commit to user BAB II KAJIAN TEORI A. Sistem Informasi 1. Pengertian Sistem

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Sistem Informasi 1. Pengertian Sistem Menurut Agus Mulyanto (2009:1)

Secara umum, sistem dapat

diartikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan . Menurut Moekijat (1996:11) Suatu sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dan prosedurprosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi. Dalam bidang sistem informasi menurut Agus Mulyanto (2009:2) , Sistem

diartikan

sebagai

sekelompok

komponen

yang

saling

berhubungan, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan

menerima input serta menghasilkan input dalam proses transformasi yang teratur . Apabila suatu komponen tidak memberikan kontribusi terhadap sistem untuk mencapai tujuan , tentu saja komponen tersebut bukan bagian dari sebuah sistem. Menurut Amsyah:1997)

(dalam

Zulkifli

istem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan

membentuk satu kesatuan atau organisasi .

2. Pengertian Informasi

merupakan sebuah pondasi untuk memahami konsep informas Agus Mulyanto (2009 material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

Setelah adanya pengertian data di atas, akan di bahas pengertian informasi. Berikut ini beberapa pengertian informasi dari berbagai sumber yaitu : Menurut Moekijat (1996:11)

Informasi adalah data-data yang

telah diolah untuk memberikan pengertian . Menurut

Davis

(dalam

Agus

Mulyanto,

2009:17)

bahwa

Informasi adalah data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang

berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan . Menurut Zulkifli Amsyah (1997:2) Informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau di rekam ke dalam berbagai bentuk media (contohnya komputer). 3. Pengertian Sistem Informasi Menurut Zulkifli Amsyah (1997:4) Pekerjaan informasi yang dilakukan berdasarkan konsep sistem yang disebut sistem informasi, yaitu rangkaian informasi yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang berhubungan dan saling berketergantungan satu sama lain, mulai dari bagian yang besar ke bagaian yang lebih kecil, yaitu dari sub, subsub, subsubsub, dan seterusnya sampai yang terkecil. Menurut Tata Sutabri (2005:42) Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporanlaporan yang diperlukan. Menurut Richardus (2000:3) Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi . sistem

informasi

sebagai

sistem

yang

mengumpulkan,

memproses,

menyimpan,menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang .

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

Moekijat (1996:110) mengatakan sistem informasi juga merupakan suatu sistem karena sistem ini menerima masukan data dan instruksi serta

mengeluarkan hasil-hasilnya. Menurut Aji Supriyanto (2007:243) Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi , yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Menurut Kenneth dan Jane (dalam Danang Sunyoto:2014) Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, meyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Menurut Agus Mulyanto (2009:29) sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan

informasi untuk mencapai suatu tujuan . Agus Mulyanto (2009:29) mengilustrasikan definisi sistem informasi dalam gambar berikut :

Informasi Yang coba

Data berupa

dilakukan sistem

teks, gambar, audio, video

Tujuan

Prosedur Kerja

Manusia Bertugas memasukkan data Teknologi Informasi Perangkat yang memproses

Gambar 2.1 Definisi Sistem Informasi

commit to user

informasi


digilib.uns.ac.id 9

4. Kemampuan Sistem Informasi Kemampuan sistem informasi menurut Turban et al (dalam Agus Mulyanto:2009 sebagai berikut: a. Melakukan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi. b. Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah dan cepat. c. Menyimpan informasi dalam jumlah yang besar dalam ruang yang kecil, tetapi mudah diakses. d. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang orang yang bekerja dalam kelompok pada suatu lokasi. f.

Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia.

g. Mengotomatisasikan proses proses bisnis yang semi otomatis dan tugas tugas yang dikerjakan secara manual. h. Mempercepat pengetikan dan penyuntingan. i.

Melaksanakan hal hal diatas jauh lebih murah dari pada apabila dikerjakan secara manual.

5. Unsur Unsur Sistem Informasi Sederhana Menurut George M. Scott (2001:69) Semua sistem informasi memiliki tiga kegiatan utama , yaitu : mereka menerima data sebagai masukan/(input);

kemudian

memprosesnya

dengan

melakukan

penghitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran akun (up-dating account), dan lain-lainnya; dan akhirnya memperoleh informasi sebagai keluarannya (output).

