commit to user BAB II Landasan Teori A. Pengertian Ekspor Impor 1. Pengertian Ekspor kita

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 12

BAB II Landasan Teori

A.

Pengertian Ekspor 1.

Impor

Pengertian Ekspor kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing, dengan mengharapkan pembayaran dalam valas, serta melakukan komunikasi dengan

dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi

pabean dimana barang yang dimaksud terdiri dari barang dari dalam (UU Kepabeanan, 1995). Berdasarkan dari beberapa pengertian ekspor di atas, penulis menyimpulkan bahwa ekspor adalah suatu kegiatan untuk menjual komoditi yang dimilik suatu negara di dalam wilayah pabean negara tersebut untuk kemudian dibeli oleh negara lain melintasi daerah pabeannya dengan pembayaran menggunakan valuta asing. Dalam proses ekspor dapat disimpulkan pula bahwa, selalu terdapat peristiwa penting yaitu keluarnya barang/komoditi dari daerah pabeannya memasuki daerah pabean negara lain.

commit to user 12



2.

Pengertian Impor

dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi

2011:379). Impor adalah memasukan barang ke daerah pabean Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barangbarang, dengan cara mendatangkan barang-barang yang tidak tersedia di dalam negeri (Shohibul dan Agung, 2007:88).

berdaya guna dari negara lain, dengan bersedia membayar harganya

Berdasarkan dari beberapa pengertian impor di atas, penulis menyimpulkan bahwa impor adalah suatu kegiatan untuk membeli komoditi yang dimilik suatu negara, untuk kemudian dibeli oleh negara lain memasuki daerah pabeannya dengan pembayaran menggunakan valuta asing. Sudut pandang lain mengenai impor oleh penulis adalah kegiatan mendatangkan barang/komoditi yang tidak tersedia di negaranya sendiri dari berbagai negara dengan membayar menggunakan valuta asing.

B.

Pengertian Freight Forwarder Freight Forwarder adalah suatu jenis kegiatan usaha yang berdiri sendiri yang menangani pengiriman/pengangkutan barang ekspor untuk mendapatkan balas jasa atau bertindak sebagai agen dari perusahaan pengangkutan (Rumapea, 2010:286). Freight Forwader juga menyelesaikan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan transportasi, penanganan muatan di pelabuhan

commit to user



atau gudang, pengurusan dokumentasi dan juga mencakup insurance yang umumnya diperlukan oleh pemilik barang (Suyono, 2003:155-156). Freight Forwarder adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport, baik melalui darat, laut, dan atau udara (Sudijono dan Sarjiyanto, 2007:30). Berdasarkan beberapa pengertian dari sumber di atas penulis menyimpulkan bahwa Freight Forwarder adalah suatu badan usaha yang melayani penanganan shipment ekspor-impor baik dalam hal pengurusan dokumen, pembayaran, hingga pengangkutan barang. Semua hal tersebut di handle dengan berbagai armada transortasi ke berbagai tempat tujuan dan dengan beragam pelayanan, sesuai kebutuhan eksportir/importir. Aktivitas Freight Forwader secara menyeluruh antara lain: (Sudijono dan Sarjiyanto, 2007:31). 1.

Memilih rute perjalanan barang

2.

Melaksanakan penerimaan barang

3.

Mempelajari Letter Of Credit barang

4.

Melaksanakan transportasi barang ke pelabuhan

5.

Membayar biaya-biaya handling dan freight

6.

Mendapatkan B/L dan atau AWB dari pengangkutan

7.

Mengurus asuransi transportasi, ajuan klaim bila terjadi kehilangan/ kerusakan

8.

Memonitor perjalanan barang sampai ke pihak penerima

9.

Melaksanakan penerimaan barang dari pengangkut

10.

Mengurus ijin masuk pada bea cukai

commit to user



11.

Melaksanakan transportasi barang

dari pelabuhan ke tempat

penyimpanan atau gudang 12.

C.

Melasanakan penyerahan barang kepada pihak importir

EDI (Electronic Data Interchange) 1.

Pengertian EDI (Electronic Data Interchange) EDI (Electronic Data Interchange) adalah transmisi data terstruktur antar organisasi secara elektronis yang prosesnya dapat digunakan untuk mengirimkan dokumen elektronis ataupun data perusahaan dari satu komputer ke komputer lainnya atau antara satu trading partner ke trading partner lainnya tanpa campur tangan manusia (www.edi-indonesia.co.id). EDI informasi

(Electronic bisnis

Data

Interchange)

secara

elektronik

adalah

pertukaran

dari

kom

puter ke komputer, dalam format terstruktur, dan dilakukan diantara partner EDI (Electronic Data Interchange) sebagai cara komunikasi atau pertukaran transaksi bisnis standar diantara dua pihak atau lebih dengan menggunakan media komputer di satu pihak ke komputer lain pada pihak lain (Laudon, 1991).

Berdasarkan pengertian EDI (Electronic Data Interchange) dari berbagai sumber, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa EDI (Electronic Data Interchange) adalah suatu proses transfer data yang terstruktur dan terformat secara standar dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya, dalam bentuk elektronik dan telah disepakati oleh masing-masing mitra bisnis yang terlibat di dalamnya. Pihak yang terlibat dalam EDI (Electronic Data Interchange), bisa antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, seller dengan buyer, atau

commit to user



satu bagian dengan bagian lain, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dengan adanya EDI (Electronic Data Interchange) sebagai salah satu teknologi informasi dan komunikasi, proses transaksi yang dilakukan kedua belah pihak akan semakin cepat. 2.

Cara Mengajukan Pertukaran Data Elektronik Menggunakan Sistem EDI (Electronic Data Interchange) Untuk bisa melakukan pertukaran menggunakan sistem EDI (Electronic Data Interchange) perlu mendapatkan modul dari dokumen yang dipertukarkan dan persetujuan secara administratif tentang pertukaran data elektronik.

Low End of Hardware Spectrum Hardware

Intern

Communication Software Software

EDI

Perangkat

Ekstern

Higher End of Hardware Spectrum

Electronic Link

Transaction Software

Point to point Configuration Virtual Added Networks (VANs) Third Party Networks

Gambar 2.1 Pertukaran Data Elektronik Menggunakan Sistem EDI (Electronic Data Interchange) Sumber : Sunaryo, 2009

commit to user



Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan melampirkan dokumen pendukung yaitu:

3.

a.

Akte pendirian perusahaan

b.

SIUP/TDP

c.

Fotokopi NPWP

d.

Angka Pengenal Importir

e.

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

f.

Spesimen tanda tangan pimpinan perusahaan

g.

Kode aktivasi EDI (Electronic Data Interchange), Jika ada

Standar EDI (Electronic Data Interchange), (Riyadi, 2010:132). Standar yang dipakai dalam sistem EDI (Electronic Data Interchange) kepabean adalah mengacu pada standar UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport). Pihak Bea Cukai dalam melaksanakan sistem EDI (Electronic Data Interchange) hanya melibatkan beberapa pihak saja atau dengan kata lain tipe aplikasi yang digunakan masih dalam bentuk simple sistem yaitu yang terlibat dalam program tersebut hanya terfokus pada aktivitas kepabeanan saja, sementara pihak lain yang juga berperan dalam kelancaran sistem tersebut tidak terintegrasi. Dengan adanya sistem EDI (Electronic Data Interchange), proses pengurusan dokumentasi akan semakin cepat, bahkan berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, pengurusan dokumen

commit to user



tersebut hanya membutuhkan waktu lima menit. Namun semua ini tidak akan banyak berarti apabila pihak lain tidak mendukung, misalnya dari unsur pelabuhan atau pihak bandara. Format pesan EDI (Electronic Data Interchange) distandarisasi secara terpisah oleh badan-badan berwewenang di Amerika Utara dan Eropa, antara lain: a.

Standard ANSI ASC X12 adalah standar EDI yang paling banyak

digunakan

di

Amerika

Serikat

dan

Kanada,

dikembangkan oleh (The Accredited Standars Comitee X12 di American National Standards Institute) Standar Nasional Amerika Institute Komite Terakreditasi Standar, termasuk lebih dari 3.000 ahli dari lebih dari 350 negara. ANSI ASC X12 adalah Komite Terakreditasi Standar yang terdiri dari anggota pemerintah dan industri dari Amerika Utara. Ini diresmikan pada tahun 1979 oleh ANSI untuk mengembangkan standar seragam untuk pertukaran dokumen/data elektronik. Komite ini memiliki sejarah panjang dan terus meraih tonggak baru dalam sejarah. Pada tahun 1997, diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan EDIFACT. b.

Standard EDIFACT dikembangkan oleh Komisi perekonomian PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) untuk Eropa (ISO 9735-1991 Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport-Application Level Syntax Rules). Format ANSI-X12 dan EDIFACT

EDI (Electronic Data

Interchange) memiliki sistem pengamanan tersendiri. ANSI-X12.58

commit to user



menyediakan sistem keamanan yang bisa ditambahkan ke kumpulan form transaksi atau kumpulan form yang berkaitan dengan form transaksi. Layanan keamanan yang diberikan oleh ANSI-X12.58 ialah pembuktian keaslian data, integritas data, dan atau kerahasiaan data, dengan

tambahan

dukungan

untuk

pembenaran

transaksi.

Perlindungan keamanan yang terdapat pada frame EDI (Electronic Data Interchange) tidak terikat pada media komunikasi internet atau VAN (Virtual Added Network), yaitu penyedia network atau biasa disebut EDI (Electronic Data Interchange) Service Provider di mana setiap pelanggan-pelanggannya mempunyai mailbox pada perusahaan VAN tersebut. Mailboxing memungkinkan pengiriman transaction set ke mailbox rekan bisnis dan pesan-pesan EDI (Electronic Data Interchange) di bawa oleh e-mail. Komunikasi via VAN menghindari keterbatasan-keterbatasan yang ada pada point-to-point (hubungan langsung dari dua perusahaan

yang bertransaksi),

dan juga

menyediakan bantuan implementasi berupa consulting, software, dan training rekan bisnis, serta memberikan security transfer (jaminan kepada pelanggan-pelanggannya). Jika jalur koneksi EDI (Electronic Data Interchange) melalui internet, maka sistem protokol kemanan standar yang ada akan dimasukan pada header ANSI-ASCX12.58 atau security option dari EDIFACT, misalnya spesifikasi Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) atau PGP. PGP dan S/MIME menggunakan

commit to user



semua layanan keamanan melalui penggunaan algoritma kriptografi yang rumit. Penggunaan perlindungan dari luar sistem, sangat disarankan karena sistem internal EDI (Electronic Data Interchange) belum cukup terlindungi karena batasan dari maksud perancangan EDI (Electronic Data Interchange) tersebut. 4.

Keunggulan dan Kelemahan EDI (Electronic Data Interchange) Tujuan utama dari pemakaian teknologi EDI (Electronic Data Interchange), adalah agar teknologi ini dapat membantu para pelaku bisnis dalam mengkomunikasikan dokumennya dengan pihak lain dengan lebih cepat, akurat dan lebih efisien karena sifatnya yang dapat mengeliminir kesalahan yang diakibatkan proses re-entry (Sunaryo, 2009:468) EDI (Electronic Data Interchange) juga dapat mengurangi pemakaian kertas, komunikasi dan biaya-biaya lain yang timbul pada metode konvensional, sehingga diharapkan dapat menekan biayabiaya yang tidak diperlukan dan diharapkan dapat meningkatkan laba kepada pemakainya. Beberapa keuntungan EDI (Electronic Data Interchange): a.

Penghematan Biaya: Penghematan ini didapat karena dengan EDI (Electronic Data Interchange) tidak akan ada biaya kertas, tidak ada biaya penyimpanan dokumen kertas dan tidak akan ada biaya pengiriman dokumen menggunakan kertas.

commit to user



b.

Kecepatan: didapatkan berdasarkan dengan leadtime pengiriman dokumen menggunakan EDI (Electronic Data Interchange) hanya beberapa menit.

c.

Keakuratan: EDI (Electronic Data Interchange) mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi karena tidak ada entry data ulang. Selain itu sistem EDI (Electronic Data Interchange) sudah dilengkapi dengan ECC (Error Correction Control) yang akan mengidentifikasi kesalahan dengan cepat sehingga dapat segera diperbaiki.

d.

Keamanan:

Penggunaan

enkripsi

membuat

dokumen

susah/hampir tidak bisa dipalsukan dan kode atau password untuk membuka aplikasi/modul yang hanya bisa dibuka oleh satu user saja, sehingga tidak sembarang orang bisa mengubahubah data yang telah di entry oleh user sebelumnya e.

Integrasi: Integrasi antar sistem dapat dilakukan dengan perantara EDI (Electronic Data Interchange). Setiap unit dalam organisasi terintegrasi dengan adanya EDI (Electronic Data Interchange) didalamnya sehingga proses menjadi lebih efisien. Kelemahan

EDI

(Electronic

Data

Interchange)

adalah

implementasinya yang terkadang membuat sebagian orang tidak mengerti, karena sangat spesifik dan tertutup sehingga tidak setiap orang

mampu

mengaplikasikannya.

Bagi

perusahaan

Freight

Forwader maka akan ada biaya tambahan agar perusahaan tersebut bisa melakukan pertukaran data melalui sistem EDI (Electronic Data

commit to user



Interchange) karena untuk bisa melakukannya maka perusahaan harus membeli aplikasi tersebut dari pihak Bea Cukai, disamping itu dibutuhkan

dana

pula

untuk

tenaga

yang

terampil

mengaplikasikannya, sehingga kadang pengaplikasian EDI (Electronic Data Interchange) membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

D.

Implementasi EDI (Electronic Data Interchange) di Bidang Kepabeanan Dirjen Bea Dan Cukai. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk (Pasal 1 butir (1) UU. No. 10/95). Langkahlangkah yang dilakukan Dirjen Bea Cukai dalam menerapkan EDI (Electronic Data Interchange) di bidang kepabeanan ialah identifikasi proses bisnis, migrasi sistem dan evaluasi hasil implementasi. 1.

