CONTOH-CONTOH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERDASARKAN FORMAT
KEMENTERIAN PAN DAN RB 2010
CONTOH SOP MENURUT FORMAT SOP FORMAT SIMPLE STEP SOP FORMAT HIERARCHICAL STEP SOP FORMAT GRAPHIC STEP SOP FORMAT FLOWCHARTS
Contoh 1 : Format Simple Step Nomor
PK-C05
Tanggal
4 Maret 2005
Standard Operating Procedure Pengajuan Cuti Tahunan Dasar hukum: Pegawai yang akan mengajukan cuti tahunan, harus mengisi formulir cuti tahunan, dan menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Bagian Kepegawaian untuk diteliti mengenai hak cuti yang tersisa; 2. Pegawai yang mengajukan cuti menandatangi formulir pengajuan dan menyampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk ditandatangani; 3. Atasan langsung menyerahkan kepada pegawai yang bersangkutan; 4. Pegawai yang melaksanakan cuti wajib melapor kepada atasan langsung setelah melaksanakan cuti. 1.
Disahkan oleh: Kepala
Contoh 2 : Format Hierarchical Step Nomor
PK-C05
Tanggal
4 Maret 2005
Standard Operating Procedure Pengajuan Cuti Tahunan Dasar hukum: 1. Mengisi formulir cuti tahunan: Formulir tersedia di Bagian Kepegawaian Isi formulir dan serahkan kepada Bagian Kepegawaian untuk diteliti mengenai hak cuti yang tersisa Formulir diserahkan kembali kepada pegawai yang mengajukan cuti setelah Bagian kepegawaian memberikan pengesahan mengenai hak cuti yang akan diambil sesuai dengan sisa cuti yang tersedia Pegawai yang mengajukan cuti menandatangi formulir pengajuan dan menyampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan; 2. Persetujuan atasan langsung dan pejawat yang berwenang memberikan cuti: Atasan langsung yang bersangkutan memberikan persetujuan dengan memberikan tandatangan pada formulir pengajuan dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberikan persetujuan dengan menandatangani formulir pengajuan, menyerahkan formulir kepada atasan yang bersangkutan untuk selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan; 3. Pelaksanaan cuti: Pegawai yang mengajukan cuti, menyampaikan satu berkas formulir asli kepada Bagian Kepegawaian, menyampaikan satu copy untuk Bagian Tata Usaha, menyimpan satu copy untuk dirinya sendiri untuk dokumentasi Pegawai yang mengajukan cuti melaksanakan cuti dengan kewajiban sebelum melaksanakan cuti melaporkan kemajuan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugasnya kepada atasan langsung; Pegawai yang melaksanakan cuti wajib melapor kepada atasan langsung setelah melaksanakan cuti. Disahkan oleh: Kepala
Contoh 3 : Format Graphic Step Standard Operating Procedure Pengajuan Cuti Tahunan Isi formulir 1. Pegawai yang mengajukan cuti, mengisi formulir cuti tahunan 2. Serahkan formulir ke Bagian Kepegawaian 3. Bagian Kepegawaian meneliti ketersediaan cuti bagi pegawai yang meng-ajukan dan menyerahkan kepada yang bersangkutan 4. Pegawai menandatangani formulir dan menyerahkan kepada atasan langsung
Nomor : PK-C05 Tanggal : 4 Maret 2005 Cuti
Persetujuan 1. Pegawai mengajukan kepada atasan langsung
1.
Pegawai yang mengajukan cuti menyampaikan formulir kepada Bagian Kepegawaian, copy untuk unit kerjanya dan copy untuk yang bersangkutan
2.
Pegawai yang mengajukan cuti wajib melaporkan kemajuan pekerjaannya sebelum cuti.
3.
Pelaksanaan cuti oleh yang bersangkutan
2. Atasan langsung menandatangani dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti 3. Pejabat yang berwenang memberikan cuti menandatangani pengajuan dan menyampaikan kembali kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan 4. Atasan langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan
Contoh 4 : Format Graphic Step
SOP Pegadaian Barang Jaminan
Nasabah membawa barang jaminan ke loket penaksir
Nasabah pulang dengan tersenyum
Penaksir memeriksa barang jaminan. Apabila tidak dapat diterima barang jaminan dikembalikan ke nasabah dengan penjelasan seperlunya
Nasabah mengambil uang pinjaman ke Kasir dengan menunjukkan SBK Kasir memberikan uang pinjaman sesuai dengan nominal yang tercantum
Nasabah mengisi formulir permintaan kredit dilengkapi dengan fotocopy KTP
Penaksir menaksir nilai nominal dari barang jaminan, dan meminta disposisi Manajer Cabang. Penaksir mengeluarkan Surat Bukti Kredit (SBK) untuk diserahkan kepada nasabah
Contoh 5 : Format Flowchart Mulai
Standard Operating Procedure Pengajuan Cuti Tahunan
1 Pegawai yang mengajukan cuti mengisi formulir 2 Menyerahkan formulir terisi kepada Bagian kepegawaian
Pengisian Formulir Cuti
1 Bagian Kepegawaian meneliti sisa cuti yang bersangkutan 2 .Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil
Penelitian Sisa Cuti Tahunan Pengajuan kepada atasan langsung Persetujuan Atasan lsg Setuju Persetujuan Pjb berwenang
Pegawai membuat laporan pekerjaan Pegawai Cuti Selesai
Nomor : PK-C05 Tanggal : 4 Maret 2005
Pegawai mengajukan kepada atasan langsung
Tidak Cuti ditunda
Tidak
1 Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti 2 Jika ditunda, formulir dikembalikan ke pegawai, jika diterima disampaikan ke pejabat yang berwenang memberikan cuti 1 Pejabat yang berwenang memberikan cuti memberi persetujuan atau menunda cuti 2 Jika ditunda, formulir dikembalikan ke pegawai, jika diterima disampaikan ke atasan langsung ybs. untuk diserahkan ke ybs. Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebelum cuti Pegawai melaksanakan cuti
Contoh 6 : Format Flowchart
SOP Pegadaian Barang Jaminan
Flowchart
1. Nasabah membawa barang jaminan ke loket penaksir
Nasabah
2. Penaksir memeriksa barang jaminan. Apabila tidak dapat diterima barang jaminan dikembalikan ke nasabah dengan penjelasan seperlunya
Penaksir
3. Nasabah mengisi formulir permintaan kredit dilengkapi dengan fotocopy KTP
Nasabah
4. Penaksir menaksir nilai nominal dari barang jaminan, dan meminta disposisi Manajer Cabang
Penaksir
5. Manajer Cabang memberikan disposisi kepada penaksir, dan menyerahkan barang jaminan ke Penyimpan
Man.Cab
6. Penaksir mengeluarkan Surat Bukti Kredit (SBK) untuk diserahkan kepada nasabah
Penaksir
7. Nasabah mengambil uang pinjaman ke Kasir dengan menunjukkan SBK
Nasabah
8. Kasir memberikan uang pinjaman sesuai dengan nominal yang tercantum
Kasir
Nasabah
Contoh 7 : Format Flowchart Diagram Alur : Mekanisme Penyusunan Dokumen RPJP NO
AKTIVITAS
1.
Gubernur menyampaikan pengarahan kepada seluruh SKPD tentang kewajiban daerah untuk menyusun RPJP, RPJM, RKPD, KU-APBD dan kewajiban SKPD untuk menyusun RPJP SKPD serta Renja SKPD
2.
Gubernur melalui Sekda mengeluarkan SK penugasan kepada Bapeda untuk bertindak sebagai unit kerja yang bertanggungjawab mengumpulkan bahan, menyiapkan dan merumuskan konsep rencangan RPJP dengan tembusan kepada seluruh SKPD
3.
Bapeda menyampaikan surat pemberitahuan kepada seluruh SKPD di Provinsi Kepri untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan RPJP ke Bapeda
4.
SKPD menyampaikan bahan yang diperlukan kepada bapeda paling lambat 20 hari kerja setelah surat pemberitahuan dari Bapeda tersebut diterima
GUBERNUR
SEKDA
KEPALA BAPEDA
KEPALA SKPD
KETUA DPRD
NO
AKTIVITAS
5.
Dalam waktu 90 hari kerja terhitung sejak disampaikannya surat pemberitahuan Bapeda, Kepala Bapeda merumuskan konsep awal rancangan RPJP berdasarkan bahan-bahan yang sudah diterima dari SKPD
6.
Bapeda melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan stakeholders tentang konsep awal RPJP untuk menjaring aspirasi masyarakat stakeholders sehingga diperoleh saran tanggapan
7.
Bapeda menyempurnakan konsep awal RPJP sesuai dengan saran dan tanggapan yang telah diperoleh dari hasil sosialisasi dan konsultasi
8.
Bapeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RPJP dengan bahan utamanya adalah konsep rancangan RPJP
9.
Konsep Rancangan RPJP yang telah disempurnakan oleh Bapeda, dibahas kembali dengan Kepala SKPD dan Para Kabag, dengan keluarannya adalah Rancangan RPJP, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur
GUBERNUR
SEKDA
KEPALA BAPEDA
KEPALA SKPD
KETUA DPRD
NO
AKTIVITAS
10.
Rancangan RPJP yang dtelah disetujui Gubernur melalui Sekda diajukan kepada Pimpinan DPRD guna diagendakan dan dibahas dalam sidang-sidang Dewan.
11.
Rancangan RPJP yang diajukan ke Pimpinan DPRD tersebut harus dilengkapi dengan Nota Pengantar Kepala Daerah yang disiapkan oleh bagian Hukum
12.
Untuk keperluan pembahasan Rancangan RPJP di DPRD, bapeda memperbanyak Rancangan RPJP tersebut dalam jumlah yang diperlukan
13.
Dalam pembahasan Rancangan RPJP di DPRD, Kepala Bapeda mewakili Gubernur dan wajib menyampaikan laporan perkembangan pembahasan rancangan RPJP tersebut secara berkala kepada Gubernur
14.
Apabila dalam pembahasan tersebut terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah Rancangan RPJP, Kepala Bapeda yang mewakili Gubernur harus melaporkannya kepada Gubernur dengan disertai pemecahannya yang diperlukan, guna memperoleh keputusan
GUBERNUR
SEKDA
KEPALA BAPEDA
KEPALA SKPD
ada masalah tak ada masalah
KETUA DPRD
NO
15.
AKTIVITAS
Rancangan RPJP yang sudah disetujui DPRD ditetapkan menjadi Perda
GUBERNUR
SEKDA
KEPALA BAPEDA
KEPALA SKPD
KETUA DPRD
TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT
