DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang.......................................................................................................1 B.
Dasar Hukum .........................................................................................................2
C.
Tujuan....................................................................................................................3
D.
Sasaran...................................................................................................................3
BAB II LINGKUP PENGANGGARAN DANA 4 A. Pengertian ..............................................................................................................4 B.
Sifat Dana ..............................................................................................................4
C.
Penggunaan Dana ..................................................................................................5
D.
Sumber Dana .........................................................................................................6
E.
Lingkup Penganggaran ..........................................................................................6
F.
Sanksi.....................................................................................................................6
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN 7 A. Dokumen Administrasi Pengelolaan Kegiatan Dekon ..........................................7 B.
Pengendalian Dana Transfer..................................................................................8
C.
Pemantauan Implementasi Guru Pembelajar (GP) ................................................9
D.
Pengalihan Dikmen ke Provinsi ..........................................................................11
E.
Pendataan dan Verifikasi .....................................................................................12
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
14
BAB V PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016 15 A. Penyusunan dan penyampaian laporan Akuntabilitas kinerja .............................15 B.
Penyusunan dan penyampaian laporan Akuntabilitas keuangan .........................15
BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 22 A. Pengendalian........................................................................................................22 B.
Pengawasan .........................................................................................................22
BAB VII PENUTUP
24
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah mengalokasikan sebagian anggaran berupa dana dekonsentrasi. Prinsip dasar pengalokasian dana dekonsentrasi adalah untuk membiayai kegiatan non fisik seperti koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta untuk kegiatan penunjang berupa pelaksanaan tugas administratif. Implementasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan tentang guru dan tenaga kependidikan meliputi: kebijakan peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian penghargaan dan perlindungan, beban kerja, pembinaan karir, fasilitasi dan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan diperlukan keterlibatan semua pihak baik di pusat maupun di daerah.
Kerjasama yang diperlukan berupa komitmen dalam pelaksanaan program, sinkronisasi dan kesinambungan program baik program pusat dan program provinsi (dekonsentrasi) yang saling mendukung dalam upaya meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. Tahun 2016 Ditjen GTK, mengalokasikan anggaran pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GTK berupa dana dekonsentrasi sebesar Rp.36.061.741.000,00 yang tersebar di 34 propinsi. Anggaran dimaksud dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang bertujuan untuk menyelaraskan program-program utama agar dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang hendak dicapai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan akan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelola dana dekonsentrasi dalam rangka meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Disamping itu juga dapat meningkatkan jalinan koordinasi dan keselarasan program antar unit pelaksana tingkat pusat dan tingkat
1
provinsi, sehingga semua program yang telah disusun dapat mencapai hasil yang tepat dan berdaya guna. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 pasal 31 tentang Pendidikan. 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dengan segala perubahannya. 11. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP.332/M/V/9/1968, tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tunjangan Khusus Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru yang Bertugas di Daerah Khusus. 13. Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 14. Permendikbud Nomor 10 tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016. 15. Surat Edaran Bersama Menag PPN/Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 17 Juli 2009 tentang Reformasi Birokrasi salah satu berisi tentang Penganggaran Berbasis Kinerja yang mengharuskan bahwa setiap kegiatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi K/L. 16. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. 17. Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 2
18. Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 19. Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. 20. Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
C. Tujuan Tujuan dari petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program kegiatan yang dibiayai dari dana Dekonsentrasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. D. Sasaran 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Kementerian Keuangan. 3. Badan Pemeriksa Keuangan. 4. Badan Kepegawaian Daerah. 5. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. 6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 7. Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Provinsi/Kabupaten/Kota. 8. Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah. 9. Satuan pendidikan dan guru. 10. Instansi terkait lainnya.
