Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2010 Terhadap Program Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Rekonstruksi Infrastruktur atau Infrastructure Reconstruction Financing Facilities (IRFF) Sektor Jalan Nasional dan Kabupaten TA 2007 – 2009 pada Project Implementing Unit (PMU) IREP-IRFF BRR NAD-NIAS1 Oleh: Tim Analisa BPK – Biro Analisa APBN & Iman Sugema
Pendahuluan Bencana gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 di Provinsi NAD dan gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 di Pulau Nias, mengakibatkan kerusakan pada sebagian besar infrastruktur dan perumahan di wilayah tersebut. Sebagian besar kerusakan terjadi di wilayah pantai yang terkena dampak langsung dari bencana gempa bumi dan tsunami, akibat bencana ini diperkirakan jumlah pengungsi di wilayah Aceh sebanyak 513.278 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.Dampak lain dari bencana ini mengakibatkan kelumpuhan aktivitas masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Kelumpuhan fungsi infrastruktur dan banyaknya jumlah penduduk yang kehilangan rumah telah menimbulkan runtuhnya tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, dan apabila kondisi tersebut terus berlangsung akan berimplikasi pada timbulnya berbagai krisis di dalam kehidupan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan total kerugian sebesar US$4,45 miliar atau sekitar 97% Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Disamping itu bencana tersebut berdampak pada kehidupan, keluarga dan masyarakat yang tidak bisa dihitung dengan nilai uang. Dalam rangka pembangunan kembali dan percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan yang hancur akibat bencana tersebut, maka pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 yang selanjutnya dikuatkan dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara (BRR NAD-Nias). Berdasarkan undang-undang
1
Code file : 497-503.BRR NAD-NIAS_ Jalan Nasional 2007-2009 1
tersebut,
BRR
NAD-Nias
bertugas
mengorganisasi,
melaksanakan
dan
mengkoordinasikan penanganan bencana tsunami dan gempa bumi NAD-Nias pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja Terhadap Program Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Rekonstruksi Infrastruktur atau Infrastructure Reconstruction Financing Facilities (IRFF) Sektor Jalan Nasional dan Kabupaten TA 2007 – 2009 pada Project Implementing Unit (PMU) IREP-IRFF BRR NADNIAS. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk mengetahui dan menilai apakah: (1). Perencanaan program rekonstruksi yang dibiayai dana bantuan luar negeri Tahun 2007 dan 2008 telah disusun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD-Nias) telah efektif; (2). Pelaksanaan program rekonstruksi, khususnya pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan (3). Hasil rekonstruksi telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembangunannya.
Hasil Pemeriksaan BPK Hasil-hasil pemeriksaan BPK
adalah sebagai berikut Pertama, Desain Struktur
Rekonstruksi Perkerasan Jalan Lahusa-Gomo Dan Sisasrahilioyo-Tuhemberua Senilai Rp109.60 milyar Belum Sepenuhnya Memperhatikan Struktur Perkerasan Yang Ada Dan Faktor Lingkungan, sehingga mengakibatkan (1). Pekerjaan peninggian badan jalan senilai Rp39.13 milyar merupakan pemborosan keuangan negara ; (2). Gambar desain perencanaan tidak up to date dan tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kontrak ; (3). Pelaksanaan pekerjaan yang dipaksakan tersebut mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat disekitarnya yaitu menjadi menjadi daerah genangan air pada waktu musim hujan, dan (4). Kelebihan pembayaran atas biaya mobilisasi sebesar Rp403.05 juta. Kondisi tersebut terjadi karena: (1). Konsultan perencana dalam hal ini DHV tidak bekerja sesuai dengan ketentuan dan (2). Kepala PMU IREP-IRFF lalai dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya. Kedua, Beberapa Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Rencana, Kritis dan Terancam Pemutusan Kontrak serta Pelaksanaan Mobilisasi Belum Diperhitungkan Pengurangan Pembayaran Sebesar Rp617,43 Juta dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp.60 Juta., sehingga (1). Pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan Gunung Sitoli-Alasa-Tumula dan jalan Keumala – Geumpang beresiko tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan terancam 2
putus kontrak sehingga merugikan keuangan Negara dan (2). Kelebihan pembayaran angsuran mobilisasi sebesar Rp677.44 juta yaitu kepada PT P-APR KSO sebesar Rp261.42 juta, kepada PT NK sebesar Rp356.01 juta dan kepada PT SI untuk mobilisasi Asphalt Mixing Plant (AMP) 50 ton/hour sebesar Rp60.00 juta. Kondisi terjadi akibat (1). Rekanan tidak mampu mengelola cash flow pembiayaan pekerjaan dengan baik dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan serta bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (2).
PPK dan Konsultan Pengawas tidak
menaruh perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi kontraktor; (3). Konsultan Pengawas sesuai dengan kewenangannya tidak cermat dalam memeriksa dan memberikan persetujuan atas tagihan pembayaran angsuran mobilisasi yang diajukan oleh kontraktor ; (4). PPK terlalu percaya kepada pihak kontraktor dan konsultan supervisi sehingga tidak cermat dalam mengajukan tagihan kontraktor untuk dimintakan pembayarannya kepada KPPN Khusus. Ketiga, Terdapat Kelebihan Perhitungan Pengukuran Kuantitas Pekerjaan Jalan Senilai Rp102.84 Juta dan Melebihi Ketentuan Senilai Rp1.33 milyar, yang mengakibatkan (1). Kelebihan pembayaran seluruhnya sebesar Rp102.84 juta yaitu kepada PT AK (Persero) Tbk sebesar Rp75.22 juta; PT WIKA-P KSO sebesar Rp26.42 juta; dan PT HW JO sebesar Rp1.20 juta ; (2). Penambahan biaya atas pekerjaan yang tidak perlu dilakukan seluruhnya senilai Rp1.33 milyar yaitu PT WIKA-P KSO sebesar Rp361.34 juta; PT HW JO sebesar Rp27.52 juta; PT AK sebesar Rp101.70 juta; dan PT SI sebesar Rp838.82 juta sehingga membebani keuangan Negara. Hal tersebut disebabkan oleh (1). Kontraktor mengajukan perhitungan akhir untuk pembayaran tidak cermat dan teliti dan dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak memperhatikan hasil review desain yang telah disyahkan bersama; (2). Direksi Pekerjaan dalam hal ini Konsultan SMEC International Pty. Ltd tidak melakukan koreksi sebagaimana mestinya atas perhitungan akhir yang diajukan kontraktor kepadanya untuk memperoleh persetujuan dan dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak memperhatikan hasil review desain yang telah disyahkan bersama ; (3). PPK tidak sungguh-sungguh melakukan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan perhitungan akhir. Keempat, Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Kontrak Senilai Rp130.79 Juta dan Rusak Senilai Rp143.41 Juta, yang mengakibatkan (1). Hasil pekerjaan perkerasan dan bahu jalan pada pekerjaan pembangunan Simpang Tiga Gigien dan Padang Tiji-Reubee (JK.21.07) sebesar 3
Rp143.41 juta tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan kelebihan pembayaran atas pekerjaan AC-BC dan AC-WC pekerjaan pembangunan Trienggadeng-Pangwa dan Gigien-Iboih (JK.3) sebesar Rp130.79 juta. Hal ini terjadi karena (1). Kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak ; (2). Konsultan supervisi dalam melaksanakan pengawasan, membuat back-up data dan menyusun sertifikat bulanan sebagai dasar pembayaran tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan (3). PPK tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara optimal. Kelima, Kenaikan Harga
Satuan
Pekerjaan
Senilai
Rp5.95
milyar
Juta
Tidak
Dapat
Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan, sehingga mengakibatkan pembayaran yang telah dilakukan sebesar Rp17.33 milyar terhadap pekerjaan tidak mencapai sasaran dan merupakan pemborosan keuangan negara jika pekerjaan cacat tersebut tidak diperbaiki dan atau diganti dengan pekerjaan yang memenuhi ketentuan spesifikasi dan gambar rencana. Hal ini terjadi karena: (1). Kontraktor telah menggunakan tenaga kerja yang tidak terampil, disiplin dan jujur ; (2). Direksi Pekerjaan dalam hal ini DHV Consultant tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagaimana mestinya dan tidak cermat meneliti hasil pengujian lapangan pekerjaan pasangan batu yang disiapkan oleh kontraktor sebagai back up data quality ; dan (3). PPK tidak dapat melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan yang wewenangnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab DHV Consultant.
Rekomendasi BPK Berdasarkan hasil-hasil temuan di atas BPK RI memberikan rekomendasi kepada pertama Kepala PMU RRI NAD-Nias agar: (1). Melakukan CCO atas kontrak untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan dilapangan; (2). Meminta pertanggungjawaban konsultan atas kegagalannya merancang desain konstruksi perkerasan jalan sesuai kondisi sebenarnya dan menanggung segala kerugian sebagai konsekuensi kesalahan desain rencana tersebut ; (3). Pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan mobilisasi senilai Rp403.05 juta
tidak boleh dibayarkan dan agar diperhitungkan untuk
pembayaran berikutnya. Kedua, Kepala PMU RRI NAD-Nias agar: (1).
Melakukan
evaluasi pekerjaan untuk menyelesaikan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; (2).