Proses Bisnis Kepabeanan. Dalam implementasi EDI (Electronic Data Interchange) ini, pihak Dirjen Bea dan Cukai harus mengidentifikasi proses bisnis dalam pengurusan kepabeanan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk dapat mengevaluasi proses yang terjadi serta mengetahui kelemahan dari proses bisnis yang terjadi. Dalam proses bisnis manual tersebut, dokumen harus diajukan secara fisik kepada administrasi pabean untuk dilakukan re-entry data ke sistem komputer Bea dan Cukai. Untuk melakukan kegiatan tersebut diperlukan kehadiran yang bersangkutan, pihak pengaju ijin,

commit to user



di kantor Pabean untuk menyerahkan dokumen dan menunggu keputusan pihak Pabean. Dengan demikian, selain memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 5-7 hari kerja dan kebanyakan pihak yang mengajukan ijin harus selalu melihat di Dinas Bea dan Cukai apakah ijin tersebut telah disetujui. Sistem manual diindikasikan memiliki peluang besar untuk adanya human error dalam proses entry data. Dari proses bisnis tersebut dapat diketahui bahwa importir ataupun eksportir menstransfer data Pemberitahuan Ekspor Barang dan

Pemberitahuan

Impor

Barang

(PEB

dan

PIB)

dengan

menggunakan disket/flashdisk serta mencetak lembar pengantar yang berisi data tersebut. Setelah itu importir atau eksportir melakukan kewajibannya yaitu membayar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor ke Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean tempat pengeluaran barang. Atas pembayaran tersebut importir atau eksportir menerima bukti pembayaran. Untuk mendapat persetujuan dari pihak Bea Cukai, importir harus menyerahkan PEB/PIB beserta dokumen pelengkap pabean yang meliputi bukti pembayaran, disket/flashdisk, dan lembar pengantar pejabat yang menerima dokumen di Kantor Pabean tempat pengeluaran barang. 2.

Penyelesaian Kewajiban Kepabeanan Oleh eksportir/importir/PPJK a.

Menyerahkan PEB/PIB dilengkapi dengan dokumen pelengkap pabean:

commit to user



1) Invoice Dokumen identifikasi barang dan jasa bagi penjual dan pembeli, seperti : nomor, tanggal pengiriman, alat transportasi yang digunakan, pengiriman dan ukuran-ukuran dalam pembayaran, serta daftar yang lengkap dan keterangan dari barang atau jasa yang dijual termasuk harga, diskon dan jumlahnya (Rumapea, 2010:376). 2) Packing List, dokumen yang menerangkan tentang jenis, jumlah,

berat

dan

volume

barang/komoditi

dalam

perdagangan internasional. 3) Bill of Lading Dokumen perjalanan barang, yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan kepada pengirim, yang ditandatangani oleh kapten kapal, perwakilannya atau pemilik kapal, yang menyatakan bukti penerimaan barang, sebagai kontrak pengangkutan dan persetujuan mengirim barang ke pelabuhan yang ditetapkan serta penyerahan barang tersebut kepada yang berhak menerimanya (Rumapea, 2010:78). 4) Air Way Bill Dokumen perjalanan barang melalui udara yang merupakan tanda bukti pengiriman udara dan ditujukan ke penerima tertentu atau kepada bank koresponden yang telah diperjanjikan dengan diberi cap penerbangan dan tanggal pengiriman (Sudijono dan Sarjiyanto, 2007:15). 5) Polis Asuransi, dokumen yang berisi persetujuan atau kesepakatan dari pada pihak tertanggung dan pihak asuransi terkait dengan risiko yang hendak dipertanggungkan/disebut juga surat perjanjian penutupan asuransi 6) Bukti pembayaran BM dan PDRI (SSPCP), Surat yang menunjukan bahwa pembayaran atas suatu pungutan Negara telah dilakukan, yaitu surat setoran pabean, cukai dan pajak

commit to user



dalam rangka impor (SSPCP) atau bukti pembayaran pabean, cukai dan pajak dalam rangka impor (BPPCP) 7) Surat Kuasa, sebuah surat yang menyatakan pemberian wewenang untuk melakukan sebuah kegiatan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang keduanya menyetakkan bukti sah dengan penyertaan, disertai materai atau tanda tangan sebagai bukti 8) SK

Pembebasan/Keringanan

Bea

Masuk,

yaitu

surat

keterangan pembebasan/keringanan bea masuk terhadap barang ekspor yang diberikan pihak pabean kepada eksportir atas fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) 9) Surat perijinan lainnya.

