1
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................................
i
DAFTAR ISI ..................................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang .....................................................................................
1
1.2
Maksud dan Tujuan ............................................................................
3
1.3
Landasan Hukum ................................................................................
3
1.4
Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan
1.5
Lainnya..................................................................................................
6
Sistematika............................................................................................
8
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD 2.1
Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................
9
2.2
Kewenangan .........................................................................................
9
2.3
Struktur Organisasi .............................................................................
10
2.4
Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Perumahan ..................
24
2.5
Analisis Internal……………………………………………………...
33
2.6
Analisi Eksternal……………………………………………………..
34
2.7
Analisi Internal dan Eksternal……………………………………...
35
BAB III ISU STRATEGIS 3.2
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota..
3.3
Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup………………………………………………………………….
40
40
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN 4.1 Tujuan…………………………………………………………………
43
4.2 Sasaran………………………………………………………………...
43
4.3 Strategis……………………………………………………………….
44
4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar ………………………………………... 2
44
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program.................................................................................
51
5.2 Indikator Kinerja..................................................................................
52
5.3 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indiktatif…………………………………………………………….... BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
3
52
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Sesuai dengan PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah terjadi perubahan atas nama dinas dan struktur organisasi di Pemerintah Kota Denpasar, salah satu dinas yang kena perubahan tersebut adalah Dinas Tata Kota dan Bangunan berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sedangkan struktur organisasai mulanya bidang tata usaha dan subdin berubah menjadi secretariat dan bidang. Dilihat dari uraian tugasnya semula menangani urusan penataan ruang dan proses perijinan menjadi urusan wajib penataan ruang dan perumahan, sedangkan proses perijinan sudah diserahkan ke Dinas Perijinan. Untuk memperlancar pelaksanaan urusan penataan ruang dan perumahan perlu disusun dokumen perencanaan Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagai acuan bagi setiap
perangkat daerah dalam bentuk Rencana
Strategis (Renstra) SKPD sebagai tolak ukur penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kota Denpasar sebagai Ibukota Propinsi Bali dan merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan terlibat dalam bentuk kebutuhan akan wadah atau ruang yang cukup besar untuk mendukung aktifitas perekonomian dan fungsi pelayanan kota. Penataan ruang menjadi pedoman untuk pengembangan fisik kota dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang merupakan alat untuk mengarahkan pembangunan di wilayah kota terutama pada kawasan strategis dan mengendalikan pembangunan pada kawasan sensitif terhadap dampak negatif lingkungan. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme, perubahan perkembangan akan mempengaruhi penataan ruang dan pengendalian pertumbuhan perumahan dan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang diberikan kewenangan adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan penataan kawasan, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur perkotaan maupun perdesaan guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dengan 4
diterbitkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangkapendek. Sementara sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Tata Ruang Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2016 menyusun Rencana Strategis SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 tahun guna mengoperasionalkan RPJMD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Tahun 2016-2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undangundang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UndangUndang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun di tambah program untuk tahun ke–6, sebagai antisipasi masa transisi Kepala Daerah diakhir masa jabatan, sehingga Kepala Daerah terpilih berikutnya sudah memiliki program kerja. Juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan IPM yang meliputi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, tujuan dilaksanakan kegiatan, sasaran dan target dari kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang. Renstra SKPD dibuat dalam bentuk rencana pembangunan lima tahun kedepan yang menggambarkan visi,misi,tugas, sasaran,strategis,kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksaan tugas Dinas.
5
Rentra SKPD dimaksud sebagai suatu proses pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi,peluang, dan kendala yang ada yang mungkin terjadi.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan pembangunan sector tata ruang dan perumahan yang ingin dicapai dalam 5 ( lima ) tahun kedepan. Kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pembangunan penataan ruang kota dan penataan perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari encana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Denpasar tahun 2016 sampai 2021 serta merupakan acuan yang digunakan untyuk melakukan perencanaan jangka pendek dalam hal menentukan program dan kegiatan tahunan.
Penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program kerja Dinas Tata Ruang dan perumahan Kota Denpasar yang tetap mengacu pada visi,misi Pemerintah Kota Denpasar.
1.3 LANDASAN HUKUM Terdapat dasar hukum (peraturan) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. 1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958, nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1649); 2. Undang-undang Nomor .1 tahun 1992 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II, (Lembaran Negara RI tahun 1992, nomor 9, tambahan lembaran Negara RI nomor 3465); 3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepolisme. (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 75, Tambahan lembaran Negara RI nomor 3851); 6
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004. nomor 104, tambahan Lembaran Negara R.I. nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undangundang Nomor 2 tahun 2014, tentang perubahan atas, atas undang-undang. Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyususnan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran Negara RI nomor 4817); 7
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara RI nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara RI nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 82, tambahan lembaran Negara RI nomor 4737); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 16. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah; 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia. Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 dan perubahannya nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah kota Denpasar tahun 20052025; 22. Undang – Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 8
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 ( Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 No. 16); 24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011Tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031; 25. Peraturan Walikota Denpasar No. 46 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah Kota Denpasar;
1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERNCANAAN LAINNYA Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program kerja serta indikasi program pembangunan bidang penataan ruang dan perumahan, lima tahunan. Dokumen perencanaan strategis ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan diteruskan dengan penyusunan RKA dan DPA SKPD. Dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, selain mengacu pada RPJMD Kota Denpasar, dokumen perencanaan lainnya yang juga menjadi acuan adalah RPJPD Kota Denpasar, RPJMD Provinsi Bali,serta RPJMN tahun 2016-2021
9
Gambar I.1 Hubungan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan Lainnya sampai dokumen perencanaan tingkat Nasional
Pedoman
RPJM-Nasional
RPJP-Nasional
(5 Tahun)
(20 Tahun) Acuan
Memperhatikan
Acuan
RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun) Acuan
RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan Standar Pelayanan Minimal
Memperhatikan
RPJP-Daerah Kota Dps (20 Tahun) Input
Pedoman RPJM-Daerah
Penjabaran
Pedoman
Kota DpsPedoman (5 Tahun)
RKPD Kota Dps (1 Tahun)
(5 Tahun)
Acuan Acuan
Input
Renstra- DTRP
RK Acuan
Pedoman
Renja-DTRP (1 Tahun)
Pedoman
RAPBD Kota Dps (1 Tahun)
10
Rancangan Renstra- BPAD
1.5 SISTEMATIKA Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan, dokumen Renstra ini disajikan dengan sistimatika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra dengan dokumen Perencanaan Lainnya. BAB II Gambaran Pelaporan PD : Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Kinerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan, Analisis Internal, Analisis Eksternal, Analisis Internal dan Eksternal. BABIII Isu Strategis : Isu Strategis Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota BAB IV Tujuan sasaran Strategis dan arah kebijakan : Tujuan, Sasaran, Strategi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar BAB V
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII Penutup.
11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD
2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 tahun 2014 tentang uraian tugas jabatan pada organisasi dinas daerah kota Denpasar bahwa,tugas pokok dinas Tata ruang dan Perumahan adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang penataan ruang dan bidang perumahan.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tata ruang dan Perumahan Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: a. Pengelolaan urusan ketata usahaan b. Melaksanakan penataan ruang kota c. Melaksanakan penataan bidang perumahan d. Melaksanakan pembangunan gedung yang berarsitektur tradisional bali e. Melaksanakan pengawasan terhadap penataan ruang ( RTHK ) dan Pengendalian bangunan gedung * Fungsi Perencanaan dalam bidang penataan ruang kota dan penataan bidang perumahan Pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, perumahan, bangunan gedung, kesekretariatan Pembinaan / pengendalian bidang penataan ruang kota,perumahan serta ruang terbuka hijau, bangunan gedung
2.2 KEWENANGAN Membuat kebijakan teknis dibidang Penataan ruang, Perumahan, Tata Lingkungan dan bangunan, serta pengendalian penataan kota Memberi pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya Melaksanakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan 12
2.3 Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 tahun 2014 tentang uraian tugas jabatan pada organisasi dinas daerah kota Denpasar
maka struktur
organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagai berikut : Gambar II.3 Struktur Organisasi
1. Kepala Dinas (1) Kepala Dinas mempunyai tugas: a. Menetapkan
program
Dinas
Tata
Ruang
dan
Perumahan
berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas b. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Tata Ruang dan Perumahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana c. Membina bawahan di lingkungan Tata Ruang dan Perumahan dengan cara mengadakan rapat / pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Perumahan sesuaidengan tugas tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas menetapkan Program Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan. 13
e. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang dan Perumahaan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas f. Penyelenggaraan pelayanan umum, urusan Penataan Ruang dan Perumahaan yang meliputi Bidang Tata Ruang Kota, Bidang Perumahan, Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan, Bidang Pengendalian dan Penataan Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar Tata Ruang dan Perumahan tertata dengan baik g. Memberikan rekomendasi pelayanan perijinan di bidang Tata Ruang dan Perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penertiban ijin h. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Perumahan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang j. Menyusun laporan plaksanaan tuuuuugas di lingkungan tugas Dinas Tata Ruang dan Perumahan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis
(2) Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
2. Sekretariat (1) Sekretariat mempunyai tugas: a. Menyusun
rencana
operasional
di
lingkungan
Sekretariat
berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang dan Perumahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
14
b. Mendistribusikan tugas kepada kepala Sub bagian di lingkungan secretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang di tetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Sub bagian di lingkungan secretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; e. Mengkoordinasikan
penyusunan
rencana
operasional
dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang serta memberikan pelayann administrative sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai; f. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas ; g. Mengkoordinir, penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan ; h. Melaksanakan usrusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas ; i. Mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban ; j. Melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian ; k. Melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah tangga serta melaksanakan pengawasan asset sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; l. Melaksanakan urusan Keuangan sesuai sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan ; m. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
Sekretariat
dengan
cara
membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang 15
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang ; n. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat ; dan o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Dinas yang beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari : a.
