Kata Pengantar BKPRN merupakan lembaga yang ditugasi untuk melakukan koordinasi lintas sektor dalam bidang penataan ruang sesuai amanat Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2009 tentang BKPRN. Sesuai dengan Pasal 10 Keppres tersebut, BKPRN diwajibkan untuk menyusun laporan kepada Presiden. Laporan Kegiatan BKPRN Semester II Tahun 2012 disusun berdasarkan isuisu strategis penataan ruang yang menjadi koridor utama dalam pelaksanaan kegiatan BKPRN.
Hatta Radjasa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua merangkap Anggota BKPRN
Isu strategis pertama yang diangkat adalah Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang yang terdiri dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda). Pada Tahun 2012 BKPRN membahas, antara lain Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone) dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan Peninjauan Kembali PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Djoko Kirmanto Menteri PU selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota BKPRN
Isu strategis kedua adalah Penguatan Kelembagaan BKPRN melalui penyusunan Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN. Pedoman ini disusun dengan harapan seluruh organ BKPRN dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan tugasnya.
Gamawan Fauzi Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota BKPRN
Isu strategis ketiga adalah Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang, yang mengangkat pembahasan ketidaksesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan peruntukan dalam rencana tata ruang seperti yang terjadi di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tangerang. Kami berharap laporan ini dapat menjadi informasi perkembangan kegiatan BKPRN sekaligus bahan masukan untuk penguatan koordinasi penataan ruang di masa mendatang.
Jakarta,
Armida S. Alisjahbana Menteri PPN selaku Sekretaris merangkap Anggota BKPRN
Februari 2013
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua BKPRN
Daftar Isi
Daftar Isi
PENINJAUAN KEMBALI RTRWN
6 HOLDING ZONE
6
5
PEDOMAN TATA KERJA SEKRETARIAT BKPRN
7
8
PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG
KEMAJUAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN 2012-2013
LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
|
1
BKPRN
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL “BKPRN sebagai wadah koordinasi penataan ruang nasional dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang yang melibatkan peran berbagai sektor terkait.” (Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang BKPRN)
TUGAS
Amanat Keppres No. 4 Tahun 2009, BKPRN bertugas mengkoordinasikan, antara lain:
STRUKTUR ORGANISASI BKPRN
Ÿ Penyiapan kebijakan penataan ruang
nasional; Ÿ Penyusunan peraturan perundang-undangan
di bidang Penataan Ruang; Ÿ Pemaduserasian berbagai peraturan
Ÿ
Ÿ Ÿ
Ÿ
perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang; Penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; Pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antarprovinsi; Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang; Pelaksanaan RTRWN, pemantauan pelaksanaan RTRWN dan pemanfaatan hasil pemantauan tersebut untuk penyempurnaan RTR.
Untuk mendukung kelancaran tugas, dibentuk 4 Kelompok Kerja (Pokja) BKPRN.
2
KELOMPOK KERJA 1
KELOMPOK KERJA 2
KELOMPOK KERJA 3
KELOMPOK KERJA 4
Koordinasi Penyiapan Kebijakan & Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang
Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang
| LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
ISU 1 Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
U
ndang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menginstruksikan penyusunan beberapa peraturan perundang-undangan berikut: § Peraturan Pemerintah (PP); § Peraturan Presiden (Perpres) tentang: i) Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan; ii) RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan § Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten dan Kota.
STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2012 3 3 3 3 3 3
PP
5
55
1 4
Perpes RTR Pulau/Kepulauan
7
Peraturan Pemerintah Sejak 2008 Hingga Desember 2012, telah ditetapkan 3 dari 5 PP yang diamanatkan, yaitu PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Sementara 2 Rancangan PP lainnya yaitu tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan Penataan Wilayah Pertahanan Negara telah melalui tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, dan akan diproses lebih lanjut di Setneg. Direncanakan kedua PP ini dapat ditetapkan pada Tahun 2013.
5 5
Perpres RTR KSN
76
10 Perda RTRW Provinsi
14 33
45 Perda RTRW Kabupaten
202 398
20 56
Perda RTRW Kota
Perpres tentang RTR Pulau/Kepulauan Sejak 2011 sampai awal Tahun 2012 telah ditetapkan 4 Perpres RTR Pulau, yaitu: § Perpres No. 88 Tahun 2011 tentang RTR Pulau Sulawesi; § Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan; § Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera; dan § Perpres No. 23 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali. 3 RTR Pulau/Kepulauan lainnya, yaitu untuk Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara telah melalui tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan direncanakan ditetapkan pada Tahun 2013.
Perpres tentang RTR KSN Hingga akhir Tahun 2012 telah ditetapkan 5 Perpres, yaitu: § Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur); § Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung,
93 0 Capaian 2011
20
40 Capaian 2012
60
80
100 %
Total
Gianyar dan Tabanan (Sarbagita); § Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata); § Perpres No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro); dan § Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK). 71 RTR KSN lainnya direncanakan selesai seluruhnya pada Tahun 2014.
Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) paling lambat 2 tahun untuk Provinsi dan tiga tahun untuk Kabupaten/Kota, terhitung dari tahun LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
|
3
penetapan UU No. 26 Tahun 2007. Pada periode hingga Desember 2012, telah ditetapkan RTRW untuk: 14 dari 33 provinsi, 202 dari 398 kabupaten dan 56 dari 93 kota. Sepanjang Tahun 2012 ditetapkan RTRW untuk 4 provinsi, 121 kabupaten dan 28 kota. Berbagai upaya percepatan telah dilakukan agar seluruh Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota selesai ditetapkan pada Tahun 2013 karena selanjutnya daerah harus segera fokus pada pengendalian pemanfaatan ruang dan daerah perlu menyusun Rencana Rinci Tata Ruang. Partisipasi aktif seluruh pihak yang berkepentingan, baik eksekutif maupun legislatif sangat diperlukan untuk mendorong penetapan RTRW Provinsi
dan Kabupaten/Kota. BKPRN juga terus melakukan fasilitasi bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk penyelesaian materi teknis RTRW, termasuk substansi kehutanan. Berdasarkan capaian dan kendala dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut, beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan BKPRN pada Tahun 2012, adalah: Ÿ Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan
Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone) dalam Perda RTRW; dan Ÿ Peninjauan Kembali PP No. 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
PETA STATUS RTRW PROVINSI SE-INDONESIA
Keterangan: Sudah Ditetapkan sebagai Perda Sudah Persetujuan Substansi Kehutanan
(Status 31 Desember 2012)
Sudah Persetujuan Substansi PU
4
1
Aceh
12
Jawa Barat
23
Kalimantan Timur
2
Sumatera Utara
13
Jawa Tengah
24
Sulawesi Utara
3
Sumatera Barat
14
DI Yogyakarta
25
Sulawesi Tengah
4
Riau
15
Jawa Timur
26
Sulawesi Selatan
5
Jambi
16
Banten
27
Sulawesi Tenggara
6
Sumatera Selatan
17
Bali
28
Gorontalo
7
Bengkulu
18
Nusa Tenggara Barat
29
Sulawesi Barat
8
Lampung
19
Nusa Tenggara Timur
30
Maluku
9
Kep. Bangka Belitung
20
Kalimantan Barat
31
Maluku Utara
10
Kep. Riau
21
Kalimantan Tengah
32
Papua
11
DKI Jakarta
22
Kalimantan Selatan
33
Papua Barat
| LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
Holding Zone Sasaran Penerapan: RTRW Provinsi yang sudah mendapatkan persetujuan substansi teknis dari Menteri PU, namun belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan.
D
ari 33 Provinsi, 12 diantaranya masih belum memperoleh persetujuan subtansi Menteri Kehutanan. Sebagai upaya percepatan penyelesaian Perda RTRW, Rakernas BKPRN Tahun 2011 menghasilkan kesepakatan utama yaitu “Penerapan status Holding Zone bagi provinsi yang sudah mendapatkan persetujuan substansi teknis dari Menteri Pekerjaan Umum, namun belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan.” Menindaklanjuti kesepakatan ini, maka pada Tahun 2012 BKPRN secara intensif telah menyelenggarakan serangkaian pembahasan dan menyepakati pokok pengaturan Holding Zone, yaitu:
Pengertian Pengertian
Judul Judul Inpres
Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya (Holding Zone) mengacu pada “kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya, atau bukan-kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan, oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, yang belum mendapat persetujuan perubahan peruntukan ruangnya oleh Menteri Kehutanan”.
Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Bentuk Bentuk Aturan
Aturan
Penerapan Holding Zone diusulkan melalui Instruksi Presiden (Inpres), dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan. Inpres merupakan arahan secara umum tentang mendesaknya penyelesaian penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, SEB sebagai pedoman pelaksanaan Inpres berisi tentang pedoman rinci penerapan status Holding Zone bagi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Judul Judul SEB
Inpres
SEB
Percepatan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone).
Pengintegrasian Pengintegrasian Dalam hal kawasan yang ditetapkan sebagai Holding Zone sudah mendapatkan persetujuan peruntukan ruang dari Menteri Kehutanan, maka kawasan tersebut ditetapkan dengan Perda Provinsi dan diintegrasikan ke dalam Perda RTRW Provinsi yang berlaku.
Pada akhir Tahun 2012, Rancangan Inpres dan SEB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan telah diajukan kepada Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN untuk dibahas dalam Sidang BKPRN dan selanjutnya dilegalisasi.
LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
|
5
Peninjauan Kembali RTRWN “Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun.” (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 20 ayat 6)
L
ima tahun telah berlalu sejak Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan melalui PP No. 26 Tahun 2008. Sebagaimana diamanatkan UU No. 26 Tahun 2007, di akhir Tahun 2012 BKPRN menginisiasi persiapan peninjauan kembali RTRWN yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013. Salah satunya dengan mengkaji kembali RTRWN dari berbagai aspek, diantaranya seperti transportasi, Sumber Daya Alam (SDA), lingkungan dan ekonomi. Pada tahun 2014 juga akan disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang akan didahului dengan penyusunan background study pada Tahun 2013. Diharapkan hasil peninjauan kembali RTRWN bisa bersinergi dengan penyusunan RPJMN, terutama pada dimensi kewilayahan.
RTRWN
1
2
PENETAPAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN (EVALUASI/ PENGKAJIAN)
Proses peninjauan kembali RTRWN meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian, baik terhadap RTRWN maupun penerapannya. Hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTRWN berupa rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan revisi terhadap RTRWN. Substansi RTRWN yang akan ditinjau kembali antara lain mencakup substansi struktur ruang seperti jaringan jalan; dan substansi pola ruang seperti kawasan rawan bencana, kawasan karst dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penyelesaian RTRW Kota Surabaya yang hingga saat ini terkendala karena substansi jaringan jalan bebas hambatan yang dimuat dalam RTRWN belum dapat diakomodasi perlu menjadi pertimbangan dalam peninjauan kembali tingkat kerincian RTRWN.
<20%
3 REKO MEN DASI
ya
AMANDEMEN PERATURAN PER-UU-AN
REVISI RTRWN
tidak
PP BARU
>20% TIDAK REVISI
ISU 2 Penguatan Kelembagaan BKPRN: Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN “Sekretaris BKPRN mempunyai tugas memberi dukungan kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas-tugas BKPRN.” (Permenko Bidang Perekonomian Per-02/M.EKON/10/2009 Pasal 2)
P
eran BKPRN yang semakin strategis dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian konflik tata ruang menuntut penguatan dari segi kelembagaan, terutama perbaikan mekanisme dan tata kerja BKPRN. Hal ini juga diamanatkan dalam Keppres No 4 Tahun 2009 tentang BKPRN dan Permenko Bidang Perekonomian Per02/M.EKON/10/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN. Sebagai operasionalisasi dari Permenko tersebut, disusun Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja BKPRN. Pedoman ini akan mengatur operasionalisasi tugas setiap organ BKPRN, dan membangun sistem dan deskripsi kerja secara detail. 6
| LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
Lingkup Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN meliputi: Persidangan dan Rapat (Sidang BKPRN, Rapat Tim Pelaksana, Rapat Pokja, Raker Regional BKPRN, Rakernas BKPRN) dan Naskah Dinas (Surat dan Laporan), Tata Cara Persuratan serta Dokumentasi, Informasi dan Kehumasan. Pedoman ini direncanakan akan ditetapkan pada Tahun 2013 melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKPRN.
