i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Direktorat Mutu dan Standarisasi B. Direktorat Pemasaran Domestik C. Direktorat Pemasaran Internasional D. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi E. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian F. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Visi B. Misi C. Tujuan D. Sasaran E. Kebijakan F. Strategi BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program B. Kegiatan BAB V PENUTUP LAMPIRAN MATRIK RENCANA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN TAHUN 2013
i
BAB I. PENDAHULUAN a. Latar Belakang Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan funsinya, maka diharapkan organisasi publik dapat
membuat
suatu
Rencana
Strategis,
Rencana
Kinerja
serta
Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja organisasi yang dapat mencerminkan transformasi dan akuntabilitas tersebut. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian merupakan salah satu unit organisasi dilingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta berfungsi : a. Perumusan
kebijakan
di
bidang
mutu
dan
standardisasi,
pengolahan,
standardisasi,
pengolahan,
pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; b. Pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
mutu
dan
pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
di bidang mutu dan
standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Rencana kinerja tahunan 2013 yang disusun ini merupakan suatu dokumen yang terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut dari rencana stratejik dimana sebagian isinya sudah tercantum dalam rencana stratejik . Rencana Kinerja merupakan uraian lebih mendetail dari rencana stratejik yang telah disusun sebelumnya. Rencana stratejik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahun yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus.
1
Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Rencana kinerja ini terdiri dari beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan strategi pencapaiannya.
b. Tujuan Tujuan rencana kinerja (renja) tahunan 2013 selaras dengan tujuan rencana strategis 2010-2014 serta misi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian : ”Menjadi institusi yang peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan masyarakat pertanian sejahtera, handal dan berdaya saing di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas ”. Melalui : (1) Pengembangan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran petani yang merupakan basis ekonomi perdesaan, yang nantinya di harapkan sebagai wadah peningkatan peran dari petani produsen menjadi petani pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan secara profesional. (2) Pengembangan sistem agroindustri terpadu di perdesaan melalui, keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian secara adil serta profesional. (3) Pengembangan penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk segar dan olahan, baik di pasar domestik maupun internasional. (4) Peningkatan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien (5) Peningkatan akses pasar luar negeri hasil pertanian melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
2
(6) Pengembangan kapasitas institusi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang profesional dan berintegritas moral tinggi.
3
BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Direktorat Pengembangan Mutu Dan Standarisasi Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerja sama dan harmonisasi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerja sama dan harmonisasi; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerja sama dan harmonisasi; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerja sama dan harmonisasi; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Mutu dan Standardisasi.
B. Direktorat Pemasaran Domestik Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran domestik.
4
Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pemasaran Domestik.
C. Direktorat Pemasaran Internasional Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran internasional. Fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerja sama komoditi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerja sama komoditi; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerja sama komoditi; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerja sama komoditi; dan
5
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pemasaran Internasional.
D. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha dan investasi. Fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi.
E. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil pertanian. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
6
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian.
F. Sekretariat Direktorat Jenderal PPHP Tugas: Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Fungsi: a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat; d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat jenderal pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
7
BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Visi Mengacu kepada visi Kementerian Pertanian yakni ”Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan
petani ”, maka visi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian adalah ”Menjadi institusi yang peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan masyarakat pertanian sejahtera, handal dan berdaya saing di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas ”.
B. Misi Untuk mencapai visi tersebut di atas, diemban misi yang harus dilaksanakan yaitu: 1) Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran petani yang merupakan basis ekonomi perdesaan, yang nantinya di harapkan sebagai wadah peningkatan peran dari petani produsen menjadi petani pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan secara profesional. 2) Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di perdesaan melalui, keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian secara adil serta profesional. 3) Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk segar dan olahan, baik di pasar domestik maupun internasional. 4) Meningkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien 5) Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil pertanian melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
8
6) Mengembangkan kapasitas institusi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang profesional dan berintegritas moral tinggi.