Sub Bagian Perencanaan;
b.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.
Sub Bagian Keuangan.
3.Bidang Tata Ruang Kota (1) Bidang Tata Ruang Kota mempuyai tugas : a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tata Ruang Kota berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang dan Perumahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkyngan Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien ; c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Tata Ruang Kota sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksaan tugas ; d. Menyelia pelaksaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Tata Ruang Kota secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ; e. Memberikan pelayan Informasi Peruntukan Lahan, rekomendasi reklame, Tower/Antena/Menara telekomunikasi, Konsolidasi Tanah
16
perkotaan sesuai dengan atau petunjuk teknis yang berlaku sebagai dasar penerbitan perijinan ; f. Menyusun pedoman teknis tata ruang melalui kegiatan suvey, pemetaan dan dokumentasi, monitoring dan evaluasi perkembangan kota untuk menjaga keteraturan tata guna lahan perkotaan ; g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data berupa peta dan informasi tata ruang berdasarkan pedoman teknis untuk meningkatkan mutu pelayanan ; h. Pemutahiran peta digitasi dan data tata ruang melalui peningkatan teknologi informasi untuk mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang informasi tata ruang ; i. Menyusun pedoman teknis penataan kawasan dan rencana teknis kawasan melalui kegiatan rencana rinci kawasan strategis dan detail engineering design untuk dijadikan pedoman penjabarab RTRW ; j. Mengadakan pemantauan dan pelaporan tata ruang melalui kajian terhadap pemanfaatan lahan dan perkembangan Kota untuk tetap menjaga pola ruang dan struktur ruang yang berwawasan budaya ; k. Melaksanakan dokumentasi dan menggandakan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Pendukungnya melaui system/pola tertentu untuk memudahkan pencarian dokumen/arsip ;
l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang Kota dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang ; m. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang Kota sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Tata Ruang Kota ; dan n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
17
(2) Bidang Tata Ruang Kota dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. Bidang Tata Ruang Kota terdiri dari : a.
Seksi Penataan Ruang Kota;
b.
Seksi Penataan Sarana Prasarana Kota; dan
c.
Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan dokumentasi.
4. Bidang Perumahan (1) Bidang Perumahan mempunyai Tugas : a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang dan Perumahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala seksi di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien ; c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala seksi di lingkungan Bidang perumahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ; d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ; e. Menyusun pedoman teknis dan pendataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah yang memerlukan penataan, perbaikan dan revitalisasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya rumah layak huni ; f. Mengumpulkan dan mengolah data hasil survey berupa peta dan informasi lingkungan perumahan dan kelayakan rumah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan informasi perumahan kepada masyarakat ; g. Menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, pedoman, manual lingkungan perumahan dan kelayakan rumah serta sarana dan 18
prasarana dasar perumahan melaui kegiatan sosialisasi untuk menjaga keteraturan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah masyarakat ; h. Melaksanakan pengembangan inovasi desain prototype melalui pendataan dan pemutakhiran perumahan untuk memudahkan pencarian dokumen/arsip ; i. Membuat kajian/analisa terhadap fasilitas umum dan prasarana dasar sesuai dengan azas daya dukung dan daya tampung untuk sepenuhnya pelayanan yang standar ; j. Menyusun detail engineering design dan melaksanakan penataan sarana dan prasarana kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terwujudnya keindahan kota ; k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dengan cara membandingkan antara rencana opersional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang ; l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang perumah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan dengan berkala sebagai akuntabilitas Bagian Pemerintahan; dan m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
(2) Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. Bidang Perumahan terdiri dari : a.
Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri;
b.
Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya;dan
c.
Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertahanan.
19
5. Bidang Tata lingkungan dan bangunan (1) Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan memmpunyai tugas: a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang dan Perumahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien; c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; d. Pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; e. Melaksanakan kebijakan dan strategi jasa konstruksi, Lingkungan dan Bangunan gedung melalui rapat – rapat koordinasi kebijakan – kebijakan dan strategi jasa konstruksi dilaksanakan dengan baik; f. Mengkaji, mengkoordinasi persyaratan arsitektur, struktur dan utilitas bangunan gedung serta pemberian rekomendasi persyaratan bangunan gedung melalui rapat – rapat koordinasi dengan pihak – pihak terkait / ahli bangunan gedung sebagai bahan pemberian rekomendasi agar bangunan yang akan di bangun sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku ; g. Menyusun, menyebar luaskan informasi dan mendokumentasikan prosedur / tata cara perhitungan harga bangunan gedung, jasa konstruksi serta norma standar prosedur dan manual bangunan gedung melalui survey lapangan dan merangkum dengan pihak – pihak terkait untuk mendapatkan standar harga bahan – bahan bangunan dan harga standar bangunan;
20
h. Melaksanakan penelitian, menyusun, mengevaluasi dan menyebar luaskan pedoman dan standar bangunan bercirikan arsitektur Bali, lingkungan dan bangunan kuno / bersejarah melalui rapat – rapat koordinasi, seminar – seminar dan sosialisasi untuk mendapatkan pedoman dan standar bangunan bercirikan arsitektur Bali, dan bangunan kuno/ bersejarah; i. Mengawasi,
mengevaluasi
dan
melaksanakan
pembangunan
bangunan milik pemerintan yang terkait dengan kearsitekturan beserta lingkungannya, struktur dan utilitas bangunan sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan agar bangunan sesuai dengan rencana; j. Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan utilitas dan keselamatan bangunan gedung melalui peninjauan ke lokasi untuk mendapatkan bangunan yang layak utilitas dan keselamatannya; k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas \bidang Tata Lingkungan dan Bangunan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas bagian pemerintahan ;dan m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan;
(2) Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan terdiri dari : a.
Seksi Bangunan Gedung;
b.
Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan; dan
c.
Seksi Konstruksi dan Utilitas Bangunan.
21
6. Bidang Pengendalian dan Penataan Kota (1) Bidang Pengendalian dan Penataan Kota Mempunyai Tugas: a.
Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian dan Penataan Kota berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang dan Perumahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.
Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang Pengendalian dan Penataan Kota sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat di jalankan efektif dan efisien;
c.
Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada seksi di lingkungan Bidang Pengendalian dan Penataan Kota sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d.
Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian dan Penataan Kota secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e.
Melaksanakan pembinaan dan system informasi kepada masyarakat melalui penyuluhan – penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dalam menangani Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK);
f.
Mendata Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) sesuai dengan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku dengan melakukan monitoring setiah hari kerja untuk bahan evaluasi demi terjaganya area RTHK;
g.
Merencanakan kegiatan fisik untuk menjaga kawasan RTHK melalui pembuatan papan informasi RTHK dan buku – buku pedoman untuk memudahkan masyarakat mengetahuinya agar kawasan RTHK tetap terjaga dengan baik;
h.
Melaksanakan koordinasi proses penetapan produk hukum dengan unit kerja / instansi terkait melaui rapat – rapat koordinasi agar penetapan produk hukum dapat berjalan dengan baik;
22
i.
Melaksanakan investasi dan dokumentasi produk – produk hukum yang berkaitan dengan Pengendalian dan Penataan Kota sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas;
j.
Menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran bangunan – bangunan dan penataan ruang serta memberikan informasi teknis terhadap pelanggaran yang dilakukan dan memberikan surat peringatan kepada pelanggar sesuai prosedur yang berlaku agar tertatanya bangunan di Kota Denpasar;
k.
Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan penataan kota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,aparat ditingkat kecamatan, kelurahan/Desa dan kepala lingkungan melalui rapat – rapat koordinasi agar tercipta kesamaan persepsi;
l.
Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan – bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar bangunan – bangunan tertata dengan baik;
m. Melaksanakan pelaporan pengendalian dan evaluasi pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dapat ditindak lanjuti oleh tim yutisi Kota Denpasar; n.
Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Penataan Kota dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
o.
Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Penataan Kota sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian dan Penataan Kota; dan
p.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan;
(2) Bidang Pengendalian dan Penataan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. 23
Bidang Pengendalian dan Penataan Kota terdiri dari : a.
Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi;
b.
Seksi Pengembangan Pranata Hukum; dan
c.
Seksi Pengawasan Pembangunan Kota.
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar merupakan Dinas daerah yang melaksanakan sebagian Rumah Tangga Daerah di bidang Penataan Ruang dan Perumahan yang mencakup penataan fungsi-fungsi ruang dan fungsi bangunan dimana dalam mewujudkan visi misi Kota Denpasardan visi misi Dinas Tatab Ruang dan Perumahan Kota Denpasar telah menentukan tujuan organisasinya dengan di dukung sumber daya aparatur dengan jumlah tenaga sebagai berikut tabel dibawah ini.
24
Tabel II.1 JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN JUMLAH PEJABAT STRUTUKTURAL NO
PENDIDIKAN
PANGKAT/GOLONGAN
JUMLAH
IV
III
II
I
JUMLAH PEJABAT
1
S2
6
-
-
-
6
Eselon II
2
S1
-
38
-
-
38
Orang
3
DIII
-
1
-
-
1
Eselon III/a : 1
4
D1
-
-
-
-
-
Orang
5
SLTA
-
3
21
-
24
Eselon III/b : 4
6
SLTP
-
-
1
1
2
Orang
7
THL
-
-
-
-
-
Eselon IV/ : 12
8
T. Kontrak
-
-
-
-
41
9
SD
-
-
-
1
1
JUMLAH
6
42
22
2
107
Orang
Tabel II.2 Sarana dan prasarana Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Denpasar NO
NAMA BARANG
JUMLAH 2014
(1)
(2)
(3)
1
Toyota kijang
7
2
Suzuki / APV
1
3
Toyota kijang Inova
1
4
Toyota Avanza
1
5
Sepeda Motor
12
6
Bor listrik
1
7
GTS
3
8
Mesin ketik
9
9
Lemari besi
6
10
Rak Kayu
9
11
Filing besi
39
12
Berankas
5
13
Lemari Kaca
4
14
Lemari Kayu
10
15
Meja 1/2 biro
77
25
Kondisi saat ini
:1
KET
NO
NAMA BARANG
JUMLAH 2014
(1)
(2)
(3)
16
Meja Biro
10
17
Mesin Kalkulator
10
18
Meja Tamu
13
19
Kursi Rotan
70
20
Kursi lipat
25
21
Kursi putar
32
22
Jam dinding
15
23
Kulkas
2
24
AC
26
25
Kipas Angin
4
26
Televisi
5
27
Saund System
1
28
Werles
2
29
Handycam
1
30
Tus tel
5
31
Komputer
34
32
Lop Top
13
33
Kursi Eslon III
5
34
Kursi Eslon IV
14
35
Kursi Eslon II
1
37
Facsimile
2
38
Perinter
30
39
Kamera
14
40
Scanner
1
41
GPS
2
42
Peta Wilayah
5
43
White boord
6
44
LCD
1
45
Kursi rapat
100
46
Meja Rapat
4
47
Stabilisator
15
48
Lambang Garuda
2
49
Gambar Presiden/Wk
4
50
Meja Kecil
2
51
Kipas Angin
4
52
Handy Talky
6
26
Kondisi saat ini
NO
NAMA BARANG
JUMLAH 2014
(1)
(2)
(3)
53
Telpon PABX
14
54
RIG
5
55
RPU Radio
1
56
GTS
1
57
GPS
1
58
Hammer Test
1
59
Mesin Las
1
60
Server
1
Kondisi saat ini
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Adapun tujuan Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Denpasar antara lain: (1). Penataan Ruang Kota yang nyaman dan terkendali dan (2). Mengembangkan perumahan murah yang layak huni. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai : (1). Mengendalikan pemanfaatan ruang dan mencegah pelanggaran tata ruang dan bangunan; dan (2). Mengembangkan perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar. Berkaitan dengan kinerja pelayanan maka salah satu fungsi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umu di bidang penataan ruang dan perumahan
1. Bidang Tata Ruang Kota Lingkup pelayanan Bidang Tata Ruang Kota meliputi 2 ( dua) hal yaitu Pelayanan Informasi Peruntukan Lahan dan Pelayanan Rekomendasi Reklame 1. Pelayanan Informasi Peruntukan Lahan : Tahun 2012 = 414 permohonan Tahun 2013 = 713 permohonan Tahun 2014 = 1425 permohonan Tahun 2015 = 1856 permohonan 2. Pelayanan Rekomendasi Reklame Tahun 2014 = LED 9 buah; bilboard 69 buah; shopsign 27 buah Tahun 2015 = LED 3 buah; bildoard 112 buah; shopsign 96 buah
27
Isu Strategis : 1. Belum tertatanya secara optimal fungsi bangunan di atas peruntukan lahan yang telah ditetapkan pada RTRW, maupun peraturan tata ruang lainnya. 2. Belum optimalnya penataan reklame sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014. 3. masih adanya permasalahan batas wilayah yang belum jelas berpotensi menimbulkan konflik dengan Kabupaten lain, hal ini perlu diantisipasi dengan batas wilayah, luasan dan fungsi kawasan.
Upaya : 1. Memberi Pelayanan Informasi Peruntukan Lahan sesuai dengan RTRW, RDTR maupun Peraturan Zonasi. 2. Mengoptimalkan pelayanan Rekomendasi Titik Reklame dan Rancang Bangun Reklame sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014. 3. Penyesuaian batas wilayah di perbatasan dengan Kabupaten lain agar di selesaikan melalui pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Denpasar dan di tetapkan pada RDTR maupun Peraturan Zonasi.
Harapan : 1. Pelayanan Informasi Peruntukan Lahan dapat memberikan kepastian pemenfaatan lahan di Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan keteraturan Tata Bangunan sesuai Tata Ruang yang telah ditetapkan. 2. Dengan penataan reklame sesuai perturan yang ada, di harapkan mampu menambah keindahan wajah Kota Denpasar. 3. Adanya kepastian batas wilayah akan memberikan kepastian peruntukan lahan sesuai zona kawasan yang telah di tetapkan baik pada RTRW, RDTR maupun Peraturan Zonasi.
28
Kendala : 1. Luas wilayah Kota Denpasar perlu didukung Tenaga Lapangan (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan di bidang pemetaan Tata Ruang. 2. Cepatnya perubahan pemasangan reklame baru serta tidak sesuainya pemasangan reklame di lapangan dengan rekomendasi yang telah diberikan agar diantisipasi dengan peningkatan monitoring di lapangan berekomendasi dengan bidang Pengendalian dan Penataan Kota serta SKPD terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar. 3. Hingga saat ini masih belum selesainya permasalahan batas wilayah Kota Denpasar, menyebabkan Informasi Peruntukan Lahan di Kota Denpasar khususnya di wilayah perbatasan menjadi terhambat
2. Bidang Perumahan Mengembangkan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat di Kota Denpasar Kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah tidak layak huni dari tahun 2011-2015, kepada Masyarkat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai berikut : 1.
Tahun 2011 Sebanyak 106 Unit
2.
Tahun 2012 Sebanyak 56 Unit
3.
Tahun 2013 Sebanyak 107 Unit
4.
Tahun 2014 Sebanyak 39 Unit
5.
Tahun 2015 Sebanyak 83 Unit
Isu strategis 1. Di Kota Denpasar masih banyak masyarakat kurang mampu (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) menempati rumah tidak layak huni, yang mana status tanah yang ditempati bukan milik sendiri, sehingga tidak memenuhi ketentuan untuk mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Kota Denpasar 2. Urbanisasi/mobilisasi penduduk sangat tinggi sehingga kawasan permukiman berkembang sangat pesat dan sporadic
29
Upaya-upaya - Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Denpasar - Menyusun perencanaan tentang Kegiatan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Revitalisasi Infrastruktur Pedesaan - Melaksanakan Pendataan dan Pemetaan Perumahan dan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar
Kendala : 1. Masalah regulasi tentang penanganan perumahan dan permukiman serta kawasan kumuh di Kota Denpasar. 2.
Permasalahan Status lahan /tanah pada kawasn permukiman kumuh.
3. Kesadaran
masyarakat
yang
masih
kurang
tentang
aturan
masalah
perumahan/permukiman 4. Kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang serta pemukiman kumuh.
Harapan : 1. Tersedianya Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Rumah Sehat dan Rumah Layak Huni 3. Berkurangnya Masyarakat yang menempati Rumah tidak layak huni di Kota Denpasar 4.
Berkurangnya Kawasan Kumuh di Kota Denpasar
3. Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan
Melaksanakan
pemanfaatan
ruang
dengan
kegiatan
perencanaan
dan
pembangunan gedung-gedung milik pemerintah dan fasilitas umum lainya. Dari tahun 2011-2015 telah dibangun 4 gedung kantor SKPD dan 5 bangunan fasilitas publik.
30
Menata wajah Kota Denpasar agar mencerminkan Kota Denpasar yang kreatif berwawasan budaya sesuai dengan Tata Ruang dan Tata Bangunan. Baik dengan melakasanakan pekerjaan penataan fisik maupun koordinasi dengan tim TABG. Pembahasan rekomendasi Bangunan Gedung dari tahun 2011 s/d 2015 adalah : a) 2011 : 4 bh b) 2012 : 10 bh c) 2013 : 15 bh d) 2014 : 25 bh. e) 2015 : 29 bh.
Menyusun dan melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang terkait bangunan gedung. Tahun 2015 telah berhasil menyusun Peraturan Daerah Bangunan Gedung dan telah disahkan oleh DPRD Kota Denpasar menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor.5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
Isu Strategis
12 SKPD di Pemkot Denpasar belum memiliki gedung kantor milik sendiri (Pemerintah Kota Denpasar).
Belum memiliki bangunan Balai Budaya untuk mengakomodasi kegiatan kreatifitas Seni dan Budaya.
Wajah Kota Denpasar belum dapat mencerminkan jati diri Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berwawasan budaya.
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif terhadap penataan wajah Kota Denpasar.