Jalur PIB berdasarkan kriteria tertentu, DJBC menentukan jalur pengeluaran, sebagai berikut: (Yulianto, 2008:4). 1) Jalur Merah a) Importir baru b) Importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi c) Barang impor sementara d) Jenis impor tempat penimbunan berikat e) Random f) Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah g) Analisis Resiko (Profil Importir dan Profil Komoditi) h) PIB Penangguhan

commit to user



i) Barang operasional perminyakan golongan II j) Barang Re-Impor k) Terkena pemeriksaan acak l) Barang impor yang termasuk dalam komoditi beresiko tinggi dan berasal dari Negara yang beresiko tinggi 2) Jalur Hijau, yaitu importir dan importasi yang tidak termasuk kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam jalur merah 3) Jalur Prioritas, importir yang telah ditetapkan sebagai importir jalur prioritas b.

Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Atas Impor, Surat Setoran Pabean, Cukai, Pajak (SSPCP): 1) Pembayaran Biasa Semua pembayaran dilakukan di bank, pembayaran di Bea Cukai hanya diperbolehkan dalam hal: a) Tidak terdapat bank devisa persepsi b) Untuk barang impor awak saran pengangkut, pelintas batas dan barang penumpang 2) Pembayaran Berkala

c.

Kewajiban pemeriksaan pabean 1) Jalur merah, proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

commit to user



2) Jalur kuning, proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. 3) Jalur hijau, proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB. 4) Jalur

prioritas,

proses

pelayanan

dan

pengawasan

pengeluaran barang dengan tidak dilakukan pemeriksaan pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah, jalur kuning dan jalur hijau. Pemeriksaan Fisik Barang Dibagi Ke Dalam 4 (Empat) Tingkatan: a) Mendalam: barang diperiksa 100% b) Sedang: barang diperiksa 30% c) Rendah: barang diperiksa 10% d) Sangat Rendah: Barang diperiksa di gudang importir (Importir jalur prioritas) 3.

Migrasi Sistem Kepabeanan. Dokumen standar kepabeanan yang disertakan dalam sistem EDI (Electronic Data Interchange) adalah Dokumen PIB dan respon dari Bea Cukai yang dipertukarkan melalui jaringan EDI (Electronic Data Interchange). Dokumen tersebut dalam bentuk format United Nation Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport (UN/EDIFACT) yaitu:

commit to user



a.

CUSREP (Customs Conveyance Report) Message adalah dokumen elektronik yang berisi rencana kedatangan sarana pengangkut yang diajukan oleh Perusahaan Pelayaran kepada Bea dan Cukai.

b.

CUSCAR (Customs Cargo Report) Message adalah dokumen elektronik

mengenai

kargo

yang

dimuat

dalam

sarana

pengangkut (manifest) yang dilaporkan oleh Perusahaan Pelayaran kepada Bea dan Cukai. c.

CUSDEC (Customs Declaration) Message adalah dokumen elektronik mengenai barang yang akan dilepas dari pengawasan pabean, seperti PIB yang diajukan importer atau kuasanya kepada Bea dan Cukai.

d.

CUSRES (Customs Response) Message adalah dokumen UN/EDIFACT yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai respon

terhadap

dokumen

yang

telah

diterima

sebelumnya atau dokumen yang merupakan tanggapan dari Bea Cukai atas diterimanya CUSREP, CUSCAR, CUSDEC dan CUSRES. Tanggapan ini dapat berupa pemberian nomor registrasi ataupun penetapan jalur pemeriksaan. Disamping dokumen yang disebutkan di atas, dalam kaitannya dengan EDI (Electronic Data Interchange) di bidang kepabeanan terdapat juga beberapa dokumen standar yang dipertukarkan, yaitu dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan pembayaran bea masuk dan PDRI.

commit to user



Mengingat sistem pembayaran bea masuk dapat dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi, maka transaksi elektronik ini melibatkan perbankan. EDI (Electronic Data Interchange) dalam sistem pembayaran dikenal dengan EFT (Electronic Fund Transfer), yang meliputi:

a.

PAYROD (Payment Order) adalah dokumen elektronik yang berisi perintah pembayaran dari pengguna jasa kepabeanan (importir) pada bank agar membayar bea masuk dan PDRI ke Kas Negara.

b.

DEBADV (Debit Advice) merupakan dokumen elektronik yang berisi informasi dari bank kepada importir yang menyatakan bahwa rekening importir telah didebet sebesar sejumlah uang yang tertera dalam payment order untuk pembayaran bea masuk dan PDRI.

c.

CREADV (Credit Advice) adalah dokumen elektronik yang berisi informasi dari bank pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara serta Bea dan Cukai, yang menyatakan bahwa pada rekening kas Negara telah dikreditkan sejumlah uang untuk pembayaran bea masuk dan PDRI atas barang impornya.

4.

Proses Pengajuan Ijin Dan Pengurusan Dokumen Menggunakan EDI (Electronic Data Interchange) Agility sebagai Freight Forwader memiliki tugas untuk melakukan pengajuan ijin dan pengurusan doukmen PEB-PIB di Bea

commit to user



Cukai. Secara umum proses pengajuan ijin dan pengurusan dokumen PEB-PIB yang dilakukan setelah Dirjen Bea dan Cukai menggunakan EDI (Electronic Data Interchange) meliputi hal-hal berkut ini: a.

Importir melakukan pembayaran bea masuk, pajak dan cukai atas barang

b.

barang yang diimpor kepada Bank Persepsi.

Bank Devisa mengirimkan Debit Advise kepada importir sebagai bukti telah dilakukan pembayaran oleh importir.

c.

Bank Devisa mengirimkan copy Credit Advise kepada Bea Cukai.

d.

Importir/PPJK melakukan pengiriman PIB secara elektronik kepada Bea Cukai.

e.

Bea Cukai mengirimkan respon-respon sehubungan dengan PIB yang diterima.

f.

Bea Cukai memberikan respon SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang).

g.

Bank Devisa mengirimkan Credit Advise atas pembayaran yang telah dilakukan importir kepada kantor kas Negara.

E.

Dokumen-Dokumen

Terkait

Dalam

Kegiatan

Ekspor-Impor

Menggunakan Sistem EDI (Electronic Data Interchange) Dalam

melakukan

documents

handling

proses

ekspor-impor

menggunakan sistem EDI (Electronic Data Interchange) ada beberapa pihak yang terlibat diantaranya: eksportir, importir, dan Bea Cukai.

commit to user



Beberapa dokumen ekspor-impor yang diproses melalui sistem EDI (Electronic Data Interchange) antara lain: 1.

PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Dalam keputusan jenderal Bea dan Cukai nomor KEP 151/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan Tata Laksana Kepabenan Dibidang Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang atau selanjutnya disebut PEB merupakan dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor yang dibuat sesuai dengan BC 3.0 yang dapat berupa tulisan diatas formulir atau melalui data elektronik. PEB dapat diajukan langsung oleh eksportir maupun oleh kuasa yang ditunjuknya.

pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan

2007:58). a.

Jenis PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) 1) PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Biasa, yaitu PEB yang diajukan untuk setiap transaksi ekspor 2) PEB Berkala, yaitu PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu (dengan persetujuan Direktorat Bea dan Cukai). Eksportir dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu yang ditetapkan dengan menggunakan PEB berkala.

Penggunaan

PEB

commit to user

berkala,

dilakukan

setelah



mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya. Persetujuan dapat diberikan dalam hal eksportir mempunyai reputasi yang baik dan : a) Frekuensi ekspornya tinggi b) Jadwal sarana pengangkut barang ekspor tersebut tidak menentu c) Lokasi pemuatan barng ekspor tersebut jauh dari Kantor Pabean dan/atau Bank Devisa d) Barang yang bersangkutan diekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi e) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat yang

ditunjuknya,

pengeksporan

barang

perlu

menggunakan PEB Berkala. b.

Fungsi Dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yaitu : 1) Bagi Eksportir, yaitu sebagai syarat agar barang diizinkan keluar dari daerah pabean/diekspor 2) Bagi Pemerintah a) Untuk persyaratan barang keluar b) Sebagai document control c) Untuk mengawasi barang keluar d) Sebagai instrument untuk mengumpulkan data statitistik ekspor Indonesia.

c.

Tata Cara Penelitian Dokumen 1) Kegiatan Eksportir/PPJK :

commit to user



a) Membuat PEB dan memberitahukan data tentang kesiapan barang dengan mempergunakan program aplikasi modul PEB b) Mencetak PEB, dalam jumlah lembar yang sesuai kebutuhan eksportir, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada PEB c) Mentransfer data PEB ke disket/flashdisk dan mencetaak lembar pengantar sebanyak 2 (dua) rangkap d) Menyerahkan disket/flashdisk PEB, PEB dalam jumlah lembar yang sesuai kebutuhan eksportir dan dokumen asli untuk pelengkap pabean yang diwajibkan dan lembar pengantar ke kantor pemuatan. e) Menerima dari pejabat, disket/flashdisk dan : (1)

PEB beserta penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian data PEB tidak lengkap, tidak benar dan kekurangan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan

(2)

PEB yang telah dibubuhi nomor dan tanggal pendaftaran dan PPB dalam hal akan dilakukan pemeriksaan fisik barang

(3)

PEB telah dibubuhi nomor, tanggal pendaftaran dan PM yang telah ditandatangani oleh pejabat dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik

commit to user



f) Melakukan konfirmasi ke kantor pemeriksaan mengenai tanggal pemeriksaan fisik barang, baik dalam hal ada perubahan tanggal dan lokasi pemeriksaan maupun tidak g) Dalam hal terdapat perubahan data PEB: (1)

Membuat pemberitahuan pembetulan PEB

(2)

Menyerahkan pembetulan PEB sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean

h) Dalam hal elspor dilakukan dengan cara konsolidasi: (1)

Membuat PKBE sesuai contoh BCF 3.03

(2)

Mencantumkan nomor peti kemas dalam PM dan BCF 3.03 sebelum barang dimasukkan ke kawasan pabean

2) Pejabat di Kantor Pemuatan a) Menerima lembar pengantar dan disket/flashdisk PEB, PEB dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan b) Meneliti kondisi dsiket/ flashdisk c) Meneliti PEB dan dokumen pelengkap pabean dan atau pemenuhan ketentuan kepabeanan dibidang ekspor d) Mentransfer

data

dalam

disket/flashdisk

ke kantor

pemuatan e) Merekam hasil penelitian seperti yang dimaksud pada butir c

commit to user



f) Dalam hal PEB diterima : (1)

Mencantumkan pada PEB, nomor dan tanggal pendaftaran PEB

(2)

Menandatangani PM dalam hal tidak dilakukan pemerikasaan fisik barang

g) Menyerahkan kepada eksportir disket/flashdisk beserta : (1)

PEB dan penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian PEB tidak lengkap, tidak benar atau kekurangan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan

(2)

PEB yang telah dibubuhi nomor dan tanggal pendaftaran,

dan

PPB

dalam

hal

dilakukan

pemeriksaan fisik barang (3)

PEB yang telah dibubuhi nomor dan tanggal pendaftaran dan PM yang telah ditandatangani pejabat dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik

h) Mengirim copy PEB dan PPB ke kantor pemeriksaan melalui faks atau sarana komunikasi lainnya segera setelah diterbitkan 3) Komputer Kantor Pemuatan a) Menerima hasil transfer data PEB b) Menerima hasil penelitian PEB dan dokumen pelengkap pabean dan pemenuhan ketentuan kepabeanan dibidang ekspor

commit to user



c) Meneliti: (1)

Kelengkapan dan kenbenaran pengisian data PEB

(2)

Profil eksportir

d) Dalam hal hasil penelitian tidak diterima, mencetak penolakan yang berisi keterangan bahwa pengisian PEB tidak lengkap/tidak benar e) Dalam hasil penelitian diterima, memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB, nomor dan tanggal LPBC dan mencetak: (1)

PM dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang

(2)

PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang

f) Dalam hal hasil pelelitian diterima: (1)

Memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB, nomor dan tanggal LPBC, nomor dan tanggal PM dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang

(2)

Mencetak PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang

(3)

Mencetak PM

commit to user



Pengiriman data PEB Dan Respon PEB dapat digambarkan sebagai berikut : 2

1

3

Gambar 2.2 Pengiriman Data PEB Sistem EDI (Electronic Data Interchange) Dan Respon Sumber: Keterampilan Pertukaran Data Elektronik 2008

Proses Pengiriman Data PEB dan Responnya Dari Dan Ke KPBC (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai) 1.

Eksportir/PPJK membuat data PEB dengan menggunkan aplikasi modul PEB

2. dikirim ke KPBC melalui jaringan EDI (Electronic Data Interchange) 3.

Provider EDI (Electronic Data Interchange) meneruskan data ke KPBC

4.

Setelah data masuk ke server KPBC, kemudian data divalidasi di aplikasi in house pelayanan ekspor

5.

Hasil validasi adalah respon untuk PEB yang bersangkutan

6.

Respon yang dikirim mulai respon penerimaan dokumen sampai respon Persetujuan Ekspor (PE)

commit to user



2.

PIB (Pemberitahuan Impor Barang) Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai (www.beacukai.go.id).

si pemberitahu atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap Pabean sesuai dengan prinsip self assessment

ng,

2011:424). a.