3
BAB II LINGKUP PENGANGGARAN DANA
A. Pengertian Dana yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi adalah dana yang khusus diperuntukkan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan
Program
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
B. Sifat Dana Sifat dana yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi adalah bersifat sementara dan terbatas dengan memperhatikan prinsip pengelolaan sebagai berikut: 1. Swakelola dan partisipatif Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan dana bantuan ini dilaksanakan secara swakelola yaitu direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip partisipatif adalah dinas pendidikan provinsi harus terlibat secara aktif di dalam proses kegiatan. 2. Transparan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan berhak mengetahui laporan keuangan, mendapatkan hasil kegiatan, memberikan saran dan kritik, dan bersama sama melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan. 3. Akuntabel Dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun aturan penggunaan keuangan. 4. Demokratis Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah, mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap unsur untuk menyampaikan kritik, saran, atau pendapat. 5. Efektif dan efisien Hindari pemborosan waktu dan penggunaan dana untuk kegiatan yang kurang bermanfaat dengan mengutamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya. 6. Tertib administrasi dan pelaporan
4
a. Semua jenis pengeluaran dibukukan pada buku kas umum dan seluruh buktibuktinya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti transaksi nyata yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan. b. Semua pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaporkan dan diarsipkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
C. Penggunaan Dana Alokasi dana dekonsentrasi diberikan sebagai upaya pemerintah untuk mendukung terlaksananya kegiatan di tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam rangka terlaksananya program pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Untuk menghindari segala bentuk manipulasi dan penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan kerugian negara serta penyimpangan keuangan negara yang disebabkan karena ketidaksesuaian penggunaan dan penyaluran dana dekonsentrasi ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Tidak mengurangi jenis, frekuensi, dan volume kegiatan, serta sasaran yang telah disepakati. 2. Tidak mengunakan narasumber/fasilitator yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab, serta peserta yang tidak berpartisipasi aktif sehingga mengakibatkan proses dan hasil kegiatan kurang maksimal, serta pemborosan keuangan Negara. 3. Tidak diperkenankan membiayai kegiatan lain di luar yang sudah disepakati. 4. Tidak melakukan manipulasi, korupsi, pemberian upeti dan tanda terima kasih, atau pemotongan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun. 5. Tidak membiayai kegiatan serupa yang telah dibiayai oleh dana serupa, baik yang berasal dari APBN, APBD atau jenis bantuan yang lain. 6. Tidak menggunakan dana untuk perjalanan dinas yang tidak berkaitan dengan program pembinaan guru dan tenaga kependidikan. 7. Tidak merekayasa kegiatan ataupun bukti pengeluaran agar jumlah atau angkanya sesuai yang ditetapkan. 8. Merevisi RKA-K/L harus berkoordinasi dengan bagian perencanaan Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
5
9. Berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan apabila melakukan kegiatan yang melibatkan pusat. 10. Setiap pengeluaran yang mengakibatkan timbulnya pajak, pajak harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Jika terjadi sisa anggaran tahun 2016, Dinas Pendidikan Propinsi harus menyetorkan ke kas negara.
D. Sumber Dana Sumber dana berasal dari APBN yang disalurkan melalui dana dekonsentrasi. Besaran dana tergantung pada jumlah kabupaten/kota masing-masing provinsi.
E. Lingkup Penganggaran Dana yang didekonsentrasikan digunakan untuk menunjang kegiatan dukungan manjemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan di 34 Dinas Pendidikan Provinsi tahun anggaran 2016 berupa belanja barang.
F. Sanksi Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Dinas Pendidikan Provinsi terbukti secara sah melakukan kekeliruan atau kesalahan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung program Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang dapat merugikan keuangan negara, maka Dinas Pendidikan Provinsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN Program/kegiatan dekonsentrasi untuk menunjang kegiatan dukungan manjemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan di 34 Dinas Pendidikan Provinsi tahun anggaran 2016 meliputi:
A. Dokumen Administrasi Pengelolaan Kegiatan Dekon Administrasi Pengelolaan Keuangan 1. Maksud dan Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pengelolaan program dekonsentrasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang mencakup: a. Sekretariat Tim Pelaksana Provinsi yang mengelola program Guru dan Tenaga Kependidikan. b. Sekretariat Tim Pelaksana Kabupaten/Kota yang mendukung program Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. 2. Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dana dekon meliputi: a. Melakukan koordinasi, konsultasi atau rekon antara Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Pusat) dengan Dinas Pendidikan Provinsi. b. Membuat Surat Keputusan (SK) Pengelola program Guru dan Tenaga Kependidikan dana dekonsentrasi tahun 2016. c. Membuat Surat Keputusan Sekretariat Tim Pelaksana Provinsi dan Kabupaten/ Kota. d. Menyusun program kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab untuk para pengelola keuangan serta sekretariat tim pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 3. Indikator Keluaran Indikator keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksanannya administrasi pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangn-undangan yang berlaku. 4. Pembiayaan
7
Pembiayaan untuk kegiatan administrasi pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi terdiri dari: a. Honorarium. b. Belanja bahan dan jasa lainnya. c. Belanja perjalanan dinas.
