CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2014 KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG BAB I PENDAHULUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2014 KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Camat Coblong selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: 1) Laporan Realisasi Anggaran 2) Neraca 3) Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan dimaksud sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah: a) Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan Coblong Kota Bandung selama satu periode pelaporan. b) Menyajikan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD

dalam

rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. c) Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a) Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; b) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; c) Menyediakan

informasi

mengenai

cara

entitas

pelaporan

mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

5


1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Coblong Kota

Bandung: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014; 11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 544 Tahun 2008

tentang Pedoman

Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah;

6


1.3.

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan dan solusi pemecahan masalah

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pelaporan Keuangan) 5.1. Pendapatan 5.2. Belanja 5.3. Pembiayaan 5.4. Aset 5.5. Kewajiban 5.6. Ekuitas Dana

BAB VI

PENJELASAN KEUANGAN

BAB VII

P E N U T U P

ATAS

DAN

Pos-Pos

INFORMASI-INFORMASI

NON

7


BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro Sesuai

dengan

Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara

Nomor

:

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik saat ini dan yang akan datang, maka Kecamatan Coblong Kota Bandung menetapkan visi :

“ Memantapkan Kecamatan Coblong Sebagai Pusat Pengembangan Jasa Yang Utama Di Kota Bandung”. Definisi operasional dari visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Coblong harus melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan dan individual aparatur kecamatan serta bersinergi dengan potensi masyarakat di Kecamatan Coblong, untuk mewujudkan Kecamatan Coblong sebagai sentra kota jasa di Kota Bandung . Visi ini juga sebagai komitmen Kecamatan Coblong terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 ; sebagai dasar orientasi pengembangan kebijakan dan program Kecamatan Coblong.

Di dalam PERDA ini

menetapkan Kecamatan Coblong dalam kelompok Wilayah

Pengembangan (WP) Cibeunying dengan Sadang Serang sebagai pusat sekunder. Dimana Sadang Serang adalah kawasan yang berada di wilayah Kecamatan Coblong. Di dalam WP Cibeunying, Kecamatan Coblong diarahkan pada fungsi sentra pengembangan wilayah. Visi Kecamatan Coblong tersebut juga merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Bandung, yaitu Memantapkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang BERMARTABAT. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan Coblong menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis dengan didukung sumber daya manusia yang beriman, sehat cerdas dan berprestasi 2. Meningkatkan perekonomian lokal yang berbudaya, dinamis dalam menunjang pengembangan dan keberlanjutan pusat jasa. 3. Meningkatkan penataan lingkungan kecamatan yang berkelanjutan terutama pemukiman. 4. Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan coblong secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Keinginan untuk mewujudkan Kecamatan Coblong Menjadi Sentra Pengembangan Jasa Di Kota Bandung, memerlukan komitmen yang kuat serta ditunjang oleh sikap dan perilaku profesional dan kehidupan sosial yang kondusif, dari aparat dan warga Kecamatan Coblong. Komitmen ini harus dipenuhi oleh faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut diantaranya adalah : 

Komitmen dan sinergi yang kuat dari aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Coblong.

8


  

    

Ketertiban dan keamanan di Kecamatan Coblong yang kondusif. Kepemimpinan Kecamatan Coblong yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisator lingkungan kecamatan. Sumber Daya Manusia (pegawai) Kecamatan Coblong yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal. Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masingmasing unsur organisasi dengan menghilangkan ego sektoral. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai. Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara. Konsisten dan fokus terhadap evaluasi perkembangnya dan kemajuan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan prima.

Visi dan misi Kecamatan Coblong hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut.

dalam

hubungannya

Tujuan yang telah dirumuskan

adalah sebagai berikut : Misi – 1 Tujuan Sasaran Misi – 2 Tujuan Sasaran Misi-3 Tujuan – 1 Sasaran Tujuan – 2 Sasaran Tujuan – 3 Sasaran Misi-4 Tujuan – 1 Sasaran Tujuan – 2 Sasaran

Meningkatkan : kehidupan sosial yang harmonis dengan didukung Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berprestasi, dan beriman Terwujudnya : sinergitas antara pemerintah dengan lembaga masyarakat Peningkatan : partisipasi dan peran serta masyarakat Meningkatkan : perekonomian lokal yang berbudaya, dinamis dalam menunjang pengembangan dan keberlanjutan pusat jasa. Terwujudnya : Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang perekonomian Peningkatan : kemampuan manajerial lembaga keuangan dan pelaku usaha Meningkatkan : penataan lingkungan Kecamatan yang berkelanjutan terutama pemukiman. Terwujudnya : penataan Lingkunga hidup Peningkatan : kualitas Lingkungan hidup Terwujudnya : ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan : kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Perda No 11 Tahun 2005 tentang K-3 dan kesigapan Hansip/Linmas dalam penanggulangan bencana Terwujudnya : penataan infrastruktur Kelurahan Peningkatan : kualitas infrastruktur Kelurahan Meningkatkan : kinerja pemerintah Kecamatan Coblong secara profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntable Terwujudnya : profesionalisme aparat dalam pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan : motivasi dan pola pikir aparatur dalam memahami konsep pelayanan serta ketaatan masyarakat terhadap Perda No. 4 Tahun 2010 tentang RT/RW Terwujudnya : kepuasan masyarakat dalam bidang pelayanan Peningkatan : pelayanan administrasi kependudukkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk

9


mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Coblong adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis yang didukung oleh sumber daya manusia yang beriman sehat, cerdas dan berprestasi dalam berbagai kegiatan publik dan pemerintahan 2. Kebijakan mewujudkan perekonomian lokal yang berbudaya dinamis dan menunjang pengembangan dan keberlanjutan pusat jasa 3. Kebijakan Penataan lingkungan pemukiman, sarana dan prasarana umum yang mendukung peningkatan citra pariwisata dan pengembangan pusat jasa di Kota Bandung yang memberi rasa aman dan nyaman. 4. Kebijakan mewujudkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Coblong yang profesional, efektip, efisien, transaparan dan akuntabel Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan disusun program-program pembangunan. Perencanaan program yang dibuat adalah program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan dimana penyusunan program ini disasuaikan dengan alur atau mekanisme perencanaan mulai dari MUSRENBANG hingga penetapan skala prioritas, antara lain : Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan sebagai program operasional Kecamatan Coblong memiliki sasaran program yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, kemasyarakatan dan pendidikan, keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencapai tujuan dan sasaran, ditetapkan kebijakan dan program sebagai cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Ditetapkannya program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

direalisasikan melalui berbagai kegiatan

diantaranya kegiatan-kegiatan sebagai berikut:       

Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi

Peningkatan Perekonomian Masyarakat; Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat; Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban; Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan; Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan; Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Dilaksanakannya program dan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Kecamatan Coblong memerlukan kebijakan-kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah. Arah kebijakan Kecamatan Coblong sebagai berikut:    

Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis dengan didukung sumber daya manusia yang beriman, sehat cerdas dan berprestasi Meningkatkan perekonomian lokal yang berbudaya, dinamis dalam menunjang pengembangan dan keberlanjutan pusat jasa. Meningkatkan penataan lingkungan kecamatan yang berkelanjutan terutama pemukiman. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Coblong secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

10


2.2. Kebijakan Keuangan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat. Kebijakan keuangan daearah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daearah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja dapat melakukan efisiensi terhadap belanja administrasi umum dan operasional/pemeliharaan, selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada

daerah

yang

diprioritaskan.

