Daftar isi Kata Pengantar... Daftar Isi... Senat Fakultas... Sejarah, Filosofi, Visi dan Misi... a. Sejarah... b. Visi... c. Misi... d. Tujuan... e. T

G N

ata pengantar

PU

K

LA S

TA

Buku panduan ini disusun mengacu kepada (1) Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, (2) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi, (3) SK Dirjen Dikti No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar, (4) SK Dirjen Dikti No. 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, (5) Statuta Unila tahun 2009, (6) Peraturan Akademik Unila, (7) Hasil lokakarya kurikulum program studi/jurusan/bagian, fakultas, universitas maupun lokakarya bidang ilmu tingkat regional dan nasional.

M

Buku Panduan Penyelenggaraan Program Sarjana dan Diploma Fakultas diterbitkan dengan maksud untuk memberikan informasi menyeluruh tentang fakultas bagi mahasiswa, dosen, karyawan administrasi, pimpinan, dan masyarakat umum. Buku panduan ini menyajikan sejarah fakultas, visi dan misi fakultas/jurusan/ bagian, kompetensi lulusan, distribusi mata kuliah per semester dan deskripsi tiap mata kuliah.

Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi pada semua pihak yang telah membantu menyiapkan dan menyusun Buku Panduan ini. Kepada para pembaca diharapkan juga saran dan kritik untuk penyempurnaan Buku Panduan ini pada tahun mendatang.

Panduan penyelenggaraan

PROGRAM SARJANA

FAKULTASHUKUM

Rektor,

Juni 2010

IV ER

Bandar Lampung,

SI

Semoga buku ini bermanfaat tidak saja bagi warga Unila tetapi juga masyarakat luas.

Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.Sc. NIP 195809231982111001

N

Panduan Fakultas Hukum

v

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2010

G N

S

aftar isi

Ketua

: Nurmayani, S.H., M.H.

M

Sekretaris

: Adius Semenguk, S.H., M.S.

Anggota

: Armen Yasir, S.H.,M.Hum Melly Aida, S.H., M.H.

LA

v vii 1 3 3 5 5 6 6 8 8 10 12 15 16 21 21 21 23 25 31 63 65

Sudirman Mechsan, S.H.,M.H. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. Yulia Netta, S.H.,M.H. Diah Gustiniati, S.H.,M.H. Abdul Muthalib, S.H., M.H. Siti Asiah, S.H., M.H. Marindowati, S.H., M.H. Syamsir Syamsu, S.H.,M.H. Eko Raharjo, S.H.,M.H.

IV ER

SI

TA

Kata Pengantar ........................................................................... Daftar Isi ..................................................................................... Senat Fakultas ............................................................................ Sejarah, Filosofi, Visi dan Misi ..................................................... a. Sejarah ........................................................................... b. Visi .................................................................................. c. Misi ................................................................................. d. Tujuan ........................................................................ e. Tujuan Pendidikan dan Cakrawala Ilmu .......................... f. Kompetensi Lulusan ........................................................ g. Metode Pembelajaran .................................................. h. Profil Program Studi Ilmu Hukum ................................. i. Kompetensi Program Studi Ilmu Hukum ........................ j. Integrasi - Interkoneksi ................................................. k. Struktur Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum ............ Organisasi Fakultas .................................................................... a. Pimpinan Fakultas .......................................................... b. Pimpinan Bagian ............................................................. Kurikulum Program Sarjana ........................................................ a. Sebaran Matakuliah ........................................................ b. Deskripsi Matakuliah ....................................................... Lampiran .................................................................................... Daftar Nama Dosen .....................................................................

PU

enat Fakultas

S

D

N


vii


1

G a.

Sejarah

TA

S

LA

M

Perkembangan daerah dan pertambahan penduduk di Daerah Lampung menjadikan kebutuhan pendidikan semakin meningkat. Untuk kebutuhan pendidikan tersebut, tokoh-tokoh masyarakat Lampung yang dipimpin oleh Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung Zainal Abidin Pagar Alam pada tanggal 16 Januari 1960 mendirikan Panitia Pendirian Perluasan Sekolah Lanjutan dan Fakultas. Dalam waktu singkat, panitia ini telah membuka Sekretariat Fakultas yang berkantor di gedung bekas Hoa Kiauw Jalan Hasanuddin No. 34 Telukbetung.

SI

IV ER

PU

EJARAH, FILOSOFI, VISI DAN MISI

Dekan Fakultas Hukum Unila yang pertama kali diangkat adalah A. Yahya Murad, S.H. pegawai Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang juga merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Unila. Afiliasi dengan Fakultas Hukum UI Jakarta tetap diteruskan sampai Fakultas Hukum Unila mampu menghasilkan Sarjana Hukum pada tahun 1968, bahkan afiliasi ini berlangsung terus hingga tahun 1984 walaupun tidak sepenuh seperti waktu sebelumnya dan dengan pola yang berlainan pula. Dalam perkembangannya, Fakultas Hukum Unila telah beberapa kali berganti dekan, sebagai berikut: 1. M. Husein Effendi, S.H. 1961 – 1962 2. Rusli Darmawan, S.H. 1962 – 1965 3. A. Yahya Murad, S.H. 1965 – 1970 4. R. Yunada, S.H. 1970 – 1972 5. Abdulkadir Muhammad, S.H. 1972 – 1974 6. Rizani Puspawidjaya, S.H. 1974 – 1976 7. Rasjid Machus akrabi, S.H. 1976 – 1978 8. Hilman Hadikusuma, S.H. 1978 – 1980 9. Kadri Husin, S.H. 1980 – 1982 10. Abdulkadir Muhammad, S.H. 1982 – 1985 11. Kadri Husin, S.H. 1986 – 1988 12. Muhammad Pulung, S.H. 1988 – 1991 13. Makmun Bharawi, S.H. 1991 – 1995 14. Sanusi Husin, S.H.,M.H. 1995 – 1998 15. Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H. 1998 – 2002 16. Thomas Adyan, S.H., M.H. 2002 – 2004 17. Adius Semenguk, S.H., M.H. 2004 – sekarang

N

S

23 September 1965 didirikanlah Universitas Lampung di Teluk Betung yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Ri No.73 tahun 1966. Fakultas Hukum adalah salah satu fakultas yang dikembangkan di lingkungan Universitas Lampung.

Sebagai tindak lanjut hasil musyawarah panitia, maka pada tanggal 1 Februari 1960 dibuka Fakultas Sosial Ekonomi dan Politik dengan Jurusan Hukum dan Ekonomi. Dengan Akta Wakil Notaris M.H. Effendi No.24 tanggal 23 November 1960 didirikanlah Yayasan Perguruan Tinggi Lampung dengan tugas membina dan mengembangkan fakultas tersebut menjadi fakultas negeri. Dengan Surat Keputusan Presiden Universitas Sriwidjaja (Unsri) No.D407/81 tanggal 14 Februari 1960, Jurusan Hukum ditetapkan menjadi Fakultas Hukum Universitas Sriwidjaja Cabang Lampung di Telukbetung. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Unsri No. UP/031/C.1/1961, M. Husin Effendi, S.H. diangkat sebagai pejabat pimpinan Fakultas Hukum Unsri Cabang Lampung. Untuk kelancaran perkuliahan dan dengan restu Presdien Unsri, diadakanlah hubungan afiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Sejak tahun 1982, Fakultas Hukum Unila telah menempati gedung baru di kampus Unila Gedung Meneng, Bandar Lampung. Adapun gedung

Dalam perkembangan selanjutnya, atas usul masyarakat dan Pemerintah Daerah Lampung, maka dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.195 Tahun 1965 tanggal

4


N


3

6.

N

G 5.

PU

4.

4.

e.

TA

SI

3.

IV ER

2.

Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan akademik yang integratif-interkonektif (dapat membuat legal opinion/pendapat hukum, beracara di pengadilan, merancang produk hukum/legal draft, merancang kontrak/legal kontrak, dan bernegosiasi), memiliki sikap mental, daya juang, etika profesi, pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan kepemimpinan yang unggul dan berdaya saing. Menjadi Pusat Studi yang unggul dalam pengembangan dan pembaharuan hukum. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan mengimplementasikan hukum guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat serta memperkaya budaya bangsa. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat nasional dengan dukungan komunitas kampus, alumni, pemerintah, mitra akademik, dunia usaha, dan masyarakat. Tujuan Pendidikan dan Cakrawala Ilmu

Cakrawala ilmu yang diasuh oleh Fakultas Hukum Unila ditentukan oleh tujuan pendidikan tinggi program sarjana bidang ilmu hukum. Panduan Fakultas Hukum

N

6

S

d. Tujuan 1.

Fakultas Hukum Unila terdiri atas 6 (enam) unit yaitu: 1. Gedung A terdiri atas dua lantai, lantai bawah Ruang A1, A2, dan A3 sebagai tempat perkuliahan dan ruang Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa dan Himpunan – Himpunan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Unila. Lantai atas adalah ruang kerja dan ruang rapat dosen serta ruang seminar dan ujian skripsi Bagian Hukum Pidana; 2. Gedung B digunakan untuk kegiatan perkuliahan, yaitu Ruang B1, B2, dan B3, ruang kerja dosen/ruang seminar dan ujian skripsi Bagian Hukum Tata Negara dan hukum Internasional; 3. Gedung C terdiri atas dua lantai, yaitu lantai bawah sebagai tempat kegiatan administrasi akademik, kemahasiswaan dan satpam, laboratorium hukum, sekretariat program nonreguler, dan sekretariat Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH). Lantai atas adalah ruang kerja pimpinan Dekanat dan pimpinan administrasi, ruang kerja pegawai administrasi Fakultas Hukum Unila dan ruang rapat fakultas; 4. Gedung D terdiri atas dua lantai. Lantai bawah digunakan sebagai ruang kerja dosen Bagian Hukum Administrasi Negara dan ruang perkuliahan D1. Lantai atas adalah ruang kerja dosen, ruang rapat/ ruang ujian skripsi. Bagian hukum Admnistrasi Negara dan ruang kuliah D2, D3, D4; 5. Gedung eks perpustakaan terdiri atas dua lantai. Sebagian lantai bawah digunakan untuk ruang kerja dan ruang rapat dosen Bagian Hukum Keperdataan, dan lantai atas dipergunakan untuk ruang kuliah dan ruang dosen Program Pascasarjana – Magister Hukum Unila.

M

3.

Mengembangkan dan meningkatkan hasil budaya pikir yang cerdas dalam upaya penelitian hukum secara holistik dan sinergis yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat. Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat terutama dibidang sadar hukum. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif, dinamis dan bermoral. Meningkatkan sinergitas kerja Fakultas Hukum dengan mitra akademik, lembaga pemerintahan, dan dunia usaha untuk membangun masyarakat pembelajar yang berdaya saing. Meningkatkan kemampuan komunitas Fakultas Hukum menjadi komunitas pembelajar yang sejahtera.

LA

2.

b. Visi Unggul dan terdepan dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum c.

Misi

1.

Mengembangkan pendidikan dan pengajaran hukum sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan.


5

Kompetensi

1.

Kompetensi utama, yaitu kompetensi yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, berlaku secara nasional dan internasional, lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang dan kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ialah kompetensi yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

2.

N

G f.

SI

TA

Kompetensi di atas terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut : a. landasan kepribadian; b. penguasaan ilmu dan keterampilan; c. kemampuan berkarya; d. sikap dan prilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; e. pemahaman kaidah berkepribadian dan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

PU

6.

M

5.

Tujuan tersebut adalah menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana hukum yang: 1. Menguasai hukum Indonesia; 2. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum; 3. Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalahmasalah kemasyarakatan; 4. Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat, dan; 5. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dengan bijkasana dan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum.

LA

4.

Penegakan hukum pada instansi/lembaga/dinas/kepolisian/ kejaksaan, dan peradilan; Pelayanan hukum pada biro konsultasi hukum, kantor advokat/ pengacara dan kantor notaris; Pengajaran hukum pada lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan hukum, serta; Penelitian dan perancangan hukum pada instansi/lembaga/dinas pemerintah dan lembaga/badan usaha swasta.

S

3.

Untuk menghasikan sarjana hukum yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu, maka cakrawala pengkajian ilmu hukum itu pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai hukum sebagai berikut: 1. Sumber hukum, yaitu masyarakat dan lingkungan hidup; 2. Peraturan hukum, yaitu perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi; 3. Pemungsian hukum oleh pembentuk hukum, pelaksanaan hukum, dan penegak hukum; 4. Keberlakuan hukum; yaitu keteraturan, ketidakteraturan, dan pemulihan. Ketidakteraturan adalah keseimbangan kewajiban dan hak. Ketidakteraturan adalah pelanggaran atau penyimpangan kewajiban dan hak. Pemulihan adalah pengembalian keseimbangan kewajiban dan hak, dan; 5. Pengembangan ilmu hukum dan hukum menurut kebutuhan masyarakat yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Berdasarkan cakrawala ilmu yang telah dikuasai, maka para lulusan Fakultas Hukum Unila dapat mengemban profesi hukum berikut ini: 1. Pembentukan dan pengadministrasian hukum pada instansi/ lembaga pemerintah; 2. Pembentukan dan pengadministrasian hukum pada lembaga badan usaha swasta;

8


IV ER

g. Metode Pembelajaran 1. penekanan pada proses pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (student centered), dengan belajar aktif (active learning) dan belajar koloboratif. 2. Setiap mata kuliah diupayakan menyentuh aspek kongnitif, afektif, normatif dan psikomotorik.

N


7

4.

Ilmu Hukum

2.

Fakultas

Hukum

3.

Profesi Utama

Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, PNS, dst

4.

Profesi alternatif

Politisi, Konsultan Hukum, administrator lembaga peradilan dan lembaga negara lainnya, peneliti hukum, LSM dsb

5.

Kompetensi Profesi Utama

TA

1. Ahli dalam menggali, membuat dan menerapkan hukum positif; hk perdata, pidana, tata negara, HI, Hk Administrasi negara baik materil maupun formil

2. Mahir dalam memberikan bantuan hukum.

SI

1. Mampu menjadi politisi dan bekerja dilembaga politik. 2. Mahir dalam memberikan nasehat hukum.

IV ER

3. Mahir dalam mengelola administrasi peradilan dan lembaga negara lainnya. 4. Memahmi tentang mekanisme pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan hukum terutama persoalan HAM dan Politik.


N

10

Tugas Dosen 1. MEMFASILITASI : Buku, modul ajar, hand-out, journal, hasil penelitian, dan waktu. 2. MEMOTIVASI : • Dengan memberi perhatian pada mahasiswa. • Memberi materi yang relevan dengan tingkat kemampuan mahasiswa dan dengan situasi yang kontektual. • Memberi semangat dan kepercayaan pada mahasiswa bahwa ia dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. • Memberi kepuasan pada mahasiswa terhadap pembelajaran yang kita jalankan. 3. MEMBERI TUTORIAL : Menunjukkan jalan / cara / metode yang dapat membantu mahasiswa menelusuri dan menemukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 4. MEMBERI UMPAN BALIK : Memonitor dan mengkoreksi jalan pikiran / hasil kinerjanya agar mencapai sasaran yang optimum sesuai kemampuannya.

LA

Nama Program Studi

S

1.