B. Pengendalian Dana Transfer 1. Maksud dan Tujuan Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2016 terdapat dua program guru
yang
dialokasikan melalui APBN namun penyaluran dananya dilakukan melalui mekanisme transfer dana DAK non fisik Kabupaten/Kota/Propinsi, yaitu Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG PNSD) dan Dana Tambahan Penghasilan PNSD (DTP PNSD). Dana transfer daerah tersebut diatur dalam Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyaluran dana dan pelaporan kedua program tersebut dilakukan per triwulan. Kegiatan pengendalian dana transfer dimaksud untuk dapat memantau realisasi TPG PNSD dan DTP PNSD, permasalahan lainnya terkait dengan penyaluran tunjangan serta memetakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan kurang bayar (carry over) di Kabupaten/Kota/Propinsi. 2. Indikator Keluaran a. Tersedianya laporan realisasi TPG PNSD di Kabupaten/Kota/Propinsi. b. Tersedianya laporan realisasi DTP PNSD di Kabupaten/Kota/Propinsi. c. Terpetakannya SILPA dan carry over TPG PNSD dan DTP PNSD yang direkap oleh propinsi. d. Terpetakannya permasalahan lainnya terkait penyaluran TPG PNSD dan DTP PNSD. 3. Ruang lingkup a. Bimtek dan rekon data dengan Dinas Kabupaten/Kota. b. Pendampingan dan pelaporan penyaluran realisasi dana transfer daerah. 4. Metode pelaksanaan kegiatan Metode pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:
8
a. Bimtek Pengelolaan Dana Transfer Daerah Pelaksanaan bimtek pengelolaan dana transfer daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan melibatkan pengelola TPG PNSD dan DTP PNSD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pengelola Kas Daerah dari DPPKAD. Kegiatan ini dilaksanakan setelah berakhirnya penyaluran dana TPG PNSD dan DTP PNSD semester I. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peta kurang bayar dan SILPA dari masing-masing Kabupaten/Kota per 31 Desember 2015 serta peta SILPA dari masing-masing Kabupaten/Kota per akhir penyaluran semester I tahun berjalan. b. Monitoring Realisasi Dana Transfer Daerah Pelaksanaan monitoring realisasi dana transfer daerah dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota guna merekam data TPG PNSD dan DTP PNSD untuk by name kurang bayar tahun 2015 dan by name realisasi penyaluran dana transfer semester I. Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi dapat merekam permasalahan-permasalahan lainnya dalam penyaluran TPG PNSD dan DPT PNSD. c. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Daerah. Hasil dari pelaksanaan monitoring realisasi dana transfer daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi akan dikoordinasikan dengan petugas Pusat dan BPKP Perwakilan Tingkat Provinsi. 5. Pembiayaan komponen Pembiayaan untuk kegiatan ini terdiri dari: a. Honorarium. b. Belanja bahan dan jasa lainnya. c. Belanja Perjalanan dinas.