Menarik
kembali
kelebihan
pembayaran
angsuran mobilisasi kepada PT P-APR KSO senilai Rp261.42 juta dan memperhitungkan 4
pengurangan pembayaran angsuran mobilisasi kepada PT NK senilai Rp356.01 juta serta menarik kembali kelebihan pembayaran untuk angsuran pertama mobilisasi yaitu untuk mobilisasi Asphalt Mixing Plant (AMP) 50 ton/hour kepada PT SI sebesar Rp60.00 juta ; (3). Menegur secara tertulis: (a). Konsultan Pengawas atas kelalaiannya dalam memeriksa dan menyetujui pembayaran angsuran biaya mobilisasi. Selanjutnya menaruh perhatian dan mencari solusi percepatan pekerjaan serta memerintahkan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak ; (b). PPK agar lebih cermat dalam mengajukan tagihan kontraktor (SPP) kepada KPPN Aceh Khusus meskipun perhitungan kuantitas pekerjaan telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan supervisi. Ketiga, Kepala PMU RRI NAD-Nias agar: (1). Memberikan sanksi kepada PPK dan Direksi Pekerjaan supaya dalam membuat koreksi sesuai ketentuan atas final quantity yang akan dijadikan sebagai dasar pembayaran ; (2). Memerintahkan PPK untuk membuat CCO untuk mengakomodir perubahan-perubahan item pekerjaan dengan kontrak ; (3). Memerintahkan PPK untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp27.63 dengan rincian PT WIKA-P KSO sebesar Rp26.42 juta; dan PT HW JO sebesar Rp1.20 juta. Selanjutnya copy bukti setor disampaikan kepada BPK ; (4). Mempertanggungjawabkan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau gambar rencana dan Justifikasi Teknik senilai Rp1.33 milyar dengan rincian PT WIKA-P KSO sebesar Rp361.34 juta; PT HW JO sebesar Rp27.52 juta; PT AK sebesar Rp101.70 juta; dan PT SI sebesar Rp838.82 juta sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat, Kepala PMU RRI NAD-Nias agar memerintahkan PPK untuk mengintruksikan kontraktor supaya mempertanggungjawabkan kerusakan bahu jalan pada Pidie Roads Package senilai Rp143.41 juta dan kekurangan volume AC-BC dan AC-WC pada paket TrienggadengPangwa, Gigien-Iboih senilai Rp130.79 juta untuk ditarik dan disetorkan ke Kas Negara. Selanjutnya copy bukti setor agar disampaikan kepada BPK. Kelima, Kepala PMU RRI NAD-Nias agar memerintahkan IREP 4 SMEC Consultant International Pty LTd untuk mempertanggungjawabkan perubahan volume tambah dan kenaikan harga yang disampaikan oleh kontraktor untuk dievaluasi sesuai ketentuan sehingga pembayaran pekerjaan senilai Rp5.95 milyar dan
Keenam Kepala PMU RRI NAD-Nias agar
memberikan sanksi kepada PPK dan DHV Consultant supaya segera meneliti hasil pengujian lapangan yang disiapkan oleh kontraktor serta memerintahkan kontraktor untuk segera memperbaiki pekerjaan tembok penahan sesuai spesifikasi. 5
Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK pada pelaksanaan Kegiatan Program Penyediaan
Fasilitas
Pembiayaan Rekonstruksi Infrastruktur atau Infrastructure Reconstruction Financing Facilities (IRFF) Sektor Jalan Nasional dan Kabupaten TA 2007 – 2009 pada Project Implementing Unit (PMU) IREP-IRFF BRR NAD-NIAS menunjukkan bahwa PMU RRI NAD-Nias perencanaan yang tidak baik dan sesuai kondisi lapangan, rekanan yang dipilih tidak profesional, dan masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi sehingga menimbulkan pemborosan, penyelewengan dan bahkan kerugian terhadap keuangan negara. Membandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias Tahun 2006 dan 2007 pada empat bidang, yaitu bidang perumahan dan permukiman, bidang agama, sosial dan budaya, bidang pendidikan dan kesehatan, serta bidang transportasi udara dan juga temuan-temuan BPK pada pemeriksaan Terhadap Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS ini juga menunjukkan hal yang relatif serupa. Demikian juga untuk hasil pemeriksaan terhadap Terhadap Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS dan hasil pemeriksaan terhadap Bidang Ekonomi dan Usaha Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – NIAS Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Oleh karena itu, selain menindak lanjuti hasil-hasil temuan BPK yang merugikan Negara maupun berpotensi menimbulkan kerugian Negara, serta berbagai rekomendasi BPK lainnya dalam rangka peningkatan kinerja, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran pembangunan, hal-hal yang penting dan disarankan adalah : Pertama meningkatan profesionalisme dan kemampuan operasional manajemen dan administrasi dari pihak PMU IREP-IRFF BRR NAD – Nias baik pada Badan Pelaksana, Tingkat Project Management Unit (PMU) IREP-IRFF maupun ditingkat perlaksanaan pada Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen beserta seluruh jajarannya di lapangan;
Kedua meningkatkan kualitas perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan monitoring dan pada seluruh jenis kegiatan baik fisik maupun non fisik; Ketiga mendorong pihak PMU IREP-IRFF dan Bapel BRR NAD – Nias agar melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang semakin erat dengan instansi terkait baik pada tingkat Pusat dan daerah dan seluruh 6
stakeholder lainnya; Keempat meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan menyangkut mutu pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, pelaksanaan kegiatan sesuai spesifikasi teknis dan desain dan lain oleh Kasatker BRR NAD-Nias; Kelima memilih rekanan pelaksana maupun penyedia barang dan jasa yang professional, memiliki kualifikasi
yang sesuai
kebutuhan
dan
bersungguh-sungguh dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan jadwal waktu yang telah disepakati dan ditentukan; dan Keenam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan serta perundangan yang berlaku bagi yang melanggar tanpa pandangbulu.
7