Tidak adanya Data Base Bangunan gedung di Kota Denpasar.
Upaya – Upaya
Menyusun DED dan dilanjutkan dengan pelaksanakan pembangunan gedung kantor milik pemerintah dan fasilitas publik lainya.
Meningkatkan koordinasi pemecahan masalah pemanfaatan ruang dengan TABG dan instansi terkait.
Sosialisasi peraturan bangunan gedung. 31
Melaksanakan pendataan bangunan gedung diseluruh kecamatan.
Harapan :
Terbangunnya gedung kantor untuk SKPD yang nyaman dalam melaksanakan kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat.
Terbangunnya fasilitas publik yang mengakomodasi kreativitas masyarakat dan memperindah wajah kota yang berkarakter.
Masyarakat dapat berperan aktif dalam penataan wajah kota yang Kreatif Berwawasan Budaya.
Memiliki data base bangunan gedung yang terintegrasi.
Kendala:
Keterbatasan dana dan lahan milik Pemerintah Kota Denpasar.
Kurang Partisipasi Masyarakat.
Kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan Tupoksi.
4. Bidang Pengendalian dan Penataan Kota
Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan tupoksi yang ada.
Mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan yang telah disesuaikan didalam RTRW.
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan ruang.
Melakukan sanksi kepada masyarakat yang melanggar pemanfaatan ruang dengan melayangkan tegoran (SP I,II,dan III) adapun jumlah atau pelanggaran yang didapat selama 5 tahun di tahun 2011 sampai 2015 adalah o 2011 = 715 buah o 2012 = 904 buah o 2013 = 937 buah o 2014 = 950 buah o 2015 = 1263 buah
32
Isu Strategis :
Terus bertambahnya alih fungsi lahan di kota Denpasar dengan lahan pertanian atau RTHK menjadi pemukiman.
Terus bertambahnya arus urbanisasi kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
Kurangnya kepastian hukum pemanfaatan ruang.
Upaya – Upaya :
Penyusunan sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui web.
Peningkatan kompetensi aparatur pengendalian melalui diklat.
Menyusun NSPM pengendalian pemanfaatan ruang.
Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi.
Harapan :
Tersedianya perda pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terkait pengendalian pemanfaatan ruang.
Jelasnya kepastian hukum terhadap pelanggaran pengendalian pemanfaatan ruang.
Kendala :
Pemanfaatan RTHK merupakan hak milik masyarakat.
SDM aparatur masih kurang.
33
Adapun indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut seperti disajikan dalam tabel berikut : Tabel II.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tata Ruang Dan Perumahan No
1
2
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Jumlah
Kete-
Utama
RPJMD
2011
2012
2013
2014
2015
13
12
16
7
10
58
Tercapai
rangan
Tertatanya sejumlah
35
kawasan
paket
Terbangunnya
5 paket
5
4
16
4
2
31
Tercapai
Terehabilitasinya
20
1
1
17
5
11
35
Tercapai
sejumlah gedung
paket
Terbangunnya /
-
3
4
6
3
5
21
Tercapai
5 paket
3
4
3
1
1
12
Tercapai
Terehabilitasinya
152
106 unit
56 unit
107 unit
39 unit
83 Unit
391
Tercapai
sejumlah rumah
unit
sejumlah Gedung Pemerintah 3
4
terehabiitasinya sejumlah pasar di Kota Denpasar 5
Terpantaunya sejumlah pelanggaran tata ruang
6
tangga miskin yang tidak layak huni
Pencapaian sasaran terciptanya pembangunan rumah yang layak bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar adalah sebagai berikut : (1). Komitmen Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dijabarkan dengan implementasi sebagai program antara lain adalah Bantuan Perbaikan Rumah (RTM).Tahun 2011 direalisasikan sebanyak 106 unit rumah,Tahun 2012 di realisasikan 56 unit rumah, tahun 2013 direalisasikan lagi sebanyak 107 unit rumah, tahun 2014 direalisasikan lagi sebanyak 39 unit rumah, tahun 2015 direalisasikan sebanyak 83 unit rumah. Dinas Tata Ruang telah melakukan Standar Pelayanan Minimum tentang Standar Pelayanan Minimum di Bidang Penataan Ruang dan Perumahan sebagai tersaji pada tabel II.4 sebagai berikut : 34
Tabel II.4 SPM Bidang Penataan Ruang No VII
Jenis Pelayanan Dasar Penataan Ruang
Informasi Penataan Ruang
1
2
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Standar Palayanan Minimal Indikator Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten / Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten / Kota beserta rencana rincinya melalui peta digital Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%dan Luas Wilayah Kota/Kawasan perkotaan
Nilai 100%
Batas Waktu Pencapaian 2019 Kabupaten/Kota
2015 100
100% 100%
2019 Kecamatan 2019 (Kelurahan )
100 0
100% 100% 100%
2019 Kabupaten/Kota 2019 Kecamatan 2019 (Kelurahan )
100 0 0
50%
2019
91.62
SPM Bidang Perumahan Rakyat No I
II
Jenis Pelayanan Dasar Skala Kota / Kabupaten Rumah Layak Huni dan Terjangkau
Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Indikator SPM
Data yang Diperlukan
1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni
Jumlah rumah
Hasil Perhitungan (%)
2016
165,571.00
167,350.00
98.94
2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
Jumlah RT MBR yg menempati rumah layak huni yg terjangkau
Jumlah RT MBR
Hasil perhitungan
2016
932
3. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Jumlah lingkungan yang didukung PSU
Jumlah lingkungan perumahan
Air Bersih
153,511.00
167,350.00
91.73050493
Persampahan
112,160.00
167,350.00
67.02121303
Sanitasi
167,350.00
167,350.00
100
932
100
2016
35
2.5. ANALISIS INTERNAL A. Analisis Internal Kekuatan. 1. Tugas Pokok dan Fungsi a. Sebagai Dinas Teknis yang membantu Walikota dalam merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang penataan Kota,perumahan,lingkungan dan bangunan, serta pengendalian Penataan Kota. b. Menyusun Renstra Dinas, melaksanakan manajemen organisasi, dan pembinaan pegawai c. Mengadakan penelitian dan menkoordinasikan penelitian untuk kepentingan penataan kota, perumahan, lingkungan dan bangunan, serta pengendalian penataan Kota.
2. Sumber Daya Aparatur a. Dari sisi jumlah pegawai sudah cukup memadai b. Dari sisi pengalaman kerja sebagian telah berada di Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar lebih dari 5 ( lima ) tahun
3. Sarana dan Prasarana a. Program Sofware yang ada masih dapat dikembangkan untuk proses pendataan, informasi, pelayanan public dan pembangunan b. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada masih cukup baik kondisinya c. Meja, kursi, dan ruangan yang ada sekarang masih cukup baik kondisinya
Kelemahan 1. Tugas Pokok dan Fungsi a. Mekanisme
penataan
kota,Perumahan,
lingkungan
dan
bangunan
serta
pengendalian penataan kota masih belum terbangun secara konsisten b. Koordinasi penataan, perumahan, lingkungan dan bangunan, serta pengendalian penataan kota masih lemah c. Persepsi terhadap proses penataan kota, perumahan,lingkungan dan bangunan, serta pengendalian penataan kota masih belum sama dan merata diantara staf d. Program kerja masih belum dapat sepenuhnya dilaksanakan 36
2. Sumber Daya Manusia Aparatur a. Belum memiliki staf yang sesuai dengan tuntutan bidang keahlian b. Beberapa staf masih berada pada posisi yang tidak sesuai dengan bidang keahlian c. Masih kurangnya upaya peningkatan kemapuan staf dalam bidang tugasnya
3. Sarana dan Prasarana a. Masih adanya kekurangan jumlah computer dan jaringannya dalam mendukung pelaksanaan tugas b. Kondisi kendaraan roda 4 sebanyak 10 unit dengan tahun pembuatan yang sudah cukup lama, kondisinya sudah kurang optimal, kendaraan roda 2 sebagian besar kondisinya juga kurang optimal c. Bangunan masih pinjam dengan provinsi.
2.6. ANALISIS EKSTERNAL PELUANG 1. Tugas Pokok dan Fungsi a. Adanya peluang lebih besar dalam melakukan inovatif terkait dengan pelaksanaan tugas b. Adanya kebijakan untuk lebih banyak melibatkan masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan c. Kontrol masyarakat terhadap pembangunan sudah sangat terbuka
2. Sumber Daya Manusia Aparatur a. Adanya sumber daya manusia yang dapat direkrut sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan dalam penataan kota,perumahan dan pengendalian penataan kota b. Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, khusus keahlian dan keprefesionalan
37
3. Sarana dan Prasarana a. Adanya beberapa sumber dana diluar APBD Kota untuk pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kemampuan di bidang penataan kota dan perumahan b. Adanya dana pemeliharaan kendaraan operasional yang dapat di optimalkan
ANCAMAN 1. Tugas Pokok dan Fungsi a. Adanya perubahan-perubahan aturan dari pemerintah atasan yang berpengaruh terhadap mekanisme kerja b. Masih banyaknya permasalahan yang belum dapat dikoordinasikan secara baik, sehingga penanganan masih banyak memerlukan waktu c. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan yang berlebihan
2. Sumber Daya Manusia Aparatur a. Adanya rekruitmen staf yang masuk Dinas Tata Ruang dan Perumahan belum sesuai dengan keahlian yang di butuhkan
3. Sarana dan Prasarana a. Kebijakan untuk tidak menambah sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan yang semakin bertambah dan kompleks b. Perpanjangan hak guna pakai Dinas Tata Ruang dan Perumahan
2.7. ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL Kekuatan – Peluang. 1. Tugas Pokok dan Fungsi Adanya peluang lebih besar dalam melakukan inovatif terkait dengan pelaksanaan tugas, maka sebagai Dinas Teknis yang membantu Walikota dalam bidang penataan ruang kota, pengawasan dan pengendalian bangunan, dapat di lakukan : a.