C. Pemantauan Implementasi Guru Pembelajar (GP) 1. Maksud dan Tujuan Menindaklanjuti analisis hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015, Ditjen GTK akan melakukan peningkatan kompetensi guru melalui program Guru Pembelajar (GP). Program ini diikuti oleh seluruh guru melalui tiga metode yaitu metode dalam jaringan (daring), tatap muka, dan kombinasi. Mengingat besarnya sasaran serta terbatasnya anggaran APBN, Ditjen GTK telah melakukan kesepakatan dan
9
kerjasama dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota/propinsi untuk mewujudkan terlaksananya program guru pembelajar bagi seluruh guru. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi operator kabupaten /kota dalam mendokumentasikan data peserta dan aktifitas kegiatan guru pembelajar. 2. Indikator Keluaran Terdokumentasikannya data peserta dan aktifitas guru pembelajar tahun 2016 melalui sistem informasi guru pembelajar. 3. Ruang lingkup a. Bimtek atau fasilitasi dengan Dinas Kabupaten/Kota. b. Pendampingan dan pelaporan data peserta guru pembelajar. 4. Metode pelaksanaan kegiatan Metode pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut: a. Bimtek Pengelolaan Guru Pembelajar Bimtek pengelolaan guru pembelajar dilakukan oleh Dinas Provinsi dengan melibatkan 2 (dua) orang dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengelola program guru pembelajar di Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBN maupun APBD. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan operator Kabupaten/Kota/Provinsi dalam mengoperasikan aplikasi sistem informasi guru pembelajar. b. Pendampingan Monev Guru Pembelajar Pendampingan monitoring guru pembelajar dilakukan oleh petugas pusat ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan monitoring realisasi guru pembelajar (point c). c. Monitoring Realisasi Guru Pembelajar Pelaksanaan monitoring realisasi guru pembelajar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
melakukan pendampingan
kepada operator
Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi peserta dan penerbitan surat tugas peserta guru pembelajar dalam sistem, sehingga peserta dianggap sah mengikuti kegiatan guru pembelajar. Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi dapat memastikan peta penyebaran guru, kepala sekolah dan pengawas dalam kelompok kerjanya. 5. Pembiayaan Komponen pembiayaan untuk kegiatan ini terdiri dari: a. Honorarium. 10
b. Belanja bahan dan jasa lainnya. c. Uang harian. d. Transport dan akomodasi.
D. Pengalihan Dikmen ke Provinsi 1. Maksud dan Tujuan Keluarnya UU No 23 Tahun 2015 menuntut kesiapan propinsi dalam mengelola pendidikan
menengah
termasuk
didalamnya
mengelola
guru
dan
tenaga
kependidikan pendidikan menengah. Salah satu hal yang menjadi tanggung jawab propinsi dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan menengah adalah dalam hal pendataan guru dan tenaga kependidikan Dikmen. Dalam kaitan hal tersebut, perlu tersedianya sumber daya manusia yang mendukung terhadap pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan Dikmen di provinsi. Untuk mendukung hal tersebut Ditjen GTK melalui Direktorat Pendidikan Menengah akan berkoodinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana dekonsentrasi.
2. Indikator Keluaran a. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola data guru dan tenaga kependidikan Dikmen di provinsi. b. Tersedianya data guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang valid c. Tersedianya rancangan regulasi dalam pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan Dikmen
3. Ruang Lingkup a. Pendampingan pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan Dikmen di provinsi b. Penyiapan regulasi pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan Dikmen di provinsi
4. Metode pelaksanaan kegiatan Metode pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut: a. Pendampingan pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan Dikmen di provinsi
11
Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan setelah operator data tingkat provinsi mengikuti bimbingan teknis pengelolaan data di tingkat Pusat. Petugas yang terlibat dalam pendampingan adalah Tim Dapodik, Tim Simtun, Bagian Perencanaan dan Direktorat Pembinaan Guru Dikmen. b. Penyiapan rancangan regulasi pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan Dikmen di provinsi Penyusunan rancangan kebijakan yang berupa petunjuk teknis atau aturan lainnya yang berhubungan dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan Dikmen di provinsi dengan pihak terkait. 5. Pembiayaan Komponen pembiayaan untuk kegiatan ini terdiri dari: a. Honorarium. b. Belanja bahan dan jasa lainnya. c. Uang harian. d. Transport dan akomodasi.