Ketentuan mengenai PIB (Pemberitahuan Impor Barang) Ketentuan mengenai PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dengan menggunakan formulir diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 pada lampiran III Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 dan Nomor P-22/BC/2009 tanggal 8 Mei 2009 lampiran I. Dalam hal diperlukan, pemberitahuan dapat membuat lembar copy tambahan sesuai kebutuhan. Lembar tambahan merupakan copy lembar asli dengan tanda tangan asli. 1) Setiap

pemberitahuan hanya diperuntukkan

bagi satu

pengirim dan satu penerima 2) Setiap pemberitahuan dapat berisi lebih dari satu jenis barang. 3) Dalam hal ruang untuk data barang tidak mencukupi, dapat dibukukan lembar lanjutan yang hanya berisi data angka 31,

commit to user



32, 33, 34, 35 dan 36 dengan diberikan tanda tangan, nama jelas dan cap perusahaan pada setiap lembar halaman lanjutan. 4) Tata cara pengisian dengan angka: a) untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik dan b) untuk memisahkan angka pecahan decimal diberi tanda koma dan 2-4 digit dibelakang koma. Contoh:

USD 40.000.00 USD 23,5899

b.

Jenis dan Fungsi dokumen PIB Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009, tanggal 30 Maret 2009 dijelaskan

berbagai

macam

PIB

sesuai

dengan

tujuan

penggunaannya yaitu: 1) PIB untuk impor barang untuk dipakai kode BC 2.0. 2) PIB untuk impor barang khusus dipakai kode BC 2.1. 3) PIB untuk impor barang tertentu dipakai kode BC 2.2. 4) PIB untuk penimbunan barang di area Penimbunan Kawasan Berikat dipakai kode BC 2.3. 5) PIB untuk yang menggunakan fasilitas KITE dipakai kode BC 2.4 6) PIB untuk Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dipakai kode BC 2.5.

commit to user



7) PPIB untuk pemberitahuan Pengeluaran Barang di Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan dipakai kode BC 2.6.1. 8) PIB untuk Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang Yang Dikeluarkan dari Tempat Penimpunan Berikat dengan jaminan kode BC 2.6.2. 9) PIB untuk Pemberitahuan

Pengeluaran

Barang untuk

Diangkut dari Tempat Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya dipakai kode BC 2.7. Modul perusahaan yang digunakan adalah sama dengan modul perusahaan pengiriman

dengan

sistem

pada sistem EDI

disket untuk

(Electronic

Data

Interchange), diperlukan software tambahan berupa enabler, yang berfungsi untuk melakukan perubahan data dalam EDIFACT

dan

dikomunikasikan

menggunakan

media

komunikasi (modem). Secara garis besar, pengiriman data menggunakan media EDI (Electronic Data Interchange), misalnya dalam proses impor, dapat digambarkan sebagai berikut:

commit to user



2

4

1 3

Gambar 2.3 Pengiriman Data PIB Sistem EDI (Electronic Data Interchange) Dan Respon Sumber: Keterampilan Pertukaran Data Elektronik 2008

a.

Importir membuat data PIB, bentuk EDIFACT, kemudian mengirim data dengan melakukan komunikasi ke Bea dan Cukai, dan meletakan datanya di mail box.

b.

Bea dan Cukai mengambil data PIB dari mailbox, mem-validasi data dan memprosesnya. Respon dikirim berdasarkan proses terhadap data tersebut.

c.

Importir melakukan komunikasi untuk mengambil respon. Respon dari Bea dan Cukai ini langsung tampil di komputer importir dan dapat dicetak serta digunakan untuk proses. Proses pembuatan dokumen, pengiriman, proses di Bea dan Cukai sampai dengan mendapatkan respon, selalu tercatat sebagai status di modul PIB. Berikut ini jenis-jenis status/respon yang dapat diketahui : 1)

EDIT: Perekam PIB belum selesai

2)

READY: Perekam sudah dianggap selesai

commit to user



3)

QUEUED : Dokumen sudah dalam format EDIFACT dan siap untuk dikomunikasikan

4)

DELIVERED: Dokumen sudah berada pada mail box EDI

5)

COMPLETED: Dokumen sudah diambil oleh trading partner (Bea dan Cukai)

6)

ERRORS: Komunikasi gagal

Status di atas merupakan status yang berhubungan dengan pengiriman dokumen dalam sistem EDI (Electronic Data Interchange). Sedangkan status berikut ini adalah merupakan jenis respon dari Bea dan Cukai : 7)

REJECT: Respon dari Bea Cukai yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan pengisian data atau importir masih mempunyai kewajiban yang belum dipenuhi sehingga pengajuan dokumen tidak dapat dilayani

8)

SSPCP: Respon permintaan dokumen pembayaran

9)

INP/DNP: Respon permintaan informasi nilai pabean

10)

SPPB: Respon pemberitahuan bahwa barang sudah dapat dikeluarkan dari daerah pabean

11)

SPJM: Respon pemberitahuan bahwa barang terkena jalur merah dan harus diperiksa

SPKPBM: Respon pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor).

commit to user

commit to user BAB II Landasan Teori A. Pengertian Ekspor Impor 1. Pengertian Ekspor kita

Recommend Documents