Inovasi-inovasi di bidang penantaan kota, pengawasan dan pengendalian pembangunan dengan melibatkan masyarakat
b. Penelitian-penelitian di bidang lintas sektor, memberikan dampak besar bagi pembangunan kota Denpasar 38
c.
Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kota dan perumahan agar sesuai dengan Visi dan Misi
2. Sumber Daya Manusia Aparatur Dengan adanya SDM yang cukup lama bekerja dengan tingkat pendidikan yang memadai, maka hal-hal yang dapat ditempuh adalah meningkatkan profesionalisme dengan jalan : a. Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan, dan magang b. Menyusun kreteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan
3. Sarana dan Prasarana Dari sisi teknologi, dengan software dan hardware yang dimiliki, serta kemungkinan untuk pengembanganya,maka langkah yang di tempuh adalah : a. Mengembangkan TI dan GIS dalam mendukung data base yang lebih baik dalam menunjang di bidang penataan kota dan perumahan. b. Mengembangkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung TI dan GIS.
Dari sisi sarana mobilitas dan perlengkapan lainnya yang dimiliki masih cukup baik, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah : a.
Mengoptimalkan pemanfaatan sesuai dengan tuntutan tugas
b. Menyusun daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan
39
Kekuatan – Ancaman Tugas Pokok dan Fungsi 1. Memanfaatkan inovasi-inovasi di bidang penataan kota dan perumahan dengan melibatkan masyarakat / fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi 2. Memanfaatkan hasil penelitian lintas sector untuk meningkatkan kualitas perencanaan,koordinasi, dan dinamika perubahan 3. Memanfaatkan hasil koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi 4. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi
Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Memanfaatkan hasil mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan, dan magang untuk meningkatkan keahlian dalam bidang tugas 2. Memanfaatkan kreteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk menumbuh kembangkan profesionalisme aparatur dan seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme
Sarana dan Prasarana 1. Mengoptimalkan TI dan GIS dalam mendukung perencanaan yang lebih baik dalam menunjang penataan kota dan perumahan 2. Mengoptimalkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung TI dan GIS 3. Memanfaatkan daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan Kelemahan – Peluang Tugas Pokok dan Fungsi 1. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan penataan kota, dan perumahan dengan melibatkan masyarakat / fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan konsistensipembangunan secara lebih terstruktur 2. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pembangunan 40
Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Memanfaatkan criteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme 2. Meningkatkan kemampuan aparatur yang ada sesuai dengan tugas fungsi pokok dan fungsinya
Sarana dan Prasarana 1. Memanfaatkan daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan 2. Memanfaatkan ruangan yang ada untuk penambahan ruangan agar memenuhi standart kelayakan kerja.
41
BAB III ISU STRATEGIS
3. 1. ISU STRATEGIS. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
dapat
meningkatkan
pencapaian
prioritas
pembangunan
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Perumahan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan inetrnal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :
1. Belum terpenuhinya penyedian ruang terbuka hijau yang memadai dalam rangka menciptakan Ruang Hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan Kota, memerlukan ketersediaan tanah yang memadai. 2. Belum optimalnya pemanfaatan fungsi bangunan sesuai dengan peruntukan lahan yang telah di tetapkan RTRW, RDTR, maupun Peraturan Zonasi. 3. Belum optimalnya penetapan peraturan bangunan gedung dalam penataan wajah kota sesuai dengan Perda Prov. Bali No.5 Tahun 2005 dan Perda Kota Denpasar No. 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. 4. Banyaknya bermunculan bangunan – bangunan baru yang tidak mempunyai IMB dan terjadinya pelanggaran di Jalur Hijau. 5. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana umum yang representatif di Kota Denpasar. 6. Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Denpasar. 7. Belum Optimalnya kemampuan dan wawasan SDM sesuai dengan kompetensi. 42
3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Provinsi, Nasional dan rencana pembangunan daerah. Renstra Dinas Pekerjaan umum Kota Denpasar dirumuskan mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Misi. Dengan adanya sinkronisasi Renstra antara Propinsi dan Pusat maka diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat dapat berjalan searah.
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Denpasar
secara
administratif
wilayah
memiliki
4
Kecamatan,
43
Desa/Kelurahan. Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 10 Desa, Denpasar Timur 11 Desa/Kelurahan, Denpasar Barat 11 Desa/Kelurahan, dan Denpasar Utara 11 Desa/Kelurahan. Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung disebelah utara, barat dan selatan, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok. Luas wilayah Kota Denpasar sebesar 12.778 Ha atau 2,18 persen dari luas wilayah Propinsi Bali. Sedangkan bila dilihat dari penggunaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada sekitar 2.506 Ha merupakan lahan sawah, 516 Ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan sisanya seluas 9.756 Ha merupakan lahan bukan pertanian seperti jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain. Kota Denpasar mulai tahun 2006 dimekarkan sehingga secara administrasi wilayah kecamatan telah terdiri dai 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Barat, Kemacamatan Denpasar Utara. Batas administrasi wilayah Kota Denpasar adalah: 1. Sebelah Utara
:Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Badung)
2. Sebelah Timur
:Kecamatan Sukawati (Gianyar) dan Selat Badung
3. Sebelah Selatan
:Selat Badung dan Kecamatan Kuta (Badung)
4. Sebelah Barat
:Kecamatan Kuta Utara (Badung) 43
Berdasarkan luas wilayah, kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km2 (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km2 (24,59 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km2 (18,83 persen). Adapun kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,31 km2 (17,46 persen) seperti yang disajikan pada Tabel III.1 Tabel III.1 Luas Wilayah Kota Denpasar dan Ketinggiannya dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan, 2015 Luas No
Kecamatan
Wilayah (km2)
Persentase
Persentase
Dibanding Luas
Dibanding Luas
Kota Denpasar
Pulau Bali
(%)
(%)
Ketinggian dari Permukaan Laut (m)
1.
Denpasar Selatan
49,99
39,12
0,89
00-12
2
Denpasar Timur
22,31
17,46
0,40
00-75
3
Denpasar Barat
24,06
18,83
0,43
00-75
4
Denpasar Utara
31,42
24,59
0,56
00-75
127,78
100,00
2,27
00-75
Kota Denpasar
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2015
b. Letak dan kondisi geografis Menurut letak geografis Kota Denpasar berada antara 08 35’ 31” – 08 44” 49” lintang Selatan dan 115 10’ 23”-115 16’ 27” bujur timur. Selama tahun 2013 curah hujan yang terjadi berdasarkan pemantauan Balai Meteorologi dan Giofisika Balai Besar Wilayah III Denpasar berada pada keadaan rata-rata. Curah hujan cukup tinggi terjadi pada bulan Januari dan Desember. Letak geografis Kota Denpasar selengkapnya disajikan pada Tabel III.2.
Tabel III.2. Letak Geografis Kota Denpasar Menurut Kecamatan, 2015
No.
Kecamatan
Lintang Selatan
1.
Denpasar Selatan 08040’00”-08044”49”
115011’23”-115015’54”
2.
Denpasar Timur
08035’31”-08040’36”
115012’29”-115016’27”
3.
Denpasar Barat
08036’24”-08041’59”
115010’23”-115014’14”
4.
Denpasar Utara
08035’31”-08044’49”
115012’09”-115014’39”
Sumber: BPS, Kota Denpsar 2015
44
Bujur Timur
c. Topografi Topografi dan iklim wilayah Kota Denpasar sebagian besar merupakan dataran, dan secara umum miring kearah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75m di atas permukaan laut, dataran pantai dengan kemiringan lahan berkisar 0-5%, di bagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15%. Panjang pantai kurang lebih 11 km, berupa perairan laut pantai Padang Galak dan Pantai Sanur serta pantai pulau Serangan.
d. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya yang dimaksud adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri atas: a. Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman; b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa c. Kawasan peruntukan perkantoran d. Kawasan peruntukan pariwisata e. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan f. Kawasan ruang evakuasi bencana g. Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal h. Kawasan ruang terbuka non hijau
Kawasan peruntukan lainnya seperti: a. Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan b. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan c. Kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga d. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan e. Kawasan peruntukan pertanian f. Kawasan peruntukan perikanan
45
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 serta memperhatikan keharmonisan dengan agenda pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2016-2019, maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Denpasar untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan analisis isu strategis yang dihadapi Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang. 4. 1
TUJUAN
Adapun tujuan bidang penataan ruang adalah menata ruang kota yang nyaman dan terkendali. Tujuan bidang perumahan untuk mengembangkan perumahan murah yang layak huni. Adapun arah kebijakan di bidang tata ruang adalah : -
Mempertahankan keberadaan RTHK bukan hanya sebagai daerah resapan air, tetapi juga sebagai daya tarik yang tidak hanya dapat dilihat dari segi ekonomi dan bisnis sekaligus merupakan daya tarik pariwisata yang berorientasi pertanian (Agrowisata).