ISU 3 Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang “BKPRN bertugas mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya.” (Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang BKPRN)
A. Pembangunan Bali International Park (BIP)
P
embangunan Kawasan Terpadu Bali International Park yang berlokasi di Kawasan Perkotaan Jimbaran belum mendapatkan izin lokasi dari Bupati Badung karena berdasarkan RTRW Kabupaten Badung (yang sudah memperoleh persetujuan substansi Menteri PU pada tanggal 15 Maret 2011), lokasi peruntukannya bukan untuk kawasan pariwisata. Namun demikian, menurut Pasal 15 ayat (2) butir b Perpres No. 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita), kegiatan di Kawasan Perkotaan Jimbaran Kabupaten Badung salah satunya adalah sebagai pusat kegiatan pariwisata. Berdasarkan pasal tersebut, Bupati Badung kemudian meminta Pemerintah Pusat mengeluarkan surat untuk memerintahkan Bupati Badung agar memproses izin prinsip sesuai dengan ketentuan
Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita. Menteri PU selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN melalui Surat No. TR.03 03-Mn/658 tertanggal 28 Desember 2011 kemudian memberi rekomendasi kepada Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN untuk menyampaikan kepada Kabupaten Badung bahwa izin prinsip pembangunan Kawasan Terpadu BIP dapat diterbitkan dengan mengacu pada ketentuan perizinan pemanfaatan ruang yang termuat di dalam Perpres 45/2011 dan Pemerintah Kabupaten Badung perlu segera mempercepat proses penetapan Perda RTRW Kabupaten Badung, agar tersedia acuan spasial pelaksanaan pembangunan, termasuk dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.
B. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Komersial di Kabupaten Tangerang
P
embangunan kawasan perumahan dan komersial seluas ± 130 Ha di Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang direncanakan untuk mendukung investasi dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian Kabupaten Tangerang. Akan tetapi berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, lokasi kawasan ini masuk ke dalam Zona B6 (perumahan hunian rendah) dan P5 (perlindungan pantai). Oleh sebab itu, BKPRD Kabupaten Tangerang menyampaikan surat kepada BKPRN untuk memohon rekomendasi atas rencana pembangunan kawasan perumahan dan komersial di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil telaah Perpres No. 54 Tahun 2008 dan kunjungan lapangan pada Desember 2012, BKPRN memberikan rekomendasi, dengan pokok-pokok sebagai berikut: Ÿ Rencana pembangunan kawasan perumahan dan komersial yang berada di Zona B6 pada prinsipnya dapat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dan koefisien zona terbangun (KZB) paling tinggi 50% dan tetap berfungsi sebagai penyangga zona N1 sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.
Arahan Perpres Jabodetabekpunjur
Lokasi Dimohon
•
•
P5 B6
Pelaksanaan rencana pembangunan perumahan dan komersial harus didahului dengan kajian komprehensif berupa : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pengembangan (Development Plan). Rencana Pembangunan Kawasan Perumahan dan Komersial ini diintegrasikan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Tangerang.
LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
|
7
Kemajuan Agenda Kerja BKPRN 2012-2013
A
genda Kerja BKPRN 2012-2013 disusun berdasarkan hasil Rakernas BKPRN Tahun 2011 dan berbagai masukan dari K/L anggota BKPRN. Kegiatan dalam Agenda Kerja BKPRN 2012-2013 dikelompokkan berdasarkan 4 Pokja BKPRN dengan status kemajuan masing-masing sebagai berikut: No
Agenda Kerja BKPRN
Indikator
Pelaks ana
Tahun Pelaksanaan
Kemajuan hingga akhir Tahun 2012
Keterangan
Pokja 1 Koordinasi Penyiapan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 1
Penyelesaian Perda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan Perpres RTR KSN dan RTR Pulau/Kepulauan
1.a
Persetujuan substansi dari Menteri PU untuk Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/ Kota
26 Kab dan 11 Kota
Kemen. PU
2012
Persetujuan substansi untuk 23 Kabupaten dan 3 Kota.
Target 2012 belum tercapai. Masih ada 10 Kab dan 8 kota yang belum mendapat persetujuan substansi RTRW. Akan dilanjutkan di 2013.
