1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) DINAS PENDIDIKAN KAB TEMANGGUNG 2014
BAB I PENDAHULUAN Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri tersebut diatas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 1.1.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Dinas pendidikan Kabupaten Temanggung.. 2. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan LRA dan Neraca 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 meliputi: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 3. yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355). 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Dinas Pendidikan
| CALK 2014
2
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rekomendasi BPK-RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012; 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung; 22. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012; 23. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2014 tanggal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014;
Dinas Pendidikan
| CALK 2014
3
BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2014
A.
Indikator Ekonomi Makro Perkembangan Indikator Ekonomi Makro di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2014 tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Kondisi ekonomi makro daerah diantara lain PDRB, PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi.
B.
Kebijakan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014, Termasuk di dalamnya APBD Perubahan diarahkan pada kebijakan-kebijakan manajemen keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
C.
Indikator Pencapaian Target dan Kinerja SKPD 1.
Indikator Kinerja
Indikator kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran merupakan suatu alat managemen untuk meningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran merupakan jembatan antara perencanaan Strategis (PK) dan Akuntabilitas.
2.
Capaian Kinerja Sasaran 2014
Dapat dilihat pada lampiran berikut ini
Dinas Pendidikan
| CALK 2014
4
Dinas Pendidikan
| CALK 2014
5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut :
Posisi Anggaran a. Anggaran yang disediakan di dalam APBD Temanggung b. Dana yang telah disalurkan/ diterbitkannya SP2D-nya c. Sisa anggaran-anggaran yang belum diterbitkan SP2D-nya
567.732.758.142
453.689.991.860
114.042.766.282
Posisi Kas a. Jumlah dana yang telah disalur / SP2D 2014 b. Jumlah dana / SP2D yang telah dibelanjakan s/d bulan ini d. Pengembalian ke Kasda c. Sisa Kas/SP2D s/d bulan ini (a-b)
Dari jumlah tersebut dari anggaran Rp. 453.689.991.860 atau 80% dari pagu anggaran.
Dinas Pendidikan
| CALK 2014
453.689.991.860
452.514.023.121
1.108.255.841 67.712.898
567.732.758.142
terealisasi
Rp.
6
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Entitas Akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut : a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. b. Entitas akutansi adalah unit pemerintahan pengguna anggran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akutansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. B. Basis Akutansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Basis Akutansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penetuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realaisai penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas daerah atau oleh entitsas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :
Dinas Pendidikan
| CALK 2014
7
a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (cash basis) dengan metode penilaian atas dasar akrual (accrual basis). c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. D. Kebijakan Akuntansi Pos-Pos Laporan Keuangan Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2014 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Laporan Keuangan atas pelaksanaan Kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah terdiri dari laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Atas dasar pijakan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan perlakuan akuntansi, Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung menganut sistem dan Kebijakan Akuntansi yang dapat diterapkan.
1. Kebijakan Akuntansi Belanja a. Definisi Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. b. Pengakuan Belanja Belanja melalui Bendahara Pengeluaran SKPD diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. c. Pengukuran Belanja Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dengan membukukan pengeluaran sebelum ada potongan-potongan belanja. d. Perlakuan Akuntansi Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja gaji dan tunjangan diawali saat bendahara pengeluaran menerima SP2D LS Gaji.Dicatat sebagai penerimaan kas pada bendahara pengeluaran di kolom debet, dan pengukuran R/K Pemda di sisi kredit. Belanja Barang dan Jasa
Dinas Pendidikan
| CALK 2014
8
Pengakuan Belanja Barang dan Jasa pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembelian dan pembayaran. Belanja Barang/Jasa bertambah di sisi debet, kas di bendahara pengeluaran berkurang di sisi kredit. Belanja Modal Belanja Modal dicatat sejak bendahara pengeluaran merealisasikan belanja modal hingga penutupan tahun anggaran. Belanja Modal bertambah di sisi debet, kas berkurang di sisi kredit. Realisasi Belanja Modal akan menambah aset di SKPD sehingga harus ditampilkan dalam neraca.
2. Kebijakan Akuntansi Kas a. Definisi Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan sisa pajak yang belum disetorkan. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang kertas, uang logam, dan pajak yang belum dibayarkan. b. Sisa Uang Persediaan Kas sisa uang persediaan harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya pada akhir tahun bersangkutan. c. Pengungkapan Kas Pengungkapan kas di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas. 3. Kebijakan Akuntansi Persediaan a. Definisi Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan Alat tulis kantor, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar. b. Pengakuan Persediaan Pengakuan ‘Persediaan’ dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai. c. Pengukuran Persediaan Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga/nilai atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi. 4. Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap a. Definisi Aset tetap Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal Dinas Pendidikan
| CALK 2014
9
b.
c.
d.
e.
dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenan (periode tahun berjalan). Klasifikasi Aset Tetap 1) Tanah 2) Peralatan dan Mesin; 3) Bangunan dan Gedung; 4) Jalan, Jaringan, Instalasi; 5) Aset Tetap Lainya (buku-buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian ); 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pengakuan Aset Tetap Aset Tetap dapat diakui apabila : 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal; 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengukuran Aset Tetap Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (dicstimasikan). Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap 1) Aset donasi Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. 2) Pengakuan Aset dari Belanja Modal Jika aset yang berasal dari Belanja Modal memiliki manfaat teknis lebih dari satu tahun, maka bisa diakui sebagai aset. 3) Penghapusan Aset Tetap tetap dilakukan jika Aset Tetap tersebut rusak berat, using, hilang atau sebab lain. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku atau setelah ada Surat Keputusan Penghapusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang Kabupaten Temanggung.
5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban Tujuan dari kebijakan Akuntansi Kewajiban adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. a. Definisi Kewajiban Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang). 1) Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Fihak Ketiga), Hutang Bunga dll. 2) Kewajiban Jangka Panjang
Dinas Pendidikan
| CALK 2014
10
Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. b. Pengakuan Kewajiban Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan. Kewajiban PFK ini termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke pusat. 6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. a. Definisi Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Ekuitas dana terdiri dari : 1) Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Cadangan Kas, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Cadangan Kas adalah akun lawan dari jumlah kas di aktiva lancar . Cadangan piutang adalah akun lawan yang dimasukkan untuk menampung piutang lancar. Akun lawan dari persediaan adalah cadangan persediaan. Akun lawan dari kewajiban jangka pendek lainnya adalah Dana yang disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek. 2) Ekuitas Dana Investasi Kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Yang terdiri dari : Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya. Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang. 3) Ekuitas Dana Cadangan Kekayaan Pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun lawan dari Dana Cadangan. b. Pengakuan Ekuitas dana diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah aktiva dikurangi utang pada periode akuntansi yang bersangkutan.
Dinas Pendidikan
| CALK 2014