Data

Pemrosesan

Input

Informasi Keluaran

GAMBAR 2.2 Sebuah sistem informasi sederhana

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

Sedangkan menurut Agus Mulyanto (2009:34-35) Sistem informasi memiliki beberapa aktivitas yaitu: a. Aktivitas input , biasanya berbentuk pencatatan dan pengeditan. b. Aktivitas pemrosesan, sistem informasi melakukan pengolahan data dengan

operasi-operasi

penjumlahan,

pengurangan,

perkalian,

pembagian, perbandingan, pemilahan, dan lain sebagainya. c. Aktivitas output, tujuan sistem informasi adalah menghasilkan produk informasi yang berguna bagi pemakainya. Hasil dari aktivitas output dapat berupa pesan, laporan, gambar, berkas, audio, ataupun video. d. Aktivitas peyimpanan, adalah aktivitas sistem informasi dengan menyimpan data dan informasi secara teratur untuk digunakan kemudian. Penyimpanan ini juga dimaksudkan untuk mengamankan

data dan informasi. e. Aktivitas pengendalian, dari aktivitas di atas kemudian dalam melakukan pemrosesan, perlu adanya pengawasan apakah sistem informasi telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pada

aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian umpan balik, baik umpan

balik negatif maupun positif.

6. Komponen Sistem Informasi Menurut Tata Sutabri (2005:42-43) Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut: a. Blok masukan (input block) Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. b. Blok model (model block) Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. c. Blok keluaran (output block)

commit to user



Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. d. Blok teknologi (technology block) Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran , dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Terdiri dari teknisi, perangkat lunak dan perangkat keras. e. Blok basis data (database blok) Merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. f. Blok kendali (control block) Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahn dapat langsung cepat diatasi.

Adapun pendapat lain mengenai komponen sistem informasi. Menurut Agus Mulyanto (2009:31-33) ada beberapa sumber daya dalam sistem informasi yang biasa disebut dengan komponen sistem informasi, sumber daya tersebut adalah sebagai berikut : a.

Sumber Daya Manusia Manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem informasi. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjasi 2 kelompok yaitu pengguna akhir dan pakar sistem informasi. Pengguna akhir adalah orang-orang yang menggunakan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi. Sedangkan pakar sistem informasi adalah orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi.

b.

Sumber Daya Hardware

commit to user



Adalah semua peralatan yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Tidak hanya sebatas komputer saja , melainkan semua media data seperti lembaran kertas dan disk magnetik atau optikal. c.

Sumber Daya Software Adalah semua rangkaian perintah (instruksi) yang digunakan untuk memproses informasi. Sumber daya software tidak hanya berupa program saja , tetapi juga berupa prosedur.

d.

Sumber Daya Data Sumber daya data bukan hanya sekadar bahan baku untuk masukan sebuah sistem informasi , melainkan sebagai dasar membentuk sumber daya organisasi. Data dapat berupa teks, gambar, audio, maupun video.

e.

Sumber Daya Jaringan Sumber daya jaringan merupakan media komunikasi yang menghubungkan komputer, pemroses komunikasi, dan peralatan lainnya, serta dikendalikan melalui software komunikasi.

7. Klasifikasi dan Perspektif Sistem Informasi Menurut Aji Supriyanto (2007:252) Sistem informasi datang dalam sebuah bentuk dan ukuran, yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi yang mereka miliki . Bentuk klasifikasi sistem informasi berupa: a.

Sistem informasi transaksi (Transaction Processing System - TPS), yaitu memproses transaksi bisnis seperti pemesanan, pembayaran, reservasi, dan sebagainya.

b.

Sistem informasi manajemen (SIM), yaitu menghasilkan informasi untuk kebutuhan manajer.

c.

Sistem pendukung keputusan (Dicission Support System - DSS) , yaitu digunakan

untuk

membantu

pengambilan

keputusan

atau

mengidentifikasi atau memilih antara pilihan dan keputusan. d.

Sistem informasi eksekutif (Executive Information System - EIS), yaitu untuk kebutuhan eksekutif dalam merencanakan bisnis dan menilai performa terhadap rencana tersebut.

commit to user



e.

Sistem pakar (Expert System), yaitu meng-capture dan menghasilkan kembali pengetahuan pemecahan masalah ahli atau pengambilan keputusan kemudian menyimulasikan "pemikiran" ahli tersebut.

f.

Sistem

komunikasi

dan

kolaborasi

(Communication

and

Collaboration System) yaitu untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara orang-orang dalam dan luar organisasi. g.

