1
BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA RAKOR FORKOMPINDA DAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TANGGAL 11 JUNI 2014 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua . Ysh. :
1. Forkompinda Kabupaten Semarang; 2. Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jateng-DIY; 3. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang; 4. Ketua KPU Kabupaten Semarang; 5. Ketua Panitia Pengawas Kabupaten Semarang; 6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; 7. Kepala
BPJS
Semarang,
Kesehatan
Kantor
Operasional
Kabupaten
3
Hadirin serta tamu undangan yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmad dan ridho-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, dapat hadir pada acara Rapat Koordinasi Tim Analisis Kebijakan Pemerintahan Daerah (Forkompinda),
dan
Penandatanganan
Kesepakatan
Bersama
dan
Perjanjian Kerjasama tentang Penyelengaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Saya pribadi
dan atas nama
Pemerintah dan
Masyarakat
Kabupaten Semarang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
4
setinggi-tingginya kepada BPJS Kesehatan baik dari tingkat Divisi, Cabang Utama maupun Kantor Operasional Kabupaten Semarang dalam upaya penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dapat diwujudkan. Hadirin yang saya hormati. Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa, tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
5
Secara normatif sistem jaminan sosial tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Melalui sistem jaminan sosial nasional tersebut, diharapkan adanya kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam kearifan lokal Kabupaten Semarang, kita mengenal Visi MATRA (Mandiri, Tertib dan Sejahtera) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,
dimana
dalam
fondasi
dasarnya
kita
menetapkan
elemen
Kesehatan sebagai elemen utama pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pondasi tersebut kemudian diperkuat dengan pilar Good Governance, Kepastian Hukum, dan Partisipasi Masyarakat, guna memperkuat bangun kesejahteraan yang akan dicapai bersama. Sehingga acara pagi ini
6
merupakan hal yang sinergis antara Rapat Koordinasi Tim Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah (Forkompinda), sebagai pilar Good Governance, Kepastian hukum, dan Partisipasi Kerjasama tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, sebagai bagian elemen pondasi kesehatan dalam Visi MATRA. Sebagai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, saat ini telah ada 2 kelembagaan BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dimana untuk BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan, adapun BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program
7
jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Khusus untuk BPJS kesehatan, ada peran-peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk turut terlibat secara langsung dalam membantu dalam perwujudan kepesertaannya, yang didalam hal ini diwujudkan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk kepesertaan melalui PBI yang didaftarkan Pemerintah Pusat merupakan transformasi dari Jaminan Kesehatan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Jamkesmas. Sedangkan kepesertaan melalui PBI yang didaftarkan Pemerintah Daerah atau yang saat ini sedang diupayakan,
8
merupakan transformasi dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Khusus. Hadirin yang saya hormati, Perlu dketahui, bahwa tahun 2014 ini secara mikro merupakan upaya transisi perwujudan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Hal ini mengingat disamping telah dianggarkannya PBI dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Semarang juga masih mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda, terutama untuk mengakomodir warga tidak mampu / warga miskin yang belum tercover dalam PBI.
9
Sebagai catatan, bahwa untuk kepesertaan tahap I di tahun 2014 ini, Pemerintah Kabupaten Semarang akan mengcover PBI sejumlah 7.291 jiwa. Adapun untuk tahap II tahun 2014 sekitar 5.700 jiwa. Kedepan, upaya menambah kuota PBI akan terus ditingkatkan, mengingat masih terdapat warga masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Semarang, yang sangat membutuhkan uluran bantuan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Semarang akan mengupayakan mengcover PBI baru sejumlah 22.000 jiwa. Dan pada tahun 2014 ini, secara makro juga merupakan masa transisi paska pelaksanaan Pemilu Legislatif dan menjelang pelaksanaan Pemilu Preiden, sehingga ini merupakan momentum yang sangat tepat
10
untuk menata masa depan bangsa pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Semarang pada khususnya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga membawa manfaat dan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Amiin. Sekian dan terimakasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. BUPATI SEMARANG H. MUNDJIRIN
11