-
Meningkatkan pembinaan dan pengawasaan terhadap tata ruang dan lingkungan hidup.
Adapun arah kebijakan di bidang perumahan adalah : -
Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat.
-
Mewujudkan masyarakat mandiri melalui pembangunan perumahan yang layak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
4.2
SASARAN Bidang Penataan Kota : Mengendalikan pemanfaatan dan menurunnya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan . Bidang Perumahan : Mengembangkan perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar. 46
4. 3
STRATEGI Bidang Penataan Ruang - Menata ruang secara efektif dan efisien. Bidang Perumahan - Memberdayakan masyarakat di wilayah yang rawan bencana. - Mengembangkan peraturan terkait dengan pembangunan rumah sederhana yang layak. - Mengelola arial pemukiman umum. - Mempertahankan ruang terbuka hijau kota. Bidang Tata Ruang - Merencanakan penataan ruang dengan merevisi peraturan Tata Ruang. - Mendayagunakan rencana tata ruang sesuai peruntukannya. - Mengendalikan pemanfaatan ruang dan memantapkan koordinasi dan konsultasi antar lembaga yang terkait dengan penataan ruang. - Mengendalikan ruang terbuka hijau sebagai paru – paru kota. Bidang Perumahan - Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pemberdayaan komunitas perumahan. - Membina kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam menanggulangi bencana. - Menyusun NSPM perumahan. - Sosialisasi peraturan bidang perumahan. - Menyusun NSPM bidang perumahan umum dan membangun sarana prasarana pemukiman umum. - Menata ruang hijau kota - Mengendalikan ruang hijau kota.
4.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Dalam upaya untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka misi sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan kedalam 4 (empat) tujuan dan 5 (lima) sasaran. Tujuan Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar adalah :
47
1.
Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten
2.
Mengendalikan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota
3.
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh
4.
Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dengan mengefisienkan penggunaan lahan
Untuk tercacapaianya tujuan jangka menengah, maka ditetapkan 5 (lima) Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar sebagaimana dibawah ini : 1. Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang 2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang 3. Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat
4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang 5. Meningkatknya kualitas pelayanan publik bidang Pekerjaan umum yang bebas KKN. a. Ringkasan Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar Berdasarkan atas kondisi wilayah dan evaluasi capaian RPJMD Periode 2010-2015 yang telah dilakukan dan rumusan visi dan misi RPJPD Kota Denpasar serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan arah kebijakan Pembangunan Nasional sebagaimana dituangkan dalam uraian pencapaian Nawa Cita, maka tujuan pembangunan Kota Denpasar dalam lima tahun ke depan tahun 2016-2021 adalah sesuai dengan Visi RPJPD yaitu : Mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Budaya Dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan azas pembangunan berkelanjutan, maka arah tujuan pembangunan Kota Denpasar periode tahun 2016-2021 juga hendaknya mempertimbangkan keberlanjutan visi periode sebelumnya sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode tahun 2010 – 2015. Sesuai dengan keterkaitan arah kebijakan yang dituangkan dalam RPJPD Kota Denpasar dan arah kebijakan nasional periode tahun 2015-2019, maka dapat dirumuskan beberapa alternatif tujuan dan sasaran yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam usaha mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang untuk periode ke 3 (tiga) RPJMD yaitu periode tahun 20162021 seperti diuraikan dalam matrik Tabel berikut.
48
Tabel III.3 Keterkaitan Visi-Misi RPJPD, Arah Kebijakan RPJMN dengan Rumusan Alternatif Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 Misi RPJPD Kota
Nawa Cita RPJMN
Prioritas
Rumusan Tujuan
Rumusan Sasaran
Denpasar 2005-2025
2015-2019
Pembangunan
RPJMD 2016-2021
RPJMD 2016-2021
RPJMN 20152019 Mewujudkan
Penjabaran dari Cita
Pemberdayaan Lembaga
Kelima, Cita Kedelaan
1. Meningkatkan pemahaman,
Bali sebagai jati
pelestarian
Pakraman, Budaya dan
dan Cita Kesembilan
penghayatan dan
diri masyarakat
warisan budaya
pemahaman Agama
dari Nawa Cita
pengamalan ajaran
yang menjunjung
dan adat Bali.
agama sebagai
moral dan etika
landasan moral dan
menuju
pegelaran seni
etika dalam
masyarakat Kota
dan budaya Bali
kehidupan
Denpasar yang
yang
berbangsa dan
harmonis, tertib,
mendukung
bernegara, serta
dan seimbang.
pengembangan
mewujudkan
1. Penguatan budaya
1.
2.
2. Peningkatan tata
Terwujudnya
Meningkatnya
nilai nilai
harmonisasi sosial
kelela
budaya, etika
dan kerukunan umat
pemerintahan
dan moral.
beragama;
yang bersih,
2. Mewujudkan insan
3.
Mingkatnya
efektif dan
mutu pelayanan
Indonesia yang
berwibawa dan
publik yang
bermartabat,
demokratis.
akunTabel,
berkarakter dan
bersih dan
berjati diri yang
demokratis.
mampu menjunjung
4.
Meningkatnya
tinggi nilai budaya
informasi dan
bangsa dan
komunikasi
peradaban luhur
publik
ditengah pergaulan global; 3. Meningkatkan budaya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Mewujudkan Penguatan
Penjabaran dari Cita
4. Mendorong
Sistem Ekonomi
Pertama, Cita Keenam,
pertumbuhan
pertumbuhan
perekonomian
Kerakyatan dalam menun -
dan Cita Ketujuh dari
ekonomi yang
ekonomi Kota
wilayah yang
jang pembangunan yang
Nawa Cita
cukup tinggi serta
Denpasar yng
berdaya saing
berkelanjutan;
49
3. Peningkatan
5.
Meningkatnya
global berbasis
Misi RPJPD Kota
Nawa Cita RPJMN
Prioritas
Rumusan Tujuan
Rumusan Sasaran
Denpasar 2005-2025
2015-2019
Pembangunan
RPJMD 2016-2021
RPJMD 2016-2021
RPJMN 20152019 lebih merata dan
5. Meningkatkan
berkedilan
kedaulatan pangan, energi, dan
merata antar
ekonomi
wilayah
kerakyatan
4. Peningkatan
melalui
akselerasi industri
terhadap layanan
pengembangan
dan pariwisata yang
kebutuhan dasar
usaha mikro,
didukung oleh
masyarakat Kota
industri kecil
penguatan
Denpasar seperti
dan menengah
infrastruktur,
air bersih,
dan koperasi,
pertanian, maritim
perumahan bagi
pertanian,
dan kelautan;
yang tidak
perikanan dan
mampu, dan
kelautan yang
infrastruktur
sanitasi
didukung oleh
wilayah yang
lingkungan.
ketersediaan
6. Meningkatkan
mendorong
infrastruktur
pertumbuhan dan
wilayah yang
pemerataan ekonomi.
memadai. 6.
7. Pemenuhan
ilkim investasi
terhadap layanan dasar air minum dan
Meningkatya
daerah 7.
Meningkatnya
sanitasi yang layak,
ketahanan
berkelanjutan dan
pangan dan
merata;
energi, 8.
Meningkatnya penataan wilayah, ketersediaan jaringan irigasi dan infrastruktur, serta sarana dan prasarana wilayah.
9.
Meningkatnya ketersediaan pelayanan dasar perumahan, air bersih, energi, komunikasi,
50
Misi RPJPD Kota
Nawa Cita RPJMN
Prioritas
Rumusan Tujuan
Rumusan Sasaran
Denpasar 2005-2025
2015-2019
Pembangunan
RPJMD 2016-2021
RPJMD 2016-2021
RPJMN 20152019 dan sanitasi lingkungan Mewujudkan Peningkatan
Penjabaran dari Cita
Kualitas Sumber Daya
Kelima, Cita
Manusia (SDM)
8. Meningkatkan
5. Peningkatan akses
10. Meningkatnya
kualitas sumber
pendidikan dan
pelayanan
Kedelapan, dan Cita
daya manusia yang
kesehatan yang
kependudukan
Kesembilan dari Nawa
dilakukan melalui:
berkualitas guna
dan KB
Cita
(a) meningkatkan
terwujudnya
kualitas penduduk
peningkatan
akses,mutu, dan
dan pembangunan
kualitas penduduk
relevansi
keluarga untuk
yang sejahtera,
pendidikan,
mendorong
bahagia.
masyarakat
6. Peningkatan
12. Meningkatnya akses dan mutu
Indonesia dalam
inovasi dan
pelayanan dasar
membentuk
teknologi daerah
kesehatan
keluarga kecil,
51
11. Meningkatnya
7. Peningkatan
masyarakat
bahagia, dan
perlindungan
13. Meningkatnya
sejahtera; (b)
sosial bagi ibu
derajat
mempercepat
dan anak, warga
kesehatan
peningkatan taraf
kurang mampu,
masyarakat
pendidikan seluruh
disabilitas, lanjut
masyarakat; (c)
usia sesuai
daya saing
Meningkatkan
dengan harkat dan
SDM
status kesehatan dan
martabat manusia
gizi masyarakat; (d)
dan pemperkuat
pemafaatan
Meningkatkan
ketangguhan
inovasi daerah
pelayanan
terhadap bencana,
dan TTG dalam
kesejahteraan sosial
migitasi dan
berbagai bidang
untuk memenuhi
adaptasi
pembangunan
hak-hak dasar
perubahan iklim.