Untuk

pembiayaan

mengoptimalkan

pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 2.2.1. Pendapatan Kecamatan Coblong Kota Bandung bukan merupakan SKPD penghasil jadi tidak terdapat kontribusi pendapatan asli daerah baik dari retribusi maupun dari sumber pendapatan lainnya. 2.2.2. Belanja Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publiK, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Kecamatan Coblong Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 9.617.674.192,48 direalisasikan sebesar Rp.

11


8.526.711.783,00 dengan kondisi belanja tersebut di atas diserap sebesar 88,66%.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD `Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, berbentuk program dan kegiatan sebagai berikut: Tabel 2. Program dan Kegiatan se-Kecamatan Coblong Tahun 2014

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan iktisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut: Tabel 3. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan se- kecamatan Coblong Tahun 2014 KODE 1.20 . 01 1.20 . 01.02 1.20 . 01.09 1.20 . 01.10 1.20 . 01.11 1.20 . 01.13 1.20 .

1.20.15.01 .

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

281.838.452,00

229.035.660,00

81,26

39.318.452,00

21.792.634,00

55,43

1.20.15.01 .

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

8.000.000,00

2.496.000,00

31,20

1.20.15.01 .

Penyediaan alat tulis kantor

19.000.000,00

16.837.900,00

88,62

1.20.15.01 .

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.000.000,00

10.775.326,00

89,79

1.20.15.01 .

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

148.520.000,00

141.707.000,00

95,41

1.20.15.01 .

Penyediaan peralatan rumah tangga

20.000.000,00

14.081.200,00

70,41

1.20.15.01 .

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12


01.14 1.20 . 01.15 1.20 . 01.17 1.20 . 01.18 1.20 . 02 1.20 . 02.03 1.20 . 02.05 1.20 . 02.07 1.20 . 02.10 1.20 . 02.22 1.20 . 02.24 1.20 . 02.42 1.20 . 03 1.20 . 03.04 1.20 . 03.05 1.20 . 05 1.20 . 05.04 1.20 . 06 1.20 . 06.01 1.20 . 06.04 1.20 . 30 1.20 . 30.01 1.20 . 30.02 1.20 . 30.03 1.20 . 30.04

1.20.15.01 .

1.20 . 30.05 1.20 . 30.07 1.20 . 01 1.20 . 01.02 1.20 . 01.09 1.20 . 01.10 1.20 . 01.11 1.20 . 01.13 1.20 . 01.14 1.20 . 01.15 1.20 . 01.17 1.20 . 01.18 1.20 . 02 1.20 . 02.22 1.20 . 02.24 1.20 . 30 1.20 .

1.20.15.01 .

1.20.15.01 . 1.20.15.01 .

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

12.000.000,00

7.391.500,00

61,60

23.000.000,00

13.954.100,00

60,67

0,00

0,00

0,00

597.996.000,00

557.714.990,00

93,26

1.20.15.01 .

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

50.000.000,00

49.697.500,00

99,40

1.20.15.01 .

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

191.440.000,00

190.130.000,00

99,32

1.20.15.01 .

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

61.050.000,00

60.773.100,00

99,55

1.20.15.01 .

Pengadaan Mebeulair

42.950.000,00

42.502.400,00

98,96

1.20.15.01 .

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000,00

13.700.000,00

91,33

1.20.15.01 .

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

197.556.000,00

161.361.990,00

81,68

40.000.000,00

39.550.000,00

98,88

67.050.000,00

65.708.000,00

98,00

1.20.15.01 .

1.20.15.01 . 1.20.15.01 .

Program peningkatan disiplin aparatur

1.20.15.01 .

Pengadaan pakaian KORPRI

43.050.000,00

41.816.000,00

97,13

1.20.15.01 .

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

24.000.000,00

23.892.000,00

99,55

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur

66.850.000,00

66.136.000,00

98,93

66.850.000,00

66.136.000,00

98,93

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

20.000.000,00

6.392.000,00

31,96

10.000.000,00

3.196.000,00

31,96

10.000.000,00

3.196.000,00

31,96

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

870.960.000,00

707.378.310,00

81,22

16.500.000,00

7.362.500,00

44,62

44.400.000,00

36.134.000,00

81,38

587.550.000,00

530.099.310,00

90,22

32.000.000,00

12.997.750,00

40,62

70.310.000,00

29.149.250,00

41,46

120.200.000,00

91.635.500,00

76,24

60.000.000,00

44.958.712,00

74,93

12.880.000,00

4.548.712,00

35,32

1.500.000,00

1.475.000,00

98,33

1.20.15.01 . 1.20.15.01 . 1.20.15.01 . 1.20.15.01 . 1.20.15.01 . 1.20.15.01 . 1.20.15.01 . 1.20.15.01 . 1.20.15.01 . 1.20.15.01 .

1.20.15.01 . 1.20.15.02 . 1.20.15.02 . 1.20.15.02 .


1.20.15.02 .


8.900.000,00

8.782.000,00

98,67

1.20.15.02 .


5.000.000,00

4.950.000,00

99,00

1.20.15.02 .


15.000.000,00

14.800.000,00

98,67

1.20.15.02 .


4.000.000,00

3.920.000,00

98,00

1.20.15.02 .


2.220.000,00

2.220.000,00

100,00

9.000.000,00

4.263.000,00

47,37

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.500.000,00

0,00

0,00

39.640.000,00

27.939.650,00

70,48

10.000.000,00

9.855.500,00

98,56

29.640.000,00

18.084.150,00

61,01

309.250.000,00

266.394.500,00

86,14

309.250.000,00

266.394.500,00

86,14

1.20.15.02 . 1.20.15.02 . 1.20.15.02 . 1.20.15.02 . 1.20.15.02 . 1.20.15.02 . 1.20.15.02 .

