DAFTAR ISI. A. Kebijakan Umum Peradilan 1-2 B. Visi dan Misi. 2 C. Rencana Strategis 3-7

i KATA PENGANTAR

Atas berkat bimbingan serta perlindungan dari Allah SWT, sehingga kami dapat menyusun Laporan Tahunan 2014, laporan ini merupakan gambaran kegiatan selama satu tahun pada Pengadilan Negeri Blora. Dalam

Tahun

2014

Pengadilan

Negeri

Blora

telah

melaksanakan aktifitas kerja tentang berbagai capaian kegiatan, yang merupakan wujud transparasi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Blora dalam bentuk laporan tahunan, sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas dalam satu tahun. Dalam menyusun Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Negeri Blora berpedoman pada surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal : 7 Nopember 2014, No. 315-1/SEK/KU. 01/11/2014 tentang Penyusunan Pelaporan Tahunan. Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Blora mempunyai 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA 01 BUA. ( Badan Urusan Administras ) terdiri 1 (satu) program sedangkan DIPA 03 BADILUM. (Badan Peradilan Umum) terdiri dari 1 (satu) program yaitu : DIPA 01 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. DIPA 03 1. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Demi

meningkatkan

transparasi

dan

akuntabilitas

di

dilungkungan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri Blora, dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial mengacu pada Surat Keputusan Sekretris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

ii Untuk itulah Pengadilan Negeri Blora membuat Laporan Tahunan

2014,

yang

merupakan

wujud

pengembangan

dan

penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate.

Laporan

ini

merupakan

wujud

transpanrasi

dan

akuntabilitas Pengadilan Negeri Blora dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini tidaklah sepenuhnya sempurna masih terdapat kekurangan dalam menyajikan prinsip transparasi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, akan tetapi kami berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memahami, mengetahui dan memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang telah diterapkan dan dihasilkan Pengadilan Negeri Blora. Akhir kata. Kami berharap laporan pelaksanaan kegiatan ini menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa mendatang agar menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi seluruh Pegawai pada Pengadilan Negeri Blora agar tercapainya kinerja yang efektif dan efesien.

Blora, 27 Desember 2014 Panitera/ Sekretaris,

AGUS BARATA, SH. NIP. 19590818 198003 1 006

iii DAFTAR ISI PENGANTAR ……………………………………………………. DAFTAR ISI ……………………………………………………… BAB I

Hal : i-ii iii-iv

PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan ……………………… B. Visi dan Misi ………….…………………………… C. Rencana Strategis …………………………………

1-2 2 3-7

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. B. C.

Struktur Organisasi ……………………………… 8-9 Penyusunan Alur Tupoksi ……………………… 10-13 Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) 14-36

BAB III. KEADAAN PERKARA A. Pidana ……………………………………………… B. Pidana ………………………………………………. BAB IV. PENGAWASAN INTERNAL …………………………..

37-38 38-39 40

BAB V. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia …………………………… 1. 2. 3. 4.

41

Sumber Daya Manuasia Teknis Yudisial Sumber daya Manusia Non Teknis Yudisial Promosi dan Mutasi Pengisian Jabatan

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ……………..

42

1. Sarana Dan Prasara Gedung a) Pengadaan b) Pemeliharaan c) Penghapusan 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ……. a) Pengadaan b) Pemeliharaan c) Pengahpusan

42

3. Pengelolaan Teknologi Informasi ……………. a) Perangkat Keras b) Perangkat Lunak

42

C. Pengelolaan Keuangan …………………………… 1. Belanja Pegawai - Pagu - Realisasi - Sisa 2. Belanja Barang - Pagu - Realisasi - Sisa

43-44

iv 3. Belanja Modal - Pagu - Realisasi - Sisa D. Pengelolaan Administrasi ……………………………...

45-49

1. Administrasi Perkara 2. Administrasi Umum BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.……………………..

50

BAB I PENDAHULUAN

B.

Kebijakan Umum Peradilan Dalam upaya meningkatkan kinerja dan professional Lembaga Peradilan telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal. 43. 2. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung RI. 3. Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga ( Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ), 4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal : 07 Nopember 2014, No. 315-1/SEK/KU. 01/11/2014 tentang

Penyusunan Pelaporan

Tahunan Mahkamah Agung 2014. Karena itulah penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negative terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya aparat keadilan dituntut agar bekerja secara professional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat, maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya Negara Hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten

untuk

lebih

menjamin

kepastian

hukum,

keadilan

dan

kebenaran, supremasi hukum dan menghargai hak asasi manusia serta terwujudnya lembaga perdilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

1

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum disetiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat. B. Visi dan Misi Dalam menyusun Laporan Tahunan 2014 ini Pengadilan Negeri Blora sebagai badan peradilan tingkat pertama akan mengacu pada visi dan misi yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu : VISI “ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG“ Visi disini berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi Pengadilan Negeri Blora, harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dan tetap dalam koridor upaya mewujudkan cita dan citra yang diinginkan Pengadilan Negeri Blora. MISI 1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN. 2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM

YANG BERKEADILAN

KEPADA PENCARI KEADILAN. 3. MENINGKATKAN

KUALITAS

KEPEMIMPINAN

BADAN

PERADILAN. 4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARASI BADAN PERADILAN. Badan Peradilan Indonesia yang agung secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan fungsi kehakiman secara independent, efektif dan berkeadilan ; 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara professional dalam APBN ; 2

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur ; 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional ; 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam mendukung lingkungan kinerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan ; 6. Mengelola dan mebina sumber daya manusia yang kompeten dengan kinerja obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional ; 7. Melaksanakan fungsi kehakiman secara independent, efektif dan berkeadilan ; 8. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara professional dalam APBN ; 9. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur ; 10. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional ; 11. Mengelola sarana dan prasarana dalam mendukung lingkungan kinerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan ; 12. Mengelola dan mebina sumber daya manusia yang kompeten dengan kinerja obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional; 13. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku administrasi dan jalannya peradilan ; 14. Berorientasi pada pelayanan public yang prima ; 15. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi ; 16. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu ; D. Rencana Setrategis (Renstra) Tahun 2014. Untuk mencapai tujuan dan sasaran demi terlaksananya misi yang telah dicanangkan tersebut dan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur Negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2010 – 2014 dan sesuai Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJM) 2010 – 2014, maupun kebijakan strategis 3

nasional di Mahkamah Agung RI maka ditetapkan rencana strategis sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Blora dalam mencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan,

penataan,

perbaikan,

penertiban,

penyempurnaan,

dan

pembaharuan terhadap system, kebijakan, termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur Negara serta pengawasan dan pengendalian manajement, agar tercapai efektifitas, efesien dam produktifitas dalam pelaksaan pemerintahan. Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatkan

profesionalisme

aparatur

yang

netral,

bersih

dan

berwibawa. 2. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan tugas dan birokrasi dalam melayani masyarakat pencari keadilan. 3. Meningkatkan disiplin aparatur pengadilan. 4. Meningkatkan pengawasan Internal. Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) 2. Terjalinnya kerja sama. 3. Kesadaran disiplin aparatur. 4. Sarana dan Prasarana. Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora dapat dirumuskan dan dilihat dari tugas pokok dan fungsi tersebut dengan memberikan tanggung jawab dan beban kerja yang berat yaitu bagaimana dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.

4

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BLORA TAHUN ANGGARAN 2014 NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu dan akuntabel

2

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

3

4

5

6

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan yang sistematis sebagai pendukung Kinerja Lembaga Peradilan.

Mewujutkan peningkatan sarana dan prasara untuk mendukung kinerja peradilan.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.

100 %

c. Prosentase perkara yang diselesaikan

100 %

d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu makasimal 6 bulan e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan f. Prosentase penyelesaian minutasi perkara.

100 %

100 %

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Grasi

98 % 99 % -

5%

-

a. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK dan Grasi. Yang dikirim secara lengakap dan tepat waktu. b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. c. Prosentase penyampaian relaas panggilan, pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, ditempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

100 %

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100 %

f. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

95 %

a. Prosentase Realisasi Anggaran.

99%

b. Prosentase pengurusan aset negara.

100%

c. Prosentase penyelesaian data pegawai dan kenaikan pangakat.

100%

a. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik.

100%

b. Prosentase peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.

100%

c. Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan

100%

Prosentase Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti.

100 % 100 % 100 %

100%

5

Meningkatnya kualitas

7

a.

Pengawasan

Prosentase pengaduan masyarakat yang

100 %

ditindak lanjuti. b.

Prosentase temuan hasil pemeriksaan

-

eksternal yang ditindak lanjuti

Penetapan Kinerja Tahun 2014. Dalam penetapan, perencanaan, pengorganisasian pelasanaan yang telah dilakukan dan telah berjalan dengan baik sebagaimana Hakim Pengawas bidang, dimana masing-masing telah melaksanakan tugasnya serta mengawasi program kerja dengan baik. Dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blora telah menunjuk/menugaskan Hakim untuk melaksanakan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya terhadap peradilan tingkat pertama baik tehnis maupun non tehnis. Laporan Tahunan 2014 ini mencoba memberikan gambaran atas pelaksanaan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Blora dengan menyampaikan dan menjelaskan fungsi tugas dan wewenang serta kegiatan yang

dilakukan

oleh

masing-masing

bagian

yang

dimulai

dengan

menjelaskan kondisi umum, kelembagaan, struktur organisasi, kebijakan yang diambil hingga menggambarkan pelaksaan penetapan kinerja sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan peradilan dapat diterima dan bermanfaat sebagai bentuk efaluasi pelaksanaan kinerja. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BLORA TAHUN ANGGARAN No.

1

2

: 2014.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

99 %

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan.

0%

6

3

4

1. 2.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegak hukum dibidang Peradilan Umum

Peningkatan tertib administrasi perkara.

Prosentase putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak Banding.

0.25 %

Prosentase putusan Pengadilan Tingkat Banding yang tidak Kasasi

0.20 %

Prosentase Kasasi yang tidak Peninjauan Kembali (PK)

0,10 %

Prosentase berkas perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi, PK dan Grasi dinyatakan lengkap.

100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi ( BUA) sebelum Revisi.……………………………………… Rp.5.020.974.000,Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Menajemen Peradilan Umum Rp. 41.000.000,Jumlah Anggaran Kegiatan …………………………… Rp.5.061.974.000,-

Revisi 1: 1. 2.

Jumlah Anggaran Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi ( BUA) sebelum Revisi.……………………………………… Rp.4.982.096.000,Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Menajemen Peradilan Umum Rp. 41.000.000,Jumlah Anggaran Kegiatan …………………………… Rp. 5.023.096.000,-

7

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi Tupoksi. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa tugas pokok dari Pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dibantu oleh Panitera (Panitera Pengganti) di persidangan, dan dalam pengelolaan administrasi peradilan Panitera dibantu oleh Wakil Panitera, 3 (tiga) Panitera Muda, Jurusita sedangkan dalam penyelenggaraan administrasi umum Panitera dibantu oleh Wakil Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Urusan dan Staf. Manajemen peradilan dibedakan menjadi 2 yaitu administrasi perkara (Tehnis) dan Administrasi Umum (Non Tehnis) yang kedua - keduanya adalah satu manajemen yang menyelenggarakan manajemen sistem terpadu (Integrated System) dalam penyelenggaraan tugas - tugas peradilan. Dalam penyelenggaraan manajemen peradilan selalu mengutamakan keikutsertaan seluruh karyawan sesuai job discription, menanamkan rasa ikut memiliki, menerapkan sistem pengawasan melekat, terhadap teknis peradilan, administrasi peradilan dan tingkah laku dan perbuatan Hakim serta Pejabat Kepaniteraan yaitu tertib persidangan dan penyelesaian perkara oleh Hakim dan Panitera, tertib prosedur penerimaan perkara, tertib register perkara, tertib keuangan perkara, tertib kearsipan perkara dan tertib pelaporan perkara. Apabila pelaksanaan tugas - tugas pokok tersebut berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri, dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, maka dapat diharapkan citra dan mandiri, dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, maka dapat diharapkan citra pengadilan akan semakin baik dan terwujudnya lembaga peradilan yang bermatabat, terhormat dan dihormati. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Blora tahun 2014 adalah sebagai berikut :

8

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BLORA

KETUA S. PUJIONO, SH.M.Hum. WK. KETUA RUDI FAKHRUDIN ABBAS,SH. HAKIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

DWI PURWANTI, SH. MONITA HINESTY BR. S.SH. RICARD EDWIN BASOEKI, SH. MH. AKHMAD ZULPIKAR, SH. AWAL DARMAWAN AHMAD, SH. YUNITA, SH. MORINDRA KRESNA, SH.

PANITERA/ SEKRETARIS AGUS BARATA, SH. WK. PANITERA TARWOKO,SH.

WK. SEKRETARIS AGUS SETIANTO,SH.

SETIANTOSETIANTO,S

Panmud Perdata

Panmud Hukum

Panmud Pidana

Kaur Umum

Kaur KU

Kaur Kepeg.

Satrio Pringgodani, SH

Totok Misdiyanto .

Didik Riyadi,SH.

Mulsidi

Purwan to

Sri Rukmini Eka Wulan.

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

HARTANTO S.S.SH. SUMIYATI,SH. EDI SUSANTO EDI SUHARINTO MUNAJI. SUTIKNA

7. SUMARYATIN 8. SUTARTIK 9. PURYANTO,SH 10. SULISTYO AR. 11. KRISTINA. 12.LAKSITA ANGGRARINI,SH

KELOMPOK FUNGSIONAL JURUSITA 1. WINARTO. 2. SUPARMIN.

9

Penyusunan Alur Tupoksi Pejabat Fungsional a. Ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama :          

Ketua Pengadilan selaku pimpinan bersama-sama dengan Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik. Mengkoordinasikan pendistribusian pembagian perkara perdata dan pidana kepada Majelis Hakim untuk segera disidangkan ; Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaankskusi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris,Pejabat Fungsional dan Kesekretariatan dan para staf ; Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris ; Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi euangan selaku pengguna anggaran. Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi Umum selaku pengguna barang. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan seluruh karyawan Pengadilan. Mengkoordinasikan pembinaan Hakim, Panitera/Sekretaris,Pejabat struktural dan fungsional dan para staf yang berada dibawahnya ;

b. Wakil Ketua Pengadilan 

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya  Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya  Mewakili ketua bila berhalangan.  Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. c. Hakim   

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

4. Panitera/ Sekretaris  Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan.  Melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pej abat yang berada dibawahnya ; 10

 Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan para Panitera Muda menyelenggarakan administrasi kepaniteraan secara cermat, benar dan tepat sasaran dan juga mengawasi administrasi keuangan perkara perdata.  Panitera selaku Sekretaris dengan dibantu oleh Wakil Sekretaris dan para Kepala Urusan menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan secara cermat, benar dan tepat sasaran;  Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Wakil Panitera, Wakil Sekretaris ,Pejabat Fungsional dan Kesekretariatan dan para staf yang berada dibawahnya;  Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.  Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi Keuangan DIPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran.  Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran.  Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung kepada yang membutuhkan khususnya para pencari keadilan.  Menerima memori banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan penyitaan, tegoran, ekeskusi, grasi ;  Menunjuk Panitera Pengganti untuk melaksanakan sidang perkara perdata dan pidana setelah berkas perkara diterima dari Ketua Pengadilan Negeri ;  Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Pengadilan Negeri ; 5. Pejabat Struktural. a. Wakil Panitera :  Membantu Panitera dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.  Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodic.  Memberikan penilaian DP3 setiap akhir tahun kepada pejabat Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum ;  Melaksanakan persidangan perkara perdata dan pidana yang ditugaskannya ;  Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya; b. Wakil Sekretaris :  Membantu Panitera selaku Sekretaris Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.  Membantu Panitera/Sekretaris dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi Keuangan, administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum;  Membantu Panitera/Sekretaris selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;  Melaksanakan pengadaan belanja modal pada DIPA tahun berjalan ;  Memberikan penilaian DP3 setiap akhir tahun kepada pejabat Kepala Urusan Kepegawaian. Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Kepegawaian ;  Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya c. Panitera Muda Hukum :  Membantu Wakil Panitera dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 11



   

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyurun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara in aktif baik perkara perdata dan pidana , daftar Notaris, Penasihat Hukum , serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat yang tidak puas atas kinerja pengadilan negeri ; Memberikan pelayanan data informasi kepada masyarakat yang membutuhkan data-data hukum ; Melaksanakan persidangan perkara perdata dan pidana yang ditugaskannya ; Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya ;

d. Panitera Muda Pidana :  Membantu Wakil Panitera dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.  Melakukan pengawasan pengisian register pidana biasa, pidana singkat,pelanggaran la lulintas, tipiring, penahanan, barang bukti, Banding, Kasasi, Peninjauan kembali, Pra pradilan, Penyitaan.  Melaksanakan perpanjangan penahanan kepolisian dan kejaksaan ;  Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Hukum untuk disimpan diarsip jika telah selesai diminutasi.  Melaksanakan persiapan pelaksanaan persidangan perkara pidana ;  Melaksanakan pengelolaan dan pengiriman perkara pidana banding, kasasi dan grasi ;  Melaksanakan persidangan perkara perdata dan pidana yang ditugaskannya ;  Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya ; e. Panitera Muda Perdata :  Membantu Wakil Panitera dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.  Melakukan pengawasan pengisian register perdata gugatan, permo honan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;  Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Hukum untuk disimpan diarsip jika telah selesai diminutasi.  Melaksanakan persiapan pelaksanaan persidangan perkara perdata ;  Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya ; f. Kaur Umum :  Membantu Wakil Sekretaris dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.  Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kendali untuk mempelancar penerimaan informasi ;  Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan ;  Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan ;  Memasukan dan mengirim data-data inventaris barang milik Negara (BMN) kedalam Aplikasi SABMN untuk semesteran dan tahunan dan mengirim ke KPKNL.  Memasukan dan mengirim data-data persediaan ATK ke dalam Aplikasi Persediaan untuk semesteran dan tahunan dan mengirim ke KPKNL ;  Memelihara Kebersihan, keamanan dan Lingkungan kantor ;  Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya ;

12

g. Kaur Keuangan :  Membantu Wakil Sekretaris dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.  Membuat daftar gaji, tunjangan jabatan , uang lembur dan uang makan Hakim dan PNS ;  Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas;  Mengkoordinasikan penyusunan DIPA sebagai bahan penyediaan dana kegiatan ;  Mengkoordinasikan pengelolaan DIPA sebagai bahan penerbitan Pelaksana Operasional Kegiatan (POK) ;  Melakukan pencairan anggaran kegiatan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM ) yang diterima ;  Memeriksa dan meneliti Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) penggunaan anggaran DIPA sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran ;  Menyiapkan dan mengirim laporan aplikasi SAKPA ke KPKNL ;  Menyiapkan dan mengirim laporan rekonsiliasi penyamaan data antara aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN satker ke KPKNL ke KPPN selanjutnya ke Korwil ;  Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada pejabat bawahannya ; h. Kaur Kepegawaian :  Membantu Wakil Sekretaris dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.  Mengusulkan usul kenaikan pangkat regular ;  Mengusulkan Promosi jabatan Struktural dan fungsional.  Mengusulkan Calon Pegawai menjadi Pegawai Negeri Sipil.  Membuat surat izin cuti Hakim dan Karyawan.  Membuat usul kenaikan gaji berkala.  Membuat SK. Penghunian Rumah Dinas Hakim dan Panitera/Sekretaris.  Membuat pengusulan biaya realisasi biaya pindah.  Membuat dan mengirim DP3 Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan para staf ;  Membuat Bezetting Hakim dan Pegawai.  Membuat Absensi Hakim dan Karyawan. i. Panitera Pengganti  Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangantersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan;  Membuat berita acara setelah persidangan;

13

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP). KEPANITERAAN PERDATA a. Gugatan / Permohonan No.

Uraian tugas

1

PENDAFTARAN SURAT GUGATAN/ PERMOHONAN MEJA PERTAMA : 1. Petugas pada meja pertama/Panmud Perdata menerima surat gugatan, permohonan, verzet atas putusan verstek, perlawanan pihak ketiga (derden verzet). 2. Surat gugatan sebanyak jumlah tergugat ditambah 4 (empat) salinan untuk Majelis Hakim dan arsip sedangkan permohonan cukup 2 (dua) salinan untuk Hakim dan arsip.

Lamanya Proses

Keterangan

30 menit

3. Dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran gugatan/permohonan sekurang-kurangnya : a. Surat gugatan/permohonan yang ditujukan kepada KPN. b. Surat kuasa khusus yang sudah didaftarkan di Panmud Hukum apabila Penggugat/Pemohon menguasakan kepada kuasa hukum. c. Fotocopy kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan. 4. Salinan dokumen-dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di Negara tersebut. 5. Dokumen yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah. 6. Petugas pada meja pertama/Panmud Perdata memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list) dan menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap. Kemudian berkas perkara yang dinyatakan lengkap ditentukan besar biaya panjar perkara dengan mempedomani surat keputusan KPN tentang panjar biaya perkara dan dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga : lembar pertama untuk penggugat, lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara. 7. Berkas perkara yang dinyatakan lengkap dilengkapi dengan SKUM dikembalikan kepada penggugat/pemohon atau kuasanya untuk menyetor biaya perkara di Bank yang ditunjuk. 8. Petugas pada meja pertama/Panitera Muda Perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat/Pemohon atau kuasanya melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya. 2

PEMEGANG KAS : 1. Setelah menerima bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk, Pemegang Kas membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara. 2. Nomor halaman buku jurnal adalah nomor unit perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugatan. 3. Pemegang kas memberi tanda lunas di cap dan ditanda tangani lalu di paraf oleh Panmud Perdata. 4.Pemegang kas mencatat uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku kas pembantu dan jurnal perkara gugatan.