Kompetensi Profesi Alternatif

dosen harus mampu sebagai fasilitator dan motivator terutama dalam mengakses sumber-sumber belajar yang diperlukan baik berupa nara sumber, perpustakaan, internet, jurnal, masyarakat dsb. mengupayakan mengkaitkan ilmu yang dipelajari dengan ilmu pengetahuan lain yang relevan, nilai-nilai keagamaan, dan etika dan moral yang berkembang di masyarakat.

Orientasi perkuliahan pada pengkajian materi secara komprehensif dan interkonektif bukan pada materi yang banyak.

h. PROFIL PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

6.

N

G 5.

3.

PU

3. 4.

Dapat dilakukan penilaian melalui test (ujian, kuis) maupun non test (seminar, diskusi, lokakarya, tugas; paper, partisipasi kelas, laporan, dsb). Menggunakan prinsip obyektifitas, kontinyu dan komprehensif. Menggunakan acuan patokan yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk hurup. Dapat dilakukan pengembangan penilaian.

M

2.

PENILAIAN 1. Penilaian hasil belajar mahasiswa merupakan tanggung jawab dosen, yang dilakukan secara komprehensif baik dalam hal subtansi materi maupun alat penilaian yang digunakan.


9

G KOMPETENSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

7.

4. Memiliki kemampuan menyelesaikan masalah hukum. 5. Memiliki kemampuan memberikan bantuan hukum

Profesi Alternatif

1.Memiliki pengetahuan tentang hukum dan perkembangan politik. 2.Memahami pelayanan dan konsultasi hukum

4.Memahami penelitian hukum sesuai prosedur penelitian dan melakukan pelayanan publik

4.mampu melakukan advokasi hukum baik di dalam maupun diluar peradilan. Kejujuran, 1.terampil melihat bertanggungjawab, persolan politik dari obyektif dan aspek hukum. profesional dalam 2.Terampil menjalankan pofesi, memecahkan responsif terhadap persoalanpermasalahan persoalan hukum masyarakat, bersikap masyarakat independen dalam penelitian. 3.terampil menerapkan hukum administrasi negara.

M

Indikator lulusan alternatif

9.

Gelar akademis

membuat

memutus

draf

putusan

5. Mampu beracara dalam membantu klien berperkara diperadilan. 1.

mampu menerapkan aturan-aturan hukum dalam kancah politik nasional maupun internasional.

2.

mampu memberikan persoalan-persoalan masyarakat.

3.

mampu menerapkan administrasi dan menjelaskan kelengkapan adminis lembaga peradilan dan lembaga negara lainnya

4.

mampu mengelola administrasi lembaga peradilan dan lembaga negara lainnya.

5.

mampu meneliti dalam bidang hukum.

jalan

keluar hukum

S.H. (Sajana Hukum)

4.terampil dalam mengolah urusan administrasi negara 5.terampil melakukan penelitian


N

12

8.

3.Terampil dalam menyelesaikan problema hukum masyarakat

IV ER

3.Memiliki pengetahuan menerapkan hukum dan administrasi

4. Mampu hukum.

LA

3. Memiliki kemampuan dalam legal drafting.

Kejujuran, 1.Mampu dalam bertanggungjawab, memeriksa dan obyektif dan memutuskan profesional dalam perkara dan mampu menjalankan profesi, beracara di responsif terhadap peradilan. permasalahan 2.menguasai dalam masyarakat. pembuatan peraturan.

S

2. Memiliki kemampuan menerapkan hukum positif materil dan formil.

3. mampu memeriksa dan perkara dalam peradilan.

Keterampilan

TA

1. Menguasai dasar-dasar teori hukum dan keterampilan dalam bidang hukum tertentu.

Sikap

aturan-aturan

SI

Profesi Utama

Pengeahuan

1. Mampu menjelaskan nalar timbulnya hukum. 2. Mampu membuat hukum nasional.

Aspek Standar Kompetensi Jenis Profesi

Indikator lulusan utama

PU

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Ilmu Hukum

N

i.


11

G N

2. Kompetensi Dasar Program Studi Ilmu Hukum

PU

3. Indikator Kompetensi Program Studi

Aspek Kompetensi Dasar

Aspek Indikator Kompetensi

1. Mampu menjelaskan hukum yang terkait dengan hukum Pidana, perdata, Tata Negara, Administrasi Negara dan Hukum Internasional. 2. Mampu menyelesaikan dan memutus perkara 3. Mampu membuat peraturan perundangundangan.

Sikap

Jenis Profesi

Keterampilan

Profesi Utama

Kejujuran, 1. Memutus dan bertanggungjawab, menetapkan berbagai obyektif dan perkara dan kasus profesional dalam hukum sesuai dengan menjalankan profesi, rasa keadilan.

3. Menyelesaikan perkara baik melalui litigasi maupun non ligitasi.

3. Mampu mengelola administrasi dan rekam perkara hukum

dan kelembagaan

arsip

2. pengolahan informasi dan penelitian hukum.


N

14

IV ER

SI

4. Mampu mengelola informasi dan melakukan penelitian hukum

S

2. Mampu memberikan nasihat hukum.

1. Memberi pendapat Kejujuran, hukum (legal opinion) bertanggungjawab, terhadap persoalan obyektif dan hukum dan politik profesional dalam menjalankan pofesi, 2. Memberikan nasehat hukum. responsif terhadap permasalahan 3. Mengadministrasikan masyarakat, bersikap berkas perkara independen dalam melakukan rekam penelitian. proses persidanagan

TA

1. Mampu menjelaskan keterkaitan hukum dan politik serta keterkaitan diantara keduanya.

1. Memiliki pengetahuan dan metode berpikir akademik yang integratif-interkonektif. 2. Memiliki kemampuan menangani perkara di pengadilan.

responsif terhadap 2. Membuat naskah permasalahan akademik dan legal masyarakat. drafting.

4. Mampu memberikan bantuan hukum

Profesi Alternatif

Pengetahuan

M

Profesi Utama

Pengetahuan

LA

Jenis Profesi

3. Memiliki kemampuan membuat peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki untuk memecahkan persoalan hukum.

Sikap

Keterampilan

Kejujuran, 1. Terampil dalam bertanggungjawab, memeriksa perkara obyektif dan profesional dan menggunakan dalam menjalankan alat bukti. profesi, responsif 2. Terampil dalam terhadap membuat naskah permasalahan akademik peruu dan masyarakat. membuat legal drafting. 3. Terampil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya.

5. memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan hukum.

Jenis Profesi ALternatif 1. Memiliki pengetauan tenang hukum dan politik 2. Memiliki kemampuan memberikan nasihat hukum. 3. Memiliki kemampuan mengelola administrasi secara hukum 4. Memiliki keterampilan mengelola administrasi peradilan. 5. memiliki dalam hukum

keterampilan penelitian

1. Terampil dalam Kejujuran, penerapan hukum bertanggungjawab, dan politik dan obyektif dan terampil dalam profesional dalam memberikan opini menjalankan pofesi, hukum dan politik responsif terhadap terhadap persoalan permasalahan politik. masyarakat, bersikap mengenali independen dalam 2. mampu dan memahami serta penelitian. memecahkan persoalan hukum masyarakat.

3. Terampil dalam mengolah imformasi dan mengelola administrasi peradilan dan kelembagaan lainnya. 4. terampil melakukan penelitian hukum.


13

G Klpok

1. M enguas ai 1. M enguas ai Menguasai dasar-dasar aspek-aspek asek-aspek teori d a n penduk ung yang keterampilan h u k u m , mendukung dalam bidang t e r u t a m a pengembangan h u k u m a s p e k ilmu hukum tertentu. filosofi, 2. M a m p u sosiologi, merumuskan d a l a m dan pengempemahaman bangan ilmu hukum. hukum 2. m enguas ai dan mampu mengembangkan kajian hukum

MKK

1. Mampu dan 1. M a m p u terampil m em a ham i d a l a m d a n p e n er a p a n memaknai ilmu hukum. s e c a r a 2. Mampu dan proforsional terampil berbagai isu d a l a m a t a u memecahkan fenomena persoalan sosial yang h u k u m , berkaitan politik dan d en ga n HAM h u k u m , p o l i t i k ekonomi dan HAM.

MKB

1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Pengantar Hukum Indonesia. 3. Ilmu Negara. 4. Hk. Internasional. 5. Hk. Adm negara. 6. Hk Tata Negara 7. Hukum Pidana 8. Hukum Perdata. 9. Hukum Adat. 10. Hukum Islam 11. Sosiologi Hukum 12. Metode Pen. Hukum.

1. Hk Humaniter Inter. 2. Hk Laut Internasional. 3. Hk Perdata Inter. 4. Hk Agraria. 5. HK Lingkungan. 6. Hukum Pajak. 7. Hukum Tenaga Kerja. 8. Hk Acara Perd T.U.N 9. Hk Keuangan Negara. 10. Hk Penataan Ruang. 11. Hk Otonomi Daerah. 12. Hukum dan HAM. 13. Hk Per-UU-an. 14. Konstitusi dan Peradilan Tata Negar. 15. Delik Tertentu Dalam KUHP.

IV ER


N

16

Mampu mengembangkan ilmu hukum dengan tetap berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai unversal yang diakui masyarakat.

Mata Kuliah

NO

1. Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha). 2. Bahasa Indonesia. 3. Bahasa Inggris. 4. ISBD. 5. Pengantar Ilmu Ekonomi. 6. Sosiologi. 7. Antropologi budaya. 8. Kewarganegaraan.

1

2

SI

Penguasaan ilmu dan keterampilan

Kemampuan berkarya

Memiliki Prinsip- MPK prinsip kemandirian, percaya diri dan pertimbangan yang matang dengan mengembangkan positif thingking

PU

Lainnya

Memiliki integritas, jujur, taat hukum, mampu bekerja sama serta bertanggungjawab

Aspek

Kompetensi Utama

M

Pendukung

Landasan Kepribadian

Adaftif dengan lingkungan sekitar, berpikir logis dan sistematis

1. Integrasi-interkoneksi Kompetensi

LA

Utama

INTEGRASI-INTERKONEKSI

Mata Kuliah

S

Kompetensi

j.

TA

Elemen Kompetensi

N

k. STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Kompetensi Alternatif

Deskripsi

Untuk menjadi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, PNS, dst diperlukan kemampuan memahami norma-norma hukum positif serta hukum formal maupun hukum materil, pendapat dan teori sistem hukum yang berlaku. selain itu dibutuhkan kemampuna untuk menggali, membuat, dan menerapkan aturan hukum serta kemampuan melakukan advokasi hukum baik di dalam peradilan maupun diluar peradilan. Untuk menjadi Politisi, Konsultan Hukum, administrator lembaga peradilan dan lembaga negara lainnya, peneliti hukum, LSM dsb diperlukan kemampuan untuk memahami norma-norma hukum positif, memahami manajemen dan kearsipan, mekanisme pelayanan masyarakat, dan memahami metode penelitian dibidang hukum

2. Intergrasi-Interkoneksi Kurikulum No

Aspek

1

Mata Kuliah

2

Proses pembelajaran

Deskripsi Dari kurikulum, mata kuliah yang berkait dengan hukum pidana, perdata, Tatanegara, H.I, dan Hukum Administrasi negara di integrasikan-interkoneksikan dengan ilmu pengetahuan lainnya terutama ilmu sosial, sehingga diharapkan mahasiswa menguasai hukum positif tidak semata-mata dari aspek dogmatis normatif, tetapi juga perkembangan hukum, sosilogis, filsafat dan etika.

Mahasiswa melakukan praktek hukum melalui peradilan semua dan praktek membuat legal darfting serta menganalisis perubahan-perubahan hukum dan politiik, baik secara nasional maupun internasional


15

G Pendukung

Menguasai dan mempraktekkan hukum

MPB

1. Hk Penyelesaian sengketa Int. 2. Studi kasus Hk Int. 3. Hk dan Alih Teknologi. 4. Hk Arbitrase Komersial Internasional. 5. Hk Kbjk. Pertanahan. 6. Hk SDA. 7. Perbandingan HTN. 8. Hk Dan Politik. 9. Parpol dan Pemilu. 10. Hk & Kebijakan Publik 11. Kapita selekta Hk Pid. 12. Perband Hk Pidana. 13. Hukum eksekusi 14. Politik Hukum Pidana. 15. Hk Pemasyarakatan dan Penintensier. 16. Hk dan Kriminalistik 17. Hk Keluarga. 18. Hk Harta kekayaan. 19. Hk Catatan Sipil 20. ADR. 21. Hk Tata Guna Tanah 22. Hk Jasa Konstruksi 23. Perband Hk Perdata. 24. Kapita Selekta Hk Pdt. 25. Hk Persaingan Usaha. 26. Hk Lemb. Pembiayaan 27. Hk Bisnis Usaha Kecil. 28. Hk ekonomi Islam. 29. Kpt Seleketa Hk Islam. 30. Hk Dagang Int.

Kemampuan berkehidupan bermasyarakat

1. M a m p u menerapkan nilai-nilai prespektif hukum dalam konteks sosial.

Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu hukum dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

Dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum, politik dan HAM

N

Mata Kuliah

Mampu menyelesaikan problema hukum, politik, ekonomi dan HAM dengan menerapkan ilmu hukum secara kontektual

Utama

Pendukung

1. M a m p u menyelesaikan persoalanpersoalan h u k u m , politik dan HAM yang diajukan kepadanya.

SI

IV ER

1. Hk. Eko. Int. 2. Hk Lingk Int. 3. Hk Penyel. Sengketa Lingkungan. 4. Hk Penyel. Sengketa Tenaga Kerja. 5. Hk LLAJ. 6. Hk Administrasi Tanah 7. Hk Perumahan. 8. Neg Hk & Demokrasi. 9. Hk Kelem. Desa 10. Hak-Hak Tersangka. 11. Administrasi Perkara.


N

18

MBB

Lainnya

PU

Klpok

1. M e m i l i k i motivasi u n t u k mengikuti perkembangan ilmu hukum dan mengkaitk a n n y a d e n g a n p e r ub a h a n h u k u m , politik, ekonomi dan HAM. 2. Memiliki kepekaan terhadap isu-isu hukum, politik, ekonomi dan HAM

Kompetensi

M

Lainnya

Sikap dan berprilaku d a l a m berkarya

Elemen Kompetensi

TA

Utama

Mata Kuliah

LA

Kompetensi

S

Elemen Kompetensi


Klpok

Mata Kuliah Mata Kuliah 16. Hk Acara Pidana. 17. Delik Khusus Luar KUHP. 18. Hk dan Kriminologi. 19. Hk dan Perad, Militer. 20. Legitasi dan Bant HK. 21. Hk Perjanjian. 22. Hk Perusahaan. 23. Hk Acara Perdata. 24. Hk Asuransi. 25. Hk Waris. 26. Hk Telematika. 27. Hukum Acara Peradil Agama. 28. Hk Pengangk. Niaga 29. Kewirausahaan. 30. Filsafat Hukum. 31. Etika Profesi Hukum 32. Paktek Hukum 1 33. Praktek Hukum 2 34. Skripsi 35. Hk Organisasi Int. 36. Hk Perjanjian Int. 37. Hk Diplomatik 38. Hk Udara dan Angk 39. Hk Adm. Daerah 40. Hk Kepegawaian. 41. Hk Pajak dan Retribusi 42. Hk Perizinan 43. Hk Keuanan Daerah. 44. Sistem Pemert. Asean 45. Hk Kelem. Negara. 46. Tknk Pemb.entukan Peraturan Per-UU-an. 47. Sistem Peradilan Pid. 48. Hk Peradilan Anak. 49. Aspek Pidana Dlm Per UU-an. 50. Hk dan Viktimologi. 51. Hk Pid Internasional. 52. Perb Melawan Hk. 53. Hk Perbankan. 54. Hk Surat Berharga 55. Hk Penanaman Modal. 56. Hk HAKI. 57. Hk Arbitrase. 58. Hk Zakat dan Wakaf. 59. Hk Kontrak Kerja. 60. Hk Perlindungan Konsumen. 61. Hk Jaminan.