E. Pendataan dan Verifikasi 1. Maksud dan Tujuan Pendataan merupakan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program Ditjen GTK dalam proses pelaksanaan pendataan. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyelesaikan berbagai masalah pendataan dengan melakukan pemutakhiran, verifikasi dan validasi data guru dan tenaga kependidikan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 2. Indikator Keluaran a. Terselesaikannya permasalahan pendataan GTK b. Terverifikasinya data GTK antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota 3. Ruang Lingkup a. Melakukan pemutakhiran data b. Melakukan verifikasi dan validasi 4. Metode pelaksanaan kegiatan Metode pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut: a. Verifikasi dan Validasi data monitoring GTK
12
Verifikasi dan Validasi data monitoring GTK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk merekam segala permasalahan pendataan yang ditemui dalam pelaksaaan program Ditjen GTK. b. Pengolahan data monitoring GTK Pengolahan data monitoring GTK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi segala permasalahan pendataan yang ditemui dalam pelaksaaan program Ditjen GTK. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun yaitu diakhir semester 1 dan akhir semester 2. Hasil identifikasi pengolahan data monitoring GTK dapat dikonsultasikan ke Pusat. 5. Pembiayaan Komponen pembiayaan untuk kegiatan ini terdiri dari: a. Honorarium. b. Belanja bahan dan jasa lainnya. c. Uang harian. d. Transport dan akomodasi.
13
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan dekonsentrasi di provinsi merupakan kegiatan berkesinambungan dengan program pusat dalam hal ini Direktorat jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Agar kegiatan provinsi dapat terlaksana secara terpadu dengan kegiatan pusat, maka perlu adanya jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. 1. Dokumen Administrasi Pengelolaan Kegiatan Dekon, dijadwalkan pada setiap bulan selama tahun anggaran 2016; 2. Pengendalian Dana Transfer, dijadwalkan pada bulan Juli sampai dengan November; 3. Implementasi Guru Pembelajar, dijadwalkan pada bulan Juli sampai dengan November; 4. Pengalihan Dikmen ke Provinsi, dijadwalkan pada bulan Agustus sampai dengan November. 5. Pendataan dan verifikasi, dijadwalkan pada bulan Juni dan November.
14
BAB V PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016
A. Penyusunan dan penyampaian laporan Akuntabilitas kinerja Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban unit organisasi (Dinas Pendidikan Provinsi) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan program dan anggaran yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Bentuk laporan yang harus disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ada yang bersifat bulanan dan triwulan, yaitu: 1.
Laporan Bulanan: a.
Dinas Pendidikan Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan Daya Serap Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam bentuk form B.19 setiap tanggal 1 setelah bulan berjalan dan dikirim melalui email ke
[email protected]
b.
Dinas Pendidikan Provinsi menyusun laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Sesuai PMK No.249/PMK.02/2011, secara online dengan sistem aplikasi SMART melalui emonev.anggaran.depkeu.go.id
2.
Laporan Triwulan : Dinas Pendidikan Provinsi menyusun laporan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, secara online dengan sistem aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan (emonev 2016) melalui e-monev.bappenas.go.id
B. Penyusunan dan penyampaian laporan Akuntabilitas keuangan Berdasarkan PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dijelaskan bahwa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Selanjutnya, UAKPA Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja dekonsentrasi. Tahun 2016 Ditjen GTK mengalokasikan anggaran pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 15
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan propinsi berupa dana dekonsentrasi tersebar di 34 propinsi. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Program Dekonsentrasi ke UAPPA-Eselon 1 (Ditjen GTK) yang terdiri atas : 1.
Laporan Realisasi Anggaran;
2.
Neraca;
3.
Laporan Operasional;
4.
Laporan Perubahan Ekuitas; danV
5.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 31 Desember 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual. 1.
Mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dalam penyusunan Laporan Keuangan Program Dekonsentrasi, Dinas Pendidikan Propinsi harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan termasuk setiap perubahan Laporan Keuangan dalam tahun berjalan. Laporan keuangan program dekonsentrasi disusun secara berkala yaitu Bulanan, Triwulan I dan III, Semester I dan Tahunan (Anaudited dan audited) dengan mekanisme sebagai berikut : Laporan Bulanan : 1.
Dinas Pendidikan Propinsi melakukan input transaksi keuangan terkait realisasi belanja, pengembalian belanja, realisasi pendapatan dan pengembalian pendapatan bulanan dalam aplikasi SAIBA. Sedangkan sisa belanja bahan direkam dalam aplikasi persediaan dan di rekonsiliasi dengan aplikasi SIMAKBMN dengan mengacu pada surat dari Ditjen Perbendaharaan nomor S2318/PB.6/2016 tanggal 17 Maret 2016.
16
2.
Membuat ADK file kirim bulanan (LRA Belanja, LRA Pengembalian, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,Neraca dan Neraca Percobaan) dengan menggunakan aplikasi SAIBA dan ADK file kirim dari aplikasi SIMAK-BMN.
3.
Melakukan rekonsiliasi internal antara SAIBA dengan SIMAK-BMN.
4.
Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dengan mengisi format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR Rekonsiliasi) yang ditandatangani oleh KPA Satker dengan dilampirkan soft copy laporan bulanan dalam bentuk PDF (LRA Belanja, LRA Pengembalian, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Neraca Percobaan bulanan) dan dikirim ke KPPN.
5.
Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) hasil rekonsiliasi dengan KPPN dan laporan keuangan bulanan dalam bentuk ADK SAIBA dan SIMAK-BMN dikirim ke UAPPA-Eselon
1
(Ditjen
GTK),
melalui
email
dengan
alamat
[email protected] atau
[email protected]
Laporan Triwulan I dan Laporan Triwulan III: 1. Dinas Pendidikan Propinsi melakukan input transaksi keuangan terkait realisasi belanja, pengembalian belanja, realisasi pendapatan dan pengembalian pendapatan per triwulan (Januari s/d Maret dan Juli s/d September) dalam aplikasi SAIBA. Sedangkan
sisa belanja bahan
direkam dalam aplikasi persediaan dan di rekonsiliasi dengan aplikasi SIMAK-BMN dengan mengacu pada surat dari Ditjen Perbendaharaan nomor S-2318/PB.6/2016 tanggal 17 Maret 2016. 2. Membuat
ADK
file
kirim
dan
cetakan
(LRA
Belanja,
LRA
Pengembalian, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Neraca Percobaan) dengan tanda tangan KPA per triwulan yaitu bulan Januari s/d Maret dan bulan Juli s/d September dengan menggunakan aplikasi SAIBA dan ADK file kirim dari aplikasi SIMAK-BMN. 1.
Laporan keuangan triwulan I dan III dalam bentuk ADK file kirim SAIBA dan SIMAK-BMN dilampirkan cetakan, disampaikan ke UAPPA-Eselon 1
(Ditjen
GTK)
melalui
[email protected] 17
email
[email protected]
atau
Laporan Semesteran : 1.
Dinas Pendidikan Propinsi melakukan input transaksi keuangan terkait realisasi belanja, pengembalian belanja, realisasi pendapatan dan pengembalian pendapatan semester I yaitu bulan Januari s/d Juni dalam aplikasi SAIBA Sedangkan
sisa belanja bahan direkam dalam aplikasi persediaan dan di
rekonsiliasi dengan aplikasi SIMAK-BMN dengan mengacu pada surat dari Ditjen Perbendaharaan nomor S-2318/PB.6/2016 tanggal 17 Maret 2016. 2.
Membuat ADK file kirim dan cetakan (LRA Belanja, LRA Pengembalian, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Neraca Percobaan) dengan tanda tangan KPA bulan Januari s/d Juni dengan menggunakan aplikasi SAIBA. dan ADK file kirim dari aplikasi SIMAK-BMN.
3.
Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SAIBA yang menjelaskan informasi tentang penjelasan atau daftar terici atau analisis pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas,serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan. dan Catatan Atas Laporan BMN (CalBMN) semester I yang menjelaskan informasi terkait sisa persediaan sesuai surat dari Ditjen Perbendaharaan nomor S-2318/PB.6/2016 tanggal 17 Maret 2016. Dalam hal CaLK tidak hanya menyajikan perbandingan penyerapan anggaran, namun juga perlu mengungkapkan penjelasan programnya dan alasan tidak terserapnya anggaran termasuk bila terjadi retur.