Perpres RTR KSN dan Pulau/Kepulauan: • Pembahasan dengan Eselon II BKPRN (13 Perpres) • Persetujuan dari Eselon I BKPRN (13 Perpres) • Persetujuan dari Menteri BKPRN (13 Perpres)
13 Perpres
Kemen. PU
2012-2013
3 Raperpres KSN sudah siap dibahas di tingkat Es.II BKPRN (KSN Kaw.Perbatasan Negara di Provinsi Sulut-GorontaloSulteng, KSN KAPET Khatulistiwa, KSN Kaw. Perbatasan Negara di Provinsi Riau-Kepri)
10 Raperpres lainnya dalam tahap mendapat tanda tangan persetujuan dari Kepala Daerah terkait. Akan dilanjutkan di 2013.
1.b
Persetujuan substansi dari Menteri Kehutanan untuk RTRW seluruh provinsi
33 Provinsi
Kemenh ut
2012-2013
•10 provinsi tidak mengajukan perubahan, telah diterbitkan SK Menhut: Lampung, NTB, Bali, DIY, Jateng, Jabar, Banten, Jatim. •12 provinsi mengusulkan perubahan, telah diterbitkan SK Menhut: Sulsel, Kalsel, Gorontalo, Sultra, Bengkulu, Sumbar, Papua, Malut, Kalteng, Sulbar, Jambi, Babel. •9 provinsi selesai proses timdu, sedang diajukan konsep SK Menhut: Maluku, Sumut, Kaltim, Kalbar, Kepri, Sumsel, Sulut, Riau, Sulteng. •2 provinsi masih proses timdu: Aceh, Papua Barat.
1.c
Keputusan Mendagri mengenai evaluasi Raperda RTRW Provinsi
Kemend agri
2012-2013
Telah dilakukan Evaluasi 3 Raperda RTRW Prov. Bengkulu, Jatim dan Sumbar.
•3 Raperda RTRW Prov. tersebut telah ditetapkan menjadi Perda RTRW pada tahun 2012. •Penyampaian Surat Mendagri No.522/1632/SJ tgl 27 April 2012 tentang Percepatan Penyelesaian Substansi Kehutanan pada Penyusunan RTRW Provinsi kpd Menhut. •Evaluasi RTRW akan dilanjutkan di 2013.
2
Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi penataan ruang kawasan nasional serta Perda RTRW Prov/Kab/Kota
Kemen. PU
2012
Tidak terlaksana pada Tahun 2012.
Pada Tahun 2013 akan disusun TOR untuk penyusunan instrumen pemantauan&evaluasi penataan ruang kawasan nasional serta Perda RTRW Prov/Kab/Kota dgn melibatkan K/L anggota BKPRN.
8
| LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
No
Tahun Pelaksanaan
Kemajuan hingga akhir Tahun 2012
Agenda Kerja BKPRN
Pelaksana
Keterangan
3
Penyelesaian RPP Penataan Wilayah Pertahanan Negara menjadi PP
Kemenhan
2012-2013
• Harmonisasi I tgl 24 April 2012. • Harmonisasi II tgl 23 Mei 2012. • Kemenkum HAM tgl 12 Desember 2012.
Target ditetapkan pada Tahun 2013.
4
Penyelesaian RPP Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang menjadi PP
BIG
2012
Sedang dalam proses menunggu tanda tangan oleh Presiden RI.
Telah ditetapkan melalui PP No.8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
5
Penyiapan substansi revisi PP 26/2008 tentang RTRWN
Kemen. PU dan K/L terkait
2012
• Pelaksanaan kajian; • Persiapan pelaksanaan sarasehan dan persiapan pembentukan Tim Peninjauan Kembali RTRWN.
Dilanjutkan di Tahun 2013 dengan proses peninjauan kembali sesuai ketentuan PP 15/2010 pada tahun 2013 untuk menghasilkan keputusan amandemen atau revisi.
