Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2010
Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK pada Bidang Ekonomi dan Usaha TA 2007 dan 2008 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – NIAS Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan Kepulauan Nias1 Pendahuluan Bencana gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 di Provinsi NAD dan gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 di Pulau Nias, mengakibatkan kerusakan pada sebagian besar infrastruktur dan perumahan di wilayah tersebut. Sebagian besar kerusakan terjadi di wilayah pantai yang terkena dampak langsung dari bencana gempa bumi dan tsunami, akibat bencana ini diperkirakan jumlah pengungsi di wilayah Aceh sebanyak 513.278 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.Dampak lain dari bencana ini mengakibatkan kelumpuhan aktivitas masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Kelumpuhan fungsi infrastruktur dan banyaknya jumlah penduduk yang kehilangan rumah telah menimbulkan runtuhnya tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, dan apabila kondisi tersebut terus berlangsung akan berimplikasi pada timbulnya berbagai krisis di dalam kehidupan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan total kerugian sebesar US$4,45 miliar atau sekitar 97% Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Disamping itu bencana tersebut berdampak pada kehidupan, keluarga dan masyarakat yang tidak bisa dihitung dengan nilai uang. Dalam rangka pembangunan kembali dan percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan yang hancur akibat bencana tersebut, maka pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 yang selanjutnya dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara (BRR NAD-Nias). Berdasarkan undang-undang tersebut, BRR NAD-Nias bertugas mengorganisasi, melaksanakan dan mengkoordinasikan penanganan bencana tsunami dan gempa bumi NAD-Nias pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja pada Bidang Ekonomi dan Usaha Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada 1
Code file : 497-503.BRR NAD-NIAS_Bid Ek Usaha dan 503.BRR_Bid Ek Usaha 1
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – NIAS Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk mengetahui dan menilai apakah: (1). Perencanaan program rekonstruksi yang dibiayai dana bantuan luar negeri Tahun 2007 dan 2008 telah disusun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD-Nias) telah efektif; (2). Pelaksanaan program rekonstruksi, khususnya pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan (3). Hasil rekonstruksi telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembangunannya.
Hasil Pemeriksaan Hasil-hasil pemeriksaan BPK adalah sebagai berikut Pertama, Bantuan Pembangunan Jaringan Lining Tidak Didasarkan Kepada Perencanaan yang Memadai, sehingga mengakibatkan target fisik bantuan lining sepanjang 1.686 m senilai Rp227.61 juta tidak dapat direalisasikan karena biaya tersebut digunakan oleh masing-masing ketua kelompok untuk mengerjakan lining yang dibangun. Kedua, Penyerahan Peralatan Laboratorium RS-GIS Senilai Rp281.50 juta, Tidak Sesuai KAK, Tidak Sesuai Spesifikasi Senilai Rp9.8 juta, dan Perpanjangan Kontrak Tidak Sesuai Dengan Ketentuan, yang mengakibatkan (1). kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp8.14 juta, (2). embayaran sebesar Rp386.614.240,00 atas delapan item barang tidak sesuai dengan ketentuan; (3). peralatan laboratorium RS-GIS tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Marine CenterUnsyiah sesuai dengan KAK; (4). rekanan harus dikenakan sanksi denda maksimal sebesar Rp34.97 juta
atas keterlambatan pekerjaan tersebut. Ketiga, Pelaksanaan
Pengadaan Peralatan Laboratorium SUPM Ladong Belum Lengkap Senilai Rp27.06 juta dan Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp104.00 juta Sehingga Dapat Dikenakan Denda Sebesar Rp23.56 juta, yang mengakibatkan (1). Pihak Satker BRR-Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha NAD menerima barang yang kualitasnya tidak sesuai yang diperjanjikan senilai Rp104.00 juta dan membayar barang yang belum diterima sebesar Rp27.06 juta; (2). Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp104.00 juta
dan pekerjaan yang belum
dilaksanakan sebesar Rp27.06 atau seluruhnya Rp131.06 juta; (3). BAPB, BASTB, dan PHO fiktif sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan cacat hukum, tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga kontraktor harus dikenakan sanksi denda keterlambatan maksimal sebesar Rp23.56 juta dan (4). peralatan laboraorium tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Keempat,
2
PHO atas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Lampulo Senilai Rp31.12 milyar