4.
Melakukan rekonsiliasi internal antara SAIBA dengan SIMAK-BMN.
5.
Melakukan rekonsialiasi eksternal data SIMAK BMN antara Satker dengan KPKNL
6.
Laporan keuangan semester I dalam bentuk ADK file kirim SAIBA dilampirkan cetakan ke KPPN dan UAPPA-Eselon I sedangkan SIMAK-BMN disampaikan ke KPKNL dan ke UAPPA-Eselon I (Ditjen GTK). Laporan keuangan Semester I yang dikirim ke UAPPA-Eselon I dilampirkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanda tangan KPA beserta dokumen dukung lainnya sesuai PMK 177/PMK.05/2015 dan Catatan Atas Laporan BMN (CalBMN)
melalui
email
[email protected] dan melalui pos. 18
[email protected]
atau
Laporan Tahunan : a.
Unaudited 1) Dinas Pendidikan Propinsi melakukan input transaksi keuangan terkait realisasi belanja, pengembalian belanja, realisasi pendapatan dan pengembalian pendapatan tahunan yaitu bulan
Januari s/d Desember
dalam aplikasi SAIBA. Sedangkan sisa belanja bahan direkam dalam aplikasi persediaan dan di rekonsiliasi dengan aplikasi SIMAK-BMN dengan mengacu pada surat dari Ditjen Perbendaharaan nomor S2318/PB.6/2016 tanggal 17 Maret 2016. 2) Membuat ADK file kirim dan cetakan (LRA Belanja, LRA Pengembalian, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Neraca Percobaan) dengan tanda tangan KPA bulan Januari s/d Desember dengan menggunakan aplikasi SAIBA dan ADK file kirim dari aplikasi SIMAK-BMN. 3) Laporan keuangan tahunan dalam bentuk ADK file kirim SAIBA dan SIMAK-BMN dilampirkan cetakan, disampaikan ke KPPN dan ke UAPPA-Eselon I (Ditjen GTK). Laporan keuangan Semester I yang dikirim ke UAPPA-Eselon I dilampirkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanda tangan KPA beserta dokumen dukung lainnya sesuai PMK 177/PMK.05/2015 dan Catatan Atas Laporan BMN (CalBMN) melalui email
[email protected] atau
[email protected] dan melalui pos. 4) Laporan keuangan tahunan dalam bentuk ADK file kirim dilampirkan cetakan, dikirim ke KPPN dan UAPPA-Eselon I sedangkan SIMAK-BMN disampaikan ke KPKNL dan ke UAPPA-Eselon I (Ditjen GTK). Laporan keuangan Tahunan yang dikirim ke UAPPA-Eselon I dilampirkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanda tangan KPA beserta dokumen dukung lainnya sesuai PMK 177/PMK.05/2015 Catatan Atas Laporan BMN
(CalBMN)
melalui
[email protected]
19
email
[email protected]
atau
b.
Audited 1) Dinas Pendidikan Propinsi melakukan perubahan laporan keuangan unaudited dikarenakan hal-hal sebagai berikut antara lain : a) Terdapat jurnal koreksi terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI pada akhir tahun b) Adanya perbedaan antara Siap dan SAI hasil kompilasi seluruh Kementerian/Lembaga pada akhir tahun oleh Ditjen Perbendaharaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. c) dan masalah sejenis lainnya
2) Hasil perubahan Laporan keuangan Unaudited (SAIBA dan SIMAK-BMN) dikirim ke UAPPA-Eselon I (Ditjen GTK) dalam bentuk ADK file kirim dilampirkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanda tangan KPA beserta dokumen dukung lainnya sesuai PMK 177/PMK.05/2015 dan Catatan
Atas
Laporan
BMN
(CalBMN)
melalui
email
[email protected] atau
[email protected].