17

G N

Kompetensi Utama

Pendukung

Lainnya

PU

Elemen Kompetensi

Klpok

Mata Kuliah 12. Hk Tetangga. 13. Hk Kepailitan 14. Antropologi Hk. 15. Hk Koperasi 16. Hk Islam dan Iptek. 17. Studi Peran Wanita 18. Hk Perubahan sosial. 19. Sejarah Hk Islam. 20. KKN Tematik


N

20

IV ER

SI

TA

S

LA

M

2. Mempunyai kemampuan membina hubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat

Mata Kuliah


19

G : Nurmayani, S.H., M.H.

Sekretaris

: Upik Hamidah, S.H., M.H.

4. Bagian Hukum Internasional

N

Ketua

rganisasi fakultas

PU

O

3. Bagian Hukum Administrasi Negara

a. Pimpinan Fakultas : Abdul Muthalib, S.H. M.H.

Sekretaris

: Naek Siregar, S.H. M.H.

Dekan

M

Ketua

Ketua

: Yulia Netta, S.H. M.H.

Sekretaris

: Chandra Perbawati, S.H., M.H.

Pembantu Dekan I

: Armen Yasir, S.H.,M.Hum

Pembantu Dekan II

: Melly Aida, S.H., M.H.

Pembantu Dekan III

: Sudirman Mechsan, S.H, M.H.

Kepala Bagian Tata Usaha

: Hero Satrian Arief, S.E., M.H.

LA

5. Bagian Hukum Tata Negara

: Adius Semenguk, S. H., M. H.

Kasubbag Kepegawaian/Keuangan : Dra. Sriwulan Setyowati


N

22

IV ER

SI

TA

S

Kasubbag Umum & Perlengkapan : Partono, S.E. Kasubbag Akademik & Pendidikan : Arniah MS, S.Pd. Kasubbag Kemahasiswaan & Hubungan Alumni

: Rusmiadi, S.H.

b. Pimpinan Bagian 1. Bagian Hukum Keperdataan Ketua

: Prof. IGede AB Wiranata,S.H., M.H.

Sekretaris

: Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H.

2. Bagian Hukum Pidana Ketua

: Diah Gustiniati, S.H., M.H.

Sekretaris

: Tri Andrisman, S.H., M.H.


21

G N

LA

M

Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0325/U/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional Program Sarjana Ilmu Hukum yang mengganti Surat Keputusan Mendikbud No. 017/D/O/1993 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, maka pada Fakultas Hukum Unila hanya terdapat 1 (satu) program studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum dengan 5 (lima) bagian adalah: Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional.

TA SI

Dengan demikian, program studi ilmu hukum dillaksanakan oleh lima bagian yang kemudian mengkhususkan pengkajiannya melalui program minat/kekhsususan masing-masing. Program kekhususan yang ada di Fakultas Hukum Unila terdiri dari 10 (sepuluh) program minat/ kekhususan yaitu: (1) Hukum Perdata, (2) Hukum Ekonomi, (3) Hukum dan Masyarakat, (4) Hukum Islam, (5) Penanggulangan Kejahatan, (6) Praktisi Hukum, (7) Hukum Tata Negara, (8) Hukum Administrasi Negara, (9) Hukum Agraria dan Lingkungan. Kurikulum Fakultas Hukum terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional dan materi kurikulum yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum sendiri. Materi kurikulum inti sebanyak sks yang berlaku secara nasional sebagai matakuliah wajib. Materi kurikulum inti ini dikembangkan dengan penambahan materi yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Unila sebanyak minimal 144 sks dan terbagi atas beberapa program minat/kekhususan dengan perincian sbb: 1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)/wajib Universitas



IV ER N

24

urikulum program sarjana

PU

K

Matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK)/Wajib Fakultas Matakuliah Keahlian Berkarya/Wajib Fakultas Matakuliah Perilaku Berkarya/Wajib Universitas Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat/Wajib Universitas Matakuliah Minat/Kekhususan Hukum Perdata Matakuliah Minat/Kekhususan Hukum Ekonomi Matakuliah Minat/Kekhususan Hukum dan Masyarakat Matakuliah Minat/Kekhususan Hukum Islam Matakuliah Minat/Kekhususan Penanggulangan Kejahatan Matakuliah Minat/Kekhususan Praktisi Hukum Matakuliah Minat/Kekhususan Hukum Tata Negara Matakuliah Minat/Kekhususan Hukum Administrasi Negara Matakuliah Minat/Kekhususan Hukum Internasional

S

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

23

G HKI201

Hukum Internasional

3

W

HKK201 HKK203 HKK210 HKA202 HKA203 HKT203 HKP203

Hukum Acara Perdata Hukum Dagang Perusahaan Hukum Perjanjian Hukum Agraria Hukum Lingkungan Hukum dan HAM Hukum Acara Pidana

2 3 2 2 2 2 2

W W W W W W W

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

21

HKK103 HKK103, 203 HKP101 HKA201

N

Jumlah

3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3

W W W W W W W W W W W W

21

sks Status Prasyarat

MPK107 KBI101 FEE105 HKK103 HKK104 HKK207 HKT102 HKA201 HKP101

3 3 2 3 2 2 3 3 3



TA

Semester II Komak Matakuliah

HKA201 HKI201,HKK103 HKI201 HKT102

IV ER

Jumlah

W W W W W W W W W W


SI

Hukum Waris Hukum Asuransi Delik Tertentu Dalam KUHP Hukum Pajak Hukum Keuangan Negara Hukum Tenaga Kerja Hukum Perdata Internasional Hukum Laut Internasional Hukum Humaniter Hukum Otonomi Daerah

LA

HKK205 HKK220 HKP202 HKA204 HKA312 HKA206 HKI202 HKI203 HKI305 HKT204

S


Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Kristen Katolik Pendidikan Agama Kristen Protestan Pendidikan Agama Budha Pendidikan Agama Hindu Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Bahasa Indonesia Sosiologi Antropologi Budaya Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Ilmu Negara

M

MPK101 MPK102 MPK103 MPK104 MPK105 MBB101 KBS101 SPS103 SPP105 HKK101 HKK102 HKT101

18

Semester IV Komak Matakuliah

26

Semester I Komak Matakuliah

HKK101,HKK102, HKT102 HKK103 HKK103 HKK103 HKK102,HKK103 HKK103 HKK101,HKK102 HKP101

N


Jumlah

a. Sebaran Matakuliah

PU

Semester III Komak Matakuliah

Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Inggris Pengantar Ilmu Ekonomi Hukum Perdata Hukum Adat Hukum Islam Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Pidana

Jumlah

W W W W W W W W W

HKK101,HKK102

24

25

G Minat (Pidana) Praktisi Hukum: HKP306 Sistem Peradilan Pidana HKP310 Hukum Pidana Internasional HKP323 Kapita Selekta Hukum Pidana

2 2 2

WM PM WM

HKP101,HKT204 HKP101 HKP201

Minat Hukum Tata Negara HKT303 Hukum Kelembagaan Negara 2 HKT301 Perbandingan Hukum Tata Negara 2 HKT305 Hukum Kelembagaan Desa 2

WM WM PM

HKT102 HKT102

Minat Hukum Administrasi Negara HKA303 Hukum Administrasi Daerah HKA320 Hukum Keuangan Daerah HKA315 Hukum Sumber Daya Alam HKA321 Hukum Kebijakan Pertanahan HKA322 Hukum Administrasi Tanah

WM PM WM WM PM

HKA201

SI WM WM PM WM

HKI201 HKI201 HKP101,HKI201 HKI201

PM PM

HKI201 HKI201

IV ER

2 2 2 2

HKA201

2 2


N

28

2 2 2 2 2

HKA301 HKK303 HKK304 HKP301 HKP302 HKT205 HKA319 HKT316 HKK341 HKP303

N

HKP101,HKT204 HKP201,HKT204 HKP201 HKP101,HKI201 HKP201 HKP201,203

PU

WM WM WM PM PM WM


Hukum Acara Tata Usaha Negara Hukum Peradilan Agama Hukum Pengangkutan Niaga Delik Khusus Luar Kuhp Hukum Dan Kriminologi Hukum Perundang-Undangan Hukum Penataan Ruang Konstitusi dan Peradilan Tata Negara Hukum Telematika Hukum dan Peradilan Militer

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

W W W W W W W W W W

HKA201 HKK207 HKK203 HKP101,202 HKP101,202 HKT102

Minat (Perdata) Hukum Perdata HKK305 Hukum Keluarga HKK306 Hukum Harta Kekayaan HKK310 Hukum Kontrak Kerja

2 2 2

WM WM PM

HKK103 HKK103 HKK210

Minat (Perdata) Hukum Ekonomi HKK316 Hukum Perbankan HKK232 Hukum Persaingan Usaha HKK315 Hukum Surat Berharga HKK317 Hukum Dagang Internasional HKK323 Hukum Perlindungan Konsumen HKK335 Hukum Bisnis Usaha Kecil

2 2 2 2 2 2

WM WM WM PM PM PM

HKK203 HKK203 HKK203 HKK203, HKI201 HKK203 HKK203

Minat (Perdata) Hukum dan Masyarakat HKK335 Hukum Bisnis Usaha Kecil HKK403 Kapita Selekta Hukum Adat

2 2

WM PM

HKK203

Minat (Perdata) Hukum Islam HKK325 Hukum Zakat dan Wakaf HKK327 Hukum Ekonomi Islam HKK330 Sejarah Hukum Islam HKK340 Studi Peranan Wanita HKK336 Hukum Koperasi

2 2 2 2 2

WM WM PM PM PM

HKK207 HKK207 HKK207 HKK103 HKK103, 203

M

2 2 2 2 2 2

TA

Minat (Pidana) Penanggulangan Kejahatan: HKP306 Sistem Peradilan Pidana HKP307 Perbandingan Hukum Pidana HKP323 Kapita Selekta Hukum Pidana HKP310 Hukum Pidana Internasional HKP312 Aspek Pidana Dalam Per-UU-an HKP304 Studi Lembaga Penegak Hukum

Minat Hukum Internasional HKI301 Hukum Organisasi Internasional HKI304 Hukum Diplomatik HKP310 Hukum Pidana Internasional HKI313 Hukum Udara Internasional HKI311 Hukum Arbitrase Komersial Internasional HKI312 Studi Kasus Hukum Internasional

Semester V Komak Matakuliah


LA

Matakuliah

S

Komak

Jumlah


20

27

HKK207 HKK207

HKP202,301 HKP101,203

Minat (Pidana) Penanggulangan Kejahatan HKP308 Politik Hukum Pidana HKP309 Hukum Peradilan Anak HKP324 Hukum Pemasyarakatan dan Penintensier HKP313 Hukum dan Kriminalistik HKP314 Hukum dan Viktimologi HKP304 Studi Lembaga Penegak Hukum

2 2

WM WM

2 2 2 2

PM PM PM WM

HKP101,203 HKP101,203 HKP201,203

Minat (Pidana) Praktisi Hukum HKP309 Hukum Peradilan Anak HKP318 Hukum Eksekusi HKP323 Kapita Selekta Hukum Pidana

2 2 2

WM WM WM

HKP101,203 HKP101,203 HKP201,HKT204

2 2 2 2 2

WM WM WM PM PM

HKT102 HKT102 HKT102 HKT102 HKT102

2

WM

PM PM PM WM PM PM PM

TA

HKA201 HKA201,206 HKA201 HKA204 HKA203 HKA201 HKA202


N

30

2 2 2 2 2 2 2

IV ER

Minat Hukum Administrasi Negara HKA309 Hk. Lalu Lintas Angkutan Jalan HKA310 Hk. Peny. Sengketa Tenaga Kerja HKA304 Hukum Kepegawaian HKA305 Hk. Pajak Dan Retribusi Daerah HKA306 Hk.PenyelesaianSengketaLingkungan HKA307 Hukum dan Perizinan HKA318 Hukum Perumahan

Metode Penelitian Hukum Sosiologi Hukum Etika Profesi Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Kewirausahaan Praktek Hukum 1

Jumlah

SI

Minat Hukum Tata Negara HKT308 Hukum dan Politik HKT310 Partai Politik dan Pemilu HKT311 Sistem Pemerintahan ASEAN HKT313 Negara Hukum dan Demokrasi HKT315 Hukum dan Kebijakan Publik HKT317 Teknik Pembentukan Peraturan Per-UU-an

HKK301 HKK302 HKK407 HKP305 MJN370 HKL303

N

G WM WM

PU

2

M

Minat (Perdata) Hukum Islam HKK331 Hukum Islam dan IPTEK HKK328 Kapita Selekta Hukum Islam

Semester VI Komak Matakuliah


sks Status Prasyarat 3 2 2 2 3 3

W W W W MKU MKU

SPS103 HKK201,HKP203 HKK201,HKP203 FEE105

15

Minat (Perdata) Hukum Perdata HKK230 Hukum Jasa Konstruksi HKK307 Perbandingan Hukum Perdata HKK308 Kapita Selekta Hukum Perdata HKK311 Perbuatan Melawan Hukum HKK404 Alternative Dispute Resolution (ADR) HKK336 Hukum Koperasi HKK333 Hukum Kepailitan

2 2 2 2 2 2 2

PM WM WM WM WM PM PM

HKK103,203 HKK103 HKK103 HKK103

Minat (Perdata) Hukum Ekonomi HKK309 Hukum Lembaga Pembiayaan HKK320 Hukum Hak Milik Intelektual HKK319 Hukum Arbitrase HKK318 Hukum Penanaman Modal HKK336 Hukum Koperasi HKK333 Hukum Kepailitan HKK230 Hukum Jasa Konstruksi

2 2 2 2 2 2 2

WM WM WM WM PM PM PM

HKK203 HKK203 HKK203 HKK203 HKK103,203 HKK103,203 HKK103,203

2 2

WM WM

HKK103,SPP105 HKK103,203

2 2 2

WM PM PM

HKK302 HKK103

LA

Matakuliah

S

Komak

Minat (Perdata) Hukum dan Masyarakat HKK329 Antropologi Hukum HKK336 Hukum Koperasi HKK405 Hk. Pembangunan dan Masyarakat Adat HKK237 Hukum dan Perubahan Sosial HKK340 Studi Peranan Wanita


HKK103,203 HKK103,203

29

G Komak

S

TA

SI

IV ER

HKK406, Filsafat Hukum, 2 sks Pengajar: HS Tisnanta, S.H.,M.H., Heryandi, S.H.,M.H., A. Baharuddin Naim, S.H.,M.H. Filsafat dan Ilmu hukum, teori berlaku dan mengikatnya hukum, tujuan hukum, aliran-aliran filsafat hukum, pembentukan dan penerapan hukum, Pancasila sebagai dasar falsafah hukum Indonesia. FEE105, Pengantar Ilmu Ekonomi, 2 sks Pengajar: Coryati Asmarantaka, S.E., Nelly Aida S.E., Syamsuddin TA, S.E. Konsep ekonomi, garis besar sistem-sistem ekonomi, sistem ekonomi Indonesia, pendapatan nasional, komposisi output nasional.


N

32

WM

HKI201

2 2 2

WM PM PM

HKI201 HKI201 HKI201


HKL304 Praktek Hukum 2 KKN Tematik HKK406 Filsafat Hukum UNI499 Skripsi

3 4 2 4

Jumlah

HKK102, Pengantar Hukum Indonesia, 3 sks Pengajar: Eko Rahardjo, S.H., M.H., Erna Dewi, S.H.,M.H. Pengertian hukum dan tata hukum Indonesia, sejarah tata hukum dan politik hukum di Indonesia, sistem hukum di Indonesia, dan pembidangan tata hukum.

2

Semester VII Komak Matakuliah

LA

MPK107, Pendidikan Kewarganegaraan, 3 sks Pengajar: Shafruddin Tujuan, nilai dan sejarah, hankamnas, wawasan nusantara, ketahanan nasional, polstranas, polstrahankamnas, sistem hankamnas.


M

PU

Minat Hukum Internasional HKI302 Hukum Perjanjian Internasional HKI303 Hk. Penyelesaian Sengketa Internasional HKI306 Hukum Angkasa HKI307 Hukum Ekonomi Internasional

MPK105, Pendidikan Agama Budha, 3 sks Pengajar: Sudibiono Tujuan agama, falsafah Budha, jalan hidup umat Budha, trisarana, karma, trilaksana, khipassika, pattica sammuppadda, cattayi, aria sacca, dan meditasi.

HKK101, Pengantar Ilmu Hukum, 3 sks Pengajar: Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H., Yennie Agustin, S.H.,M.H., Sepriyadi Adhan S., S.H.,M.H. Konsep hukum, tujuan dan fungsi hukum, sumber hukum, hukum objektif dan subjektif, pendekatan pengertian sistem hukum.

Matakuliah

N

MPK104, Pendidikan Agama Hindu, 3 sks Pengajar: Drs. Triroso, S.Ag Tujuan agama, tata laksana agama, trimurti, trisaksi, trikarya, parisyada karma, dan catur agama.

13

W W W W

b. Deskripsi Matakuliah MPK101, Pendidikan Agama Islam, 3 sks Pengajar: M. Shofie Akrabi, Nunung Rodliyah, Imam Syafe’i, Abuzar Umar, Deden Makbullah. Tujuan agama, makhluk dan khalik, rasulllah, wahyu, dan sunah rasul, arkanul Islam, iman dan akhlak, syariah, dan ibadah. MPK102, Pendidikan Agama Kristen Protestan, 3 sks Pengajar: Haryanto, S.Pd. M.Div. Tujuan agama, iman Kristen, Iman dan ilmu pengetahuan, iman agama, tanggung jawab Kristen. MPK103, Pendidikan Agama Kristen Katolik, 3 sks Pengajar: Drs. T. Sukiji & FX Sumarja, S.H., M.Hum Tujuan agama, dasar iman Katolik, analisis Kristen, keyakinan dasar dan tugas umat Katolik.


31

G N

S

LA

M

KBI101, Bahasa Inggris, 3 sks Pengajar: Maya Shafira, S.H.,M.H., M. Wendy Trijaya, S.H.,M.H., Rudy, S.H., L.LM Struktur kalimat, pemahaman kata dan istilah, kemampuan membaca buku teks, label peraturan hukum, bahasa inggris hukum.

TA

HKI202, Hukum Perdata Internasional, 2 sks Pengajar: Melly Aida, S.H., M.H, Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H, Naek Siregar, S.H., M.H, Khaidir Anwar, S.H., M.H, Dharma Setiawan, S.H., M.H, Rudi Natamiharja, S.H, Siti Azizah, S.H Pengertian dan Ruang Lingkup, Sejarah Perkembangan HPI, Titiktitik Pertalian Dalam HPI, Status Personal Dalam Kaitannya dengan Prinsip Kewarganegaraan dan Domisili, Kualifikasi Dalam HPI, Renvoi, Ketertiban Umum dan Hak-Hak Yang Diperoleh, Penyelundupan Hukum, Persoalan Pendahuluan, Penyesuaian, Pilihan Hukum, Hukum yang Berlaku dalam Kontrak Dagang Internasional, Perbuatan Melawan Hukum dalam HPI, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Kepailitan.

KBS101, Bahasa Indonesia, 3 sks Pengajar: Ali Mustofa, Iqbal Hilal Tujuan mempelajari Bahasa Indonesia; Bahasa Indonesia hukum; Bahasa Indonesia dan karya ilmiah; Bahasa Indonesia (lisan dan tulisan); susunan kata dan kalimat; penggunaan kata hubung, kata perangkai, kata ulang, gabungan kata; kaidah-kaidah bahasa tulisan dan kemampuan bahasa.

PU

HKI201, Hukum Internasional, 3 sks Pengajar: Heryandi, S.H., M.S, Melly Aida, S.H., M.H, Abdul Muthali Tahar, S.H., M.H, A. Baharudin Naim, S.H., M.H, Naek Siregar, S.H., M.H, Darneti Dae, S.H., M.H, Khaidir Anwar, S.H., M.H, Desy Churul Aini, S.H, Ria Wierma Putri, S.H., M.H Pendahuluan, Masyarakat dan Hukum Internasional, Sejarah Hukum Internasional dan Perkembangannya, Hakikat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional, Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Subyek Hukum Internasional, Sumber Hukum Internasional, Wilayah Negara, Pengakuan internasional, Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional,

HKI305, Hukum Humaniter, 2 sks Pengajar: A. Baharudin Naim, S.H., M.H, Melly Aida, S.H., M.H, Ria Wierma, S.H., M.H, Naek Siregar, S.H., M.H, Siti Azisah, S.H Pengertian dan Perkembangan Hukum Humaniter, Sumber-sumber Hukum Humaniter, Common Article (Ketentuan yang Bersamaan), Distinction Principle (Prinsip Pembedaan), Hukum Pendudukan (Occupation Law), Hukum Netralitas (Kenetralan), Penegakan Hukum Humaniter, Masalah Aktual dan Pengaturannya dalam Hukum Humaniter, Hukum tentang Pengungsi.

SPS103, Sosiologi, 2 sks Pengajar: Drs. Suwarno, Dra. Agus Setiawati, Abdul Syani Konsep, Definisi, Sejarah Sosiologi, Individu dan masyarakat, Kebudayaan, pengawasan social dan hukum serta sosialisasi nilai dan norma, Proses social sebagai konsekwensi kehidupan dalam masyarakat, Perosial dan Kebudayaanubahan S, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, Struktur Sosial, Sistem, Tatanan dan Startifikasi Sosial, Lanjutan Pokok Bahasan 8, Kelompok Sosial, Organisasi Sosial, Hukuim dan Pengendalian Sosial l dalam Realitas Hubungan Sistem Pemeliharaan Nilai dan Norma Sosial dengan Stabilitas Tatanan Masyarakat, Kekuasaan dan Wewenang, Masalah Sosial dan Kegunaan Sosiologi.

34


IV ER

SI

HKI203, Hukum Laut Internasional, 2 sks Pengajar: Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H, Heryandi, S.H., M.S, A. Baharudin Naim, S.H., M.H, Desy Churul Aini, S.H, Ria Wierma Putri,

MJN 370, Kewirausahaan, 3 sks Pengajar: Surisno,S.H.,M.H. Gambaran Umum Kewirausahaan; Ruang Lingkup Disiplin Ilmu Kewirausahaan; Karakter, Ciri-Ciri Umum, dan Nilai-Nilai Hakiki Kewirausahaan; Proses Kewirausahaan; Fungsi dan Model Peran Wirausaha; Ide dan Peluang Dalam Kewirausahaan; Merintis Usaha Baru dan Model Pengembangannya; Pengelolaan Usaha dan Strategi Kewirausahaan; Kompetensi Inti dan Strategi Bersaing dalam Kewirausahaan; Analisis Bisnis dan Studi Kelayakan Usaha, Etika Bisnis dan Kewirausahaan; Pemasaran, Permodalan, Pembukuan/ Akuntansi, Perlindungan Produk.

N


33

G N

S.H., M.H Pendahuluan, Cara-cara Penetapan Lebar Laut Teritorial, Perairan Pedalaman, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen Menurut KHL 1982, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Lepas (High Sea), Kawasan (Area), Hak Lintas Kapal Asing Menurut KHL 1982, Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia.

PU

Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Aspek-aspek Hukum Internasional dalam Kaitannya dengan Pemberian Hak, Hak-hak Kekebalan dan Keisimewaan Pejabat-pejabat/Pegawai Organisasi, Internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Ketentuan yang Berlaku bagi Perwakilan Asing di Indonesia, Hubungan Luar Negeri Menurut UU No. 37 Tahun 1999. HKI303, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, 2 sks Pengajar: Ahmad Baharudin Naim, S.H., M.H, Melly Aida, S.H., M.H, Khaidir Anwar, S.H., M.H, Rudi Natamiharja, S.H, Widya Krulinasari, S.H Pendahuluan, Negosiasi, Mediasi, Penyelidikan, Konsiliasi, Arbitrase, Pengadilan Internasional, Penyelesaian Sengketa Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, Penyelesaian Sengketa Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (lanjutan), Penyelesaian Sengketa melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa,Penyelesaian Sengketa melalui Organisasi Regional.

M LA S

TA

HKI313, Hukum Udara Internasional, 2 sks Pengajar: Naek Siregar, S.H., M.H, Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H, Dharma Setiawan, S.H., M.H, Ria Wierma Putri, S.H., M.H, Siti Azizah, S.H Perkembangan hukum udara (HU), Aspek Hukum Udara dalam KHL 1982, Hukum Udara Perdata Internasional, Hukum Udara Nasional (Perdata), Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Nasional, Ketentuan-2 HI ttg Kejahatan penerbangan.

HKI301, Hukum Organisasi Internasional, 2 sks Pengajar: Heryandi, S.H., M.H, A. Baharudin Naim, S.H., M.H, Khaidir Anwar, S.H., M.H, Rudi Natamiharja, S.H, Widya Krulinasari, S.H Pendahuluan, Subjek, Objek dan Sumber Hukum Organisasi Internasional, Masalah Konstitusional dalam Keanggotaan, Status Hukum Organisasi Internasional, Organisasi Internasional Global (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Organisasi Internasional Regional (Asean), Uni Eropah, Organisasi Internasional berkenaan dengan Penyelesaian sengketa Hukum.

IV ER

SI

HKI307, Hukum Ekonomi Internasional, 2 sks Pengajar: Naek Siregar, S.H., M.H, Desy Churul Aini, S.H, Rudi Natamihardja, S.H Pendahuluan, Kaidah-kaidah Dasar (Fundamental) Hukum Ekonomi Internasional, Subyek Hukum Ekonomi Internasional, Sumber-sumber Hukum Ekonomi Internasional, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional, Piagam Hak-hak dan Kewajiban Ekonomi Negaranegara, Perjanjian Penanaman Modal dalam World Trade Organization (WTO), Pengantar GATT, WTO, dan TRIPS

HKI302, Hukum Perjanjian Internasional, 2 sks Pengajar: Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H, Khaidir Anwar, S.H., M.H, Desy Churul Aini, S.H Pengertian dan Istilah-istilah Hukum Perjanjian Internasional, Hakikat dan Sifat Mengikat Hukum Perjanjian Internasional, Pengelompokan/ Klasifikasi Perjanjian Internasional, Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional, Pelaksanaan Perjanjian Internasional, Administrasi Yang Berkaitan Dengan Pembuatan Perjanjian Internasional, Perubahan/ Amandemen Perjanjian Internasional, Penundaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Internasional, Penghentian dan Pengakhiran Perjanjian Internasional, Masalah Jus Cogens Dalam Perjanjian Internasional, Prinsip-prinsip Hukum Yang Berlaku Dalam Perdagangan Internasional, Pergantian Negara dan Akibatnya Terhadap Perjanjian Internasional.

HKI311, Hukum Arbitrase Komersial Internasional, 2 sks Pengajar: Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H, Naek Siregar, S.H., M.H, Ria Wierma Putri, S.H., M.H, Desy Churul Aini, S.H Pendahuluan, Subyek Hukum Dalam Hukum Perdagangan

HKI304, Hukum Diplomatik, 2 sks Pengajar: Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H, Naek Siregar, S.H., M.H, Ria Wierma Putri, S.H., M.H, Desy Churul Aini, S.H Pendahuluan, Alat-alat Negara yang Menjalankan Hubunganhubungan Internasional, Dasar-dasar Teoritis dan Yuridis dari Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Permulaan dan Berakhirnya

36


N


35

G N

S

LA

M

HKI 306, Hukum Angkasa, 2 sks Pengajar: Dharma Setiawan, S.H., M.H, Ria Wierma Putri, S.H., M.H, Siti Azisah, S.H Perspektif Sejarah, Definisi, dan Prinsip-prinsip, Terbentuknya Hukum Internasional Mengenai Kegiatan di Ruang Angkasa, Masalah Keselamatan Bagi Kegiatan di Ruang Angkasa, Masalah Tanggung Jawab Negara Dalam Peluncuran Benda-benda Angkasa, Pendaftaran Benda-benda Buatan Manusia yang diluncurkan ke Ruang Angkasa, Aplikasi Ilm Pengetahuan dan Teknologi Ruang Angkasa.