6
Penyelesaian NSPK: •Pedoman Penyusunan RTR KSN; •Pedoman Pengawasan Penataan Ruang; •Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional; •Pedoman Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi; •dan lainnya
Kemen. PU
2012
a. Telah ditetapkan Pedoman Penyusunan RTR KSN melalui Permen PU No. 15 Tahun 2012. b. Pedoman Pengawasan Penataan Ruang masih dalam proses penyusunan. Substansi belum selesai dibahas & masih perlu keterlibatan dan kesepakatan antar sektor. c. Pedoman Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi sedang dalam proses legalisasi.
Target 2012 belum semuanya tercapai. Akan dilakukan konsensus lebih lanjut pada tahun 2013, melibatkan stakeholder dari seluruh sektor terkait.
7
Penyelesaian NSPK: • Pedoman tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang • Pedoman sinkronisasi peraturan dalam bentuk SEB kepada Pemda
Kemendagri
2012
a. Perlu dilakukan revisi terhadap muatan/substansi Permendagri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. b. Telah dilakukan beberapa kali pembahasan . c. Pada tahun 2011-2012 telah disusun 4 Surat Edaran Mendagri.
Target 2012 belum semuanya tercapai. Pedoman tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang ditargetkan selesai pada Februari 2013.
8
Penyelesaian Pedoman KLHS untuk Perubahan Kawasan Hutan
KLH
2012
Pembahasan akhir draft Pedoman KLHS untuk Perubahan Kawasan Hutan dengan stakeholder terbatas.
Target 2012 belum semuanya tercapai. Akan dilakukan Finalisasi draft Pedoman KLHS untuk Perubahan Kawasan Hutan dengan melibatkan stakeholder terkait lainnya pada Tahun 2013.
9
Pedoman Teknis Perpetaan RDTR
BIG
2012
Telah selesai disusun. Direncanakan akan dilakukan kajian di Tahun 2013 dengan membuat prototipe di Kota Bitung (MP3EI).
10
Penyelesaian perangkat hukum dalam rangka harmonisasi UU 26/2007 dengan UU 27/2007
KKP
2012
Dalam pembahasan di tingkat teknis untuk memperoleh kesatuan acuan untuk dijadikan pedoman bersama di Pusat dan Daerah.
… Pokja 1
v
Target 2012 belum semuanya tercapai. Akan dilanjutkan di Tahun 2013 dengan agenda pemaparan contoh-contoh Perda RTRW (Prov/Kab/Kota) yang pengaturan wilayahnya mencakup pesisir dan laut oleh Kementerian PU.
LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
|
9
No
Agenda Kerja BKPRN
Pelaksana
Tahun Pelaksan aan
Kemajuan hingga akhir Tahun 2012
Keterangan
… Pokja 1 11
Penyelesaian SEB Menhut kepada daerah mengenai mekanisme penerapan Holding Zone dalam Raperda RTRW
Kemenhut, Kemendagri
2012
Penyempurnaan draft Instruksi Presiden dan SEB beserta lampirannya telah dilakukan oleh Tim Sekretariat BKPRN bersama Kemenhut dan Sekretariat Kabinet.
Target 2012 belum semuanya tercapai. Saat ini draft Inpres dan SEB sedang dalam proses finalisasi di Kemenko Perekonomian. Ditargetkan dapat ditetapkan pada 2013.
12
Supervisi dan Asistensi Peta RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RTR Pulau dan KSN
BIG
20122013
Sudah dilakukan rekomendasi peta RTRW (sampai layout peta) untuk 7 Provinsi, 78 Kabupaten, dan 17 Kota.
Dilanjutkan pada tahun 2013 dan Pelaksanaan kegiatan Bantek terhadap 30 kab/kota di tahun 2013.
13
Penyiapan/pengadaan peta kawasan hutan skala 1:50.000 Standarisasi/pengesahan peta dasar kehutanan skala 1:250.000 dan 1:50.000
Kemenhut, BPN, BIG
20122013
Peta kawasan hutan 1:50.000 untuk Papua selesai disusun, untuk Sumatera masih dalam proses penyusunan.
Akan dilanjutkan di 2013.
Pokja 2 Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 14
Pemantapan fungsi Sekretariat BKPRN, antara lain fasilitasi rapat koordinasi, kehumasan dan dokumentasi
Bappenas
20122013
Penyusunan e-BKPRN sebagai media kerja elektronik dan penyebarluasan informasi antar K/L anggota BKPRN.