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota

13


30.06 1.20 . 01 1.20 . 01.02 1.20 . 01.09 1.20 . 01.10 1.20 . 01.11 1.20 . 01.13 1.20 . 01.14 1.20 . 01.15 1.20 . 01.17 1.20 . 01.18 1.20 . 02 1.20 . 02.24 1.20 . 02.22 1.20 . 30 1.20 . 30.06 1.20 . 01 1.20 . 01.02 1.20 . 01.09 1.20 . 01.10 1.20 . 01.11 1.20 . 01.13 1.20 . 01.14 1.20 . 01.15 1.20 . 01.17 1.20 . 01.18 1.20 . 02 1.20 . 02.22 1.20 . 02.24 1.20 . 30 1.20 . 30.06 1.20 . 01 1.20 . 01.02 1.20 . 01.09 1.20 . 01.10 1.20 . 01.11 1.20 . 01.13 1.20 . 01.14 1.20 . 01.15 1.20 . 01.17 1.20 . 01.18 1.20 . 02

Dalam Pembangunan Kelurahan 1.20.15.03 . 1.20.15.03 .

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

60.000.000,00

33.424.269,00

55,71

12.880.000,00

3.758.519,00

29,18

1.500.000,00

825.000,00

55,00

1.20.15.03 .


1.20.15.03 .


8.900.000,00

6.987.000,00

78,51

1.20.15.03 .


5.000.000,00

1.344.500,00

26,89

1.20.15.03 .


15.000.000,00

13.871.000,00

92,47

1.20.15.03 .


4.000.000,00

1.616.250,00

40,41

1.20.15.03 .


2.220.000,00

180.000,00

8,11

9.000.000,00

4.842.000,00

53,80

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.500.000,00

0,00

0,00

39.640.000,00

14.012.100,00

35,35

29.640.000,00

4.018.000,00

13,56

10.000.000,00

9.994.100,00

99,94

343.900.000,00

279.732.270,00

81,34

343.900.000,00

279.732.270,00

81,34

60.000.000,00

47.576.001,00

79,29

12.880.000,00

5.623.001,00

43,66

1.500.000,00

1.000.000,00

66,67

1.20.15.03 . 1.20.15.03 . 1.20.15.03 . 1.20.15.03 . 1.20.15.03 . 1.20.15.03 . 1.20.15.03 . 1.20.15.04 . 1.20.15.04 .

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.15.04 .


1.20.15.04 .


8.900.000,00

8.480.000,00

95,28

1.20.15.04 .


5.000.000,00

3.740.000,00

74,80

1.20.15.04 .


15.000.000,00

14.910.000,00

99,40

1.20.15.04 .


4.000.000,00

3.833.000,00

95,83

1.20.15.04 .


2.220.000,00

2.200.000,00

99,10

9.000.000,00

7.790.000,00

86,56


1.500.000,00

0,00

0,00

39.640.000,00

24.822.100,00

62,62

10.000.000,00

9.972.100,00

99,72

29.640.000,00

14.850.000,00

50,10

466.600.000,00

423.109.100,00

90,68

466.600.000,00

423.109.100,00

90,68

60.000.000,00

35.272.677,00

58,79

12.880.000,00

3.164.277,00

24,57

1.500.000,00

890.000,00

59,33

1.20.15.04 . 1.20.15.04 . 1.20.15.04 . 1.20.15.04 . 1.20.15.04 . 1.20.15.04 . 1.20.15.04 . 1.20.15.05 . 1.20.15.05 .

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.15.05 .


1.20.15.05 .


8.900.000,00

6.045.100,00

67,92

1.20.15.05 .


5.000.000,00

2.761.300,00

55,23

1.20.15.05 .


15.000.000,00

14.976.000,00

99,84

1.20.15.05 .


4.000.000,00

1.740.000,00

43,50

1.20.15.05 .


2.220.000,00

1.650.000,00

74,32

9.000.000,00

4.046.000,00

44,96

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.500.000,00

0,00

0,00

39.640.000,00

15.325.000,00

38,66

1.20.15.05 . 1.20.15.05 . 1.20.15.05 .

14


1.20 . 02.22 1.20 . 02.24 1.20 . 30 1.20 . 30.06 1.20 . 01 1.20 . 01.02 1.20 . 01.09 1.20 . 01.10 1.20 . 01.11 1.20 . 01.13 1.20 . 01.14 1.20 . 01.15 1.20 . 01.17 1.20 . 01.18 1.20 . 02 1.20 . 02.22 1.20 . 02.24 1.20 . 30 1.20 . 30.06 1.20 . 30.08 1.20 . 01 1.20 . 01.02 1.20 . 01.09 1.20 . 01.10 1.20 . 01.11 1.20 . 01.13 1.20 . 01.14 1.20 . 01.15 1.20 . 01.17 1.20 . 01.18 1.20 . 02 1.20 . 02.22 1.20 . 02.24 1.20 . 30 1.20 . 30.06 1.22 . 20 1.22 . 20.10

1.20.15.05 .

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10.000.000,00

9.972.100,00

99,72

1.20.15.05 .

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

29.640.000,00

5.352.900,00

18,06

413.350.000,00

355.534.700,00

86,01

413.350.000,00

355.534.700,00

86,01

60.000.000,00

46.292.690,00

77,15

12.880.000,00

3.767.190,00

29,25

1.500.000,00

1.400.000,00

93,33

1.20.15.05 . 1.20.15.05 . 1.20.15.06 . 1.20.15.06 . 1.20.15.06 .


1.20.15.06 .


8.900.000,00

8.605.000,00

96,69

1.20.15.06 .


5.000.000,00

5.000.000,00

100,00

1.20.15.06 .


15.000.000,00

14.525.000,00

96,83

1.20.15.06 .


4.000.000,00

3.759.000,00

93,98

1.20.15.06 .


2.220.000,00

2.210.000,00

99,55

9.000.000,00

7.026.500,00

78,07


1.500.000,00

0,00

0,00

39.640.000,00

17.727.400,00

44,72

10.000.000,00

9.876.400,00

98,76

29.640.000,00

7.851.000,00

26,49

399.200.000,00

365.692.800,00

91,61

393.700.000,00

365.692.800,00

92,89

5.500.000,00

0,00

0,00

60.000.000,00

41.940.362,00

69,90

12.880.000,00

3.459.502,00

26,86

1.500.000,00

700.000,00

46,67

1.20.15.06 . 1.20.15.06 . 1.20.15.06 . 1.20.15.06 . 1.20.15.06 . 1.20.15.06 . 1.20.15.06 . 1.20.15.06 . 1.20.15.07 . 1.20.15.07 .