Diragukan Kebenarannya dan Berindikasi Kolusi, yang mengakibatkan (1). Berita Acara PHO tidak menggambarkan kondisi proyek yang sebenarnya dan berindikasi fiktif; (2). Rekanan harus dikenakan sanksi denda maksimal sebesar Rp1.56 milyar; dan (3). Negara dirugikan atas konstruksi yang rusak tidak diperbaiki dan jaminan pemeliharaan sebesar Rp1.56 tidak dapat dicairkan. Kelima, Hibah Barang Milik Negara Senilai Rp7.08 MILYAR
Kepada Koperasi
Hareukat Rakyat Tidak Sesuai Ketentuan, yang mengakibatkan (1). Tiga unit kapal bantuan tidak dapat segera dioperasikan karena Koperasi Hareukat Rakyat belum siap dari segi pengelolaan dan kemungkinan akan menyerahkan pengoperasiannya pada pihak lainnya DAN (2). Empat unit kapal bantuan Korea tersebut sebelum dimanfaatkan akan mengalami kerusakan. Keenam, Pengadaan Alat Laboratorium Stasiun Karantina Ikan Kelas II Sultan Iskandar Muda Senilai Rp968.24 Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal, yang mengakibatkan (1). Pembayaran lunas pengadaan peralatan laboratorium sebesar Rp638.550.000,00 tidak sah; (2). Barang hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada Kegiatan Pemulihan dan Pengembangan Perdagangan, Industri, Pariwisata, Investasi, UKM dan Koperasi BPK menemukan hal-hal sebagai berikut Keenam, Penyiapan Kelembagaan melalui Koperasi Produksi Terpadu dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Belum Optimal, yang mengakibatkan
(1). Kesinambungan Program Pengembangan Koperasi dan UKM melalui
Koperasi Produksi Terpadu dan LKM berpotensi tidak berjalan pasca berakhirnya BRR NADNias; (2). Perguliran dana yang berasal dari pengembalian pinjaman yang jatuh tempo oleh koperasi peserta Program Pengembangan Koperasi Produksi Terpadu sebesar Rp8.78 milyar rawan untuk diselewengkan; (3). Jumlah dana yang telah disalurkan oleh BRR NAD-Nias untuk pengembangan AMF sejak tahun 2006 s.d. 2008 sebesar Rp13.73 milyar berpotensi untuk diselewengkan. Ketujuh, Terdapat Indikasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Kepada 60 Koperasi senilai Rp 90.00 milyar yang mengakibatkan (1). Maksud dan tujuan program pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui koperasi produksi terpadu sebesar Rp97.25 milyar tidak tercapai; (2). Pengeluaran uang negara sebesar Rp90.00 milyar yang disalurkan ke 60 koperasi di 21 kabupaten/kota tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Kedelapan, Dana Bantuan Langsung Masyarakat Sebesar Rp2.00 milyar Disalahgunakan oleh Ketua Tim Supervisi, yang mengakibatkan Dana bantuan sebesar Rp2.00 milyar tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan sesuai 3
dengan maksud dan tujuan program sehingga merugikan Keuangan Negara. Kesembilan, Pemberian Bantuan Modal Usaha sebesar Rp28.10 milyar untuk Masyarakat yang Tinggal di Hunian Sementara (Huntara) Tidak Sesuai dengan Tujuan Yang Ditetapkan yang mengakibatkan (1). Pemberian bantuan modal usaha untuk masyarakat Huntara sebesar Rp28.10 milyar tidak mencapai tujuan; dan (2). Menutup kesempatan koperasi dan UKM yang lain untuk ikut menikmati pemberian bantuan modal usaha senilai Rp15.54 milyar. Kesepuluh, Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Tiga Pekerjaan Jasa Konsultan pada Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM Sebesar Rp588.20 juta, yaitu Jasa Konsultan Pendirian dan Pengembangan Koperasi Terpadu, Jasa Konsultan Pendampingan Masyarakat dan LKM, dan Jasa Konsultan Sistem Program Komputerisasi LKM masing-masing sebesar Rp119.60 juta, Rp251.70 juta dan Rp216.90. Kesebelas, Pasar Grosir Kabupaten Bireuen Senilai Rp6.38 milyar Dalam Kondisi Rusak Sebelum Diserahkan, sehingga bangunan Pasar Grosir Bireuen belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pada Kegiatan Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Perencanaan BPK menemukan hal-hal sebagai berikut Keduabelas, Pengembangan Budidaya Anggrek bagi Masyarakat Sekitar Tahura Pocut Meurah Intan Senilai Rp400.00 juta, sehingga kegiatan pengembangan budidaya anggrek bagi masyarakat sekitar Tahura PMI senilai Rp400.00 juta tidak tercapai dan memboroskan keuangan negara. Ketigabelas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lamteuba Kabupaten Aceh Besar Melalui Metode Penanaman Tumpang Sari Senilai Rp1.00 milyar Tidak Tercapai sehingga (1). pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lamteuba Melalui Metode Penanaman Tumpang Sari memboroskan keuangan negara sebesar Rp1.00 milyar dan (2). Tujuan kegiatan, yaitu untuk memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan tidak tercapai. Berdasarkan temuan-temuan diatas BPK RI menyarankan agar pertama Kepala Bapel BRR NADNias agar menegur Kepala Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha NAD dan PPK Pertanian dan Peternakan Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha NAD BRR NAD-Nias dalam merencanakan kegiatan harus didasarkan survey lapangan yang memadai sehingga dalam pelaksanaannya tidak banyak perubahan yang berpengaruh kepada biaya; kedua mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang mengalami kelebihan pembayaran dan selanjutnya menyetorkan ke kas negara dan bukti penyetorannya diserahkan kepada BPK RI; 4