Sosialisasi dan penerapan eBKPRN pada tahun 2013.
15
Penyusunan mekanisme dan tata kerja (SOP) Sekretariat, Tim Pelaksana dan Pokja BKPRN (tata persuratan, mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan, mekanisme penyelesaian konflik, logo BKPRN, dsb)
Kemenko Perekonomian dan Bappenas
2012
Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN dalam proses persetujuan Menteri PPN untuk ditetapkan melalui Kepmen PPN/Kepala Bappenas. Judul dan bentuk hukumnya telah mendapat persetujuan dari Ketua , Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III BKPRN.
Telah selesai disusun di Tahun 2012. Ditargetkan pada Tahun 2013 dapat dilegalkan melalui Kepmen PPN/Kepala Bappenas.
16
Peningkatan kapasitas kelembagaan K/L anggota BKPRN dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang
Kemenko Perekonomian
20122013
Tidak akan dilaksanakan di Tahun 20122013.
Contoh kegiatan: • Seminar untuk penyebarluasan informasi •Studi banding untuk penyamaan pemahaman.
17
Penyelenggaraan Rakernas BKPRN
Kemendagri
2013
• Penjaringan isu-isu strategis nasional melalui penyelenggaraan forum forum penataan ruang, antara lain: Forum BKPRD, Raker Regional Penataan Ruang, Raker BKPRD, Forum Koordinasi Pusat dan Daerah. • Penentuan waktu dan tempat penyelenggaraan Rakernas BKPRN Tahun 2013 yaitu pada bulan Juni 2013 di Semarang, Jawa Tengah.
Rumusan isu-isu strategis penyelenggaraan penataan ruang pusat dan daerah yang merupakan hasil dari Raker Regional BKPRN akan digunakan sebagai masukan/input dalam pelaksanaan Rakernas BKPRN Tahun 2013.
18
Penyelenggaraan Raker Regional BKPRN di Makassar
Kemendagri
2012
Telah dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 September 2012 di Makassar, Sulawesi Selatan.
v
19
Penyelenggaraan Raker BKPRD di Pekanbaru, Riau
Kemendagri
2012
Telah dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Oktober 2012 di Pekanbaru, Riau.
v Tindak Lanjut: • Surat Mendagri No. 080/4704/SJ tgl 20 Nov 2012 tentang Penyampaian Hasil Raker BKPRD Tahun 2012 kepada Gubernur se-Indonesia. • Surat Mendagri No. 080/4705/SJ tgl 20 Nov 2012tentang Penyampaian Hasil Raker BKPRD Tahun 2012 kepada Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN.
10
| LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
No
Agenda Kegiatan BKPRN
Pelaksana
Tahun Pelaksa naan
Kemajuan hingga akhir Tahun 2012
Keterangan
Pokja 3 Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang 20
Pelaksanaan rapat triwulanan untuk melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan BKPRN 2012-2013
Bappenas
20122013
Terselenggara 1x pada Mei 2012. Kemajuan pelaksanaan kegiatan BKPRN 2012-2013 lebih jauh dilakukan melalui mekanisme surat-menyurat.
Akan dilanjutkan di 2013.
21
Pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan dan program antar K/L untuk penyusunan agenda kerja BKPRN 2012-2013
Bappenas
2012
Telah terlaksana di awal Tahun 2012.
22
Pemantauan penyelenggaraan penataan ruang daerah
K/L melaporkan ke Bappenas
20122013
Belum terlaksana di Tahun 2012.
Akan dilaksanakan setelah instrumen pemantauan dan evaluasi disusun di Tahun 2013.
23
Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil Rakernas
Bappenas
20122013
Terlaksana melalui penyelenggaraan rapat triwulanan dan mekanisme surat-menyurat.
Akan dilanjutkan di 2013.