Sistem otomatisasi kantor (Office Automation - OA) , yaitu membantu karyawan untuk membuat dan berbagi dokumen yang mendukung aktivitas kantor sehari-hari.

Sedangkan perspektif dari sistem informasi adalah: a.

Para pemain sistem informasi / tim

b.

Para driver bisnis yang memengaruhi sistem informasi

c.

Para driver teknologi yang digunakan oleh sistem informasi

d.

Proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi

8. Penilaian Sistem Informasi Menurut Tata Sutabri (2005:50-51) 3 (tiga) strategis penilaian dalam sistem informasi yaitu: a. Strategi penilaian masukan, yang bertujuan untuk menilai perencanaan informasi yang disusun berdasarkan kebutuhan informasi yang nyata. b. Strategi penilaian proses, yang bertujuan menilai pelaksanaan transformasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penilaian,

penyajian

dan

penyebarluasan,

dokumentasi,

dan

komunikasi yang secara keseluruhan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. c. Strategi penilaian produk, yang bertujuan menilai produk-produk informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi.

commit to user



9. Keuntungan Penggunaan Sistem Informasi Ada beberapa keuntungan atau manfaat dalam penggunaan sistem informasi menurut Aji Supriyanto (2007:254) antara lain: a.

Dapat meningkatkan keuntungan perusahaan

b.

Mengurangi biaya bisnis

c.

Meningkatkan pangsa pasar

d.

Perbaikan relasi pelanggan atau pelayanan pelanggan

e.

Meningkatkan efisiensi

f.

Dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan

g.

Pemenuhan peraturan lebih baik dan teratur

h.

Kesalahan lebih sedikit

i.

Perbaikan keamanan

j.

Kapasitas lebih banyak atau besar

10. Arsitektur Sistem Informasi Agus Mulyanto (2009:36) mengemukakan bahwa Arsitektur sistem informasi memadukan kebutuhan informasi, komponen informasi, dan teknologi pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis strategi organisasi. Arsitektur sistem informasi mencakup area fungsional dan semua level manajemen. Agus Mulyanto (2009:39-42) juga mengatakan ada beberapa arsitektur sistem informasi, antara lain : a. Arsitektur Sentralisasi Arsitektur sentralisasi mulai diterapkan semenjak tahun 1960-an dengan menggunakan mainframe sebagai sentral yang mampu menangani data berukuran besar yang melibatkan jutaan transaksi. Sentralisasi semua pemrosesan data dilakukan di komputer pusat (komputasi terpusat). Kelebihan arsitektur ini adalah: Standardisasi perusahaan terpusat Pertukaran data dan informasi menjadi lebih mudah

commit to user



Perbedaan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dapat dikurangi.

Kelemahannya adalah sebagai berikut: Manajemen informasi akan menjadi lebih kaku Mengurangi inisiatif pada masing-masing unit fungsional Terjadi ketidaksesuaian kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras pada setiap unit fungsional Biaya yang mahal

b. Arsitektur Desentralisasi Merupakan konsep pemrosesan data yang tersebar (komputasi tersebar). Pemrosesan data yang dilakukan pada komputer masingmasing, sedangkan data dapat disimpan pada komputer pusat. Kelebihan

dalam

penghematan

biaya,

peningkatan

tanggungjawab dalam penghematan biaya, peningkatan kepuasan pemakai, serta kemudahan dalam melauan perubahan spesifikasi pada setiap unit fungsional. Kelemahan arsitektur ini adalah: Pengontrolan terhadap sistem koputer akan menjadi lebih sulit Standardisasi perusahaan tidak bisa tercapai Ketidaksesuaian dalam penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak.

c. Arsitektur Client-Server Merupakan arsitektur yang paling banyak digunakan saat ini, karena arsitektur ini menawarkan sebuah kebebasan. Client dapat melakukan proses sendiri, ketika client meminta data, server akan mengirimkan data sesuai yang diminta, kemudian proses akan dilakukan di client. Kelebihannya adalah:

commit to user



Pemrosesan dapat dilakukan di komputer client, sehingga data dapat diproses sesuai dengan kebutuhan client Proses bisnis akan tetap berjalan meskipun terjadi kemacetan mesin Pada arsitektur client-server hanya dibutuhkan mesin-mesin yang sederhana sehingga dapat mengurangi biaya dalam membangun sistem Mudah dalam melakukan up-grade pada perangkat sistem Dapat menggunakan berbagai platform aplikasi pada client