14. Meningkatnya
15. Meningkatnya
16. Meningkatnya
terutama bagi
perlindungan
disabilitas dan
kesejahteraan
lanjut usia agar
sosial bagi
dapat menjadi
warga kurang
produktif; ( e)
mampu/ miskin,
pengarusutamaan
disabilitas dan
gender (PUG) di
manula sesuai
berbagai bidang
dengan
pembangunan dan
martabat
perlindungan anak;
manusia.
Misi RPJPD Kota
Nawa Cita RPJMN
Prioritas
Rumusan Tujuan
Rumusan Sasaran
Denpasar 2005-2025
2015-2019
Pembangunan
RPJMD 2016-2021
RPJMD 2016-2021
RPJMN 20152019 (f) Peningkatan
17. Meningkatnya
kapasitas inovasi
daya saing dan
dan teknologi yang
produktivitas
berkelanjutan;
tenaga kerja 18. Meningkatnya perlindungan bagi perempuan, ibu dan anak. 19. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan kebencanaan
Mewujudkan Keamanan
Penjabaran dari Cita
9. Penegakan hukum
dan Lingkungan Kondusif
Pertama, Cita Kedua,
yang berkualitas;
dan Cita Keempat dari
10. Pemanfaatan,
Nawa Cita
pengelolaan, dan konservasi
8. Peningkatan
20. Meningkatnya
penegakan perda,
rasio penegakan
keamananan dan
perda, dan
ketertiban umum.
menurunnya
9. Peningkatan
angka
sumber daya alam
kualitas
kriminallitas
dan lingkungan
lingkungan dan
warga Kota
hidup yang lesatri
pengelolaan
Denpasar.
dan berkelanjutan;
sumber daya alam
21. Meningkatkan
yang efektif dan
konservasi alam
berkelanjutan.
dan kualitas lingkungan hidup Kota Denpasar.
52
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN SUMBER DANA INDIKATIF
5.1. RENCANA PROGRAM Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 tertuang selengkapnya pada table V.I Untuk menindak lanjuti arah kebijakan penataan ruang sesuai rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Denpasar di Dinas Tata Ruang dan Perumahan menetapkan beberapa program : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Perencanaan Tata Ruang 5) Program Pemanfaatan Ruang 6) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7) Program Pengembangan Perumahan 53
8) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 9) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
5.2. INDIKATOR KINERJA Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah Kota Denpasar, yang dilaksanakan oleh unit kerja / satuan kerja di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, disamping indikator kinerja juga sasaran yang telah ditetapkan memuat informasi tentang Program Kerja, Kegiatan kebijakan dan rencana capaian kinerjanya.
5.3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR dan PAGU INDIKATIF Metode program, kegiatan, indikator dan hasil indikatif, Dinas Tata Ruang dan Perumahan dijabarkan lebih rinci dalam bentuk, program, kegiatan yang harus di laksanakan dalam kurun waktu lima tahun yaitu penataan ruang kota yang nyaman dan terkendali sebagaimana Tabel V.1 dibawah ini.
Tabel V.1 Matrik Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
No
Program
Kegiatan
Indikator
1
2
3
4
2016
2017
Rp (000) 6
Rp (000) 8
Pagu Indikatif (Juta) 2018
Rp (000) 10
2019
2020
Rp (000) 12
Rp (000) 14
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran
2.640.910
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.365.117
1.800.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
III
Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Kursus-kursus dan Pelatihan sesuai aturan yang berlaku
150.000
200.000
200.000
200.000
200.000
54
No
Program
Kegiatan
Indikator
1
2
3
4
IV
Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur
V
Program Pengembangan Perumahan
Penyusunan Norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Pendataan pemetaan Kawasan kumuh di Kota Denpasar Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) Kegiatan penyusunan program peningkatan kawasan pemukiman (P2KKP) di Kota Denpasar Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan (RP3KP)
VI
Program Perencanaan Tata Ruang
Pendataan Perumahan di Kota Denpasar Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat
2016
2017
Rp (000) 6
Rp (000) 8
Pagu Indikatif (Juta) 2018
Rp (000) 10
2019
2020
Rp (000) 12
Rp (000) 14
- DED Penataan Sarana dan Prasarana Kota - DED Pembangunan / rehabilitasi bangunan Pemerintah dan Publik yang beraksitektur Bali - Terbangunnya /Terehabilitasin ya bangunan Pemerintah dan Publik yang beraksitektur Bali
-
55.960
60.000
65.000
70.000
-
2.145.385
500.000
550.000
600.000
-
449.373.000
7.894.583
8.884.041
9.922.445
- Tertatanya Sarana dan Prasarana Kota Dokumen Norma,Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Tersedianya Dokumen DED dan Rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Dokumen Kawasan Kumuh di Kota Denpasar Presentase penurunan kawasan kumuh Dokumen Program Peningkatan Kwalitas Kawasan Pemukiman (P2KKP)
-
3.941.360
4.000.000
5.000.000
5.500.000
-
477.800
300.000
550.000
250.000
707.185
1.288.233
1.500.000
1.750.000
1.500.000
-
337.800
-
500.000
-
-
-
400.000
-
500.000
-
408.768
-
500.000
-
-
-
400.000
-
600.000
287.800
-
500.000
-
-
285.134
358.634
360.000-
365.000
370.000
Jumlah kebijakan di bidang perumahan yang diterbitkan Dokumen Perumahan di Kota Denpasar Terwujudnya LC Subak Mergaya di Kec. Denpasar Barat
55
No
Program
Kegiatan
Indikator
1
2
3
4
Penyusunan rencana teknis Ruang Kawasan VII
Program Pemanfaatan Ruang
Penysunan DED Kantor Desa di Kota Denpasar
Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Renovasi dan Penyusunan DED Pasar Desa di Kota Denpasar
Pemeliharaan Kawasan Pedestrian di Pusat Kota Pemeliharaan Planterbox Taman di Jalan Sudirman
OP Pemanfaatan Ruang
Survey harga Satuan barang jasa Koordinasi pemecahan masalah pemanfaatan ruang(evaluasi dan rekomendasi TABG) Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD di Kota Denpasar
Dokumentasi Master Plan Setra Badung Kota Denpasar Tersedianya Dokumen DED rehabilitasi Kantor Desa di Kota Denpasar Terehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar Terebalitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Terehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Terenovasinya Pasar Desa dan tersusunnya DED Pasar Desa di Kota Denpasar Terpeliharanya Pendestrian di Pusat Kota dan sekitarnya Terpeliharanya Planterbox Taman Jalan Sudirman di Kota Denpasar Tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar Pembuatan Analisa Tahun 2017 Terpecahkanny a masalah pemanfaatan ruang
Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD Kota Denpasar
56
2016
2017
Rp (000) 6
Rp (000) 8
Pagu Indikatif (Juta) 2018
Rp (000) 10
2019
2020
Rp (000) 12
Rp (000) 14
-
318.284
-
-
-
341.683
-
-
-
-
7.242.267
-
-
-
-
219.040
-
-
-
-
218.844
-
-
-
-
4.045.110
-
-
-
-
74.391
-
-
-
-
33.482
-
-
-
-
162.836
253.136
177.060
194.770
214.240
116.975
180.469
120.000
130.000
140.000
736.476
7000.000
750.000
800.000
850.000
2.893.660
-
-
-
-
2016
2017
Rp (000) 6
Rp (000) 8
Pagu Indikatif (Juta) 2018
2019
2020
Rp (000) 12
Rp (000) 14
No
Program
Kegiatan
Indikator
1
2
3
4
Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung Kantor DPRD Kota Denpasar Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara Pembuataan DED Balai Budaya
Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar Gedung Kantor Camat Denpasar Utara
4.680.445
-
-
-
-
9.278.678
-
-
-
-
DED Balai Budaya Kota Denpasar Tertatanya Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Terpeliharanya Sentral Parkir Tersedianya Dokumen DED Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih Tersedianya Koridor Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR.Supratman Terpeliharanya Koridor Jalan. Gatot Subroto Tertatanya Setra Badung Kota Denpasar yang nyaman dan asri Tertatanya Taman Pemuda (Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Sosialisasi Ranperda Bangunan Gedung
727.385
-
-
-
-
257.802
-
-
-
-
492.380
628.590
-
-
-
93.682
-
-
-
-
220.854
-
-
-
-
1.078.600
-
-
-
-
704.200
630.000
-
-
-
2.000.000
-
-
-
-
3.062.108
-
-
-
-
196.183
-
-
-
-
Penataan parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Operasional Sentral Parkir Penyusunan DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Dangin Puri Kelurahan Penatih Penataan Taman Koridor Jalan Bypass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman Penataan Koridor Jalan Gatot Subroto Penataan Setra Badung Kota Denpasar
Penataan Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Denpasar Sosialisasi Perda Bangunan Gedung
Sayembara Master Plan Kawasan Pasar Badung
Tersedianya Master Plan kawasan Pasar Badung
654.322
57
Rp (000) 10
2016
2017
Rp (000) 6
Rp (000) 8
Pagu Indikatif (Juta) 2018
2019
2020
Rp (000) 12
Rp (000) 14
No
Program
Kegiatan
Indikator
1
2
3
4
Peningkatan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Umum di Kota Denpasar
Tersedianya Dokumen DED rehabilitasi Tembok Penyengker Setra Desa Sumerta
39.739
Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar
Tersedianya Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar
60.820
Operasional dan Pemeliharaan pengendalian Pemanfaatan Ruang
Laporan Oprasional dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan reklame dan Tower Terkendalinya dan tertatanya Ruang terbuka Hijau Publik di Kota denpasar
835.133
983.158
1.500.000
1.700.000
1.800.000
2.568.445
7.020.095
6.200.000
6.400.000
6.600.000