C. Tujuan 1) Membangun sistem manajemen pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 2) Menumbuhkembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan. 3) Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan serta penyusunan dan penerapan standar nasional Indonesia produk dan hasil pengolahan pertanian (SNI). 4) Meningkatkan daya serap pasar domestik dan ekspor.
D. Sasaran 1) Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku bisnis lainnya dalam usaha agroindustri serta kelembagaannya. 2) Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan profesionalisme SDM Ditjen PPHP. 3) Berkembangnya agroindustri terpadu di perdesaan melalui, keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. 4) Tercapainya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. 5) Meningkatnya kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor 6) Meningkatnya daya serap pasar domestik dan devisa negara dari ekspor produk pertanian.
E. Kebijakan Mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, maka kebijakan pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ditetapkan sebagai berikut:
9
a.
Kebijakan Pengolahan Hasil Pertanian Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil pertanian, dengan karakteristik usaha yang berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya, memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan. Salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai, adalah pendekatan kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait. Pendekatan pengembangan aktifitas usaha pengolahan secara berkelompok dalam kegiatan usaha yang sejenis, tentunya dapat meningkatkan kapasitas serta dayasaing usaha, yang kemudian dapat dikembangkan beberapa usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi bentuk klaster (inti dan plasma). Keunggulan pola klaster ini, mengacu pada argumentasi bahwa sulit bagi usaha berskala kecil secara individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktifitas usaha yang sama (economic of scale). Pengembangan suatu usaha dengan pendekatan klaster, dimana kelompok usaha yang saling terakit dari berbagai jenis usaha dan beroperasi dalam wilayah yang saling berdekatan, terbukti memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Usaha pengolahan yang berbasis klaster di beberapa negara, menunjukkan kemampuannya secara berkesinambungan untuk mampu menembus pasar ekspor, menghasilkan nilai tambah yang memadai, mampu menyerap tenaga kerja dan sangat responsif terhadap pemanfaatan inovasi teknologi. Dengan demikian, pengembangan agroindustri perdesaan, dengan karakter dan kondisi yang ada, pola pengembangan klaster (inti plasma) merupakan pilihan yang tepat, karena pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan aksesibilitasnya terhadap sumberdaya produktif, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai dampak dari aktifitas usaha yang saling bersinergi. Optimalisasi potensi perempuan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dapat dilakukan melalui kegiatan produktif dimana kesetaraan gender menjadi inti pengembangan program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sektor
10
pertanian, khususnya usaha-usaha agroindustri pedesaan yang responsif gender sangat diperlukan. Hal tersebut mempunyai peran untuk: (1) menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih mantap, berkesinambungan, dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki; (2) memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di berbagai bidang pembangunan; (3) meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat mensejahterakan keluarga. Secara teknis usaha agroindustri terpadu adalah unit usaha yang telah memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang
bermutu,
menerapkan
prinsip-prinsip
GAP,
GHP,
dan
Good
Manufacturing Practices (GMP), menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu hasil pertanian khususnya pangan,
serta telah memanfaatkan dan
mengelola limbah dengan baik (zero waste). Usaha Agroindustri tersebut merupakan industri pengolahan hasil pertanian skala kecil-menengah dan skala rumah tangga yang pada umumnya berada dan dimiliki warga
di
perdesaan yang bergerak dalam usaha pengolahan makanan minuman, biofarmaka, bioenergy, dan pengolahan hasil samping. Agroindustri terpadu ini dikembangkan dengan tujuan: (a) Meningkatkan nilai tambah hasil panen di pedesaan, baik untuk konsumsi langsung, maupun untuk bahan baku agroindustri lanjutan; (b) Memberikan jaminan mutu dan harga sehingga tercapai efisiensi agribisnis; (c) Mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulangan kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu; (d) Sebagai wahana pengenalan, penguasaan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan sekaligus sebagai wahana peran serta masyarakat pedesaan dalam sistem agribisnis, dan (e) menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan pengembangan pengolahan hasil pertanian yang dilaksanakan adalah: (1)
Peningkatan nilai tambah melalui agroindustri pedesaan
(2)
Peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan
11
(3)
Peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan
(4)
Peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani
(5)
b.
Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan
Kebijakan Mutu dan Standardisasi Dalam sistem perdagangan komoditas pangan hasil pertanian di era pasar global ini, aspek keamanan pangan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan. Sistem keamanan dan mutu terpadu produk pangan hasil pertanian dengan demikian harus sudah mulai diterapkan sejak awal dan pada akhir periode diharapkan sudah berjalan dengan baik. Karena di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau sudah harus mampu bersaing dengan derasnya arus masuk produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem manajemen mutunya. Sistem standar mutu merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil pertanian sejak proses produksi bahan baku hingga produk di tangan konsumen. Penerapan sistem standarsasi secara optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran komoditi pangan serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian. Kebijakan mutu dan standarisasi yang dilaksanakan adalah: (1) Pengembangan standardisasi sarana dan hasil pertanian Pengembangan SNI Regulasi wajib standar Sistem Kontrol Internal (ICS)
12
Sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan Kerjasama dan Harmonisasi standar (2) Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Pengawasan penerapan sistem jaminan mutu produk pertanian (keamanan pangan dan produk organik) serta pemberdayaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat/Daerah (OKKP-P / OKKP-D) (3) Pengembangan sistem uji mutu alsintan (4) Pembinaan kelembagaan mutu (lab, lembaga sertifikasi)
c.
Kebijakan Pemasaran Domestik Pengembangan pemasaran dalam negeri diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar petani, serta meningkatnya pangsa pasar produk lokal di pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk pertanian Indonesia, serta terpantaunya harga komoditas hasil pertanian di seluruh provinsi. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan yang dilaksanakan adalah: (1) Pengembangan jaringan pemasaran domestik, (2) Pengembangan sarana dan kelembagaan pasar, (3) Kebijakan stabilisasi harga dan pemantauan pasar. (4) Pengembangan pelayanan informasi pasar.
d.
Kebijakan Pemasaran Internasional Pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa negara. Disamping itu, pengembangan pemasaran internasional juga dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri.
13
Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan pemasaran internasional yang dilaksanakan adalah: (1) Pengembangan analisa pasar, Market Intelligent dan perluasan pasar internasional, (2) Berpartisipasi dalam perundingan internasional bidang pertanian (3) Penyusunan posisi Indonesia dalam forum perundingan bilateral, regional dan multilaterial serta forum komoditi strategis (4) Pembinaan kelompok usaha untuk tujuan ekspor (5) Peningkatan akses ekspor komoditi strategis. e.
Kebijakan Pengembangan Usaha dan Investasi Kebijakan pengembangan usahatani yang semula berorientasi produksi, telah mulai bergeser menuju kearah konsep pengembangan usaha tani yang berbasis agribisnis, yaitu usahatani yang terpadu antara agroinput (hulu), kegiatan produksi (onfarm), dan pengolahan (processing) yang secara keseluruhan disebut sebagai sebuah sistem agribisnis. Namun demikian pada penerapan atau operasionalisasinya di lapangan masih banyak mengalami kendala. Kegiatan produksi usahatani (onfarm) sebagian besar masih secara tradisional bahkan sebagian masih bersifat subsisten atau hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri belum berorientasi pasar, sehingga dalam menghadapi persaingan banyak menghadapi kendala. Pengembangan agroindustri berorientasi pada kekuatan pasar (market driven) komoditi pertanian yang bernilai ekonomis, melalui pengembangan masyarakat yang tidak saja diarahkan kepada upaya pengembangan produksi (onfarm), tetapi juga meliputi pengembangan kegiatan atau usaha hulu (backward-linkage), seperti : penyediaan sarana produksi (alat pengolahan, dll), dan pengembangan kegiatan usaha hilir (forward lingkage), seperti industri pengolahan hasil pertanian, pasar hasil produk pertanian dan jasajasa pendukung lainnya.
14
Pengembangan investasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan dan
kesempatan
berusaha,
serta
meningkatkan
kegiatan
ekonomi,
pendapatan masyarakat (dalam hal ini petani) dan pendapatan daerah, melalui penciptaan iklim investasi usaha, serta lembaga keuangan yang telah mengakar di masyarakat, serta percepatan alih teknologi. Kebijakan dalam kerangka pengembangan usaha dan investasi pertanian meliputi : (1) Pengembangan usaha dan kelembagaan pertanian berbasis kemitraan dan kewirausahaan (2) Peningkatan promosi dan pelayanan investasi pertanian (3) Peningkatan
promosi produk pertanian di tingkat
nasional
dan
internasional (4) Peningkatan konsumsi produk lokal melalui kampanye.
F. Strategi 1) Penerapan dan pengawasan sistem jaminan mutu komoditi strategis dan keamanan pangan. 2) Pengembangan dan pengelolaan sarana kelembagaan pemasaran produk hasil pertanian 3) Pengembangan kewirausahaan dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 4) Pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor komoditas strategis.
15
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program Sesuai Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, maka sebagai salah satu unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian memiliki satu program yang mendukung Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu “Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian”. Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas fungsi Eselon II di dalamnya meliputi kegiatan: (1) Pengembangan Usaha dan Investasi (2) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian, (3) Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian, (4) Pengembangan Pemasaran Domestik, (5) Pengembangan Pemasaran Internasional, (6) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Indikator keberhasilan (outcome) dari program Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik sebesar 5% pertahun 2) Meningkatnya net ekspor komoditi segar dan olahan sebesar 15% pertahun 3) Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik sebesar 5% pertahun 4) Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebesar 6% pertahun.
16
B. Kegiatan 1. Kegiatan Pengembangan Pengolahan hasil Pertanian Kegiatan di Pusat dan daerah Pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanakan kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian sebagai berikut: Kegiatan di Pusat:
Pertemuan koordinasi teknis
Analisa kelayakan usaha industri serta penyusunan pedoman /petunjuk teknis pengembangan agroindustri berbasis komoditas/produk unggulan tanaman pangan, perkebunan dan peternakan
Penyusunan pedoman pengembangan agroindustri berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
Updating data dan pengembangan layanan informasi teknis pengolahan hasil pertanian.
Fasilitasi sosialisasi/promosi/pemberian penghargaan kepada Gapoktan/ pelaku usaha pengolahan hasil pertanian.
Pengembangan informasi layanan teknis pengolahan hasil pertanian
Pembinaan, bimbingan teknis dan pengawalan penerapan teknologi pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
Kegiatan di Daerah
Pendampingan pengembangan agroindustri pedesaan berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
Fasilitasi sarana pengolahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
Fasilitasi penerapan GHP
Bimbingan Gapoktan
Sosialisasi & Pelatihan teknis
Koordinasi
17
Informasi layanan teknis pengolahan hasil pertanian.
Dukungan administrasi (Rapat, honor, site manajer/supervisor, PPK , ATK dll)
Kegiatan penunjang lain (Penguatan kelembagaan, Bimtek /Binwal), kemitraan pemasaran, pembinaan mutu monev, PMUK).
Sasaran Kegiatan
Pengembangan penggilingan padi berkualitas sebesar 10% pertahun.
Pengembangan jumlah produk tepung-tepungan berbahan baku lokal untuk substitusi impor sebesar 20 % (tahun 2009 sebesar 5 %).
Peningkatan produksi susu domestik sebesar 50 % (tahun 2009 sebesar 26 %).