TA

HKT 203, Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2 SKS Pengajar: Chandra Perbawati, S.H., M.Hum, Yulia Neta, S.H., M.H., Rudy, S.H., L.LM., Martha Riananda, S.H., Yusdianto, S.H. Pengertian, Obyek, Metode, Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia, Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (lanjutan), Sejarah Perkembangan dan Paham Hak Asasi Manusia, Pengaturan Hak Asasi Manusia, Pengakuan Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia (lanjutan), Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum (lanjutan), Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi, Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan (lanjutan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Internasional, Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional, Arbitrase Komersial Internasional, Konvensi-Konvensi Arbitrase Komersial Internasional, Perjanjian (Klausul) Arbitrase, Persidangan Arbitrase, Putusan Arbitrase, Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Menurut Konvensi New York 1958, dan UU No. 37 Tahun 1999, Prosedur Penyelesaian Sengketa di World Trade Organization (WTO)

PU

Pengantar: Armen Yasir, S.H., M.Hum., Yusnani H, S.H., M.H., Yulia Neta, S.H., M.H., Chandra Perbawati, S.H., M.H., Yhannu Setyawan, S.H., M.H., Budiono, S.H., M.H., Martha Riananda, S.H., Yusdianto, S.H., Ahmad Saleh, S.H. Pengantar/Pendahuluan Hukum Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia, Konstitusi, Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia atau Sejarah Ketatanegaraan RI, Sistem Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945, Kelembagaan Negara, Pemerintahan Daerah

IV ER

SI

HKT 204, Hukum Otonomi Daerah, 2 SKS Pengajar: Armen Yasir, S.H., M.Hum., Yusnani H, S.H., M.H., Siti Asiah, S.H., M.H., Yulia Neta, S.H., M.H., Chandra Perbawati, S.H., M.H., Rudy, S.H., LL.M, Ahmad Saleh, S.H. Pendahuluan, Tinjauan Umum Terhadap Hukum dan Pemerintahan Daerah, Negara Serikat dan Negara Kesatuan, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Hubungan Antar Pemerintah Daerah, Tata Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Daerah, Peraturan Daerah, Dewan Pertimbangan Terhadap kebijakan Otonomi Daerah, Administrasi Pemerintahan Daerah HKT 205, HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN, 2 SKS


N

38

HKI 312, Studi Kasus Hukum Internasional, 2 sks Pengajar: Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H, Ria Wierma Putri, S.H., M.H, Desy Churul Aini, S.H. Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Internasional, Pergantian Negara, Tanggung jawab Negara, Kejahatan internasional yang diatur di dalam Statuta Roma 1998, Sengketa internasional. HKT 101, Ilmu Negara, 3 sks Pengajar: Armen Yasir, S.H., M.Hum, Yulia Neta, S.H., M.H, Yusnani H, S.H., M.Si, Chandra Perbawati, S.H., M.Hum., Yhannu Setyawan, S.H., M.H., Budiono, S.H., M.H., Martha Riananda, S.H., Yusdianto, S.H., Ahmad Saleh, S.H. Pendahuluan, Unsur-Unsur Terbentuknya Negara, Pemikiran Kenegaraan, Teori Asal Mula Negara, Teori Asal Mula Kekuasaan Negara, Tujuan Negara, Fungsi Negara, Bentuk-Bentuk Negara dan Bentuk Kenegaraan, Bentuk-Bentuk Pemerintah, Sistem Pemerintahan, Hakikat Negara, Teori Pembenaran Negara (Recht vardiging gronden van de staat), Teori Elite, Hubungan Hukum dengan Negara. HKT 102, Hukum Tata Negara, 3 SKS Panduan Fakultas Hukum

37

G N

Pengajar: Armen Yasir, S.H., M.Hum., Siti Asiah, S.H., M.H.,Yusnani, S.H., M.H., Yhannu Setyawan, S.H., M.H., Rudy, S.H., L.LM., Martha Riananda, S.H., Yusdianto, S.H. Pendahuluan, Norma Hukum Dalam Negara, Tata Susunan Norma Hukum di Indonesia, Sistem Norma Hukum Indonesia Menurut TAP MPR No. III Tahun 2001, Kewenangan Kelembagaan Negara dalam Membuat Peraturan Perundang-undangan, Lembaga Pemerintah dan Perundang-undangan, Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan, Fungsi Berbagai Bentuk Peraturan Perundang-undangan, Dasar-Dasar Peraturan Perundang-undangan, materi Muatan Peraturan Perundangundangan, Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kerangka Peraturan Perundang-undangan, Hal-hal Yang Khusus dalam Peraturan Perundang-undangan, Perubahan Peraturan Perundang-undangan, Pengesahan dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

PU

Partai Politik, Pemilu dan Pembentukan Pemerintahan HKT 311, SISTEM PEMERINTAHAN ASEAN, 2 SKS Pengajar: Erna Sari, S.H. & Martha Riananda, S.H. Pendahuluan, Sistem Pemerintahan yang ada di Dunia, Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean, Konstitusi Negara-negara Asean, Deklarasi Asean, Perkembangan Asean

LA S

TA

HKT313, NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI, 2 SKS Pengajar: Adius Semenguk,S.H.,M.S.., Rudy, S.H., LL.M. Pendahuluan, Beberapa Konsep Negara Hukum, Demokrasi dan Negara Hukum di Indonesia, Negara Hukum Indonesia, Demokrasi , Demokrasi Elektoral dan Demokrasi Liberal, Sebab Demokrasi, Implikasi Demokrasi, Menuju Negara Hukum yang Demokratis

M

HKT 301, PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA, 2 SKS Pengajar: Adius Semenguk, S.H., M.S., Erna Sari, S.H., Chandra Perbawati, S.H., M.H. Pendahuluan, Pembahasan Beberapa Konstitusi dengan Konstitusi Negara Indonesia, Beberapa Model Sistem Pemerintahan, Pembahasan Konstitusi Negara-Negara Asean dengan Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia

HKT308, HUKUM DAN POLITIK, 2 SKS Pengajar: Siti Asiah, S.H., M.H., Armen Yasir, S.H., M.Hum., Adius Semenguk, S.H., M.S., Yhannu Setiawan, S.H., M.H., Yusdianto, S.H. Pendahuluan, Tipe-Tipe Hukum, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Politik Hukum Nasional, Sistem Politik, Pemilihan Umum dan Partai Politik HKT 305, HUKUM KELEMBAGAAN DESA, 2 SKS Pengajar: Siti Asiah, S.H., M.H., Rudy, S.H., LL.M. Pendahuluan, Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa, Bentuk dan Susunan Pemerintah Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Susunan Organisasi Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Pembentukan Lembaga Lain di Desa Sesuai Kebutuhan Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa, Anggaran Desa, Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan

HKT316, KONSTITUSI DAN PERADILAN TATA NEGARA, 2 SKS Pengajar: Armen Yasir, S.H., M.Hum,., Yulia Neta, S.H., M.H., Yhannu Setiawan, S.H., M.H., Rudy, S.H., LL.M., Yusdianto, S.H. Pendahuluan, Istilah Dan Pengertian Konstitusi, Klasifikasi Konstitusi, Isi Konstitusi, Nilai Dan Perubahan Konstitusi, Konstitusi Indonesia, Hak Konstitusional Warga Negara, Peradilan Tata Negara, Latar

HKT 310, PARTAI POLITIK DAN PEMILU, 2 SKS Pengajar: Armen Yasir, S.H., M.Hum., Yhannu Setiawan, S.H., M.H., Yusdianto, S.H. Pendahuluan; Partai Politik; Pemilihan Umum; Pemilihan Umum dan Peta Kekuatan Politik; Partai Politik, Pemilu dan Lembaga Legislatif;

40


IV ER

SI

HKT 315, HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 2 SKS Pengajar: Adius Semenguk, S.H., M.S., Yhannu Setiawan, S.H., M.H., Yusdianto, S.H. Pendahuluan, Hukum dan Kebijakan Publik, Keputusan Negara dan Keputusan Administrasi Negara, Faktor-Faktor Pendorong dan Dasar Pembuatan Keputusan, Peraturan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah, Model-Model Pembuatan Kebijakan Publik, Proses Kebijakan Publik, Sumber-Sumber Kebijakan Publik, Hukum Sebagai Sarana Kebijakan Publik, Tipologi Hukum, Penerapan Kebijakan Publik

N


39

G N

Belakang Peradilan Tata Negara, Hak Menguji Dalam Teori Dan Praktek, Hukum Acara Peradilan Tata Negara I, Hukum Acara Peradilan Tata Negara II, Hukum Acara Peradilan Tata Negara III, Putusan Peradilan Tata Negara, Keberlakuan Putusan Peradilan Tata Negara

HKA 206 HUKUM TENAGA KERJA, 2 sks Pengajar: H.S. Tisnanta, S.H., M.H., Elman Eddy Patra, S.H., M.H., Sri Sulastuti, S.H., M.H., Nurul Fajri Usman, S.H., M.H., Marlia Eka Putri, S.H. Pengertian dan lingkup hukum tenaga kerja, Kebijakan Ketenagakerjaan, Hubungan Kerja (perjanjian kerja, kepakatan kerja, peraturan perusahaan, perselisihan ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja), Perlindungan Kerja ( kesehatan kerja dan keselamatan kerja), Upah dan Jaminan sosial (upah, kecelakaan kerja , Jamsostek), Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan.

HKA 201, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, 3 sks Pengajar: Sri Sulastuti, S.H., M.H, Charles Jackson, S.H., M.H., HS. Tisnanata S.H., M.H., DR. Yuswanto, S.H., M.H, Nurmayani S.H., M.H, Upik Hamidah, S.H., M.H., Syamsir Syamsu, S.H., M.H., Marlia Eka Putri, S.H. Pengertian Hukum Administrasi Negara (HAN), Hubungan antara HAN dengan aspek hukum yang lain, Tempat Ilmu HAN dalam kerangka Ilmu Hukum secara keseluruhan, Sejarah Perkembangan HAN, Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara, Struktur Organisasi Hukum Administrasi Negara, Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling), Sistem dan bentuk-bentuk pengawasan terhadap perbuatan administrasi negara.

M

LA S

SI

TA

HKA 301, HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA, 2 SKS Pengajar: Syamsir Syamsu S.H., M.H., DR. Yuswanto, S.H., M.H. Karakteristik Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara, Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Gugatan, Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, Penarikan Administrasi, Pemeriksaan Persiapan, Pemeriksaan dengan acara biasa, Pembuktian, Pemeriksaan dengan Acara Cepat, Pemeriksaan dengan Acara Singkat, Putusan Hakim, Banding, Kasasi, Pelaksanaan Putusan Hakim dan Eksekutif.

PU

Pajak, Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak, Yuridiksi Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, Subyek Pajak, Obyek pajak, Hukum Pajak, Utang Pajak, Penagihan Utang Pajak, Keberatan dan dan banding pajak, Penerapan sanksi perpajakan, Perlawanan Terhadap Pajak, Penyelesaian Pajak Berganda, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak


N

42

IV ER

HKA312, HUKUM KEUANGAN NEGARA, 2sks Pengajar: Dr. Yuswanto S.H. M.H., Nurmayani S.H., M.H, Marlia Eka Putri, S.H Pengertian dan Dasar hukum Keuangan Negara, Pengeluaran Negara, Pengertian Anggaran Negara, Siklus Anggaran Negara, Penguasaan dan Pengurusan Anggaran Negara, Pengurusan Khusus Anggaran Negara, Pengawasan Anggaran Negara, Bantuan Luar Negeri, Kebijakan Fiskal, Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Keuangan Daerah, Perhitungan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keaungan Negara dengan sistem tunggal dan dualistik, Kedudukan Pabeka dalam

HKA 202, HUKUM AGRARIA, 2 sks Pengajar: Sudirman Mechsan S.H., M.H., Upik Hamidah S.H., M.H, F.X. Sumarja S.H., M.Hum., Ati Yuniati, S.H. Pendahuluan, Hukum Tanah Sebelum berlakunya UUPA, Hukum Tanah Nasional, Pendaftaran tanah, Landreform, Tata Guna Tanah. HKA 203, HUKUM LINGKUNGAN, 2 sks Pengajar: Elman Eddy Patra, S.H., M.H., Muhammad Akib, S.H , M.H., Sri Sulastuti, S.H. M.H. Pendahuluan, Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Lingkungan, Dasar Konstitusional dan kebijakan Dalam GBHN dan REPELITA, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, Prinsip-prinsip penyelesaian masalah pencemaran, Penyelesaian hukum masalah pencemaran, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, Analisis mengenai Dampak lingkunga. HKA 204, HUKUM PAJAK, 2 sks Pengajar: Dr. Yuswanto S.H. M.H., Nurmayani S.H., M.H., FX, Sumarja, S.H., M.Hum., Marlia Eka Putri, S.H. Sejarah dan Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Justifikasi Pemungutan Panduan Fakultas Hukum

41

G N

Pengurusan Keuangan Negara, Pertanggungjawaban Keuangan Negara secara Harisontl dan Vertikal, Pertanggungjawaban Keaungan Negara Berdasarkan UU Perhitungan Anggaran.

PU

Pengajar: Sudirman Mechsan, S.H., M.H., Upik Hamidah.S.H., M.H, F.X. Sumarja, S.H., M.H. Hubungan Manusia dengan tanah, Politik Agraria Penjajah, Politik Agraria Nasional, Politik Agraria Pasca Reformasi

HKA319,HUKUM PENATAAN RUANG, 2sks Pengajar: FX. Sumarja, S.H., M.H., Upik Hamidah, S.H., M.H., Sudirman Mechsan, S.H., M.H., Nurmayani, S.H., M.H. Pengertan Hukum Penataan Ruang, Sejarah perkembangan peraturan Perundang-undangan, Konsepsi dan prinsip-prinsip dalam penataan ruang, Hubungan hukum penataan ruang dengan hokum lingkungan, Hubungan hukum penataan ruang dengan hukum agraria, Subjek dan Objek penataan ruang, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah, Peran serta masyarakat dalam penataan ruang, Penataan ruang di daerah.

LA S

TA

HKA 304, HUKUM KEPEGAWAIAN, 2 SKS Pengajar: Charles Jackson S.H. M.H. Dasar hukum dan ruang lingkupnya, Pengertian umum ( Pejabat, penjabat, jabatan, pegawai negeri sipil), Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan dan pembinan Pegawai Negeri Sipil, Pensiun pegawai Negeri sipil dan pengaturannya, Pemberhentian pegawai negeri sipil

M

HKA 315, HUKUM SUMBER DAYA ALAM, 2 SKS Pengajar: Muhammad Akib, S.H., M.H., FX. Sumarja, S.H., M.H., Sudirman Mechsan, S.H., M.H. Pengertian dan ruang Lingkup Hukum Sumber daya Alam, Kebijakan Pengelolaan SDA,, Hukum Konservasi SDA hayati dan Ekosistemnya, Pengaturan hukum dan perlindungan Sumber Daya Hutan, Pengaturan hukum dan perlindungan Sumber Daya Ikan, Pengaturan hukum dan perlindungan Sumber Daya Tanah, Pengaturan hukum dan perlindungan Sumber Daya Air, Pengaturan hukum dan perlindungan Sumber Daya Udara, Pengaturan hukum dan perlindungan Sumber Daya Tambang, Pengaturan hukum dan perlindungan Sumber Daya Wilayah Pesisir.


N

44

IV ER

SI

HKA 306, PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN, 2 SKS Pengajar: Muhammad Akib, S.H., M.H, Elman Eddy Patra, S.H., M., Sri Sulastuti, S.H., M.H., Iskandariansyah, S.H., M.H. Sengketa Lingkungan dan Pengaturan Hukumnya, Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai pangkal tolak sengketa lingkungan, Aspek hukum Administrasi dalam pencegahan sengketa Lingkungan Hidup, Beberapa Aspek hukum perdata dalam penyelesaian sengketa lingkungan, Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan, Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lengkungan diluar pengadilan, Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, Gugatan perwakilan (class action) dalam sengketa lingkungan, Hak gugat (legal standing) organisasi lingkungan,

HKA303, HUKUM ADMINISTRASI DAERAH, 2 SKS Pengajar: Nurmayani, S.H., M.H., Upik Hamidah, S.H.M,H., Eka Deviani, S.H. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan, Asas-asas Pemerintahan Daerah, Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Perangkat daerah, Peraturan daerah, Kepegawaian Daerah, Keuangan Daerah, Pengawasan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa HKA 305, HUKUM PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, 2 SKS Pengajar: Dr. Yuswanto S.H. M.H., Nurmayani S.H., M.H, Marlia Eka Putri, S.H. Pengertian Pajak Daerah dan retribusi daerah, Sejarah Pemungutan Pajak daerah Dan retribusi daerah, Pembaharuan Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pajak Daerah Propinsi, Pajak Daerah Kota/ Kabupaten, Obyek dan Golongan retribusi Daerah, Tatacara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak daerah, Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Retribusi Daerah, Sistem Perpajakan Daerah di Indonesia, Sistem Retribusi Daerah di Indonesia, Prosedur keberatan, banding dan pembetulan Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Ketentuan Khusus, ketentuan pidana dan penyidikan Kasus Pajak daerah dan retribusi Daerah. HKA321, HUKUM KEBIJAKAN PERTANAHAN, 2sks Panduan Fakultas Hukum

43

G N

Penyelesaian sengketa lingkungan internasional

PU

Pengajar: Upik Hamidah, S.H., M.H., Nurmayani, S.H., M.H. Pengaturan dasar yang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman, Pengadaan perumahan yang berwawasan lingkungan yang berwawasan lingkungan, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan, Pembangunan perumahan dengan fasilitas kridit, Pembangunan asrama mahasiswa, Penghunian rumah bukan oleh pemiliknya, Pemilikan rumah tempat tinggal oleh orang asing, Pembebanan rumah tinggal dan rumah susun dengan hak tanggungan, Hak milik atas satuan rumah susun, Alternatif penyelesaian perumahan bermasalah

M

HKA 307, HUKUM PERIZINAN, 2 SKS) Pengajar: H.S. Tisnanta, S.H. M.H., Dr. Yuswanto, S.H., M.H, Ati Yuniati, S.H. Izin Sebagai Instrumen Pemerintahan, Bentuk dan Isi Izin, Izin Sebagai Norma Penutup Dari Penetapan Norma Yuridis, Diskresi bagi pemerintahan pada pemberian izin, Asas-asas Umum prosedur penertiban izin, Pengubahan dan Penarikan kembali izin, Mempertahankan izin melalui paksaan pemerintah, Aspek hukum administrasi dari IMB dan Izin HO.

S

SI

TA

HKK 336, Hukum Koperasi, 2 sks Pengajar: Sepriyadi Adhan S,S.H.,M.H. Tumbuh dan berkembangnya Koperasi di Asia, Pertumbuhan dan perkembangan Koperasi di Indonesia, Pemerintah Orde baru menata koperasi yang rusak fungsi sosial ekonominya pada masa orde lama, kewajiban pemerintah dalam mendorong maju dan berkembang koperasi, Peranan Koperasi dalam membangun masyarakat pedesaan, Badan usaha koperasi dan pengaturannya, cara mendirikan koperasi, Organisasi dan bidang Usaha koperasi, Perangkat Organisasi Koperasi, Pembinaan Koperasi, Koperasi Desa atau Koperasi Serba Usaha, Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia, perlunya program kerja dalam menjalankan koperasi, sistem perkreditan Koperasi menuju Swadaya, Pemerintah dengan Program Pembangunan Koperasi

LA

HKA320, HUKUM KEUANGAN DAERAH, 2 sks Pengajar: DR. Yuswanto, S.H., M.H, Nurmayani, S.H., M.H., Marlia Eka Putri, S.H. Pengertian dan Lingkup keuangan daerah, Pengaturan tentang Keuangan Daerah, Sumber-sumber keuangan daerah, APBD, Pertanggungjawaban keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah.

HKA 309, HUKUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, 2 SKS Pengajar: Charles Jackson, S.H., M.H. Dasar hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan ruang lingkupnya, Lalu Lintas Jalan,, Instansi berwenang menangani Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pihak yang terkait dengan Lalu Lintas angkutan Jalan ( Pengguna jalan, Sopir, penumpang), Pelanggaran Hukum lalu lintas Angkutan jalan, Penegakan Hukum lalu Lintas Angkutan Jalan HKA 310, HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TENAGA KERJA, 2sks Pengajar: Tisnanta, S.H. M.H, Sri Sulastuti, S.H. M.H, Marlia Eka Putri, S.H Arti hukum acara perburuhan, Perselisihan hubungan industrial, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Biparti, Penyelesaian perselisihan hibungan industrial Konsiliasi, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Arbitrase, Penyelesaian kasus pidana perburuhan, Pengadilan hubungan industrial, Praktek pembuatan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, Upaya hukum, Upaya hukum dalam perselisihan hubungan industrial, Eksekusi putusan.

46


IV ER

HKK 311, Perbuatan Melawan Hukum, 2 sks Pengajar: Torkis L. Tobing, S.H, M.H, Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H. Pengertian perbuatan melawan hukum, Unsur-usur perbuatan melawan hukum dalam arti luas, Dasar-dasar pembenar, Kesalahan

HKA322, HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN, 2sks Pengajar: F.X. Sumarja S.H., M.Hum, Upik Hamidah S.H., M.H, Sudirman Mechsan S.H., M.H., Sri Sayekti S.H, Ati Yuniati, S.H. Pendaftaran Tanah Sebelum Lahirnya UUPA, Pendaftaran Tanah setelah Lahirnya UUPA, Pendaftaran tanah untuk pertama kali, Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah, Sanksi dan Biaya Pendaftaran Tanah

N


HKA 318, HUKUM PERUMAHAN, 2 SKS 45

G N

dan Kerugian, Teori-teori hubungan kausal (oorzakelijk verband) dalam perbuatan melawan hukum, Tuntutan-tuntutan yang dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPdt, Ajaran Relativitas, Tanggung jawab orang tua dan wali, Tanggung jawab majikan, Tanggung jawab guru dan kepala tukang, Tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan, Tanggung jawab atas runtuhnya gedung, Tanggung jawab dari pemilik atau pemegang kendaraan bermotor, tanggung jawab untuk kerugian yang timbul karena kematian, karena perbuatan yang menyebabkan orang luka dan penghinaan, Tanggung jawab badan hukum dan organnya, Perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

PU

Putusan penundaan sementara pembayaran, Berakhirnya kepailitan, Studi kasus kepailitan.


N

48

IV ER

HKK 201, Hukum Acara Perdata, 2 SKS Pengajar: Torkis Lumban Tobing, S.H.,M.H., Sepriyadi Adhan,S.H.,M.H., Dewi Septiani,S.H. Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia, Pengertian Hukum Acara Perdata, Subyek dan Obyek dalam Perkara Perdata, Susunan Pengadilan, Gugatan dan Cara Mengajukan Gugatan, Persiapan Pemeriksaan Perkara, Pemeriksaan Perkara di Persidangan, Jawaban Tergugat, Intervensi Terhadap Perkara yang Diperiksa, Pembuktian,

HKK 220, Hukum Asuransi, 2 sks Pengajar: Lindati Dwiatin,S.H.,M.H., Ratna syamsiar,S.H.,M.H. Asuransi dan Pengaturannya, Usaha Perasuransian, Perjanjian Asuransi, Polis Asuransi sebagai Akta Perjanjian, Asuransi untuk pihak ketiga, Pemberitahuan tertanggung dan eksonerasi penanggung, Objek asuransi, Objek asuransi, Klaim Ganti Rugi, Asuransi Rangkap, Asuransi Ulang (reasuransi), Asuransi Kebakaran, Asuransi Laut, Asuransi Jiwa/Jumlah, Asuransi Sosial, Asuransi Syari”ah.

LA

SI

TA

HKK402, Etika Profesi Hukum, 2 sks Pengajar: Dr. I Gede AB Wiranata, S.H.,M.H. Manusia dan Perkembangan Sosial Budaya, Manusia dan kebutuhan hidup, Mengenal filsafat, Etika dan perkembangannya, Etika dan moralitas, Etika dan agama, Orientasi tentang hokum, Hukum dan Moral, Profesi dan lingkup profesi, Profesi hukum dan permasalahannya, Kode etik profesi, Kode etik profesi hokum, Beberapa permasalahan dalam etika profesi, Pelanggaran profesi, Etika profesi dan penegakan hokum, Etika terapan dan perkembangan etika.

S

HKK335, Hukum Bisnis Usaha Kecil, 2 sks Pengajar: Dr. I Gede AB Wiranata, S.H.,M.H. Aspek Hukum dalam Kegiatan Ekonomi, Mengenal hukum dan hukum bisnis, Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia, Lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis, Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis, Kewirausahaan, Usaha kecil dan perkembangannya, Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Kecil dan Hukum Bisnis, Aspek Hukum Usaha Kecil, Usaha kecil dan peran pemerintah, Pengembangan Waralaba, Pendirian usaha kecil, Beberapa masalah yang dihadapi bisnis usaha kecil, Memilih bentuk kepemilikan bisnis, Etika bisnis.

M

HKK327, Hukum Ekonomi Islam, 2 Sks Pengajar: Amnawaty, S.H., M.H Hukum harta benda/Hak Milik, Tentang asuransi syariah, Perbankan syariah, Baitul Mal, Pasar modal syariah, Surat Beharga Syariah.

HKK 320, Hukum HAKI, 2 SKS Pengajar: Lindati Dwiatin,S.H.,M.H. Kelompok Utama Kekayaan Intelektual , Ketentuan Umum Merek, Pengalihan dan pendaftaran merek, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengeketa Merek, Ketentuan umum hak cipta, Perlindungan hukum hak cipta, Ketentuan umum paten, Paten sederhana dan paten biasa, Pengalihan dan pendaftaran paten, Pengaturan dan pengertian rahasia dagang, Pengalihan dan lisensi rahasia dagang, Perlindungan hukum rahasia dagang, Pengaturan dan pengertian desain industri, Perlindungan hukum desain industri. HKK 333, Hukum Kepailitan, 2 SKS Pengajar: Lindati Dwiatin,S.H.,M.H. Dasar hukum dan sejarah kepailitan, Asas-asas hukum kepailitan, Subjek hukum kepailitan, Objek hukum kepailitan, Syarat dan prosedur kepailitan, Kepailitan dan harta pailit, Akibat hukum kepailitan, Pengurusan harta pailit, Tindakan hukum terhadap debitor pailit, Pencocokan piutang, Perdamaian dan kepailitan berakhir, Pembatalan perdamaian dan putusan pailit, Penundaan pembayaran utang, Panduan Fakultas Hukum

47

G N

Alat – alat Bukti, Putusan Hakim, Upaya Hukum Banding, Upaya Hukum Kasasi, Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Pelaksanaan Putusan Hakim.

PU

Pengajar: Surisno, S.H,M.H Sumber hukum jasa konstruksi; Konsep Jasa Konstruksi dari aspek:perundang-undangan, pekerjaan(profesi), ilmu pengetahuan dan teknologi; Arti Penting Jasa Konstruksi; Usaha Jasa Konstruksi; Persyaratan Usaha; Keahlian dan Keterampilan; Tanggungjawab Profesional; Pengikatan Pekerjaan Konstrksi; Pengikatan Para Pihak; Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; Kegagalan Bangunan; Masyarakat Jasa Konstruksi; Masyarakat Jasa Konstruksi.

IV ER

M

SI

TA

S

LA

HKK 323, Hukum Perlindungan Konsumen, 2 sks Pengajar: Wahyu Sasongko, S.H,M.H, Hamzah, S.H,M.H Relevansi perlindungan konsumen ditinjau dari: aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek hukum; Gerakan Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen, dinamika perlindungan konsumen. HKK318, Hukum Penanaman Modal, 2 sks Pengajar: Dr. I Gede AB Wiranata, S.H.,M.H. Aspek Hukum dalam Kegiatan Ekonomi, Sejarah, Pengertian dan Istilah Penanaman Modal, Arti, Hakekat, dan Filosofi Penanaman Modal, Teori-teori Tentang Keberadaan Penanaman Modal, Sumbersumber Hukum Penanaman Modal, Perkembangan Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Kegiatan Penanaman Modal , Bidang Usaha Penanaman Modal di Indonesia, Alih Teknologi dalam Kegiatan Penanaman Modal, Prosedur Perijinan dalam Kegiatan Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa di Bidang Penanaman Modal , Beberapa Masalah dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, Studi Kasus Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, Studi Kasus Putusan Judicial Review Pasal-pasal tertentu, UUPM oleh Mahkamah Konstitusi, Penanaman Modal dan Otonomi Daerah.

HKK 232, Hukum Persaingan Usaha, 2 sks Pengajar: Rilda Murniati,S.H.,M.H. Sejarah Hukum Persaingan Usaha, Sumber Hukum Persaingan Usaha, Kedudukan Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Nasional, Konsep Hukum Persaingan Usaha, Tinjauan Teoritis terhadap UU No. 5 Tahun 1999, Aspek Ekonomi dalam Hukum Persaingan Usaha, Pengaturan, Konsep dan Lingkup Perjanjian yang dilarang UU, BentukPanduan Fakultas Hukum

N

50

HKK 307, Perbandingan Hukum Perdata, 2 SKS Pengajar: Dwi Pujo Prayitno,S.H.,M.H., Sepriyadi Adhan,S.H.,M.H Sejarah Perbandingan Hukum , Tujuan Perbandingan Hukum, Fungsi, Kegunaan dan Proses Perbandingan Hukum, Perbandingan Sistematika Hukum, Perbandingan sejarah atau perkembangan sistem hukum Inggris dengan sistem hukum Romawi-Jerman, Perbandingan sejarah atau perkembangan sistem hukum Inggris dengan sitem hukum Romawi-Jerman (Lanjutan), Perbandingan Konsepsi sistem Hukum Inggris dengan sistem Hukum Romawi-Jerman, Perbandingan struktur sistem Hukum Inggris dengan struktur sistem Hukum RomawiJerman, Perbandingan struktur sistem Hukum Inggris dengan struktur sistem Hukum Romawi-Jerman (Lanjutan), Perbandingan sumber hukum antara Hukum Inggris dan Romawi-Jerman, Perbandingan dengan sumber hukum antara Hukum Inggris dan Romawi-Jerman (lanjutan), Hukum Orang, Hukum Keluarga, Perbandingan Hukum Kontrak, Hukum Benda, Perbuatan Melawan Hukum. HKK317, Hukum Dagang Internasional, 2 sks Pengajar: Dr. I Gede AB Wiranata, S.H.,M.H. Pergeseran Karakteristik Hukum Dagang ke Arah Hukum Dagang Internasional, Perkembangan Pasar Bebas, Imbal Beli dalam Perdagangan Internasional, Definisi, Ruang Lingkup, Perkembangan dan Tujuan Kajian Hukum Perdagangan Internasional, Beberapa Permasalahan dalam Kegiatan Perdagangan Internasional, Sumbersumber Hukum dalam Hukum Dagang Internasional, Prinsip-prinsip Dasar dalam Perdagangan Internasional, Standard Pokok dalam Kegiatan Perdagangan Internasional, Kontrak Dagang Internasional, Dokumentasi dalam Kegiatan Perdagangan Internasional, Pengaturan Resiko dalam Perdagangan Internasional, Sistem Pembayaran dalam Perdagangan Internasional, Aspek-Aspek Hukum Perdagangan Internasional dalam GATT dan WTO, Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Peran Badan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Unifikasi dan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional,