30 menit

PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)

14

3

MEJA KEDUA : 1. Petugas pada meja kedua mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/surat permohonan setelah panjar biaya perkara disetor ke bank yang ditunjuk. 2. Petugas menyerahkan 1 (satu) examplar surat gugatan/permohonan kepada Penggugat/Pemohon atau kuasanya.

2 jam

4

Petugas pada meja kedua membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dan diserahkan kepada Panitera untuk dikoreksi dan di paraf.

30 menit

5

Berkas perkara lengkap dengan Penetapan Majelis Hakim diserahkan Ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukkan Majelis Hakim.

1 hari

6

Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera

30 menit

7

Petugas menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Majelis Hakim untuk dipelajari dan menetapkan hari sidang pertama.

30 menit

8

Panitera Pengganti membuat Penetapan Hari Sidang dan menyerahkan kepada Hakim Ketua Majelis/Hakim Tunggal untuk ditandatangani.

30 menit

9

Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Perdata tentang penetapan hari sidang untuk dicatat dalam register dan penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara/pemohon.

30 menit

10

Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara.

15 menit

11

Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara/pemohon.

Paling lambat 3 hari sebelum tanggal, hari persidangan yang telah ditetapkan.

12

Jurusita/Jurusita Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Perdata tentang pemanggilan para pihak yang berperkara/pemohon Panitera Muda Perdata/staf yang ditunjuk menyerahkan kepada Panitera Pengganti relaas panggilan para pihak yang berperkara/pemohon. Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal keuangan perkara tentang biaya pemanggilan para pihak/pemohon oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dan hak-hak kepaniteraan. Proses Pemeriksaan Perkara Gugatan/Permohonan sampai dengan putusan oleh Majelis Hakim/Hakim Tunggal.

15 menit

13 14

15

untuk

Dilihat bobot berat ringannya perkara

Dikecualikan untuk pemanggilan diluar wilayah hokum PN Blora memerlukan waktu 1(satu)/ 2 (dua) minggu (delegasi)

15 menit 15 menit

Paling lama 5 (lima) bulan, tidak termasuk mediasi.

Melebihi 5 (lima) bulan, Ketua Majelis Hakim ygs harus melaporkan perkara tsb kepada KPT melalui KPN

15

dg menjelaskan apa sebab perkara tsb tdk selesai dalam waktu 5 (lima) bln. 16 17 18 19 20

Panitrera Muda Perdata/staf yang ditunjuk menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera pengganti. Petugas meja kedua mencatata Amar putusan dan lainnya dalam buku Register Induk perkara perdata gugatan/permohonan. Pemegang Kas mencatat semua pengeluaran uang yang berhubungan dengan perkara yang diputus, perkara gugatan yang bersangkutan. Pemegang kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Penggugat.

1 hari

Panitera Muda Perdata/staf yang ditunjuk menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Bagian Hukum untuk diarsipkan dan berkas permohonan yang tidak diajukan upaya hukum.

15 menit

1 hari 15 menit 15 menit

b. Pendaftaran Perkara Banding No.

Uraian tugas

1

PANITERA MUDA PERDATA/MEJA PERTAMA 1. Panitera Muda Perdata/meja pertama menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ketika putusan diucapkan. 2. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya. 3. Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa permohonan banding telah lampau. 4. Panitera Muda Perdata menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM dalam rangkap 3, lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga dilampirkan dalam berkas permohonan, dengan peruntukan : a. Biaya pencatatan pernyataan banding. b. Biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Pengadilan Tinggi Semarang. c. Ongkos pengiriman berkas. d.Biaya pemberitahuan (BP) : -BP akta banding. -BP memori banding. -BP kontra memori banding. -BP untuk memeriksas berkas bagi pembanding. -BP untuk memeriksa berkas bagi terbanding. -BP putusan bagi pembanding.’ -BP putusan bagi terbanding. e. Berkas permohonan yang dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada pemohon banding untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM pada bank yang ditunjuk

Lamanya Proses 1 jam

Keterangan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 4-5

16

2

3

4

PEMEGANG KAS 1. Pemegang kas setelah menerima bukti pembayar an pada bank yang ditunjuk menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM. 2. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara. Apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh pemohon banding dan Panitera serta mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kalender harus sudah disampaikan kepada lawannya, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.

30 menit

1 Jam

Paling lama 7 hari 15 menit

5 6

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Menerima Memori banding yang didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera.

30 menit

Mencatat tanggal penerimaan Memori register induk perkara banding

8

Melaksanakan pemberitahuan penerimaan dan penyerahan memori banding kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.

2 hari

9

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan memori banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti. Menerima kontra Memori banding, didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera.

15 menit

11

Mencatat tanggal penerimaan Kontra Memori banding pada register induk perkara banding.

15 menit

12

Melaksanakan pemberitahuan penerimaan dan penyerahan kontra memori banding kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.

2 hari

13

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan kontra memori banding oleh Jurusita / Jurusita Pengganti. Melaksanakan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada para pihak oleh Jurusita /Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.

15 menit

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) oleh Jurusita / Jurusita Pengganti

15 menit

10

14

15

pada

Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

15 menit

7

banding

Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)

15 menit Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

30 menit

Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

17

16

Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera dilengkapi dengan bundel A dan bundel B yang telah siap dikirim ke Pengadilan Tinggi. Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum dan membubuhkan stempel pada pengantar surat dan mengirimkan berkas bundel A dan Bundel B ke Pengadilan Tinggi. Mencatat dalam buku register induk perkara banding Mencatat dalam buku register induk perkara banding.

1 jam

Pemegang kas mencatat semua pengeluaran biaya dalam buku jurnal yang berhubungan dengan kelengkapan berkas yang dikirim ke Pengadilan Tinggi termasuk mengirimkan biaya banding. Berkas A dan B sudah harus di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dalam waktu 30 hari dari sejak permohonan banding diajukan.

15 menit

Pencabutan permohonan banding diajukan kepada KPN yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya.. Pencabutan permohonan banding harus segera di kirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera. Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar kepada Pemohon.

30 menit

24

Pemberitahuan putusan banding kepada para pihak yang berperkara.

Paling lama 7 hari

25

Menyerahkan berkas perkara bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan.

15 menit

17

18 19

20

21

22 23

15 menit

15 menit

30 hari

Melewati batas 30 hari harus dilaporkan ke KPN melalui Panitera, alas an berkas perkara yang bersangkutan tidak di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang.

1 hari 30 menit

c. Pendaftaran Perkara Kasasi : No.

Uraian tugas

1

PANITERA MUDA PERDATA/MEJA PERTAMA 1. Panitera Muda Perdata/meja pertama menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak. 2. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya. 3. Permohonan kasasi yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa permohonan kasasi telah lampau. 4. Panitera Muda Perdata menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM dalam rangkap 3, lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga dilampirkan dalam berkas permohonan, dengan peruntukan : a. Biaya pencatatan pernyataan kasasi. b. Biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamag Agung RI. ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekeningMahkamah Agung RI..

Lamanya Proses 1 jam

Keterangan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 7-10.

18

2

3

4

5 6 7 8

9

10 11 12

13 14

15

c. Biaya pengiriman berkas ke MA. RI. e.Biaya pemberitahuan (BP) : -BP akta Kasasi. -BP memori Kasasi. -BP kontra memori Kasasi. -BP untuk memeriksa berkas (inzage) bagi pemohon. -BP untuk memeriksa berkas bagi termohon. -BP amar putusan bagi Pemohn.’ -BP amar putusan bagi Termohon. e. Berkas permohonan yang dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada pemohon banding untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM pada bank PEMEGANG KAS 1. Pemegang kas setelah menerima bukti pembayaran pada bank yang ditunjuk menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM. 2. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara. Apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh pemohon kasasi dan Panitera serta mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi. Permohonan kasasi dalam waktu 7 hari kalender harus sudah disampaikan kepada lawannya, tanpa perlu menunggu diterimanya memori kasasi.

30 menit

Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)

1 jam

Paling lama 7 hari 15 menit

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan kasasi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti. Menerima Memori kasasi yang didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera. Mencatat tanggal penerimaan Memori kasasi pada register induk perkara kasasi. Melaksanakan pemberitahuan penerimaan dan penyerahan memori kasasi kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.

15 menit

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan memori kasasi oleh Jurusita / Jurusita Pengganti. Menerima kontra Memori kasasi, didaftar tanggal penerimaannya dan ditandatangani Panitera. Mencatat tanggal penerimaan Kontra Memori kasasi pada register induk perkara kasasi. Melaksanakan pemberitahuan penerimaan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada pihak lawan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.

15 menit

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan Jurusita Pengganti. Melaksanakan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) ) kepada para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dengan memakai relaas pemberitahuan.

15 menit

Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dala buku jurnal tentang pelaksanaan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) ) oleh Jurusita / Jurusita Pengganti.

15 menit

Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

30 menit 15 menit 2 hari

Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

30 menit 15 menit 2 hari

2 hari

Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

19

16

Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera dilengkapi dengan bundel A dan bundel B yang telah siap dikirim ke MA. Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum dan membubuhkan stempel pada pengantar surat dan mengirimkan berkas bundel A dan Bundel B ke MA. Mencatat dalam buku register induk perkara kasasi tentang tanggal pengiriman berkas perkara kasasi.

1 jam

Pemegang kas mencatat semua pengeluaran biaya dalam buku jurnal yang berhubungan dengan kelengkapan berkas yang dikirim ke MA termasuk mengirimkan biaya kasasi. Berkas A dan B sudah harus di kirim ke MA dalam waktu 65 hari dari sejak permohonan kasasi diajukan.

15 menit

Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada KPN yang ditandatangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya. Pencabutan permohonan kasasi harus segera di kirim oleh Panitera ke MA disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera. Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon.

30 menit

24

Pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak yang berperkara.

Paling lama 7 hari

25

Menyerahkan berkas perkara bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan. Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan.

15 menit

17 18 19 20

21

22 23

26

15 menit 15 menit

65 hari

Melewati batas 65 hari harus dilaporkan ke KPN melalui Panitera, alasan berkas perkara yang bersangkutan tidak di kirim ke MA. Dalam waktu 65 hr.

1 hari 30 menit Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

15 menit

d. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali (PK) : No.