Indikator Keberhasilan (output)
Meningkatnya unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan sebesar 9000 unit.
Meningkatnya unit usaha pengolahan hasil hortikultura sebesar 200 unit.
Meningkatnya unit usaha pengolahan hasil perkebunan sebesar 400 unit.
Meningkatnya unit usaha pengolahan hasil peternakan sebesar 300 unit.
2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standarisasi Kegiatan di Pusat dan Daerah Pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanakan kegiatan pengembangan Mutu dan Standarisasi: Kegiatan di Pusat :
Penyusunan Pedoman Teknis Mutu Kakao Fermentasi.
Penyusunan Layanan Informasi Publik.
Bimbingan Teknis Penerapan Pasca Panen Kakao dan Sistem Jaminan Mutu.
Monitoring pelaksanaan kegiatan teknis.
18
Pengembangan pengelolaan pengujian alsintan.
Pengembangan sertifikasi alsintan.
Analisis dan evaluasi metode pengujian.
Pemantauan dan evaluasi hasil pengujian.
Penyusunan Rencana Teknis.
Pengelolaan laboratorium.
Sosialisasi pengujian dan sertifikasi alsintan.
Pengembangan sistem mutu produsen alsintan.
Pengadaan sarana dan prasarana, bangunan kantor LS Pro Alsintan.
Kegiatan di Daerah :
Konsultasi, koordinasi, pelatihan, pertemuan, monitoring dan evaluasi
Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan mutu kakao, bokar dan produk organik.
Fasilitasi Penerapan sistem jaminan mutu, SNI
Pengembangan jabatan fungsional PMHP
Fasilitas harmonisasi standar mutu
Pengembangan laboratorium
Peningkatan kompetensi SDM mutu dan keamanan pangan
Pengembangan OKKP
Pengawasan mutu dan keamanan pangan
Sasaran Kegiatan
Peningkatan produksi kakao fermentasi bermutu tinggi sebesar 50 % pada akhir tahun 2014 ( tahun 2009 sebesar 20 %)
Peningkatan prosentase karet (bokar) yang sesuai SNI sebesar 50 % ( tahun 2009 sebesar 30 %).
Peningkatan produk organik bersertifikat sebanyak 300 produk pada akhir 2014 ( tahun 2009, ada 40 produk tersertifikasi).
19
Peningkatan jumlah pelaku usaha mendapat sertifikasi Jaminan Varietas sebanyak 10 orang pada akhir tahun 2009 (tahun 2009, ada 2 pelaku usaha nendapat sertfikasi jaminan varietas)
Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikat Jaminan Keamanan Pangan sebanyak 825 orang (tahun 2009 ada 41 pelaku usaha mendapat sertifikat).
Penerapan SNI wajib bagi produk kakao dan karet.
Indikator Keberhasilan (output)
3.
Menghasilkan rancangan SNI produk pertanian sebesar 100 dokumen.
Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu sebesar 1000 unit.
Jumlah laboratorium pengujian dan lembaga penilaian kesesuaian sebesar 43 laboratorium.
Jumlah kerjasama standar mutu dan harmonisasi standar mutu sebesar 30 kerjasama.
Jumlah pengujian dan sertifikasi alsintan sebesar 250 lembaga.
Jumlah pengawasan jaminan mutu sebesar 35 unit.
Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik Fokus kegiatan pemasaran domestik yang akan dilakukan adalah: (a) pengembangan kelembagaan pasar dalam bentuk Sub Terminal Agribisnis (STA) komoditas tanaman pangan dan hortikultura, pasar lelang perkebunan, pasar tani, dan pasar ternak; (b) pengembangan jaringan pemasaran yang saling menguntungkan dan mampu mendistribusikan nilai tambah secara adil terutama kemitraan antara kelompok petani dengan pelaku usaha; (c) pengembangan sistem informasi pemasaran, terutama untuk pemantauan dan analisis harga pangan strategis; (d) pengembangan kebijakan pemasaran domestik hasil pertanian (Penerapan HPP gabah/beras.)
20
Kegiatan di Pusat dan Daerah Pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah untuk kegiatan pengembangan pemasaran domestik adalah: Kegiatan di Pusat
Bimbingan teknis dan pembinaan dan pengawalan.
Fasilitasi Pertemuan teknis, pertemuan koordinasi bidang pemasaran domestik
Monitoring pelaksanaan kegiatan
Penyebaran Informasi pasar dan pengembangan PIP
Analisis pasar komoditi pertanian strategis
Pengembangan data base informasi pasar
Kegiatan di Daerah
Pendampingan manajemen pasar tani, STA/pasar lelang, pasar tenak, pasar lelang perkebunan.
Bimbingan teknis pemasaran dan kemitraan di lembaga pasar
Bantuan sarana dan operasional pasar tani, STA dan pasar lelang, pasar ternak.
Fasilitasi system informasi pasar di pasar tani, STA, Pasar ternak, dan pasar lelang perkebunan.
Fasilitasi kemitraan di STA, pasar tenak dan pasar tani.
Fasilitasi pelaksanaan lelang
Operasionalisasi pengumpulan dan pengiriman data pemasaran.
Analisa, pengiriman dan penyebaran data pemasaran.
Adm, Monitoring dan Evaluasi dan laporan.
Sasaran Kegiatan
Peningkatan jumlah lembaga pemasaran sebanyak 365 unit pada akhir tahun 2014 (tahun 2009 sebanyak 264 unit).
21
Penyerapan sebanyak mungkin produk domestik.
Pengembangan Pusat Informasi Pasar di kabupaten/kota seluruh Indonesia (tahun 2009 baru di 150 kabupaten/kota).
Indikator Keberhasilan (Output)
Meningkatnya kelembagaan pemasaran bagi petani sebesar 700 unit
Jumlah komoditi dalam pemantauan dan stabilitasi harga komoditas pertanian utama sebesar sebanyak 12 komoditi utama.
Jumlah kerjasama dan jaringan pasar sebesar 50 kerjasama
Jumlah unit pelayanan informasi pasar komoditi pertanian sebesar 700 unit.
4. Kegiatan Pemasaran Internasional Fokus kegiatan yang akan dilakukan adalah: (a) Pengembangan kerjasama perdagangan internasional, baik secara Government to Government (G to G), maupun di regional, sub-regional, dan multilateral; (b) Pengembangan kebijakan proteksi; (c) Penguatan market intelligence; (d) Peningkatan fasilitas perdagangan, angkutan, dan penyimpanan komoditi ekspor hasil pertanian. Kegiatan Pusat dan Daerah Kegiatan di Pusat :
Pengembangan Sistim Informasi Pemasaran (Internasional)
Penyusunan Pedoman Ekspor-Impor Produk Pertanian
Penyusunan langkah-langkah implementasi kesepakatan kerja sama internasional bidang pertanian
Kerjasama perdagangan/komoditi dalam forum bilateral/intra regional /multilateral
Kajian tataniaga produk pertanian Indonesia
Kajian peluang peningkatan pasar
Penyusunan dan pencetakan hasil negosiasi forum regional ASEAN
22
Akselerasi ekspor komoditi perkebunan dan hortikultura
Monitoring implementasi kerjasama bilateral IJ-EPA, RI-China dan RI Korsel
Pemantauan operasional cool storage dalam rangka ekspor hasil pertanian
Pelatihan ekspor bagi GAPOKTAN
Countesy negative Campaign
Workshop/Dialog Sustainable Palm Oil
Sasaran Kegiatan
Pertumbuhan ekspor kakao 15 % (volume) per tahun (tahun 2009 tumbuh 10.66 %). Pertumbuhan ekspor karet 10% (volume) per tahun (tahun 2009 tumbuh 5.16 %). Pertumbuhan ekspor sawit 25 % (volume) per tahun (tahun 2009 tumbuh 18.15 %). Pertumbuhan ekspor kopi 15 % (volume) per tahun(tahun 2009 tumbuh 11.48 %). Pertumbuhan ekspor beras 100.000 ton per tahun (tahun 2009 sebesar 20 ton). Pertumbuhan ekspor buah tropis 25 % (volume) per tahun(tahun 2009 tumbuh 19.2 %). Pertumbuhan ekspor biofarmaka dan minyak atsiri 20 % (volume) per tahun(tahun 2009 tumbuh 12.53 %). Neraca Perdagangan tumbuh 15 % per tahun.
