
356.705
1.480
7.548
1.480
3.080
0
2.000
0
2.468
55.555
33.882
Sasaran Kegiatan (Output)1
Terevaluasinya LAKIP KPU Kabupaten PADANG LAWAS oleh KPU Provinsi Sumatera Utara Sasaran Kegiatan (Output)2
Terlaksananya supervisin Reviu Laporan keuangan KPU Kabupaten PADANG LAWAS oleh KPU Provinsi Sumatera Utara Sasaran Kegiatan (Output)3
Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L 076.01.06
Program Kelembagaan
Penguatan Demokrasi
dan Perbaikan Proses 3363
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
3.560
11.240
2.820
8.160
740
3.080
51.995
22.642
51.995
22.642
1.311.470
1.911.317
Sasaran Kegiatan (Output)1
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukuman Sasaran Kegiatan (Output)2
Meningkatnya pelayanan administrasi kepemiluan 3364
Pedoman, Petunjuk Teknis dan bimbingan Teknis/Supervisi/Publikas i/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Sasaran Kegiatan (Output)1
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TOTAL
BAB V PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 – 2019 merupakan panduan dan pedoman bagi unsur Pimpinan KPU Kabupaten Padang Lawas dan seluruh elemen di dalamnya untuk menentukan ke arah mana dan bagaimana strategi akan dilaksanakn secara efektif dan efisien. Rencana strategis sendiri pada dasarnya merupakan merupakan serangkaian konsep yang berisi tentang Visi, Misi, dan Sasaran, yang terikat oleh dimensi ruang dan waktu, yaitu dalam lingkup kerja KPU Kabupaten Padang Lawas dan kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun materi Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 – 2019 selain berisikan uraian redaksional juga dilengkapi dengan data-data tabulasi serta matriks yang diharapkan dapat memperjelas substansi daripada renstra ini sendiri. Rencana strategis yang telah disusun ini hendaknya tidak berhenti dalam tataran konsep belaka, namun dapat dijadikan panduan oleh
seluruh elemen KPU Kabupaten Padang Lawas, melalui program, tindakan dan kerja nyata di lapangan. Demikianlah dokumen Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 – 2019 ini disusun sebagai pengejawantahan rencana pembangunan jangka menengah KPU Kabupaten Padang Lawas disusun. Diharapakan seluruh rangkaian konsep dalam Renstra ini dapat terwujud sebagaiman mestinya dalam kurun waatu lima tahun mendatang.