C. Jadwal Jadwal penyampaian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: a) Laporan Triwulan 1 Unit Organisasi
Waktu Pengiriman
Terima
Proses
Kirim
-
-
12 april 2xx1
UAPPA – E1
22 April 2xx1
4 hari
26 April 2xx1
2 hari
UAPA
28 April 2xx1
8 hari
07 Mei 2xx1
2 hari
Menkeu cq dirjen PBN
07 Mei 2xx1
-
-
-
Proses
Kirim
Waktu Pengiriman
UAKPA
b) Laporan Keuangan Semester I Unit Organisasi
UAKPA UAPPA – E1 UAPA Menkeu cq dirjen PBN
Terima
22 Juli 2xx1 27 Juli 2xx1
3 hari 4 hari
12 Juli 2xx1 25 Juli 2xx1 31 Juli 2xx1
2 hari 2 hari
31 Juli 2xx1
-
-
-
20
c) Laporan Triwulan III Unit Organisasi
Terima
Proses
UAKPA
-
-
UAPPA – E1
22 Oktober 2xx1
5 hari
UAPA
29 Oktober 2xx1
9 hari
Menkeu cq dirjen PBN
07 November 2xx1
-
Kirim
Waktu Pengiriman
12 oktober 2xx1 27 Oktober 2 hari 2xx1 07 November 2 hari 2xx1 -
-
d) Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) Unit Organisasi
Terima
Proses
UAKPA
-
-
UAPPA – E1
01 februari 2xx1
7 hari
UAPA
10 februari 2xx1
17 hari
Menkeu cq dirjen PBN
Tanggal terakhir
-
Kirim
Waktu Pengiriman
20 januari 2xx1 08 februari 2 hari 2xx1 Tanggal 2 hari terakhir Februari 2xx1
-
Jadwal penyampaian Laporan SIMAK-BMN adalah sebagai berikut: a) Laporan SIMAK-BMN Semester I
Unit Organisasi
Terima
UAKPB
-
UAPPB– E1 UAPB Menkeu cq DJKN
20 Juli 2xx1 23 Juli 2xx1 26 Juli 2xx1
Proses s.d. 10 Juli 2 hari 3 hari -
Kirim
Waktu Pengiriman
12 Juli 2xx1 22 Juli 2xx1 26 Juli 2xx1 -
8 hari 1 hari -
b) Laporan SIMAK-BMN Tahunan Unit Organisasi
Terima
Proses
UAKPB
-
-
UAPPB– E1
02 Februari 2xx1
6 hari
UAPB
10 februari 2xx1
14 hari
Menkeu cq DJKN
27 Februari 2xx1
-
21
Kirim 20 januari 2xx1 08 Februari 2xx1 24 Februari 2xx1
Waktu Pengiriman
14 hari 2 hari 1 hari
BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
A. Pengendalian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan pengendalian terhadap Program Guru Dan Tenaga Kependidikan yang mencakup semua upaya dalam rangka melakukan pembinaan guru dan tenaga kependidikan untuk menghasilkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional
dan
bermartabat.
Kegiatan
pengendalian
pelaksanaan
program
dekonsentrasi melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui: 1.
Sosialisasi dan koordinasi;
2.
Bimbingan Teknis;
3.
Pemecahan masalah yang terjadi dalam proses pengelolaan program dan anggaran;
4.
Pemantauan Kependidikan
Realisasi melalui
Anggaran web
Direktorat
Simkeu
Jenderal
(MoLK
Guru
Kemdikbud
dan
Tenaga
online)
yang
dikembangkan oleh Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Pendidikan Provinsi melakukan instalasi aplikasi Simkeu SAS 2016 versi terbaru dan melakukan pengiriman data online setiap terjadi realisasi belanja).
Tujuan pengendalian program ini adalah: (1) memperoleh masukan terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan program dan anggaran, (2) menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan program selanjutnya.
B. Pengawasan Dalam pengelolaan dana dekonsentrasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal. Pelaksanaan pengawasan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada lembaga fungsional yang berwenang.
22
Pengelolaan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada dinas pendidikan provinsi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23
BAB VII PENUTUP Demikian pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang bekepentingan dalam pelaksanaan program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Melalui program ini diharapkan dinas pendidikan provinsi dapat melakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, antara lain pengendalian dana transfer, implementasi guru pembelajar, pengalihan dikmen ke provinsi serta rekonsiliasi dan verifikasi data.
24