Indikator Keberhasilan (output):
Tersusunnya bahan posisi Delri sebagai bahan perudingan dalam negosiasi kerjasama pemasfran forum bilateral, regional dan multilateral komoditi pertanian sebanyak 150 bahan. Partisipasi dalam perundingan internasional bidan pertanian sebanyak 125 laporan Analisa ekspor dan impor hasil pertanian sebanyak 60 laporan. Pembinaan gapoktan orientasi ekspor sebanyak 100 gapoktan.
23
5. Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi; Tugas Pusat dan Daerah Pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanakan kegiatan pengembangan usaha, peningkatan investasi serta pengembangan kelembagaan adalah sebagai berikut: Pusat
Penyusunan kebijakan pengembangan usaha, pengembangan kelembagaan, serta pengembangan kemitraan dan kewirausahaan bidang pertanian.
Analisis dan pemberian konsultasi investasi bidang pertanian.
Pelaksanaan tata usaha dan administrasi
Penyusunan Pedoman Investasi Pertanian dan pedoman teknis lainnya
Bimbingan teknis dan Manajemen pengembangan usaha, peningkatan investasi serta promosi, pameran dalam dan luar negeri.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha, peningkatan investasi .
Daerah
Fasilitasi Indikasi Geografis (IG) Keikutsertaan dalam promosi dalam dan luar negeri Pembinaan dan pendampingan kemitraan dan kewirausahaan Gelar potensi investasi Pendampingan kelompok usaha pola insentif Two in One.
Sasaran Kegiatan Berkembangnya usaha di bidang pertanian secara berkelanjutan
Meningkatnya investasi di bidang pertanian sebesar .
Meningkatnya kemitraan dan kewirausahaan.
Meningkatnya jumlah dan jenis produk yang dipromosikan melalui pameran, eksebisi dalam dan lua negeri.
Indikator Keberhasilan (output):
Meningkatnya jumlah pembinaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor pertanian sebesar 150 unit.
24
Fasilitasi investasi di sektor pertanian sebesar 40 laporan.
Fasilitas dan keikutsertaan dalam pameran, promosim eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun laur negeri sebanyak 80 kali.
6. Kegiatan Mendukung Manajemen dan Kepegawaian Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kegiatan dalam rangka mendukung manajemen dan kepegawaian di Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian adalah:
Pembinaan perencanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran di pusat dan daerah.
Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelayanan informasi.
Pembinaan pengelolaan keuangan dan perlengkapan di pusat dan daerah.
Pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, dan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan di Pusat dan daerah Pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah untuk kegiatan mendukung manajemen dan kegiatan teknis lainnya di Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian adalah: Kegiatan di Pusat
Penyusunan Pedoman-pedoman dan Petunjuk Teknis
Sosialisasi Program dan Anggaran PPHP Tahunan
Sosialisasi Pelaporan Keuangan
Sosialisasi Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan PPHP Tahunan
Sosialisasi Pedoman Penyusunan Proposal Kegiatan Daerah.
Evaluasi proposal dan penetapan proposal yang akan dibiayai.
Pertemuan Koordinasi Program dan Penganggaran.
Pertemuan Monev.
Pertemuan dan Koordinasi lainnya.
25
Kegiatan di Daerah
Melaksanakan kegiatan perencanaan.
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, keuangan, dan barang inventaris.
Melakukan Monitoring dan evaluasi.
Menghadiri pertemuan-pertemuan koordinasi dll.
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya pengelolaan keuangan.
Meningkatnya layanan publik.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi.
Meningkatnya perencanaan program/kegiatan dan anggaran.
Meningkatnya pengelolaan kepegawaian, kehumasan dan peraturan perundang-undangan.
Meningkatnya pelaksanaan Monev, pelaporan dan penyediaan data informasi.
Indikator Keberhasilan (output)
Dokumen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian sebanyak 20 dokumen. Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui LM3 sebanyak 750 kelompok.
26
BAB V. P E N U T U P
Sebagai
implementasi
Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
61/Permentan/OT.140/3/201 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
:
Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka di perlukan dokumen rencana kinerja (renja). Penyusunan rencana kinerja (renja) tahun 2013 ini adalah merupakan penjabaran dari rencana strategis (renstra) tahun 2010-2014 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan yang disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadinya kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparat atau personil Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian maupun seluruh stake holder bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Semoga rencana kinerja (renja) tahun 2013 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
27
MATRIK RENCANA KINERJA DITJEN. PPHP TAHUN 2013 Unit Eselon I K/L
: Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian
Tahun
: 2013
Sasaran Strategis (1) Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan
Indikator Kinerja
1.
2. 3.
Meningkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan
(2) (3) Peningkatan produk olahan 5 persen/thn hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik Peningkatan net ekspor 15 persen/thn komoditas segar dan olahan Peningkatan jumlah lembaga 5 persen/thn pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik
4
Peningkatan jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
1.
Jumlah unit usaha pengolahan 4630 Unit usaha hasil tanaman pangan
2.
Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan Jumlah rancangan SNI produk pertanian
65 Unit usaha
Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu
100 Unit usaha
3. 4. Meningkatnya mutu hasil pertanian
Target
1. 2.
6 persen/thn
95 Unit usaha 85 Unit usaha 27 Dokumen
28
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2) Jumlah laboratorium pengujian dan lembaga penilaian kesesuaian Jumlah kerjasama standar mutu dan harmonisasi standar mutu Jumlah pengujian dan sertifikasi alsintan
(3)
3.
4.
5. 6. Meningkatnya usaha, kemitraan, kewirausahaan dan investasi di sektor pertanian
1.
2. 3.
Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di pasar domestik
1. 2.
3. 4.
43 Unit/Laboratorium 6 Unit/Lembaga
225 Unit/Lembaga
Jumlah pengawasan jaminan mutu Jumlah unit usaha binaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor pertanian
30 Unit
Jumlah fasilitasi investasi di sektor pertanian Jumlah pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani
10 Laporan
Jumlah komoditi dalam pemantauan dan stabilitasi harga komoditas pertanian utama Jumlah kerjasama dan jaringan pasar
10 Komoditi
Jumlah unit pelayanan informasi pasar komoditi pertanian
600 Lokasi
35 Laporan
22 Kali
100 Unit Pasar
13 Laporan
29
Sasaran Strategis (1) Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian
Indikator Kinerja
1.
2.
3.
4.
Terselenggaranya pelayananan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
1.
2.
(2) Jumlah bahan posisi Delri sebagai bahan perundingan dalam negosiasi kerjasama pemasaran forum bilateral, regional dan multilateral komoditi petanian Jumlah partisipasi dalam perundingan internasional bidang pertanian untuk memperjuangkan pemasaran komoditi petanian Indonesia Jumlah hasil analisa data ekspor dan impor komoditi petanian serta data perdagangan lainnya yang diperlukan Jumlah Gapoktan yang dibina dalam rangka peningkatan ekspor Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui LM3
Target (3) 36 Laporan
25 Laporan
12 Laporan
29 Unit
4 Dokumen/ Laporan
75 Kelompok
30