Uraian tugas

1

PANITERA MUDA PERDATA/MEJA PERTAMA 1. Panitera Muda Perdata/meja pertama menerima Panitera Muda Perdata/meja pertama menerima oleh Pemohon. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender. 2. Permohonan PK yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke MA dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. 3. Panitera Muda Perdata menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM dalam rangkap 3, lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga dilampirkan dalam berkas permohonan, dengan peruntukan : a. Biaya PK yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.Agung RI. b. Biaya pengiriman uang. c. Biaya pengiriman berkas ke MA. d. Biaya pemberitahuan (BP) : - BP pernyataan PK dan alasan PK. - BP penyampaian salinan putusan kepada Pemohon PK. - BP amar putusan kepada termohon PK.

Lamanya Proses 1 jam

Keterangan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 10-13.

20

2

3

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13 14

12 13 14

15

4. Berkas permohonan yang dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada pemohon PK untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM pada bank yang ditunjuk. PEMEGANG KAS 1. Pemegang kas setelah menerima bukti pembayaran pada bank yang ditunjuk menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM. 2. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara. Apabila panjar biaya PK telah dibayar lunas maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh pemohon PK dan Panitera serta mencatat permohonan PK tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan PK. Permohonan PK dalam waktu selambat- lambatnya 14 hari harus sudah disampaikan kepada lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan PK beserta alas an pihak lawan.

Jawaban/tanggapan atas alasan PK harus telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora selambat- lambatnya 30 hari sejak alas an PK disampaikan kepadanya. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim ke MA. Pemegang kas mencatat pengeluaran uang dalam buku kas pembantu dan jurnal perkara tentang pelaksanaan pemberitahuan penerimaan jawaban/tanggapan P K oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Majelis Hakim melakukan pemeriksaan / penyumpahan mengenai penemuan bukti baru terhadap perkara yang diajukan PK dan membuat berita acara. Menerima penyerahan berkas perkara yang telah dilakukan penyumpahan atas penemuan bukti baru beserta berita acaranya. Menyusun kelengkapan berkas PK berupa bundel A dan bundel B dan membuat pengantar PK ke Mahmakah Agung RI. Menyerahkan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B serta pengantar surat kepada Wakil Panitera guna diperiksa dan di paraf. Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera dilengkapi dengan bundel A dan bundel B yang telah siap dikirim Mahkamah Agung RI. Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum dan membubuhkan stempel pada pengantar surat dan mengirimkan berkas bundel A dan Bundel B ke Mahkamah Agung RI. Menyerahkan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B serta pengantar surat kepada Wakil Panitera guna diperiksa dan di paraf. Menandatangani Pengantar surat oleh Panitera dilengkapi dengan bundel A dan bundel B yang telah siap dikirim Mahkamah Agung RI. Meminta Nomor surat keluar di bagian Umum dan membubuhkan stempel pada pengantar surat dan mengirimkan berkas bundel A dan Bundel B ke Mahkamah Agung RI. Mencatat dalam buku register induk perkara PK tentang tanggal pengiriman berkas perkara PK.

30 menit

Memungut PNBP yang harus disetor ke Kas Negara (PP No. 53/2008)

1 jam

Paling lama 14 hari

Dikecualikan untuk diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara dua sampai tiga minggu (delegasi)

30 hari 30 menit

30 hari 15 menit

7 hari 30 menit 2 hari 1 jam 1 jam 30 menit

1 jam 1 jam 30 menit

15 menit

21

16

17

18 19

Pemegang kas mencatat semua pengeluaran biaya dalam buku kas pembantu dam jurnal keuangan perkara yang berhubungan dengan kelengkapan berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung RI termasuk mengirimkan uang biaya PK. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan PK pada para pihak.

Pemegang Kas mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon PK. Menyerahkan berkas perkara bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke bagian Hukum untuk diarsipkan.

15 menit

Paling lama 7 hari

Dikecualikan utk. diluar wilayah hukum PN Blora memerlukan waktu antara 2 s/d 3 minggu (delegasi)

1 hari

e. Mediasi : No.

Uraian tugas

1

Menerima salinan penetapan mediator dari Panitera Pengganti, yang selanjutnya dicatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara. Menerima laporan acara atau tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dan mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara. Pelaksanaan mediasi oleh mediator

2 3

4

Menerima Laporan dari mediator tentang berhasil atau gagalnya mediasi, mencatat dalam buku register mediasi dan register buku induk perkara.

Lamanya Proses 15 menit

Keterangan

10 menit 40 hari

Dapat diperpanjang untuk jangka 14 hari kerja atas permintaan para pihak.

15 menit

B. KEPANITERAAN PIDANA a. Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Biasa : No.

Uraian tugas

1

MEJA PERTAMA 1. Panitera Muda Pidana/petugas meja pertama menerima berkas perkara pidana lengkap dengan surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 2. Berkas perkara meliputi barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. 3. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.

2

Mendatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara.

3

Mencatat dalam register induk perkara pidana dan memberikan nomor perkara sesuai dengan nomor urut perkara Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti. Mempersiapkan semua Formulir yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara. Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri Blora menunjuk Majelis Hakim/Hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut. Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut.

4 5 6 7

8

Lamanya Proses 30 menit

5 menit 1 jam 10 menit 10 menit 20 menit 1 hari

20 menit

Keterangan

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut Majelis Hakim/Hakim Tunggal mempelajari berkas perkara.

15 menit

Majelis Hakim/Hakim Tunggal menetapkan hari persidangan. Majelis Hakim/Hakim Tunggal menetapkan apakah terdakwa ditahan/tidak ditahan sesuai ketentuan perundang-undangan. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang telah ditunjuk menyidangkan perka ra tersebut sampai dengan putus.

15 menit

Petugas yang dihunjuk mencatat dalam register induk setiap acara persidangan. Petugas yang dihunjuk mencatat dalam register induk amar tuntutan. Petugas yang dihunjuk mencatat dalam register induk amar putusan. Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang telah diminutasi. Mencatat dalam register perkara pidana biasa yang telah selesai di minutasi. Menyerahkan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

1 hari

15 menit Maksimal 5 bulan

Melebihi 5 (lima) bulan, Ketua Majelis Hakim yg harus melaporkan perkara tsb kepada KPT melalui KPN dg menjelaskan apa sebab perkara tsb tdk selesai dalam waktu 5 (lima) bln.

15 menit 1 jam 1 jam 15 menit 15 menit

Untuk 1 berkas perkara.

30 menit

b. Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Singkat : No.

Uraian tugas

Lamanya Proses

1

MEJA PERTAMA Panitera Muda Pidana/meja pertama memeriksa kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan oleh JPU

20 menit

2

Menandatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara

5 menit

3

Membuat formulir penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti. Mempersiapkan semua Formulir yang dibutuhkan kedalam berkas perkara. Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim/Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut. Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Majelis Hakim/Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut.

10 menit

Majelis Hakim/Hakim Tunggal mempelajari berkas perkara.

1 hari

Majelis Hakim/Hakim Tunggal menetapkan hari persidangan. Majelis Hakim/Hakim Tunggal menetapkan apakah terdakwa ditahan/tidak ditahan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hakim yang telah di tunjuk menyidangkan perkara tersebut sampai dengan putus.

15 menit

4 5 6 7 8

Keterangan

10 menit 20 menit 1 hari 20 menit 15 menit

9 10 11 12

15 menit Maksimal 5 bulan 23

13

Penomoran perkara pidana singkat dilakukan setelah Hakim melaksanakan sidang pertama dan menyatakan perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat. Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang telah diminutasi..

10 menit

15

Meregister perkara pidana singkat yang telah di minutasi.

15 menit

16

Menyerahkan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

10 menit

14

15 menit

Untuk 1 berkas perkara

c. Prosedur Penerimaan Perkara Lalulintas No. 1

Uraian tugas MEJA PERTAMA Panitera Muda Pidana/meja pertama memeriksa perkara yang di limpahkan oleh Penyidik dan mencocokkan jumlah perkaranya.

Lamanya Proses 30 menit

2

Menandatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara

5 menit

3

Membuat formulir penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti. Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Wakil Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yangakan menyidangkan perkara tersebut. Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang mendampingi Hakim menyidangkan perkara tersebut. Petugas bagian Pidana menyerahkan kepada Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut Penomoran perkara Lalu Lintas setelah di putus perkaranya.

10 menit

4 5 6 7 8

9

Keterangan Tergantung banyaknya perkara yg diterima

20 menit 30 menit 20 menit 15 menit 10 menit/ perkara 1 hari

Meregister perkara pidana Lalu lintas yang telah diputus

Disesuaikan dengan jumlah perkara yang masuk paling lama 6 hari

d. Prosedur Penerimaan Perkara Tipiring : No.

Uraian tugas

Lamanya Proses

1

MEJA PERTAMA Panitera Muda Pidana/meja pertama memeriksa perkara yang di limpahkan oleh Penyidik.

30 menit

2

Menandatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara

5 menit

3

Membuat formulir penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti. Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Wakil Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yangakan menyidangkan perkara tersebut. Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang mendampingi Hakim menyidangkan perkara tersebut. Petugas bagian Pidana menyerahkan kepada Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut

10 menit

4 5 6 7

Keterangan

20 menit 30 menit 20 menit 15 menit

8

Penomoran perkara Tipiring setelah di putus perkaranya.

2 jam

9

Meregisterperkara pidana Tipiring yang telah di putus.

1 hari

23

e. Penerimaan Perkara Banding No. 1

Uraian tugas MEJA KEDUA 1. Meja kedua menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa/kuasanya dengan membuat akta permintaan banding. 2.

Lamanya Proses

Keterangan

30 menit

Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir ketika putusan diucapkan.

3. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara. 2

Penandatanganan akta permohonan banding oleh Panitera.

15 menit

3

Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register. Pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum atau terdakwa oleh petugas. Meregister pemberitahuan banding kepada Penuntut Umum atau terdakwa ke dalam register banding dan register induk oleh masing-masing petugas register.

30 menit

4 5

1 hari 15 menit

6

Penerimaan memori banding.

20 hari

7

Membuat akta penerimaan memori banding

20 hari

8

Penandatanganan akta penerimaan memori banding oleh Panitera. Meregister akta penerimaan memori banding ke dalam register banding dan register induk oleh masing petugas register. Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh petugas. Meregister Pemberitahuan dan penyerahan memori Meregister Pemberitahuan dan penyerahan memori ter banding dan register induk oleh masing- masing petugas register.

15 menit

12

Penerimaan kontra memori banding.

20 menit

13

Membuat akta penerimaan kontra memori banding.

20 menit

14

Penandatanganan akta penerimaan kontra memori banding oleh Panitera. Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh petugas. Meregister Pemberitahuan dan penyerahan kontra ke dalam register banding dan register induk oleh masingmasing petugas register. Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh petugas. Meregister Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding ke dalam register banding dan register induk oleh masing- masing petugas register. Membuat surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa atau Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera. Meregister Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ke dalam register banding dan register induk oleh masing- masing petugas register. Membuat berita acara telah mempelajari berkas perkara atau tidak mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera.

15 menit

9 10 11

15 16 17 18 19 20 21

15 menit 1 hari 15 menit

1 hari 15 menit 1 hari 15 menit 30 menit 15 menit 30 menit 24

22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33

Meregister berita acara telah mempelajari berkas perkara ke dalam register banding dan register induk. Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara banding. Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara banding oleh Panitera. Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara banding sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi. Proses persiapan perkara banding mulai dari terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan banding sampai dengan berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.

15 menit

Meregister pengiriman berkas perkara banding ke dalam register banding dan register induk oleh masing-masing petugas register. Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi kepada terdakwa atau Penuntut Umum oleh petugas. Meregister pemberitahuan putusan banding kepada terdakwa atau Penuntut Umum ke dalam register banding dan register induk oleh masing-masing petugas register. Meregister putusan banding baik dalam register banding mapun dalam register induk oleh masing-masing petugas register. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora. Pengiriman Akta pencabutan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.

15 menit

Menyerahkan berkas perkara banding yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

15 menit 30 menit 20 menit 14 hari

Melebihi 14 hari Panmud Pidana melalui Panitera harus melapor kepada KPN. Apa alasan perkara tsb tdk dikirim ke PT. dlm 1 bulan.

1 hari 15 menit 2 jam 1 jam

Pada hari pencabutan banding 10 menit

f. Penerimaan Perkara Kasasi No. 1

Uraian tugas MEJA KEDUA 1. Meja kedua menerima permohonan Kasasi dari Penuntut Umum maupun Terdakwa/kuasanya dengan membuat akta permintaan kasasi. 2.

Lamanya Proses

Keterangan

30 menit

Permintaan Kasasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat) hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa/Penuntut Umum atau terhadap putusan bebas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

3. Permohonan kasasi yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima. Panitera membuat Akta terlambat mengajuk permohonan kasasi yang diketahui oleh KPN.

2 3

4. Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda, putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. Mencatat dalam register induk perkara pidana dan kasasi oleh masing-masing petugas register permohonan kasasi tersebut. Memberitahuan permohonan kasasi tersebut kepada Penuntut Umum atau terdakwa oleh petugas.

30menit 1 hari

Terkecuali terdakwa tidak ditahan beralamat diluar wilayah hokum PN. Blora

25

4

1. Dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat akta tanda terima memori kasasi/t ambahan memori kasasi dengan ditandatangani oleh Panitera.

1 jam

2. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apa alasan ia mengajukan permohonan kasasi tersebut dan untuk itu Panitera membuatkan memori kasasi.

3 jam

3. Dalam hal Pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, dibuat akta yang ditandatangani oleh Panitera.

5 6

4. Apabila Pemohon tidak menyerahkan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke MA, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Keterangan yang disampaikan kepada pemohon kasai dan Mahkamah Agung. Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register kasasi oleh masing-masing petugas register penerimaan memori kasasi tersebut. Petugas memberitahukan/menyerahkan memori kasasi/tambahan memori kasasi kepada termohon Kasasi

SEMA No. 7 TH. 2005

15 menit 1 Jam

7

Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara kasasi oleh Panitera

30 menit

18

Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara kasasi sebelum di kirim ke MA.

20 menit

19

Mencatat dalam register induk perkara pidana danregister kasasi oleh masing-masing petugas register pengiriman berkas perkara tersebut ke MA. Pemberitahuan putusan MA kepada terdakwa /kuasanya atau Penuntut Umum. Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register kasasi oleh masing-masing petugas register pemberitahuan putusan MA kepada terdakwa atau Penuntut Umum.

15 menit

Selama perkara kasasi belum diputus oleh MA, permohonan kasasi dapat dicabut oleh Pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat Akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora. Pengiriman Akta pencabutan kasasi ke MA

1 jam

20 21

22

23

24

Menyerahkan berkas perkara kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

1 hari 15 menit

Pada hari pencabutan Kasasi 30 menit

g. Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 1

Uraian tugas MEJA KEDUA 1. Meja kedua menerima permohonan PK dari terpidana atau ahli warisnya (kuasa hukum) dengan menyebut alasannya, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dan memberikan tanda terima.

Lamanya Proses

Keterangan

30 menit

26

2. Dalam hal terpidana selaku pemohon PK kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.

2 jam

3. Permohonan PK tidak dibatasi jangka waktu. 2

3

4 5

6

7 8

9

10 11 12 13

14

15

16

17

18

19

Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register PK oleh masing-masing petugas register PK tersebut. Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register PK oleh masing-masing petugas register pemberitahuan PK kepada Penuntut Umum Mempersiapkan semua Formulir yang dibutuhkan kedalam berkas perkara Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam waktu 14 hari setelah permohonan PK diterima, Ketua Pengadilan Negeri Blora menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan PK telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut Hakim yang telah di tunjuk menyidangkan perkara tersebut. Menerima, memeriksa kelengkapan berkas perkara yang telah diminutasi. Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara peninjauan kembali Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara peninjauan kembali oleh Panitera Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara peninjauan kembali sebelum di kirim ke Mahkamah Agung Meregister pengiriman berkas perkara peninjauan kembali ke dalam register peninjauan kembali dan register induk perkara pidana. Penyampaian tembusan surat pengantar pengiriman perkara peninjauan kembali kepada terpidana danPenuntut Umum melalui Bagian Umum pemberitahuan diluar wilayah hukum PN Blora. Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada terpidana atau Penuntut Umum. pemberitahuan diluar wilayah hukum PN Blora. Meregister pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada terpidana atau Penuntut Umum ke dalam register peninjauan kembali dan register induk perkara pidana. Meregister putusan peninjauan kembali baik dalam register peninjauan kembali mapun dalam register induk perkara pidana. Menyerahkan berkas perkara peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

30 menit

30 menit

15 menit 20 menit

15 menit

15 menit 15 menit

Paling lama 30 hari 15 menit 15 menit 30 menit 20 menit

15 menit

1 hari

3 hari

15 menit

2 jam

30 menit

20

27

h. Permohonan Grasi No.

Uraian tugas

1

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi kepada Presiden secara tertulis melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepada MA, oleh : a. Terpidana dan atau kuasa hukumnya. b. Keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana. c. Keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana, dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati. 2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah : pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. 3. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang Waktu. 4. Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana, permohonan dan salinannya disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut. 5. Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali dikirim terlebih dahulu. 6. Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal : a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan grasinya. b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima. Panmud Pidana menerima permohonan Grasi dari terpidana dengan membuat akta penerimaan salinan permohonan grasi yang ditandatangani oleh Panitera. Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register perkara grasi dan memberikan nomor perkara grasi sesuai dengan nomor urut perkara.

2

3

Lamanya Proses 30 menit

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 11-13.

20 menit

15 menit

4

Penandatanganan akta permohonan Grasi oleh Panitera.

15 menit

5

Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara dan memarafnya kemudian diserahkan kepada Panitera. Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara Grasi. Penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara Grasi oleh Panitera. Meregister pengiriman berkas perkara Grasi ke dalam register Grasi dan register induk. Proses persiapan permohonan Grasi mulai dari permohonan grasi tersebut diterima, maka permohonan Grasi serta berkas perkara yang bersangkutan di kirimkan kepada Mahkamah Agung. Pemberitahuan putusan Grasi kepada pemohon grasi atau Penuntut Umum. Mencatat dalam register induk perkara pidana dan register grasi pemberitahuan putusan Grasi kepada pemohon grasi atau Penuntut Umum. Mencatat dala register induk perkara pidana dan register grasi putusan grasi. Menyerahkan berkas perkara grasi kepada BagianHukum untuk diarsipkan.

20 menit

6 7 8 9

10 11

12 13

Keterangan

15 menit 30 menit 15 menit 20 hari

1 hari 15 menit

2 jam 1 jam

28

i. Penerimaan Perkara Pra Peradilan No. 1

2 3 4

5 6 7 8 9 10

Uraian tugas Panmud Pidana / meja pertama menerima permohonan Pra Peradilan dari pemohon Pra Peradilan dengan membuat akta permohonan Pra Peradilan. Memberikan nomor permohonan Pra Peradilan sesuai dengan nomor urut perkara Meregister permohonan Pra Peradilan ke dalam register permohonan Pra Peradilan Panitera memeriksa kelengkapan berkas perkara permohonan Pra Peradilan dan memarafnya kemudian diserahkan kapada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut Petugas bagian pidana menyerahkan kepada Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut Hakim yang telah di tunjuk menyidangkan perkara tersebut sampai dengan putus Meregister putusan Pra Pradilan dalam register Pra Peradilan Menyerahkan berkas perkara Pra Pradilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bagian Hukum untuk diarsipkan.

Lamanya Proses 20 menit

Keterangan

5 menit 15 menit 20 menit

1 jam 20 menit 15 menit 7 hari 2 jam 10 menit

C. KEPANITERAAN HUKUM a. Penataan Arsip No.

Uraian tugas

Lamanya Proses 30 menit

1

Menerima dan mengecek kelengkapan berkas perkara dari Panmud Pidana dan Panmud Perdata.

2

Berkas perkara tersebut dicatat dalam register.

3

Berkas perkara diklasifikasi menurut jenisnya.

30 menit

4

Dimasukkan dalam box dengan susunan : a. Nomor urut box. b. Tahun perkara. c. Jenis perkara. d. Nomor urut perkara.

30 menit

Keterangan

30 menit

b. Prosedur Penyelesaian pendaftaran Badan Hukum. No.

Uraian tugas

Lamanya Proses 15 menit

1

Menerima dan mengecek kelengkapan pendaftaran badan hukum.

2

Mencatat dan memberi nomor pendaftaran sampai selesai dan ditanda tangankan ke Panitera.

15 menit

3

Diserahkan kepada Panitera untuk ditandatangani dan distempel lalu dikembalikan kepada pemohon

30 menit

Keterangan

29

D. WAKIL SEKRETARIS No.

Uraian tugas

1

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas umum, keuangan, dan kepegawaian.

2

Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh Urusan umum, keuangan dan kepegawaian diselesaikan.

3

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

4

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/Sekretaris dilaksanakan.

Urusan

Lamanya Proses Setiap hari

Keterangan

2 hari

Sesuai kebutuhan 4 hari

E. KEPALA URUSAN UMUM No. 1

2

3

Uraian tugas Pengelolaan surat masuk : - Surat yang diterima diberikan tanda terima dan diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, diteliti oleh Urusan Umum dan diparaf dan diteruskan ke panitera/sekretaris dan diparaf dan panitera/sekretaris mensortir surat untuk diteruskan kepada KPN atau WKPN. - Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposis surat tersebut, diselesaikan pada hari itu juga (kecuali ketua dinas luar); - Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi. - Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh staf Panitera/Sekretaris kepada Wasek atau Wapan diselesaikan pada hari itu juga; - Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan masingmasing harus sudah dijawab/ditanggapi, diselesaikan. Pengelolaan Surat Keluar - Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar di beri nomor sesuai kode surat dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Urusan umum sebagai arsip, diselesaikan 1 hari kerja; - Pengiriman surat dilakukan melalui pos dandilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat mendesak/penting dikirim hari itu juga melalui kurir Administrasi Perlengkapan - Pencatatan aset/barang milik negara, dan setiap pengadaan pada barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/pengimputan kedalam aplikasi SIMAK-BMN. - Pencatatan Barang-Barang Persediaan (ATK). - Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN. - Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR). - Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB). - Pembuatan Laporan Neraca (SIMAK BMN) ke Urusan keuangan dilakukan dan dilaporkan setiap akhir bulan. - Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke Instansi terkait. - Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL. - Melakukan opname barang setiap triwulan. - Pendataan barang inventaris yang telah rusak dan tidak bisa dipakai untuk dilakukan penghapusan. - Perpanjangan pajak kendaraan oprasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

Lamanya Proses

Keterangan

1 hari

Pada hari itu juga

Paling lama 3 hari 1 hari

2 hari

2 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 7 hari 3 hari 3 hari 14 hari 1 hari

30

4

5

- Perbaikan dan perawatan kendaraan oprasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diprbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan; - Perawatan dan pemeliharaan barang investaris kantor, kerja sama dengan penyedia jasa pihak ketiga ; Administrasi Perencanaan - Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim,Panitera/Sekretaris, Kepaniteraan dan Kesekratariatan tahun yang akan dating. - Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. - Menyusun rencana kerja dan program kerja Urusan umum setiap awal tahun. Kerumah Tanggaan Pelaksanaan tugas kerumah tanggaan dibedakan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu pengelolaan perpustakaan, perawatan / pemeliharaan sarana gedung kantor, pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor. a. Pengelolaan Perpustakaan ; - Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku agenda, buku induk dan penomoran menurut klasifikasi. - Menurut perencanaan dan mengusulkan keadaan buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan buku tentang hukum, serta buku-buku yang ada relevensinya dengan kedinasan setiap ahir tahun oleh kepala Urusan umum catatan peminjaman buku dan - Membuat pengembalian buku dalam buku peminjaman, pada hari itu juga ; - Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku buku. b. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung ; - Memanaskan genset satu kali sebulan; - Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga. - Perawatan dan pemeliharaan barang investaris kantor c. Keamanan : - Menyusun uraian tugas (Job Discription) satuan pengamanan 1 bulan. - Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan stap Urusan umum dan satuan pengamanan. - Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali setiap hari dilaksanakan oleh petugas pengamanan dan staf Urusan umum. - Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (Polres, Polsek, Kodim). - Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket ; - Melakukan pengontrolan semua ruang kerja setelah jam kerja mematikan AC, Listrik dan komputer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan oleh satuan pengamanan. - Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh petugas pengamanan ; - Mencatat dalam buku bagian pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja. d. Kebersihan : - Menyusun uraian tugas (job discription ) petugas kebersihan dan penanggung jawab petugas kebersihan.

Sesui kebutuhan 3 bulan sekali 7 hari

10 hari 7 hari

1 hari 1 hari

Pada saat itu juga 5 hari sekali

Selama 30 menit Sesuai kebutuhan Setiap 3 bulan 1 hari Setiap akhir bulan setiap 2 jam Apa bila di perlukan 2 jam

Sesuai keperluan

1 hari

31

- Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (job discription). Disamping tugas-tugas tersebut diatas Urusan umum juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dalam rangka menunjangpelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

2 jam sekali

F. URUSAN KEUANGAN No. 1

2

3

Uraian tugas Perencanaan Anggaran : Membuat dan Menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi Semarang paling lambat bulan Februari. Administrasi Keuangan : a. Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris. b. Surat keluar/jawaban surat. c. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi. d. Membuat Rekapitulasi Gaji Pegawai yang disampaikan ke Bank setelah SP2D diterima dari KPPN. e. Pengajuan Uang Persediaan (UP) ke KPPN. Purwodadi Pelaksanaan Anggaran : a. Gaji Induk - Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/anak dan SK Mutasi) diselesaikan selama 3 hari kerja setiap awal bulan. - Membuat faktur pajak/setoran pajak (SSP). Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Daftar Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja. - Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwodadi setiap bulannya. b. Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Beras - Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan beras pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daptar gaji (SK kenaikan berkala SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak, SK mutasi). - Membuat paktur pajak / surat setoran pajak (SSP) Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya. - Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangaan gaji dan kelengkapannya beserta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran. Membuat surat printah membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM). - Mengantar surat perintah membayar (SPM) kekantor perbendaharaan negara (KPPN) Purwodadi. c. Uang makan Membuat dan mengkoreksi daftar nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Urusan kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya.

Lamanya Proses

Keterangan

Paling lambat bulan Pebruari 15 menit 1 hari 2 hari 2 hari

1 hari 1 hari

2 hari

Paling lambat tgl. 7 3 hari

1hari 1 hari 1 hari

2 hari 1 hari

2 hari

32

1 hari - Membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran (KPA). - Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP). - Penandatanganan surat perintah membayar surat perintah membayar (SPM). - Mengantar surat perintah membayar (SPM) kekantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN). d. Uang lembur - Membuat surat perintah kerja lembur yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) - Membuat daftar absen lembur. - Penandatanganan oleh penerima / yang diperintah kerja lembur dan disetujui kuasa pengguna anggaran (KPA). - Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ( SPTJM ). - Penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan pembuatan surat setoran pajak (SSP). - Penatanganan surat perintah membayar (SPM) oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM). - Mengantar surat perintah membayar (SPM) kekantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN). e.Gaji ke 13 ( Tiga Belas) - Membuat daftar gaji ke 13 hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan juni, deilaksanakan setelah ada surat edaran mentri keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN). - Membuat paktur pajak / surat setoran pajak (SSP). - Koreksi daftar gaji ke 13 (tiga Belas) dan kelengkapannya. - Pengajuan daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran. - Penerbitan surat perintah membayar surat (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM). - Mengantar surat perintah membayar (SPM) kekantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN). g. Remunerasi dan pertanggung jawabannya - Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Negeri Blora berdasarkan rekapitulasi absen dari Urusan kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat Perintah dari Pengadilan Tinggi Semarang. Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Urusan Keuangan. Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Blora oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora dan Kuasa Pengguna Anggaran. - Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap Pegawai yang menerima remunerasi. - Penadatanganan rekapituasi pertanggung jawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Blora oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora dan Kuasa Pengguna Anggaran - Mengirim rekapituasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Blora ke Pengadilan Tinggi Semarang.

1 hari 1 hari 1 hari

1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 3 hari

1 hari 30 menit 15 menit

30 menit

1 hari

2 hari

1 hari 2 jam

1 hari 1 hari

1 hari

33

h. Pengelolaan Penegerimaan Negara Bukan Pajak - Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank persepsi, - Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris. - Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Koordinator Wilayah. 4

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan a. Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) - Memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN. - Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker dan KPPN. - Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang setelah menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dari Urusan Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. - Mengirim laporan keuangan ke Korwil Jawa Tengah PTA dan PT, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. b. Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan - Laporan Realisasi Belanja per Triwulan Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke Koordinator Wilayah dan ke Mahkamah Agung RI. - Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A untuk Pengadilan Negeri Blora dan Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). - Mengiirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Koordinator Wilayah (Aplikasi Bappenas). - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pembuatan LAKIP dilakukan setiap akhir tahun. - Pengiriman ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Setiap hari

Setiap hari 20 menit

1 hari 1 hari 2 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari 5 hari 1 hari

G. URUSAN KEPEGAWAIAN No. 1

Uraian tugas 1. Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian a. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Blora : - Surat yang diterima urusan kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan Negeri Blora dan Panitera/Sekretaris diagenda pada buku surat sejak surat itu diterima hari itu juga. - Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Ka. Urusan Kepegawaian. - Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora /Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui bagian umum, b. Pengelolaan File Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Batang dilaksanakan setiap hari kerja.

Lamanya Proses

Keterangan

15 menit

30 menit 15 menit

34

3

c. Mengadakan Inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian. d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut Kepangkatan dan koreksi oleh Urusan Kepegawaian. e. Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan Negeri (Pelaksanan sesuai kebutuhan). f. Mempersiapkan mesin absensi (finger print) daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Blora dilaksanakan setiap hari kerja. g. Pengepakan absensi Hakim dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Blora, hasil daftar absensi dan hasil rekapan mesin absent. h. Penyerahan rekap absensi kepada Urusan Keuangan untuk uang makan dan uang remunerasi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya ; i. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi Semarang. i. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan (SK Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan, Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) SK Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola Keuangan), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran. j. Pembuatan SK Honorer (Pramubakti, Sopir, Satpam, dan IT) ; k. Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat (Pelaksanaan sesuai kebutuhan). 2. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat a. Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan, dan koreksi oleh Urusan Kepegawaian. b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Blora. c. Kenaikan Pangkat Reguler Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1(satu) tahun, dibuat pada akhir tahun dan siselesaikan selama 2 hari kerja; d. Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat dan meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari KetuaPengadilan . e. Membuat usulan promosi jabatan sesuai rekomendasi dari Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. f. Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Semarang. Kenaikan Gaji Berkala a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun. b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 2 bulan sebelum TMT kenaikan gaji berkala dan Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuta daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan.

3 hari

3 hari

3 hari

1 jam

1 hari 3 jam 1 hari 1 hari

1 hari 1 hari 7 hari 2 hari

2 hari

2 hari 2 hari 2 hari

3 hari 7 hari

35

4

5

6

7

8

9

10

Mutasi Hakim dan Pegawai a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Petintah Menduduki Jabatan diselesaikan. b. Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara, dan dimasukkan ke file yang bersangkutan, diselesaikan; Usul Jabatan a. Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikan b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan ; c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora ke Pengadilan Tinggi Semarang diselesaikan selama 2 hari kerja Usul Pensiun a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan; b. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora ke Pengadilan Tinggi Semarang diselesaikan; Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana a. Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, diselesaikan ; b. Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya Lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora ke Pengadilan Tinggi Semarang diselesaikan; Cuti Hakim dan Pegawai a. Pengetikan surat cuti diselesaikan ; b. Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan; c. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang bersangkutan diselesaikan; Hukuman disiplin a. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora b. Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa diselesaikan; c. Membuat dan mengirim surat panggilan diselesaikan; d. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sesuai kebutuhan ; e. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora serta tindak lanjut sesuai rekomendasi, diselesaikan; DP3 a. Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai, diselesaikan; b. Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja untuk DP3 Hakim, Struktural, Panitera Pengganti dan Jurusita, untuk karyawan diserahkan kepada Urusan masing-masing dan dikerjakan oleh Urusannya masing-masing selama ; c. Penandatanganan oleh Pejabat Penilai, yang dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan tersebut diselesaikan

1 hari 2 hari

3 hari 2 hari

5 hari 2 hari

2 hari

5 hari

1 hari 1 hari 1 hari

1 hari 2 hari 3 hari 2 hari

1 hari 5 hari

3 hari

36

BAB III KEADAAN PERKARA Keadaan perkara masuk baik perkara Pidana maupun perkara Perdata di Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2014 sebagai berikut :

Perkara Pidana Dalam Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora menerima perkara : Pidana Biasa - Sisa Tahun 2013 : 17 perkara - Masuk Tahun 2014 : 183 perkara. Jumlah : 200 perkara. - Putus : 186 perkara. - Sisa Tahun 2014 : 14 perkara. Pidana Khusus - Sisa Tahun 2013 - Masuk Tahun 2014 Jumlah - Putus - Sisa Tahun 2014

: 9 perkara : 100 perkara. : 109 perkara. : 101 perkara. : 8 perkara.

Perkara Cepat / Lalu lintas - Sisa Tahun 2013 - Masuk Tahun 2014 Jumlah - Putus - Sisa Tahun 2014

: perkara : 16.252 perkara. : 16.252 perkara. : 16.252 perkara. : perkara.

Matrik Perkara Pidana Pengadilan Negeri Blora Perkara No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

Sumber Daya Manusia

Sisa

Masuk

Putus

26 35 40 37 33 27 35 31 35 25 22 22 22

1042 1293 1377 1388 1794 1008 749 423 1198 2135 1699 2429 16.535

1033 1288 1380 1392 1800 1000 753 419 1208 2127 1710 2429 15.539

Hakim

Ket .

PP

JS

Jumlah

*Kinerja

Jumlah

*Kinerja

Jumlah

*Kinerja

10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

96,72% 96,98% 97,38% 97,68% 98,52% 96,61% 96,04% 83,06% 88,17% 88,62% 88,85% 89.48% 99,91%

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 12

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 14

Matrik Upaya Hukum Perkara Pidana Pengadilan negeri Blora Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Perkara Putus 1033 1288 1380 1392 1800 1000 753 419 1208 2127 1710 2429

Banding

Kasasi

PK

Ket.

2 2 1 3 2 1 1 -

2 2 1 2 2 4 1 -

-

-

37

Matrik Upaya Hukum Perkara Pidana Pengadilan negeri Blora Jenis Perkara/ Klasifikasi Pidana Biasa

Putus

Banding

Kasasi

PK

Grasi

186

7 5 -

8 6 -

-

-

Pidana Khusus

101

Pidana Ringan

16.252

Ket.

/Lalu Lintas

Perkara Perdata Dalam Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora menerima perkara : Perdata Gugatan - Sisa Tahun 2013 - Masuk Tahun 2014 Jumlah - Putus - Sisa Tahun 2014

: : : : :

Perdata Permohonan - Sisa Tahun 2013 - Masuk Tahun 2014 Jumlah - Putus - Sisa Tahun 2014

: 7 perkara : 178 perkara. 185 perkara. : 180 perkara. : 5 perkara.

9 perkara 35 perkara. 44 perkara. 31 perkara. 13 perkara.

Matrik Perkara Perdata Pengadilan Negeri Blora Perkara No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

Sisa

Masuk

Putus

16 8 11 16 15 19 18 12 14 13 13 16 18

8 17 20 17 28 20 13 17 19 21 20 19 219

16 14 15 18 18 21 19 15 20 21 17 17 211

Sumber Daya Manusia Hakim PP JS Jum Kiner Jum Kiner Jum Kinerja lah ja lah ja lah 10 66% 12 14% 14 12% 10 56% 12 11% 14 9% 10 48% 12 13% 14 11% 9 54% 12 13% 14 12% 9 48% 12 30% 14 26% 9 53% 12 82% 14 71% 9 54% 12 64% 14 55% 9 55% 12 100% 14 86% 9 54% 12 108% 14 92% 9 55% 12 100% 14 86% 9 46% 12 186% 14 171% 9 80% 12 130% 14 120% 9 9 18% 12 28% 14

Matrik Upaya Hukum Perkara Perdata Pengadilan negeri Blora Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Perkara Putus 16 14 15 18 18 21 19 15 20 21 17 17

Banding

Kasasi

PK

1 1 1 1 1 1 -

1 1 2 2 -

-

Ket.

Ket.

24%

38

Matrik Upaya Hukum Perkara Perdata Pengadilan negeri Blora Jenis Perkara/ Klasifikasi

Putus

Banding

Kasasi

PK

Ket.

Perdata Umum

211

6

6

-

-

Perdata Khusus

-

-

-

-

-

211

6

6

-

-

Jumlah

39

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2006 nomer : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan, maka Pengadilan Negeri Blora telah melaksanakan Pengawasan Internal yang mana dalam pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora terhadap staf – staf telah ditunjuk para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang untuk membantu tugas Ketua Pengadilan Negeri Blora dan sebagai koordinator adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora dan pada setiap bulannya Pengadilan Negeri Blora telah mengadakan rapat bulanan yang bertujuan untuk membahas sejauh mana kinerja yang dilaksanakan oleh pimpinan dan staf Pengadilan Negeri Blora, dan apa pula hambatannya demikian juga cara mengatasinya yang dalam hal ini masing – masing Hakim Pengawas Bidang telah melaporkan tentang bidang yang diawasinya. Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Blora (Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blora tertanggal 02 Januari 2014 Nomor : W12-U15/04/Kp.07.01/I/2014. 1. DWI PURWANTI, SH. Pengawas Bidang Kepegawaian. 2. MONITA HONESTY BR.S, SH. Pengawas Bidang Pidana. 3. RICARD EDWIN BASOEKI, SH. 4. HENY FARIDHA, SH.

Humas.

Pengawas Bidang Keuangan.

5. AHMAD ZULPIKAR, SH. Pengawas Bidang Hukum. 6. AWAL DARMAWAN AHKMAD, SH., MH. Pengawas Bidang Umum dan K3. 7. YUNITA, SH. Pengawas Bidang Perdata.

.

40

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya manusia teknis yudisial sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku namun perlu ditingkatakan kemampuannya dengan diadakan diklat di tingkat wilayah maupun tingkat pusat, demi menunjang kinerja secara professional untuk kelancaran dalam menjalankan tugas. 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pembinanaan dan Pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudisial sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun juga perlu ditingkatkan kemampuannya dengan mengikuti diklat dan sosialisasi di tingkat wilayah maupun pusat, demi menunjang kemampuan pegawai untuk menperlancar kinerja secara professional dalam menjalankan tugas. 3. Promosi dan Mutasi Untuk mendukung operasional organisasi pada saat ini Pengadilan Negeri Blora, perlu penyegaran dengan cara Promosi dan Mutasi,

memiliki

personil sebanmyak 58 orang, terdiri dari : 1. Hakim

:

9 (sembilan)

orang

2. Pejabat Struktural/ Funfsional

:

7 ( tujuh )

orang

3. Panitera Pengganti

: 12 (dua belas)

orang

4. Jurusita/ Jurusita Pengganti

: 13 (tiga belas)

orang

5. Tenaga Staf

:

6 (enam) orang

6. Tenaga honorarium

:

7 (tujuh) orang

dari personil tersebut diatas maka masih kekurangan Karyawan/Karyawati, maka untuk menunjang kinerja perlu adanya penambahan personil khususnya IT. 4. Pengisian Jabatan Struktural Untuk tahun 2014 Pengisian Jabatan Struktural pada Pengadilan Negeri Blora, telah terpenuhi semua.

41

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung : a. Pengadaan Pada DIPA Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora tidak mendapatkan Sarana dan Prasarana dari Mahkamah Agung RI. b. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora mendapat Operasional Belanja Perawatan Gedung dan Bangunan Kantor sebesar Rp. 33.550.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Perawatan Sarana Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 23.750.000,(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Perawatan Rumah Negara/ Rumah Dinas 4 (empat ) unit sebesar Rp. 9.800.000,(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dana pemeliharaan tersebut sudah terealisasi 100 %. c. Penghapusan -

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora tidak ada pengahapusan asset barang milik Negara .

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung : a. Pengadaan Pada DIPA Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora tidak mendapatkan Sarana dan Prasarana dari Mahkamah Agung RI. b. Pemeliharaan Peralatan Mesin. Pada Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora mendapat Operasional Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebasar Rp. 61.545.000,(enam puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dana pemeliharaan tersebut dimanfaatkan pemeliharaan 21 unit Personal Computer, 15 Unit AC, 6 unit Lap top, 21 unit Printer, 2 Unit Kendaraan Roda 4, dan 5 Unit Kendaraan Roda 2. Untuk kelancaran operasional kantor, dana tersebut terealisasi 100 % c. Penghapusan Barang inventaris kantor berdasarkan input data SIMAK-BMN ada barang peralatan dan mesin yang dihentikan pengunaanya karena rusak berat. 42

C. Pengelolaan Keuangan Pada DIPA Tahun 2014 untuk Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung,

setelah

revisi

4.802.096.000,- (empat milyart delapan ratus dua

sebasar

Rp.

juta sembilan puluh

enam ribu rupiah), dengan penjelasan sebagai beikut: 1. Belanja Pegawai Pada DIPA Tahun 2014 Belanja Pegawai Pengdilan Negeri Blora : - Pagu sebelum revisi Rp. 4.473.784.000,- (empat milyart empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) - Pagu setelah revisi 1 Rp. 4.434.906.000,- (empat milyart empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) - Pagu setelah revisi 2 Rp. 4.254.906.000 (empat milyart dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) - Realisasi Rp. 4.144.406.943,- (empat milyart seratus empat puluh empat juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). - Sisa

Rp. 110.499.057,- (seratus

sepuluh

juta

empat

ratus

sembilan puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah). REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH.

No.

1

SATKER

PENGADILAN

Pagu Sblm

Pagu Stlh

Revisi

Revisi

( Rp.)

( Rp.)

4.473.784.000

4.254.906.000

Realisasi

Sisa

( Rp.)

( Rp.)

4.144.406.943

110.499.057

NEGERI BLORA

Ket.

Terealisasi 97.40%

2. Belanja Barang Pada DIPA Tahun 2014 Belanja Barang Pengdilan Negeri Blora : - Pagu ….… Rp. 547.190.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta

seratus

sembilan puluh ribu rupiah). - Realisasi

Rp. 540.014.018,- (lima ratus empat puluh juta empat belas ribu delapan belas rupiah).

- Sisa ……... Rp. 7.175.982,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). 43

REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH.

No.

1

SATKER

PENGADILAN

Pagu Sblm

Pagu Stlh

Revisi

Revisi

( Rp.)

( Rp.)

547.190.000

547.190.000

Realisasi

Sisa

( Rp.)

( Rp.)

540.014.018

7.175.982

NEGERI BLORA

Ket.

Terealisasi 98.68 % Sisa yang tdk terserap 1.Langganan daya dan Jasa

3. Belanja Modal Pada DIPA Tahun 2014 Pengdilan Negeri Blora tidak mendapatkan Belanja Modal dari Mahkamah Agung RI. REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH.

No.

1

SATKER

Pagu Sblm

Pagu Stlh

Revisi

Revisi

( Rp.)

( Rp.)

0

0

PENGADILAN

Realisasi

Sisa

( Rp.)

( Rp.)

0

0

Ket.

-

NEGERI BLORA

4. Belanja Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pada DIPA Tahun 2014 Pengdilan Negeri Blora

menadapat Belanja

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar : - Pagu

Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

- Realisasi Rp. 40.999.170,- (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah). - Sisa ……Rp.

830,- (delapan ratus tiga puluh rupiah).

REKAPITULASI BELANJA PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH. No.

1

SATKER

PENGADILAN NEGERI

Pagu Sblm

Pagu Stlh

Revisi

Revisi

( Rp.)

( Rp.)

41.000.000

41.000.000

Realisasi

Sisa

( Rp.)

( Rp.)

40.999.170

830

Ket.

Terealisasi 100 %

BLORA

44

D. Pengelolaan Administrasi. Bahwa Pengadilan Negeri Blora

telah melaksanakan Administrasi perkara dan

Administrasi Umum (administrasi kesekretariatan). Pelaksanaan Administrasi Perkara adalah sebagai berikut : a. Kepaniteraan Pidana. Pada Sub Kepaniteraan Pidana mempunyai tugas yaitu : menerima perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penyidik (perkara tindak pidana ringan, tindak pidana lalu lintas), menerima perkara yang diajukan praperadilan, menerima permohonan yang diajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dan Grasi, dan masing-masing penerimaan perkara dan upaya hukum tersebut telah dibuat disediakan register masing-masing dan telah dilaksanakan pola teknis administrasi sesuai dengan pedomannya bahwa berkas perkara pidana terdiri dari Bendel A dan B. Bagi Permohonan perkara Banding Pidana : 1. Dokumen Elektronik untuk Permohonan Banding meliputi : Bendel A terdiri dari : a. Berkas Perkara Penyidik. b. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum. c. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. d. Penetapan Hari Sidang. e. Perintah / Penetapan Penahanan. f. Surat Kuasa Khusus Penasehat Hukum (bila ada). g. Berita Acara Sidang. h. Surat Tuntutan. I. Pembelaan, Replik, Duplik (bila ada). j. Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan. k. Surat-surat lainnya. Bendel B terdiri dari : a. Surat Pengantar pengiriman berkas perkara. b. Surat Keterangan status terdakwa (ditahan / diluar tahanan). c. Surat Permohonan Banding. d. Surat-surat pemberitahuan. e. Memori / Kontra Memori (Banding). f. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara. g. Salinan Putusan PN. h. Surat Kuasa Khusus, dalam tingkat upaya hukum (bila ada). i. Surat-surat lainnya. 45

Bagi Permohonan Kasasi perkara Pidana : 2. Dokumen Elektronik untuk Permohonan Kasasi meliputi : a. Relaas Pemberitahuan Putusan Banding ; b. Tanda Terima Memori Kasasi ; c. Memori Kasasi ; d. Akta Permohonan Kasasi ; e.Surat Dakwaan Jaksa ; f. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan / atau g. Putusan Pengadilan Tingkat Banding ; 3. Dokumen Elektronik untuk Permohonan Penijauan Kembali meliputi : a. Akta Permohonan Peninjauan Kembali ; b. Berita Acara Pendapat Hakim ; c. Memori Peninjauan Kembali ; d. Akta Permohonan Kasasi ; e. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan / atau ; f. Putusan Pengadilan Tingkat Banding, dan / atau ; g. Putusan Tingkat Kasasi ; b. Kepaniteraan Perdata. Pada Sub Kepaniteraan Perdata mempunyai tugas yaitu : Menerima berkas perkara Gugatan, Permohonan, Eksekusi, Somasi, menerima permohonan yang diajukan Upaya Hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali), dan masing-masing penerimaan perkara dan permohonan upaya hukum tersebut telah dibuat dan disediakan Register dan telah dilaksanakan pula teknis administrasi sesuai dengan pedomannya. Bagi Permohonan perkara Banding Perdata : 1. Dokumen Elektronik untuk Permohonan Banding meliputi : Bendel A terdiri dari : Surat Gugatan. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim. Penetapan Hari Sidang. Relas Panggilan. Berita Acara Sidang, Jawaban/replik/duplik pihak-pihak dimasukkan dalam kesatuan berita acara. f. Surat Kuasa kedua belah pihak (bila ada kuasanya) g. Penetapan Sita consevatoir/revindicatoir. h. Berita acara Sita Conservatoir/revindicatoir. i. Lampiran surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (kalau ada). j. Surat-surat bukti Penggugat. k. Surat-surat bukti Tergugat. l. Tanggapan bukti-bukti tergugat/ penggugat. m. Gambar situasi. a. b. c. d. e.

46

Bendel B terdiri dari : a. Relas pemberitahuan putusan kepada para pihak. b. Akta Permohonan Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali. c. Relas pemberitahuan Permohonan Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali. d. Surat Kuasa dari Pemohon/Termohon (bila ada). e. Memori Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali. f. Relas pemberitahuan memori banding / Kasasi / Peninjauan Kembali. g. Kontrol memori banding Kasasi / Peninjauan Kembali. h. Relas kontra memori banding Kasasi / Peninjauan Kembali. i. Relas pemberitahuan kontra memori banding Kasasi / Peninjauan Kembali. j. Salinan putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi / Kasasi. c. Kepaniteraan Hukum Sub. Bagian Kepaniteraan Hukum mempunyai tugas pokok yaitu : 1. Menumpulkan, mngolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menusun arsip berkas perkara yang mempunyai kekuatan tetap/inkrah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi laporan periodic dari Perkara yang masuk, untuk dilaporkan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI. Dalam hal mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara dan menyusun laporan perkara, yang harus dilaksanakan adalah : 1. Membuat Laporan Bulanan. - Formulir L II-AI : Laporan Keadaan Perkara Perdata. - Formulir L II-A3: Laporan Keadaan Keuangan Perkara Perdata. - Formulir L II-BI: Laporan Keadaan Perkara Pidana. - Membuat Laporan Bulanan secara onlaine dengan aplikasi CTS. 2. Selain itu juga membuat laporan Semesteran dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI. 3. Membuat Laporan tahunan - Laporan Situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blora. - Laporan Data Statistik Perkara. 2. Administrasi Umum Penyelenggara Admnistrasi Kesekretariatan adalah pengelola administrasi sebagai berikut : a. Sub. Bagian Keuangan. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok yaitu : 1. Menyusun RKAKL tahun berikutnya setiap tahun. 2. Mengelola APBN yang dituangkan dalam DIPA per Tahun Anggran. 47

3. Membuat Laporan Keuangan setiap bulan, triwulan, semester dan Tahunan berupa Sistim akuntasi instansi (SAI). 4. Melaksanakan Rekonsiliasi pada KPPN, Koordinator Wilayah, DJKN dan KPKNL Semarang. b. Sub. Bagian Personalia. Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada saat ini Pengadilan Negeri Blora memliliki personil sebanyak 54 orang, terdiri dari : 1. Hakim

: 7

orang.

2. Pejabat Struktural

: 9

orang.

3. Panitera Pengganti

: 12

orang.

4. Jurusita/ Jurusita Pengganti

: 14

orang.

5. Tenaga Staf

: 5

orang.

6. Tenaga Honorer

: 7

orang.

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Blora berdasarkan Golongan.

GOLONGAN

JUMLAH

I II III IV

orang 4 orang 41 orang 2 orang

KET.

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Blora berdasarkan jenjang pendidikan.

Jenjang Pendidikan SD SMP SMA/SMK D3 S1 S2

Jumlah 1 1 25 18 2

Keterangan -

c. Sub Bagian Umum. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok antara lain : 1. Mengagendakan surat masuk maupun keluar. 2. Memberi nomor surat yang akan dikirim keluar. 3. Pengelolaan/ penertiban tata persuratan dan kearsipan sesuai dengan BINDALMIN. 4. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor dan peralatannya. 5. Melaksanakan pengadaan ATK, barang cetaan, inventaris kantor dan rumah tangga. 6. Membuat laporan mutasi barang inventaris kantor. 7. Membuat laporan semesteran maupun tahunan SIMAK-BMN. 48

8. Membuat daftar isi ruangan (DIR) 9. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB). 10. Membuat Laporan Kondisi Barang (LKB). 11. Membuat Laporan Barang Lainnya (DBL). Barang-barang inventaris yang berada disetiap ruangan telah tercatat sesuai dalam Daftar Barang Ruangan (DBR), barang-barang iventaris lainnya seperti bangunan, tanah, alat angkutan bermotor telah dicatat dalam kartu identitas barang (KIB) sesuai dengan kode system adminstrasi Negara. Nomor pendaftaran rumah, buku mutasi barang triwulan untuk mencatat penambahan dan atau pengurangan barang inventaris. Pada akhir tahun anggaran Pengadilan Negeri Blora telah menghitung dan melaporkan seluruh barang yang ada. Aset Pengadilan Negeri Blora Tahun 2014 tidak ada kenaikan dikarenakan tidak adanya pembelian sarana dan prasarana. Barang inventaris kantor yang ter input pada SIMAK-BMN terlampir.

49

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan dan Rekomendasi Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan : a. Perkara – perkara perdata, pidana, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Blora telah diperiksa, diputus dan telah diselesaikan. b. Semakin meningkatnya kinerja pegawai Pengadilan Negeri Blora. c. Bidang Administrasi Pengadilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. d. Pelaksana tugas yang berdasarkan pedoman dan kebijaksanaan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Meskipun tugas administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja. f. Dengan tersedianya anggaran Pengadilan Negeri Blora dalam pelaksanaan anggaran mengoptimalkan sebagai upaya peningkatan pruduktifitas kerja. g. Hambatan dan kekurangan yang dijumpai telah diselesaikan secara bertahap. B . Rekomendasi a. Pembinaan teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal. b. Pembinaan dan pelatihan maupun pendidikan untuk menghadapi tantangan masa depan demi kelancaran tugas tugas di Pengadilan Negeri Blora perlu terus ditingkatkan. c. Bahwa untuk meningkatkan kinerja maka perlu penambahan daya listrik karena sering padam dan untuk kelancaran minutering perkara perlu penambahan computer dan Laptop. d. Peningkatan jumlah anggaran perlu panambahan terutama Pengadaan Komputer dan Laptop, Renovasi Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua, rencana diusulkan Tahun 2016. Demikian Laporan Tahunan 2014 ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparasi penyelenggaraan peradilan, semoga dapat diterima dan bermanfaat sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kinerja terhadap segala keterbatasan kemampuan dan kekurangannya.