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.15.07 .


1.20.15.07 .


8.900.000,00

8.517.610,00

95,70

1.20.15.07 .


5.000.000,00

4.498.250,00

89,97

1.20.15.07 .


15.000.000,00

13.695.000,00

91,30

1.20.15.07 .


4.000.000,00

3.519.000,00

87,98

1.20.15.07 .


2.220.000,00

2.010.000,00

90,54

9.000.000,00

5.541.000,00

61,57


1.500.000,00

0,00

0,00

39.640.000,00

22.380.350,00

56,46

10.000.000,00

9.884.100,00

98,84

29.640.000,00

12.496.250,00

42,16

264.100.000,00

236.074.300,00

89,39

264.100.000,00

236.074.300,00

89,39

65.000.000,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

4.763.934.452,00

3.930.573.941,00

82,51

1.20.15.07 . 1.20.15.07 . 1.20.15.07 . 1.20.15.07 . 1.20.15.07 . 1.20.15.07 . 1.20.15.07 . 1.20.15.01 . 1.20.15.01 .

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan POSYANTEK Tahun 2014 di Kecamatan Coblong Kota Bandung (BANPROV)

JUMLAH

15


3.2. Hambatan Dalam Pencapaian Target Dan Solusi Pemecahan Masalah Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan adalah sebagai berikut: 1.

Kurangnya personil untuk pengelolaan keuangan sehingga, tidak fokus pada pelaksanaan pengelolaan keuangan dan secara keseharian melaksanakan tugas lain di luar pengelolaan keuangan.

2.

Kualitas pengetahuan personil pengelola keunagan yang ada di lingkungan Kecamatan Coblong masih perlu ditingkatkan lagi.

3.

Sarana

kantor

Kecamatan

Coblong

belum

cukup

memadai

untuk

Kecamatan

Coblong

untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 4.

Keterbatasan

anggaran

yang

dikelola

melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 5.

Kurangnya koordinasi dan banyaknya informasi yang tidak tersampaikan dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah dalam perihal administrasi pengelolaan keuangan dan administrasi pengelolaan asset daerah, sehingga sering terjadi keterlambatan.

6.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan belum optimal. Secara

sebagaimana

umum

dalam

upaya

pencapaian

target

dengan

kendala

disebutkan di atas yaitu dengan alternatif pemecahan sebagai

berikut: 1.

Permasalahan kurangnya personil untuk pengelolaan keuangan sehingga, tidak fokus pada pelaksanaan pengelolaan keuangan dan secara keseharian melaksanakan tugas lain di luar pengelolaan keuangan, dicoba dengan pembagian tugas dengan bobot kerja disesuaikan dan masing-masing personil konsisten untuk pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset.

2.

Permasalahan kualitas pengetahuan personil pengelola keunagan yang ada di lingkungan Kecamatan Coblong masih perlu ditingkatkan lagi, dicoba dengan permohonan pengikutsertaan personil dari Kecamatan Coblong kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung untuk pelatihan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah dan pelatihan pengadaan barang jasa. Selain itu dengan kegiatan pembinaan-pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan asset dari personil Kecamatan yang sebelumnya pernah mendapatkan pelatihan atau mendapatkan sertifikasi ahli pengadaan.

3.

Permasalahan sarana kantor Kecamatan Coblong belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dicoba dilakukan pembenahan

16


dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, juga dengan penambahan sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran yang ada. 4.

Permasalahan keterbatasan anggaran yang dikelola Kecamatan Coblong untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dicoba untuk diajukan penambahan pada tahun anggaran selanjutnya.

5.

Permasalahan kurangnya koordinasi dan banyaknya informasi yang tidak tersampaikan dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah dalam perihal administrasi pengelolaan keuangan dan administrasi pengelolaan asset daerah, sehingga sering terjadi keterlambatan, dicoba dengan seringanya berkunjung pada Dinas terkait dan saling berkoordinasi dengan SKPD-SKPD lain untuk keterbaruan informasi pengelolaan keuangan dan asset.

6.

Permasalahan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan belum optimal, dicoba dibuatkan prosedur standar pelayanan keuangan dan sudah disertifikatkan sebagai bagian dari Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1.

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu bahwa Camat Coblong sebagai entitas akuntansi menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Coblong adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

17


c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. d. Asas bruto berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenalkan secara neto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi. 4.3.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis

pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: a.

Penyusunan Neraca Kecamatan Coblong Kota Bandung menganut substansi mengungguli bentuk formalnya (substansi overform).

b.

Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual

basis) / kas yang dimodifikasi (modified cash basis). c.

Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kecamatan Coblong Kota Bandung adalah Tahun Anggaran 2014 (Periode 1 Januari

sampai 31 Desember 2014). d.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

e.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. (1) Pencatatan kas menggunakan asas dasar kas (cash basis). (2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas terdapat valuta asing maka valuta asing tersebut dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca. (3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname di masing-masing Bendahara.

18


f.

Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. (1) Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban pihak ketiga yang belum dilunasi, seperti pajak/restribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan. (2) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar nilai nominal. (3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. (4) Piutang Pajak / Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak / retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah / Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

g.

Persediaan adalah barang

yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (1) Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam neraca berdasarkan: a)

Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.

b) Harga

standar

atau

biaya

produksi

bila

diperoleh

dengan

memproduksi sendiri. c)

Harga wajar atau estimasi harga pasar, bila persediaan diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

(2) Jenis-jenis persediaan: a)

Persediaan

Pakai

Habis,

adalah

barang-barang

yang

bekas

penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK. b) Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal kotak file. c)

Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alatalat kedokteran, bibit tanaman, benih ikan dan sebagainya.

h.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau lembaga keuangan lainnya dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang dinyatakan dalam perjanjian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal.

i.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan kepemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan atau pembangunan yang sumber dananya baik 19


sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap dicatat dengan nilai historis. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat (carrying

amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Kebijakan penilaian asset tetap telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal penyusutan asset tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat asset dan metode penyusutan belum ditetapkan. j.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. Apabila penilaian konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan SP2D yang diterbitkan tidak memungkinkan, maka konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan harga perolehan yang diestimasikan. Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam

valuta asing, penyajian

dalam neraca dicatat dengan nilai rupiah berdasarkan nilai tukar ( kurs tengah BI ) pada saat perolehan. k.

Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai dengan program Pemerintah Daerah. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Banten Cabang Kota Bandung. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemerintah Daerah ke Tim Teknis/Bank Jabar Banten Cabang Kota Bandung.

l.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan

aliran

keluar

sumber

daya

ekonomi

pemerintah. Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Kewajiban jangka pendek terdiri dari: 20


(1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kepada Pemerintah Pusat. Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. (2) Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga. Merupakan kewajiban jangka pendek kepada fihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. (3) Kewajiban Bunga, Denda, dan Commitment Fee. a)

Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat sebesar persentase tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

b) Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kewajiban pokok pinjaman dan atau bunganya yang tidak dapat dilunasi tepat waktu sesuai perjanjian. c)

Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar sebesar persentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum atau tidak ditarik sampai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

m. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dicatat berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Kewajiban jangka panjang terdiri dari: (1) Kewajiban Kepada Pemerintah. Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. (2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang. Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. n.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas dana terdiri dari: (1) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancer terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), cadangan untung piutang, cadangan untuk persediaan 21


dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. (2) Ekuitas dana investasi, mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana yang diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas dana yang diinvestasikan meliputi dana yang diinvestasikan dalam investasi permanen, diinvestasikan dalam asset tetap, dinvestasikan dalam asset tetap lainnya, dan sebagai pemikiran yang mengurangi (contra

account) adalah dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang. (3) Ekuitas dana cadangan, mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan. 4.4. a.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan Akuntansi Anggaran (1)

Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.

(2)

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistimatis untuk satu periode.

(3)

Akuntansi

anggaran

merupakan

teknik

pertanggungjawaban

dan

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. (4)

Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang

selaku

pejabat/pelaksana

tugas

Kepala

Daerah

tentang

penjabaran APBD, serta pada saat anggaran dialokasikan. b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan (1)

Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.

22


(2)

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bandung, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bandung.

(3)

Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber

pendapatan

dirinci

berdasarkan

kelompok,

jenis

dan

objek

pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. (4)

Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

(5)

Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.

(6)

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan

pendapatan

pada

periode

pendapatan

maupun

periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan. (7)

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non reccuring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

(8)

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non reccuring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancer pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.

(9)

Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

c.

Kebijakan Akuntansi Belanja (1)

Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja

mencakup

definisi,

pengakuan,

pengukuran/penilaian

dan

pengungkapan belanja. (2)

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bandung atau sebagai

23


penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi. (3)

Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung.

(4)

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.

(5)

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.

(6)

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggararkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada saat SKPD berkenaan.

(7)

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

(8)

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.

(9)

Belanja barang dan jasa serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.

(10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancer (menambah pendapatan lainnya). (11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja. d. Kebijakan Akuntansi Asset (1)

Kebijakan akuntansi asset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi asset meliputi defines, pengakuan, pengkuran/penilaian, dan pengungkapan asset. 24


(2)

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/social dimasa depan diharapkan dapat

diperoleh baik oleh

Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud asset Pemerintah Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung. (3)

Aset disini mencakup juga asset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian asset agar semua asset terdaftar dan terawasi.

(4)

Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun asset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan

harus

dibebankan

sebagai

belanja

tahun

terjadinya

pengeluaran. (5)

Suatu asset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi apabila asset tersebut mempunyai manfaat masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

(6)

Semua asset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat asset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

(7)

Untuk pertanggungjawaban, asset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan asset yang bersangkutan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

(8)

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.

(9)

Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan.

(10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. 25


(11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Pengakuan asset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan asset yang bersangkutan. (12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kota Bandung.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2014, diketahui realisasi pendapatan sebesar Rp.0,- atau mencapai 0% dari target tahun 2014 sebesar Rp. 0,- , dikarenakan Kecamatan Coblong bukan SKPD penghasil. Realisasi belanja sebesar sebesar Rp.8.526.711.783,00. Neraca Kecamatan Coblong Kota Bandung per 31 Desember 2014 menyajikan informasi mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Neraca Kecamatan Coblong Kota Bandung per 31 Desember 2014 ditutup dengan jumlah aset

sebesar

Rp.16.710.907.393,67,-

atau

naik

sebesar

Rp.

1.254.406.211,67 ,- dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 15.485.154.398,00,Nilai aset sebesar Rp. 16.710.907.393,67,- tersebut terdiri dari aset lancar sebesar Rp.12.525.650,- ,aset tetap sebesar Rp. 16.710.907.393,67,dan aset lainnya Rp. 19.531.906,- sedangkan dari sisi kewajiban dan ekuitas dana yang terdiri dari kewajiban jangka pendek ditutup sebesar Rp.44.635.800,, ekuitas dana lancar (Rp.32.110.150,-) dan ekuitas dana yang diinvestasikan sebesar Rp.16.730.439.299,67 Dengan demikian kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki Kecamatan Coblong Kota Bandung per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 16.742.964.949,67 5.1.

Pendapatan Realisasi pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp.0,- (Kecamatan Coblong Kota Bandung bukan merupakan

SKPD Penghasil) 5.2.

Belanja 26


Struktur belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2014 pada Kecamatan Coblong Kota Bandung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 8.526.711.783,00,- atau mencapai 88,66%. a.

Belanja Operasi sebesar - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa

b.

Belanja Modal sebesar - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Bangunan dan Gedung - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah

5.3.

: : : Jumlah :

Rp. Rp. Rp. Rp.

7.354.369.073,- ,yaitu: 5.691.232.342,1.663.136.731,7.354.369.073,-

: : : :

Rp. Rp. Rp. Rp.

1.172.342.710,- ,yaitu: 915.464.400,59.723.100,197.155.210,-

: :

Rp. Rp.

0,1.172.342.710,-

Pembiayaan Kecamatan Coblong Kota Bandung merupakan SKPD yang hanya mempunyai

anggaran pendapatan dan belanja, khusus untuk pembiayaan ada di SKPKD. 5.4.

Aset 31 Desember 2014 Rp.0,-

5.4.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

30 Desember 2012 Rp.0,-

Nilai saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 0,yang terdiri dari: - Bunga Bank - UYHD

: : Jumlah :

Rp. Rp. Rp.

0,0,0,-

Nilai saldo kas per 31 Desember 2014 tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Opname Kas dan Register Penutupan Kas tanggal 31 Desember 2014 disetor ke Kas Daerah sebelum tanggal 31 Desember 2014.

27


31 Desember 2014

31 Desember 2012

Rp12.525.650

Rp.7.283.810,-

5.4.2 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 12.525.650,- dan saldo persediaan per 30 Desember 2012 sebesar Rp. 7.283.810,Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 12.525.650,- yang terdiri dari: - Persediaan Barang Habis Pakai - Persediaan Barang Tak Habis Pakai

: :

Rp. Rp.

12.525.650,0,-

- Persediaan Barang Bekas Pakai : Jumlah :

Rp. Rp.