HKK 230,Fakultas HukumHukum Jasa Konstruksi, 2 sks Panduan

49

N

G IV ER

M

SI

HKK205, Hukum Waris, 2 sks Pengajar: Rosidah, S.H., Marindo,S.H.,M.H. Pengaturan dan Pengertian Hukum Waris. Azas-azas Pewarisan dalam KUHPdt, Harta kekayaan perkawinan, Ahli waris dan cara pembagian waris berdasarkan UU, Pewarisan Anak Luar Kawin, Ahli waris & permasalahannya, Kedudukan ahli waris terhadap warisan yang terluang, Mewaris berdasarkan surat wasiat, Legitiemeportie (Bagian Mutlak), Pelaksanaan Wasiat dan pengurus harta peninggalan, Pemasukan /inbreng, Pengantar Hukum Waris Islam, Hukum Kewarisan Islam, Harta Peninggalan Dan Bagian Ahli Waris, Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Proses Pewarisan Islam, Contoh penyelesaian kasus-kasus pewarisan Islam. MBB101, Ilmu Sosial Budaya Dasar, 2 sks Pengajar: Dra. Nunung Rodliyah, MAg; Sri Sulastuti, S.H,M.H, Nurmayani, S.H,M.H, Siti Nurhasanah, S.H,M.H Definisi, tujuan dan pendekatan ISBD, Lingkup Kajian ISBD, Keluarga


N

52

HKK 104, Hukum Adat, 2 sks Pengajar: Aprilianti,S.H.,M.H., Siti Nurhasanah,S.H. Pengertian Hukum Adat, Corak Hukum Adat, Sejarah Hukum Adat, Hukum Adat Sbg Ilmu Pengetahuan dan hubungannya dengan ilmu yang lain., Pembidangan Hukum Adat, Bahasa dan peribahasa dalam hukum adat., Masyarakat Hukum Adat., Hukum Perkawinan Adat., Hukum Perjanjian Adat., Hukum Kekerabatan Adat., Hukum Waris Adat., Hukum Pidana Adat., Hukum Pidana Adat, Hukum Peradilan Adat, Sengketa Tanah, Hukum Adat dan Konsep KUHP, Pemberdayaan Masyarakat Adat.,

LA S

TA

HKK 316, Hukum Perbankan, 2 sks Pengajar: Ratna Syamsiar, S.H.,M.H. Lembaga Perbankan, Fungsi dan Tujuan Lembaga Perbankan, Klasifikasi Bank Yang Berlaku di Indonesia, Bank Sentral Indonesia, Simpanan Nasabah, Perlindungan Dana Simpanan Nasabah, Klasifikasi Sumber Dana Perbankan, Sumber Dana di Piranti Pasar Uang, Kegiatan Bank Menghimpun Dana, Kegiatan di Bidang Perkreditan, Kegiatan di bidang Jual Beli Surat Berharga, Kegiatan di Bidang Jasa-Jasa Perbankan, Peranan Bank Indonesia Membina dan Mengawasi Bank, Kewajiban Lembaga Perbankan, Pelanggaran Ketentuan Perbankan, Penyehatan Lembaga Perbankan.

Bentuk Perjanjian yang Dilarang UU, Pengaturan, Konsep dan Lingkup Kegiatan yang Dilarang UU, Bentuk-Bentuk Kegiatan yang Dilarang UU, Pengaturan, Konsep dan Kriteria Posisi Dominan Yang Dilarang UU, Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Posisi Dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tata Cara Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha di KPPU, Upaya Hukum Keberatan dalam Hukum Persaingan Usaha, Studi Kasus Putusan KPPU.

PU

pengangkutan niaga, bentuk hukum perusahaan pengangkutan niaga; Subjek,Objek, Peristiwa dan Sarana Pengangkutan Niaga; Sertifikasi Kelayakan Operaonal Alat Angkut dan KPKT; Hubungan Hukum Penyelenggaraan dan Berakhir pengangkutan Niaga; DokumenDokumen Hukum Hukum Pengangkutan Niaga; Multimoda Pengangkutan Niaga (MPN); Pengangkutan Niaga Charter; Pengangkutan Niaga dengan Muatan Peti Kemas; Konvensi Internasional Yg Berkaitan dgn Pengangkutan Niaga; Aspek Hukum Asuransi pada Pengangkutan Niaga; Bill of Lading (Konosemen).

HKK309, Hukum Lembaga Pembiayaan, 2 sks Pengajar: Rilda Murniati,S.H.,M.H. Lembaga Pembiayaan, BidangUsaha dan Kedudukan Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, Penyertaan Modal oleh Perusahaan Modal Ventura, Mekanisme Operasional Penyertaan Modal, Sewa Guna Usaha (Leasing), Klasifikasi dan Mekanisme Sewa Guna Usaha, Perjanjian Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang (Factoring), Klasifikasi dan Mekanisme Anjak Piutang, Perjanjian Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), Hubungan Hukum, dan Mekanisme Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit (Credit Card), Hubungan Hukum dalam Kartu Kredit, Pembiayaan Proyek (Project Finance. HKK 304, Hukum Pengangkutan Niaga, 2 sks Pengajar: Ratna Syamsiar,S.H.,M.H. Konsep Pengangkutan, Konsep Pengangkutan Niaga, Konsep Perusahaan Pengangkutan Niaga; Sumber Hukum dan Klasifikasi Pengangkutan Niaga; Usaha dan Perusahaan pengangkutan niaga; Perusahaan Keagenan Pengangkutan Niaga; Perusahaan Penunjang Penunjang Pengangkutan Niaga; Pengangkutan niaga, perjanjian Panduan Fakultas Hukum

51

G N

Inti dan Keluarga Besar, Keluarga Sehat dan Sejahtera, Tipe kelompok social budaya, Manusia, Kebutuhan dan Etika, Kebudayaan, Peradaban dan Sistem Nilai, Perubahan Sistem Nilai dan Masalah Kemanusiaan, Keindahan dan Keburukan, Manusia dan Pandangan Hidup, Kasih Sayang dan Kebencian, Tanggung Jawab dan Kesadaran, Keadilan dan Kesewenang-wenangan, Kegelisahan dan Penyebabnya, Penderitaan dan Pengaruhnya, Harapan dan Keberhasilan.

PU

Perceraian, Rujuk dan Iddah), Hukum Keluarga Islam (Akibat Hukum Perceraian), Hukum Ekonomi Islam (Pandangan Islam Terhadap Hak Milik), Hukum Ekonomi Islam (Perbankan Islam), Hukum Ekonomi Islam ( Lembaga-Lembaga Ekonomi Lainnya ), Konsep Umum Hukum Pidana Islam, Konsep Umum Hukum Pidana Islam, HKK 305, Hukum Keluarga, 2 sks Pengajar: Rosida,S.H. Ruang lingkup, sistematik hukum keluarga, Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Tata cara Perkawinan, Pencegahan dan pembatalan perkawinan, akibat hukum dari perkawinan, Harta Perkawinan, pencampuran harta kekayaan dan pengurusannya, Pemisahan harta kekayaan atau harta bersama, perjanjian perkawinan, Keturunan, pembuktian anak sah, pengesahan dan pengakuan anak, kekuasaan orangtua, perwalian, dan pengampuan, putusnya perkawinan dan akibatnya, perkawinan campuran dan perkawinan di luar negeri, perlindungan anak, Penyelesaian beberapa kasus atau masalah dalam hukum keluarga,

M

LA S

SI

TA

HKK103, Hukum Perdata, 2 SKS Pengajar: Torkis Lumban Tobing, S.H,M.H, Marindowati, S.H.,M.H., Rosida, S.H., Dwi Pujo Prayitno,S.H.,M.H, Sepriyadi Adhan S,S.H.,M.H., Dewi Septiana,S.H., Selvia Oktaviani, S.H. Lingkup hukum Perdata; Sejarah Hukum Perdata; Sistimatika Hukum Perdata; Hukum badan pribadi (subyek hukum); Domisili (tempat tinggal) dan keadaan tak hadir; Kewenangan, kedewasaan, dan pendewasaan; pencatatan peristiwa hukum; Hukum keluarga; Perkawinan; Hukum benda secara umum; Hak Kebendaan; Penguasaan (Bezit); Hak Milik; Hak atas benda jaminan; Hukum Perikatan; Perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang.

SPP 105, ANTROPOLOGI BUDAYA, 2 sks Pengajar: Aprilianti, S.H.,M.H., Siti Nurhasanah,S.H. Azas - azas dan ruang lingkup antropologi, Makhluk Manusia, Kepribadian (Personality), Masyarakat (Society), Masyarakat (Society), Kebudayaan (culture), Dinamika Masyarakat, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan, Antropologi Kontemporer, Etnografi, Antropologi dan umat manusia. HKK 319, Hukum Arbitrase, 2 sks Pengajar: Kingkin Wahyuningdiah, S.H,M.H, Surisno, S.H., M.H., Yenie Agustin M.R., S.H., M.H. Cara Penyelesaian sengketa pada umumnya, Sejarah Perkembangan Hukum Arbitrase di Indonesia, Hukum Arbitrase dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia, Lingkup arbitrase, Subyek Hukum Arbitrase, Perjanjian Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, Prosedur Beracara Melalui Arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah, Putusan dan Pendapat Arbitrase, Koreksi Terhadap Putusan Arbitrase, Pelaksanaan Putusan Arbitrase, Arbitrase Internasional, Putusan Arbitrase Internasional.

54


IV ER

HKK 210, Hukum Perjanjian, 2 SKS Pengajar: Marindowati,S.H.,M.H. Pengertian dan sistematika hukum perikatan, Sumber hukum perikatan, Syarat-syarat sahnya perjanjian, Akibat dari suatu perjanjian, Wanprestasi, Overmacht dan Risiko, Perjanjian jual beli, Perjanjian sewa menyewa, Perjanjian sewa beli, Perjanjian untuk melakukan pekerjaan, Perjanjian persekutuan dan perjanjian perkumpulan, Perjanjian hibah (Schenking), Perjanjian Penitipan barang, Perjanjian

HKK207, Hukum Islam, 2 sks Pengajar: Drs. Shofie Akrabi, MA., Wati Rahmi Ria. SH., MH., Amnawaty, SH., MH., Dra. Nunung Rodlyah, MA. Pendahuluan (Pengantar Hukum dan Hukum Islam), (Tujuan, Sistem dan Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia), Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Sumber Dan Dalil Hukum Islam (Ajaran Islam), Sejarah Islam (Masa Pra Islam), Sejarah Islam (Masa Islam : Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, Kontribusi Islam Bagi Peradaban Manusia, Kontribusi Islam Bagi Peradaban Manusia (Aliran-Aliran Dalam Islam), Hukum Keluarga Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Keluarga Islam ( Hukum

N


53

N

G Panduan Fakultas Hukum

N

56

IV ER

M

SI

HKK341, Hukum Telematika, 2 sks Pengajar: Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. Teknologi Informasi dan perkembangannya, Aspek Sosiologi dalam Teknologi Informasi, Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Teknologi Informasi, Aspek Hukum Kerahasiaan Informasi dan Privasi di Internet, Aspek Hukum Keperdataan lainnya dalam lingkup teknologi Informasi, Aspek Hukum Persaingan Perusahaan dan Perlindungan Konsumen dalam lingkup Teknologi Informasi, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa dalam lingkup teknologi informasi, Aspek Hukum Internet Banking, Aspek Hukum Pembuktian dalam lingkup teknologi informasi, Kebijakan Legislasi di Indonesia dalam Rangka Pembangunan Teknologi Informasi, Antisipasi Penanggulangan Cyber Crime dengan Hukum Pidana di Indonesia, Bentuk-bentuk Kejahatan yang Berbasiskan Teknologi Informasi,

HKK315, Hukum Surat Berharga, 2 sks Pengajar: Kingkin Wahyuningdiah, S.H,M.H , Surisno, S.H., M.H. Aprilianti., S.H., M.H. Pengertian Surat Berharga, Penerbitan dan Peralihan Surat Berharga, Sejarah Pengaturan Surat Berharga di Indonesia dan Sumber Pengaturannya, Surat Wesesl (Bagian Pertama): Latar Belakang penerbitan surat wesel dan bentuk serta jenisnya menurut hari bayar, Surat Wesel (Bagian kedua): Endosemen, Akseptasi dan Pembayaran Surat Wesel, Masalah Regres, Aval dan Intervensi dalam kaitannya dengan Akseptasi dan Pembayaran Surat Wesesl, Surat Sanggup dan Pengaturannya dalam KUHD, Syarat formal, Penerbitan dan Peralihan Surat Cek, Penawaran dan Pembayaran Surat Cek, Cek Kosong, Kuitansi dan Promes Atas Tunjuk, Bilyet Giro sebagai Alat Bayar Transfer, Saham dan Obligasi sebagai Surat Berharga, Pembayaran dengan SKBDN, Surat Berharga Komersial (CommercialPaper).

LA S

TA

HKK 203, Hukum Perusahaan, 3 sks Pengajar: Rilda Murniati,S.H.,M.H. Hukum Ekonomi, Hukum Perusahaan dan Hukum Bisnis; Perusahaan, Pengusaha dan Pemimpin Perusahaan; Pembantu Perusahaan dan Hubungan Kerja; Keagenan dalam Kegiatan Bisnis Perusahaan; Bentuk Usaha dan Perusahaan Persekutuan; Bentuk Usaha Badan Hukum; Bentuk Badan Usaha Milik Negara(BUMN); Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan dan Restrukturisasi BUMN; Legalitas Perusahaan; Urusan perusahaan dari segi hukum dan ekonomi; Lembaga Keuangan Bank; Lembaga Keuangan Non Bank; Hukum Persaingan Usaha dan Lingkup Persaingan Usaha Tidak Sehat; Jual Beli Perdagangan; Hak Kekayaan Intelektual; Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi(Pengadilan Niaga dan Arbitrase; .

pinjam pakai dan perjanjian pinjam pengganti, Perjanjian untunguntungan dan perjanjian pemberian kuasa, Perjanjian penanggungan hutang dan perjanjian perdamaian.

PU

Sosiologi, Sosiologi Hukum, dan Perkembangannya, Perkembangan Pemikiran dan Teori-teori dalam Sosiologi Hukum, Pokok-pokok Masalah Kajian Sosiologi Hukum, Masyarakat dan Hukum, Hukum dan Gejala Hukum dalam Masyarakat, Struktur Sosial dan Hukum, Lembaga Hukum, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Hukum dan Modernisasi, Hubungan Hukum dengan Gejala Sosial, Kesadaran hukum dalam Masyarakat , Penerapan Hukum dan Efektivitas Hukum, Penegakan Hukum dan Faktor-faktor Pengaruh, Konflik, Konflik Sosial, Konflik Hukum dan Resolusi Konflik, Tipe, Metode dan Rancangan Studi Hukum dlm. Masyarakat.

HKK301, Metodelogi Penelitian Hukum, 3 sks Pengajar: Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. HUKUM ilmu pengetahuan, Konsep-konsep dasar penelitian, Metode penelitian dan metode penelitian hokum, Tipologi Penelitian hukum normative, Tipologi Penelitian hukum empiris/sosiologis, Perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dalam penelitian hokum, Penelusuran literatur dalam penelitian hokum, Kerangka konsep dan kerangka teori dalam penelitian hokum, Data dan sumber data dalam penelitian hokum, Metode pengumpulan data dalam penelitian hokum, Populasi dan sampel dalam penelitian hokum, Metode pengolahan data dalam penelitian hukum, Simpulan penelitian hokum, Pembuatan usulan penelitian ilmiah bidang hokum, Penyusunan laporan penelitian ilmiah bidang hokum, Teknik penulisan catatan dan bibliografi laporan. HKK302, Sosiologi Hukum, 2 sks Pengajar: Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H.,M.H. Identifikasi dan Karakteristik Keilmuan dari Sosiologi Hukum, Panduan Fakultas Hukum

55

G N

yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana, Hakim dan Kekuasaan Kehakiman, Penyelidikan dan penyidikan, Upaya paksa, Prapenuntutan dan penuntutan, Surat dakwaan, Pra peradilan, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Peradilan Koneksitas, Sistem Pembuktian, Alat.Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian, Putusan Pengadilan, Upaya hukum, Pelaksanaan putusan hakim.

PU

Kejahatan Perbankan dalam Problematika Perkembangan Hukum Ekonomi dan Teknologi, Tindak Pidana Informatika dan Telematika dalam RUU KUHP, Studi Kasus Hukum dan Telematika di Indonesia, Studi Kasus Hukum dan Telematika di Beberapa Negara HKT303,HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA, 2 sks Pendahuluan, Pemahaman Demokrasi, Organisasi Negara dan Lembaga Negara, Lembaga Negara Dalam UUD 1945, Lembaga Negara Di luar UUD 1945

S

LA

HKT317,Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2 sks Pendahuluan; Peraturan Perundang-undangan; Metode Pembentukan Peraturan; Prosedur dan Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Penjelasan, Pengundangan dan Daya Ikat, Serta Perluasan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Pperundangundangan; Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundangundangan; Bahasa Peraturan Perundang-undangan.

SI

TA

HKP 202, DELIK TERTENTU DALAM KUHP , 3 sks Pengajar: Prof. Kadri Husin,S.H.,M.H., Erna Dewi, S.H.,M.H., Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., Heni Siswanto, S.H.,M.H., Tri Andrisman, S.H.,M.H., Firganefi, S.H.,M.H., Diah Gustiniati M, S.H.,M.H., Maya Shafira,S.H.,M.H. Pengertian dan ruang lingkup Delik Tertentu Dalam KUHP, Pengertian Unsur tindak pidana, Sistematikan dan Bagian Umum serta Bagian Khusus KUHP, Kejahatan terhadap keamanan negara, Kejahatan terhadap Ketertiban umum, Kejahatan terhadap jiwa manusia, Kejahatan terhadap tubuh manusia, Kejahatan terhadap Harta kekayaan, Kejahatan terhadap Kesusilaan, Kejahatan terhadap Kehormatan orang, Kejahatan terhadap Kemerdekaan orang, Perbuatan Tidak Menyenangkan.

M

HKL 302, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, 3 sks Pengajar: Prof. Kadri Husin, S.H.,M.H., Maroni, S.H.,M.H., Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., J.P. Widodo, S.H.,M.H. Kemahiran berlitigasi sebagai hakim, jaksa dan advokat, Kemahiran menyusun surat putusan pengadilan (vonis hakim), Membuat surat dakwaan dan membuat dokumen-dokumen hukum advokat, Praktik peradilan semu (mood court).

IV ER

HKP 301, DELIK KHUSUS LUAR KUHP, 3 sks Pengajar: Maroni,S.H.,M.H., Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.H., Tri Andrisman, S.H.,M.H., Eko Raharjo, S.H.,M.H. Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana khusus, Perkembangan Kodifikasi Hukum Pidana di Indonesia, Hubungan KUHP dengan delik luar KUHP, Perkembangan delik luar KUHP di Indonesia, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perbankan dan Pasar Modal, Tindak Pidana Money Laundering, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika. HKP 302, HUKUM DAN KRIMINOLOGI, 2 sks


N

58

HKP 101, Hukum Pidana, 3 sks Pengajar: Prof. Dr. Sanusi Husin, SH. MH., Hj. Nikmah Rosidah, SH. MH., Erna Dewi, SH. MH., Diah Gustiniati M., SH. MH., Firganefi, SH. MH., Heni Siswanto, SH. MH., Tri Andrisman, SH. MH., Maya Shafira, SH. MH. Pengertian, tujuan dan sejarah Hukum Pidana; Ilmu hukum pidana dan kriminologi; Pembagian hukum pidana; Pengertian dan subjek dan unsur tindak pidana; Ajaran Kausalitas (Sebab Musabab); Ajaran Kesalahan; Kemampuan bertangungjawab; Sengaja atau alpa; Alasan penghapus Pidana; Pidana dan Pemidanaan; Alasan Peringanan dan Pemberatan Pidana; Percobaan Tindak Pidana; Penyertaan Tindak Pidana; Perbarengan Tindak Pidana; Hapusnya kewenangan Menuntut; Hapusnya Kewajiban menjalankan pidana. HKP 203, HUKUM ACARA PIDANA, 3 sks Pengajar: Prof. Kadri Husin,S.H.,M.H., Dr. Eddy Rifai, S.H,M.H., Maroni,S.H.,M.H., JP. Widodo, S.H.,M.H., Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H, Yusanuli, S.H,M.H. Pengertian dan sejarah perkembangan Hukum Acara Pidana, Pihak Panduan Fakultas Hukum

57

G N

Pengajar: Prof. Kadri Husin,S.H.,M.H., Dr. Eddy Rifa’i,S.H.,M.H., JP Widodo, S.H.M.H., Eko Raharjo, S.H.,M.H., Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.,Tri Andrisman, S.H.,M.H. Pengertian dan ruang lingkup kriminologi, Kejahatan dan sebabsebabnya, Aliran-aliran dalam kriminologi, Bentuk-bentuk kejahatan, Bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan, Peradilan pidana dan reaksi causa kejahatan dalam kriminologi, Perkembangan kriminologi.

PU

Pengajar: Erna Dewi, S.H.,M.H., Firganefi,S.H.,M.H.. Definisi, jenis dan bentuk sistem; Mekanisme dan karakteristik; Macam sistem dan politik kriminal; Penegkan hukum pidana; Aliran hukum pidana dan sistem peradilannya; Alat penegak hukum dalam konteks sistem peradilan pidana; Wilayah penegak hukum pidana. HKP 307, PERBANDINGAN HUKUM PIDANA, 2 sks Pengajar: Shafruddin,S.H., Gunawan JatmikoS.H.,M.H. Pengertian perbandingan hukum pidana, Identifikasi keluarga hukum, Sistem hukum, Perbandingan sistem hukum di dunia, Perbandingan sistem nilai antar keluarga hukum, Perbandingan hukum pidana materiil, Perbandingan hukum pidnana formal, Perbandingan KUHP dengan konsep RUU KUHP.

M LA S

TA

HKP 309, HUKUM PERADILAN ANAK, 2 sks Pengajar: Nikmah Rosidah,S.H.,M.H., Tri Andrisman,S.H.,M.H. Pengertian, UU tentang peradilan anak, Sebab timbulnya kenakalan remaja, Penanggulangan kenakalan remaja, Pengangkatan anak dan perlindungan anak, Aspek hukum perlindungan anak, Proses peradilan anak, Hak-hak anak dalam proses peradilan, Penjatuhan hukuman untuk anak di bawah umur.

HKP 305, LIGITASI DAN BANTUAN HUKUM, 2 sks Pengajar: Prof. Sanusi Husin, S.H., M.H., Maroni,S.H.,M.H., Eko Raharjo,S.H.,M.H. Pengertian dan ruang lingkup litigasi dan bantuan hukum, Tujuan bantuan hukum, Bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi, Bantuan hukum struktural dan fungsional, Peran penasehat hukum dalam penyelesaian perkara, Taktik dan strategi bantuan hukum pada tahapan-tahapan penyelesaian perkara, Lembaga bantuan hukum, Bantuan hukum dan hak asasi manusia, Kode etik profesi bantuan hukum.

SI

HKP 310, HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, 2 sks Pengajar: Heni Siswanto,S.H.,M.H. Pengertian, Ruang lingkup dan objek studi, Ekstradisi, Perjanjian ekstradisi, Kejahatan Internasional, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, Hubungan hukum pidana nasional dengan hukum pidana internasional.

IV ER

HKP324, Hukum Kemasyarakatan dan Penintensier, 2 sks Pengajar: Erna Dewi,S.H.,M.H., Maya Shafira,S.H,M.H.. Pengertian, Obyek studi dan ruang lingkup, Metode pendekatan pemidanaan menurut KUHP, Sejarah pemidanaan, Perkembangan kepenjaraan, Peraturan perundang-undangan tentang lembaga pemasyarakatan, Sistem pembinaan terpidana, BISPA. HKP 312, Aspek Pidana Dalam Perundang-undangan, 2 sks Pengajar: Maroni, S.H., M.H., Yusanuli, S.H, M.H., Maya Shafira,S.H,M.H..


N

60

HKP 304, STUDI LEMBAGA PENEGAK HUKUM, 2 sks Pengajar: Prof. Kadri Husin, S.H., M.H., Dr. Sunarto, S.H, M.H, Yusanuli, S.H., M.H., JP Widodo, S.H.,M.H., Gunawan Jatmiko,S.H.,M.H, Tri Andrisman,S.H.,M.H. Eko Raharjo,S.H.,M.H. Tugas dan wewenang polisi; Peranan polisi sebagai penegak hukum dan kamtibmas; Pola penanggulangan kejahatan dari sudut kepolisian; Tugas dan wewenang kejaksaan dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, pembinaan keamanan, ketertiban umum dan pengawasan aliran kepercayaan dan barang cekatan; Hakim dan kekuasaan kehakiman; Peranan hakim dalam penyelesaian perkara. HKP 303, HUKUM DAN PERADILAN MILITER, 2 sks Pengajar: Eko Raharjo,S.H.,M.H., Maya Shafira, S.H.,M.H. Pengertian dan ruang lingkup; Asas-asas hukum pidana militer; Sejarah dan perkembangan hukum pidana militer; Hukum pidana militer dan KUHP, KUHPT, KUHDT; Hukum acara pidana militer; Peradilan milter; Pelaksanaan hukum pidana militer; Hukum Disiplin Militer. HKP 306, SISTEM PERADILAN PIDANA, 2 sks Panduan Fakultas Hukum

59

G N

Pengertian; Obyek studi dan ruang lingkup; Metode pendekatan, teori dan teknik perundang-undangan; Fungsi dan materi peraturan perundang-undangan; Syarat kriminalisasi; Batasan-batasan penggunaan hukum pidana; Kebijakan penggunaan hukum pidana; Studi kasus.

PU

Macam-macam kontrak kerja, pengertian kontrak kerja, dasar hukum kontrak kerja, syarat-syarat kontrak kerja, subjek hukum kontrak kerja, hak dan kewajiban para pihak atas berakhirnya kontrak kerja. HKK329, Antropologi Hukum, 2 sks Pengertian, pokok kajian, masyarakat kebudayaan dan hukum, lembaga-lembaga hukum (dalam masyarakat), pendekatan penelitian hukum (secara) antropologis.

M

HKP 313, Hukum dan Kriminalistik, 2 sks Pengajar: Heni Siswanto,S.H,M.H., Firganefi,S.H.,M.H.. Pengertian, Ruang lingkup dan pengaturan kriminalistik, Kriminalistik dan hukum pidana, Urgensi kriminalistik dalam penegakan hukum pidana, Pemeriksaan mayat bagian tubuh manusia.

LA

HKK....., Hukum dan Perubahan Sosial, sks Konsep perubahan sosial, teori-teori perubahan sosial, konsep dan fungsi hukum dalam perubahan sosial, model perubahan sosial hukum.

SI

TA

HKK328, Kapita Selekta Hukum Islam, s sks Pengajar: Amnawaty, S.H.,M.H., Wati Rahmiria,S.H.,M.H. Pengantar hukum pidana Islam, pengantar pasar modal, asuransi syariah, dan cloning dalam Islam, pengertian, tujuan dan fungsi hukum pidana Islam, Jenis-jenis tindak pidana dalam Islam dengan sanksi, alasan penghapusan pidana, alat pembuktian, gugurnya sanksi pidana, macam sanksi pidana, sinkronisasi hukum pidana islam dengan hukum pidana positif (KUHP), pengertian fungsi dan kedudukan pasar modal syariah, implementasi pasar modal syariah dalam UU Pasar Modal Indonesia, sinkronisasi pasar modal syariah dengan UU Pasar Modal Indonesia, clonning dalam perspektif Islam, hukum dan HAM dalam Islam.

S

HKK325, Hukum Zakat Wakaf, 2 sks Pengertian, kedududkan, fungsi, tujuan, pembianaan lembaga zakat wakaf dalam masyarakat Indonesia, sistem perundang-undangan lainnya, kompilasi hukum Islam.


N

62

IV ER

HKK331, Hukum Islam dan IPTEK Pengajar: Amnawaty, S.H.,M,H Konsepsi Islam tentang IPTEK, Al-Quran dan alam semesta, IPTEK, IPTEK dan kebudayaan, kontinum ruang dan waktu, Islam dan ruang angkasa, konsepsi Isra’ dan Mi’raj, Islam dan teknologi elektronik.

HKP 314, Hukum dan Victimologi, 2 sks Pengajar: Dr. Eddy Rifai,S.H.,M.H., JP Widodo,S.H.,M.H., Rusiana Hamid,S.H.M.H. Pengertian victimologi, Sejarah victimologi, Victimologi sebagai cabang kriminologi, Korban dan tindak pidana, Faktor korelatif kriminogin, Model-model pengaturan perlindungan korban kejahatan, Model peradilan pidana dalam melindungi kepentingan korban, KUHAP dan korban tindak pidana, Faktor pencetus, Rehabilitasi dan ganti rugi HKP 318, Hukum Eksekusi, 2 sks Pengajar: Eko Raharjo,S.H.,M.H., Deni Ahmad,S.H. Pengertian, Eksekusi perkara, Sistem perlawanan, Peraturan perundang-undangan, Masalah-masalah dalam eksekusi. HKK303, Hukum Peradilan Agama, 2 sks Pengajar: Amnawati,S.H.,M.H. Pengertian, Sejarah, eksistensi, wewenang, penyelesaian perkara, upaya hukum, administrasi, dan bantuan hukum dalam peradilan agama. HKK306,Hukum Harta Kekayaan, 2sks Pengajar: Rosida,S.H. Hubungan antara subjek hukum dan objek hukum, verbentenis (perikatan), hak-hak imateriil (onlichame lijke zaken), hukum benda, hukum perikatan, hukum perjanjian dalam BW dan WvK. HKK310, Hukum Kontrak Kerja, 2 sks


61

S

TA

SI

IV ER

N

N

PU

M

LA LampiraN

G

G N PU M LA S TA SI IV ER


N

66


65



N

68


67



N

70


69



N

72


71



N

74


73

Daftar isi Kata Pengantar... Daftar Isi... Senat Fakultas... Sejarah, Filosofi, Visi dan Misi... a. Sejarah... b. Visi... c. Misi... d. Tujuan... e. T

Recommend Documents