Laporan Informasi Data Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan yang telah terealisasi sebagai bahan kajian Laporan Analisis dan Data/Informasi untuk Pengendalian RTH di Kota Denpasar Terlaksananya kajian tentang norma,58ublic 58d an criteria pemenfaatan ruang Pembuatan Jogging track di Kota Denpasar
-
261.400
-
-
-
-
371.400
330.000
360.000
390.000
-
254.277
-
-
-
-
3.634.000
6.200.000
6.400.000
6.600.000
Terpecahkanya Masalah Pelestarian Bangunan Cagar Budaya
-
419.940
550.000
600.000
650.000
VIII
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian dan Pemanfaatan RTH
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pemanfaatan ruang
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Sosialisasi kebijakan standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Fasilitasi Peningkatan peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang VIX
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Koordinasi Pemecahan Masalah pelestarian Bangunan Cagar Budaya
58
Rp (000) 10
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Untuk tolak ukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar untuk kurun waktu lima tahun maka ditetapkan indikator kinerja sebagaimana tabel : Tabel VI.1 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Indikator Kinerja No
1
Program
Kegiatan
Indikator
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
III
Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
IV
Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
I
2016
2017
100%
8 100%
Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Kursus-kursus dan Pelatihan sesuai aturan yang berlaku
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur
6
2018
2019
10
12
2020
100%
100%
14 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
- DED Penataan Sarana dan Prasarana Kota - DED Pembangunan / rehabilitasi bangunan Pemerintah dan Publik yang beraksitektur Bali - Terbangunnya /Terehabilitasin ya bangunan Pemerintah dan Publik yang beraksitektur Bali
-
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Unit
1 Unit
1 Unit
- Tertatanya Sarana dan Prasarana Kota
-
1Kawasan
1Kawasan
1Kawasan
1 Unit
1 kawasan
-
59
Indikator Kinerja No
Program
1
2 Program Pengembangan Perumahan
V
Kegiatan
3 Penyusunan Norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Pendataan pemetaan Kawasan kumuh di Kota Denpasar Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) Kegiatan penyusunan program peningkatan kawasan pemukiman (P2KKP) di Kota Denpasar Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan (RP3KP)
VI
Program Perencanaan Tata Ruang
Pendataan Perumahan di Kota Denpasar Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat
Penyusunan rencana teknis Ruang Kawasan VII
Program Pemanfaatan Ruang
Penysunan DED Kantor Desa di Kota Denpasar
Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh
Indikator
2016
4 Dokumen Norma,Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Tersedianya Dokumen DED dan Rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Dokumen Kawasan Kumuh di Kota Denpasar Presentase penurunan kawasan kumuh Dokumen Program Peningkatan Kwalitas Kawasan Pemukiman (P2KKP)
6
Jumlah kebijakan di bidang perumahan yang diterbitkan Dokumen Perumahan di Kota Denpasar Terwujudnya LC Subak Mergaya di Kec. Denpasar Barat Dokumentasi Master Plan Setra Badung Kota Denpasar Tersedianya Dokumen DED rehabilitasi Kantor Desa di Kota Denpasar Terehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar Terebalitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Terehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh
2017
2019
2020
-
8 1 Dokumen
10 1 Dokumen
12 1 Dokumen
14 1 Dokumen
4 Kecamatan
4 Kecamatan
4 Kecamatan
4 Kecamatan
4 kecamatan
-
-
1 Dokumen
-
1 Dokumen
-
-
-
75%
-
100%
-
1 Dokumen
-
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
-
1 Dokumen
1 Dokumen
-
1 Dokumen
-
-
1 Kawasan
60
2018
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
-
1 Dokumen
-
-
-
9 Laporan
-
-
-
-
3 Unit
-
-
-
-
1 Unit
-
-
-
-
1 Unit
-
-
-
-
Indikator Kinerja No
Program
Kegiatan
Indikator
1
2
3 Renovasi dan Penyusunan DED Pasar Desa di Kota Denpasar
4 Terenovasinya Pasar Desa dan tersusunnya DED Pasar Desa di Kota Denpasar Terpeliharanya Pendestrian di Pusat Kota dan sekitarnya Terpeliharanya Planterbox Taman Jalan Sudirman di Kota Denpasar Tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar Pembuatan Analisa Tahun 2017 Terpecahkanny a masalah pemanfaatan ruang
Pemeliharaan Kawasan Pedestrian di Pusat Kota Pemeliharaan Planterbox Taman di Jalan Sudirman
OP Pemanfaatan Ruang
Survey harga Satuan barang jasa Koordinasi pemecahan masalah pemanfaatan ruang(evaluasi dan rekomendasi TABG) Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD di Kota Denpasar Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung Kantor DPRD Kota Denpasar Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara Pembuataan DED Balai Budaya Penataan parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Operasional Sentral Parkir Penyusunan DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar
2016
6 1 Unit
2017
2018
8
2019
10
2020
12
14
-
-
-
-
1 Kawasan
-
-
-
-
1 Kawasan
-
-
-
-
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
75 %
75 %
75 %
75 %
75 %
Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD Kota Denpasar Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar Gedung Kantor Camat Denpasar Utara
1 Paket
-
-
-
-
1 Unit
-
-
-
-
1 Unit
-
-
-
-
DED Balai Budaya Kota Denpasar Tertatanya Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Terpeliharanya Sentral Parkir Tersedianya Dokumen DED Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar
1 Laporan
-
-
-
-
1 Kawasan
-
-
-
-
1 Laporan
-
-
-
-
1 Laporan
-
-
-
-
61
Indikator Kinerja No
Program
1
2
Kegiatan
3 Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Dangin Puri Kelurahan Penatih Penataan Taman Koridor Jalan Bypass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman Penataan Koridor Jalan Gatot Subroto Penataan Setra Badung Kota Denpasar
Penataan Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Denpasar Sosialisasi Perda Bangunan Gedung
Peningkatan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum untuk Representatif VIII
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Operasional dan Pemeliharaan pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian dan Pemanfaatan RTH
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pemanfaatan ruang
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Indikator
2016
4 Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih Tersedianya Koridor Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR.Supratman Terpeliharanya Koridor Jalan. Gatot Subroto Tertatanya Setra Badung Kota Denpasar yang nyaman dan asri Tertatanya Taman Pemuda (Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Sosialisasi Ranperda Bangunan Gedung DED rehabilitasi Tembok Penyengker Setra Dsa Sumerta di Kota Denpasar Laporan Opdan Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan reklame dan Tower Terkendalinya dan tertatanya Ruang terbuka Hijau Publik di Kota denpasar Laporan Informasi Data Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan yang telah terealisasi sebagai bahan kajian Laporan Analisis dan Data/Informasi untuk Pengendalian RTH di Kota Denpasar
62
2017
6 1 Unit
2018
8
2019
10
2020
12
14
-
-
-
-
1 Paket
-
-
-
-
1 Kegiatan
-
-
-
-
1 Unit
-
-
-
-
1 Paket
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
1 Laporan
-
-
-
-
4000 Objek
4000 Objek
4000 Objek
4000 Objek
4000 Objek
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
-
1 Laporan
-
-
-
-
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Indikator Kinerja No
Program
Kegiatan
Indikator
2016
1
2
3 Sosialisasi kebijakan standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
4 Terlaksananya kajian tentang norma,63ublic 63d an criteria pemenfaatan ruang Pembuatan Jogging track di Kota Denpasar
6
VIX
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi Peningkatan peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang Koordinasi Pemecahan Masalah pelestarian Bangunan Cagar Budaya
Terpecahkanya Masalah Pelestarian Bangunan Cagar Budaya
63
2017
-
8 100 %
-
-
2018
2019
10
2020
12
14
-
-
-
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Kawasan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
TABEL VI.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA DENPASAR KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA
1
2
3
Terwujudnya pola ruang dan struktur ruang yang sesuai Jumlah Dokumen Rencana Tata Dokumen Rencana Tata Ruang Kota adalah dengan Perda RTRW Ruang Kota terdiri dari :
- RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
- RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) - RRTRK (Rencana Rinci Tata Ruang Kota) Peraturan Zomasi Terwujudnya Rumah Layak Huni bagi masyarakat Persentase rumah masyarakat yang Rumah masyarakat yang layak huni adalah berpenghasilan rendah layak huni yang tertangani rumah yang layak sebagai tempat tinggal yang bangunanya ditata secara serasi / teratur dan memberikan rasa nyaman, aman, sehat bagi penghuninya Tertatanya Wajah Kota
Jumlah bangunan pemerintah dan Bangunan Pemerintah dan 64publik yang 64publik yang beraksitektur Bali berarsitektur bali adalah bangunan menerapkan kearifan lokal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
64
65