0,12.525.650,-

Saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 12.525.650,- telah sesuai dengan Berita Acara Opname Persediaan tanggal 31 Desember 2014 Saldo Akhir Tahun 2012 Persediaan Habis Pakai Penambahan selama Tahun 2014

:

Rp.

7.283.810,-

:

Rp.

481.929.230,-

Dikeluarkan selama Tahun 2014 Saldo Akhir per 31 Desember 2014

: :

Rp. Rp.

469.403.580,-

31 Desember 2014

31 Desember 2012

Rp.15.468.501.182,-

Rp.14.363.778.312,-

5.4.3 Aset Tetap

12.525.650,-

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp.16.710.907.393,67,dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 sebesar Rp.15.468.501.182,00. Adapun

Saldo

Aset

Tetap

per

31

Desember

2014

sebesar

Rp.

16.710.907.393,67,- - yang terdiri dari: - Saldo Aset Tetap per 31 Desember : 2012 - Mutasi Penambahan Aset Tahun : 2014

Rp.

15.468.501.182,00,-

Rp.

1.242.406.211,67

- Saldo per 31 Desember 2014

Rp.

16.710.907.393,67,-

:

28


Jumlah Penambahan Aset Tahun 2014 sebesar Rp. 1.242.406.211,67 yang terdiri dari: - Pengadaan Tanah - Pengadaan Gedung dan Bangunan - Pengadaan Peralatan dan Mesin

: : :

Rp. Rp. Rp.

0,100.323.100,943.877.901,67

dan :

Rp.

198.205.210,-

- Pengadaan Aset Tetap Lainnya

:

Rp.

0,-

- Konstruksi dalam Pengerjaan

:

Rp.

0,-

- Akumulasi Penyusutan

:

Rp.

0,-

Jumlah :

Rp.

1.242.406.211,67,-

- Pengadaan Jaringan

Jalan,

Irigasi

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 terdiri dari:

5.5.

- Tanah - Peralatan dan Mesin

: :

Rp. Rp.

12.217.516.000,3.045.059.313,67

- Gedung dan Bangunan

:

Rp.

1.225.062.370,-

- Jalan, Irigasi dan Jaringan

:

Rp.

198.205.210,-

- Aset Tetap Lainnya

:

Rp.

- Konstruksi dalam Pengerjaan

:

Rp.

25.064.500,0,-

- Akumulasi Penyusutan

:

Rp.

0,-

Saldo per 31 Desember 2014

:

Rp.

16.710.907.393,67,-

Kewajiban

5.5.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2014

31 Desember 2012

Rp. 44.635.800,-

Rp. 44.635.800,-

SKPD Kecamatan Coblong memiliki kewajiban utang jangka pendek lainnya per 31

Desember

2014

Rp.

44.635.800,-

disebabkan

terdapat

keterlambatan

pembayaran yang tidak selesai sebelum 31 Desember 2014. 5.6.

Ekuitas Dana

5.6.1 Cadangan Persediaan

31 Desember 2014

31 Desember 2012

Rp.12.525.650,-

Rp.7.283.810,-

29


Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 12.525.650,merupakan saldo persediaan berdasarkan opname persediaan per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut: - Persediaan Habis Pakai - Persediaan untuk dijual/ diserahkan

: :

Rp. Rp.

12.525.650,0,-

Jumlah :

Rp.

12.525.650,-

5.6.2 Dana Lancar yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

5.6.3 Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

31 Desember 2014

31 Desember 2012

(Rp. 44.635.800,-)

(Rp. 44.635.800,-)

31 Desember 2014

31 Desember 2012

Rp.16.710.907.393,67,- Rp.15.468.501.182,-

Saldo Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp.16.710.907.393,67 dan saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp. Rp.15.468.501.182,- Adapun saldo aset tetap per 31 Desember 2012 sebesar Rp.14.244.554.532,- yang berasal dari: - Saldo Aset Tetap per 31 Desember : 2012 - Mutasi Penambahan Aset Tetap : Tahun 2014

Rp.

15.468.501.182,-

Rp.

1.242.406.211,67

Saldo per 31 Desember 2014

Rp.

Rp.16.710.907.393,67

:

30


BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Pemerintah Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2007 tentang struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 6.1.

Susunan Organisasi Kecamatan Coblong Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Coblong memiliki susunan organisasi sebagai berikut : 1. Camat a. Sekretaris Kecamatan b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub bagian Program dan Keuangan 2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari : a. Seksi Pemerintahan b. Seksi Keamanan dan Ketertiban c. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup e. Seksi Pelayanan 3.

Kelompok Jabatan Fungsional

4.

Lurah

5.

Sekretaris Kelurahan

6. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari : a. Seksi Pemerintahan b. Seksi Kemasyarakatan c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup d. Seksi Pelayanan

31


Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Coblong

CAMAT Drs H.ANTON SUGIANA.A,M.Si Pembina/ IV a

NIP. 19691022 198803 2 001

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS KECAMATAN DEDI PRIADI NUGRAHA,S.IP, MSi Pembina/ IV a

SUB BAG UMUM & PEG PANCARINY,Amp

SUB BAG KEU & PROG YANA SUPRIATNA, SP

Penata Muda TK.I/ III b

Penata Muda Tk I/ III b

KASI PEMERINTAHAN ASEP MUCH.MULYANA,SH

KASI TRANTIB Drs.ISKANDAR MN,

KASI DIKMAS Drs.WAWAN SETIAWAN

Penata Tk.I / III d

Penata Tk.I / III d

Penata Tk.I / III d

LURAH CIPAGANTI RACHMAT WAHYU

LURAH LB.SILIWANGI NUR SHOMADDIN,S.STP

LURAH DAGO SAHURI,S.Sos

LURAH SEKELOA H.HUSNEN

Penata Tk.I / III d

Penata Muda Tk. I / III b

Penata Tk.I / III d

Penata TK.I / III d

SEKR. KELURAHAN DONI HANSYAH,S.STP Penata Muda Tk.I / III b

KASI PEMERINTAHAN NENENG KURNIA R,Spd Penata / III c

SEKR. KELURAHAN AKHADIYAH

SEKR. KELURAHAN EDI KURNIADI,MT

SEKR. KELURAHAN H.DEDEN DODONG,SH

Penata / III c

Penata Tk.I / III d

Penata Muda TK I / III c

KASI PEMERINTAHAN BUDI RUKMANA

KASI PEMERINTAHAN NUNUNG NURHAYATI

Penata Muda TK.I / III b

Penata Muda / III a

KASI KEMASYARAKATAN RIANA RAHARDJA,S.IP



Penata / III c

KASI EKBANG & LH NINING SUMARTINI,SE

KASI EKBANG & LH ENDANG KURNIA,SE

KASI EKBANG & LH RUDI SYAFARUDIN

Penata Muda Tk.I / III b

Penata Muda / III a


KASI PELAYANAN ELIS WARTINI

KASI PELAYANAN YETTI KUSMIATI

KASI PELAYANAN Hj.ENUNG NURMAWATI.

Penata Muda / III a

Penata / III c

KASI PELAYANAN Dra.NENDAH WINARSAH Penata Tk.I / III d

LURAH LEBAK GEDE DADANGWACHYU,SH Penata TK.I / III d

LURAH SD SERANG

SEKR. KELURAHAN MEDI S. SITEPU, SH. Penata TK.I / III d

SEKR. KELURAHAN

E. KOSWARA Penata TK.I / III d

TAMIMI Penata / III c

KASI PEMERINTAHAN EMAN S,SAB

KASI PEMERINTAHAN NURHASANAH

KASI PEMERINTAHAN NIA SURTIKANTI,S.Sos

Penata Muda / III a

Penata / III c

Penata/ III c

KASI KEMASYARAKATAN Dra.NURINSH

KASI KEMASYARAKATAN Dra.SINTA ROHANI

Penata Muda / III a

Penata TK.I / III d

Penata TK.I / III d

KASI EKBANG & LH RACHMAN

KASI EKBANG & LH DADANG SUHENDRA,SH

KASI EKBANG & LH RATNA NINGRUM, Bsw.

Penata / III c


Penata / III c

KASI PELAYANAN ENDANG SUHENDAR

KASI PELAYANAN JAJANG DIREDJA, SPd

KASI PELAYANAN YANI KOMARIAH




KASI KEMASYARAKATAN KASI KEMASYARAKATAN YATTI RUKMAYATI CHEVY YANUAR

KASI KEMASYARAKATAN ASEP HARIS S.Sos

Penata / III c

KASI EKBANG & LH Dra.SRI MARDIANI Penata TK I/III d

32


6.2.

Keadaan Pegawai Kecamatan Coblong Kota Bandung Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Coblong Kota Bandung

keadaan sampai dengan bulan Desember 2014 sebanyak 59 orang, adapun rinciannya sebagai berikut: Tabel 4. Susunan Kepegawaian Kecamatan Coblong per 31 Desember 2014 NO