Ketiga menarik denda dan meminta penggantian kepada kontraktor dan rekanan atas barangbarang dan jasa yang tidak sesuai spesifikasi dan segera memenuhi segala jenis kegiatan atau pengadaan
barang
yang
belum
diselesaikan
atau
dilaksanakan;
Keempat
mempertanggungjawabkan Berita Acara PHO yang fiktif sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Kelima segera menyelesaikan perbaikan kapal bantuan Pemerintah Korea dengan pihak rekanan dan meneliti aspek pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikannya dan Menyurati Pemerintah Provinsi NAD supaya mengkaji kembali proses pengalihan pengelolaan dan hibah kapal kepada Koperasi Hareukat Rakyat dan menunjuk pengelola lain yang lebih siap sesuai ketentuan yang berlaku; keenam, melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan keberhasilan program sebelum berakhirnya tugas BRR NAD-Nias; mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya pembentukan AMF sebesar Rp13.73 milyar dengan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku dan mengupayakan pengembalian dana yang tidak digulirkan sebesar Rp8.78 milyar kepada negara; Ketujuh, mempertanggungjawabkan program pemberdayaan ekonomi dan usaha masyarakat tersebut senilai Rp90.00 milyar dengan menarik seluruh dana yang disalurkan yang tidak sesuai dengan tujuan semula untuk disetorkan ke kas negara selanjutnya salinan bukti setor disampaikan kepada BPK-RI dan mengusut penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Kedelapan, mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan. Kesembilan, meminta pertanggungjawaban PPK dan Kasatker untuk melakukan upaya perbaikan sehingga Pasar Grosir tersebut dapat segera dimanfaatkan. Kesepuluh, Kepala Bapel BRR NAD-Nias agar melaksanakan kegiatan dengan perencanaan yang baik, bekerja lebih cermat dan memperhatikan pengendalian serta pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan sehingga sasaran kegiatan dapat dicapai.
Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK pada pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi dan Usaha Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – NIAS Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan Kepulauan Nias menunjukan bahwa pelaksaan kegiatan sarat dengan indikasi pelanggaran hukum seperti pertanggungjawaban fiktif, indikasi penyelewengan, indikasi KKN,
5
kelebihan pembayaran, barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi dan masih banyak lagi yang menunjukkan bahwa Bapel BRR NAD-Nias beserta seluruh jajarannya terutama Kepala Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha NAD dan PPK tidak profesional. Karena disamping sarat dengan indikasi pelanggaran hukum, juga perencanaan yang tidak baik dan sesuai kondisi lapangan, rekanan yang dipilih tidak profesional, dan masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi sehingga menimbulkan pemborosan, penyelewengan dan bahkan kerugian terhadap keuangan negara. Membandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias Tahun 2006 dan 2007 pada empat bidang, yaitu bidang perumahan dan permukiman, bidang agama, sosial dan budaya, bidang pendidikan dan kesehatan, serta bidang transportasi udara dan juga temuan-temuan BPK pada pemeriksaan Terhadap Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS ini juga menunjukkan hal yang relatif serupa. Oleh karena itu, selain menindak lanjuti hasil-hasil temuan BPK yang merugikan Negara maupun berpotensi menimbulkan kerugian Negara, serta berbagai rekomendasi BPK lainnya dalam rangka peningkatan kinerja, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran pembangunan, hal-hal yang penting dan disarankan adalah : Pertama meningkatan profesionalisme dan kemampuan operasional manajemen dan administrasi dari pihak BRR NAD – Nias baik pada Badan Pelaksana, Tingkat Project Management Unit (PMU) maupun ditingkat perlaksanaan pada Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen beserta seluruh jajarannya di lapangan; Kedua meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan monitoring dan pada seluruh jenis kegiatan baik fisik maupun non fisik; Ketiga mendorong pihak BRR NAD – Nias agar melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang semakin erat dengan instansi terkait baik pada tingkat Pusat dan daerah dan seluruh stakeholder lainnya;
Keempat meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan menyangkut mutu
pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, pelaksanaan kegiatan sesuai spesifikasi teknis dan desain dan lain oleh Kasatker BRR NAD-Nias; Kelima memilih rekanan pelaksana maupun penyedia barang dan jasa yang professional, memiliki kualifikasi yang sesuai kebutuhan dan bersungguhsungguh dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan jadwal waktu yang telah disepakati dan ditentukan; dan Keenam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan serta perundangan yang berlaku bagi yang melanggar tanpa pandangbulu. 6