B. Pensiun 1. Pengertian Pensiun Menurut Sastra Djatmika dan Marsono (1984:172) Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi,untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain. Menurut Undang-Undang No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang sekarang berlaku, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintahan. Dalam Pasal 2 ayat 1 PP 32 tahun 1979 Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan atas permintaan sendiri apabila telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun maka akan diberikan pensiun. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1979 Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 ayat (1) PP No. 32 tahun 1979 menjelaskan bahwa batas usia pensiun dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu. Perpanjangan batas usia pensiun adalah sampai dengan: a.

65 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan: 1) Ahli Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian,

commit to user



2) Guru besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi, 3) Jabatan lain yang ditentukan oleh Preseiden. b.

60 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan: 1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, 2) Jaksa Agung 3) Pimpinan

Kesekretariatan

Lembaga

Tertinggi/Tinggi

Negara, 4) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, 5) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen, 6) Eselon I dalam jabatan Struktural yang tidak termasuk dalam angka 2, 3, dan 4, 7) Eselon II dalam jabatan struktural, 8) Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya, 9) Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 10) Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 11) Penilik Taman Kanak-kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama, 12) Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar, 13) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. c.

58 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan: 1) Hakim pada Mahkamah Pelayaran, 2) Hakim pada Pengadilan Tinggi, 3) Hakim pada Pengadilan Negeri 4) Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding 5) Hakim Agama pada Pengadilan Agama,

commit to user



6) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. PP No. 32 tahun 1979 Pasal 5 Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menjelaskan bahwa: 1) Tentang dasar pensiun Pasal 5 dijelaskan tentang dasar pensiun bahwa dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. 2) Hak atas pensiun pegawai Pasal 9 ayat (1), Hak atas pensiun pegawai adalah Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri: a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun b. Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau c. Mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga

commit to user



karena keadaan jasmani atau rokhani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Pasal 9 ayat (2), Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasanalasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurangkurangnya 50 tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurangkurangnya 10 tahun. Pasal 9 ayat (3) menjelasakan bahwa pegawai negeri yang setelah

menjalankan suatu tugas Negara tidak

dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnnya 10 (sepuluh) tahun. Dan Pasal 9 ayat (4), apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. 3) Besarnya pensiun-pegawai UU No. 11 tahun1969 Pasal 11 ayat (1), Besarnya pensiun-pegawai sebulan adalah 2½% (dua setengah perseratus) dari dasar-pensiun untuk tiap-tiap tahun masa-kerja, dengan ketentuan bahwa: a. pensiun-pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun,

commit to user



b. Pensiun pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang ini adalah sebesar 75% dari dasar pensiun, c. pensiun-pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan. Pasal 11 ayat (2), pensiun-pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani dan/atau rokhani yang terjadi didalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiunpegawai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. 4) Mulainya pemberian pensiun pegawai Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri. Kemudian Pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (4) UU No.11 tahun 1969, pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai negeri yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun. 5) Berakhirnya hak pensiun pegawai Pasal 14 menjelaskan bahwa hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. 6) Pembatalan pemberian pensiun-pegawai Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun-pegawai diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi,

commit to user



memperoleh pensiun menurut Undang-undang ini atau peraturan yang sesuai dengan Undang-undang ini. Dan Pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa Jika Pegawai Negeri termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi pensiun-pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atau pensiun

berdasarkan

peraturan

pensiun

yang berlaku

dalam

kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa-kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan. 7) Hak atas pensiun Janda/duda Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau Pensiun-duda. Pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiunpegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiunjanda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, pensiun-janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai pria termaksud diatas beristri lebih dari seorang, maka pensiun-janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya. 8) Besarnya pensiun-janda/duda Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa besarnya pensiun-janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar-pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun-janda, maka besarnya bagian pensiun-janda untuk masing-masing istri, adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara istri-istri itu. Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa

commit to user



jumlah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/ istrinya. Pasal 17 ayat (3) menjelaskan bahwa apabila Pegawai Negeri tewas, maka besarnya pensiun-janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar-pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun-janda maka besarnya bagian pensiun-janda untuk masingmasing isteri adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu. Pasal 17 ayat (4) menjelaskan bahwa jumlah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya. Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa jumlah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya.Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka: a. pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu. b. satu bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu. c. pensiun-duda diberikan kepada anak (anak-anaknya). Pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun-pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun-

commit to user



janda/bagian pensiun-janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termaksud. Pasal 18 ayat (3) menjelaskan bahwa kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun-janda, bagian pensiun-janda atau pensiun-duda atas dasar yang lebih menguntungkan. Pasal 18 ayat (4) menjelaskan bahwa anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiunjanda atau bagian pensiun-janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia: a. belum mencapai usia 25 tahun, atau b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c. belum nikah atau belum pernah nikah. 9) Mulainya Pemberian Pensiun Janda/Duda Pasal 24 menjelaskan bahwa pensiun-janda/duda atau bagian pensiunjanda menurut Undang-undang ini diberikan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiunjanda/bagian pensiun-janda itu didapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, pensiunjanda/bagian pensiun-janda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu. 10) BERAKHIRNYA HAK PENSIUN-JANDA/DUDA Pasal 25 menjelaskan bahwa pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun-janda berakhir pada akhir bulan: a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia, b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

commit to user



i.

Pegawai Negeri Sipil 1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri dalam setiap organisasi pemerintah

sangatlah

Merupakan

tulang

menentukan,

punggung

sebab

Pegawai

pemerintahan

dalam

Negeri

Sipil

melaksanakan

pembangunan nasional. Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Mahfud M. D. (Sri Hartini, dkk. 2008:32), terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian) a. Pengertian Stipulatif Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 berkaitan

dengan

hubungan

pegawai

negeri

dengan

hukum

(administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayaht (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenal kedudukan

pegawai

negeri.

Pengertian

stipulatif

tersebut

selengkapannya berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 1: Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yaang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku. Pasal 3 ayat (1): Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara

yang

bertugas

untuk

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. b. Pengertian Ekstensif Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut UU Nomor. 43 Tahun

commit to user



1999, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada: Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang yang diserahi suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut pengertian stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala-kepala desa dan sebagainya. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan Tindak Pidana lain yang disebut dalanm KUHP, jadi pengertian ini tidak termasukdalam hukum kepegawaian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

commit to user



Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhrnya dpat menjelaskan maksud pemerintah dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri. Berdasarkan pengertian stipulatif, terdapat unsur-unsur dari pegawai negeri, yaitu sebagai berikut: Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. Diserahi tugas dalam jabatan negeri. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara yang bertugas untuk memberikanpelayanan terhadap masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil digaji oleh pemerintah.

2. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: a.

Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4)

b.

Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksankan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tnaggung jawab (Pasal 5).

c.

Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang wajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6)

commit to user



Kewajiban pegawai negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Pegawai Negeri Sipil Menurut

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 (Sri Hartini,

Setiajeng K, dan Tedi S. 2008:45) hak Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: Hak

Memperoleh Pasal 7

Gaji

(1)

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.

(2)

Gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.

(3)

Gaji pegawai negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hah Atas Cuti

Pasal 8 Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti

Hak Atas Perawatan, Pasal 9 Tunjangan dan Uang

(1)

Duka

Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perawatan.

(2)

Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkanya tidak dat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga, berhak memperoleh tunjangan.

commit to user



(3)

Setiap

Pegawai

keluarganya

Negeri

berhak

yang

tewas,

memperoleh

uang

duka.

ii.

Sistem Informasi Pengurusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Sistem Informasi pengurusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah suatu sistem atau prosedur kerja yang memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi mengenai tunjangan hari tua atau pensiun yang diajukan oleh pegawai negeri sipil kepada Badan Kepegawaian Daerah yang kemudian diolah oleh sub bidang pemberhentian pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikirim ke Badan Kepegawaian Negara yang selanjutkan akan diproses dan akan dikeluarkannya SK Pensiun yang akan dibagikan kepada penerima pensiun oleh Badan Kepegawaian Daerah.

iii.

Metode Pengamatan a. Lokasi Pengamatan Dalam memperoleh data pengamatan, penulis mengambil objek pengamatan di bagian Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sragen, untuk melakukan analisis tentang sistem informasi pengurusan pensiun Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sragen. Alasan penulis memilih lokasi pengamatan di BKD Kabupaten Sragen karena: 1.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen merupakan salah satu tempat yang dapat menerima peserta magang.

2.

Penulis mengambil judul tentang sistem informasi pengurusan pensiun Pegawai Negeri Sipil maka penulis tertarik untuk melakukan pengamatan di BKD Kabupaten Sragen karena BKD Kabupaten Sragen termasuk instansi yang cukup besar yang bergerak dalam bidang

kepegawaian

sehingga

banyak

melakukan

kegiatan

administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian, dengan demikian

commit to user



BKD Kabupaten Sragen mengurusi permasalahan yang berkaitan dengan kepegawaian tersebut. Intinya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen menangani banyak persoalan tentang Pewagai Negeri Sipil yang salah satunya adalah pengurusan pensiun Pegawai Negeri Sipil se-Kabupaten Sragen. Karena setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki usia dan kemampuan yang berbeda dan apabila Pegawai Negeri Sipil tidak kompeten lagi dan telah mencapai usia pensiun maka perlu diberhentikan. Sehingga memungkinkan tersedia banyak data yang dibutuhkan penulis.

b. Jenis Pengamatan Berdasarkan pada pokok permasalahan pengamatan yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana Sistem Informasi Pengurusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen, maka jenis pengamatan yang penulis gunakan adalah pengamatan

deskriptif

kualitatif

yaitu

jenis

pengamatan

yang

mendeskripsikan, memaparkan, dan menganalisa sejumlah data yang ada. Menurut Sutopo (2002:35) metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan yang diselidiki, dengan atau melukiskan keadaan objek pengamatan pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam pengamatan ini penulis mendeskripsikan tentang pensiun yang ada di BKD Kabupaten Sragen dan sistem informasi pengurusan pensiun pegawai negeri sipil Pada BKD Kabupaten Sragen. Khususnya yang dilakukan oleh bidang pembinaan dan pemberhentian pegawai guna mengetahui

bagaimana

perkembangan

instansi

dalam

pengurusan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Penulis mengamati dengan observasi berperan aktif, karena penulis di BKD Kabupaten Sragen sebagai peserta magang yang secara langsung mengikuti kegiatan yang terjadi di BKD Kabupaten Sragen serta penulis

commit to user



ingin mengetahui secara langsung bagaimana sistem informasi pengurusan pensiun Pegawai Negeri Sipil.

c. Sumber Data Tahapan untuk mendapatkan sebuah laporan pengamatan yang baik dan tepat, maka diperlukan data yang lengkap dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Menurut H.B. Sutopo (2002:51) sumber data merupakan sumber fakta atau keterangan dari suatu obyek yang diamati. Sumber data dalam pengamatan ini adalah: 1.

Narasumber (Informan) Informan menurut H.B Sutopo (2002:50) adalah orang atau pihak yang memiliki dan memberikan informasi (sumber informasi). Manusia sebagai sumber data terdiri dari beragam individu dari pelaku aktivitas, pengamat, perencana. Hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan kelengkapan informasi yang dimilikinya. Oleh karena itu penulis harus dapat memilih informan yang tepat sesuai dengan pengamatan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive

sampling,

cenderung dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap Data diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang memahami hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dan pengamatan. Dalam

pengamatan

ini

penulis

mendapatkan

data

dari

narasumber/informan. Informan adalah pegawai di BKD Kabupaten Sragen yang khusus menangani pemberhentian pegawai, yaitu : 1. Kasubid Pemberhentian Pegawai 2. Staf pada sub bidang Pemberhentian Pegawai

commit to user



2.

Dokumen Selain dari informan, penulis mendapatkan data dari dokumen dan arsip-arsip di BKD Kabupaten Sragen. Dokumen merupakan surat yang tertulis atau tercetak atau paskah karangan yang dikirim melalui pos. Sedangkan arsip adalah dokumen tertulis yang mempunyai nilai histori (sejarah). Disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk

sangat berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu yang berisikan riwayat serta sejarah dari BKD Kabupaten Sragen yang dapat membantu penulis untuk mengetahui kondisi instansi tersebut. Dokumen-dokumen yang menjadi sumber data dalam pengamatan ini adalah: a. Buku pedoman/panduan BKD Kabupaten Sragen, misalnya: struktur organisasi b. Buku tentang petunjuk tata cara pensiun Pegawai Negeri Sipil c. Gambar alur proses pensiun Pegawai Negeri Sipil d. Undang-undang yang digunakan dalam pensiun Pegawai Negeri Sipil e. Berkas

persyaratan pengajuan pensiun Pegawai Negeri Sipil,

misalnya: kartu pegawai, DPCP, SK CPNS, SK kenaikan pangkat terakhir, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain. 3.

Peristiwa/Aktivitas. Menurut H.B. Sutopo (2002:51) data atau informasi dapat dikumpulkan dari peristiwa, aktivitas atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran penelitiannya. Pengamatan dilakukan agar mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Sumber data peristiwa atau aktivitas dalam pengamatan ini dilakukan dengan mengamati pola kinerja pegawai pada Sub Bagian Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai di BKD Kabupaten Sragen

commit to user



dalam kaitannya dengan sistem informasi pengurusan pensiun Pegawai Negeri Sipil.

d. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengamatan ini disesuaikan dengan macam sumber datanya, yaitu dengan: 1.

Interview (Wawancara) Yaitu suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak dari instansi yang dianggap kompeten. Teknik ini dipakai agar data yang diperoleh lebih lengkap dan jelas. Wawancara di dalam pengamatan kualitatif pada umumnya tidak dilakukan secara terstruktur ketat dan dengan pertanyaan tertutup tetapi dilakukan dengan tidak terstruktur atau sering disebut dengan teknik wawancara mendalam. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan mengarah kedalam informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diamati tentang banyak hal yang sangatlah

bermanfaat

untuk

menjadi

dasar

bagi

penggalian

informasinya secara lebih jauh dan mendalam. 2.

Observasi Menurut H. B. Sutopo (2002:64) Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Teknik yang dilakukan penulis dengan cara observasi langsung melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi pada Sub Bagian Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai di BKD Kabupaten Sragen dan penulis dalam melakukan pengamatan juga menggunakan observasi berperan aktif yang dimaskud ialah bahwa penulis tidak bersikap pasif sebagai pengamat saja tetapi memainkan berbagai peran

commit to user



yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan pengamatan dengan mempertimbangkan akses yang bisa diperoleh dan yang bisa dimanfaatkan bagi pengumpulan data. Pengamatan ini dilakukan selama satu setengah bulan mulai tanggal 16 Februari

31

Maret 2015. 3.

Dokumentasi Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca atau mempelajari dokumen-dokumen, petunjuk, keputusan yang dijadikan sumber acuan sumber data mengenai perusahaan atau instansi menurut (H. B. Sutopo, 2002:54). Teknik pengumpulan data yang dilakukan di BKD Kabupaten Sragen dilakukan dengan membaca Peraturan Pemerintah dan Peraturan dari BKD Kabupaten Sragen serta dengan berkas pendaftaran/pengajuan pensiun pegawai serta dengan dokumen-dokumen lainnya sehingga dengan demikian pengamatan menjadi lebih lengkap.

e. Teknik Analisis Data Setelah semua data terkumpul tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman (Sutopo , 2002:91) ada dua model pokok analisis penelitian kualitatif yaitu analisis jaringan atau mengalir dan model analisi interaktif. Pada pengamatan ini penulis menggunakan model analisis interaktif yang dilakukan dengan cara interaktif, baik antar komponen pokok (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan), maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Ketiga komponen pokok diatas dijelaskan sebagai berikut : 1.

Reduksi data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan

proses

seleksi,

pemfokusan,

penyederhanaan

dan

pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.

commit to user



Dalam pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dan catatan data yang diperoleh dilapangan. 2.

Sajian data Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan pengamatan dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan pengamatan, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

3.

Penarikan simpulan dan verifikasi Dari awal pengumpulan data pengamat sudah harus memahami apa arti berbagai hal yang penulis temui dengan melakukan pencatatan peraturan,

pola-pola,

pertanyaan-pertanyaan,

konfigurasi

yang

mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proporsi. Penulisan harus menganggap berbagai hal tersebut secara kuat, tetap terbuka dan bersifat skeptis. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan Data

Sajian Data

Reduksi Data

Penarikan Simpulan/ Verifikasi Sumber: H. B. Sutopo: Tahun: 2002, hlm: 96

commit to user



Dari ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan, karena saling berkesinambungan antara reduksi data, sajian data sampai pada penarikan simpulan yang menjadi satu kesatuan yang utuh.

commit to user

commit to user BAB II KAJIAN TEORI A. Sistem Informasi 1. Pengertian Sistem

Recommend Documents