24
Publikasi atau sosialisasi produk studi tentang integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
Bappenas
2012
• Telah dipublikasikan dalam Butaru dan Buletin TRP serta disosialisasikan melalui leaflet yang disebarkan kepada pemerintah daerah dan K/L dalam berbagai forum penataan ruang nasional dan daerah. • Hasil studi bisa terus dipublikasikan dan disosialisasikan.
v
v
Pokja 4 Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang 25
Penyelesaian sengketa dan konflik pemanfaatan ruang
Kemenko Perekonomi an
20122013
Pembahasan konflik pemanfaatan ruang, antara lain: • Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, Komersil&Industri terkait Perpres 54/2008, Kab. Tangerang; • Rencana Pembangunan Kawasan Perumahan&Pariwisata di Zona B6&P5 terkait Perpres 54/2008, Kab. Tangerang; • Perubahan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kaw. Pusat Perdamaian& Keamanan terkait Perpres 54/2008, Kab. Bogor; • Pembangunan PLTU di TWALD terkait PP 26/2008, Kab. Batang; • Permasalahan Raperda RTRW Kab. Kebumen; • Pembangunan Bali International Park; • Percepatan Pengembangan MIFEE; dan • Percepatan Penetapan RTRW Kab. Simalungun dan KEK Sei Mangkei.
26
Evaluasi pelaksanaan inventarisasi hasil audit pemanfaatan ruang (stocktaking)
Kementerian PU
2012
Telah terlaksana di Tahun 2012 dengan fokus Kawasan Jabodetabekpunjur.
27
Penyelesaian masalah kekosongan hukum RTRW
Kemenko Perekonomi an, Kementerian PU
2012
Tidak terlaksana di Tahun 2012.
28
a. Penetapan kesepakatan (dalam bentuk Inpres atau lainnya) untuk menunda pemberian izin baru sementara menunggu Perda RTRW baru ditetapkan b. Revisi peta indikatif penundaan izin baru
Kemenko Perekonomi an berkoordina si dengan K/L terkait
2012
• Telah diterbitkan Inpres 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. •Telah ditetapkan revisi III Penetapan Peta Indikatif Penundaaan Pemberian Ijin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.
c. Penyelesaian mekanisme penyelesaian masalah alih fungsi lahan
Sedang disusun Inpres tentang moratorium alih fungsi lahan sawah ke non sawah
Akan dilanjutkan di 2013.
v
Kemendagri telah menyampaikan surat edaran agar daerah yang memiliki kekosongan hukum (belum memiliki Perda RTRW baru) dapat mengajukan dispensasi ke Provinsi/Pusat untuk menggunakan Perda RTRW lama. v
Target 2012 belum tercapai. Penyusunan Inpres dilanjutkan di Tahun 2013.
LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
|
11
Penutup BKPRN merupakan lembaga yang bersifat ad-hoc sehingga terkadang menghadapi keterbatasan dalam memberikan rekomendasi atau keputusan. Namun sebagai satu-satunya media interaksi antarsektor di bidang penataan ruang, BKPRN masih sangat dibutuhkan, dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, terobosan hukum atau inisiatif baru dalam penyelenggaraan penataan ruang, seperti mekanisme Holding Zone dan penyelesaian konflik tata ruang pada Tahun 2012 ini.
Serupa dengan Tahun 2011, sebagian besar kegiatan BKPRN pada Tahun 2012 berada pada lingkup pengaturan dan pelaksanaan. Lingkup pembinaan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan kinerjanya, terutama dengan penyusunan instrumen pengendalian, pemantauan dan evaluasi.
Tantangan yang dihadapi BKPRN ke depan semakin kompleks, mengingat masalah terkait pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diperkirakan akan semakin banyak. Peran BKPRN semakin perlu diimbangi dengan penguatan dari sisi kelembagaan, salah satunya melalui implementasi sistem kerja elektronik e-BKPRN sehingga lebih memudahkan koordinasi anggota BKPRN yang tersebar di berbagai K/L.
Pada Tahun 2013 mendatang, BKPRN akan menyelenggarakan kegiatan Rakernas untuk menyusun Agenda Kerja BKPRN 2014-2015. Diperlukan komitmen yang kuat dan usaha yang lebih keras dari seluruh anggota BKPRN untuk menuntaskan berbagai kegiatan dalam Agenda Kerja BKPRN 2012-2013 sehingga kegiatan BKPRN untuk 2 tahun berikutnya dapat diarahkan untuk pembinaan dan pengawasan penataan ruang.
12
| LAPORAN KEGIATAN BKPRN TAHUN 2012