NAMA

NIP

JABATAN

1

DRS.H.ANTON SUGIANA .A, M.SI

19680827 199010 1 001

Camat

2

DEDI PRIADI NUGRAHA,S.IP

19710408 199009 1 001

Sekretaris Kecamatan

3

19600524 198903 1 002

Kasi Pemerintahan

4

ASEP M MULYANA DRS. ISKANDAR MUDA NASUTION

19680713 199003 1 006

Kasi Trantib

5

DRS.WAWAN SETIAWAN

19690720 199403 1 003

Kasi Dikmas

6

DRA.SRI MARDIANI

19660309 198709 2 001

Kasi Ekbang & LH

7

DRA. NENDAH WINARSAH

19661103 199503 2 001

Kasi Pelayanan

8

PANCARINY, AMP

19740610 199302 2 002

Subag Umum & Kepeg

9

YANA SUPRIATNA,SP

19780929 200501 1 006

Subag Prog & Keuangan

10

EUIS YULIASARI

19651017 199601 2 001

Pelaksana

11

INEUNG RADEA YUSUF

19610606 198104 1 001

Pelaksana

12

GILANG INSAN PRIBADI,AMD

19800226 200901 1 001

Pelaksana

13

IDA PRATIWI

19611116 200604 2 001

Pelaksana

14

AGUS PURNAMA

19660830 200701 0 010

Pelaksana

15

JAYUSMAN

19610221 198503 1 007

Pelaksana

16

TETI ATMAYANTI SARI

19791011 201110 2 004

Pelaksana

CIPAGANTI 17

RACHMAT WAHYU

19610304 198101 1 001

Lurah Cipaganti

18

DONI HANSYAH ,S.STP

19791019 199912 1 001


19

ELIS WARTINI

19630323 198503 2 013

Kasi Pelayanan

20

ASEP HARIS,S.SOS

19690211 200604 1 003

Kasi. Kemasyarakatan

21

NENENG KURNIA RAHAYU,S.PD

19650603 198603 2 014

Kasi Pemerintahan

22

NINING SUMARTINI, SE

19650505 199003 2 004

Kasi Ekbang dan LH

23

TEDI PURNAMA

19640325 200701 1 011

Pelaksana

LEBAK SILIWANGI 24

NUR SHOMADDIN, S.STP

19830503 200112 1 001

Lurah Lebak Siliwangi

25

AKHADIYAH

19590705 198101 2 004


26

RIANA RAHARDJA,S.IP

19720404 200701 1 011

Kasi Kemasyarakatan

27

ENDANG KURNIA,SE

19610703 200604 1 004

Kasi Ekbang dan LH

28

BUDI RUKMANA

19690617 199403 1 006

Kasi Pemerintahan

29

YETI KUSMIATI

19560626 198712 2 001

Kasi Pelayanan

30

UUNG HENDAYA

19610511 198603 1 010

Pelaksana

DAGO 31

SAHURI, S.SOS

19610701 198101 1 001

Lurah Dago

32

EDI KURNIADI,MT

19590608 198103 1 008


33

YATTI RUKMAYATI

19561020 197710 2 001

Kasi. Kemasyarakatan

33


NO

NAMA

NIP

JABATAN

34

HJ. ENUNG NURMAWATI

19600110 198603 2 010

Kasi Pelayanan

35

NUNUNG NURHAYATI

19610626 198104 2 001

Kasi Pemerintahan

36

RUDI SYAFARUDIN

19690514 199103 1 006

Kasi Ekbang dan LH

37

ASEP ROMLAN

19570409 198101 1 002

Pelaksana

SEKELOA 38

SUKANDI, S.Pd

19591110 198203 1 023

Lurah Sekeloa

39

H. DEDEN DODONG,SH

19610817 199103 1 004


40

RACHMAN

19600213 198803 1 006

Kasi Ekbang dan LH

41

CHEVY YANUAR

19600122 198705 1 001

Kasi Kemasyarakatan

42

EMAN SULAEMAN,SAB

19730204 200501 1 012

Kasi Pemerintahan

43

ENDANG SUHENDAR

19650927 198603 1 013

Kasi Pelayanan

44

TATI SUKAESIH

19690601 200701 2 010

Pelaksana

LEBAK GEDE 45

DADANG WACHYU, SH

19571225 198101 1 001

Lurah Lebak Gede

46

DRS. MEDI SOLEH SITEPU

19580615 198603 1 014


47

DADANG SUHENDRA,SH

19731222 200604 1 007

Kasi Ekbang dan LH

48

DRA. NURINSIH

19560912 199003 2 002

Kasi Kemasyarakatan

49

NURHASANAH

19611111 198203 2 009

Kasi Pemerintahan

50

JAJANG DIREJA, S.PD

19650207 198802 1 002

Kasi Pelayanan

51

ADANG

19561204 198302 1 001

Pelaksana

52

KOSWARA

19650102 198703 1 005

Pelaksana

SADANG SERANG 53

E. KOSWARA

19570512 198302 1 001

Lurah Sadang Serang

54

TAMIMI, S.SoS

19610810 198803 1 003


55

RATNANINGRUM,BSW

19600406 198503 2 007

Kasi Ekbang dan LH

56

DRA. SINTA ROHANI

19670928 199303 2 007

Kasi Kemasyarakatan

57

NIA SURTIKANTI, S.Sos

19650817 198703 2 010

Kasi Pemerintahan

58

YANI KOMARIAH, S.Sos

19610810 198803 2 003

Kasi Pelayanan

59

TETI SUKAESIH

19610512 198001 2 001

Pelaksana

6.3. Tugas Dan Fungsi Kecamatan Coblong Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 maka Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan sebagai berikut : 1. Camat -

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

-

Untuk melaksanakan tugas poko dimaksud, Camat mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat

34


b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Mengkoordinasikan

Penerapan

Penegakan

Peraturan

Perundang-

undangan d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum e. Membina Pemerintahan Kelurahan di wilayah kerjanya 2. Sekretaris Kecamatan -

Sekretariat

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian

tugas

Kecamatan dibidang Kesekretariatan. -

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana Program kegiatan Kecamatan b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Kecamatan dan Kelurahan c. Pelaksanaan Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi e. Fasilitasi dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas poko dan fungsi Kecamatan f.

Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

pelaporan

dan

pengendalian

administratif kegiatan kesekretariatan dan Kecamatan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesusai dengan tugas pokok dan fungsinya 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan -

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat kecamatan di bidang umum dan kepegawaian

-

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. Penyusunan

bahan

rencana

dan

program

pengelolaan

lingkup

administrasi umum dan kepegawaian b. Pengelolaan pengelolaan

administrasi naskah

penyelenggaraan

umum dinas,

dan

kepegawaian

penataan

kerumahtanggaan

kearsipan

Kecamatan,

yang

meliputi

Kecamatan, pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas serta pelaksanaan administrasi kepegawaian 35


c. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian 4. Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan -

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas secretariat Kecamatan dibidang Program dan Keuangan

-

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan b. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan penyusunan

bahan

penyususnan

anggaran,

koordinasi

rencana

anggaran,

pengeloaan

dan

koordinasi pengendalian

keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan d. Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan Keuangan Kecamatan 5. Seksi Pemerintahan Kecamatan -

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Pemerintahan

-

Untuk

meaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud,

Seksi

Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan data dan materi bahan lingkup Pemerintahan b. Pembinaan rukun warga dan rukun tetangga c. Pelayanan administrasi pertanahan d. Pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Pemerintahan dengan Instansi terkait f.

Pelaporan pelaksanaan lingkup Pemerintahan

6. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan -

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban

36


-

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud,

Seksi

Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban c. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dengan Instansi terkait f.

Pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban

7. Seksi Pendidikan Dan Kemasyarakatan Kecamatan -

Seksi

Pendidikan

dan

Kemasyarakatan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan -

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. Penyusunan

data

dan

bahan

materi

lingkup

Pendidikan

dan

Kemasyarakatan b. Inventarisasi dan fasilitasi masalah social Kemasyarakatan c. Inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal d. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan e. Fasilitasi pembinaan bidang Keagamaan, Ketahanan Keluarga, Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan serta generasi muda f.

Fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

bidang

pendidikan

dan

kemasyarakatan dengan Instansi terkait g. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan 8.

Seksi Ekonomi, Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Kecamatan

-

Seksi ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok

melaksanakan

sebagian

tugas

Kecamatan

dibidang

ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup -

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup 37


b. Fasilitasi pembinaan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah c. Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan d. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, fasilitas umum dan fasisilitas sosial e. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup f.

Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan serta lingkugan hidup dengan Instansi terkait

g. Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup 9. Seksi Pelayanan Kecamatan -

Seksi Pelayanan mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Pelayanan

-

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi : a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan b. Pelayanan data dan informasi Kecamatan c. Pelayanan administrasi kependudukan d. Pelayanan administrasi umum lainnya e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait Pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan

10. Lurah -

Lurah

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah. -

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Lurah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; b. Pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; c. Pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. Pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan f.

Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

38


11. Sekretaris Lurah -

Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan.

-

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris Lurah mempunyai fungsi: a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan Kelurahan; b. Penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan; c. Pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; d. Pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan; e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi Terkait; dan f.

Pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan.

12. Seksi Pemerintahan Kelurahan -

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan.

-

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan; b. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban; d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban; e. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat; f.

Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan

g. Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

13. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan -

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok

-

melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

-

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

39


a. Penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup; b. Fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c. Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; f.

Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan

g. Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

14. Seksi Kemasyarakatan Kelurahan -

Seksi Kemasyarakatan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Lurah di bidang kemasyarakatan; -

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dimaksud

Seksi

Kemasyarakatan

mempunyai fungsi : a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan; b. Inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan; c. Inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan; d. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan; e. Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f.

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;

g. Inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan; h. Fasilitasi dan

pengkoordinasian

kegiatan bidang kemasyarakatan

dengan Instansi terkait; dan i.

Pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan.

15. Seksi Pelayanan Kelurahan -

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan.

-

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: 40


a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. Pelayanan data dan informasi Kelurahan; c. Pelayanan administrasi kependudukan; d. Pelayanan administrasi umum lainnya; e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan f.

Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

41


BAB 7 P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan salah satu bagian Laporan Keuangan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini disusun dengan mengungkapkan

beberapa

penjelasan

terhadap

Laporan

Keuangan

secara

keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas atau oleh pemeriksa baik intern maupun ekstern ataupun oleh manajemen entitas pelaporan lainnya. Semoga dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat

memberikan

penjelasan

dan

informasi

yang

berguna

sebagai

media

pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan di lingkup Pemerintah Kota Bandung dan khususnya di Kecamatan Coblong

Kota

Bandung.

Bandung, 31 Desember 2014 CAMAT COBLONG

Drs. H. ANTON SUGIANA.A, M.Si NIP. 19680827 199010 1 001

42

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2014 KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents